BERBUAT BENAR ADALAH KEHARUSAN, BERBUAT TIDAK BENAR ADALAH KETIDAK HARUSAN

Rabu, 22 Oktober 2014

Ketemu Kalla, Prabowo Minta Maaf Soal Pilpres

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya Prabowo Subianto menyatakan secara remsi meminta maaf kepada Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla soal seluruh pernyataan dan tindakannya selama pemilihan presiden lalu. Dia mengklaim ingin bersilaturahmi dan menjaga hubungan baik dengan seniornya, Jusuf Kalla. Prabowo juga menyatakan mendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.  
"Terkadang, dalam politik itu kita bicara keras, tapi hatinya tetap bersatu," ujar Prabowo di Istana Wakil Presiden, Selasa, 21 Oktober 2014. "Sama-sama juga minta maaf. Namanya juga kampanye," tutur Kalla sambil memeluk erat Prabowo.

Kalla menyatakan kedatangan Prabowo menunjukkan semangat kebersamaan untuk mencapai Indonesia yang maju dan sejahtera. Dalam pertemuan sekitar 40 menit tersebut, Prabowo memaparkan pandangannya perihal ekonomi dan pembangunan.
"Prabowo memberikan ketenangan untuk bangsa. Kita satu kapal," kata Kalla menanggapi sikap Prabowo mau yang bertemu dengan Presiden Joko Widodo dan hadir di pelantikan presiden-wakil presiden. (Baca: Koalisi Prabowo 'Nggerundel' Soal Sikap PPP)

Prabowo sendiri menyatakan seluruh tindakannya ini adalah suatu kewajiban dirinya sebagai seorang warga negara. Dia juga memberikan selamat secara tulus dan mendukung pemerintahaan Jokowi-Kalla.

Prabowo mengklaim Gerindra berkomitmen menjaga keuntuhan bangsa. Dia dan partainya akan memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk bekerja. Namun Gerindra tetap berada dalam posisi oposisi untuk mengawasi dan mengkritik pemerintah. "Masak, semua partai mau masuk kabinet. Ada yang eksekutif, ada yang legislatif," ujar Prabowo. (Baca juga: Prabowo Minta Jokowi-JK Tunaikan Seluruh Janjinya)

Kalla juga menyatakan sangat mendukung sikap Prabowo dan Gerindra. Ia mengklaim pemerintah butuh kelompok yang mengawasi dan mengkritik agar bisa berkembang.

FRANSISCO ROSARIANS

Pangkalan Militer Tanjung Datu Beroperasi 2015

 Jpnn
JAKARTA - TNI segera merealisasikan pangkalan militer baru di kawasan Tanjung Datu, Kalimantan Barat (Kalbar). Pangkalan tersebut ditargetkan bisa beroperasi pada 2015.
Keberadaan pangkalan itu dinilai strategis karena berkaitan dengan posisi Indonesia di Laut China Selatan.

Saat ini perencanaan pangkalan tersebut sudah siap dan pengerjaannya mulai dilakukan. Pangkalan itu sebenarnya adalah pengembangan dari pangkalan udara sederhana yang dimiliki TNI di kawasan tersebut. TNI hanya perlu memperluas dan penambahan lahan sudah disetujui Pemprov Kalbar.

Kapuspen TNI Mayjen Mochamad Fuad Basya menjelaskan, landasan udara di pangkalan itu saat ini hanya sepanjang 1.600 meter. "Nantinya akan kami tambah jadi 2.500 meter. Sehingga pesawat-pesawat besar bisa mendarat," ujarnya kemarin (21/10).

Kemudian, barak tentara yang disiapkan untuk pasukan infanteri TNI-AD akan ditambah. Rencana awalnya, setidaknya satu divisi akan ditempatkan di Tanjung Datu.
Pangkalan tersebut merupakan pangkalan terintegrasi antara TNI-AD, AL, dan AU. Karena itu, di sana juga disiapkan sekaligus pangkalan AL, bukan lagi pos AL seperti yang ada saat ini.

"Kami harap awal 2015 anggaran untuk itu sudah bisa turun sehingga bisa segera beroperasi," ucapnya.
Sebab, pemindahan pasukan membutuhkan perencanaan dan biaya yang tidak sedikit. Selain itu, Mabes TNI akan menambah jumlah kapal perang dan pesawat di landasan tersebut. Untuk kapal maupun pesawat, jumlahnya masih dibahas karena kebutuhan di kawasan lainnya juga cukup besar.

Pembangunan pangkalan militer itu awalnya merupakan respons atas tindakan Malaysia yang memasang tiang pancang mercusuar di grey area Tanjung Datu. Hal tersebut memantik reaksi pemerintah Indonesia maupun TNI. Akhirnya, dalam sebuah kesepakatan, Malaysia bersedia tidak melanjutkan pembangunan mercusuar itu.

Belakangan, rupanya Malaysia sudah membongkar tiang-tiang pancang tersebut. Pembongkaran dilakukan pada Jumat sore (17/10). Fuad menjelaskan, Malaysia meminta syarat tidak ada kapal TNI yang lewat saat pembongkaran berlangsung. Permintaan itu dipenuhi TNI-AL.

"Dengan pembongkaran itu, artinya Malaysia kembali menghormati kawasan tersebut sebagai grey area alias kawasan sengketa," tambah Fuad.
Meski begitu, pembangunan pangkalan militer tetap dilanjutkan. Tujuannya pun menjadi lebih luas, yakni memastikan kekuatan Indonesia di kawasan Laut China Selatan, terutama perairan Natuna yang menjadi teritorial NKRI. (byu/c9/end)

Selasa, 21 Oktober 2014

Habibie Dirawat, Ini Penjelasan RS Borromeus

VIVAnews - Presiden ketiga Republik Indonesia, Baharuddin Jusuf Habibie meninggalkan RS Borromeus Bandung, Selasa 21 Oktober 2014, pada pukul 11.20 WIB. Habibie keluar melalui pintu Instalasi Gawat Darurat (IGD) Borromeus, kemudian langsung menaiki sebuah sedan yang dikawal satu unit mobil SUV dan mobil patroli polisi.

"Sudah, mas. Tadi, sama ajudan dan keluarga," ujar seorang petugas parkir Borromeus, Ari. 

Namun, Ari mengaku tidak tahu siapa anggota keluarga yang menjemput Habibie tersebut.

Sekretaris RS Borromeus, Kornelius Rukmana, membenarkan hal tersebut. Menurut dia, Habibie meninggalkan rumah sakit karena proses medical check up telah rampung.

Ketika ditanya perihal pemeriksaan yang dijalani Habibie, Kornelius menjawab hanya pemeriksaan rutin. Namun, ia enggan membeberkan secara rinci mengenai pemeriksaan dan siapa saja dokter yang menanganinya.

Berdasarkan undang-undang, biaya perawatan mantan Presiden RI ditanggung oleh negara. Lagi-lagi, Kornelius enggan berkomentar mengenai hal itu.

"Yang pasti kesehatan beliau merupakan salah satu kewajiban kami," ujar Kornelius kepada VIVAnews.

Sebelumnya, Habibie masuk RS Borromeus pada Selasa dini hari, 21 Oktober 2014. Meski masuk melalui Instalasi Gawat Darurat (IGD), kondisi Habibie diakui baik-baik saja. Habibie terpaksa masuk melalui pintu IGD karena layanan klinik umum telah tutup. (art)

Jokowi: Menteri Saya Tidak Boleh Rangkap Jabatan di Partai

VIVAnews - Presiden Joko Widodo menegaskan semua menteri-menterinya harus melepas jabatan di partai politik. Menteri yang masuk dalam kabinetnya tidak boleh menjabat di partai.

"Tidak boleh merangkap jabatan," kata Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa 21 Oktober 2014.

Jika seorang menteri merangkap jabatan di partai politik, Jokowi yakin kinerja menteri itu tidak akan berjalan baik. Menteri yang merangkap jabatan di parpol tidak akan fokus bekerja sebagai menteri.

"Tidak boleh merangkap-rangkap jabatan. Kerja di satu tempat saja belum tentu bener kok. Itu hak prerogatif presiden," dia menegaskan.

Sebelumnya, sebanyak 43 nama menteri yang sudah diseleksi diserahkan tim Jokowi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Calon menteri itu nantinya akan ditelusuri rekam jejaknya Itu supaya menteri yang masuk kabinet Jokowi-JK tidak memiliki catatan hitam.

Sampai saat ini, postur kabinet Jokowi-JK tetap 33 kementerian dengan empat menteri koordinator. Rencananya, 18 kementerian akan diisi dari kalangan profesional dan 15 kementerian dari kalangan profesional partai. (one)

UMKM Lampung Berharap Jokowi Tingkatkan Pasar Nasional

Pringsewu (Antara) - Pelaku Usaha Kecil Mikro Menengah (UMKM) di Provinsi Lampung mengharapkan pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla dapat meningkatkan daya saing pasar nasional.
"Kesulitan masyarakat khususnya pelaku UMKM adalah memasarkan hasil produksinya, dan ini lebih karena minim pengetahuan pasar terkait hasil usaha," kata Muhadi, pelaku usaha kue nangka di
Pringsewu, Selasa.
Menurut dia, kendala pemasaran yang masih minim inilah yang terkadang membuat pelaku usaha kecil harus `gulung tikar` atau bangkrut akibat hal tersebut.
Selain itu, Muhadi juga mengharapkan, perizinan usaha semakin mudah, sehingga akan bertambah pesat peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah ini.
Warga Provinsi Lampung itu pun berharap, bantuan pemerintah terkait permodalan usaha terus ditingkatkan agar dapat menunjang pengentasan kemiskinan.
Hal serupa diutarakan pedagang kue tradisional Dito Dwi yang menyebutkan perizinan usaha serta modal masih sering menjadi kendala para pelaku usaha kecil di provinsi ini.
"Mudah-mudahan dengan telah resmi Pak Jokowi menjadi Presiden diharapkan dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik lagi," ujarnya.
Paling tidak, ia melanjutkan, dalam mencari nafkah tidak lagi mengalami kesulitan atas hal-hal seperti birokrasi yang panjang dan mahal.
"Seluruh kegiatan pemerintah sebaiknya prorakyat, sehingga upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud," ujarnya lagi.
Pedagang kecil di Kota Bandarlampung Provinsi Lampung itu juga berharap pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dapat memberikan kemudahan dalam memperoleh fasilitas kredit usaha yang saat ini masih sangat sulit didapatkan.
"Kami berharap pedagang kecil menjadi prioritas dalam mengelola perekonomian negara ini," kata Sari (39), pedagang pempek di Kecamatan Way Kandis Bandarlampung.
Dia menyebutkan, harapan para pedagang seperti dirinya salah satunya bisa mendapatkan kemudahan dalam proses dan pengambilan kredit usaha di bank, agar dapat memperluas usaha dagangannya.

Menurutnya, meskipun sudah ada Kredit Usaha Rakyat (KUR) namun pedagang kecil masih sulit untuk memperolehnya, karena masih dianggap kurang produktif.
"Kami masih dianggap kurang menghasilkan, padahal jika modal mencukupi saya tentu bisa memasarkan dagangan lebih luas. Jika pemasarannya lebih luas, hasilnya pun akan lebih banyak," katanya pula.
Menurutnya, sejumlah bank juga ada yang memberikan pinjaman, tapi bunganya terlalu tinggi dan kebanyakan bank umum tidak ada yang memberikan kemudahan.
Karena itu, dia berharap dengan adanya pemimpin baru di negeri yang besar ini, para pedagang dapat memperoleh kemudahan dalam mendapatkan KUR.
Harapan serupa disampaikan Rohim (38), pedagang somay yang juga mengeluhkan masih sulit mendapatkan KUR.
"Saya berharap presiden yang baru dapat membantu kami melalui koperasi untuk mendapatkan pinjaman bagi modal usaha," kata dia lagi.
Ia menambahkan, selama ini melalui bank masih sangat sulit mendapatkan pinjaman usaha, sehingga pedagang sering terpaksa meminjam ke rentenir yang bunganya sangat tinggi. (bd)

Jokowi Targetkan Swasembada Pangan Tiga Tahun Lagi

 Jpnn
JAKARTA--Para petani di Bali mengungkapkan kegembiraan karena dapat melakukan teleconference dengan Presiden RI Joko Widodo. Mereka pun mengucapkan selamat secara langsung atas pelantikan Jokowi-JK.
Dalam teleconference itu, Ketua Asosiasi Petani Bali I Gede Sutata berharap Presiden dapat mewujudkan harapan mensejahterakan petani.
"Kami siap mendukung program Bapak dalam tingkatkan ketahanan pangan. Kami akan bentuk brigade ketahanan pangan. Kami berharap Presiden bisa mendukung dan fasilitasi program-program kami dalam wujudkan itu," kata Sutata pada Presiden.
Menjawab itu, Presiden menyatakan Indonesia memang harus bekerja keras menaikkan tingkat produksii pertanian. Targetnya, kata dia, dalam tiga tahun ke depan Indonesia akan swasembada pangan.
"Beberapa komoditas pertanian itu akan swasembada pangan baik yang berupa beras, yang sekarang juga masih import, gula, jagung yang masih import dan komoditas lainnya. Semua harus bekerja keras," sambung Presiden.
Petani diminta antusias bekerja sehingga bisa bersama pemerintah perjuangkan swasembada pangan.
"Ini sebuah target yang tidak ringan, saya yakin kerja keras kita semua. Target swasemebada yang kita canangkan, kita selesaikan. Terimakasih Bali," tandas Presiden. (flo/jpnn)

Senin, 20 Oktober 2014

Prabowo Puji Pidato Perdana Jokowi

 Jpnn
JAKARTA - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto terkesan dengan isi pidato perdana Presiden Joko Widodo usai pelantikan di Senayan, Jakarta.
Ia menilai pidato berjudul “Di Bawah Kehendak Rakyat Dan Konstitusi” itu sangat sesuai dengan ajaran Tri Sakti Bung Karno.
"Pidatonya bagus, berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, berkepribadian di bidang budaya. Sangat baik kalau itu kita dukung," kata Prabowo sebelum meninggalkan kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Senin (20/10).
Bekas rival Jokowi di Pemilu 2014 itu secara khusus menyoroti pernyataan Jokowi mengenai kemandirian ekonomi. Menurutnya, hal tersebut sangat sesuai dengan pemikiran Partai Gerindra.
Mantan Danjen Kopassus itu kembali menegaskan bahwa Gerindra maupun Koalisi Merah Putih (KMP) tidak berniat menjegal Jokowi. Ia justru berharap Jokowi bisa menjalankan tugas dengan baik.
"‪Insyaallah kita berpikir posiotif, kita beri kesempatan supaya beliau bisa bekerja dengan baik. Saya kira itu budaya kita," pungkasnya. (dil/jpnn)

Belum Ada Laporan Gangguan Kamtibnas Pasca-Pelantikan Jokowi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pihak kepolisian menyatakan hingga saat ini kondisi wilayah hukum Polda Metro Jaya masih aman terkendali.
Hal itu diutarakan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Rikwanto, Senin (20/10/2014) di Bundaran HI.
"Sampai saat ini kondisi ibukota masih aman terkendali. 24.000 pasukan dikerahkan, situasi seluruhnya kondusif dan lancar," tegas Rikwanto.
Rikwanto menambahkan sampai saat ini, pihaknya belum menerima adanya laporan gangguan kamtibnas yang berkaitan dengan pelantikan Jokowi-JK.

Zulkifli: Semua Tokoh Bangsa Sukseskan Pelantikan Presiden

Jakarta (Antara) - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan mengatakan bahwa semua tokoh bangsa legowo dan bersedia menyukseskan acara pelantikan presiden dan wakil presiden yang sedianya akan digelar pada Senin (20/10).
"Seluruh tokoh bangsa yang didatangi MPR berjanji akan datang, seperti Hatta Rajasa, Habibie, Megawati dan lainnya," kata Zulkifli kepada wartawan di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah Menteng, Jumat.
Menurut dia, dengan hadirnya tokoh-tokoh bangsa di depan publik ini diharapkan dapat mengurangi tensi politik yang belakangan terus naik.
"Hal ini juga ingin membuktikan bahwa tidak ada apa-apa di antara semua komponen bangsa tersebut mengingat belum lama ini terjadi kompetisi agak tajam dalam ajang pemilihan presiden," ujarnya.
Selain itu, dia menjelaskan bahwa persiapan untuk pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih sudah hampir 100 persen. Di mana mulai dari Jumat (17/10) dan besok (18/10) digelar gladi kotor, lalu dilanjutkan dengan gladi bersih pada Minggu (19/10).
"Tidak hanya itu, MPR juga sudah meminta TNI-Polri untuk mengamankan jalannya pelantikan presiden terpilih ini," katanya.
Dia menuturkan pihaknya juga mengundang semua komponen bangsa, seperti mantan presiden dan wakil presiden, tokoh agama, tokoh masyarakat dan lain sebagainya untuk menghadiri serta menyukseskan pelantikan tersebut sebagai kado terindah bagi bangsa Indonesia.
"Rencananya delapan kepala negara dan sembilan utusan khusus akan menghadiri sidang MPR dengan agenda pelantikan presiden terpilih ini," katanya lagi.(rr)

Mega Bakal Nasihati Jokowi Soal Pemerintahan

 Jpnn
JAKARTA - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekanroputri siap mengawal pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Presiden RI kelima itu tidak akan segan memberi nasihat atau masukan kepada Jokowi yang juga merupakan kader partainya.
"Sebagai seniornya saya membagi pengalaman pemerintahan maupun juga sebagai ketua partai saya harus selalu siap dan bersedia," kata Megawati  kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (20/10).
Lebih lanjut Mega mengatakan, lancarnya prosesi pelantikan Jokowi patut disyukuri. Mengingat, jelang momen bersejarah itu suhu politik sempat sangat panas.
Menurutnya, kesusksesan pelantikan Jokowi menunjukan kedewasaan seluruh komponen bangsa dalam berpolitik. "Saya merasa berterimakasih kepada Allah," ujar Mega.
Mega juga mengomentari kedatangan rival Jokowi di Pemilu 2014, Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa di acara tersebut. Menurutnya, sebagai keluarga sebangsa tidak boleh bermusuhan dan saling mendiamkan.
"Jadi tentunya kedewasaan ini yang dilanjutkan kemudian hari," pungkasnya. (dil/jpnn)

Dari Dalam Rutan, Anas Titip Pesan Untuk Jokowi-JK

 Jpnn
JAKARTA - Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum menyampaikan pesan kepada Presiden dan Wakil Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK). Pesan itu disampaikan dalam secarik kertas yang ditulisnya dari dalam Rumah Tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Melalui surat yang dititipkan ke penasihat hukumnya, Handika Honggowongso, Anas berharap Jokowi-JK menjadi pemimpin yang adil dan bijaksana. "Tidak tergoda untuk menggunakan aparat hukum dan keamanan untuk kepentingan politik dan kekuasaan," katanya, Senin (20/10).
Anas juga berharap Jokowi-JK benar-benar bisa menjadi pemimpin bagi seluruh rakyat Indonesia. "Dan berhasil memajukan prikehidupan rakyat menjadi lebih sejahtera dan bermartabat,"  ujarnya.
Jokowi-JK, sambung Anas, juga harus kompak dalam mengemban tugas mereka hingga 2019 nanti. "Tidak retak dan konflik di tengah jalan," ucapnya.
Dalam surat yang ditulisnya, Anas mengingatkan Jokowi-JK agar berhati-hati terhadap kemungkinan hadirnya Sengkuni. Sengkuni adalah tokoh antagonis dalam cerita Mahabharata.
Ia terkenal sebagai tokoh licik yang selalu menghasut para Korawa agar memusuhi Pandawa. Menurut Mahabharata, Sengkuni merupakan personifikasi dari Dwaparayuga yaitu masa kekacauan di muka bumi, pendahulu zaman kegelapan atau Kaliyuga.
"Perlu berhati-hati terhadap kemungkinan hadirnya Sengkuni di lingkarannya," ujar Anas.
Suami Athiyyah Laila itu juga mengucapkan selamat kepada Jokowi-JK. "Selamat memulai kerja besar untuk rakyat Indonesia. Semoga hari ini menjadi awal yang baik," tandas Anas. (gil/jpnn)

KPK Minta Jokowi Konsisten Jalankan Program Pemberantasan Korupsi

 Jpnn
JAKARTA - Joko Widodo (Jokowi) sudah dilantik menjadi Presiden bersama wakilnya Jusuf Kalla (JK). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak lupa menyampaikan pesan kepada Jokowi.
"Jokowi harus mengetahui betul secara objektif masalah di negara ini untuk kemudian diselesaikan mencapai tujuan bernegara," kata Wakil Ketua KPK Zulkarnain saat dihubungi wartawan, Senin (20/10).
Selain itu, Zul berharap, Jokowi bisa konsisten dalam melakukan program-program yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi. Menurutnya, jangan sampai program yang telah disusun tidak tercapai.
"Terkait pemberantasan korupsi, mencapai program-program yang diinginkan. Perlu konsistensi, jangan sampai program disusun baik tapi enggak terlaksana sehingga tidak mencapai sasaran," tandasnya. (gil/jpnn)

Jokowi berterima kasih ke SBY

Pewarta:

Pelantikan presiden berlangsung aman

Jakarta (ANTARA News) - Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI Joko Widodo dan Jusuf Kalla di gedung DPR Senayan, Jakarta, berlangsung aman dan tidak disertai aksi massa.

"Sampai saat ini tidak ada aksi massa berlebihan di sekitar kawasan DPR," kata Kasubdit I Direktorat Intelkam Polda Metro Jaya, AKBP Antonius Dwi Hendro Ginting, di Depan Gerbang utama Gedung DPR, Jakarta, Senin.

AKBP Antonius memastikan kawasan DPR aman karena telah dijaga ketat ribuan personel polisi, belasan anjing pelacak dan pasukan berkuda.

Selain itu, Antonius juga mengatakan sampai saat ini belum ada indikasi aksi massa yang bisa mengganggu jalannya pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI baik di kawasan Senayan maupun di lokasi Bundaran HI.

Menurut dia, hari ini kerumunan massa justru dari lapisan masyarakat pendukung Presiden Joko Widodo yang akan terpusat di kawasan Semanggi, Bundaran HI, hingga kawasan Monumen Nasional.

"Menurut informasi, akan ada 40.000 massa pro-presiden terpilih yang akan meramaikan kegiatan kirab itu," kata Antonius.

Untuk itu, ia memastikan pengamanan di sekitar jalur kerumunan massa mulai dari semanggi hingga Monas akan berlangsung maksimal.

"Personel kepolisian akan menjaga sampai acara malam di Monas," kata Antonius.

Menurut pengamatan Antara, gerbang utama dan gerbang sebelah selatan gedung DPR masih dijaga ketat oleh personel kepolisian.

Sejumlah personel kepolisian lalulintas juga masih berjaga di beberapa titik sekitar gedung DPR untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan di kawasan tersebut.

Siswa Berkumpul dan Berbaris Siap Sambut SBY dengan Kaos #terimasihSBY

Mulya Nurbilkis - detikNews

Jakarta - Puluhan siswa dari berbagai sekolah berkumpul di sepanjang Jalan MH Thamrin. Mereka bersiap untuk menyambut mantan Presiden SBY yang akan melintas menuju Istana Negara.

Usai pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih di Gedung DPR/MPR, mantan Presiden SBY diagendakan menghadiri acara pisah sambut di Istana Negara. Sebagai ucapan terimakasih untuk SBY, mereka berkumpul sambil mengenakan baju bertuliskan 'terimakasih Pak SBY atas 10 tahun yang diberikan pada kami'.

Siswa siswi ini diminta oleh pihak TNI untuk izin sekolah dan ikut berpartisipasi dalam perpisahan terakhir untuk SBY. Mereka ada yang hanya mengenakan baju sekolah namun tak sedikit yang mengenakan baju terimakasih SBY.

"Kita diminta dari pihak TNI untuk datang," ujar salah seorang siswa SMK pada detikcom, Senin (20/10/2014).

Saat ini mereka sudah berkumpul di pinggir jalan dengan memegang bendera merah putih berukuran kecil. Mereka siap memberikan Salam terakhir pada mantan presiden SBY dan Ibu Ani Yudhoyono

Perusahaan BUMN Ingin Jokowi Pangkas Proses Perizinan

VIVAnews - Perusahaan pelat merah menaruh harapan kepada Presiden dan Wakil Presiden periode 2014-2019, Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK).
Banyak harapan yang digantungkan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kepada Presiden ke-7 itu. Salah satunya, adalah pemangkasan perizinan.

"Harus ada law enforcement peraturan, bagaimana peraturan benar-benar berlaku dan ada sinergi. Lalu, ada penyederhanaan aturan, agar tidak berbelit-belit," kata Direktur Utama PT Semen Indonesia Tbk, Dwi Soecipto, saat ditemui di acara perpisahan Menteri BUMN Dahlan Iskan di Kementerian BUMN, Jakarta, Senin 20 Oktober 2014.

Dwi mengeluhkan, rumitnya birokrasi yang ada untuk mengurus perizinan. Mereka mengalami berbelitnya perizinan yang harus ditempuh.

"Investasi saja ada 35 perizinan. Kami pernah alami izin analisis dampak lingkungan hidup (amdal) hingga 12 tahapan. Itu pun masih diributkan orang," kata dia.

Sementara itu, Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya, Hendrisman Rahim, mengatakan bahwa Jokowi seharusnya mendukung industri keuangan supaya lebih maju.

"Kalau industri asuransi berkembang, suatu saat ada penetrasi besar yang menyumbang perekonomian Indonesia," kata Hendrisman, di tempat yang sama.

Hendrisman mengatakan, masyarakat yang melek asuransi masih kecil. Dia menyebut, masyarakat yang merasakan manfaat asuransi baru 12 persen dan yang sudah paham asuransi 18 persen. (asp)

Anarkis, Geng Motor akan Ditembak

Oleh: Budiyanto

 INILAH.COM, Sukabumi - Polres Sukabumi Kota akan menindak tegas anggota geng motor yang telah mengganggu ketertiban umum dan meresahkan masyarakat.

Polisi akan menembak para geng motor yang dianggap menggangu kemanan dan bertindak aksi kriminal.

"Kalau sudah membahayakan jiwa polisi atau orang lain tentunya anggota geng motor akan kami tembak di tempat," kata Kapolres Sukabumi Kota, AKBP Hari Santoso kepada INILAHCOM, Minggu (19/10/2014).

Menurutnya, untuk mengantisipasi pergerakan geng motor pihaknya sudah menyebar anggota. Hal ini untuk mendeteksi soal aktifitas para geng motor.

"Sekarang bukan lagi mencegat, tapi menindak. Bila ada yang mencurigakan langsung akan kami sergap," ujar dia.

Hari menuturkan hasil pengamatannya selama ini aktifitas geng motor selalu timbul tenggelam. "Artinya bila polisi muncul mereka tidak ada. Bila dibiarkan mereka itu muncul," katanya.

Pada Sabtu malam, pihaknya mengamankan dua pengendara sepeda motor yang dicurigai karena membawa senjata tajam. Sekarang perkaranya sedang dikembangkan.

"Ya tadi malam ada dua yang ditangkap. Satu yang ditangkap setelah melarikan ke Kota Paris dan satu ditangkap dekat pom bensin Ciaul. Mereka membawa samurai dan dijerat undang-undang darurat ancamannya duabelas tahun," kata Hari.[jat]

Jokowi Sebut Nama Prabowo, Aplaus Panjang Menggema di Paripurna MPR

Jpnn
JAKARTA - Presiden RI ketujuh, Joko Widodo untuk pertama kalinya menyampaikan pidato kenegaraannya usai resmi mengucap sumpah sebagai presiden dengan masa bakti 2014-2015 di hadapan Sidang Paripurna MPR RI, Senin (20/10). Mengawali pidatonya, presiden yang dikenal dengan nama panggilan Jokowi itu menyebut satu per satu para presiden dan wakil presiden sebelumnya.
Dimulai dari menyebut nama BJ Habibie, Jokowi lantas menyebut nama-nama lain. Seperti Presiden RI kelima, Megawati Soekarnoputri, Wakil Presiden RI keenam Try Sutrisno, mantan Wakil Presiden RI Hamzah Haz, serta Presiden RI keenam, Susilo Bambang Yudhoyono dan wakilnya, Boediono.
Namun, Jokowi tidak hanya menyebut nama-nama bekas kepala negara di negeri ini yang hadir pada Sidang Paripurna MPR itu. Jokowi juga menyebut nama Prabowo Subianto yang menjadi rival di pemilu presiden. “Yang saya hormati, teman dan sahabat saya, Bapak Prabowo Subianto,” ujar Jokowi.
Salam hormat Jokowi untuk Prabowo itu mengundang aplaus panjang dari hadirin di Paripurna MPR. Prabowo yang juga hadir di parppurna MPR itu langsung berdiri dan menghormat.
Jokowi juga menyebut nama Hatta Rajasa yang pernah menjadi calon wakil presiden pendamping Prabowo.(fat/jpnn)

Sapa Prabowo dan Hatta, Presiden Jokowi Sebut 'Sahabat Saya'

Ropesta Sitorus - detikNews

Jakarta - Joko Widodo (Jokowi) saat ini sudah menyampaikan pidato pertamanya sebagai Presiden Indonesia. Setelah menyapa dan menyebut nama mantan Presiden dan Wakil Presiden yang sempat memimpin Indonesia, Jokowi tak lupa menyapa Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

"Yang saya hormati rekan dan sahabat saya Bapak Prabowo Subianto," kata Jokowi saat membuka pidato pertamanya di gedung MPR/DPR Jakarta, Senin (20/10/2014).

Disebut dan disapa oleh Presiden Jokowi, Prabowo Subianto berdiri dari tempat duduknya dan memberikan hormat secara militer. Presiden Jokowi juga menyapa Hatta Rajasa, yang menjadi pasangan Prabowo dalam Pilpres lalu, dengan sebutan 'sahabat saya'. Hatta pun berdiri. Tepuk tangan membahana dari ruang paripurna.

Hubungan Jokowi-Jusuf Kalla dan Prabowo-Hatta sempat memanas hingga menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden. Panasnya suhu politik reda ketika pada Jumat (17/10/2014) lalu, Jokowi bertemu dengan Prabowo di rumah Soemitro Djoyohadikusumo di jalan Kertanegara nomor 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Pertemuan antara dua tokoh yang sempat bersaing itu pun berlangsung akrab dan cair. Bahkan dalam pertemuan yang berlangsung akrab dan dipenuhi berbagai candaan itu, Prabowo berjanji akana hadir dalam pelantikan Jokowi. "Saya memang ada urusan pribadi ke luar negeri, tapi saya usahakan hadir (ke pelantikan Jokowi)," kata Prabowo usai bertemu Jokowi di jalan Kertanegara, Jakarta Selatan Jumat (17/10/2014z).

Hari ini Prabowo memenuhi janjinya. Dia tiba di gedung Nusantara MPR/DPR pada pukul 09.00 WIB Senin (20/10/2014) dengan mengendarai mobil Lexus warna putih.

Good Luck, Jokowi

 Jpnn
JAKARTA - Indonesia memiliki pemimpin baru hari ini (20/10). Saat Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) dilantik di Kompleks Parlemen. Pesta rakyat terbesar dalam sejarah pelantikan kepala negara, akan diselenggarakan Jakarta dan beberapa kota lain di tanah air, untuk menyambut sang pemimpin baru. 
Namun, pesta sebaiknya dituntaskan hari ini. Setumpuk tugas sudah menanti Jokowi-JK. Bersama kabinet yang akan segera dibentuk, sembilan agenda prioritas Jokowi-JK sudah menunggu. Agenda prioritas yang telah disusun sejak masa kampanye beberapa waktu lalu itu kerap disebut sebagai Nawacita. 
Saat mendaftarkan diri sebagai pasangan calon dalam pilpres, Jokowi-JK memiliki 31 agenda strategis. Rinciannya, 12 agenda strategis di bidang politik, 16 agenda strategis Indonesia berdikari di bidang ekonomi, tiga agenda strategis untuk Indonesia berkebudayaan. 
Dari total agenda strategis itu, Jokowi-JK kemudian memerasnya kembali menjadi hanya sembilan agenda prioritas. Meliputi, implementasi kebijakan Jokowi-JK di bidang politik, ekonomi berdikari, dan Indonesia berkebudayaan. Anggota Tim 11 Jokowi-JK Ari Dwipayana menyatakan, realisasi program Nawacita tidak akan dijalankan satu persatu. Sesuai dengan istilahnya, Jokowi-JK akan langsung tancap gas untuk melaksanakan program prioritas itu.
"Karena itu semua prioritas, saya kira sembilan itu akan dijalankan bersama-sama, karena menyangkut semua aspek, yakni politik, ekonomi, dan kebudayaan," ujar Ari saat dihubungi Jawa Pos, Sabtu (18/10).
Dalam hal ini, program Nawacita tentu harus lebih diperjelas melalui berbagai kebijakan pemerintah. Dalam hal ini, sembilan program prioritas itu harus dijalankan melalui sebuah rancangan program pembangunan dan rencana aksi pemerintahan yang baru. "Ini nyambung dengan proses RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah, red)," kata Dosen Jurusan Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada Jogjakarta itu. 
Pria kelahiran Ubud, Bali itu menjelaskan, setelah Nawacita masuk dalam RPJM, tugas selanjutnya adalah mewujudkannya dalam proses penganggaran. Ari menjelaskan, program Nawacita tidak akan berarti apa-apa jika janji Jokowi-JK itu tidak dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. "Program sepenting apapun, tidak bisa terealisir kalau tidak bisa diikutkan dalam APBN," ujarnya.
Karena itulah, salah satu tugas berat dari pemerintahan baru adalah merancang program yang bisa segera dilakukan di awal pemerintahan. Salah satu upaya yang terdekat adalah melakukan anggaran perubahan melalui pembahasan APBN P tahun 2015. Sebagaimana diketahui, RAPBN 2015 dirancang dan ditetapkan di DPR di era pemerintahan Presiden SBY. 
Menurut Ari, upaya perubahan APBN 2015 menjadi solusi cepat untuk bisa merealisasikan program Jokowi-JK. Pemerintahan yang baru, ujarnya, harus bisa menjelaskan latar belakang dan perlunya dilakukan APBN perubahan. "Perlu dilakukan semacam proses transisi yang memungkinkan program dilakukan secara cepat. Jadi ini memang memerlukan terobosan," kata Ari.
Lebih lanjut, selama ini banyak yang mengukur kinerja pemerintahan baru berdasarkan 100 hari kerja. Ari menilai, tolok ukur semacam itu tidak diperlukan kembali. Menurut dia, hal pertama yang harus dilihat publik adalah kabinet Jokowi-JK yang akan diumumkan pada 21 Oktober nanti. "Kabinet itu harus betul-betul bisa langsung bekerja, tidak lagi gagap, dan langsung mengerjakan Nawacita dalam program kerja prioritasnya," kata Ari.
Bila perlu, para menteri diikat dalam kontrak kinerja, demi menunjukkan komitmen dan efektivitas kerjanya. Menurut Ari, harus ada target capaian kerja yang harus dikerjakan menteri, agar mampu merealisasikan program-program pemerintahan baru. "Menteri tidak perlu bingung menunggu arahan, dan bisa langsung bekerja melakukan aksi," tandasnya. (bay/dyn)

Pesan Rakyat Solo untuk Jokowi: Tetap Sederhana, Jangan Berubah Sikap

M Iqbal - detikNews

Jakarta - Joko Widodo hari ini akan dilantik sebagai Presiden RI ke-7 dalam sidang paripurna MPR. Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo menyampaikan pesan rakyat Solo agar Jokowi meski sudah jadi presiden tetap bersikap sederhana.

"Pesannya jangan ubah sikap dan perilakunya. Apa yang diucapkan itu dilakukan, sesuai kata dan perbuatan," kata wali kota Solo FX Hadi Rudyatmo kepada detikcom, Senin (20/10/2014).

Hadi mengatakan, salah satu yang menonjol pada Jokowi ada di kesederhanaan dan hubungan yang sangat dekat dengan rakyat. Itu sudah ditunjukkan sejak Jokowi jadi wali kota Solo.

"‎Kesederhanaan itu sudah ditunjukkan, makanya jangan ubah sikap dan perilaku. Tetap jalin hubungan baik dengan rakyat seperti awal dulu jadi wali kota sampai sekarang (Presiden)," ujar politikus PDIP itu.

Menurut Hadi, rakyat Solo berbangga mantan pemimpin‎nya sejak tahun 2005 itu kini menjadi Presiden. Bahkan untuk mengungkapkan rasa syukur itu, tadi malam warga Solo menggelar kegiatan khusus.

‎"Semalam kita menggelar doa bersama untuk mengawali pelantikan hari ini di rumah dinas walikota di Loji Gandrung," ucap FX Hadi yang mengaku tak ikut diundang dalam pelantikan Jokowi hari ini.

‎"Hari ini saya jaga gawang saja di Solo, ada kegiatan dan kirab syukur," imbuhnya tertawa kecil.

Pesan Ketua MA ke Jokowi: Fokus ke Orang Kurang Mampu, Korupsi dan Narkoba

Andi Saputra - detikNews

Jakarta - Dalam hitungan jam, Indonesia memiliki presiden dan wakil presiden baru untuk periode 5 tahun mendatang. Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali berpesan kepada Joko Widodo-Jusuf Kalla untuk memperhatikan orang kurang mampu dalam menghadapi hukum.

Hal itu disampaikan lewat Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Ridwan Mansyur.
Jokowi menjadi Presiden Indonesia ketujuh sedangkan JK menjadi wakil presiden untuk kedua kalinya.

"Agar pemerintah baru lebih fokus kepada perlindungan hukum bagi hak-hak terhadap identitas hukum bagi anak, orang-orang kurang mampu, buruh serta hak-hak buruh migrant dan fulnarable people yang memerlukan perhatian khusus dan kerja keras pemerintah di sektor hukum," kata Ridwan menyampaikan pesan Hatta Ali kepada detikcom, Senin (20/10/2014).

MA berharap pemerintahan baru bisa bekerja sama dalam memberantas kejahatan yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Juga menyangkut penyelamatan generasi bangsa dalam jangka panjang seperti kejahatan anak-anak, narkotika dan sebagainya.

"Hal itu sejalan dengan upaya MA menyelenggarakan dan menyelesaikan anak anak yang berhadapan dengan hukum, legal identity kemudahan memperoleh akte," papar Ridwan.

Selain itu, MA juga berharap pemerintahan baru bisa terus melakukan penegakkan hukum dalam kejahatan sistemik dengan menggerakan sistem peradilan yang komprehensif. Hal ini untuk menyelamatkan dan menjadikan Indonesia lebih baik ke depan.

"Melakukan integrited criminal juistice system, terutama perkara-perkara khusus seperti korupsi, penanganan narkoba, persoalan lingkungan hidup, penyelamatan satwa liar dan illegal fishing, illegal loging dan bio diversity," cetus Ridwan.

Ini Titik-titik Penting di Acara Syukuran Rakyat di Monas

Septiana Ledysia - detikNews

Jakarta - Hari ini adalah momen bersejarah. Ada syukuran rakyat usai pelantikan Jokowi-JK sebagai presiden dan wakil presiden. Acara digelar mulai siang hingga malam. Ini dia titik-titik 'penting' di acara tersebut.

Menurut denah panitia syukuran rakyat, akses masuk ke acara syukuran rakyat hanya dua. Satu untuk umum dan sisanya untuk tamu VIP. Keduanya berada di Jl Merdeka Barat.

Ada 7 titik penting di area Monas. Mulai dari panggung utama, toilet, tenda konsumsi, area pelepasan lampion, tribun VIP, hingga pusat informasi dan keamanan. Posisi titik ini tersebar untuk menghindari penumpukan massa.

Kuliner gratis ditempatkan di 3 titik. Yakni di dekat pintu masuk dan di bagian belakang panggung utama dan tribun VIP.

Di denah, panitia juga menggambarkan rute pawai budaya usai pelantikan Jokowi-JK. Titik kumpul massa berada di Bundaran HI. Massa akan bertemu di Monas sebagai pusat perayaan syukuran rakyat.

Minggu, 19 Oktober 2014

Pimpinan KPK Temui Jokowi untuk Serahkan Nama Calon Menteri

VIVAnews - Presiden terpilih, Joko Widodo, mengaku telah mendapat catatan nama-nama calon menteri kabinetnya mendatang dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal tersebut diungkapkan oleh mantan Deputi Tim Transisi, Andi Widjajanto, saat ditemui di rumah dinas Gubernur DKI Jakarta, di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu 19 Oktober 2014.

Menurut Andi, dokumen itu diserahkan langsung oleh Pimpinan KPK. Namun dia enggan menyebut di mana Jokowi dan Pimpinan KPK itu bertemu.

Andi mengungkapkan bahwa pertemuan itu hanya diikuti oleh Jokowi dan Pimpinan KPK. "Ketemu dengan pimpinan-pimpinan KPK di suatu tempat, bukan di sini, untuk menjaga ‎independensi KPK," tutur dia.

Selain KPK, Andi mengatakan bahwa Jokowi juga telah mendapatkan dokumen dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Menurut dia, Ketua PPATK, Muhammad Yusuf, yang langsung menyerahkan dokumen tersebut kepada Jokowi di rumah dinasnya.

Sebelumnya, Muhammad Yusuf mengatakan akan memberikan langsung catatan nama-nama calon menteri kabinet pemerintahan mendatang kepada Presiden terpillih, Joko Widodo.

Yusuf mengatakan, rencananya selain menyerahkan nama-nama itu, dia juga akan menyempaikan sejumlah catatan kepada Jokowi.

"Ya saya akan menyerahkan, kalau diizinkan akan menjelaskan beberapa hal. Mungkin ada penjelasan langsung, karena tidak semua orang bisa mengerti laporan ini," kata Yusuf.

Jumat, 17 Oktober 2014

PDIP: Bertemu Jokowi Bukti Prabowo Negarawan

Oleh: Ajat M Fajar

INILAHCOM, Jakarta - PDI Perjuangan menilai pertemuan antara presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai sebuah pertanda baik menjelang pelantikan presiden pada 20 Oktober.

"Kunjungan silaturahmi Jokowi kepada Prabowo hari ini membuktikan bahwa mereka berdua adalah tokoh-tokoh Indonesia yang hebat," ujar Wasekjen PDI Perjuangan Ahmad Basarah, di Jakarta, Jumat (17/10/2014).

Menurutnya, dengan pertemuan antara Jokowi dengan Prabowo akan membuat situasi politik menjadi sejuk di tengah isu penjegalan.

Sebagai presiden, lanjut dia, Jokowi sadar dirinya harus menjalin komunikasi dengan semua pihak. Sebab saat ini status Jokowi merupakan Presiden Republik Indonesia dan bukan sebagai kader parpol tertentu.

"Bagi Jokowi, beliau sadar betul bahwa tiga hari lagi akan menjadi presiden bagi segenap rakyat Indonesia, bukan presidennya partai-partai Indonesia Hebat, PDIP, apalagi presidennya orang Solo," katanya.

Selain itu, PDI Perjuangan menilai keputusan Prabowo untuk menerima Jokowi patut mendapatkan apresiasi. Sebab dengan itu Prabowo menunjukkan sikap kenegarawanan.

"Bagi Prabowo yang dengan sukarela menerima kunjungan silaturahmi Jokowi di tengah berbagai spekulasi publik akan adanya gangguan pada pelantikan presiden tanggal 20 Oktober, adalah suatu sikap yang cerdas dan menunjukkan sikap kenegarawanannya," katanya.[yeh]