Presiden Baru Harus Prioritaskan Pengembangan Teknologi Pertanian

Hidayat Setiaji - detikNews

Jakarta - Malam ini, para calon wakil presiden akan menjalani debat kandidat dengan tema pembangunan sumber daya manusia (SDM) serta ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek). Diharapkan para calon memiliki program untuk mengembangan SDM dan teknologi di bidang pertanian.

Demikian dikemukakan Sutrisno Iwantono, Presiden Organisasi Kerja Sama Petani Asia, kepada detikcom di Jakarta, Minggu (29/6/2014). Menurutnya, ada sejumlah faktor yang menyebabkan SDM dan teknologi pertanian perlu mendapat prioritas pengembangan.

Pertama adalah lebih dari 45% penduduk Indonesia menggantungkan hidupnya di sektor pertanian. Kedua, sektor pertanian menghasilkan pendapatan nasional yang terbesar dibandingkan sektor-sektor lain.

"Ketiga, sektor pertanian adalah basic market. Pasar dasar untuk industri nasional," kata Iwantono.

Keempat, sektor pertanian menyumbangkan pendapatan negara yang besar dalam bentuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penghasilan (PPh). Kelima, sektor pertanian menyumbangkan devisa yang signifikan melalui ekspor.

"Oleh karena itu, sangat penting bagi pemimpin kita selanjutnya untuk memprioritaskan pengembangan SDM dan iptek di sektor pertanian," tutur Iwantono.

Teknologi pertanian di Indonesia, lanjut Iwantono, memang tertinggal dibandingkan negara-negara di kawasan. Ini tercermin dari produktivitas hasil pangan yang rendah

 Untuk padi, produktivitas di Indonesia adalah sekitar 5 ton per hektar. "Di negara lain sudah 10 ton per hektar. Ini harus ditingkatkan lagi, salah satunya dengan pendekatan teknologi," ucap Iwantono.

Contoh lain, tambah Iwantono, adalah buah-buahan Indonesia yang tidak layak ekspor. "Kita punya banyak jenis mangga dan pisang, tapi sulit diekspor karena kualitasnya kurang memadai," sebutnya.

Iwantono merekomendasikan pemerintahan mendatang untuk membangun fasilitas penelitian dan pengembangan (research and development/R&D) sektor pertanian di tiap-tiap kabupaten/kota. "Tiap-tiap pemkab/pemkot perlu membuat pusat R&D. Sifatnya harus public service, bisa diakses secara gratis," katanya.

Fasilitas R&D tersebut, menurut Iwantono, tidak boleh seragam. "Harus local specific, sesuai potensi daerah masing-masing. Misalnya daerah penghasil tebu, R&D harus terkait dengan teknologi pengembangan tebu," paparnya.

Untuk program ini, kata Iwantono, dibutuhkan perencanaan nasional yang khusus, tenaga peneliti yang disiapkan secara nasional, dan tentunya anggaran. Namun soal anggaran, tidak semua dibebankan ke pemerintah pusat karena daerah lah yang menjadi ujung tombak.

"Atau bisa juga memberdayakan pusat-pusat penyeluhan pertanian yang sudah ada. Sekarang pusat penyuluhan pertanian itu tidak berjalan, mangkarak. Ini bisa direvitalisasi untuk dijadikan R&D pertanian," papar Iwantono.