BERBUAT BENAR ADALAH KEHARUSAN, BERBUAT TIDAK BENAR ADALAH KETIDAK HARUSAN

Kamis, 17 April 2014

Prajurit TNI tak Ragu Antisipasi Ancaman Keamanan

INILAHCOM, Jakarta - Panglima TNI Jenderal Moeldoko menginstruksikan prajurit TNI tidak ragu-ragu dalam mengantisipasi kecenderungan perkembangan situasi bagi jalannya demokrasi.
Sebab, TNI dibangun untuk mengemban tugas dan peran strategis dalam mengantisipasi ancaman dari luar. Tetapi prajurit TNI sama sekali tidak menginginkan adanya kelompok tertentu, yang berupaya mengganggu stabilitas serta mengancam keamanan bangsa dan negara.

"TNI juga bertekad kuat dengan segala risiko apapun untuk mengambil langkah-langkah tegas di dalam mengawal demokrasi, mengamankan bangsa dan negara," tandas Jenderal Moeldoko pada upacara pengibaran Bendera Merah Putih di Lapangan Apel Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (17/4/2014).

Dia mengatakan hal itu dalam amanat tertulisnya yang dibacakan Danjen Akademi TNI Marsda Bambang Samoedra, selaku inspektur upacara (irup) sebagaimana disiarkan Puspen TNI.

Dalam konteks mengamankan jalannya pemilu, guna menjaga stabilitas, lanjut Moeldoko, TNI telah mengerahkan kekuatan 35.029 personel, yang berada pada posisi siaga penuh hingga berakhirnya tahapan Pemilu 2014.

"Kepada seluruh pimpinan satuan di jajaran TNI untuk mengevaluasi pelaksanaan tugas pengamanan pemilu legislatif dalam rangka penyempurnaan tugas pada tahapan pemilu berikutnya," ujar Jenderal Moeldoko.

Dia meminta prajurit TNI memedomani kebijakan format pengerahan kekuatan dalam tugas tersebut, serta patuhi prinsip penugasan yang bersifat penebalan, prinsip tidak ada pembagian sektor dan prinsip tidak kontak langsung.

Hal itu harus menjadi atensi karena dinamika yang akan berkembang dipastikan berbeda dengan dinamika pemilu legislatif. Seluruh prajurit ditekankan untuk tetap pada komitmen netralitas TNI, serta memedomani prosedur tetap, yang telah digariskan pimpinan TNI dalam melaksanakan tugas pengamanan pemilu.

"Kepada seluruh prajurit, komando kendali TNI sepenuhnya berada di tangan Panglima TNI, sehingga tidak ada prajurit TNI yang blok-blokan terhadap aliran-aliran politik apapun," tambah Jenderal Moeldoko. [yeh]

Panitera Mogok Kerja, Humas PN Bandung: Sidang Tetap Jalan

Tya Eka Yulianti - detikNews

Bandung - Humas Pengadilan Negeri (PN) Bandung Djoko Indiarto menyatakan aksi puluhan panitera pengganti pagi tadi bukanlah mogok kerja. Mereka hanya menyampaikan aspirasinya soal tunjangan PP yang begitu jauh dengan hakim. Ia pun memastikan, sidang tetap berjalan seperti biasa.

"Bukan mogok. Kalau mogok, mereka tidak akan datang untuk bekerja. Yang benar itu menyampaikan aspirasi. Setelah selesai, mereka semua kerja lagi kok," ujar Djoko saat ditemui di PN Bandung, Jalan LRE Martadinata, Kamis (17/4/2014).

Ia memastikan, seluruh sidang di PN Bandung tetap berjalan sepperti biasanya.

"Sidang tetap berjalan seperti biasa. Tapi kalau tidak ada sidang, bukan berarti karena PP-nya. Bisa jadi karena saksi tidak hadir atau alasan lain," jelasnya.

Sekitar pukul 10.45 WIB, 61 tahanan pidana umum tiba di PN Bandung. Sementara 2 tahanan tipikor telah datang sejak pagi. Namun hingga pukul 11.15 WIB terlihat belum ada sidang yang digelar.

Ia menyebutkan, ada 48 PP di PN Bandung. Mereka bertugas mendampingi hakim saat sidang dan mencatat semua yang terjadi dalam persidangan.

"Pekerjaan mereka ini kan sama-sama dengan hakim, tapi tunjangan remunerasinya terpaut jauh sekali. Wajar kalau mereka cemburu," kata Joko

Ia mencontohkan, gaji panitera golongan 3 berkisar Rp 3 juta ditambah remunerasi Rp 1,8 juta dan tunjangan Rp 375 ribu.

"Sementara saya sebagai hakim, gajir Rp 5-6 juta dengan tunjangan Rp 21 juta. Itu jauh sekali kan. Tuntutan mereka tidak minta untuk disamakan, tapi setidaknya mendekati," tuturnya.

Kesenjangan pendapatan PP dan hakim ini menurut Djoko membuat PP merasa dianaktirikan, padahal pekerjaan PP dan hakim saling bekerjasama.

"Saat sidang, sama-sama sidang. Selesai sidang, hakim menyusun putusan dan PP membuat berita acara," tuturnya.

Jenderal Sutarman Ditantang Usut Kasus Pengusaha Biro Jasa di Ditlantas Polda Metro

Nala Edwin - detikNews

Jakarta - Kapolri Jenderal Sutarman diminta tak pandang bulu dan berani menindak tegas anggotanya yang diduga terlibat. Menyusul diamankannya seorang pengusahan biro jasa berinisial S dengan uang dalam jumlah besar di Ditlantas Polda Metro Jaya.

"Kalau citra Polri mau baik, dalam melaksanakan tugas-tugasnya harus profesional, transparan, akuntabel, dan anti KKN benar-benar diterapkan, tidak hanya slogan saja. Masyarakat yang akan menilai baik atau buruknya pelayanan Polri," ujar pengamat kepolisian Aqua Dwipayana yang juga kandidat doktor Ilmu Komunikasi dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjajaran Bandung ini, saat dimintai tanggapan, Kamis (17/4/2014).

Menurut Aqua, dirinya sudah lima tahun terakhir intens mengamati Polri dan banyak bergaul dengan jajaran Polri termasuk para perwira tingginya. Dia tidak merasa kaget dengan kejadian di Ditlantas Polda Metro Jaya. Sebelumnya berbagai masalah terkait dengan kurang bagusnya pelayanan ke masyarakat, timbul di direktorat yang sama.

Aqua mengapresiasi Kepala Divisi Propam Mabes Polri, Irjen Pol Syafruddin, yang memerintahkan anak buahnya untuk mengamankan pengusaha biro jasa berinisial S Kamis (10/4) lalu di Lantai 3 Gedung Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya. Disebut-sebut, S membawa uang dalam jumlah besar saat itu.

"Bagi Polri, lebih baik yang mengamankan adalah internal Polri yakni Divisi Propam daripada pelakunya tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bisa panjang ceritanya kalau KPK yang melakukan itu. Hendaknya hal tersebut jadi pelajaran berharga di internal Polri agar ke depan kejadian yang sama tidak terulang kembali," urai Aqua.

Sempat beredar kabar kalau uang itu ditujukan untuk Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya Komisaris Besar R Nurhadi Yuwono sebagai pelicin dalam proses administrasi registrasi kendaraan. Nurhadi yang baru menjabat 3 bulan sudah membantah soal ini.

Aqua juga menyampaikan, menurutnya Syafruddin sengaja menurunkan timnya untuk mengamankan S, mungkin karena perilakunya yang sudah dianggap keterlaluan. Tapi hendaknya yang diamankan dan diproses tidak hanya S, tetapi juga oknum anggota Polri yang terbukti ada kaitannya dengan S. Dengan begitu Polri dianggap adil dalam menerapkan aturan.

Karena kasus ini sudah mencuat ke publik, Aqua menyarankan kepada Polri, agar transparan dalam menuntaskan kasus ini. Siapa pun yang terbukti bersalah termasuk anggota Polri, harus dihukum sesuai dengan kesalahannya. Dengan mengumumkan oknum-oknum Polri yang terlibat akan menimbulkan efek jera di internal dan meningkatkan citra Polri di mata publik.

"Diharapkan Ditlantas Polda Metro Jaya dapat memperbaiki dan meningkatkan pelayanannya sehingga akan memperbaiki dan menaikkan citra Polri. Apalagi di antara 31 Polda se-Indonesia, selama ini Polda Metro Jaya menjadi barometer dalam pelayanan termasuk di bidang lalu lintas," tutup Aqua.

Polisi Amankan Pengusaha Biro Jasa yang Berkeliaran di Ditlantas Polda Metro

Andri Haryanto - detikNews

Jakarta - Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Ronny F Sompie memberi klarifikasi soal seorang pengusaha biro jasa berinisial S yang diamankan di lingkungan Ditlantas Polda Metro Jaya. Sang pengusaha kabarnya membawa uang dalam jumlah banyak dan tengah berada di kawasan pengurusan SIM, STNK, dan BPKB.

"Apakah keberadaan biro jasa itu ada kaitan dengan upaya menyimpang di Ditlantas Polda Metro Jaya, secara internal perlu dicek (interograsi)," jelas Ronny dalam pernyataannya, Rabu (16/4/2014).

Dari interograsi tersebut, sambung Ronny, pihak Paminal tidak menemukan unsur pidana seperti yang dikabarkan. "Itu sudah kesimpulan akhir (tidak ada pidana)," jawab Ronny saat ditegaskan mengenai kesimpulan cepat yang didapat Paminal Polri.

Jenderal bintang dua ini juga membantah adanya barang bukti berupa uang ratusan juta yang disita dalam operasi tersebut. Menurutnya, dengan tidak ditemukannya unsur pidana artinya tidak ada bukti yang mengarah pada penyuapan.

"Saya kurang tahu dia membawa uang atau tidak. Menurut tim (Paminal) tidak ditemukan tindak pidana," jawab Ronny.

Begitu pula dengan informasi yang menyebut adanya tim KPK dalam operasi tersebut, Ronny membantah bila kegiatan yang disebutnya sebagai pencegahan melibatkan KPK.

"Semuanya internal Polri," tegas Ronny.

Mogok Kerja, PNS Pengadilan Akan Membela Diri Jika Dipecat

Prins David Saut - detikNews

Jakarta - Ratusan panitera dari puluhan kantor pengadilan di beberapa daerah di Indonesia melakukan aksi mogok kerja menuntut perbaikan kesejahteraan. Namun sebagai PNS, mereka terikat dengan sumpah sebagai abdi negara.

Salah satu peserta aksi, Panitera Pengganti Pengadilan Agama Bantul Anggraini Winiastuti menyatakan ada 430 panitera yang berpartisipasi melakukan mogok kerja. Anggraini pun menyatakan para panitera siap membela siapapun peserta yang terkena pemecatan.

"Bukan siap dipecat, tapi siap mengadakan pembelaan," kata Anggraini kepada detikcom, Kamis (17/4/20104).

Menurut Anggraini, para panitera yang melakukan aksi mogok ini juga berharap ada pergantian pengurus pusat Ikatan Panitera dan Sekretaris Pengadilan Indonesia (Ipaspi). Pengurus pusat saat ini dihuni oleh para hakim, bukan panitera.

"Yang diharap berubah cuma pengurus Ipaspi saja, karena notabene pengurus pusat anggota hakim semua," ujar Anggraini.

Para panitera itu sebenarnya telah mengucapkan sumpa PNS berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No 21 tahun 1975. Para PNS sebelum diangkat telah bersumpah akan setia kepada negara dan pemerintah dengan penuh pengabdian. Berikut 2 kutipan sumpah tersebut:

Bahwa saya, untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah;

Bahwa saya, akan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;

"Tanpa keberanian maka tak akan ada perubahan dan itulah sikap kita dalam menegakkan keadilan tanpa pandang bulu. Kita ini sudah terkena hukum secara tidak langsung, karena sudah tidak naik pangkat. Jadi kan semua lewat prosedural," ujar Anggraini soal sumpah tersebut.

KY Minta MA Tindak Tegas PNS Pengadilan yang Mogok Kerja!

Prins David Saut - detikNews

Jakarta - Ratusan PNS pengadilan yang bertugas sebagai panitera di berbagai pelosok Indonesia mogok kerja. Sehingga hak masyarakat untuk mendapatkan layanan terganggu.

Seperti terjadi di Pengadilan Negeri (PN) Purwakarta, Jawa Barat, Rabu (16/4) kemarin.

"KY menyesalkan pemogokan panitera di PN Purwakarta yang mengakibatkan persidangan di PN tersebut kemarin tidak terselenggara," kata komisioner KY, Imam Anshori Saleh saat berbincang dengan detikcom, Kamis (17/4/2014).

Akibat mogok kerja para panitera itu, hak-hak keadilan terbengkalai. Alhasil prinsip peradilan yang cepat, biaya murah dan sederhana sesuai UU tidak terwujud.

"Pihak-pihak yang berperkara yang sudah terlanjur datang akhirnya tidak mendapatkan pelayanan berupa persidangan perkara masing-masing," ujar Imam.

Selain di PN Karawang, mogok kerja ini juga terjadi di 44 pengadilan di berbagai pelosok daerah. Mereka menuntut kenaikan kesejahteraan dan perbaikan sistem kepangkatan. 

"Kami mengimbau Ketua Pengadilan Negeri (PN) Kerawang melaporkan ke Ketua Pengadilan Tinggi (KPT) Bandung, berkoordinasi. Kalau perlu KPT mem-BKO-kan panitera ke pengadilan terdekat," ujar Imam.

Guna menghindari kelumpuhan layanan masyarakat, KY meminta Mahkamah Agung (MA) bergerak cepat. Jajaran MA diminta responsif untuk mencari jalan keluar.

"Pimpinan MA segera melakukan langkah nyata agar tidak terjadi lagi pemogokan. Jangan sampai pemogokan ini menjalar ke PN-PN lain," cetus peraih gelar doktor hukum dari Universitas Padjadjaran, Bandung dengan nilai Sangat Memuaskan itu.

KPK Masih Telaah Laporan Transaksi Mencurigakan Sejumlah Caleg

Ayunda W. Savitri - detikNews

Jakarta - KPK telah menerima laporan transaksi mencurigakan calon legislatif (caleg) dari Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Hingga saat ini, laporan tersebut masih ditelaah oleh KPK.

"Proses masih ditelaah KPK," ujar Juru Bicara KPK Johan Budi saat dihubungi detikcom, Kamis (17/4/2014).

Johan masih belum dapat memastikan hasil penyelidikan saat ini. Hal ini dikarenakan KPK masih mencari benang merah laporan tersebut dengan indikasi korupsi.

"Belum ada kesimpulan bahwa ini korupsi atau bukan," lanjutnya.

PPATK telah melaporkan transaksi mencurigakan yang dilakukan oleh calon legislatif pada Sabtu (12/4) lalu. Tak tanggung-tanggung, jumlah transaksi yang dilaporkan mencapai lebih dari Rp 7,5 miliar.

"Ada laporan transaksi yang mencurigakan, ada macam-macam (jumlah transaksi) yang kita lihat. Ada yang paling besar di atas Rp 7,5 miliar, itu di atas batas ketentuan undang-undang," kata Wakil Ketua PPATK Agus Santoso.

Informasi yang didapat dari sumber detikcom, terdapat 20 orang caleg yang diindikasi melakukan transaksi mencurigakan tersebut. Di antaranya adalah para caleg incumbent. Namun, baik KPK maupun PPATK belum menyebutkan nama-nama caleg yang berada di dalam laporan itu.

Rabu, 16 April 2014

Hatta: Di Sinilah Indahnya Demokrasi Kita

INILAHCOM, Jakarta - Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional Hatta Rajasa mengatakan, siapapun yang maju menjadi calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) memerlukan dukungan parpol.
"Sebab, tidak ada parpol yang mayoritas menang mutlak. Di sinilah indahnya demokrasi kita," kata Hatta Rajasa di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (16/4/2014).

Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) itu menegaskan hal tersebut terkait dengan komunikasi politik parpol yang terbangun saat ini pasca Pileg 9 April lalu. Hatta mengaku sudah melakukan komunikasi intensif dengan beberapa partai untuk berkoalisi. Misalnya, dengan Demokrat, PDIP dan Gerindra.

Saat ditanya soal posisi calon wakil presiden untuk mendampingi Prabowo Subianto, Hatta tidak menampiknya. Sebab, pada 15 Mei 2014 semua partai politik pasti sudah membentuk koalisi.

"Nanti semua berproses, nggak usah gaduh. Tentu kita punya jadwal KPU 15 Mei sampai Juni pendaftaran. Menurut perkiraan saya, sebelum 15 Mei akan terbentuk," tuturnya di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (16/4/2014).

Di sisi lain, politikus PAN Nasril Bahar menegaskan, partainya menolak ajakan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk menggalang koalisi partai-partai Islam menjelang pemilihan presiden (pilpres).

"Sebab, koalisi untuk kepentingan nasional, bukan untuk kepentingan kelompok tertentu," tuturnya.

Nasril mengemukakan apabila koalisi dibangun dengan menggunakan kekuatan Islam, justru akan merugikan partainya. Karena saat ini partainya telah diterima semua golongan termasuk di luar kelompok Islam. [yeh]

Kopassus TNI AD berterima kasih pada rakyat

Pewarta: Ade P Marboen

Jakarta (ANTARA News) - "Kita harus berterima kasih atas semua yang telah kita peroleh selama ini terutama kepada rakyat, dan harus mempertanggungjawabkan atas pemakaian uang rakyat dalam bentuk kesiapsiagaan kita," kata Komandan Jenderal Kopassus TNI AD, Mayor Jenderal TNI Agus Sutomo, di Markas Komando Kopassus TNI AD, Cijantung, Rabu. 

Komando Pasukan Khusus TNI AD (Kopassus TNI AD) berulang tahun ke-62 secara sederhana di tengah kesiapsiagaan mereka menunaikan tugas sebagai personel garis depan TNI AD dalam menjaga negara dan bangsa. 

Peringatan hari jadi pasukan elit yang digagas Kolonel Alex E Kawilarang dan Letnan Kolonel Slamet Rijadi dan dilatih perwira pertama eks KNIL, Kapten Rokus Bernardus Visser, itu dipusatkan di Balai Komando, di lingkungan ksatrian mereka. 

Biasanya, para purnawirawan dan mantan komandan atau pejabat di lingkungan Kopassus TNI AD diundang, kali ini tidak demikian.

Upacara militer pun cuma di lingkungan markas komando tanpa defile pasukan dan unjuk kebolehan personel Kopassus TNI AD.  

Sutomo dalam amanat tanpa teksnya menegaskan berkali-kali bahwasanya Kopassus TNI AD berasal dari rakyat dan harus menyatu dengan rakyat. 

Dia menilai kondisi kesejahteraan material personel Kopassus TNI AD sejak 10 tahun terakhir sudah sangat baik ketimbang sebelumnya. 

"Sudah ada gaji ke-13, kenaikan uang lauk-pauk, dana jabatan, tunjangan renumerasi, dan lain-lain kesejahteraan. Kita harus berterima kasih pada perhatian pemerintah, perjuangan negara, dan uang rakyat yang membiayai itu semua. Semuanya dibiayai uang rakyat dan kita harus mampu mempertanggungjawabkan," kata dia. 

Belum lagi kelengkapan dan persenjataan personel ataupun satuan, semuanya berdatangan.

"Banyak yang datang dan kita harus mahir mengoperasikannya. Latihan, latihan, dan latihan… isi hari-harimu dengan latihan, jangan buang waktu percuma. Mari kita hilangkan pelanggaran dalam bentuk apapun. Tingkatkan prestasi," kata Sutomo. 

Tentang kesiapsiagaan dan menu latihan yang makin padat, komprehensif, dan sinambung itu, dia menyitir pertanyaan seorang pendengar radio saat dia diwawancara.

Pendengar itu, menurut dia, mempertanyakan kinerja Kopassus TNI AD yang "sekedar" latihan "tanpa pembuktian" di medan tempur. 

"Saya katakan, perang itu pilihan paling akhir negara juga karena menyangkut harga diri bangsa. Perang bukan pilihan namun kami harus selalu siap. Perang bisa memiskinkan bangsa dan negara ini, makanya kita bersiap melatih diri terus menerus," katanya. 

"Kopassus TNI AD adalah aset bangsa Indonesia, apa yang telah diberikan harus dipertanggungjawabkan. Kemampuan harus dilatih, ditingkatkan, dan dibina. Contohnya, nanti semua personel harus ikut sekolah terjun bebas," kata dia. 

Panglima TNI: Indonesia Sangat Cocok Untuk Berinvestasi

Laporan: Ruslan Tambak

RMOL. Kalangan investor diminta untuk tidak ragu berinvestasi di Indonesia, karena TNI siap mengamankan dan menjamin stabilitas keamanan.

"TNI akan berupaya semaksimal mungkin, untuk menjaga stabilitas keamanan nasional untuk seluruh aktivitas yang lebih kondusif," kata Panglima TNI Jenderal Moeldoko pada acara The 14th Annual Citi Economic and Political Outlook, di Jakarta, Rabu (16/4).

Ia menjelaskan, investor akan mencari negara beriklim stabil dengan kinerja ekonomi yang baik agar bisa menginvestasikan modalnya.  

"Negara yang paling cocok adalah Indonesia. Jangan ragu datang ke Indonesia, karena negaranya damai dan sangat cocok untuk investasi," ujar Moeldoko seperti diberitakan Setkab RI.

Menurut Panglima TNI, Indonesia kini memiliki empat prioritas dalam hal ekonomi dan politik. 

Pertama, pemilu 2014 harus sukses, demokratis, aman, dan damai.

Kedua, Indonesia harus mampu mengelola ekonomi di tengah ketidakpastian dan perlambatan ekonomi global.


Ketiga, kerukunan dan toleransi harus dijaga di tengah kemajemukan bangsa



Dan keempat, bangsa Indonesia harus mempertahankan kedaulatan secara tegas. [rus]

KPU Ungkap Penyebab Lambatnya Rekapitulasi Suara

VIVAnews - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik mengatakan beban kerja petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) cukup berat. Tidak adanya pengganti menyebabkan efektivitas mereka berkurang sehingga pekerjaan di TPS menjadi lambat.

"Sistem Pemilu yang membuat kerja kami hingga malam. Hitung saja, dokumen yang harus dihitung empat lembaga perwakilan, ada 12 peserta pemilu, nama caleg dalam satu dapil mencapai ratusan," kata Husni di kantor KPU, Jakarta, Selasa 15 April 2014.

Tak hanya itu, Husni melanjutkan, para petugas itu juga harus menyiapkan sejumlah data administrasi seperti memberikan salinan rekap suara di TPS atau C1 kepada setiap saksi dari partai politik, salinan untuk saksi calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), pengawas lapangan, kemudian mengirim formulir C1 ke KPU pusat. 

"Jadi beban kerjanya memang tinggi. Harusnya memang tambah fasilitas, tapi kan selalu pendekatannya penghematan," keluhnya.

Meskipun demikian, Husni menilai secara umum petugas mereka sudah bekerja dengan baik. Oleh karena itu, dia berencana memberikan penghargaan kepada mereka yang dinilai berprestasi. 

"Reward-nya apa, surat penghargaan bukan materi," ucapnya.

Ungkap Kasus Korupsi Beras untuk Rakyat Miskin, Siapakah AKBP Umar?

Andi Saputra - detikNews

Jakarta - Bagi rakyat miskin, membeli beras merupakan sesuatu yang sangat mewah. Tidak sedikit mereka utang kepada tetangga atau banting tulang untuk bisa membeli makanan pokok. Tapi siapa sangka, APBN untuk membantu rakyat miskin membeli beras malah dikorup. 

Atas dasar keprihatinan itu, Kapolres Garut kala itu, AKBP Umar Surya Fana pun menggulung para Kades yang diduga mengkorupsi beras untuk kaum papa tersebut.

"Mudah-mudahan yang kecil ini bisa langsung membuat penyidik polisi yang lain lebih giat menyidik kasus korupsi," kata AKBP Umar dalam pesan singkatnya kepada detikcom, Rabu (15/4/2014).

Mereka yang digulung jajaran Polres Garut pada 2013 silam yaitu Kades Cibiuk Kidul, Agus Suganda (46), Kades Cibiuk Kelar, Asep Gojali (44), Kades Majasari, Tatang Koswara (58), Kades Cipareuan, Ata Sutisna (57). Seharusnya rakyat miskin bisa membeli Rp 1.600 per Kg. Tapi dalam penyalurannya ternyata beras tersebut mengalami kebocoran di sana-sini.

Para kades menjual kembali beras tersebut kepada warga yang tidak miskin dengan harga pasar. Dari hasil penjualan itu, para kades pun meraup untung. Seperti Kades Agus yang mengantongi sebesar Rp 49 juta, Kades Asep sebesar Rp 30 juta, Kades Tatang sebesar Rp 50 juta dan Kades Ata sebanyak Rp 42 juta.

"Nggak usah yang besar-besar, yang langsung berimplikasi dengan masyarakat kecil dan masif sifatnya," ujar mantan Kapolres Cilegon tersebut merendah.

Atas kegigihan AKBP Umar dan seluruh jajaran Polres Garut, akhirnya kasus itu bisa dilimpahkan ke pengadilan dengan dakwaan korupsi. Pada 6 Januari 2014, Pengadilan Tipikor Bandung menjatuhkan hukuman kepada keempatnya selama 1 tahun penjara dengan denda Rp 50 juta subsidair 1 bulan

Hukuman itu lalu dilipatgandakan menjadi 2 tahun penjara oleh Pengadilan Tinggi Bandung pada 5 Maret 2014. Khusus kepada Kades Agus, hukumannya malah dinaikan menjadi 2,5 tahun penjara.

"Kalau di tingkat banding dihukum seperti itu, kami bersyukur," ujar perwira yang kini menjabat sebagai Wakapolres Jakpus ini.

Polisi lulusan Akpol tahun 1995 itu merupakan perwira yang haus akan pendidikan. Selain sebagai polisi aktif, alumnus SMA 5 Semarang itu juga sekolah di berbagai bidang. Pada 1999 dia menyelesaikan pendidikan di University of Technology Sydney, Australia untuk kajian Hukum Kekayaan Intelektual.

Adapun gelar SH nya diraih setahun sebelumnya dari Universitas Al-Azhar. Belum puas, alumnus SMP 9 Semarang ini lalu melanjutkan pendidikan S2 nya di Universitas Padjadjaran dan meraih gelar master hukum untuk bidang hukum bisnis pada 2004.

RS Jiwa: Kalau Tidak Kuat, Jangan Nyaleg Lagi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Caleg yang gagal dapat kursi DPRD/DPR dan kemudian mengalami stres, harus cepat ditangani. Jika salah penanganan dan terlalu lama stres, caleg itu bisa kehilangan kontak dengan dunia. Bisa diartikan, mereka akan terpapar skizofrenia.
Direktur Medik dan Keperawatan RSJ Soeharto Heerdjan, Mohammad Reza Syahhasan, kemarin kepada Warta Kota membenarkan hal itu. Reza mengatakan, jika baru tahap stres awal, misalnya seperti melamun, ogah makan, dan lainnya, pihaknya hanya butuh 21 hari sampai sebulan untuk memperbaikinya ke kondisi semula.
Tentunya, kata Reza, hal ini dengan pemberian obat antidepresi, kemudian diajak berbicara terbuka mengenai keluh-kesahnya. Reza menyarankan, caleg-caleg stres yang nantinya sembuh agar tak mencalonkan diri lagi di Pileg mendatang.
"Untuk apa lagi jadi caleg. Kan sudah ketahuan efeknya bakal buruk ketika gagal. Itu artinya dia tak kuat. Jadi jangan nyaleg lagi," kata Reza.(Warta Kota Cetak)

Siapa Meiriana Soetoyo yang undang Jokowi ketemu dubes asing

MERDEKA.COM. Calon Presiden PDI Perjuangan Joko Widodo (Jokowi) Senin (14/4) malam menggelar pertemuan dengan beberapa duta besar negara sahabat. Seusai pertemuan, Jokowi mengatakan, pertemuan hanya membicarakan situasi geopolitik internasional pada saat ini.

"Tadi itu di rumah Jacob Soetoyo. Tapi yang undang Bu Meiriana, keluarga besar Pak Jacob. Bu Meiriana yang punya yayasan di Cempaka Putih. Pembicaraan banyak, berkaitan geopolitik seperti apa," ujar Jokowi di kediamannya Jalan Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat, Senin, (14/4).

Pada pertemuan tersebut tampak hadir Dubes AS Scot Marciel, Dubes Peru Juan Alvarez Vita, Dubes Meksiko Melba Pria, Dubes Inggris Mark Canning dan Dubes Turki Zekeriya Akcam. Jokowi ditemani Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri keluar rumah dari kediaman Jacob sekitar pukul 22.15 WIB dengan mobil Mercedez Benz bernomor polisi B 609 HPM.

Siapa Meiriana Soetoyo dan Jacob Soetoyo? 

Meiriana Soetoyo dikenal sebagai Direktur Pelaksana di Yayasan Amal Gesit. Dia juga memimpin Gesit Group, kelompok usaha yang bergerak di banyak bidang seperti industri manufaktur, properti, perdagangan, dan jasa. Meiriana Soetoyo juga merupakan wakil komite tetap kerja sama ekonomi multilateral dan perdagangan internasional Kadin periode 2008-2013 di bawah pimpinan MS Hidayat. 

Sementara, Jacob Soetoyo dikenal sebagai Wakil Presiden Komisaris PT Alakasa Industrindo Tbk sejak 2006. Dia juga menjadi komisaris di PT Gesit Alumas dan menjabat posisi penting di banyak perusahaan di bawah nama Gesit Grup. 

Kegiatan PT Alakasa Industrindo adalah menjalankan usaha dalam bidang perdagangan umum, perwakilan atau keagenan, pemborong (kontraktor), industri manufakturing dan fabrikasi, pengolahan barang-barang dari logam dan aluminium, percetakan dan pemukiman (real estate). Jacob Soetoyo juga sebagai pemilik JS Luwansa Hotel, hotel berbintang di kawasan Kuningan, Jakarta. 

Jacob Soetoyo juga dikenal sebagai anggota dewan pengawas sebuah lembaga think tank Centre For Strategic and International Studies (CSIS).

Apindo: Presiden Terpilih Mesti Siap Lepaskan Baju Partai

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dunia Usaha Indonesia berharap Presiden baru lima tahun ke depan berani menanggalkan baju Partai Politik ketika mengemban tugas untuk memimpin negara ini.
Franky Sibarani, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), mengatakan fokus mengurus negara harus menjadi tugas utama dan pertama dijalankan oleh Presiden terpilih mendatang. Sehingga ketika terpilih, Presiden tidak lagi sibuk mengurusi persoalan-persoalan partainya.
Selain itu, kata Franky, Presiden terpilih harus berani mengambil keputusan untuk memilih anggota kabinet bukan berdasarkan bagi-bagi kekuasaan partai politik pengusung. Tapi, Presiden terpilih akan lebih berpikir dan menempatkan banyak tokoh Profesional untuk mendukungnya mengerjakan tugas negara dan mensejahterakan rakyat.
"Kita perlukan Capres-cawapres yang bisa kerjasama. Siap melepaskan baju partai dan berani pilih Menteri yang profesional," tegas Franky Sibarani saat diwawancarai Tribunnews.com, di Jakarta, Selasa (15/4/2014).
Apalagi, menurut Ketua Bidang Perdagangan Apindo ini, tantangan ke depan yang dirasakan dunia bisnis dan pelaku usaha lebih kompleks dan tidak ringan. Diantaranya, masalah-masalah hukum dan kepastian hukum, tidak sinkronnya pemerintah pusat-daerah, banyak aturan yang tumpang tindih dan masing-masing jalan sendiri.
Belum lagi, birokrasi yang panjang dan tidak efektif dalam pelayanan publik, permasalahan defisit perdagangan, defisit energi dan defisit keuangan negara, Infrastruktur, dan lainnya.
Karena itu, diharapkan pemerintahan yang baru nantinya mampu mengatasi masalah-masalah yang dinilai pelaku usaha sangat menghambat laju industri di Indonesia.
"Dapat mengatasi masalah-masalah birokrasi, kepastian hukum, urusan pusat-daerah, dan masalah ekonomi, defisit perdagangan, energi dan keuangan," tuturnya.
Selain itu Presiden baru mesti terbuka, komunikatif, tapi juga tegas. Berani tidak populis dan ada keberpihakan pada Pelaku usaha nasional, serta mengutamakan Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Energi lebih optimal untuk kebutuhan dalam negeri.

Puan: Jokowi itu 'Pengantin', tak Boleh Pimpin Pertempuran

Laporan Wartawan TRIBUNnews.com, Nicolas Timothy
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Badan Pemenangan Pemilu (BP Pemilu) PDI Perjuangan Puan Maharani membantah saat Pemilihan Presiden (Pilpres) nanti akan ditangani oleh beberapa tim, termasuk tim dari bakal calon presiden Joko Widodo.
"Tidak ada. BP Pemilu Pileg akan menjadi atau meneruskan menjadi BP Pilpres dengan ditambah dan diperluas strukturnya," ujar Puan saat menggelar jumpa pers di kediamannya, Jalan Teuku Umar Nomor 27, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (15/4/2014).
Puan yang menjabat sebagai Ketua DPP PDI Perjuangan ini mengungkapkan, nantinya perluasan struktur akan saling berintegrasi dan disatukan, sehingga terpusat di DPP PDI Perjuangan.
Selain itu, Puan yang juga putri dari Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri ini mengisyaratkan Joko Widodo atau Jokowi sebagai 'pengantin', sehingga tidak diperlukan ikut 'bertempur' dalam Pilpres mendatang.
"Jadi tidak mungkin pengantin itu jadi pemimpin pasukan tempur dalam suatu pertempuran, tidak mungkin pengantin akan mengurus acara perkawinannya karena sudah ribet, maka BP Pemilu Pileg akan diteruskan menjadi BP Pemilu Pilpres," kata Puan.
Sebelumnya, bakal calon presiden PDI Perjuangan Joko Widodo mengatakan dirinya yang akan memimpin langsung pemenangan pemilihan presiden yang akan berlangsung pada tanggal 9 Juli 2014 mendatang.
"Iya berbeda. Mbak Puan tetap di Pemilu, Dan saya juga akan turun sendiri untuk pemenangan," ujar Joko Widodo atau akrab disapa Jokowi ini di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Jumat (11/4/2014).
Jokowi mengatakan, meski terbagi dua tim, namun tetap di dalam satu wadah, Badan Pemenangan Pemilu PDI Perjuangan. Pembagian dua tim tersebut, menurut Jokowi dalam rangka mengoptimalkan pemenangan Piplres.
"Satu, tapi kan ada Tim merah ada Tim putih ada Tim Pemilu," kata pria yang masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta ini.
Namun, Jokowi menjelaskan bahwa masalah pembagian tim tersebut belum final. Pihaknya masih terus melakukan pembahasan mengenai pembagian tersebut.
"Belum (final). Ini masih dibicarakan. Nanti kalau sudah final, baru akan saya umumkan," tutur Jokowi.

Guruh: Jokowi sudah sematang apa dalam hal ajaran Bung Karno?

MERDEKA.COM. Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Guruh Soekarnoputra tak setuju dengan pencalonan Joko Widodo (Jokowi) sebagai presiden di Pilpres 2014. Menurut dia, Jokowi masih harus banyak belajar sebelum memimpin Indonesia.

Guruh mengatakan, seorang presiden harus memiliki wawasan yang luas. Selain itu, kata dia, capres juga harus punya pengetahuan tentang dunia politik luar negeri.

"Pak Jokowi itu masih harus perlu waktu banyak belajar apalagi presiden wawasannya harus luas, tahu politik secara dalam dan mau enggak mau harus dibawa ke alam dunia politik nasional atau internasional," ujar Guruh di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (15/4).

Dia juga melihat, jiwa Soekarno belum ada di dalam diri Jokowi. Bahkan menurut dia, Jokowi belum matang sebagai calon pemimpin bangsa.

"Kami penerus perjuangan Bung Karno memegang ajaran Bung Karno. Pak Jokowi sudah sematang apa dalam hal ajaran Bung Karno? Ajaran Bung Karno mengajarkan kita tentang ideologi NKRI," terang putra bungsu Bung Karno ini.

Guruh meragukan ideologi yang dimiliki oleh para kandidat capres yang ada saat ini. Dia pun mempertanyakan, pemahaman seperti apa yang dimiliki oleh para capres tentang ideologi.

"Pemimpin yang ada bermunculan itu apakah mereka paham tentang ideologi, ideologi mana yang mereka pegang," pungkasnya.

Puskesmas buka konsultasi caleg gagal

Amirullah

Samarinda (ANTARA News) - Puskesmas Sempaja Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, membuka konsultasi kepada calon anggota legislatif yang mengalami depresi akibat gagal meraih dukungan pada pemilu legislatif 9 April 2014.

"Tidak menutup kemungkinan, ada calon anggota legislatif yang gagal kemudian mengalami depresi, bisa berkonsultasi di Puskesmas Sempaja Utara," ungkap Kepala Puskesmas Sempaja Utara dr. Irama, Selasa.

Tidak hanya bagi yang sakit, konsultasi kesehatan di Puskesmas Sempaja Utara kata Irama juga ditujukan bagi warga yang sehat. 

Tujuannya menurut Irama, untuk memberikan semangat maupun acuan bagi masyarakat yang sehat agar tetap menjaga perilaku hidup sehat. 

Terobosan yang dilakukan Puskesmas Semapaja Utara itu kata dia, sangat beralasan, karena program tersebut merupakan bagian dari prioritas unggulan dalam mempromosikan kesehatan di puskesmas tersebut.

"Jadi, melalui program konseling kesehatan ini, kami ingin mengubah pola pikir masyarakat yang beranggapan bahwa datang ke puskesmas tak hanya pada saat sakit, melainkan warga yang sehat juga kami berikan pelayanan konsultasi, khususnya bagi mereka yang memang ingin mengetahui secara detail langkah-langkah pencegahan terhadap suatu penyakit," kata Irama.

Puskesmas Sempaja Utara juga lanjut Irama juga menyiapkan empat tenaga dokter umum yang siap melayani secara gratis masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan konseling dengan catatan tanpa memberikan terapi obat. 

Bahkan bagi mereka yang depresi yang disebabkan pekerjaan di kantor, pihaknya juga siap memberikan fasilitas konsultasi mengenai kejiwaan.

"Karena sebagai pelayanan kesehatan primer yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, tentu semua masalah kesehatan masyarakat menjadi tanggung jawab puskesmas termasuk yang depresi tadi," ujar Irama.

Pelayanan konseling itu sendiri lanjut dia sudah berjalan, dan masyarakat sangat antusias berkunjung memanfaatkan fasilitas yang disiapka. 

Warga yang berkunjung kata Irama umumnya menanyakan masalah penggunaan alat kontrasepsi bagi mereka yang baru menikah.

"Mengingat ruangan yang kami miliki saat ini terbatas, jadi kami juga siap memberikan layanan jemput bola khususnya mendatangi instansi pemerintahan maupun swasta yang ingin berkonsultasi kesehatan," kata Irama.

"Karena, tidak sedikit pegawai maupun karyawan yang tiba-tiba tutup usia karena penyakit akibat menutup diri untuk mengkonsultasikan masalah kesehatannya," ungkap Irama.

Belum lagi ditambah tekanan sebuah pekerjaan di kantor hingga mengakibatkan stres menurut Irama sehingga bisa menimbulkan suatu penyakit. 

"Jadi, kami merasa terpanggil untuk melakukan layanan dari instansi ke instansi maupun kantor untuk masalah yang satu ini secara gratis," ujar Irama. (*)

Selasa, 15 April 2014

Cemburu dengan Tunjangan Hakim, Ratusan Panitera akan Mogok Nasional

Prins David Saut - detikNews

Jakarta - Ratusan panitera dari sejumlah kantor pengadilan di Indonesia akan melakukan aksi mogok kerja Rabu (16/4) besok. Aksi ini dilakukan untuk menuntut kesejahteraan panitera.

"Kalau yang ikut aksi ada 125 orang. Iya, cuma sebagian, sementara sebagian lainnya masih menahan diri," ujar Panitera Pengganti (PP) Pengadilan Agama (PA) Bantul, Anggraini Winiastuti, kepada detikcom, Selasa (15/4/2014).

Anggraini mengklaim ada ratusan panitera lainnya yang mendukung aksi ini melalui doa dan pernyataan yang disampaikan melalui pesan singkat hingga media sosial. Ia tak tahu pasti berapa jumlah panitera yang menyatakan dukungan.

"PN Kuala Kapuas, PN Luwuk, PA Jambi, PA Muara Bulian, dan lain-lain. Ya sudah banyak banget, kalau kemudian ada sanksi untuk mereka yang mogok, yang lain akan membela," ujar Anggraini.

Jika seluruh satuan panitera melakukan aksi mogok, Anggraini memperkirakan kantor pengadilan tersebut akan lumpuh. Hal ini yang menjadi aspek agar Mahkamah Agung (MA) memenuhi tuntutan mereka.

"Kecuali kalau yang melakukan satu dua orang ya dampak itu tak terlalu mengena," ujar Anggraini.

Dengan mengatasnamakan Ikatan Panitera dan Sekretaris Pengadilan Indonesia (Ipaspi), para panitera pendukung aksi ini berharap MA mengabulkan 4 tuntutan mereka. Yaitu, realisasi kenaikan tunjangan remunerasi pegawai MA, realisasi perbaikan tunjangan fungsional Panitera Pengganti dan Jurusita, dan perbaikan promosi dan jenjang karir panitera pengganti dan jurusita.

Tuntutan terakhir adalah mendesak KY dan MA untuk segera melaksanakan amanat Pasal 14 dan Pasal 14A UU Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Pasal 13 dan Pasal 13A UU Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Pasal 14 dan Pasal 14A UU Nomor 51 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang memberikan ruang dan peluang kepada para Profesional Hukum, Panitera dan Pegawai Pengadilan seluruh Indonesia untuk dapat berkarir sebagai Hakim Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara.

"Tunjangan panitera dan hakim itu jauh. Kalau PP tunjangan paling rendah Rp 300 ribu, sementara hakim itu paling rendah Rp 8,5 juta. Padahal kita itu sampai kasus selesai yang paling banyak ditanya itu panitera, bukan hakim. Aksi akan dilakukan sampai ada pemenuhan tuntutan," cetus Anggraini.