BERBUAT BENAR ADALAH KEHARUSAN, BERBUAT TIDAK BENAR ADALAH KETIDAK HARUSAN

Senin, 31 Agustus 2015

Rugi Rp12 Triliun, Pertamina Apresiasi BBM Tidak Dinaikkan

 Oleh : Raden Jihad Akbar, Chandra G. Asmara
VIVA.co.id - PT Pertamina mengapresiasi langkah pemerintah yang menutup selisih kerugian yang dialami perusahaan pelat merah tersebut, selama periode Januari hingga Juli 2015 lalu sebesar Rp12 triliun. 

Hal itu dilakukan pemerintah, dengan cara tidak menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) dikala minyak dunia anjlok saat ini. Sehingga, Pertamina dapat mendapatkan keuntungan penjualan lebih besar, guna menutup kerugian itu.   

"Kami berterima kasih kepada pemerintah yang telah memberikan perhatian lebih pada kami dengan menutup kerugian sebesar Rp12 triliun," ujar Vice President Corporate Communication Pertamina, Wianda Pusponegoro kepada VIVA.co.id, Senin 31 Agustus 2015.

Wianda menjelaskan, kerugian yang dialami Pertamina disebabkan oleh harga indeks pasar yang terus bergerak fluktuatif. Ditambah, dengan penguatan dolar Amerika Serikat, yang menyebabkan sejumlah harga komoditi dunia turut terseret.

"Kami sama sekali tidak lakukan penyesuaian harga selama Januari dan Juli. Dengan harga keekonomian masih berada di atas harga jual saat itu," kata Wianda.


Karena itu, dia berharap, dengan menurunnya harga minyak mentah dunia ini mampu dimanfaatkan pemerintah untuk memberikan ruang lebih bagi Pertamina untuk kembali melakukan pemulihan dari kerugian sejak enam bulan terakhir.

"Dolar menguat ini, kami ada kenaikan biaya produksi. Kami harap, ini jadi momentum bagi pemerintah untuk berikan ruang bagi Pertamina," katanya. (asp)

48.000 Buruh Akan Turun ke Jalan, Ini Imbauan Polda Metro


 Oleh : Eko Priliawito, Bayu Nugraha
VIVA.co.id - Sekitar 48.000 buruh akan menggelar unjuk rasa pada Selasa, 1 September 2015. Guna mengamankan aksi itu, Polda Metro Jaya akan mengerahkan 8.542 personel.
"Kekuatan sebanyak 8.542 personel dari Polda Metro Jaya dan jajaran serta BKO dari Mabes Polri, terdiri dari pengamanan dari polisi lalu lintas, Shabara dan Brimob," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Mohammad Iqbal di Mapolda Metro Jaya, Senin, 31 Agustus 2015.
Guna persiapan pengamanan demo buruh, Polda Metro sudah melakukan langkah-langkah pro aktif. Seperti melakukan diskusi dengan buruh agar unjuk rasa dilaksanakan di kawasan Monas.
"Persiapan sudah kita lakukan langkah-langkah pro aktif, diskusi dengan buruh dari semua elemen dengan Kapolda, TNI, Pemprov dan Pemerintah Pusat pada Sabtu kemarin," kata Iqbal.
Meski demikian, hingga saat ini belum ditemukan titik temu dalam hal apakah buruh akan melakukan long march atau langsung melakukan aksi di Istana Negara dan Silang Monas.
"Untuk hal tersebut belum ditemukan titik temu tapi hari ini akan ada pertemuan lagi, pada prinsipnya kami mau agar pelaksanaan demo buruh berjalan dengan aman tertib dan kondusif," ujar iqbal.
Terkait pengalihan arus lalu lintas, Iqbal mengimbau masyarakat agar menghindari jalur Sudirman dan Thamrin mulai pukul 09.00 WIB. Iqbal juga meminta kepada para buruh agar melakukan aksi unjuk rasa dengan tertib dan damai.
"Pengalihan lalu lintas bersifat situasional dan saya himbau masyarakat menghindari jalan Sudirman dan Thamrin dan mencari alternatif jalan lain. Demo harus  tertib, damai dan tidak mengganggu masyarakat yang lainnya."

Bareskrim Sebut Tersangka Kasus Crane Pelindo II Bisa Lebih dari Satu Orang

Idham Kholid - detikNews
Jakarta - Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Dit Tipid Eksus) Bareskrim Polri tengah menyelidiki kasus dugaan korupsi pengadaan 10 unit mobile crane dengan nilai proyek lebih dari Rp 45 miliar.

Meski belum menetapkan tersangka dalam kasus ini, namun Bareskrim menyebut jika jumlah tersangka bisa lebih dari satu.

"Tersangka bisa berjumlah lebih dari satu orang," kata Dir Tipid Eksus Brigjen Viktor E Simanjuntak, Senin (31/8/2015).

Viktor mengatakan, penyidik telah memeriksa 7 orang saksi sebelum melakukan penggeledahan kantor Pelindo II di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (28/8) lalu. Pihaknya juga telah mengamankan banyak dokumen baik pada saat penggeledahan maupun sebelum penggeledahan.

Selain 7 orang saksi itu, Bareskrim juga akan memanggil saksi lainnya dan juga Dirut Pelindo II RJ Lino untuk dimintai keterangan. Namun belum dipastikan kapan RJ Lino akan dipanggil.

"Hari ini kita mulai layangkan panggilan, mungkin tiga hari kedepan kita sudah mulai pemeriksaan para saksi. Dirut akan kita panggil terakhir," ucap Victor.

Victor mengatakan dalam kasus pengadaan mobile crane, seharusnya yang melakukan pelaksanaan pengadaan barang tersebut sejak mulai daripada perencanaan adalah pihak pelabunan-pelabuhan sesuai dengan kebutuhan. Pelabuhan-pelabuhan itu, lanjut Viktor, adalah pelabuhan yang ada di Bengkulu, Jambi, Palembang, Teluk Bayur, Cirebon, Banten, Panjang dan Pontianak. Seharusnya, kata Viktor, pelabuhan-pelabuhan itu lah yang mengajukan pengadaan mobile crane.

"Tapi kemudian itu dibuat sendiri dari pusat, Pelindo II, kemudian penandatangan-penandatangan itu bukan GM masing-masing pelabuhan, itu hanya ditandatangani manajer tekniknya," jelas Viktor.

"Jadi sebenarnya dari sisi itu pun sudah salah, kemudian spek yang ada sekarang ini yang dibeli tahun 2013, itu kalau kita beli sekarang dengan harga dolar yang sekarang pun itu masih terlalu jauh mahal itu," pungkasnya.
(idh/slm)

Mangkal di Pengkolan, Tukang Ojek di Tebet Ditertibkan

Niken Widya Yunita - detikNews
Jakarta - Banyak tukang ojek menjadikan pengkolan jalan sebagai tempat mangkal menanti konsumen, seperti yang terlihat di Tebet, Jakarta Selatan. Karena mengganggu lalu lintas, polisi pun menertibkan mereka.

Fatma, petugas NTCM Polri mengatakan, tukang ojek yang ditertibkan merupakan tukang ojek online maupun ojek pangkalan.

"Tukang ojek yang ditertibkan beragam," katanya, Senin (31/8/2015).

Twitter TMC Polda Metro Jaya melansir foto penertiban tersebut. Sekitar 4 polisi menertibkan pengojek yang memenuhi pengkolan jalan.

Di pinggir jalan sudah ada tanda dilarang parkir. Ada juga tanda pembatas jalan berwarna oranye di sebelah kanan pengkolan jalan tersebut. Meski sudah ada tanda dilarang parkir, para tukang ojek tidak mengindahkan tanda lalu lintas tersebut.

Selain menertibkan parkir liar, polisi juga menilang pada pemotor yang melawan arus. Lokasinya berada di Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Tengok Personel TNI-Polri di Pedalaman Papua, Kompak Tunaikan Tugas Negara

Jakarta - Derap lars sepatu personel TNI-Polri terdengar di Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua. Tawa dan keakraban antar anggota kedua institusi itu bukan hal yang sulit ditemui di pedalaman Bumi Cenderawasih tersebut.

Bila di beberapa wilayah pecah keributan yang melibatkan oknum TNI dan Polri, tidak demikian di Distrik Ilaga. Di daerah pegunungan Papua itu, keakraban terjalin antara personel TNI dan Polri.

Hal tersebut terlihat kala detikcom berkunjung ke Ilaga beberapa waktu lalu. Peran serta pasukan TNI dan Polri dalam kegiatan di kota kecil itu sangat dilibatkan bersama dengan warga. Ketika itu Kabupaten Puncak semangat dalam menyambut dan merayakan HUT ke-70 RI.

Meski sempat terjadi perang antar warga beberapa tahun lalu, kini wilayah Kabupaten Puncak yang memiliki 8 distrik sudah kondusif dan mulai berkembang. Untuk membantu proses stabilitas di wilayah pedalaman Papua itu, beberapa satgas baik dari TNI dan Polri masih ditempatkan di wilayah pegunungan tengah Papua tersebut.

Penjagaan di wilayah tersebut cukup ketat. Masing-masing personel tidak bisa lepas dari senapan dan perlengkapan tugasnya, termasuk helm dan rompi antipeluru. Meski demikian, mereka yang berjaga tidak berat untuk melempar senyum dan beramah tamah dengan warga Ilaga. Persaudaran

Prajurit TNI dan Polri mulai dari personel Kodim 1714-03/Ilaga, Polsek Ilaga, Satgas Pamrahwan (Pengamanan daerah rawan) Yonif 751/R Sentani, Satgas Brimob Den A Pelopor Jayapura, Satgas Yon 466 Paskhas Makassar, Satgas Bantuan TNI, bahkan hingga Satpol PP, saling bahu membahu dalam menjalankan tugasnya.

Contoh nyata bisa dilihat dari Danton Satgas Pamrahwan Yonif 751/R Sentani Letda Micael R dan Danki Satgas Brimob Iptu Komarul Huda yang selalu tampak akrab. Keduanya sering terlihat berdua di sela-sela kegiatan, baik untuk pengamanan maupun sosial.

"Kita saling koordinasi, tukar informasi. Saya dengan anggotanya, beliau juga begitu dengan anggota saya. Saya ingatkan kepada anggota saya kalau kita bentrok gitu tidak baik," ucap Micael saat berbincang dengan detikcom di Ilaga, Minggu (16/8/2015).

Pengalaman Micael yang sering ditugaskan di daerah terpencil dan rawan membuatnya sadar akan arti kebersamaan. Baginya, tak ada manfaat jika pengabdian kepada negara tercoreng hanya karena masalah emosi pribadi semata.

"Pengalaman saya dari Aceh sampai Papua, kita harus cari kawan. Kalau cari musuh gampang, cari kawan yang susah. Kami sama semua satuan sudah satu keluarga. Padahal kenal saja baru di sini. Bercanda sama-sama, suka dan duka sama-sama, nggak ada bedanya walau beda satuan," tuturnya.

Sambil sesekali menggoda Iptu Komarul, Micael mengungkapkan apa yang menjadi kendala saat bertugas di Distrik Ilaga. Bukan karena ego sektoral ataupun kekuasaan antar-kesatuan, namun lebih pada kondisi geografisnya.

"Di sini daerah dingin. Sulitnya kalau melaksanakan patroli 3 hari 3 malam dengan cuaca dan medan ekstrem, logistik terbatas. Kami kan patroli ke gunung-gunung. Tapi namanya tugas, harus dijalani, ya nggak bang?" kata Micael sambil menyenggol Iptu Komarul yang tertawa.

Cuaca di wilayah Puncak memang cukup ekstrem. Beberapa waktu terakhir hujan es bahkan turun di daerah Ilaga dan beberapa distrik lainnya, bahkan suhu udara sempat pada posisi 1 derajat celcius. Bagi Komarul yang sudah 3 kali bertugas di Ilaga pun, kondisi saat ini disebutnya yang paling terparah.

"Situasi kondisi derah sangat memerlukan ketahanan tubuh yang sangat luar biasa, prima. Anggota saya kemarin pernah sampai mimisan saat nge-Pam (pengamanan) di luar. Terus susahnya lagi kalau di sini kita tidak bisa memahami bahasa mereka (warga)," cerita Komarul pada kesempatan yang sama.
 Komarul dan Micael mengaku sama-sama miris dengan oknum-oknum TNI dan Polri yang terkadang bertikai, apalagi sampai adanya korban. Padahal masih banyak hal yang menurut mereka lebih penting, terutama tugas negara. Perilaku yang menyalahi aturanpun disebut mereka justru dapat memperburuk citra institusi.

Mendengar adanya perkelahian oknum antar kedua institusi, membuat kedua ksatria ini sedih. Di saat prajurit-prajurit yang bertugas di daerah rawan maupun konflik saling menjaga agar bisa pulang ke rumah dengan selamat usai bertugas, namun ternyata ada yang lalai karena arogansi maupun ego dan akhirnya timbulah korban.

"Kondisi kayak gini yang membuat diperlukan kerjasama, koordinasi dan kekompakkan. Kita ini TNI/Polri sama, sudah susah jangan dibuat susah lagi dengan perbuatan berkelahi, arogan, esprit de corps atau jiwa korsa berlebihan. Saya dan beberapa anggota saya pernah kena tembak saat bertugas. Di situ saya ngerasa kerjasama penting sekali," kisah Komarul.

"Waktu itu saya lagi tugas di Puncak Jaya, tahun 2009. Kita tuh dicegat pas lagi jemput anggota sakit oleh OPM. Kami di dalam mobil lagi melintas. Mereka gerilya, tembak kami dari belakang. Saya kena di punggung. Ada 2 teman yang meninggal dalam kejadian itu. Kami bertahan selama satu jam sampai bantuan datang. Nyawa itu harganya mahal, jangan disia-siakan," sambung pria yang sudah bertugas di Papua selama 20 tahun itu.

Bukan hanya para atasan saja yang saling bersahabat. Anggota-anggota dari tiap kesatuan di Ilaga saling mengenal satu sama lain. Ketika itu mereka menjadi panitia 17 Agustusan. Saling berbagi tugas dan bekerja sama lintas kesatuan mengatur lomba-lomba, melatih Paskibra dan jalannya upacara, memasang hadiah untuk panjat pinang, menjadi pendamping kelompok warga yang ikut lomba, sekaligus memastikan keamanan di daerah tersebut.

Bukan hanya itu, tiap kesatuan pun juga ikut menjadi peserta lomba tim baik lomba bola voli, sepak takraw dll. Meski kalah, mereka menerimanya dengan sportif dan justru memberi selamat kepada yang menang. Hadiah pun dinikmati bersama-sama.

"Intinya saling menjaga komunikasi dengan baik. Di sini kan masih daerah pedalaman, kalau ada masalah sedikit kuncinya saling koordinasi jadi sama-sama tahu. satu tujuan yang bikin solid," ungkap salah seorang anggota Satgas dari TNI, Ary Frasetia, Senin (17/8).

Ary yang ikut dalam pasukan Paskibra untuk Upacara HUT ke-70 RI di Ilaga itu mengaku akrab dengan semua personel satugan tugas di wilayah itu, termasuk dengan Satgas Brimob maupun anggota kepolisian lainnya. Ia sendiri sudah berada di Ilaga selama 4 bulan dan rencana akan bertugas selama 1 tahun.

"Kami akrab dalam kehiudpan sehari-hari selain bertugas. Nggak cuma pas acara kayak gini saja kami sama-sama. Emang biasanya akrab terus. Kalau ada acara di kesatuan mana gitu, nanti dari kesatuan lain diundang. Kita senang-senang bareng," ujarnya.

Pernyataan Ary pun diamini oleh salah satu anggota Satgas Brimob, Wawan, yang juga menjadi panitia dalam HUT RI ke-70 di Ilaga. Meski enggan banyak mengomentari mengenai banyaknya bentrokan antara oknum TNI dan Polri di daerah lain, Wawan meminta semua personel pengamanan dan keamanan Indonesia untuk tidak mementingkan ego.

"Harus sadar dengan tugas, jangan mementingkan individu. Kembali ke tugas pokok sebagai apa. Kita harus saling koordinasi dengan baik. Harus saling mengenal dengan baik sesama anggota. Selama di sini belum pernah ada kendala antar-kesatuan," beber Wawan yang sudah 10 bulan bertugas di Ilaga.

Kesolidan pasukan TNI dan Polri di pedalaman Papua ini patut menjadi contoh bagi setiap prajurit ataupun personel kedua institusi penjaga pertahanan dan keamanan di setiap penjuru Tanah Air. Hanya doa dan harapan, semangat persatuan dan kesatuan, serta kepercayaan indahnya perdamaian yang menjadi modal mereka, di mana pada akhirnya hal-hal tersebutlah yang membawa mereka tetap semangat menjalankan tugas. Di tengah keadaan yang terbatas dan penuh dinamika, mereka tetap hidup berdampingan dengan solidaritas tinggi dan menjunjung tinggi rasa persaudaraan. Hal tersebut membuat masyarakat menjadi nyaman dan merasa terlindungi.

"Bapak-bapak (TNI dan Polri) di sini baik-baik semua. Mereka sering bantu kami. Saya suka," tukas seorang warga Ilaga, Jes Magai.
(ear/ahy)

Omzet Anjlok, Bos Tahu Tempe Kelimpungan

SRAGEN - Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sungguh menghantam pengusaha tahu tempe. Puluhan pengusaha tahu dan tempe di Kabupaten Sragen terancam bangkrut.
Ini menyusul kenaikan harga kedelai dari Rp 6.500 menjadi Rp7.500 per kilogram, sejak dua pekan terakhir. Hal ini akibat naiknya dolar, sementara kedelai harus impor dari Amerika.
Purwanto, salah satu pengusaha tahu di Desa Teguhan, Kecamatan Sragen menambahkan, kenaikan harga kedelai sangat memukul pemilik industri pembuatan tahu di kampungnya. Padahal hampir 90 persen warga di kampungnya bekerja sebagai pengrajin dan penjual tahu.
Akibat mahalnya harga kedelai tersebut, ia mengaku menyiasati produksi , dengan mengurangi ukuran cetakan tahu.
“Kalau jumlah produksi tidak kami kurangi, beban biaya yang harus kami tanggung terlalu berat,” tutur Purwanto, kemarin.
Dikatakan Purwanto,  saat ini pihaknya hanya berani mengolah 1 kwintal kedelai yang menghasilkan 3 ribu buah tahu. Dari biaya produksi yang dikeluarkan Rp 1 juta per hari mampu menghasilkan Rp 1,5 juta per hari. Namun dengan melonjaknya harga kedelai,  omset turun hingga 35 persen.
“Kami harap pemerintah segera menggelar operasi pasar, atau paling tidak pemerintah mengupayakan agar ketersediaan kedelai tercukupi. Sebab selain harga kedelai mahal, keberadaanya juga mulai sulit didapatkan," ujarnya.
Giyem (60), pengusaha tempe di Desa Pelemgadung, Kecamatan Karangmalang mengatakan, kenaikan harga kedelai berimbas terhadap proses produksi tempe. Sebelumnya setiap kali produksi dirinya mampu membeli dan menghabiskan kedelai sebanyak satu kwintal per hari. Namun saat ini ia hanya mampu membeli kedelai sebanyak 50 kg per hari.  (ars/sam/jpnn)

BI: iklim investasi baik mampu perkuat rupiah

 Pewarta:
Manado (ANTARA News) - Kepala Kantor Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sulawesi Utara (Sulut) Peter Jacobs mengatakan iklim investasi yang baik akan mampu memperkuat rupiah.

"Pemerintah dan semua yang terkait di dalamnya harus membuat iklim investasi di Indonesia semakin baik sehingga mampu memperkuat rupiah yang saat ini kembali melemah," kata Peter di Manado, Senin.

Peter mengatakan jika iklim investasi di Indonesia juga di daerah seperti Sulut baik, maka investor asing tidak segan-segan berinvestasi di daerah tersebut.

"Investor berani datang jika suatu daerah menciptakan iklim investasi yang membuat mereka berminat dan betah," jelasnya.

Jangan sampai ada pengurusan perizinan yang membuat mereka kesulitan sehingga enggan datang berinvestasi di Indonesia.

Dan, katanya, pelemahan rupiah saat ini yang mencapai Rp14 ribu per dolar AS masih terjaga fluktuasinya sehingga masyarakat tidak perlu panik berlebihan.

Dia mengatakan keadaan nilai rupiah tidak terlalu mengkhawatirkan, seperti yang dibicarakan. Nilai tukar rupiah, bukan satu-satunya mata uang yang mengalami tekanan, beberapa mata uang negara lain juga tertekan oleh mata uang dolar.

"Jadi kalau dilihat dari itu, sebetulnya kita tidak perlu terlalu khawatir, memang yang harus kita tekankan ke depan itu bagaimana mengurangi impor, makanya pengusaha diminta coba lihat apa produk impor yang bisa buat di sini," ungkapnya.

Presiden diharap ambil langkah tegas perbaiki ekonomi

 Pewarta:
Jakarta (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo diharapkan segera mengambil langkah tegas untuk mengatasi melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar sekaligus untuk mendapat kepercayaan publik.

"Misalnya, lakukan secara serius pemberantasan mafia sembako dan tingkatkan daya beli masyarakat menengah ke bawah dengan memberikan insentif," kata pengamat politik dari Universitas Negeri Jakarta Ubedilah Badrun kepada Antara News, Sabtu.

Pada saat yang bersamaan, perlu juga dilakukan konsolidasi elit politik di dalam koalisi pemerintah agar solid.

Menurut Ubedilah, setiap perubahan dan dinamika ekonomi, terutama yang mendapat pemberitaan yang luas, akan memberi pengaruh pada pandangan publik terhadap pemerintah.

"Jika pandangan publik terhadap pemerintah negatif, maka sikap manisfest-nya adalah ketidakpercayaan terhadap pemerintah," kata dia.

Ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah biasanya disebabkan oleh kebijakan pemerintah atau perilaku elit politik yang memperparah keadaan ekonomi.

Perilaku yang dapat mengurangi kepercayaan publik antara lain adalah ketidakjelasan arah kebijakan ekonomi, tidak adanya kepemimpinan ekonomi dan kinerja elitpolitik pemerintah yang tidak berbasis kapasitas dan profesionalitas.

Lembaga adat Kamoro ingatkan jangan ada lagi pembunuhan

 Pewarta:
Timika (ANTARA News) - Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro (Lemasko) di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, mengingatkan aparat keamanan agar tidak lagi membunuh warga Suku Kamoro yang merupakan pendukung setia Merah Putih.

"Lain kali, ke depan dan di masa yang akan datang, bapak-bapak dorang jangan bikin lagi kepada anak-anak kami dan orang tua kami Suku Kamoro dari Nakai sampai Farifi. Kami adalah bangsa Indonesia, Merah Putih. Jangan nodai kesetiaan orang Kamoro terhadap Merah Putih. Cukup sudah, jangan terulang lagi," kata Wakil Ketua Lemasko Marianus Maknaipeku di Timika, Senin.

Ia menegaskan hal itu menyikapi kasus penembakan terhadap sejumlah warga Suku Kamoro oleh oknum anggota TNI AD di kawasan Koperapoka, Timika pada Jumat (28/8). Insiden itu mengakibatkan dua warga yaitu Herman Mairimau dan Yulianus Okoare meninggal dunia. Jenazah keduanya telah dimakamkan di pemakaman umum Kampung Kamoro Jaya-SP1, Timika, Minggu (30/8) petang.

Marianus mengajak semua pihak untuk bersama membangun Tanah Papua dan Tanah Mimika dengan hati tulus dan kasih yang besar sesuai prinsip yang dipegang teguh warga Suku Kamoro secara turun temurun yaitu "Nimao Witimi" (saya sayang semua orang, semua orang sayang saya).

Mantan anggota DPRD Mimika periode 2004-2009 itu menilai warga Suku Kamoro semakin tergeser, malah telah dirampas hak-haknya di negeri mereka sendiri.

"Hak orang Kamoro dirampas dan dirampok mulai dari pemerintahan, DPRD sampai masyarakat akar rumput. Tidak ada yang melihat kami. Ketika kami lapar, tidak ada yang memberi kami makan. Kami menangis," tutur Marianus.

Sekretaris Komisi I DPR-Papua Mathea Mameyao mempertanyakan alibi yang dikemukakan pihak tertentu bahwa kasus penembakan terhadap sejumlah warga Kamoro di kompleks Gereja Katolik Koperapoka pada Jumat (28/8) dini hari dipicu oleh ulah warga yang hendak merampas senjata api dari oknum anggota TNI AD.

"Saya dengar anak-anak Kamoro melakukan tindakan melawan hukum. Katanya mereka mau rampas senjata. Saya sama sekali tidak percaya itu karena pada dasarnya orang Kamoro itu penakut. Mereka tidak mungkin melakukan tindakan seperti itu," ujar Mathea yang merupakan putri Suku Kamoro itu.

Mathea mendesak berbagai lembaga dan organisasi untuk melakukan investigasi secara terbuka dan transparan atas kasus tersebut.

"Usut tuntas. Pelaku-pelakunya harus diadili secara terbuka. Kita semua harus menjadi saksi untuk penyelesaian kasus ini," ajaknya.

Mathea sependapat dengan Marianus Maknaipeku bahwa warga Suku Kamoro yang merupakan pemilik sah atas tanah Mimika, dimana ratusan ribu warga dari berbagai suku bangsa kini hidup diatasnya, semakin tergeser dalam berbagai aspek dan mereka sangat miskin di atas kekayaan alamnya yang melimpah.

Salah satu contohnya yaitu kondisi warga pada lima desa Daskam di dataran rendah Mimika yang wilayahnya dijadikan area pengendapan tailing PT Freeport Indonesia.

Meskipun warga setempat telah menyerahkan tanah ribuan hektare untuk dijadikan kawasan pengendapan tailing Freeport, namun warga di lima desa itu sangat miskin.

"Saya tidak bisa membayangkan bagaimana kalau ini menimpa saudara-saudara dari suku lain, apa yang akan terjadi di atas tanah ini. Dengan keterbelakangan orang Kamoro, jangan saudara-saudara gunakan untuk menindas kami," ujarnya.

Menurut dia, peristiwa penembakan terhadap sejumlah warga Suku Kamoro beberapa hari lalu di kawasan Koperapoka Timika sangat menciderai kepercayaan masyarakat setempat terhadap aparat TNI dan pemerintah.

Padahal warga Suku Kamoro merupakan pendukung setia Merah Putih sejak Papua kembali ke pangkuan ibu pertiwi pada periode 1960-an.

"Kami orang Kamoro tidak pernah melakukan tindakan makar. Kami tidak pernah bicara soal merdeka. Tapi kenapa kalian dengan begitu mudah kalian tembak kami seperti binatang," kecam Mathea.


Diadili di Timika
Sementara itu Komandan Korem 174/Anim Ti Waninggap Merauke Brigjen TNI Supartodi menegaskan bahwa persidangan oknum anggota TNI AD pelaku penembakkan yang menewaskan dua warga Suku Kamoro di Koperapoka Timika pada Jumat (28/8) akan digelar di Timika.

"Saya sudah meminta agar mereka diadili dan dihukum di Timika. Keadilan dan hukum harus ditegakkan. Tidak ada yang tutup-tutupi dan tidak boleh ada campur tangan dari dalam maupun dari luar," ujar Brigjen Supartodi.

Danrem mengatakan hingga kini Sub Denpom XVII/Cenderawasih di Timika masih melakukan penyidikan kasus tersebut.

"Untuk tersangka yang merupakan oknum anggota TNI AD masih menjalani proses di Sub Denpom Timika. Mereka adalah oknum yang menyalahi aturan yang berlaku. Karena itu mereka harus diadili sesuai dengan hukum yang berlaku," tegasnya.

Brigjen Supartodi juga meminta semua pihak mengawal betul proses peradilan terhadap oknum anggota TNI AD yang telah menembaki warga sipil tersebut.

"Mari kita kawal peradilan ini sama-sama. Kalau ada penyimpangan dan lain-lain, laporkan kepada saya. Saya minta masyarakat jangan percaya dengan provokasi dari pihak-pihak lain," imbaunya.

Pemkab Karawang akan evaluasi izin pemakaman mewah

 Pewarta:
Karawang (ANTARA News) - Pemerintah Kabupaten Karawang, Jawa Barat, akan mengevaluasi perizinan pemakaman mewah San Diego Hills karena peruntukkan perizinannya diduga bermasalah.

Sekretaris Daerah Pemkab Karawang Teddy Rusfendi Sutisna, Minggu, mengatakan, evaluasi perizinan San Diego Hills yang berlokasi di Desa Wanajaya, Kecamatan Telukjambe Barat itu akan dilakukan oleh dinas teknis.

"BPMPT (Badan Penanaman Modal Pelayanan Terpadu (BPMPT) serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) yang akan mengevaluasi," katanya, di Karawang.

Menurut dia, jika dalam evaluasi terbukti kalau perizinan San Diego Hills bukan untuk bisnis atau usaha pemakaman mewah, maka izin yang dimiliki perusahaan Group Lippo itu bisa dicabut.

Ia mengatakan, sebenarnya izin bisnis yang dimiliki San Diego Hills tidak hanya berasal dari Pemkab Karawang. Ada pula perizinan yang dikeluarkan dari pemerintah pusat.

"Pemkab Karawang hanya mengeluarkan IMB (Izin Mendirikan Bangunan) dan Izin Lokasi terkait dengan bisnis pemakaman mewah San Diego Hills itu," kata dia.

Permasalahan perizinan itu sendiri dimunculkan pemerintah pusat. Beberapa waktu lalu pemerintah pusat mempertanyakan dugaan pemasalahan izin bisnis pemakaman mewah tersebut.

Permasalahan itu muncul, karena dalam perizinan awal, lahan seluas sekitar 350 hektare itu bukan untuk bisnis pemakaman mewah. Tetapi untuk resort.

Keberadaan pemakaman mewah San Diego Hills sebenarnya sudah lama sejak beberapa tahun terakhir. Karena itu Sekda mempertanyakan sikap pemerintah pusat yang baru tahun ini mempermasalahkan perizinan pemakaman mewah itu.

"Kenapa baru dibuka sekarang permasalahan izin pemakaman mewah San Diego Hills. Kenapa tidak dari dulu saja dipermasalahkan," kata Teddy.

Enam Biaya Kartu Kredit yang Wajib Anda Kenali

 Oleh : Raden Jihad Akbar
VIVA.co.id - Ketika menerima sms informasi jumlah tagihan kartu kredit, tiba-tiba tagihan yang harus Anda bayar di bulan ini bertambah Rp300 ribu. Padahal, Anda merasa tidak pernah melakukan pembelanjaan dengan tambahan jumlah sebesar itu. Apa yang terjadi?

Harus diketahui, kartu kredit memang memiliki kemudahan dalam penggunaan, namun ada beberapa biaya yang ditagihkan kepada Anda sebagai penggunanya. Nah, agar Anda tidak kaget dan mengetahui biaya-biaya apa saja yang ditagihkan pada kartu kredit Anda, berikut adalah daftar biaya-biaya tersebut:

1. Biaya tahunan

Biaya tahunan adalah biaya yang dikeluarkan agar Anda bisa menggunakan kartu Anda. Biaya tahunan ini ada yang dibukukan ke dalam tagihan pertama saat Anda menggunakan kartu kredit, dan ada yang dibukukan pada tagihan saat Anda telah menggunakan kartu kredit selama satu tahun. Biaya ini berbeda untuk tiap level kartu, Classic, Gold, Platinum, dan seterusnya. 

Beberapa bank juga terkadang mengenakan biaya tahunan untuk kartu kredit tambahan. 

2. Biaya materai

Biaya ini akan dibebankan pada batas tertentu pemakaian kartu kredit Anda. Pada PP No.24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal, biaya materai ini akan dibebankan untuk pembayaran nominal di atas Rp250 ribu. 

Biaya materai untuk pembayaran nominal antara Rp250 ribu – Rp1 juta adalah Rp3 ribu, dan pembayaran di atas Rp1 juta akan dibebankan biaya materai Rp6 ribu.

3. Biaya keterlambatan

Biaya ini dibebankan kepada pemegang kartu kredit apabila terlambat melakukan pembayaran sesuai batas waktu yang sudah ditetapkan. Umumnya, biaya ini memiliki jumlah tiga persen dari total tagihan. Namun, beberapa penerbit kartu ada yang menetapkan batas maksimum.

4. Biaya Kelebihan Pemakaian

Biaya ini dibebankan apabila pemakaian kartu kredit yang Anda miliki melebihi batas limit yang sudah diberikan. Umumnya, biaya overlimit ini berjumlah lima persen dari overlimit kartu. Namun, beberapa penerbit menetapkan batas minimum dan maksimum yang berbeda sesuai dengan tipe level kartu.

5. Biaya tarik tunai

Kartu kredit bisa digunakan seperti kartu debit. Karena itu, dengan kartu kredit Anda juga dapat melakukan tarik tunai di ATM yang bekerjasama dengan jaringan kartu kredit yang Anda miliki. 

Tapi, ada bunga yang dibebankan untuk transaksi tarik tunai ini. Biasanya berkisar antara tiga persen – enam persen dari jumlah uang yang ditarik.

6. Biaya konversi mata uang asing

Biaya ini dikenal sebagai biaya transaksi asing atau biaya konversi mata uang setiap pembelian yang Anda lakukan di luar negeri atau ketika melakukan belanja online dari situs asing. 

Saat ini, banyak penerbit kartu kredit yang memberikan promo untuk biaya ini. Periksa promosi yang ditawarkan masing-masing kartu kredit yang Anda miliki dan gunakan kartu dengan imbalan terbaik. Beberapa kartu kredit juga menawarkan nilai tukar mata uang lebih baik daripada daripada tempat pertukaran mata uang.

Kata Kapolri soal Tiga Inisial Capim KPK yang Jadi Tersangka

Oleh : Beno Junianto, Syaefullah
VIVA.co.id - Beredar kencang di media, tiga inisial calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diduga melakukan tindak pidana. Namun, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Polisi Badrodin Haiti enggan mengomentari kabar adanya inisial capim KPK yang bermasalah tersebut.

"Saya enggak bisa menanggapi isu. Isu sumbernya enggak jelas," ujar Badrodin Haiti saat dikonfirmasi di Jakarta, Minggu, 30 Agustus 2015.

Bahkan, ia juga tidak bisa menyalahkan bahwa isu yang berkembang di media itu salah atau benar. "Makanya saya enggak mau jawab itu," katanya.

Oleh karena itu, mantan Kapolda Jawa Timur menuturkan bahwa Bareskrim Polri telah melakukan rekam jejak kepada 48 calon pimpinan KPK, dan sudah menyerahkan berkas tersebut ke Pansel KPK tersebut.

"Jadi terserah Pansel-nya, kalau mau mengonfirmasi itu konfirmasi sama panselnya, kita enggak perlu mengomentari itu," ucap dia.

Jumat, 28 Agustus 2015

Pemerintahan Jokowi Hadapi Tekanan Ekonomi, Ini Pesan dari Megawati

JAKARTA ‎- Presiden RI kelima yang juga Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri angkat bicara soal melemahnya perekonomian Indonesia. Dia menilai roda perekonomian nasional memang belum bisa berjalan maksimal‎ dan justru dalam tingkat pelambatan.
Menurutnya, kondisi ekonomi Indonesia saat ini tak terlepas dari krisis di Yunani dan keputusan Tiongkok mendevaluasi nilai tukar uangnya terhadap dolar Amerika Serikat (USD). “Sehingga keadaan ini berdampak di dalam negeri," kata Megawati saat berbicara di depan para kadernya di bekas kantor pusat DPP PDIP di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis (27/8).
Untuk mengantisipasi itu, kata Megawati, perlu adanya stabilitas politik. "Yang utama stabilitas politik dipertahankan," ucap dia.
Putri Proklamator RI Soekarno itu menegaskan, stabilitas politik sangat penting. Jika tidak, kerusuhan akan muncul sehingga menyebabkan kondisi Indonesia semakin buruk.
"Kita harus terus menerus menjaga situasi keamanan supaya bisa stabil," katanya.
Ia juga berharap stabilitas politi tetap terjaga seiring semakin dekatnya pelaksanaan pilkada serentak pada 9 Desember nanti. Ia wanti-wanti agar jangan sampai ada geseken fisik karena politik.
"Saya minta instruksikan seluruh jajaran PDIP yang nantinya akan lakukan pilkada tetap teguh menjaga stabilitas di daerah masing-masing," pintanya.
Di sisi lain, dia menegaskan bahwa ‎PDIP akan selalu mendukung pemerintah Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla. "Kita sebagai partai pemerintah tetap mendukung pemerintahan Presiden Bapak Insinyur Joko Widodo dan Jusuf Kalla," pungkasnya.(dna/JPG/jpnn)

Irwan: Indonesia harus dikelola dengan roh bisnis

Pewarta:

OJK: kondisi perbankan secara umum sehat

 Pewarta:
Jakarta (ANTARA News) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan sampai saat ini kondisi kesehatan bank secara umum masih bagus.

"Dari 118 bank, sebagian besar memiliki rating II atau bagus dan hanya sekitar 10 persen yang rating III. atau standar," kata Deputi Komisioner Pengawas Perbankan III Irwan Lubis dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Jumat.

Posisi Juni, lanjut Irwan, pertumbuhan industri perbankan masih ada. Kredit tumbuh 4,18 persen (ytd). Dana tumbuh sekitar 4,5 persen. Masih terdapat pertumbuhan walaupun tidak secepat semester I 2015 (melambat karena pengaruh kondisi ekonomi).

Sementara akibat depresiasi rupiah, yang terkait adalah risiko pasar melalui neraca (liabilities dan aset valas) dan jenis banknya. Secara regulasi, "treshold" valas maksimal 20 persen dari modal. Saat ini, secara industri (posisi devisa netto) PDN industri masih sekitar lima persen.

Secara individual PDN 54 bank devisa ada di posisi PDN 2-10 persen jauh dari treshold. Dari 54 bank devisa itu, 51 bank posisinya "long". Artinya meski rupiah melemah, "balance sheet" bank memberikan efek positif bagi laba-rugi.

Sementara tiga bank posisi "short", akan memberi efek negatif bagi laba-rugi. Akan tetapi posisi PDN masih jauh di bawah treshold sehingga tidak terlalu berpengaruh.

Sedangkan dari sisi CAR 118 bank, menurut profil risiko kisarannya 10-14 persen. Artinya, CAR bank semua memenuhi CAR profil risiko. Paling rendah, secara individu CAR 11 persen, sementara yang paling tinggi bisa 35 persen. Rata-rata CAR industri 20,19 persen.

"Jadi dengan kurs Rp14.000 maupun Rp15.000 per dolar AS untuk saat ini tidak ada pengaruh bagi kondisi bank," kata Irwan.

Bahkan sebagian besar bank tersebut, menurut dia, akan memiliki efek positif karena profit and loss semakin besar. Memang tiga bank akan terkoreksi tapi rugi laba masih positif.

Mengenai hasil "stressed test" Maret 2015, memang ada lima bank yang berada di posisi lampu kuning, tetapi OJK punya siklus pengawasan dan OJK sudah bertemu dengan lima bank itu, walaupun sifatnya masih akan terjadi, tetapi OJK sudah melakukan aksi.

"Kita minta tambah modal, tiga bank tambah modal, yang dua bank karena masih di batas, kita minta perbaikan strategi bisnis seperti memperkuat remedial unit yang mengalami kredit bermasalah ataupun efisiensi jaringan kantor dan pegawai," katanya.

Ia menyebutkan sejak Maret sampai Agustus 2015 kondisi sudah berubah, tiga bank sudah tambah modal dan sudah kuat posisi operasionalnya. Lima bank itu merupakan bank konvensional, BUKU I.

CAR lima bank tersebut sudah di atas profil risiko, sekitar 11 persen. Stressed test sudah sering dilakukan, asumsinya sudah ekstrem dilakukan misalnya jika kurs hingga mencapai Rp16.000 per dolar AS. Kondisi lima bank tersebut semakin baik saat ini.

Irwan menyebutkan stress test sering dilakukan termasuk pengaruhnya ke NPL dan sekarang NPL masih bisa dijaga di 2,55 persen gross, dengan perkiraan pada Juli hanya bertambah sediikit di 2,56 atau 2,58 persen.

"Meski naik tapi CAR belum terpengaruh karena cadangan dan provisi masih cukup. Tahun ini rentabilitas bank pasti turun karena bank harus membentuk tambahan cadangan, tapi masih ada laba," kata Irwan.

Semester dua ini ekonomi Indonesia tumbuh lebih baik

Pewarta:

SBY minta pemerintah jangan lengah hadapi krisis

Pewarta:

Ekonom: UKM akan menjadi penyelamat perekonomian nasional

Pewarta:

Harga Minyak Naik 10,3%, Lonjakan Tertinggi Sejak Maret 2009

 Oleh : Rochimawati
VIVA.co.id - Harga minyak mentah meroket lebih dari 10 persen pada Kamis, posting reli terbesar satu hari sejak Maret 2009. Lonjakan ini memulihkan pasar saham.

Gertakan kembali dilakukan setelah minyak mengalami kemerosotan dan mencapai posisi terendah pada tahun ini, minyak naik karena pasar saham dunia naik di tengah harapan langkah-langkah pemerintah China untuk merangsang ekonomi, sementara dolar menguat.

Dikutip dari CNBC, Jumat 28 Agustus 2015, minyak mentah AS naik US$3,96, atau 10,3 persen menjadi US$42,56 per barel, menandai hari terbaik sejak Maret 2009 ketika itu melonjak 11,1 persen.

Patokan minyak dunia, Brent naik US$4, atau 10 persen menjadi US$47 per barel. Sejak Juli, karena harga minyak memulai penurunan yang cukup tajam.

"Kami sudah mengantisipasi setelah pasar minyak sempat panik," kata Analis Caprock Risk Management di Frederick, Maryland, Chris Jarvis.

Sementara stok minyak mentah AS secara tak terduga turun lebih dari 5 juta barel pekan lalu, dan data dari kelompok industri Genscape menunjukkan bahwa persediaan di Cushing, Oklahoma, menurun lain hampir 400.000 barel sejak Jumat lalu.

Meski begitu, sebagian besar analis pesimistis bahwa minyak bisa mempertahankan perjalanan yang lebih tinggi.

"Tren ini kuat dan turun. Namun, jangan salah langkah oleh koreksi yang lebih tinggi," kata analis teknis PVM Oil Associates Robin Bieber. (ren)

Kapolda Metro Ingatkan Pejabat DKI soal Korupsi

Oleh : Beno Junianto, Fajar Ginanjar Mukti
VIVA.co.id - Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Tito Karnavian mewanti-wanti pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI untuk tak sedikit pun berpikir melakukan tindakan korupsi dalam proses penyusunan atau penggunaan APBD DKI.

Untuk saat ini, Tito mengatakan, Polda memang tak akan dengan sengaja mencari-cari kesalahan atau terlalu ketat mengawasi proses penggunaan anggaran DKI. Hal itu dilakukan agar penyerapan anggaran DKI, yang sudah dikritisi Kemendagri, tidak terhambat.

Namun, di masa depan, saat pejabat yang bersangkutan telah dimutasi atau bahkan telah pensiun dan tak merasa bertanggung jawab lagi atas anggaran yang telah dicairkan. Bukan, tak mungkin, pejabat yang bersangkutan akan ditahan saat indikasi korupsi dalam penggunaan anggaran yang telah lama terjadi, mulai terlihat atau dilaporkan masyarakat.

"Kasus tindak pidana korupsi itu baru kedaluwarsa setelah 12 tahun," ujar Tito dalam diskusi panel yang diselenggarakan untuk menindaklanjuti instruksi Presiden Joko Widodo untuk mempercepat penyerapan anggaran.

Diskusi tersebut diselenggarakan di Ruang Pola Bappeda, Gedung Blok G Balai Kota DKI, Kamis, 27 Agustus 2015.

Meski demikian, sebagai salah satu unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkoppimda) DKI, Tito mengatakan bahwa Polda mendukung DKI untuk mempercepat penyerapan anggarannya.

Polda tidak akan memproses indikasi tindak pidana korupsi yang baru sebatas pada temuan maladministrasi penggunaan anggaran.

"Mungkin ada dokumen yang lengkap, jangan langsung dikriminalisasi," ujar Tito.

Saat ada pelaporan yang mengklaim keberadaan tindakan korupsi, Polda akan melakukan penyelidikan secara "low profile". Tak akan banyak ekspose yang dilakukan, apalagi jika belum disertai bukti yang komprehensif.

"Kami menghindari adanya kekhawatiran yang akhirnya menimbulkan ketakutan dari para pejabat pembuat komitmen anggaran," ujar Tito.

Izin Penerbangan di Natuna Dipegang Singapura, KSAU Terus Ingatkan Kemenhub

Elza Astari Retaduari - detikNews
Jakarta - Pengelolaan wilayah udara kedaulatan NKRI hingga saat ini masih dikuasai oleh Singapura. Sehingga izin terbang pesawat di Indonesia pun masih dikendalikan oleh negeri seribu satu larangan tersebut.

UU Penerbangan mengatur izin penerbangan atau FIR (Flight Information Region) di Indonesia didelegasikan kepada Singapura. Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Agus Supriatna menyatakan sudah sering kali meminta Kemenhub agar FIR dikelola Indonesia.

"Namanya FIR itu domainnya di Kemenhub. Kita sudah ajukan berkali-kali, bagaimana ini," ungkap Agus di Dermaga Kolinlamil, Tanjung Priok, Jakut, Kamis (27/8/2015).

Dengan pendelegasian pengurusan FIR, artinya Singapura-lah yang mengatur segala perizinan mengenai penerbangan di Indonesia. Itu termasuk di wilayah-wilayah perbatasan seperti di Natuna.

Meski demikian, Agus mengaku tak pernah meminta izin Singapura saat terbang ketika ia masih membawa pesawat tempur F-16. Aksinya pun tak mendapat teguran atau sanksi dari pihak otoritas setempat ketika melintasi ruang udara Natuna hingga Selat Malaka.

"Saya kebetulan terbang F16 nggak pernah minta izin. Nggak pernah ditegur juga. Saya namanya flight di situ bolak-balik nggak pernah ditanya tuh," ucap Agus.

Saat dikonfirmasi mengenai hal ini, Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub Suprasetyo membenarkan bahwa pengelolaan ruang udara di Indonesia diatur oleh Singapura. Pasalnya menurut standar internasional, Indonesia masih belum memiliki kapasitas.

"Wilayah udara di atas Natuna itu kan diatur oleh Singapura sampai di atas Tanjung Pinang, karena pada waktu itu belum ada bandar udara di sekitar situ, jadi diserahkan kepada Singapura untuk mengendalikan safety dan efisiensi," jawab Suprasetyo saat dikonfirmasi di Gedung Basarnas, Kemayoran, Jakpus, Kamis (27/8).

Walau pengendalian izin udara berada di Singapura, Suprasetyo menegaskan untuk urusan kedaulatan tetap berada di tangan Indonesia. Saat ini pemerintah masih berusaha meningkatkan sistem dan infrastruktur sehingga otoritas penerbangan internasional, ICAO, yakin Indonesia sudah bisa mengendalikan wilayah udara di negaranya sendiri.

"Kita sedang memperbaiki peralatan dan sebagainya. Sehingga ICAO meyakini Indonesia sudah bisa mengendalikan itu," kata Suprasetyo.

Lalu butuh waktu berapa lama untuk Indonesia siap mengelola FIR?

"Ya UU penerbangan mengatakan 15 tahun sejak disahkan, tapi itu masih lama. Sekitar tahun 2020," ucap Suprasetyo yang enggan menjelaskan lebih rinci lagi.

Masalah manajemen pengaturan udara ini juga disoroti oleh pengamat penerbangan Marsekal (Purn) Chappy Hakim. Ia mengingatkan pentingnya dimensi wilayah udara dalam pertahanan kedaulatan negara. Salah satu yang rawan adalah wilayah perbatasan di Selat Malaka.

"Sejak 1946, wilayah kedaulatan kita itu berada di bawah kekuasaan pihak asing. Semua penerbangan di antaranya dari Natuna ke Tanjung Pinang hingga Pekanbaru mesti dapat izin terlebih dulu dari negara lain yaitu otoritas penerbangan Singapura," terang Chappy, Rabu (29/7).

Sejak 2007, telah terjadi banyak kecelakaan pesawat terbang sehingga membuat status Indonesia kini berada dalam kelompok negara dengan kategori 2 penilaian Federal Aviation Administration (FAA). Ini memperlihatkan kelas negara yang belum memiliki persyaratan keselamatan terbang internasional sesuai standar ICAO.

"Indonesia sampai sekarang masih di-baned oleh otoritas penerbangan Uni Eropa dan dilarang sama sekali untuk terbang ke wilayah Amerika Serikat. Ini tidak disertai upaya memadai dalam mempersiapkan infrastruktur penerbangan yang didugung sumber daya manusianya," tutur mantan KSAU itu.

Chappy pun mengingatkan agar pemerintah menaruh perhatian terkait permasalahan ini. Apalagi sejauh ini meski masuk sebagai dimensi yang strategis, wilayah udara Indonesia pengelolaannya belum memiliki dasar konstitusional dengan alasan wilayah udara belum masuk di UUD 1945 yang sudah 3 kali diamandemenkan.

"Bila kita ingin tetap jaga kehormatan, kebanggaan bangsa ini, maka kita harus bekerja keras agar wilayah udara Indonesia tercantum dalam konstitusi kedaulatan NKRI," tandas Chappy. 

Menteri Marwan: Kades Jangan Takut Tersandung Masalah Hukum

Dhani Irawan - detikNews
Jakarta - Pemerintah pusat telah melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum agar tidak mempersalahkan kepala desa yang akan menggunakan dana desa. Oleh karena itu, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar menginstruksikan kepada para kepala desa untuk segera membelanjakan dana desa yang sudah masuk ke rekening desa.

"Keberadaan dana desa harap segera disampaikan dan disalurkan ke desa-desa. Bagi kepala desa, jika sudah sampai ke rekening harap segera di belanjakan, jangan takut kena masalah hukum," kata Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar dalam temu wicara dengan para Kepala Desa di Pendopo Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan seperti rilis yang diterima detikcom, Kamis (27/8/2015)

Menurut Menteri Marwan, Presiden Jokowi sudah menginstruksikan melalui Kejaksaan Agung dan Kapolri untuk mengawal pembangunan agar serapan anggaran tidak terhambat. Namun bukan berarti para kepala daerah bisa seenaknya karena tetap harus sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.

"Memang agak sulit, tapi karena ini pengalaman pertama kali, dana desa wajib dipakai. Kepala desa harap segera menyalurkan dan membelanjakan," tandasnya.

Untuk mempercepat penyaluran dana desa, Menteri Marwan meminta agar mempermudah aturan yang telah dibuat. Pertama, supaya serapan anggaran bisa dimanfaatkan. Kedua, yang penting kegunaan anggaran desa sesuai dengan kebutuhan seperti yang ada dalam aturan Permendes yang telah dibuat.

Menteri Marwan mengunggkapkan salah satu penyebab keterlambatan penggunaan anggaran desa. Penyebab pertama menurut Menteri Marwan adalah keterlambatan Perbup dalam membuat aturan terkait dana desa.

"Kedua, memang ada kendala dengan over regulated. Kemenkeu bikin aturan sendiri, Kemendagri juga bikin aturan sendiri, sehingga menjadi sangat birokratis dan rumit," imbuhnya.

Menteri Marwan menambahkan akan memangkas beberapa aturan dan membantu dengan membikin template RPJMDesa, RKPDesa dan APBDesa. Kemendes PDTT juga sudah duduk bareng bersama Kemenkeu dan Kemendagri untuk mempermudah penggunaan dana desa.

Menteri Marwan berjanji akan menambah dana desa pada tahun anggaran berikutnya. "Tahun 2016 tiga kali lipat. Persoalannya kita tambah setiap tahun, tapi kalau tidak digunakan untuk apa," tutupnya. 

Kamis, 27 Agustus 2015

BI: masyarakat jangan panik berlebihan terhadap pelemahan rupiah

 Pewarta:
Manado (ANTARA News) - Kepala Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sulawesi Utara (Sulut) Peter Jacobs berharap masyarakat tidak panik berlebihan atas pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS).

"Rupiah yang terus melemah hingga mencapai Rp14 ribu per dolar AS, saya harapkan tidak membuat masyarakat ikut panik yang berlebihan," kata Peter di Manado, Kamis.

Dia mengatakan keadaan nilai rupiah tidak terlalu mengkhawatirkan, seperti yang dibicarakan. Nilai tukar rupiah, bukan satu-satunya mata uang yang mengalami tekanan, beberapa mata uang negara lain juga tertekan oleh mata uang dolar.

"Jadi kalau dilihat dari itu, sebetulnya kita tidak perlu terlalu khawatir, memang yang harus kita tekankan ke depan itu bagaimana mengurangi impor, makanya pengusaha diminta coba lihat apa produk impor yang bisa buat di sini," ungkapnya.

Tertekannya nilai tukar rupiah, katanya, memang disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal. Tekanan eksternal yakni pengaruh ekonomi global, antara lain adanya ketidakpastian baru yang diciptakan bank sentra Amerika Serikat (AS) yakni The Fed, lantaran dinilai ragu menaikkan suku bunga.

Juga Tiongkok yang melakukan devaluasi mata uangnya, Vietnam juga melakukan hal yang sama, devaluasi mata uang negaranya.

Hanya saja, sebenarnya masyarakat tak perlu panik berlebih dengan kondisi pelemahan rupiah yang terjadi. Sebab, nilai tukar rupiahsekalipun terus terkoreksi, tetapi pelemahan tersebut tidak turundratis, artinya fluktuasinya tetap dijaga.

"BI melakukan sejumlah kebijakan sebagai upaya menjaga nilai rupiah tetap stabil, walaupun memang kita akui pengaruh ekonomi global cukup membuat kita tertekan," jelasnya.

Sejumlah kebijakan telah ditempuh bank sentral Indonesia, antara lain kebijakan fixed interest rate, menurunkan batas pembelian valas dengan pembuktian dokumen underlying, dari yang berlaku saat ini sebesar 100 ribu dolar AS menjadi 25 ribu dolar AS per nasabah per bulan, melakukan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) dengan tetap memperhatikan dampaknya pada ketersediaan SBN bagi inflow dan likuiditas pasar uang dan beberapa kebijakan lainnya.

AS Tarik Pasokan, Harga Minyak Dunia Kembali Turun

 Oleh : Raden Jihad Akbar
VIVA.co.id - Harga minyak dunia turun hampir dua persen pada perdagangan Rabu, setelah adanya penarikan besar-besaran pasokan minyak mentah AS, yang diimbangi dengan peningkatan persediaan bahan bakar minyak (BBM), termasuk diesel. 

Dilansir dari Reuters, kamis 27 Agustus 2015,  pasokan minyak mentah dari Amerika Serikat (AS) turun 5,5 juta barel pada pekan pertama hingga 21 Agustus lalu. Persediaan bensin juga naik 1,7 juta barel dibandingkan perkiraan lembaga Admistrasi Informasi Energi (EIA) AS yang memperkirakan akan ada penurunan 1,3 juta barel bensin. 

Untuk kontrak pengiriman bulan depan, minyak mentah AS turun 72 sen atau 1,8 persen menjadi US38,60 per barel. Sementara itu, minyak Brent turun 7 sen berada di level US43,14 per barel. 

Hingga saat ini minyak telah kehilangan sepertiga dari nilainya sejak pada Juni lalu karena produksi AS meningkat, melimpahnya pasokan dari Timur Tengah dan kekhawatiran penurunan permintaan di Asia. 

Pada hari Senin lalu kedua jenis minyak itu mencapai nilai terendahnya sejak awal 2009. Turun enam persen dalam satu sesi merespon penurunan kinerja pasar ekuitas global khususnya AS. 

"Kami memiliki hasil imbang, tetapi pasar perlu mengingat ini minggu yang meyakinkan," kata Analis Senior di Tradition Energy, Stanfort, Connecticut, Gene McGillian.
 
 

Panglima TNI Tegaskan Indonesia Tak Ada Kerja Sama dengan CIA

Elza Astari Retaduari - detikNews
Jakarta - Ada kabar yang meyatakan Indonesia bekerjasama dengan Central Intelligence Agency (CIA) terkait rencana pemerintah membentuk Badan Cyber Nasional. Apakah benar demikian?

Badan Cyber Nasional akan dibentuk untuk memperkuat sektor pertahanan negara. Isu kerjasama dengan CIA menyebutkan Badan Cyber akan mengawasi arus komunikasi warga lewat sistem Big Data yang dirumorkan akan mampu menyedot pembicaraan pribadi di aplikasi WhatsApp, Blackberry Messenger (BBM) dan program pengiriman pesan instan serta jejaring sosial lainnya.

"Nggak ada. Belum ada (kerjasama dengan CIA)," tegas Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di Gedung Kementan, Ragunan, Jaksel, Rabu (26/8/2015).

Mengenai pembentukan Badan Cyber Nasional sendiri, kata Gatot, perencanaan sudah dilakukan jauh-jauh hari. Pada setiap matra di TNI pun sudah dibentuk kesatuan khusus yang menangani pertahanan dari segi cyber.

"Itu sudah lama ada (persiapan Badan Cyber Nasional). Kalau matra cyber (di TNI) itu nggak ada. Matra itu AU, AD, AL. Tapi di masing-masing itu ada (yang menangani permasalahan cyber)," tutur Gatot.

Sebelumnya, isu kerjasama Indonesia dengan CIA juga sudah dibantah oleh Kepala Staf Presiden Luhut Pandjaitan. Pria yang juga merangkap jabatan sebagai Menkopolhukam tersebut menyatakan isu sedot data tidak signifikan.

Pasalnya Big Data sendiri merupakan istilah umum untuk himpunan data dalam jumlah besar, rumit, dan tidak terstruktur. Sehingga sulit ditangani kalau hanya menggunakan manajemen basis data.

"Jadi tidak nyambung dengan isu sedot data. Justru pembangunan cyber sekuriti nasional ini dimaksudkan untuk menangkis serangan, khususnya dari luar yang bisa memperlemah bangsa. Sistem cyber yang akan dibentuk bukan malah untuk memata-matai warga negara sendiri," jelas Luhut dalam keterangan tertulisnya, Minggu (23/8).