BERBUAT BENAR ADALAH KEHARUSAN, BERBUAT TIDAK BENAR ADALAH KETIDAK HARUSAN

Senin, 26 Januari 2015

Seperti Ini Keterlibatan Yance dalam Dugaan Korupsi Pembebasam Lahan PLTU

Avitia Nurmatari - detikNews
Bandung - Dalam berkas dakwaan Mantan Bupati Indramayu Irianto MS Syafiuddin alias Yance, disebutkan sejumlah perbuatan melanggar Yance dalam pembebasan lahan seluas 82 hektare untuk pembangunan PLTU Batubara di Kabupaten Indramayu. Atas perbuatannya itu mengakibakan kerugian negara senilai Rp 41 miliar.

Hal itu terungkap saat Jaksa Penuntut Umum (JPU) membacakan berkas dakwaan dalam sidang perdana di Pengadilan Tipikor Bandung pada Pengadilan Negeri Bandung, Senin (26/1/2015).

Dalam dakwaanya JPU Juli Isnur mengatakan Yance telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum yaitu tidak melakukan inventarisasi/penelitian terhadap status tanah HGU milik PT Wiharta Karya Agung yang haknya akan dilepaskan.

Selain itu, Yance juga didakwa tidak menetapkan Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah yang bertugas menilai/menaksir harga tanah dan tidak menggunakan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tahun berjalan milik PT Wiharta Karya Agung dan harga transaksi pasaran tanah yang berada di sekitar lokasi untuk menentukan harga besaran ganti rugi.

"Tindakan terdakwa dianggap bertentangan dengan Keppres No 65/2006 tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum," ujar Jaksa.

JPU juga menyebut Yance telah memperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu Agung Riyoto sebesar Rp 4.150.644.321, Almon Kurniawan Budiman sebesar Rp 1.200.000.000 atau suatu korporasi yaitu PT Wiharta Karya Agung yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara Rp 5.350.644.321.

Terdakwa Yance juga oleh JPU disebutkan telah membentuk Panitia Pengadaan Tanah (P2T) yang tidak menggunakan Perpres RI No 36/2005 jo Perpres No 65/2006. Ia hanya mengggunakan SK Bupati Indramayu No : 593.05/Kep-1051-Disnah/2004 tanggal 17 Juni 2004

"Perbuatan terdakwa dianggap telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ‎​ada padanya karena jabatan atau kedudukan," kata Jaksa.

Lebih lanjut JPU juga menyatakan, P2T yang diketuai Yance telah menyetujui ganti rugi sebesar Rp 57.850/meter persegi, sementara harga NJOP milik. PT. Wiharta Karya Agung hanya sebesar Rp 14.000/meter persegi. Sementara pasaran tanah milik masyarakat dihargai oleh P2T untuk ganti ruginya sebesar Rp 44.212.

Terdakwa Yance juga dianggap sengaja menyetujui Akte Pelepasan Hak tentang Pelepasan Hak Guna Usaha (HGU) yang didasari Akte Jual Beli dari PT. Wiharta Karya Agung kepada Agung Rijoto, tanpa melakukan penelitian terhadap dokumen HGU No 1 Sumueradem atas nama PT Wiharta Karya Agung sebagai objek pelepasan hak.

"Terdakwa Yance juga dianggap telah memerintahkan pembayaran ganti rugi pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang dinilai telah memperkaya orang lain dan merugikan keuangan negara," ucap Jaksa.

Atas perbuatannya itu, JPU mendakwa Yance dengan dakwaan primair dan subsidair. Untuk dakwaan primair, Yance dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU 20/2001 tentang Perubahan atas UU No 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Untuk dakwaan subsidair, Yance dijerat Pasal 3 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU 20/2001 tentang Perubahan atas UU No 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 

BMKG: Puncak Musim Hujan Terjadi Awal Februari 2015

Oleh : Bayu Adi Wicaksono, Syaefullah
Menurut Fadli, sebagian wilayah di Indonesia sudah mulai diguyur hujan dengan intensitas yang cukul variatif.

"Untuk empat minggu ke depan di daerah pesisir barat Sumatera, yang berpotensi hujan cukup tinggi," ujarnya.

Sedangkan untuk wilayah bagian Jawa, kata Fadli, kemungkinan besar akan terus diguyur hujan, meski intensitasnya tidak merata di seluruh pulau.

"Potensi curah hujan lebat akan terjadi pada awal Februari, terdapat di Jawa Barat Selatan, Jawa Tengah Selatan, dan Jawa Timu Bagian Timur," tuturnya.

Selain itu, hujan lebat juga akan mengguyur wilayah Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur. Kemudian wilayah Sulawesi akan terkonsentrasi di Sulawesi Selatan.

"Satu minggu ke depan akan beralih ke Sulawesi Barat dan Sulawesi Utara," ujarnya.

Fadli menambahkan, wilayah yang berpotensi banjir berada di pesisir Barat Sumatera, terutama Aceh, Medan dan sekitarnya. Di pulau Jawa terdapat di Jawa Barat bagian Selatan, Jawa Tengah bagian Selatan, dan Jawa Timu bagian timur.

Kemudian, untuk wilayah DKI Jakarta itu sendiri dalam 7 hari kedepan akan berpotensi hujan. Tapi masih bervariasi belum sampai hujan lebat.

"Konsentrasi hujan akan terjadi di Jakarta Selatan, Jakarta Utara dan Jakarta Timur. Curah hujan tinggi di akhir Januari sampai awal Februari," tambahnya.  

BW Resmi Ajukan Surat Berhenti Sementara dari Pimpinan KPK

Ikhwanul Khabibi - detikNews
Jakarta - Bambang Widjojanto merealisasikan niatannya. Dia mengajukan permintaan mundur untuk sementara dari posisinya sebagai pimpinan KPK, terkait dengan statusnya sebagai tersangka di Bareskrim Polri.

"Di kantor saya membuat surat permohonan pemberhentian sementara," ujar Bambang Widjojanto di kantor KPK, Jl Rasuna Said, Jaksel, Senin (26/1/2015).

Surat itu ditujukan kepada pimpinan KPK. Selanjutnya Bambang menyerahkan kepada pimpinan KPK yang tersisa yakni Abraham Samad, Zulkarnain dan Adnan Pandu Praja untuk menindaklanjuti surat tersebut.

Bambang mengatakan dia mengajukan surat permintaan mundur karena patuh terhadap Pasal 32 ayat 2 UU KPK. Pasal tersebut mengatur tentang keharusan seorang pimpinan KPK untuk mundur bila berstatus sebagai tersangka.

"Saya tunduk pada konstitusi. Undang-undang dan kemaslahatan publik," ujar Bambang

Anak Buah Prabowo Puji Cara Jokowi Sikapi Kasus "KPK vs Polri"

 Jpnn
JAKARTA - Langkah Presiden Joko Widodo meminta pendapat dari para tokoh nasional sekaligus membentuk tim untuk menyelesaikan konflik antara KPK-Polri, mendapat pujian dari Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra, Ahmad Muzani.
Menurutnya, langkah yang ditempuh Jokowi sebagai upaya bijak sebelum dirinya mengambil keputusan terbaik bagi KPK-Polri.
"Saya kira yang dilakukan Presiden Jokowi, langkah bijak. Presiden mengundang pakar dan tokoh. Untuk mendapat masukan. Sehingga permasalahan cepat selesai," kata Ahmad Muzani di gedung DPR, Senin (26/1).
Karena itu dia berharap Presiden mendapatkan masukan yang proporsional guna menyelesaikan persoalan yang terjadi antara KPK-Polri.
"Kami berharap tim independen memberikan masukan proposional. Sehingga presiden bisa mengambil langkah terbaik," jelas anak buah Ketum Gerindra Prabowo Subianto itu.
Muzani meminta berbagai pihak bersabar menunggu lanlah presiden pasca dibentuknya tim penyelesaian konflik KPK-Polri tersebut, sehingga keputusan yang diambil tidak grasa-grusu.
"Semua pihak harus sabar, jangan grasa-grusu," tandasnya.(fat/jpnn)

Imbauan MUI untuk penggemar batu akik

Pewarta:

Jimly: Tim Independen Butuh Keppres untuk Bergerak

Rachmadin Ismail - detikNews
Jakarta - Sejauh ini, belum jelas apa dasar tim independen dalam menjalankan tugasnya meredam konflik KPK dengan oknum Polri. Bila memang Presiden Joko Widodo ingin tim ini bergerak leluasa, maka harus dibuat Keppres.

"Kalau tidak ada Keppres, nggak bisa pergi ke mana-mana," kata mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie yang menjadi koordinator tim, saat dihubungi detikcom, Senin (26/1/2015).

Menurut Jimly, belum ada keputusan resmi dari pemerintah Jokowi apakah tim ini jadi sebatas penasihat saja atau memang bisa bergerak melakukan investigasi secara umum. Sejauh ini, yang dilakukan Jokowi baru meminta masukan.

"Kita tunggu saja. Tim kan belum pasti formal apa enggak. Kalau sebatas memberi masukan, kapan saja kita dipanggil siap memberi masukan," jelasnya.

Tujuh tokoh yang menjadi bagian dari tim independen adalah: Jimly Asshiddiqie, mantan Wakil Ketua KPK Erry Riyana Hardjapamekas, mantan Wakapolri Komjen (purn) Oegroseno, pengamat kepolisian dan akademisi Bambang Widodo Umar, Guru Besar Hukum Internasional UI yang juga mantan Tim-8 kasus cicak vs buaya Hikmahanto Juwana, mantan pimpinan KPK Tumpak Hatorangan Panggabean, dan tokoh senior Muhammadiyah Buya Syafi'i Ma'arif.

Semalam para tokoh tersebut, kecuali Syafii yang tidak hadir karena di Yogya, dipanggil presiden Jokowi. Menurut Jokowi, tim itu dimintai masukan terkait kisruh KPK-Polri.

Soal Mahkamah Privilegiatum, MA: Sepanjang Ada UU yang Mengatur, Kita Siap

Andi Saputra - detikNews
Jakarta - Usulan hak imunitas kepada komisioner KPK dinilai melanggar prinsip negara hukum. Ke depan, lebih elok jika membuat Mahkamah Privilegiatum, yaitu pengadilan khusus mengadili pejabat negara.

Mahkamah Agung (MA) siap melaksanakan Mahkamah Privilegiatum sepanjang ada payung hukum yang ada. "Harus ada regulasinya, ada aturan-aturannya yang memayungi lembaga sehingga ada dasar untuk melaksanakannya," kata jubir MA hakim agung Suhadi saat berbincang dengan detikcom, Senin (26/1/2015).

MA sebagai pelaksana UU siap melaksanakan seluruh amanat negara. Seperti pengadilan sengketa pilkada yang dari Mahkamah Konstitusi (MK) kembali lagi ke MA. Padahal sebelumnya, DPR mencabut kewenangan mengadili sengketa pilkada dari MA dan diserahkan ke MK.

"Semua tergantung yang mengatur, bagaimana ketentuannya, tergantung UU yang mengatur," ujar Suhadi.

Mahkamah Privilegiatum ini pernah dibentuk pada tahun 1950-an untuk mengadili Menteri Negara Sultan Hamid dan menjatuhkan hukuman 10 tahun. Mahkamah Privilegiatum ini merupakan pengadilan ad hoc yang mengadili pejabat negara yang digelar di MA dengan putusan bersifat final dan binding. Ahli hukum tata negara dari Universitas Jember Dr Bayu Dwi Anggono menilai Mahkamah Privilegiatum lebih cocok dihidupkan lagi daripada memberikan hak imunitas kepada pejabat negara yaitu komisioner KPK.

"Dulu juga kita pernah melakukannya pada saat ada kasus PKI, kita membentuk Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmilub) untuk mengadili tokoh-tokoh PKI. Jadi (Mahkamah Privilegiatum) bisa saja terjadi, tergantung payung hukumnya, bagaimana hukum acaranya," kata Suhadi.

Mahmilub itu dibentuk berdasarkan Penetapan Presiden Nomor 16 Tahun 1963 tentang Pembentukan Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmilub) yang ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 24 Desember 1963. Duduk sebagai Ketua Mahmilub yaitu Ketua MA waktu itu, Ali Said. Mahmilub mulai menyidangkan Nyono pada 14 Februari 1966. Setelah itu berturut-turut diperiksa dan diadili Letnan Kolonel Untung, Dr Soebandrio, Laksamana Madya Omardhani, Brigjen Supardjo dan lain-lain.

Saat ini, lembaga semacam Mahkamah Privilegiatum sudah ada tapi khusus untuk Presiden/Wakil Presiden yaitu melalui mekanisme di Mahkamah Konstitusi (MK). Presiden/Wakil Presiden yang diduga kuat melakukan tindak pidana, dapat dimohonkan DPR untuk diadili ke MK, apakah benar tudingan itu atau tidak.

"Jadi daripada kita mendorong adanya imunitas terhadap pejabat negara seperti imunitas untuk komisioner KPK yang potensial bertentangan bersamaan dengan prinsip setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum, maka lebih baik kita pikirkan kembali alternatif untuk menggunakan instrumen Forum Privilegiatum," ujar Bayu.

Ribuan rumah "liar" di Malang segera ditertibkan

Pewarta:

Rugikan TKI, Pemerintah Diminta Tertibkan Praktik Gelap Remittance

Andri Haryanto - detikNews
 Jakarta - Ratusan buruh migran Indonesia yang berada di Taiwan merugi miliaran rupiah diduga akibat praktik gelap pengiriman uang atau remittance. Uang tersebut tidak sampai ke tujuan dan diduga digelapkan.

Praktik gelap pengiriman uang yang dimaksud itu adalah dengan menggunakan jasa di luar bank. Para buruh biasanya menitipkan jasa pengiriman uang melalui toko Indonesia yang ada di Taiwan. Praktik seperti ini kerap disebut dengan pola Hawala Banking.

Menurut Ketua Forum Silaturahmi Tenaga Kerja Indonesia (FSTKI), Agus Susanto, para buruh migran memilih cara tersebut karena dianggap praktis.

"Kita ini serba susah, kirim uang lewat bank mahal, kirim uang melalui toko Indonesia murah, tapi gelap dan tidak aman," kata Agus dalam pernyataan tertulis yang diterima detikcom, Minggu (25/1/2015).

Pernyataan tersebut disampaikan Agus dalam dialog dan pelantikan Garda BMI Taiwan serta FSTKI yg dihadiri oleh Kepala BNP2TKI, Nusron Wahid, Minggu, (25/1/2015).

Agus menduga ada penggelapan dari pengiriman uang milik para buruh migran. "Info yang kami terima, uangnya dipakai untuk main judi bola dan pacuan kuda serta foya-foya," katanya.

Di tempat sama, Kepala BNP2TKI Nusron Wahid mengatakan, sebaiknya para buruh migran mengirimkan uang melalui jasa pengiriman uang resmi. "Kedepan kasus ini menjadi pelajaran buat kita semua, khususnya TKI, sebaiknya mengirim melalui jasa resmi, seperti bank, atau jasa lainnya, walau sedikit mahal tapi aman," kata Nusron.

Ke depan, BNP2TKI menggandeng BI dan OJK guna memberikan perlindungan kepada para buruh migran dalam pengiriman uang dan transaksi non tunai. "Ke depan kami sedang mengkaji membuat peraturan yang mewajibkan agar TKI kita hanya boleh mengirimkan dana melalui lembaga resmi, seperti yg diterapkan Filipina terhadap buruh migrannya," kata Nusron.

Begini Cara Kerja Tim Independen Meredam Kisruh KPK-Polri

Andri Haryanto - detikNews
Jakarta - Enam dari tujuh tokoh dengan latar belakang berbeda berkumpul di Istana Negara, Jl Medan Merdeka Utara, sebagai embrio pembentukan tim independen yang diharapkan dapat meredam kisruh di KPK-Polri. Meski tidak ada batas waktu dalam penyelesaiannya, mantan wakil Kapolri Komjen (Purn) Oegroseno berharap dapat menyelesaikannya lebih cepat.

"Tidak ada target waktu, namun lebih cepat lebih baik," kata Oegroseno saat berbincang dengan detikcom, Minggu (25/1/2015).

Tim ini nantinya akan mencari informasi kepada dua pihak, KPK-Polri, terkait proses hukum yang kedua institusi tersebut perankan.

Khususnya dalam kasus yang menjerat Komjen Budi Gunawan di KPK, dan komisioner Bambang Widjojanto di Bareskrim Polri.

"Presiden serius melihat permasalahan yang berkembang di masyarakat ini," jelas Oegroseno.

Hasil dari penggalian informasi itu nantinya akan disampaikan kepada Presiden Joko Widodo untuk kemudian akan digunakan sebagai pertimbangan mengambil sebuah keputusan.

"Semoga ke depan penegakan hukum transparan, dan situasi lebih baik," kata Oegro.

Dalam pertemuan pertama dengan presiden tersebut, kata Oegro, belum banyak yang dibicarakan. Masing-masing tokoh dalam pertemuan tersebut memberikan beberapa masukan kepada Presiden.

Selain dirinya ada pula mantan Ketua MK Jimly Assidiqqie, mantan pimpinan KPK Erry Riyana dan Tumpak Hatorangan, pengajar Akpol Bambang Widodo Umar, dan ahli hukum UI Hikmahanto Juwana. Ada pun tokoh yang belum hadir yakni Buya Syafii Maarif.

Mabes Polri: Masih Ada Peluang Hentikan Kasus Bambang Widjojanto

Andri Haryanto - detikNews
Jakarta - Beberapa pihak meminta Polri mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) tersangka Bambang Widjojanto (BW). Namun, Polri menyatakan bahwa peluang untuk ke arah itu cukup kecil. Tapi, ada satu hal celah yang dapat ditempuh menyelesaikan kasus ini sampai ke meja hijau.

Menurut Kadiv Humas Polri Irjen Ronny Sompie, hasil penyidikan kasus Bambang Widjojanto memiliki cukup bukti. Sudah ada 3 alat bukti yang sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undng Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Bukti pertama yang dikantongi penyidik Polri adalah keterangan tiga orang saksi. "Sudah lebih dari dua orang yang diperiksa sebagai saksi. Dan yang kedua adalah keterangan saksi ahli, dan ketiga adalah dokumen dan surat-surat yang memperkuat keterangan para saksi bahwa mereka dipengaruhi dan disuruh untuk memberikan keterangan palsu di bawah sumpah di sidang pengadilan MK tahun 2010," kata Ronny dalam perbincangan dengan detikcom, Minggu (25/1/2015).

Oleh karena itu, kata jenderal bintang dua itu, bila kasus akan dihentikan maka harus mendasari pasal 109 KUHAP. Pasal tersebut mengatur kasus dihentikan bilamana kasus yang menerpa BW bukanlah kasus pidana, tidak cukup bukti, dan demi hukum dalam artian tersangka meninggal dunia, kadaluarsa, atau pernah diputus pengadilan.

"Jadi tiga syarat tadi tidak ada (di kasus BW), tidak ada peluang diterbitkan SP3," beber Ronny.

Bila berkaca pada kasus Bibit-Chandra dalam babak Cicak versus Buaya jilid I, penghentian perkara ada di tangan Jaksa Agung. Kasus di deponering oleh Jaksa Agung saat itu atas kebijakan presiden.

"Jadi Presiden mengambil alih kasus dengan hal prerogratif Presiden. Kalau SP3 tidak ada peluang," ujarnya.

Namun, ada peluang lain yang bisa dijadikan jalan agar kasus tidak sampai ke meja hijau. "Tersangka dan pelapor melakukan perdamaian dan dimediasi oleh siapa saja yang independen, polisi tidak ikut di mediasi itu," kata Ronny.

Konsep restorative justice ini bergantung dari keaktifan kedua belah pihak untuk mau bermediasi. "Cara ini memungkinkan kasus pidana tidak ke meja hijau," ujar Ronny.

Perpanjang Kontrak Freeport, Jokowi Khianati Konstitusi dan Trisakti

Laporan: Ruslan Tambak
RMOL. Sungguh licik sekali pemerintahan Jokowi dengan menciptakan konflik KPK dan Polri diam-diam memperpanjang kontrak PT Freeport Indonesia agar masyarakat tidak terlalu memperhatikan proses perpanjangan kontrak tersebut.

Demikian disampaikan Ketua DPP Partai Gerindra FX Arief Poyuono dalam keterangannya kepada redaksi, Senin (26/1).

Jelas dia, perpanjangan kontrak Freeport adalah sebagai bentuk pengkhianatan terhadap ajaran Trisakti Bung Karno yang selama ini menjadi platform Jokowi saat melakukan kampanye.

"Dengan perpanjangan Freeport, dimana lagi ada kedaulatan dan berdikari secara ekonomi?" sebut Arief.

Selain berkhianat terhadap Trisakti, Jokowi juga melanggar konstitusi dengan memperpanjang kontrak Freeport. Sebab ada tiga alasan utama penolakan perpanjangan kontrak tersebut. Pertama, pasal 169 ayat (B) UU Mineral dan Batubara mengamanatkan, kontrak karya akan tetap dihormati hingga masa berakhirnya. "Amanah itu harus dihormati karena UU Minerba merupakan pengejawantahan kehendak dari masyarakat Indonesia. Yaitu, agar presiden mempunyai kewajiban memegang teguh sesuai sumpahnya ketika dilantik," ujar Arief.

Kedua, lanjutnya, Freeport sudah terlalu banyak menikmati kekayaan yang seharusnya digunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. Apalagi, Freeport hingga saat ini enggan untuk transparan berapa keuntungan yang diperoleh.

Terakhir atau ketiga, bila perpanjangan diluluskan oleh pemerintah atas desakan pemerintah AS berarti negara Paman Sam tersebut telah menerapkan politik adu domba. Yaitu, antara pemerintah RI dengan rakyatnya sendiri.

Selain ketiga hal tersebut, sambung Arief, Freeport selama beroperasi juga sudah banyak melanggar keselamatan dan kesehatan kerja seperti insiden runtuhnya terowongan Big Gossan milik PT Freeport Indonesia di Timika, Papua, pada 14 Mei 2013, yang mengakibatkan 28 orang tewas. Serta kerusakan lingkungan yang sangat parah di bumi Papua dan tidak sebanding dengan royalti yang diterima masyarakat Papua yang saat ini kehidupan sosialnya masih jauh tertinggal baik dari sisi pendidikan , kesejahteraan serta fasilitas kesehatan.

"Saat ini masyarakat Indonesia tidak bisa menerima keberadaan Freeport yang terus menguras kekayaan di Papua. Tidak dibangunnya smelter oleh Freeport selama ini juga bentuk pelanggaran UU serta sebagai cara untuk Freeport menyembunyikan hasil eksploitasinya serta penghindaran dari pengenaan pajak pertambahan nilai. Dalam kontrak perpanjangan Freeport yang baru ditanda tangani ada klausul 2017 Freeport membangun Smelter pasti akan diabaikan okeh Freeport dengan berbagai alasan kepada pemerintah Indonesia," tandas Arif yang juga Ketua Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu ini. [rus]

Lurah Cantik di Mamasa yang Terjerat Narkoba Kini Ditahan

Liputan6.com, Mamasa - Sri, lurah cantik asal Sumarorong, Mamasa, Sulawesi Barat tak bisa lagi menjalankan tugasnya sebagai abdi masyarakat setelah ditangkap polisi terkait kasus narkoba pada Kamis 22 Januari lalu.

Seperti ditayangkan Liputan 6 Pagi SCTV, Minggu (25/1/2015), usai diperiksa tim penyidik, Sri kini ditahan Mapolres Mamasa. Selain terbukti sebagai pemakai narkoba, Sri juga disinyalir terlibat dalam jaringan pengedar narkotika.

Sampel darah dan urin lurah cantik ini telah dikirim ke Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dan Barat untuk diteliti.

Menurut polisi, Sri memang sudah menjadi target operasi polisi. Saat mengerebek kediaman Sri, tersangka sempat membuang sejumlah barang bukti berupa narkoba ke sungai di belakang rumahnya.

Sri dijerat dengan undang-undang psikotropika dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Selain terancam hukuman penjara, Sri juga akan mendapat sanksi mutasi dan pemecatan oleh Bupati Mamasa.

Pasca-ditangkapnya lurah Sri, kondisi Kantor Kelurahan Sumarorong yang sebelumnya disibukkan dengna aktivitas rutin, kini tampak sepi. (Dan/Ado)

Minggu, 25 Januari 2015

TNI AD tak lakukan penjagaan di KPK

Pewarta:

Ini Klarifikasi Menteri Tedjo Soal "Rakyat Tidak Jelas"

VIVA.co.id - Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM, Tedjo Edhy Purdijiatno melakukan klarifikasi mengenai pernyataanya mengenai "rakyat tak jelas" yang mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi. Terutama, setelah mendapat kritikan dari berbagai kalangan.
Menurut Tedjo, di Istana Bogor, pada Jumat 23 Januari 2015 lalu, sebagai kepala negara, Presiden Joko Widodo telah memberikan arahan kepada Wakil Kepala Kepolisian RI Komjen Pol Badrodin Haiti dan Ketua KPK Abraham Samad, agar keduanya menjernihkan suasana. Jangan sampai ada gesekan antar institusi Polri dan KPK.

"Selesaikan semua masalah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, selamatkan KPK dan Pori. Kedua pimpinan nyatakan akan patuh," kata Tedjo menceritakan hasil pertemuan itu dalam pesan singkatnya, Minggu 25 Januari 2015.

Seharusnya, kata Tedjo, tidak perlu lagi ada pengerahan massa yang mengatasnamakan rakyat. "Rakyat yang mana, tidak jelas, karena ada juga yang menyatakan dukungan pada Polri," kata dia.

Tedjo mengimbau KPK-Polri bisa menahan diri dan menjaga, agar jangan sampai para pendukung kedua institusi ini berbenturan. Sebab, kedua institusi ini harus bisa saling menghormati dalam melakukan prosedur hukum terhadap kasus hukum sesuai aturan yang berlaku.

"Bersikaplah dewasa, dan lakukan cooling down. Kita hormati hukum yang ada," kata dia.

Presiden, lanjut Tedjo, mempunyai komitmen tinggi pada upaya memberantas korupsi. Lembaga penegak hukum, KPK, Polri, dan Kejaksaan Agung harus bersinergi, buka ruang komunikasi dan saling menghormati.

"Presiden sebagai Kepala Negara berkomitmen Save KPK, Save Polri, Save NKRI," ujar Tedjo.

Menteri Tedjo menghargai semua opini dan berharap media massa dan publik bisa bersikap proporsional. "Ini adalah negara hukum, bukan negara opini. Pemerintah akan selalu berpijak pada hukum," terang dia.

Dalam negara demokrasi ini, tambahnya, tidak ada satu lembaga pun yang merasa benar sendiri, dan tidak bisa dikontrol maupun disentuh oleh hukum.

"Saya mengharapkan, semua pihak membuang jauh-jauh ego sektoral untuk kepentingan yang lebih besar yaitu kepentingan rakyat, bangsa dan negara," tegasnya. (asp)

Jokowi: KPK dan Polri Harus Jaga Wibawa, Jangan Ada Kriminalisasi!

Bagus Prihantoro Nugroho - detikNews
Jakarta - Presiden Joko Widodo menggelar konferensi pers di Istana Negara terkait 'kisruh' KPK-Polri. Dia menegaskan tidak boleh ada kriminalisasi.

"Kita sepakat, institusi KPK dan Polri harus menjaga kewibawaan sebagai institusi penegak hukum, juga institusi penegak hukum yang lain seperti Kejaksaan dan MA. ," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta Pusat, Minggu (25/1/2015).

"Jangan ada kriminalisasi," tegasnya.

Sejumlah tokoh mendatangi Istana Negara malam ini. Mereka di antaranya mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie, mantan Wakapolri Komjen (Purn) Oegroseno, dan mantan pimpinan KPK Tumpak Hatorangan Panggabean. Pertemuan berlangsung tertutup selama kira-kira 1 jam.

Sabtu, 24 Januari 2015

Bambang Widjojanto pertimbangkan untuk mundur

Pewarta:

Polri: Penangguhan Penahanan BW atas Keputusan Kabareskrim

Nur Khafifah - detikNews
Jakarta - Kabareskrim Irjen Budi Waseso menjadi sorotan karena berada di balik penangkapan dan penetapan tersangka terhadap Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto. Pihak Polri menyatakan, Budi Wasese pulalah yang memutuskan penahanan Bambang ditangguhkan.

"Mekanisme ditahan atau tidak itu pertimbangan hukum dan kewenangan penyidik. Tentu ada mekanismenya dibicarakan dalam bentuk gelar perkara bersama pimpinan. Apa yang disampaikan pukul 01.30 WIB itu keputusan Kabareskrim," ujar Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Ronny Sompie di Jakarta, Sabtu (24/1/2015).

Terkait dengan proses penyidikan terhadap kasus Bambang, Ronny mengatakan apa yang dilakukan Polri sudah memenuhi prosedur. Menurutnya, Wakapolri Komjen Badrodin Haiti dan Budi Waseso memiliki pandangan yang selaras.

"Yang disampaikan Wakapolri dijabarkan oleh Kabareskrim dengan mekanisme hukum. Yang harus kita patuhi mekanisme hukum. Polri tangani kasus ini betul-betul masalah hukum walaupun masyarakat spekulasi negatif" ujar Ronny.

TNI: Bukan Back Up KPK, Tugas Kami Bekingi Negara!

Elza Astari Retaduari - detikNews
Jakarta - Pasukan TNI telah disiagakan sejak semalam di seputaran Gedung KPK untuk menghindari gesekan dengan Polri menyusul penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) oleh Bareskrim. TNI pun membantah jika upaya tersebut dilakukan untuk membekingi KPK dari Polri.

"Tidak benar itu. Nggak ada beking-bekingan, nggak diminta pun TNI akan di sana, akan datang. TNI bekingi Negara, bekingi Pemerintah. Itu yang benar," ujar Kapuspen TNI Mayjen Fuad Basya dengan semangat korsa saat berbincang dengan detikcom, Sabtu (24/1/2015).

Fuad pun mengatakan, langkah yang dilakukan TNI tersebut atas dasar arahan dari Presiden Joko Widodo untuk menghindari gesekan antara KPK dengan Polri. Ia juga menegaskan bahwa penjagaan itu dilakukan TNI untuk mengamankan KPK, namun untuk mengamankan negara.

"Bukan untuk mengamankan KPK tapi untuk menjalan perintah presiden jangan sampai ada gesekan KPK dengan Polri, kita tidak ingin negara jadi tidak aman. Itu kewajiban TNI untuk mengamankan negara," jelas Fuad.

Jenderal Bintang 2 itu pun menyatakan jajarannya tidak ingin dianggap berpihak sehingga pasukannya hanya berjaga di luar Gedung KPK saja. Bahkan TNI sudah berupaya untuk berkoordinasi dengan kedua institusi negara tersebut agar bisa menahan diri dan menjauhkan tindakan yang bisa menimbulkan gesekan.

"Kita juga sudah koordinasi dengan teman-teman di Polri, supaya menghindari gesekan. Dengan KPK juga. Supaya bisa sama-sama profesional, Insya Allah semua baik-baik saja," Fuad menuturkan.

TNI sendiri menurunkan pasukan gabungan dalam upaya pencegahan gesekan ini. Mulai dari AD seperti Kopassus, AL, dan AU. Personel TNI turut ambil bagian karena perseteruan ini melibatkan oknum Polisi

 "Semuanya, Kopassus kan itu dari AD. Personel dari AL, AU, semua kita libatkan. Kita hindari gesekan, untuk mengamankan negara. Polri kan juga kolega kita. Kalau butuh bantuan kan kita juga kerahkan pasukan," ungkap Fuad.

"Kalau (masalah) antara sipil dengan sipil kan polisi yang urus. Tapi ini kan ada polisinya, makanya kita dimintai bantuan supaya tidak terjadi gesekan," sambungnya.

Fuad juga mengiyakan bahwa Ketua KPK Abraham Samad sempat menghubungi Panglima TNI Jenderal Moeldoko terkait hal ini.

"Iya, melaporkan perkembangan situasi. Kan beliau (Samad) kemarin dipanggil Presiden ya dan diminta supaya jangan ada gesekan. Panglima mendengar petunjuk Presiden," pungkas Fuad.

Publik Diminta Lihat KPK dan Polri dengan Seimbang

 Jpnn
JAKARTA - Dunia penegakan hukum Indonesia kini diramaikan dengan polemik kasus-kasus yang menjerat calon kapolri Komjen Budi Gunawan dan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto. Atas dua kasus ini, Direktur Ekskutif KPK Watch M Yusuf Sahide meminta publik untuk tetap melihat posisi dua lembaga itu secara seimbang, tanpa tebang pilih.
Publik, kata dia, seharusnya tidak  menyalahkan Polri dalam penangkapan terhadap Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, Jumat (23/1) pagi. Yusuf melihat suatu lembaga hukum tidak mungkin 'menggadaikan' nama institusi untuk balas dendam.
"Saya kira itu kan sudah melalui mekanisme hukum acara yang dilakukan. Jangan berspekulasilah terus," kata Yusuf melalui keterangan pers, Sabtu, (24/1).
Selain itu, kata dia, publik juga tidak bisa menyalahkan KPK yang tiba-tiba menetapkan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka. Menurutnya, proses hukum bisa berjalan dan terjadi.
"Saya kira kita harus berprasangka baik dalam proses ini," ungkapnya.
Agar dipandang seimbang dan profesional, sambungnya, kedua lembaga hukum itu juga harus bersikap secara transparan menyelesaikan kasus BG dan BW. Ini, menurutnya, lebih baik untuk menarik kembali kepercayaan.
"Kalau polri yakin ini betul-betul permasalahan hukum silahkan lanjut. KPK juga kalau punya dasar kuat menetapkan BG sebagai tersangka buktikan saja," tandas Yusuf. (flo/jpnn)

Menkopolhukam: Mohon Hal Ini Tak Diperpanjang

Jpnn
BOGOR - Menkopolhukam Tedjo Edhy Purdijatno meminta semua pihak tidak memperkeruh suasana dalam menanggapi kasus yang menjerat Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto di Bareskrim Polri. Menurutnya, kasus ini hanya terjadi secara perorangan bukan secara kelembagaan.
"Mohon tidak diperpanjang hal ini karena dari KPK maupun Polri sudah sepakat ini bukan gesekan antar institusi," tegas Tedjo di depan Istana Bogor, Jumat, (23/1).
Tedjo termasuk salah satu menteri yang mendampingi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla menemui Ketua KPK Abraham Samad dan Wakapolri Komjen Badrodin Haiti.
Menurutnya, presiden sudah berpesan pada dua pemimpin lembaga penegak hukum itu agar bersikap profesional dalam menyelesaikan kasus hukum. Presiden, kata dia, juga enggan mengomentari penangkapan terhadap Bambang hari ini.
"Kalau itu proses hukum ya silahkan saja, yang penting beliau tidak mencampuri proses hukum. Silahkan berjalan sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku," sambung Tedjo.
Presiden, kata Tedjo, juga dilaporkan bahwa kasus yang menjerat Bambang, termasuk kasus Budi Gunawan yang ditangan KPK sudah terjadi sejak lama.
Namun, presiden enggan mencampuri maupun mengomentarinya. Presiden hanya meminta kasus-kasus tersebut diselesaikan secara baik dan benarr.
"Dipersilahkan pada dua institusi  menyelesaikan persoalan hukum dengan benar, profesional, sesuai aturan perundangan tidak berpanjang lebar kemana-mana," tandas Tedjo. (flo/jpnn)

Bebas, Ini Tiga Hal yang Disampaikan Bambang di KPK

Jpnn
JAKARTA  - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto dibebaskan. Begitu bebas, Bambang langsung menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Sabtu (24/1) dinihari.
Kedatangan Bambang disambut oleh para aktivis antikorupsi yang sudah menunggunya di KPK. Mereka bertepuk tangan dan menyerukan shalawat.
Bambang keluar menemui para aktivis sekitar pukul 02.10 WIB. Pada saat itu, dia menyampaikan tiga hal di hadapan para aktivis.
"Pertama, saya ucapkan terima kasih atas segenap upaya dari teman-teman untuk mendukung saya maupun KPK dengan bersusah payah melakukan tindakan mempersoalkan berbagai hal yang dianggap bertentangan dengan hukum," kata Bambang di KPK, Jakarta, Sabtu (24/1) dinihari.
Bambang menyatakan masih banyak tantangan yang menghadang di depan. Karena itu, menurutnya, perlu membangun soliditas yang lebih baik.
"Karena semua tantangan pada ujungnya tidak bangun kemaslahatan masyarakat," ujar Bambang.
Terakhir, Bambang meminta masyarakat untuk bersatu membangun soliditas. "Karena ada kepentingan lain yang mencoba mencuri finish, menikung di tikungan sehingga pemberantasan tidak bisa dilakukan secara utuh dan baik," tuturnya.
Bambang pun mengimbau masyarakat untuk membantu KPK dalam menjalankan tugas. Bantuan itu jangan hanya diberikan dengan doa dan dukungan tapi juga kritik. "Agar kami bisa jalankan tugas dengan baik," tandasnya. (gil/jpnn)

PDIP Tak Perintahkan SS Laporkan BW Ke Polisi

Kabar24.com, JAKARTA -- Anggota Komisi DPR Dwi Ria Latifa menegaskan PDIP tidak pernah menyuruh mantan anggota DPR, Sugianto Sabran (SS), melaporkan Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto ke Mabes Polri.

"Beliau melakukan atas nama pribadi, dan buat kita juga agak terkejut. Oh tidak. Kita enggak ada. Ini enggak ada yang berkaitan dengan DPP PDIP," kata Dwi Ria Latifa di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (23/1/2015).

Dwi bahkan sama sekali tidak mengenal Sugianto Sabran.

"Oh saya justru malah enggak tahu saya. Saya enggak tahu itu bahwa ada seperti itu. Saya justru tahunya bahwa mendengar-dengar dari jauh ada masalah Kotawaringin Barat. Saya terus terang tidak ikuti persoalan dan proses-proses itu," kata Dwi Ria Latifa.

Mantan Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Sugianto Sabran, menjadi pelapor kasus keterangan palsu pada sidang sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah Kotawaringin Barat yang membuat Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto ditangkap polisi hari ini.

"Kasusnya berdasarkan Laporan Polisi : LP/67/I/ 2015/ Bareskrim tertanggal 15 Januari 2015," kata Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Mabes Polri Komisaris Besar Polisi Rikwanto di Jakarta, Jumat.

Rikwanto mengatakan Sugianto yang melaporkan Bambang Widjojanto ke Badan Reserse Kriminal, Mabes Polri, terkait kasus kesaksian palsu pada sidang sengketa Pemilukada Kabupaten Kotawaringin Kalimantan Tengah di Mahkamah Konstitusi (MK) sekitar Juli 2010.

"Terlapor diduga memberikan keterangan palsu di bawah sumpah," ujar Rikwanto.

Berdasarkan penelusuran, pelapor Sugianto Sabran tercatat anggota Komisi III DPR dari PDIP periode 2009-2014 dari Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah.

Laporan Sugianto ke polisi ini terungkap ke publik setelah Bareskrim Mabes Polri menangkap dan membawa Bambang Widjojanto usai mengantarkan anaknya bersekolah di Depok, Jawa Barat, Jumat pagi ini. (Kabar24.com)

Penyelam Harus Lepaskan Jenazah dari Sabuk Pengaman

Jpnn
SIDOARJO - Kemarin (23/1), Base Ops Pangkalan Udara TNI AL (Lanudal) Juanda kedatangan 10 jenazah korban penumpang AirAsia QZ8501.
Dalam suasana hujan lebat mengguyur kawasan bandara, proses pemindahan jenazah dalam peti berlangsung singkat. Jenazah terdiri enam perempuan dewasa, dia laki-laki dewasa, dan masing-masing seorang anak laki dan perempuan.
"Jumlah terbanyak yang pernah diterbangkan ke Surabaya," ungkap Humas Kantor SAR Surabaya M. Thalib kemarin. Banyaknya jenazah yang ditemukan di lokasi badan utama pesawat selama dua hari sebelumnya (Rabu dan Kamis, 21-22 Januari 2015).
Penemuan setelah tim penyelam gabungan melepaskan jenazah yang terikat sabuk pengaman kursi di kabin badan utama pesawat tujuan Surabaya-Singapura itu.

Penerbangan menggunakan pesawat CN-295 A-2904 milik TNI AU. Pesawat yang dipiloti Kapten Pnb Armin mendarat pukul 16.05. Pesawat take off dari Lanud Iskandar Pangkalan Bun pukul 14.37. Cuaca kurang bersahabat membuat penerbangan molor dari biasanya.
Begitu pesawat berwarna hijau dongker itu mendarat, tim gabungan Kantor SAR Surabaya dan TNI-Polri bergerak cepat menurunkan peti-peti dari lambung pesawat.

 Sebanyak 10 ambulan yang disiagakan di Lanudal Juanda sengaja diparkir di apron base ops agar lebih dekat dengan tempat CN-295 parkir. Sejurus kemudian, iring-iringan ambulan bersama mobil patroli pengawal menembus derasnya hujan yang mengguyur menuju Rumah Sakit Bhayangkara di Mapolda Jawa Timur.
Di rumah sakit itu jenazah langsung masuk kontainer pendingin untuk proses pencocokan oleh tim disaster victim identivication (DVI).
      
Selain menerima kedatangan sepuluh jenazah, kemarin tiga jenazah korban AirAsia QZ8501 berhasil diidentifikasi tim DVI Polda Jawa Timur. Ketiga jenazah tersebut berhasil dikenali berdasarkan pemeriksaan deoxyribonucleic acid (DNA).
       
Satu diantara tiga jenazah yang teridentifikasi tersebut berlabel B049 bernama Naura Kanita Rosada Susesno. Usianya 9 tahun dan berjenis kelamin perempuan asal Sawotratap, Sidoarjo. Naura merupakan anak kandung Hayati Lutfiah Hamid. Hayati tidak lain adalah korban AirAsia yang pertama kali teridentifikasi.
        
"Jenazah Naura teridentifikasi dari pemeriksaan primer DNA dengan pembanding ibu kandung korban," kata Ketua Tim DVI Polda Jawa Timur Kombespol Budiyono, kemarin.
           
Dengan teridentifikasinya jenazah Naura, maka tiga dari empat keluarga Hayati yang menjadi korban jatuhnya pesawat AirAsia telah berhasil dikenali. Selain Hayati dan Naura, tim DVI sebelumnya sudah berhasil mengidentifikasi jenazah Joko Suseno, ayah Naura. "Dari keluarga tersebut berarti tinggal nenek Naura," jelas Budiyono.
         
Dua jenazah lainnya yang kemarin juga mampu diidentifikasi adalah jenazah berlabel B050 atas nama Susiyah, 40, asal Kediri dan B051 dengan nama Soesilo Utomo, 46 warga Surabaya.
      
Jenazah Susiyah teridentifikasi dari pemeriksaan DNA dengan pembanding anak kandung korban. Selain itu, juga berdasarkan data sekunder gigi palsu. "Berdasar keterangan keluarganya, korban menggunakan gigi palsu di rahang atas," terang Budiyono.
       
Sedang, jenazah Soesilo teridentifikasi dari pemeriksaan primer DNA dengan pembanding anak kandung korban. Dengan telah teridentifikasinya tiga jenazah dan adanya tambahan sepuluh jenazah, kini tim DVI Polda Jawa Timur memiliki tugas untuk menguak identitas 13 jenazah.
Sebab, sebelum kedatangan sepuluh jenazah kemarin sore, di RS Bhayangkara Polda Jawa Timur masih tersisa tiga jenazah yang belum teridentifikasi. (sep/did/fim)

Tim SAR Temukan Masal Korban AirAsia

Jpnn
JAKARTA - Memasuki hari ke-27 proses pencarian korban pesawat AirAsia QZ8501, tim SAR gabungan dari TNI dan Badan SAR Nasional (Basarnas) kembali menemukan jenazah penumpang pesawat nahas itu. Tim berhasil mengevakuasi enam jenazah korban pesawat yang hilang kontak pada 28 Desember 2014 tersebut.
Kasubbaghumas dan Media Basarnas Yusuf Latif menjelaskan, jumlah penemuan jenazah tersebut dilaporkan hingga kemarin sore (23/1). Enam jenazah itu menambah jumlah jenazah yang masih ada di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, menjadi 12 jenazah. Seperti diberitakan, enam jenazah juga telah ditemukan Kamis (22/1). "Dari informasi yang kami peroleh enam," ungkap Yusuf saat dihubungi kemarin. Dengan demikian, lanjut dia, jumlah jenazah yang telah berhasil dievakuasi tim gabungan adalah 65.

Dihubungi terpisah, Staf Operasi Kantor SAR Banjarmasin Amri Zuna Kurniawan menjelaskan kronologi proses evakuasi. Dia mengatakan, empat jenazah pertama ditemukan pada pagi hari. Kemudian berhasil dibawa ke darat pada pukul 12.20. Dua jenazah lainnya berhasil ditemukan pada pukul 16.33.

Amri menerangkan, semua jenazah tersebut berhasil dievakuasi KRI Banda Aceh setelah dilakukan penyelaman lagi di bodi utama pesawat seperti sebelumnya. Meski begitu, Amri enggan berspekulasi soal berapa banyak lagi jenazah korban yang masih di dalam bodi pesawat buatan Prancis tersebut.

"Saya tidak tahu itu (jumlah jenazah penumpang, Red). Yang jelas, kami menjalankan apa yang telah diinstruksikan. Seluruh perintah ada di Kabasarnas," ungkapnya.

Saat ini, di antara 12 jenazah di Pangkalan Bun, 10 jenazah telah diterbangkan ke Surabaya. Sepuluh jenazah tersebut diterbangkan dengan pesawat CN 295/A-2904 milik TNI-AU untuk langsung dibawa ke RS Bhayangkara Surabaya. Sementara dua jenazah lainnya, imbuh dia, masih berada di RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun. "Jenazah yang Kamis belum diterbangkan ke Surabaya," jelas Amri, "jadi dibarengkan dengan yang hari ini (kemarin). Cuma dua peti lainnya yang akan menyusul." (mia/riq/c9/end)