BERBUAT BENAR ADALAH KEHARUSAN, BERBUAT TIDAK BENAR ADALAH KETIDAK HARUSAN

Jumat, 12 Februari 2016

TNI Bakal Punya Pesawat Tempur Buatan Anak Negeri

 Jpnn
BANDUNG - TNI berinisiatif menjalankan program pengadaan alat utama sistem senjata (alusista) lewat PT Dirgantara Indonesia (PT DI). Hal ini merupakan bagian dari upaya memperkuat kekuatan militer dengan memanfaatkan industri dalam negeri.
Pesawat tempur buatan anak negeri yang menjadi mimpi panjang pemerintah pun bakal terwujud. Direktur PT Dirgantara Indonesia (DI) Budi Santoso mengatakan, rencana pembuatan pesawat tempur IFX-KFX generasi 4.5 memang menjadi salah satu fokus PTDI saat ini. Sebab, ini bakal menjadi teknologi pesawat tempur pertama yang dimiliki oleh Indonesia.
’’Selama ini, PT DI memang fokus untuk memproduksi pesawat angkut yang bisa diperuntukkan kepentingan militer atau komersial. Tapi rencana ini akan membuat perusahaan kami mendapatkan teknologi untuk membuat pesawat tempur,’’ ujarnya saat dijumpai awak media di Bandung kemarin (11/2).
Memang, lanjut dia, teknologi tersebut tak berasal sepenuhnya dari dalam negeri. Sebab, proyek itu adalah kerja sama dengan Korean Aircraft Industry (KAI) di mana Indonesia hanya menyumbang 20 persen dari total investasi. Namun, jika program ini berhasil, Indonesia setidaknya mendapatkan 90 persen dari ilmu pembuatan pesawat jet.
’’Saat ini, perwakilan kami sedang bekerja di Korea Selatan untuk merancang produknya. Mudah-mudahan, 2020 sudah bisa mulai diproduksi sehingga 2024 pesawat ini bisa mulai beroperasi,’’ungkapnya.
Dia menegaskan, perancangan jet tempur ini tak akan berkonsentrasi untuk sekedar desain bentuk atau kecepatan. Namun, PT DI ingin lebih fokus pada aspek jarak dan ketepatan tembak. Juga pada teknologi deteksi. Hal itulah yang membuat perbedaan antara KFX milik Korsel dan IFX milik Indonesia.
’’Kepentingan Korea dengan Indonesia pasti beda. Mereka tak seberapa peduli dengan jarak tempuh karena urusan militernya itu dengan Korea Utara. Sedangkan kami jelas peduli jarak tempuh dengan wilayah agraria yang luas,’’ terangnya.
Karena itu, lanjut dia, proses perancangan tersebut tak bisa dipersingkat. Bukan hanya karena proses penelitian. Pihaknya juga masih terus berusaha melobi agar mendapatkan teknologi radar yang digunakan oleh AS. ’’Untuk badan pesawat saja kami tak akan memakai logam. Tapi, composite yang memang digunakan badan militer negara maju,’’ imbuhnya.

Asisten Perencanaan Umum (Asrenum) Panglima TNI Laksda TNI Agung Pramono mengatakan, saat ini pihaknya terus melakukan penguatan industri alutsista dalam negeri. Namun, upaya tersebut bukan berarti mudah dilaksanakan. Dia mengaku masih banyak hambatan yang dialami untuk memperkuat alusista dengan industri dalam negeri.
’’Kami tentu terus berusaha. Misalnya, anggaran pertahanan di APBN tahun ini sudah mencapai Rp 110 triliun. Hingga 2019, anggaran itu diperkirakan akan naik sampai Rp 200 triliun. Bluebook untuk pinjaman luar negeri kami pada periode 2015-2019 pun sudah disetujui,’’ terangnya. (bil/sof)

Istana Minta Honorer tak Paksakan Diri

JAKARTA - Ribuan honorer K2 menyatakan bakal terus bertahan di depan Gedung Istana, Jakarta sampai Presiden Joko Widodo mau menemui mereka. Menanggapi aksi tersebut, Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan, bahwa pihaknya telah menyampaikan ancaman tersebut kepada mantan gubernur DKI Jakarta itu.
"Iya sempat disampaikan begitu juga, tapi masalah pak presiden kan masalah waktu yang sangat padat jadwalnya. Sehingga nggak memungkinkan bertemu," ujar Pratikno di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (11/2).
Lebih lanjut Pratikno menyarankan supaya honorer K2 tidak memaksakan diri untuk bertemu dengan presiden. Mengingat jadwal Jokowi saat ini masih padat. Terpenting, seluruh aspirasi dari guru honorer sudah dan akan disampaikan kembali kepada Jokowi.
Meski demikian Pratikno mengatakan pihaknya akan berupaya untuk menemukan perwakilan guru honorer dengan mantan Wali Kota Solo tersebut.
"Jadwal bisa diatur lain waktu, itu yang saya sampaikan (pada perwakilan honorer K2-red), jadi yang penting substansi aspirasi rekan-rekan itu tersampaikan pada bapak presiden dan presiden mendalami apa yang menjadi aspirasi rekan-rekan," tandas Pratikno. (chi/jpnn)

Kamis, 11 Februari 2016

Selidiki Sebab Jatuhnya Pesawat Super Tucano, TNI AU Bentuk Tim Investigasi

Idham Kholid - detikNews
Jakarta - TNI Angkatan Udara membentuk Tim Investigasi untuk menyelidiki penyebab jatuhnya pesawat Super Tucano di Malang, Jawa Timur. Penyebab jatuhnya pesawat latih itu masih menunggu hasil penelurusan tim.

"Kita punya tim yang diketuai oleh Kepala Dinas Keselamatan Terbang dan Kerja (Kadislambang) TNI AU, bentuk tim dari bermacam-macam bidang yang ahli di bidangnya," kata Kepala Dinas Penerangan Angkatan Udara Marsekal Pertama Dwi Badarmanto saat dihubungi detikcom, Kamis (11/2/2016).

Dwi mengungkap tidak boleh menduga-duga soal penyebab jatuhnya pesawat itu. Dia berharap tim dapat segera menguak penyebabnya.

"Penyebabnya kita belum tahu, enggak boleh menduga-duga kan, kita tunggu saja tim untuk bekerja, lebih cepat lebih baguslah. Tim sudah bekerja sejak kemarin," tandasnya.

Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan sebelumnya meminta semua pihak tak berspekulasi dengan penyebab jatuhnya pesawat Super Tucano TT-3108 di Malang, Jawa Timur. Saat ini investigasi sedang dilakukan.

"Soal pesawat itu jatuh lagi dicari keterangan apakah engine failure atau pilot error. Yang jelas itu memang ini lagi test pilot ini karena lagi perbaikan. Sebenernya terlalu early untuk kasih statement," kata Luhut di Istana Negara, Jl Veteran, Jakpus, Rabu (10/2).

Luhut meminta agar semua pihak tidak menghubung-hubungkan jatuhnya pesawat latih buatan Brasil itu dengan kondisi pesawat yang masih baru. Menurutnya, kecelakaan bisa terjadi pada pesawat dalam kondisi apapun.
(idh/bag) 

Pemerintah Bakal Tambah Anggaran Pembebasan Lahan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) akan menerbitkan kebijakan terkait penghapusan penyusutan nilai bangunan (tempat tinggal warga) yang lahannya terkena proyek pembangunan infrastruktur nasional.
Dengan demikian, bangunan milik warga yang terkena gusur akan menerima ganti rugi dengan harga yang berlaku saat ini.
"Dalam proses pengadaan lahan untuk pembangunan pemerintah, yang disana ada rumah-rumah masyarakat, ketika mereka bersedia melepaskan tanahnya, kita harus pikirkan kemampuan mereka untuk membangun, caranya kita menghapuskan penyusutan bangunan," kata Menteri ATR/BPN Ferry Mursyidan Baldan, dalam diskusi di Jakarta, Rabu (10/2/2016).

Ferry mengatakan, lewat kebijakan penghapusan penyusutan nilai bangunan atau rumah tersebut dijamin akan memberikan kepastian kepada masyarakat untuk dapat memiliki tempat tinggal yang layak setelah lahannya terkena pembebasan untuk pembangunan infrastruktur.
"Karena mereka harus pindah, dan ini bukan sekedar bagaimana mereka setelah pembebasan lahan dapat membeli tanah, tapi juga harus membangun tempat tinggal. Kalau kita tidak memikirkan itu, maka mereka akan menjadi orang yang termiskinkan," katanya.
Menurutnya, agar tidak muncul konflik di lapangan, uang untuk pembebasan lahan sudah siap sebelum harga ganti rugi untuk masyarakat ditentukan.
"Jangan kayak pasar tradisional, sudah tawar-menawar (dengan pemilik lahan), sudah ketemu harganya, lalu ditinggal begitu saja," kata Ferry.
Dirinya menjelaskan, proses perhitungan dan tawar-menawar harga lahan dengan warga saja sudah memakan waktu lama.
Maka, wajar jika masyarakat gusar atau malah mengurungkan niat untuk memberikan tanahnya, ketika biaya ganti rugi tidak kunjung diberikan.
Apalagi, jika masyarakat yang bersangkutan memang tinggal di lahan tersebut untuk waktu cukup lama. Tentu, mereka membutuhkan waktu untuk mencari tempat yang baru.
Kata Ferry, jangan sampai, pemerintah dianggap mempermainkan masyarakat dalam hak tanah.
Hal itu merupakan bentuk pengakuan pemerintah atas hak tanah masyarakat.
"Kami beri kepastian waktu, pembayaran, dan kepastian untuk mereka hidup kembali," kata Ferry.
Ditempat yang sama, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Sofyan Djalil mengatakan bahwa pemerintah perlu melakukan perubahan-perubahan aturan teknis yang selama ini dinilai mengganggu proses pembangunan nasional.
Menurutnya, pemerintahan saat ini akan berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur.
"Karena kalau tidak infrastruktur kita akan terus jalan ditempat," katanya.
Terkait dengan pembebasan lahan, dirinya mengatakan bahwa pemerintah akan menyediakan anggaran lebih banyak untuk kedepannya. Pasalnya, pembebasan lahan untuk pembangunan infrastruktur jangan sampai terhambat karena tidak adanya anggaran.
"Tahun 2017 akan disediakan anggaran (pembebasan lahan) lebih banyak. Karena aturannya sekarang pembebasan lahan dilakukan oleh pemerintah," katanya.

Polres Bogor luncurkan "Polisi Peduli Pengangguran"

Pewarta:

Berjalan Tertib, Menteri Yuddy Apresiasi Aksi Demo Honorer K2

JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi, menyampaikan apresiasi kepada Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) yang telah mengkoordinasikan aksi demonstrasi hingga berjalan lancar.
“Kami sampaikan apresiasi, aksi demonstrasi tadi berjalan tertib dan tidak anarkis,” ujar Yuddy saat memantau demo nasional honorer K2 di depan Istana Negara, Rabu (10/2).
Dia menyatakan simpatinya terhadap aksi demonstrasi para tenaga honorer K2 tersebut.
“Kami memahami dan menghargai aspirasi yang disampaikan. Karena itu sebelum aksi hari ini berlangsung, kami telah menerima perwakilan mereka untuk beraudiensi,” tegasnya.‎ (esy/jpnn)

SIMAK! Tanggapan Kemenpan-RB soal Aksi Honorer K2

JAKARTA--Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) menegaskan bahwa penyelesaian permasalahan tenaga honorer eks K2 terbentur persoalan hukum dan anggaran.
Oleh karena itu, dalam penanganan masalah tenaga honorer, KemenPAN-RB akan bertindak sesuai ketentuan tanpa menabraknya.
Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik KemenPAN-RB Herman Suryatman mengatakan, demonstrasi yang dilakukan para eks honorer K2 yang mengatasnamakan Forum Honorer Kategori 2 Indonesia (FHK2I) adalah sesuatu yang wajar. Hal ini dikarenakan salah satu bentuk penyampaian aspirasi warga negara kepada pemerintah.
Namun demikian, Herman yang juga merupakan juru bicara MenPAN-RB, mengatakan pemerintah melalui KemenPAN-RB akan berupaya maksimal untuk menangani permasalahan tenaga honorer K2, tetapi tetap tidak akan menabrak aturan perundang-undangan.
"Sampai saat ini memang belum ada solusi permanen. Kendalanya ada dua, yaitu belum ada celah hukum dan terbatasnya alokasi anggaran," ujar Herman.
Dikatakan Herman yang turut hadir di tengah kerumunan pendemo tersebut, bahwa pemerintah telah melakukan upaya-upaya koordinasi dengan instansi terkait untuk menyelesaikan permasalahan tenaga honorer eks K2.
"Kami telah melakukan rapat maraton dengan berbagai instansi, namun hingga saat ini belum ada celah hukum," tandasnya. (esy/jpnn)

Tok! Hakim Agung Salman Vonis Mati Gembong Narkoba Sulawesi

 Andi Saputra - detikNews
Jakarta - Hakim agung Salman Luthan dan anggota majelisnya menjatuhkan hukuman mati bagi Amir dan 20 tahun penjara ke istri Amir, Maimunah. Sebelumnya, Amir dihukum 20 tahun penjara dan Maimunah dihukum 15 tahun penjara.

Amir-Maimunah ditangkap oleh tim dari BNN di Desa Marawi, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pangkep pada September 2014. Ikut ditangkap pula kurir narkoba, Ilham. Dari tangkapan ini, aparat mengamankan 6,8 kg sabu. Sebelumnya, aparat juga mengamankan 9,4 kg sabu yang juga milik Amir-Maemunah.

Usai penangkapan, mereka diperiksa di kantor BNN propinsi lalu diboyong oleh BNN pusat ke Jakarta. Setelah penyidikan selesai, keduanya lalu dikembalikan ke Pinrang untuk diadili.

Pada 21 Mei 2015, Pengadilan Negeri (PN) Pinrang menjatuhkan hukuman mati kepada keduanya. Majelis hakim yang terdiri dari Fitrah Ade Maya, M Firman Akbar dan Divo Ardianto menyatakan pasutri ini melakukan kejahatan narkoba dan mencuci uang hasil penjualan narkoba tersebut. Uang hasil kejahatan itu disimpan di rekening bank, membeli tanah, sejumlah perhiasan dan kendaraan.

Atas vonis ini, Amir-Maimunah lalu mengajukan banding. Siapa nyana, majelis tinggi menganulir hukuman tersebut. Pada 13 Agustus 2015, Amir dihukum 20 tahun penjara dan Maimunah dihukum 15 tahun penjara. Tidak terima dengan putusan ini, giliran jaksa yang mengajukan kasasi.

"Mengabulkan permohonan kasasi jaksa," demikian lansir panitera dalam website Mahkamah Agung (MA), Kamis (11/2/2016).

Kedua terdakwa divonis oleh majelis kasasi yang diketuai hakim agung Salman Luthan. Sedangkan untuk anggota majelis yaitu hakim agung Margono dan hakim agung Sumardjiatmo. Mereka sepakat jika Amir dihukum mati dan Maimunah dihukum 20 tahun penjara. Majelis menilai Maimunah memiliki seorang anak sehingga jika kedua orang tua itu sama-sama dihukum mati maka anak tersebut akan terlantar.

Beberapa hari lalu, Salman baru saja mengubah hukuman ratu narkoba Franolla alias Ola dari hukuman nihil menjadi hukuman mati kepada Franolla alias Ola. Si ratu narkoba itu awalnya dihukum mati tapi dianulir oleh Presiden SBY menjadi hukuman penjara seumur hidup. Bukannya insaf, Ola malah kembali mengedarkan narkoba dari balik penjara. Di kasus lain, Salman merupakan hakim agung yang berbeda pendapat dengan anggota majelis peninjauan kembali (PK) untuk mengurangi hukuman Pollycarpus dari 20 tahun penjara menjadi 14 tahun penjara.

Rabu, 10 Februari 2016

KPK Langsung Periksa Dua Pejabat Kementan

JAKARTA – Dua pejabat Kementerian Pertanian langsung diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi, Rabu (10/2). Pemeriksaan dilakukan pascapenetapan tiga tersangka korupsi pengadaan fasilitas pengendalian organisme pengganggu tumbuhan di Direktorat Jenderal Hortikultura Kementan tahun anggaran 2013.
Mereka yang diperiksa adalah Kasubdit Sayuran dan Tanaman Obat Ditjen Holtikultura Kementan Kurnia Nur, dan Kabag Evaluasi dan Pelaporan Ditjen Holtikultura Anastasi Promosiana. Keduanya diperiksa untuk tersangka mantan Dirjen Holtikultura Kementan dan bekas Staf Ahli Menteri Pertanian Amran Sulaiman bernama Hasanuddin Ibrahim.
“Keduanya diperiksa untuk tersangka HI," ujar Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK Uuyik Andriati, Rabu (10/2).
Pemeriksaan dilakukan karena keduanya dianggap tahu mengenai korupsi yang diduga merugikan negara Rp 10 miliar itu. “Seseorang diperiksa sebagai saksi karena keterangannya dibutuhkan penyidik,” kata Yuyuk. 
Seperti diketahui KPK menetapkan Hasanuddin, Pejabat Pembuat Komitmen Eko Darmayanto dan seorang swasta, Sutrisno sebagai tersangka. 
Mereka bertiga diduga telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara terkait pengadaan OPT yang nilai kontrak pengadaannya mencapai Rp 18 miliar.(boy/jpnn)

KIP: hormati penegak hukum terkait kasus Mirna

Pewarta:

Tidak Akan Pergi Sebelum Ditemui Jokowi

JAKARTA--Ketum Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Titi Purwaningsih mengatakan, aksi unjuk rasa besar-besaran hari ini (10/2) akan dimulai dengan melakukan sholat Istighosah.
Istighosah dilakukan untuk meminta perlindungan Allah SWT agar aksi jihad akbar honorer K2 berjalan lancar.
Selain Istighosah, honorer K2 akan menampilkan pentas drama yang menggambarkan perjuangan honorer K2 mulai awal hingga saat MenPAN-RB Yuddy Chrisnandi mengeluarkan pernyataan pembatalan pengangkatan CPNS.
Setelah itu dilakukan orasi yang dilakukan para honorer, wakil rakyat di DPR, DPRD,  maupun DPD RI, serta kepala daerah. 
Ditanya berapa lama demo hari pertama berlangsung, menurut Titi, pihaknya akan bertahan sampai malam. Kalaupun aturan demo hanya sampai pukul 18.00, namun honorer K2 akan tetap bertahan.
"Kami tidak akan beranjak pergi sebelum Presiden menemui kami. Kami juga tidak mau diwakilkan," tegas Titi kepada JPNN, Selasa (9/2). (esy/jpnn)

Pagi ini Pegawai Honorer Demo, Polisi Lakukan Pengamanan Ketat

Mei Amelia R - detikNews
Jakarta - Massa pegawai honorer (sebelumnya ditulis buruh, red) akan melakukan aksi demonstrasi pagi ini. Massa yang datang tidak hanya dari Jakarta, tetapi dari berbagai daerah se-Indonesia dengan jumlah sekitar 10 ribu orang.

Massa yang tergabung dalam Forum Honorer Kategori 2 (FHK2I) ini rencananya akan berunjuk rasa di depan Istana Negara, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat sekitar pukul 07.00 WIB.

"Dalam surat pemberitahuannya, mereka meminta Presiden untuk mengeluarkan Perpu tentang pengangkatan FHK2I (Forum Honorer K2 Indonesia) menjadi PNS," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Mohammad Iqbal kepada detikcom, Rabu (10/2/2016).

Massa yang akan berdemonstrasi di antaranya berasal dari daerah Madura dan Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, Kabupaten Bekasi, Lampung, Sumatera Selatan, Bengkulu, Aceh , Padang, Riau, Medan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Lonbok, Bali, Papua dan Yogyakarta.

Massa akan berkumpul di Masjid Istiqlal dan bundaran Patung Kuda. Dari titik tersebut massa akan bergerak longmarch menuju istana.

"Kami mengerahkan total kekuatan sebesar 9 ribu personel unthk mengamankan aksi demo tersebut," sebut Iqbal.

Selasa, 09 Februari 2016

Menko Polhukam: Narkoba Lebih Bahaya Ketimbang Terorisme


 Oleh : Ezra Natalyn, Moh Nadlir
VIVA.co.id – Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan sudah seharusnya pihak berwenang gencar memberantas narkoba melalui penggerebekan basis-basis peredaran narkoba. Pasalnya, penyalahgunaan narkotik, menurut Luhut, jauh lebih berbahaya ketimbang terorisme.
 
"Menurut saya terorisme itu berbahaya, tapi kalau anda mau tanya saya pribadi, menurut saya narkoba ini lebih berbahaya. Masuk di semua lini, tidak ada urusan agama, tidak ada urusan suku, tidak ada urusan pangkat jabatan, masuk saja dia (narkoba)," kata Luhut Pandjaitan dalam wawancara dengan VIVA.co.id di kantornya di Kawasan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Jumat, 5 Februari 2016.

Luhut mengatakan, dari data yang dimiliki pemerintah pada tahun 2015, hingga 2,59 juta orang terkena narkotik dan diperkirakan masih banyak yang belum terungkap. Sementara itu, 60 persen warga binaan di lembaga pemasyarakatan (lapas) juga berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba.
Situasi darurat itu membuat pemerintah menjadikan pemberantasan narkoba menjadi salah satu prioritas dalam penegakan hukum. Salah satu langkahnya adalah pemberantasan yang dilakukan Badan Narkotika Nasional (BNN) selama beberapa lama ini.

"Kalau teroris ini segmennya masih agak terbatas, kalau narkoba ini tidak terbatas. Jadi jangan merasa kalau narkoba ini kita bisa imun. Kalau kamu sembahyang tiap hari, apapun agamamu lantas kamu bisa imun? Tidak," kata Luhut.

Pemerintah, kata Luhut, akan memberikan dukungan kepada BNN baik penambahan personel, juga anggaran. Menurut Luhut, perang terhadap narkotika adalah upaya menyelamatkan generasi bangsa. Saat ini 30 hingga 50 orang setiap harinya meninggal karena narkoba. Hal itu harus dihentikan.

"Karena saya pikir Buwas (Budi Waseso) sudah bekerja dengan cepat untuk mengatasi  masalah ini," kata Luhut saat ditanya penilaiannya soal Kepala BNN, Budi Waseso tersebut.

Hal tersebut disampaikan Luhut menyusul makin gencarnya aksi BNN menggerebek kampung-kampung narkoba hingga pabrik sabu di Jakarta dan luar Jakarta. Penanganan penyalahgunaan narkotika ditegaskannya, menjadi program prioritas pemerintah dalam politik dan hukum dengan makin luasnya peredaran obat-obat terlarang tersebut. (ase)

Pers Nasional Bisa Suarakan Kebenaran

Laporan Wartawan Pos Kupang, Hermina Pello
POS KUPANG.COM, MATARAM -- "Ada hal yang baik dalam sejarah pern nasional sekarang dan ke depan. Saya sebagai warga negara mempunyai harapan terhadap pers nasional semoga bisa terus menyuarakan kebenaran," ujar Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), M Zainuk Majdi pada acara Konvensi Nasional Media Massa.
Konvensi digelar di Hall Rinjani Hotel Lombok Raya, Mataram, Senin (8/2/2016). Konvensi nasional dengan tema menjawab tantangan pembangunan poros maritim dan menghadirkan kesejahteraan.
Gubernur NTB mengajak semua sebagai orang yang mendapat amanah di dalam dunia pers baik cetak, visual dan lainnya untuk benar menyadari betapa pentingnya pers untuk bangsa dan NTB.

"Kalau kebenarannya yang disuarakan pasti akan maju," katanya.
Pada kesempatan itu, Gubernur NTB menceritakan perkembangan pers di Mesir dan kaitannya dengan politik yang berkembang namun diakhir sambutannya.
Gubernur NTB meminta agar pers di Indonesia terus menyuarakan kebenaran untuk kemajuan bangsa.*

GUBERNUR NTB TERPAKSA MELAPORKAN INI DI HADAPAN PRESIDEN JOKOWI

LAPORAN: RUSLAN TAMBAK
RMOL. Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) TGH M. Zainul Majdi meminta kepada Presiden RI Joko Widodo memerintahkan Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk menyerap hasil panen jagung para petani NTB. Pasalnya, pada tahun 2016 produksi jagung di NTB meningkat 26 persen, mencapai 1 juta ton lebih

"Hanya saja harga di saat panen jatuh. Ini membuat warga kami terus protes," kata Zainul di depan Presiden Jokowi saat menghadiri Hari Pers Nasional (HPN) 2016 di Pantai Kuta, Lombok Tengah, NTB, Selasa (9/2).

Zainul juga menyayangkan adanya rencana pemerintah untuk melakukan impor jagung di tengah produksi jagung petani yang melimpah. Apalagi harga jagung impor yang akan dibeli mencapai Rp 3.000 per kilogram. Padahal, harga jagung di NTB kurang dari Rp 2.000 per kilogram.

"Jika dana membeli jagung impor digunakan untuk membeli jagung petani, maka akan membantu petani jagung di NTB," ujarnya.

Zainul juga melaporkan, instruksi Presiden Jokowi kepada Bulog untuk bisa menetapkan harga pembelian pemerintah (HPP) jagung dan meminta Bulog menyerap jagung petani, saat menghadiri perayaan Tambora Menyapa Dunia 2015 lalu, belum dilakukan oleg Bulog.

"Ini terpaksa kami laporkan pak Presiden. Karena masyarakat kami sudah lama menjerit," tukasnya. [rus]

Minyak jatuh setelah pembicaraan Saudi-Venezuela gagal

New York (ANTARA News) - Harga minyak mentah merosot lebih rendah pada Senin (Selasa pagi WIB), mendorong minyak AS di bawah tingkat 30 dolar AS per barel, setelah pembicaraan akhir pekan antara Arab Saudi dan Venezuela memupus harapan untuk pengurangan produksi.

Patokan AS, minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Maret merosot 1,20 dolar AS (3,9 persen) menjadi berakhir di 29,69 dolar AS per barel di New York Mercantile Exchange, lapor AFP.

Di London, minyak mentah Brent North Sea untuk pengiriman April, patokan Eropa, menetap pada 32,88 dolar AS per barel, turun 1,18 dolar AS (3,5 persen) dari penutupan Jumat.

Pertemuan antara menteri perminyakan Venezuela dan Saudi tampak mengalami kegagalan, karena Arab Saudi terus menunjukkan keengganan untuk mendukung pertemuan darurat OPEC tentang harga rendah, kata Tim Evans dari Citi Futures.

"Ini menentukan standar keberhasilan pada sekitar tingkat terendah yang ada, dalam pandangan kami, dan meninggalkan pasar menghadapi kelebihan pasokan fisik yang sedang berlangsung," kata Evans.

OPEC, kartel 13 negara penghasil minyak di mana Arab Saudi merupakan produsen terbesar, telah menolak untuk memangkas produksi, karena mereka tampak berupaya mempertahankan pangsa pasar dalam menghadapi persaingan dari minyak serpih AS.

Pada akhir Januari, spekulasi bahwa Rusia dan OPEC bisa bertemu untuk membahas pengurangan produksi memberikan dukungan singkat terhadap harga minyak.

"Sejauh ini apa yang kita lihat adalah pertemuan tanpa hasil," kata James Williams dari WTRG Economics. "Ini mungkin akan berjalan hingga pertengahan tahun sampai kita melihat sesuatu yang tampak seperti pasar bullish."

James Hughes, analis di pedagang GKFX, mencatat bahwa pasar berada dalam "mempertahankan pola" menunggu berita sisi pasokan.

Hughes mencatat bahwa "30 dolar AS akan menjadi tingkat penting untuk beberapa bulan ke depan, jika jatuh terus di bawah tingkat itu akan terpenuhi oleh pembelian berat."

"Kekhawatirannya adalah bahwa investor hanya mengambil napas mereka sampai pergerakan lebih lanjut terus menurun."
(Uu.A026)

Kemenpan-RB Empati Honorer, Tapi Tak Bisa Terabas UU

Jpnn
SURABAYA – Menpan-RB Yuddy Chrisnandi dalam beberapa kesempatan mengatakan, tidak ada diskresi menteri yang bisa mengalahkan Peraturan pemerintah (PP), Keputusan Presiden (Keppres), Peraturan Presiden (Perpres), apalagi Undang-Undang. 
“Kalau saya trabas undang-undang, saya bisa dipenjara,” katanya.
Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) sejatinya sudah berupaya maksimal memperhatikan nasib eks Tenaga Honorer K2 (THK2).
"Kami sudah menyusun road map penanganan permasalahan THK2, melakukan rapat maraton dengan lintas kementerian/lembaga untuk merumuskan payung hukum, serta upaya administratif lainnya untuk mendapatkan dukungan anggaran," kata Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PANRB, Herman Suryatman di Surabaya usai menghadiri acara Forum Koordinasi Pendayagunaan Aparatur Negara, Sabtu (6/2).
Menurutnya, hal tersebut dilakukan sebagai wujud empati dan simpati pemerintah terhadap nasib THK2. 
Namun, sampai dengan saat ini upaya tersebut belum memberikan hasil karena secara substansial berbagai peraturan perundang-undangan yang ada tidak memberikan celah hukum bagi pengangkatan tenaga honorer secara otomatis menjadi CPNS pasca diterbitkannya UU ASN serta berakhirnya masa berlaku PP 56 Tahun 2012.
Herman menyebutkan sejumlah peraturan perundangan tersebut tidak bisa diterabas. 
Menurutnya, Undang-Undang Nomor 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) menyebutkan bahwa tidak memungkinkan rekruitmen dan pengangkatan CPNS dilakukan secara langsung atau otomatis.  
Penerimaan CPNS harus melalui seleksi terlebih dahulu.
Disebutkan, dalam pasal 58 ayat 3, tercantum jelas bahwa  pengadaan PNS dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, masa percobaan, dan pengangkatan menjadi PNS. 
Hal ini diperkuat Pasal 61 bahwa setiap Warga Negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PNS setelah memenuhi persyaratan.
Dalam pasal 62 ayat 2 Undang-Undang tersebut juga  dinyatakan, proses seleksi dilakukan tiga tahap yaitu seleksi administrasi, tes kemampuan dasar (TKD) dan Tes Kemampuan Bidang (TKB).  
“Dengan kata lain, sesuai Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, sudah tidak dimungkinkan adanya pengangkatan langsung menjadi calon PNS,” ujarnya.
Selain Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2012 tentang Perubahan Atas PP Nopmor 48 nomor 2005 Tentang  Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Pegawai Negeri Sipil, juga memberikan batasan-batasan yang jelas.
PP itu menyebutkan tenaga honorer K2 dapat diangkat setelah mengikuti Tes Kemampuan Dasar (TKD) dan Tes Kemampuan Bidang (TKB).
PP Itu juga menegaskan , Tenaga honorer yang dinyatakan lulus ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jumlah dan kualifikasi formasi sampai dengan Tahun Anggaran 2014.
“Artinya, gelombang pengangkatan tenaga honorer K2 harus sudah selesai setelah pengangkatan CPNS pada 2014,” imbuhnya. (rmn)

Besok, Massa Honorer K2 Kepung Istana

JAKARTA – Sekitar 50 ribu honorer kategori dua (K2) akan mengggelar aksi unjuk rasa di depan Istana Presiden, Rabu (10/2). Khusus dari wilayah Sumatera, massa sudah berangkat menuju Jakarta, kemarin (8/1). Mereka akan mendesak Presiden Jokowi untuk mengangkat honorer K2 menjadi CPNS.
Mantan Sekjen Forum Honorer Indonesia (FHI) Eko Imam Suryanto, mengatakan,upaya honorer K2 dengan cara menggeruduk Istana merupakan langkah yang tepat. Alasannya, upaya penyelesaian honorer K2 memang harus secara politis, setelah upaya-upaya dialog tidak membuahkan hasil.
“Dan saya sangat setuju jika harus dilakukan aksi nasional sebagai bentuk tekanan politik dan untuk menunjukkan pada Presiden bahwa masih ada di negeri ini komponen masyarakat yang perlu diperhatikan nasibnya, yang selama ini sudah berjasa dalam mempeerlancar tugas negara, yaitu memberikan pelayanan bagi rakyatnya,” beber Eko Imam kepada JPNN.
Mantan guru honorer yang kini sudah menjadi guru PNS di SMP Negeri 23 Medan itu mengatakan, langkah mendatangi Istana menjadi satu-satunya pilihan ketika MenPAN-RB Yuddy Chrisnandi sudah menyatakan takut dijerat kasus hukum jika mengangkat honorer K2 menjadi CPNS.
Tapi yang sangat disayangkan, sebelumnya Yuddy sudah pernah gembar-gembor akan mengangkat honorer K2 menjadi CPNS. Belakangan sikapnya berubah dengan alasan tidak ada payung hukum dan beratnya beban keuangan negara.
Eko menilai, Yuddy tidak serius.”Menpan-RB memang tidak salah beralasan ketiadaan anggaran atau payung hukum, tetapi kesalahan terbesar dari Menpan adalah beliau belum secara maksimal melakukan komunikasi dan membangun kesepahaman dengan semua komponen politik yang ada,” kata Eko.
Eko mengatakan, jika mau serius, pemerintah bisa memberikan solusi. Dia memberi contoh betapa pelik  untuk mendorong turunnya PP 56 Tahun 2012, yang merupakan dasar hukum penyelesaian honorer K2 yang lalu.
“Berbagai fraksi di Komisi II mulai PAN, Demokrat, Golkar, PKS, PDIP,PPP, sampai Pak MENPAN & RB yang dulu, Pak  Azwar Abubakar ikut terlibat aktif meyakinkan Presiden untuk menerbitkan PP. Belum lagi Lembaga DPD dalam hal ini Komite yang membidangi Pendidikan dan Guru juga terlibat aktif saling membangun komunikasi untuk menyelesaikan masalah HK2I,” terang Eko.

Terpisah, Koordinator Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Wilayah Sumatera Selatan Syahrizal mengatakan, sekitar 5.000 massa honorer K2 dari wilayah Sumatera sudah bergerak lewat jalur darat menuju Jakarta, kemarin
"Lima ribu massa ini berasal dari Medan, Sumsel, Riau, Jambi, Bengkulu, Lampung, Sumbar, dan kabupaten/kota lainnya di Sumut," ungkap Syahrizal.
Pihak Istana Kepresidenan juga tidak meremehkan rencana aksi massa honorer K2 ini.  Dengan mengutus pejabat Sekretariat Negara, pihak Istana menanyakan kebenaran rencana unjuk rasa yang mereka sebut sebagai aksi jihad, kepada pengrus FHK2I.
Kepada Ketum FHK2I Titi Purwaningsih, utusan Istana juga mempertanyakan, kenapa harus Presiden Jokowi yang didemo honorer K2 dan bukan pihak lainnya.
"Saya didatangi utusan Istana. Menanyakan ke saya apa benar mau ada massa 50 ribu honorer pada 10 Februari. Saya juga ditanya, apa harus Presiden Jokowi yang menerima honorer K2," kata Titi.
‎Kepada utusan Istana itu, Titi menegaskan, tidak ada pihak lain lagi yang pantas ditemui. Lantaran MenPAN-RB Yuddy Chrisnandi sudah gagal menyelesaikan honorer K2. Satu-satunya yang bisa menuntaskan masalah K2 adalah Presiden Jokowi.
"Kami hanya minta Presiden Jokowi yang menemui kami dari sisi kemanusiaan, keadilan, dan kebijaksaan saja. Presiden kan bapaknya rakyat jadi ketika anak-anaknya mengadu‎ harus mau mendengarkan," bebernya. (sam/esy/jpnn)

Tiap Tahun, Ribuan Orang Kritik Isi Berita ke Dewan Pers


 Oleh : Harry Siswoyo, Moh Nadlir
VIVA.co.id – Ketua Dewan Pers Bagir Manan mengungkapkan bahwa setiap tahun, pihaknya menerima ratusan bahkan ribuan keluhan masyarakat terkait pemberitaan media massa, baik media cetak, radio dan televisi.
"Setiap tahun, tidak kurang dari 750 sampai 1.000 keluhan disampaikan masyarakat kepada Dewan Pers," kata Bagir di Hotel Lombok Raya, Kota Mataram, Lombok-Nusa Tenggara Barat, Senin, 8 Februari 2016.
Menurut Bagir, masyarakat menilai bahwa suatu siaran berita merugikan atau tidak mengandung kebenaran. Keluhan-keluhan itu disampaikan selain untuk membela hak, juga menunjukkan kesadaran masyarakat untuk membedakan antara siaran jurnalistik dan nonjurnalistik.
Disadari atau tidak, peran aktif masyarakat  menyampaikan keluhan ke Dewan Pers itu, kata Bagir merupakan bentuk melindungi kemerdekaan pers di Indonesia.
"Kesadaran masyarakat untuk membela hak terhadap pemberitaan siaran media itu patut diapresiasi. Masyarakat semakin sadar informasi yang mutakhir. Baik untuk sekedar mengetahui maupun sebagai bagian dari aktivitas, seperti aktivitas politik, ekonomi dan lain sebagainya," katanya.

Kamis, 04 Februari 2016

Menang Lawan Lion Air Dkk, Penumpang: Saya Nggak Bermain dengan Pengadilan

Andi Saputra - detikNews
Jakarta - Penumpang difabel, Ridwan Sumantri menghela napas panjang. Perjuangannya melawan perlakuan diskriminasi dalam bidang transportasi udara dikabulkan Mahkamah Agung (MA).

"Saya nggak bermain dengan pengadilan. Nggak ada yang seperti itu. Semuanya gratis. Saya pasrah saja ketika menyerahkan berkas ini ke pengadilan," kata Ridwan kepada detikcom, Kamis (4/2/2016).

Ridwan menggugat maskapai Lion Air, pengelola bandara Angkasa Pura II dan pemerintah yaitu Kementerian Perhubungan. Ketiganya melakukan perbuatan diskriminatif terhadap difabel seperti dirinya yang menggunakan kursi roda. Saat ia hendak terbang dari Bandara Soekarno-Hatta ke Denpasar pada 11 April 2011, ketiga pihak tersebut berlaku diskriminatif terhadapnya.

"Saya sempat khawatir, yang dihadapi orang-orang besar," ujar Ridwan.

Lion digugat karena sebagai maskapai yang mengopersikan pesawat tidak ramah bagi difabel. Begitu juga Angkasa Pura II yang tidak membuat bandara yang mudah diakses untuk Ridwan dan orang-orang sepertinya. Diskriminasi ini semakin sempurna karena Kemenhub sebagai regulator dan penanggungjawab sistem penerbangan mendiamkan hal tersebut berlarut-larut.

"Semoga putusan ini memberikan pelajaran bagi maskapai lain," ucap Ridwan penuh harap.

Dalam putusannya, MA menghukum Lion Air, AP II dan Kemenhub menanggung bersama ganti rugi Rp 50 juta ke Ridwan. Tidak hanya itu, Mereka bertiga juga harus minta maaf kepada Ridwan yang berbunyi:

KAMI DEPARTEMEN PERHUBUNGAN, PT LION MENTARI AIRLINES DAN PT ANGKASA PURA II MOHON MAAF KEPADA PENGGUGAT, RIDWAN SUMANTRI, PENYANDANG CATAT ATAS KELALAIAN PETUGAS KAMI YANG TIDAK MEMBERIKAN LAYANAN YANG SEMESTINYA

Untuk melawan perlakuan diskriminasi ini, Ridwan harus berjuang selama 5 tahun lamanya yaitu dari 2011 hingga MA mengabulkan pada 26 Januari 2016 kemarin.

"Saya salut, hakimnya objektif," pungkas Ridwan.

 Pihak Lion siap melaksanakan hukuman ini dan pihaknya juga berjanji akan memperbaiki pelayanan agar kasus ini tak terulang lagi.

"Kalau (bunyi putusannya) sudah seperti ya kita selesaikan, tidak ada masalah. Kalau memang harus bayar ya kita bayar," ujar Head of Corporate Lawyer Lion Groups, Dr Harris Arthur.

Rabu, 03 Februari 2016

Seorang Tahanan KPK Meninggal Dunia


 Oleh : Mohammad Arief Hidayat, Taufik Rahadian
VlVA.co.id - Seorang tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bernama Hengky Widjaja meninggal dunia. Hengky adalah Direktur Utama PT Traya Tirta Makassar. Dia menghembuskan napas terakhirnya setelah kondisi kesehatannya menurun beberapa hari terakhir.
 
Pengacara Hengky membenarkan kabar bahwa kliennya wafat. "Iya, benar (beliau meninggal)," kata Pengacara Hengky, Arfa Gunawan, saat dikonfirmasi pada Rabu, 3 Februari 2016.
 
Hengky ialah terdakwa kasus dugaan korupsi pengelolaan PDAM Kota Makassar. Dia tengah menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta.
 
Saat menjalani proses persidangan itu, kondisi kesehatan Hengky menurun, bahkan dikabarkan sempat terjatuh saat dia dalam tahanan di Rutan Cipinang Jakarta. Dia kemudian dirujuk untuk dirawat di Rumah Sakit Siloam, Semanggi, Jakarta Pusat.
 
Namun Hengky akhirnya meninggal dunia pada pukul sembilan malam, Selasa, 2 Februari 2016, karena penyakit komplikasi yang dideritanya. "(Penyakit) paru-paru, jantung, sama ginjal," ujar Arfa.
 
Dikonfirmasi terpisah, Wakil Ketua KPK, Laode Muhammad Syarief, juga membenarkan mengenai kabar meninggalnya Hengky. "Baru saja saya cek, benar yang bersangkutan meninggal dunia di Rumah Sakit Siloam, yang bersangkutan sudah dirawat beberapa hari," kata Syarief melalui pesan singkatnya.
 
Pelaksana harian Kepala Biro Hubungan Masyarakat KPK, Yuyuk Andriati, menjelaskan bahwa Hengky menjalani perawatan di Rumah Sakit sejak 27 Januari 2016. Jenazah Hengky masih di Rumah Sakit Siloam dan menunggu keputusan keluarga untuk dipulangkan.
 
Hengky Widjaja selaku Direktur Utama PT Traya Tirta Makassar didakwa bersama-sama mantan Wali Kota Makassar, llham Arief Sirajuddin, melakukan perbuatan melawan hukum secara berkelanjutan yang merugikan keuangan negara hingga Rp45.844.159.843 atau lebih Rp45 miliar.
 
Dia didakwa melakukan perbuatan melawan hukum dalam rangka Kerja Sama Rehabilitasi, Operasi dan Transfer (ROT) lnstalasi Pengolahan Air (lPA) ll Panaikang tahun 2007 sampai tahun 2013 antara PDAM Kota Makassar dengan PT Traya dan PT Traya Tirta Makassar.
 
"Melakukan pertemuan-pertemuan dengan Wali Kota Makassar agar ditunjuk menjadi pengelola lnstalasi Pengolahan Air (lPA) ll Panaikang Makassar, membuat pengeluaran yang telah di-mark up (direkayasa) dan fiktif atas beban operasional, melakukan mark up nilai investasi dengan menggunakan hasil Pra-Studi Kelayakan dan Studi Kelayakan fiktif," kata Jaksa lrene Putrie saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Kamis, 3 Desember 2015.
 
Menurut Jaksa, perbuatan Hengky telah memperkaya diri sebesar Rp40.339.159.843 atau lebih 40 miliar serta memperkaya orang lain, yakni llham Arief, sejumlah Rp5.505.000.000 atau lebih Rp5,5 miliar yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebanyak Rp45 miliar.
 
Hengky disangka melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Akhir Cerita Dokter yang Korupsi Dana Vaksin Meningitis Jemaah Umroh

Andi Saputra - detikNews
Jakarta - Guna memberikan kekebalan tubuh selama beribadah Umroh, pemerintah memberikan vaksin kepada para calon jemaah. Tapi niat baik ini malah dikorup oknum dokter.

Salah satu yang memberikan vaksin adalah Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Pekanbaru pada periode Januari-Desember 2011 dan periode Januari-Juli 2012 untuk 12.701 orang calon jemaah umrah. Biaya resmi suntik vaksin itu ditetapkan Kemenkes sebesar Rp20 ribu. Namun dalam pelaksanaannya, calon jemaah membayar Rp 200 ribu hingga Rp550 ribu. Kelebihan bayar biaya suntik vaksin sebesar Rp759.300.000.

Akibat penggelembungan dana tersebut, jaksa lalu menyidik siapa yang bertanggung jawab dalam proyek tersebut. Kepala KKP dr Iskandar dan stafnya, dr Suwignyo lalu diadili dengan berkas terpisah.

Setelah melalui proses persidangan, dr Suwignyo dihukum 4 tahun penjara. Putusan ini berkekuatan hukum tetap dengan keluarnya putusan kasasi nomor 1481 K/Pid.Sus/2014, yang diputuskan majelis hakim yang diketuai Artidjo Alkostar. Atas vonis ini, Suwignyo lalu mengajukan peninjauan kembali (PK). Gayung bersambut. Meski hukuman tidak berubah, tapi lamanya pidana berkurang.

"Mengabulkan permohonan PK," demikian lansir website Mahkamah Agung (MA), Rabu (3/2/2016).

Duduk sebagai ketua majelis hakim agung Syarifuddin dengan anggota hakim agung Andi Samsan Nganro dan Prof Krisna Harahap. Majelis sepakat mengurangi hukuman dr Suwignyo menjadi 2 tahun penjara. Adapun pasal yang dilanggar yaitu pasal 12e UU Tikipor. 

Selasa, 02 Februari 2016

Wow! Polwan Bergelar Doktor Ini Diyakini Lebih Top dari Basaria Panjaitan

JAKARTA - AKBP Rinny Wowor memecahkan rekor polisi wanita (Polwan) pertama yang menyandang gelar doktor program psikologi dari Universitas Indonesia. Akibat prestasinya ini, dia pun langsung mendapat ucapan selamat dari Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Tito Karnavian, juga Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama.
Rinny mengaku, untuk mendapat gelar tersebut tidaklah mudah, apalagi dengan sejumlah tugas yang diembannya sebagai seorang polisi. "Bagi (polisi) yang lain semoga bisa termotivasi dengan saya ini, jangan merasa puas dengan apa yang ada," ujarnya saat dikonfirmasi, Selasa (12/1).
Profesor Hamdi Muluk selaku promotor gelar doktor AKBP Rinny Wowo member pujian tinggi kepada istri dari Brigjen Pol Yazid Fanani itu. Menurutnya, Rinny adalah seorang polisi yang gigih, ulet dan tahan banting. 
"Dia adalah de la cream-nya polisi, semua orang pasti sepakat dia dibilang begitu. Apalagi memulai karir (kepolisian) di jalur bintara tentu tidak mudah, beda halnya dengan lulusan sekolah perwira," ucap Hamdi.
Hamdi mengaku sangat bangga dengan apa yang diraih Rinny. Bahkan dia memprediksi jika, Rinny bakal mengalahkan karier Brigjen Pol Basaria Panjaitan yang kini menjabat sebagai wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Saya yakin, karier beliau akan terus menanjak, dan semoga tidak cepat puas dengan apa yang diraih, karena masih banyak yang harus diperbuat untuk negeri ini," pungkasnya. (Mg4/jpnn)

Antisipasi Penyusup, Honorer K2 Punya Kaus Khusus

JAKARTA – Demi mencegah penyusup dalam aksi 10 Februari mendatang, Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) sudah menyiapkan beberapa strategi. Salah satunya menyediakan kostum khusus bagi seluruh honorer K2 yang akan ikut demo akbar.
"Kami sudah memikirkan hal itu karena bisa saja ada oknum-oknum tidak bertanggung jawab ikut gabung dalam aksi ini," kata Ketum FHK2I Titi Purwaningsih kepada JPNN, Senin (1/2).
Nantinya, setiap honorer K2 maupun keluarganya akan mengenakan kaus serba hitam ditambahkan atribut nomor tes CPNS 2013. Honorer yang hanya mengenakan kaus hitam tapi tidak ada nomor tesnya tak bisa ikut aksi.
"Kaus hitamnya sudah kami sablon juga dan yang utama nomor tes CPNS itu harus dikalungkan sebagai bukti keberadaan honorer K2," jelas Titi.
Ketentuan ini, sambung Titi, sudah disosialisasikan kepada seluruh honorer K2 lewat korwil/korda. Hal itu sudah disiapkan honorer K2 sejak tahun lalu saat MenPAN-RB Yuddy Chrisnandi menyatakan untuk syarat pengangkata‎n CPNS akan dilihat lewat nomor tes CPNS. (esy/jpnn)

Perusahaan Farmasi Dilarang Jadi Sponsor Dokter


Oleh : Ezra Natalyn, Taufik Rahadian
VIVA.co.id - Perusahaan farmasi saat ini tidak lagi diperbolehkan menjadi sponsor bagi dokter dalam hal sokongan dana untuk seminar maupun studi singkat. Pasalnya, hal tersebut menurut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa digolongkan sebagai gratifikasi.

"Perusahaan Farmasi, GP Farmasi dan IPMG asosiasi besar sepakat tidak memberikan sponsorship kepada individu dokter," kata Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan di kantornya, Jakarta, Selasa, 2 Februari 2016.
Hal tersebut disepakati dalam nota kesepahaman antara Kementerian Kesehatan, Perusahaan Farmasi serta Organisasi Farmasi yang difasilitasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Biasanya perusahaan yang menjadi sponsor akan memberikan biaya bagi para dokter untuk mengikuti seminar ilmiah. Yang ditanggung mulai dari biaya seminar, akomodasi, transportasi dan lainnya. Seminar ilmiah maupun profesi kerap diikuti paramedis sebagai kredit dalam karier mereka.

Hal ini kemudian rentan menyebabkan adanya konflik kepentingan antara dokter dan perusahaan yang menyantuninya tersebut.  "Kami khawatir conflict of interest karena sulit dibedakan pemberian dengan pamrih dan tanpa pamrih," kata Pahala.

Dia menambahkan, tradisi sponsor ini telah terjadi sejak lama. Namun saat ini sponsor hanya bisa diberikan melalui rumah sakit jika dokter tersebut sebagai PNS dan melalui organisasi profesi bagi yang berstatus non PNS. Hal tersebut diharapkan bisa memutus rantai pamrih antara dokter dan perusahaan obat-obatan.

"Mekanisme akan diatur oleh Kementerian Kesehatan. Begitu ada mekanisme, langsung berlaku sehingga harapannya tidak ada lagi gratifikasi. Dan conflict of interest dapat dihindarkan," tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan, Purwadi menyebut bahwa terdapat pengaturan mengenai pengendalian gratifikasi yang sebelumnya telah tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2014. Namun pihaknya akan merevisi regulasi itu agar lebih komprehensif.

"Seminggu mungkin itu keluar revisinya, lebih cepat lebih baik," kata Purwadi.