BERBUAT BENAR ADALAH KEHARUSAN, BERBUAT TIDAK BENAR ADALAH KETIDAK HARUSAN

Minggu, 20 November 2016

Kasus AKBP Brotoseno Jadi Momentum Polri Bersih-bersih

Arief Ikhsanudin - detikNews
Jakarta - Tertangkapnya AKBP Brotoseno dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) Tim Sapu Bersih (Saber) Pungli menjadi momentum kepolisian untuk membersihkan instansinya dari pungli. Polri harus menyelesaikan kasus tersebut secara tuntas.

"Bagian dari pembersihan institusi Polri. Tidak menutup kemungkinan melibatkan pejabat di atasnya. Oleh karena itu, kita harap Polri menyelesaikan permasalahan ini," kata anggota Komisi III DPR Junimart Girsang kepada detikcom, Sabtu malam (19/11/2016).

Junimart berharap pihak kepolisian transparan dalam penyelidikan kasus itu. Polisi pun diminta mendalami kasus itu untuk mencari tahu apakah sudah ada kejadian yang sama sebelumnya.

"Mungkin yang bersangkutan, sudah pernah melakukan hal sama tapi tidak tertangkap tangan. Kita harapkan penyidik transparan melakukan pendalaman," ujar Junimart.

Hal senada disampaikan oleh anggota komisi III yang lain, Dwi Ria Latifa. Dwi mengapresiasi tindakan yang dilakukan oleh polisi, dan menjadikan contoh untuk penanganan kasus di instansi lain.

"Ini adalah shock therapy dan betul-betul menjadi pembelajaran untuk mereka yang berwenang di pelayanan publik supaya ke depan lebih berhati-hati," kata Dwi.

Dwi mempercayai pihak kepolisian akan menindak lanjuti permasalahan ini sampai tuntas. Dwi pun memegang perkataan Kapolri Jenderal Tito Karnavian yang akan memecat Brotoseno jika divonis lebih dari dua tahun.

"Kebetulan, saat ini yang ditangkap anggota Polri, mau tidak mau yang disorot institusi Polri. Tapi saya percaya, Polri akan tindak lanjuti ini dengan transparan," ujar Dwi.

AKBP Brotoseno awalnya ditangkap Tim Saber Pungli dibantu tim Pengamanan Internal (Paminal) pada Jumat (11/11/2016). Dia kini resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap Rp 1,9 miliar dan telah ditahan di Rutan Polda Metro Jaya. 

Kuasa Hukum: Brotoseno Siap Bertanggung Jawab

Ibnu Hariyanto - detikNews
Jakarta - AKBP Brotoseno siap bertanggung jawab atas apa yang dituduhkan padanya. Brotoseno ditangkap Tim Saber Pungli dibantu tim Pengamanan Internal (Paminal) pada (11/11) dengan bukti Rp 1,9 miliar.

"Yang jelas dia sehat (di dalam Rutan Polda Metro Jaya). Dia tadi siap bertanggung jawab di situ," kata tim kuasa hukum Brotoseno, Robinson, usai menjengkuk kliennya di Polda Metro Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Jaksel, Minggu (20/11/2016).

Brotoseno membantah uang yang diterimanya terkait kasus cetak sawah. Lebih detail, Brotoseno akan membeberkan saat diperiksa penyidik.

"Kalau emang terbukti bersalah dia siap menjalani proses hukum," ucap Robinson yang juga didampingi kuasa hukum lainnya, Syamsuddin.

"Kalau itu memang dianggap gratifikasi, ini tidak ada kaitannya dengan kasus. Nanti jelasnya akan diklarifikasi dalam pemeriksaan," ucap Robinson meyakinkan.

Terkait kasus cetak sawah, Brotoseno mempersilakan pihak penyidik memprosesnya.

"Pesan dari dia, kalau pun harus nanti menjalani proses hukum, supaya kasus cetak sawah yang dia tangani dilanjutkan dan dipercepat. Dia masih BAP saksi. Dia masih menyediakan saksi ahli, terakhirnya dia nggak ikut gelar perkara gara-gara ditahan itu," pungkas Robinson. 

Kamis, 13 Oktober 2016

Layanan Informasi dari Situs BPN.go.id

Masalah tertib administrasi  pertanahan saat ini, sedang giat dilaksanakan n
di Negara yang kita cintai ini, sebenarnya pembaca dapat membuka layanan informasi yang ada di situs Kementerian Agraria dan pertanahan d.h BPN, saya mengutip dari situd Kementerian Agraria yang mungkin dapat bermanfaat bagi rekan-rekan yang terkait dengan masalah pertanahan, sebagai berikut :


Pengelolaan dan Penangan Sengketa, Konflik dan Perkara ini telah di design untuk penggunaan secara Nasional sehingga diharapkan :
  1. Menghasilkan data komulatif Sengketa, Konflik, dan Perkara yang terukur, akurat (valid) serta berkesinambungan baik di tingkat Kantor Pertanahan, Kanwil BPN Provinsi dan BPN RI dengan melakukan validasi data Sengketa, Konflik, dan Perkara secara berjenjang.
  2. Penyamaan persepsi, acuan, rujukan dan pedoman penanganan Sengketa, Konflik, dan Perkara baik secara parsial maupun secara general serta Menetapkan langkah-langkah strategis dalam upaya menyelesaikan masalah Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan.
  3. Memudahkan kinerja BPN RI dalam mengeneralisir dan mengklasifikasi Sengketa, Konflik, dan Perkara untuk ditindaklanjuti dengan penyiapan Standar Operasional Prosedur(SOP) Pelayanan Penanganan Sengketa, Konflik, dan Perkara serta mempermudah BPN RI dalam penyiapan tata cara kerja, panduan serta pedoman penanganan Sengketa, Konflik, dan Perkara.
  4. Meningkatkan pelayanan publik dalam penanganan Sengketa, Konflik, dan Perkara.
  5. Membentuk korelasi hubungan kerja antara Kedeputian I (peta tematik dan peta pendaftaran), Kedeputian II (data Buku Tanah dan warkah), dan Kedeputian V (data Sengketa, Konflik dan Perkara) yang sinergis dan saling berinteraksi guna membentuk Peta tunggal pengelolaan dan penanganan SKP secara nasional dengan informasi yang dinamis dan terkini.
  6. Memberikan sistem peringatan dini (early warning system) dalam proses layanan pertanahan kepada masyarakat sehingga dapat dihindari peningkatan jumlah dan jenis sengketa dan Konflik Pertanahan.

Irjen Iriawan Komitmen Berantas Pungli di Polda Metro Jaya

Mei Amelia R - detikNews
Jakarta - Polisi sudah berhasil melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Kementerian Perhubungan. Polda Metro Jaya juga sudah berkomitmen memberantas pungli di lingkungannya.

Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Mochammad Iriawan pun menegaskan, pemberantasan pungli di sudah dilakukan di institusinya. Polda Metro Jaya sendiri baru-baru ini melakukan OTT terhadap oknum polisi yang melakukan praktek percaloan pada layanan SIM (Surat Izin Mengemudi).

"Kapolri sudah sampaikan. Kalau ada data silakan lapor. Kemarin (di) 4 Polres kita tangkap. Kita komitmen lakukan itu," ujar Irjen Iriawan kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (12/10/2016).

Kapolda mengungkap, oknum petugas tersebut menarik pungutan liar dari pemohon yang melebihi tarif PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) untuk permohonan SIM.

"Yang tidak sesuai PNBP ada, ada yang (menarik pungli sebesar) Rp 250 ribu," ungkapnya.

Mantan Kapolda Jawa Barat ini juga menegaskan, pihaknya akan memberikan sanksi berat kepada oknum yang terbukti melakukan pungli atau praktek percaloan.

"Kalau terbukti, akan dicopot. Kalau kita kan punya kode etiknya, bisa di-PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat)," imbuh Iriawan.

Baca Juga: Kapolri Perintahkan Internalnya untuk Gelar Operasi Pungli

Sebelumnya, Propam Polda Metro Jaya melakukan OTT di Polres Tangerang Selatan, Polres Depok, Polres Bekasi dan Satpas SIM Daan Mogot. Dari 4 lokasi tersebut, ada 6 oknum polisi termasuk salah satunya perwira berpangkat Ajun Komisaris Polisi (AKP) yang tertangkap melakukan percaloan.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Tito Karnavian memastikan, Operasi Pemberantasan Pungli (OPP) yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo ini tidak hanya menyasar lembaga lain, tetapi juga di internalnya. Tito bahkan telah memerintahkan kepada jajaran Kepolisian Daerah (Polda) untuk melakukan operasi tersebut.
(mei/imk)
'Setiap atasan atau pengawas harus melihat bawahannya.'

Oleh : Bayu Adi Wicaksono, Chandra G. Asmara

VIVA.co.id – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan praktik pungutan liar yang terjadi di lingkungan Kementerian Perhubungan, telah menjadi pelajaran penting bagi pemerintah, maupun dirinya dalam memimpin seluruh jajaran Kementerian Keuangan. Disaksikan Presiden Joko Widodo, polisi menangkap basah tiga pegawai Kemenhub dalam praktik pungutan liar di kantor mereka Selasa kemarin. 
"Apa yang terjadi di Kemenhub menjadi pelajaran penting bagi seluruh jajaran pemerintah, termasuk di bawah Kemenkeu," kata Sri saat ditemui di gedung parlemen, Jakarta, Rabu 12 Oktober 2016.
Sri Mulyani mengaku telah menginstruksikan seluruh jajaran eselon I di Kemenkeu untuk mencermati berbagai keluhan yang masuk ke dalam otoritas yang berada langsung di bawah Kemenkeu. Baik itu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Pajak, hingga Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
Hal ini dilakukan, menurut Sri demi meminimalisir terjadinya praktik pungutan liar di lingkungan pemerintah. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengaku, mewanti-wanti kepada seluruh unit eselon I Kemenkeu, agar bertindak tegas untuk mencegah terjadinya praktik terlarang tersebut.
"Instruksinya, setiap atasan atau pengawas harus melihat bawahannya apabila ada indikasi terjadinya penyelewengan. Kalau terjadi segera laporkan. Saya minta seluruh jajaran eselon I melakukan tindakan atas temuan yang telah diidentifikasi," katanya.
Sebagai informasi, aparat kepolisian telah menangkap enam orang yang diduga melakukan praktik pungutan liar di lingkungan Kementerian Perhubungan, terkait masalah perizinan perkapalan dan pelayaran di Indonesia.
Aparat keamanan pun telah menyita uang tunai senilai puluhan juta yang berjumlah Rp1 miliar, sebagai barang bukti dari transaksi terlarang itu. Barang bukti ditemukan di dua lokasi berbeda, yaitu di lantai enam dan lantai 12 gedung Kemenhub.
Presiden Joko Widodo pun turun tangan atas praktik terlarang tersebut. Kepala Negara geram dengan masih ditemukannya praktik pungutan liar yang justru terjadi di ruang lingkup pemerintahan. Ia pun mengingatkan kepada seluruh jajarannya, untuk memberantas praktik tersebut.
 

Selasa, 11 Oktober 2016

Menteri Sofyan Akui Ada Oknum BPN Terlibat Mafia Pertanahan Read more: http://www.tajuk.id/read/vivanews/825852-menteri-sofyan-akui-ada-oknum-bpn-terlibat-mafia-pertanahan

vivanews 
VIVA.co.id – Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional, Sofyan Djalil, mengakui masih ada jajarannya yang terlibat mafia pertanahan. Mereka bekerja sama dengan para calo untuk meloloskan sertifikat tanah dan bangunan tertentu. Karena itu, untuk membenahi masalah percaloan ini, lembaganya menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi.\"Kalau disebutkan pejabat BPN (terlibat mafia), mungkin satu-dua orang ada, tapi sistem kami cukup ketat.

Nah ini kami menjaga lagi supaya tidak ada lagi oknum yang lakukan itu, merusak sistem yang sudah dikerjakan,\" kata ?Sofyan usai bertemu pimpinan KPK, di kantor KPK, Jl. HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat, 23 September 2016. Sofyan tak memungkiri bahwa mafia pertanahan masih menjadi kendala institusi BPN dalam mereformasi sektor pertanahan. Jumlahnya tidak sedikit, bahkan tersebar hingga ke pelosok Tanah Air. Meski begitu, untuk sistem yang diterapkan saat ini, dia klaim lebih baik dalam mencegah oknum di BPN terlibat dengan calo sertifikasi pertanahan dan bangunan.

\"Sehingga kalau misal prinsipnya karena kesalahan orang dalam (BPN), kita ambil tindakan. Tetapi kalau anda cerita mafia tanah bukan hanya BPN, banyak sekali dimana-mana. Untuk itu kami akan atasi mafia tanah ini, ?bukan hanya di BPN,\" tegas Sofyan. Karenanya, pihaknya berkomitmen meningkatkan standar operasional prosedur, dan menggandeng penegak hukum untuk mengawasinya. .

 

Beri Target 5 Juta Sertifikat, Presiden Jokowi Ingatkan Pejabat BPN Jangan Coba-Coba Main Pungl

Oleh: Humas ; Diposkan pada: 10 Oct 2016
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan target kepada Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil agar pada tahun depan (2017) minimal bisa menyelesaikan 5 juta sertifikat, tahun 2018 minimal 7 juta dan tahun 2019 minimal 9 juta tanah masyarakat sudah harus berseritifikat.
Untuk itu, menurut Presiden Jokowi mulai saat ini ia akan memantau, mengontrol, dan mengecek tiap kantor BPN dengan caranya. “Jangan lagi ada yang berbelit belit, yang gampang dimudahkan, yang mudah dicepetkan. Jangan diruwet-ruwetkan, apalagi pakai minta pungli, hati-hati,” tegas Presiden Jokowi saat menyerahkan 2580 sertifikat tanah program strategis tahun 2016, di Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, DIY, Senin (10/10) siang.
Presiden menegaskan kembali peringatannya agar segenap petugas Kementerian Agraria/BPN berhati-hati kalau dirinya sudah menyampaikan peringatan seperti itu. Jangan ada yang berani coba-coba. “Mata saya ada dimana-mana, mata saya memang hanya dua tapi intelijen ada dimana-mana. Kalau saya sudah perintah diawasi, pasti diawasi,” tegasnya.
Menurut Presiden Jokowi, dirinya ingin sertifikat ini mempermudah rakyat, ada kepastian. Karena itu, Presiden  ingin prosesnya dibuat lebih sederhana, lebih mudah, lebih cepat, dan tidak ada pungutan sehingga lebih murah. Tidak seperti yang pernah dialaminya sendiri dalam pengurusan sertifikat tanah. “Pernah ngalami sendiri. Geleng geleng saya ngurus,” ujarnya.
Karena sudah diberi amanah oleh rakyat, Presiden menegaskan, dirinya tidak mau kejadian apa yang dulu dialami, sekarang dialami oleh masyarakat.
“Jangan sampai rakyat kecil dipersulit kemudian yang gede lebih mudah, jangan dibalik seperti itu, sekali lagi hati-hati. Kalau sudah ada yang ngomong betul-betul, berarti yang betul. Semua warga harus mendapatkan pelayanan dengan standar yang sama, dengan kualitas yang sama,” tegas Presiden.
Harus Dikalkulasi
Dalam kesempatan penyerahan secara simbolis sertifikat tanah rakyat itu, Presiden Jokowi sempat berusaha memastikan apakah yang menerima sertifikat benar-benar sesuai dengan jumlah sertifikat yang disebutkan, yaitu 2.580. “Biasa kalau simbolis itu hanya yang sebelas saja, yang lain tidak. Saya ingin betul betul pasti sertifikat 2580 ya betul itu, ada yang dari Yogya, dari Gunungkidul, dari Sleman, dari Bantul, ada dari Kulonprogo,” ujarnya.
Sementara saat berdialog dengan warga, Presiden Jokowi berpesan, kalau sudah punya sertifikat disimpan. Tapi kalau ada keperluan produktif atau untuk pinjaman bank, ia minta agar hati-hati dan dikalkulasi, jangan sampai sertifikat lepas karena hitungan tidak tepat. Apalagi jika bukan untuk usaha, harus benar-benar hati-hati.
“Saya senang, saya bahagia sekali bahwa rakyat sudah mendapatkan hak miliknya berupa sertifikat. Kita harapkan hal seperti ini tahun depan akan hatam karena sistem baru disiapkan agar rakyat itu menerima sertifikat dengan waktu yang cepat, yang sederhana, dengan biaya kalau ada dengan biaya yang murah, karena nanti sebagian akan ditutup dengan APBD sebagian juga dibantu dari APBN,” pungkas Presiden Jokowi.
Tampak mendampingi Presiden Jokowi dalam kesempatan itu antara lain Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Menko PMK Puan Maharani, Menteri Agraria/Kepala BPN Sofyan Djalil, Mensesneg Pratikno, dan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X. (DNS/AGG/ES)

Jumat, 30 September 2016

Tanpa Sirine Meraung, RI 1 Jokowi Melintas di Tengah Kemacetan di Tol Cibubur

Salmah Muslimah - detikNews
Jakarta - Mungkin Anda pernah mengalami macet dan tiba-tiba ada sirine meraung meminta jalan. Sirine berisik itu seperti tak mengerti kondisi kemacetan.

Keistimewaan pengawalan dengan sirine meraung memang kebiasaan umum pejabat. Mungkin saja mereka memang buru-buru dan mengejar waktu.

Kondisi soal sirini berisik meminta diberi jalan ini berbeda ketika RI 1 yang ditumpangi Presiden Jokowi melintas.

Tak ada raung sirine tak ada klakson memaksa meminta pengendara minggir. Di tengah macet di Tol Cibubur arah Jakarta pukul 08.30 WIB kendaraan RI 1 melintas lambat.

Motor dan mobil pengawal tak menyalakan sirine hanya tangan saja melambai meminta kendaraan menepi. Setelah dua motor besar lalu kendaraan Jeep Mercy, RI 1 ikut dibelakang.

Tak ada penutupan jalan, semua normal saja. Kendaraan yang macet pun menepi perlahan menepi memberi jalan.

Sekali lagi tak ada suara bising sirine mengganggu.
(ndr/fjp)

Rabu, 17 Agustus 2016

Sri Dewi bersyukur suaminya kabur dari kelompok Abu Sayyaf

Ketua KPK: Saran Kami Tidak Disetujui, Ya Sudah Walk Out

JAKARTA – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo tidak sependapat dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Hamonangan Laoly yang menyebut alasan memberikan remisi kepada koruptor karena kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan.     
Menurut Agus, KPK tetap menolak apa pun alasan Kemenkumham melakukan revisi Peraturan Pemerintah nomor 99 tahun 2012 yang mengatur syarat pemberian remisi terhadap napi korupsi, terorisme dan narkotika. 
“Kami sudah menyampaikan sikap. Kalau misalnya hanya (alasan) over capacity terhadap rumah tahanan kan tidak semestinya dilakukan revisi terhadap PP itu,” kata Agus di kantor baru KPK, Rabu (17/8).
Menurut Agus yang semestinya disoroti dalam revisi PP itu ialah soal dilanggarnya justice collaborator, dan kemudahan mendapatkan remisi terhadap napi kejahatan luar biasa seperti korupsi.
“Oleh karena itu kami sudah menyampaikan pendapat kami menolak, bahkan saya menyuruh kepala Biro Hukum KPK untuk datang ke rapat (di Kemenkumham) itu,” bebernya.
Dalam rapat itu, kata Agus, KPK juga berupaya memberikan saran. Bahkan, ia  kala itu memerintahkan kalau Kemenkumham tidak sepakat dengan saran KPK, tinggalkan saja rapat tersebut. 
“Ya kalau kemudian tidak sepakat dengan saran kami malah saya meminta ya sudah walk out dari rapat itu,” tegasnya. (boy/jpnn)

Luar Biasa! Istri Kapolri Pimpin Upacara HUT RI di Bawah Laut

PAPUA - Istri Kapolri Jenderal Tito Karnavian, yakni Tri Suswati menggelar upacara pengibaran bendera Merah Putih di bawah laut Raja Ampat, Papua, Rabu (17/8). 
‎Pengibaran ini merupakan agenda Bhayangkari Polri menyemarakkan HUT ke-71 Republik Indonesia.
Divhumas Polri menerangkan, pengibaran bendera dipimpin oleh Tri diikuti sejumlah anggota Bhayangkari, antara lain Dona Hengky (istri Kapolda Gorontalo), Lily Royke Rumowa (istri Kapolda Papua Barat), Roma Waterpauw (istri Kapolda Papua), Luly Sufahriadi (istri Kapolda Sulawesi Tengah), dan Shinta Istiyono (istri Wakapolda Babel).
"Upacara pengibaran bendera di bawah laut dilaksanakan sebagai rasa cinta Bhayangkari kepada Indonesia yang kaya dengan keindahan alamnya. Antara lain keindahan bawah laut Raja Ampat yang sangat terkenal di dunia," ujar Tri dalam keterangannya.
Selain giat upacara, Bhayangkari juga melaksanakan bakti sosial dengan menyumbang alat-alat tulis kepada anak-anak dan buku-buku bacaan untuk sekolah SD di Kampung Yenbuba dan Arborek, Raja Ampat.
Di sisi lain, dengan adanya penyelenggaraan ini, Tri berharap agar wanita Indonesia tetap mencintai olahraga selam. Dia menilai, Indonesia bisa dijual daya tarik wisata lautnya melalui wanita-wanita pribumi.
‎"Sehingga dapat membantu promosi wisata laut dan budaya di berbagai daerah Indonesia. Selain itu, akan meningkatkan rasa nasionalisme dan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia," tandas Tri. (mg4/jpnn)

Tahun Depan, Gaji PNS Malas dan Rajin Bakal Beda Lho..

JAKARTA--Rencana pemerintah untuk memberlakukan sistem baru penggajian bakal direalisasikan tahun depan. Ini berbarengan dengan rencana penetapan beberapa RPP turunan UU Aparatur Sipil Negara (ASN).
Di antaranya Manajemen ASN dan RPP Gaji serta Pensiun. Sesuai ketentuan UU ASN, implementasinya dilaksanakan dua tahun sejak diundangkan. 
"Memang kalau mengikuti aturan, harusnya turunan UU ASN sudah direalisasikan tahun ini, karena UU ASN ditetapkan 2014. Tapi karena keterbatasan anggaran, digeser ke 2017," kata Deputi SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Setiawan Wangsaatmadja di Jakarta, Senin (13/6).
Terkait sistem penggajian, menurut Iwan, sapaan akrabnya, mengikuti mekanisme kinerja. Dengan demikian, gaji masing-masing PNS akan berbeda-beda tergantung kinerjanya.
"Gaji pokoknya tetap sama, yang membedakan adalah tunjangan kinerjanya. Sampai saat ini tunjangan kinerja untuk PNS golongan yang sama misalnya IIIa sama nilainya. Begitu PP Gaji dan Pensiun berlaku, tidak sama lagi," terangnya.
Dia mencontohkan, PNS golongan IIIc yang sama-sama punya‎ jabatan, tapi nilai jabatannya berbeda, akan berbeda juga income per bulan.
 "Jadi gaji PNS tu akan diukur sesuai kinerjanya. PNS yang kinerja bagus, tanggung jawabnya besar akan lebih tinggi pendapatannya dibanding PNS berkinerja standar dan tanggung jawab kecil meski golongan kepangkatannya sama," paparnya. (esy/jpnn)


Tahun Depan Gaji PNS Tak Naik Lagi, tapi...

JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa kondisi global dan domestik menjadi pertimbangan utama penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017. 
Selain itu, pemerintah berfokus pada penerimaan pajak, pembangunan infrastruktur, dan defisit anggaran.
”Penerimaan negara itu utamanya pajak. Pajak sebenarnya melakukan dua fungsi yang bertentangan. Yakni penerimaan negara, tapi juga harus mendorong iklim investasi agar kompetitif. Makanya, kami cari titik tengahya,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam penjelasan nota keuangan dan RAPBN 2017 di gedung Ditjen Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, kemarin (16/8).
Tahun depan pemerintah menargetkan penerimaan perpajakan Rp 1.495,9 triliun. Angka tersebut lebih rendah daripada target perpajakan dalam APBNP 2016 yang Rp 1.539,2 triliun. 
Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) ditargetkan Rp 240,4 triliun. Jumlah tersebut juga lebih rendah daripada target di APBNP 2016 yang dipatok Rp 245,1 triliun.
Terkait infrastruktur, lanjut Sri Mulyani, pemerintah tidak hanya berfokus di Pulau Jawa. Tapi juga di daerah lain di Indonesia. Selain itu, pihaknya kembali menekankan efisiensi penggunaan anggaran negara. 
”Belanja akan fokus pada infrastruktur dan efisiensi. Pemerintah daerah juga memiliki fungsi dan peran makin penting. Transfer daerah bisa lebih efektif dalam menggunakan anggaran untuk pembangunan,” imbuh Ani, sapaan akrabnya.
Dalam RAPBN 2017, pemerintah menargetkan belanja negara Rp 2.070,5 triliun. Terdiri atas belanja pemerintah pusat Rp 1.310,4 triliun dan transfer ke daerah dan dana desa Rp 760 triliun. Untuk defisit, totalnya Rp 332,8 triliun atau 2,41 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Dalam poin belanja negara, pemerintah memastikan bahwa tahun depan gaji pegawai negeri sipil (PNS) serta anggota TNI/Polri tidak naik. Namun, pemerintah tetap memberikan gaji ke-14 atau tunjangan hari raya (THR) seperti tahun ini. 
”Kebijakan masih sama seperti 2016. Tidak ada kenaikan gaji. Yang ada hanya THR,” ujar Dirjen Anggaran Kemenkeu Askolani.
Pemerintah akan mengajukan kebijakan tersebut kepada DPR dalam pembahasan RAPBN 2017 nanti. Selain gaji seperti biasa selama 12 kali setahun, PNS menerima gaji ke-13 yang merupakan gaji pokok ditambah tunjangan. 
Kemudian, ada gaji ke-14 yang disebut THR, yang besarannya merupakan gaji pokok tanpa tunjangan.
Askolani menyebutkan, alasan tidak naiknya gaji PNS serta anggota TNI/Polri ialah mengantisipasi beban pensiun yang harus dibayar negara di masa mendatang. ”Apakah masih cukup efektif untuk mempertahankan kondisi ke depan,” ujarnya.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menambahkan, target pertumbuhan pemerintah 5,3 persen dalam RAPBN 2017. Target itu diperkirakan bisa tercapai dengan dukungan empat poin. 
Pertama, investasi menjadi salah satu sumber pendorong pertumbuhan. Berikutnya, daya beli masyarakat akan tetap tinggi. Kemudian, pengeluaran pemerintah lebih besar daripada 2016.
Yang terakhir, mendorong pertumbuhan ekonomi sisi produksi dengan menitikberatkan pada beberapa sektor produktif. ”Seperti pertanian, industri pengolahan, perdagangan, konstruksi, transportasi dan pergudangan, pengadaan listrik dan gas, serta komunikasi dan informasi,” sambungnya. 
Selain pertumbuhan, dalam RAPBN 2017 inflasi dipatok 4 persen, nilai tukar Rp 13.300 per dolar AS, suku bunga surat perbendaharaan negara (SPN) tiga bulan rata-rata 5,3 persen, dan asumsi harga minyak mentah USD 45 per barel.
Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus D.W. Martowardojo menilai asumsi ekonomi makro yang ditetapkan untuk 2017 cukup konservatif. Dia juga menyambut baik asumsi tersebut lantaran dinamika ekonomi global masih melemah. 
Namun, Agus menggarisbawahi, peluang Indonesia untuk mencapai pertumbuhan ekonomi lebih tinggi terbuka lebar. 
Terlebih bila merujuk pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengatakan bakal menjaga fiskal lebih sehat dan kredibel. ”Tentu yang banyak berperan adalah seberapa jauh sukses kita di tax amnesty. Kan masih ada tax amnesty sampai kuartal pertama 2017,” jelas Agus. 
Selain itu, dengan usaha pemerintah meningkatkan basis pajak, target penerimaan lebih mudah untuk digenjot. Tax reform menjadi prioritas dibahas pemerintah dengan DPR. Dalam perencanaan itu, sudah diagendakan pembahasan revisi ketentuan umum pajak, pengajuan RUU penerimaan bukan pajak, serta revisi PPh dan PPN. 
”Itu semua akan membuat administrasi pajak kita lebih baik,” imbuh mantan menteri keuangan tersebut.
Sebelumnya Presiden Jokowi menyampaikan pidato kenegaraan dan nota keuangan 2017 di depan DPR dan DPD. Dalam pidato setebal 24 halaman itu, Jokowi memastikan bahwa 2017 dijadikan momentum untuk mempercepat pembangunan infrastruktur. Hal itu berbeda dengan tahun sebelumnya yang terfokus pada perencanaan dan penyiapan regulasi. 
Untuk pembangunan jalan, pemerintah mematok target 703 kilometer jalan baru plus 8.452 meter jembatan. Termasuk di dalamnya menyelesaikan jalan tol trans-Jawa lebih cepat. Begitu pula pembangunan jalur kereta api (KA). Tidak hanya di Jawa, rel KA juga dibangun di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi.
Di laut, pemerintah sudah menetapkan 24 pelabuhan utama sebagai simpul tol laut. Pada saat bersamaan, saat ini sedang dibangun 41 pelabuhan baru. Targetnya, pada 2019 Indonesia sudah punya sepuluh pelabuhan baru. 
Pembangunan pelabuhan tersebut juga diimbangi penyiapan kapal. ”Pemerintah bakal menyelesaikan pembangunan 30 kapal sebagai pendukung tol laut,” ujarnya.
Di bidang transportasi udara, pemerintah sudah membuka enam bandara baru. Khusus di Jawa, pemerintah memulai merencanakan pembukaan jalur penerbangan di selatan. Di bidang listrik, target 35 ribu megawatt hingga 2019 belum berubah. 
Dia menjamin Indonesia bebas byar-pet bila proyek tersebut bisa tuntas. Untuk itu, pihaknya akan memperbesar peran BUMN dan swasta guna ikut membangun infrastruktur. 
Jokowi menyebutkan, sejumlah program lain juga menjadi prioritas pemerintah. Antara lain amnesti pajak, penurunan suku bunga kredit usaha rakyat (KUR) menjadi 9 persen, dan rencana memperbanyak pendidikan vokasi. Hingga saat ini, perangkat regulasi untuk mendukung 12 paket tersebut sudah 96 persen selesai. ”Kita harus bekerja dengan paradigma baru. Anggaran difokuskan untuk program-program prioritas,” tambahnya. 
Acara pidato kenegaraan itu dihadiri dua mantan presiden, yakni Presiden Ketiga B.J. Habibie dan Presiden Kelima Megawati Soekarnoputri yang duduk di sebelah kiri Mufidah Jusuf Kalla.
Sementara itu, Sinta Nuriyah yang mewakili Presiden Keempat KH Abdurrahman Wahid duduk di sebelah kiri Megawati. Presiden Keenam Susilo Bambang Yudhoyono tidak hadir.
Hal unik terjadi ketika sesi doa. Anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra Muhammad Syafii membacakan doa dengan kalimat-kalimat kritik. 
”Lihatlah, ya Allah, bumi kami yang kaya dikelola bangsa lain dan kulinya adalah bangsa kami,” ucapnya. Dia juga menyebut bangsa Indonesia kehilangan jati diri sebagai bangsa yang ramah, santun, dan saling percaya.
Syafii kemudian juga mengandaikan bila suatu ketika Indonesia diserang negara lain, apakah pertahanan Indonesia mampu membendung. 
”Jauhkan kami dari pemimpin yang khianat, yang hanya memberikan janji-janji palsu,” ujarnya. Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla tampak khusyuk mengamini doa tersebut. (ken/dee/byu/c9/oki)

Kopasus, Paskhas, hingga Tukang Sate Ramaikan Pawai Mobil Hias Purwakarta

Tri Ispranoto - detikNews
Purwakarta - Perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia ke 71 tahun di Kabupaten Purwakarta diramaikan oleh parade pasukan atau defile dan juga karnaval mobil hias yang diikuti oleh sejumlah SKPD, pelaku usaha, hingga masyarakat.

Acara yang dimulai pukul 14.30 WIB itu diawali dengan defile pasukan khusus TNI AD dan TNI AU yakni Kopasus dan Kopaskhas yang dipimpin oleh Komandan Defile, Mayor Pnb Johan Hutagalung yang kini bertugas di Lanud Suryadarma, Kalijati, Kabupaten Subang.

Setelah pasukan pertama melintas panggung tempat Bupati, Wakil, Sekda, muspida, dan tamu undangan disusul oleh barisan kedua yang terdiri dari anggota TNI dan Polri yang membawa senjata lengkap. Kemudian secara berurutan disusul oleh anggota Satpol PP, Damkar, Badega Nagri, hingga Pramuka.

Usai semua pasukan melintas giliran karnaval mobil hias yang hilir mudik di depan panggung utama. Mobil-mobil tersebut dihias indah dan seragam dengan menggunakan berbagai aksesoris yang terbuat dari bambu.

Dari pantauan detikcom, rangkaian karnaval tidak hanya diikuti oleh unsur SKPD Kabupaten Purwakarta namun juga dari perwakilan masyrakat di kecamatan hingga desa. Bahkan beberapa diantaranya mobil hias yang berasal dari industri, UKM, hingga para pedagang kuliner seperti sate maranggi cibungur Hj Yetty.

Sekira 100 kendaraan secara bergiliran melintas dengan disaksikan oleh ribuan masyarakat yang berkumpul di depan gerbang Pendopo Kabupaten Purwakarta. Kemeriahan warga pun semakin menjadi tak kala mobil-mobil hias membagikan suvenir berupa produk unggulan masing-masing.

Setelah satu jam berlangsung, defile dan karnaval mobil hias ditutup dengan laporan Mayor Johan tepat di depan panggung utama. Acara pun dilanjut dengan penampilan musik kontemporer dari grup musik MK-9.

Ditemui usai acara Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi mengatakan, sengaja memilih tema bambu sebagai aksesoris utama. Pasalnya selama ini bambu kerap kali dianggap benda kurang bernilai, padahal selama ini melekat di masyrakat mulai urusan dapur hingga membuat bangunan.

"Kita sengaja mengambil tema bambu untuk mengangkat semua potensi yang ada di Purwakarta. Kita ingin mewujudkan basis lingkungan sehingga daerah itu menjadi unggul," pungkas Dedi.

Pawai kendaraan tersebut tidak hanya berkeliling di depan Pendopo Kabupaten Purwakarta, namun berkeliling ke beberapa jalan protokol hingga nantinya kembali ke titik awal.

Sudah Ada SPBU, Harga Bensin di Puncak Papua Kini Tak Lagi Rp 50 Ribu/Liter

Dhani Irawan - detikNews
Jakarta - Warga Kabupaten Puncak, Papua, menyambut Hari Kemerdekaan ke-71 Republik Indonesia dengan penuh suka cita. Pasalnya, hari ini untuk pertama kalinya dibangun Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di kabupaten tersebut.

"Dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan RI ke-71, PT Pertamina membangun SPBU di Kabupaten Puncak," kata Bupati Puncak Willem Wandik saat berbincang dengan detikcom, Rabu (17/8/2016).

engan adanya SPBU itu, harga premium yang sebelumnya Rp 50 ribu per liter kini turun menjadi Rp 6.500 per liter. Sementara harga solar menjadi Rp 5.500 per liter.

"BBM subsidi adalah bukti nyata bahwa negara hadir di Tanah Papua, negara hadir di Kabupaten Puncak. Inilah yang dimaksud Indonesia Kerja Nyata. Dengan adanya BBM subsidi, dan dengan adanya pesawat udara baru milik Pemda, harga barang kebutuhan pokok dan bahan bangunan akan bisa lebih murah lagi," kata Willem.

Memang sebelumnya harga kebutuhan pokok di kabupaten tersebut sangat tinggi padahal jaraknya tidak terlalu jauh dari Kota Timika. Namun kontur wilayah yang sulit dijangkau menyebabkan kebutuhan pokok harus diangkut menggunakan pesawat sewaan.

Hal itu tentunya membuat harga kebutuhan pokok di wilayah itu sangat tinggi. Harga BBM pun ikut melambung. Namun dengan adanya SPBU tersebut, maka diharapkan harga kebutuhan pokok dapat turun juga.

Sabtu, 06 Agustus 2016

Menko Polhukam: Kita Bersyukur Polisi Bisa Tangkap Teroris Sebelum Bertindak

Bagus Prihantoro Nugroho - detikNews
Jakarta - Densus 88 berhasil membekuk kelompok Katibah Gigih Rahmat (KGR) yang berencana menyerang Singapura. Menko Polhukam Wiranto mengapresiasi tindakan yang diambil kepolisian tersebut.

"Kita wajib bersyukur bahwa aparat kepolisian, anti teror, melakukan penangkapan. Itu langkah preemtif, satu aksi sebelum mereka aksi. Itu suatu keberhasilan, selalu alert, waspada, mengambil langkah preemtif yang prima," ungkap Wiranto di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Jumat (5/8/2016).

Teroris yang dibiarkan leluasa terlalu lama akan membahayakan, kata Wiranto. Sehingga mengambil langkah pengamanan seperti ini merupakan sebuah keharusan dalam memberantas teroris.

"Kamu harus tahu bahwa teroris itu nggak kenal batas wilayah, enggak ada terorisme sendiri. Kalau sendirian namanya kriminal. Jaringannya sudah internasional, bukan regional atau nasional lagi," sebut Wiranto.

Wiranto menganggap semua kelompok teroris berbahaya. Sehingga dia tak akan memandang apakah itu kelompok sempalan atau kelompok besar.

Sementara itu kelompok KGR disebut merupakan jaringan dari Bahrun Naim dan Nur Rohman. Kelompok ini terkait dengan aksi yang terjadi di Mapolresta Surakarta pada bulan lalu.

Produsen Snack Bikini: Saya Minta Maaf atas Kesalahan yang Saya Buat

Andhika Prasetia - detikNews
Depok -

Produsen snack Bikini, TW, meminta maaf lantaran jajanan bikinannya membuat heboh dan dianggap mengandung unsur pornografi. Hal itu disampaikannya dalam sebuah surat.

"Untuk semua warga masyarakat yang telah menilai bahwa snack ini termasuk pornografi , apalagi disebut sindikat pornografi saya minta maaf atas kesalahan yang saya buat," kata TW dalam pernyataannya yang diketik di sebuah surat, Sabtu (6/8/2016).

Surat itu diberikan kepada wartawan yang menunggu di rumah TW oleh seorang pria yang mengaku sebagai paman TW. Selain itu, TW mengatakan bahwa dia tak berpikir bahwa gambar kemasan snack itu menjurus ke pornografi lantaran merupakan animasi.

"Sekali lagi dengan sejujur-jujurnya saya tidak mengetahui kalau bakal seperti ini, karena saya pun tidak berpikir sampai ke pornografi. Karena gambar tersebut merupakan animasi bukan real," ucapnya.

TW juga menjelaskan awal mula snack tersebut merupakan tugas dari sekolah bisnisnya. Akhirnya snack tersebut malah menciptakan kontroversi.

Sebelumnya, BBPOM Bandung bersama Polresta Depok menggerebek rumah TW yang dijadikan tempat memproduksi Snack Bikini di Sawangan, Depok, Sabtu (6/8) dini hari. Dari penggerebekan itu, sejumlah barang mulai dari bahan baku hingga kemasan dan juga Snack Bikini siap jual disita dan dibawa oleh petugas untuk diperiksa lebih lanjut. Dalam UU No 18/2012 tentang pangan, produk pangan tanpa izin edar dapat dikenakan sanksi pidana kurungan penjara dua tahun atau denda paling banyak Rp 4 miliar. 

Polisi Belum Temukan Unsur Pidana di Mie Bikini

Oleh : Harry SiswoyoZahrul Darmawan (Depok)
 VIVA.co.id - Kepolisian Resor Kota Depok mengaku belum menemukan unsur pidana dari sebuah produk rumah tangga, Bihun Bikini , yang kini jadi kontroversial.

"Sedang kami pelajari ada tidaknya unsur pidana dalam temuan tersebut,” kata Kapolresta Depok Komisaris Besar Harry Kurniawan, Sabtu, 6 Agustus 2016.

Pemilik sekaligus pembuat Bihun Bikini , TW (19), sejauh ini diakui polisi baru dimintai keterangan atas hasil karyanya yang disebut memuat konten pornografi.

“Kita belum ke tahap proses pemeriksaan, tadi itu kita datang untuk meminta keterangan penghuni rumah sekaligus si pembuat makanan tersebut,” kata Harry.

Sejauuh ini dari pemeriksaan sementara terhadap TW, pembuat Bihun Bikini di kediamannya di kawasan Jalan masjid Sawangan Depok Jawa Barat.

Mi Bihun Bikini merupakan tindak lanjut dari tugas kuliah TW di Koat Bandung Jawa Barat. DP alias TW diketahui telah menjual produknya sejak tiga bulan terakhir melalui situs online.

Dan ternyata barang daganganya itu mendapat respons cukup tinggi. Bihun Bikini pun laris terjual ribuan bungkus. Namun karena kemasannya dianggap meresahkan lantaran berbau porno, ia pun kini berurusan dengan sejumlah pihak.

BBPOM ke Produsen Snack Bikini: Kreatif Boleh Tapi Sesuai Norma dan Aturan

Avitia Nurmatari - detikNews
Bandung - Produk unik dan keratif mudah menjadi populer di Indonesia. Termasuk snack Bikini (bihun kekinian) 'remas aku' yang belakangan menarik perhatian masyarakat.

Produk makanan ringan ini dikemas seolah menggambarkan tubuh wanita sedang memakai bikini. Di bagian perutnya ada dua tangan yang memeluk serta bertuliskan 'remas aku'.

TW (19) adalah produsen tunggal snack Bikini. Produk ini dibuat di rumahnya di Depok, Jawa Barat. Sayangnya, bisnis camilan ini belum memiliki izin edar dan menyalahi banyak aturan lainnya.

Kepala BBPOM Bandung Abdul Rahim sangat menyayangkan. Bisnis yang baik tidak didasari dengan pemahaman aturan dan norma di Indonesia.

Berkaca dari kasus 'Snack Bikini', Abdul berharap masyarakat yang hendak berdagang agar mengurus izin sesuai aturan yang berlaku.

"Ini padahal produknya bukan produk berisiko tinggi. Cukup izin PIRT saja bisa. Karena industri rumah tangga," ujar Abdul di Kantor BBPOM Bandung, Jalan Pasteur, Sabtu (6/8/2016).
Selain itu, Ia juga mengimbau kepada kaum muda yang ingin berbisnis dalam industri kreatif agar memperhatikan norma-norma yang ada di Indonesia.

"Kreatif boleh, tapi harus sesuai norma-norma. Kalau kemasannya seperti ini tidak akan kami loloskan izinnnya," pungkasnya. 

Jumat, 29 Juli 2016

Nurhadi Mundur, Jokowi Minta Ketua MA Segera Ajukan 3 Nama Calon Pengganti

Ray Jordan - detikNews
 Jakarta - Mahkamah Agung (MA) mengajukan surat pengunduran diri Sekretaris MA Nurhadi kepada Presiden Joko Widodo. Surat pengunduruan diri tersebut telah disetujui Presiden Jokowi.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, surat pengunduran diri tersebut secara resmi telah dikirimkan kepada Presiden Jokowi pada 22 Juli 2016. Dalam surat itu, Nurhadi terhitung lepas dari jabatannya pada 1 Agustus 2016.

"Dengan adanya surat MA tersebut maka Presiden telah memutuskan dan menyetujui pemberhentian permintaan pengunduran diri tersebut melalui Surat Keputusan Presiden Nomor 80 TPA tahun 2016. Dan surat itu telah ditandatangani oleh Presiden pada tanggal 28 Juli berlaku efektif terhitung 1 Agustus sesuai dengan permintaan saudara Nurhadi yang mengajukan pengunduran dirinya," kata Pramono Anung di Kantornya, Gedung Sekretariat Negara, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Jumat (29/7/2016).

"Maka dengan demikian dengan pengunduran diri itu akan efektif pada tanggal 1 Agustus besok," tambah Pramono.

Pramono mengatakan, surat tersebut akan segera dikembalikan ke MA. Pasalnya harus ada proses pelegalan surat tersebut.

"Surat ini akan kami serahkan dalam waktu-waktu ini. Karena baru kemarin ditandatangani oleh Presiden dan sekaligus tentunya harus diundangkan, diberi nomor dan sebagainya, prosesnya hari ini. Kalau dilihat proses dari pengajuan tanggal 22 persetujuan tanggal 28, hanya butuh waktu 6 hari dan sudah selesai," kata Pramono.

Pramono tak merinci apakah di surat itu sebutkan alasan pengunduran diri Nurhadi. Pramono hanya menegaskan bahwa pengunduran diri Nurhadi itu adalah urusan internal di MA.

"Urusan pengunduruan diri itu adalah urusan internal yang bersangkutan di dalam MA. Karena surat Ketua MA kepada Presiden hanya menyampaikan yang bersangkutan mengundurkan diri terhitung tanggal 1 Agustus," katanya.

Lalu, apakah sudah ada nama pengganti Nurhadi?

"Tentunya mekanisme penggantian itu melalui mekanisme yang sudah diatur dalam undang-undang ASN. Dan Ketua MA akan mengajukan tiga nama dalam proses TPA berikut ini dan kami mengharapkan supaya tidak terlalu lama, sehingga kekosongan Sekretaris Mahkamah Agung ini tidak lama. Dan tentunya dalam hal ini, pemerintah juga Presiden mempersilakan kepada Ketua MA atau jajaran MA sebelum ada sekertaris definitif bisa menunjuk PLT nya terlebih dahulu," jawab Pramono Anung.

Pengunduran diri Nurhadi menjadi misteri sebab ia tengah diperiksa KPK berkali-kali. Pemeriksaan itu terkait dugaan kasus korupsi atas dirinya dan KPK telah menerbitkan surat penyelidikan atas Nurhadi. Hingga saat ini, Nurhadi belum memberikan keterangan resmi atas pengunduran dirinya.
(jor/asp)

Surat Pemberhentian Nurhadi Sebagai Sekretaris MA Sudah Diteken Presiden

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo sudah menerima surat pengunduran diri dari Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi.
Surat tersebut diterima Presiden Jokowi pekan lalu. Jokowi juga sudah menerbitkan Keputusan Presiden untuk menindaklanjuti surat Nurhadi itu.
"Keppres pemberhentian sudah diteken Presiden," kata Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Johan Budi Sapto Prabowo saat dikonfirmasi, Jumat (29/7/2016).
Menurut Johan, Keppres sudah ditandatangani Presiden antara Senin sampai Kamis pekan ini. Dengan ditandatanganinya Keppres ini, Nurhadi resmi berhenti dari jabatannya sebagai Sekretaris MA maupun Pegawai Negeri Sipil.
Diberitakan sebelumnya, Nurhadi Abdurachman mengajukan pengunduran diri dari jabatannya di MA dan pegawai negeri sipil.
Surat pengunduran diri ditujukan ke Presiden Joko Widodo dan Badan Kepegawaian Negara.
Hingga kemarin, belum diketahui alasan Nurhadi mengundurkan diri. "Pensiun dini, masih menunggu SK (Surat Keterangan) Pensiun dari BKN dan pemberhentian dari Sekretaris MA oleh Presiden," ujar Kepala Biro Hukum dan Humas MA Ridwan Mansyur, saat dikonfirmasi, Kamis (28/7/2016).
Nama Nurhadi menjadi sorotan dalam sejumlah perkara hukum, khususnya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Ketua KPKAgus Rahardjo membenarkan bahwa ia telah menandatangani Surat Perintah Penyelidikan (Sprinlidik) terkait Nurhadi.
Nurhadi diduga terlibat dalam kasus suap yang melibatkan panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Dalam fakta persidangan, Nurhadi diduga ikut mengatur perkara hukum sejumlah perusahaan yang berada di bawah Lippo Group.
Saat dilakukan penggeledahan di kediaman kediaman milik Nurhadi, penyidik KPK menyita sejumlah dokumen dan uang sebesar Rp1,7 miliar dalam pecahan berbagai mata uang asing.
Penyidik juga menemukan adanya sejumlah dokumen dalam keadaan sobek dan sudah berada di kloset. Tidak hanya itu, penyidik juga menemukan sejumlah uang di kloset.
Nurhadi diduga terkait kasus suap sejumlah perkara yang melibatkan beberapa perusahaan di bawah Lippo Group. (Baca:Sekretaris MA Diduga Terlibat Perkara Suap Lippo Group)
Hal tersebut terungkap dalam persidangan terkait kasus suap panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Nama Nurhadi disebut beberapa saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
 Salah satunya oleh pegawai bagian legal PT Artha Pratama Anugerah Wresti Kristian Hesti.
Dalam persidangan, Jaksa menunjukkan barang bukti berupa dokumen berisi tabel penjelasan masing-masing perkara hukum yang dihadapi perusahaan di bawah Lippo Group.
Dokumen dalam bentuk memo itu juga berisi target penyelesaian kasus. Dalam pemeriksaan saksi, diketahui bahwa dokumen tersebut disiapkan Hesti untuk diberikan kepada Presiden Komisaris Lippo Group dan promotor, yang belakangan diketahui sebagai Sekretaris MA, Nurhadi.

Kapolri Utus Kadiv Humas Temui Haris Azhar Klarifikasi Curhatan Freddy Budiman

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Polri akan mengklarifikasi kebenaran soal cerita Freddy Budiman yang curhat ke Koordinator KontraS, Haris Azhar, dimana Freddy memberikan sejumlah setoran hingga miliaran ke BNN dan pejabat Polri.
Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian ‎mengaku sudah memerintahkan Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Boy Rafli Amar secepatnya menemui Haris Azhar.
"Saya sudah tugaskan Kadiv Humas ketemu dengan Pak Haris. Supaya diketahui informasi tepatnya seperti apa. Yang beredar di viral ini informasi tidak jelas, ‎ada disebutkan Polisi ada BNN dan lain-lain," ujar Tito, Jumat (28/7/2016) di Mabes Polri.
Tito melanjutkan nantinya apabila dari hasil pertemuan antara Kadiv Humas dengan Haris bisa didapatkan data lengkap, maka itu akan di ditindaklanjuti oleh Polri.
Namun apabila tidak ada data lengkap, menurut Tito bisa saja itu adalah alasan dari Freddy untuk menunda eksekusi mati.
Lagi-lagi soal beredarnya viral curhatan Freddy pada Haris soal Freddy memberikan uang setoran hingga Miliaran pada Polri dan BNN, ditegaskan Tito itu hanya informasi.
"Yang beredar ini informasi, bukan kesaksian karena dia (Haris) mendengar dari orang lain‎. Saya intinya sudah tugaskan Kadiv Humas temui Harris secepat mungkin. Apa ada data detail atau segitu saja," katanya.
‎Untuk diketahui, Koordinator KontraS, Haris Azhar dalam pesan singkatnya menceritakan bagaimana tereksekusi mati, Freddy Budiman pernah mengungkapkan dirinya memberi sejumlah uang kepada BNN sebagai 'Uang Setor' bisnis narkobanya.
"Dalam hitungan saya selama beberapa tahun kerja menyelundupkan narkoba, saya sudah memberi uang 450 Miliar ke BNN. Saya sudah kasih 90 Miliar ke pejabat tertentu di Mabes Polri," ujar Freddy kepada Harris sebelum dieksekusi.
"Bahkan saya menggunakan fasilitas mobil TNI bintang dua, di mana si jenderal duduk di samping saya ketika saya menyetir mobil tersebut dari Medan sampai Jakarta dengan kondisi di bagian belakang penuh barang narkoba. Perjalanan saya aman tanpa gangguan apapun,” cerita Harris mengutip Freddy, Jakarta, Jumat (29/7/2016).

Polisi tangkap oknum PNS kasus penipuan

Pewarta:

Sabtu, 25 Juni 2016

Dubes Inggris: Hubungan Inggris dengan Indonesia Akan Tetap Erat

Rina Atriana - detikNews
Jakarta - Inggris keluar dari Uni Eropa menyusul menangnya kubu 'leave' dalam pemilihan referendum Brexit pada Kamis (23/6) kemarin. Terkait hal tersebut, Duta Besar Inggris untuk Indonesia Moazzam Malik menegaskan hubungan Indonesia-Inggris akan tetap terjalin dengan erat.

"Inggris akan terus berkomitmen untuk membangun hubungan erat dengan Indonesia, mitra G21 kami yang sangat berperan penting untuk kesejahteraan, keamanan, serta kelanjutan masa depan planet ini," kata Malik di Kantor Kedutaan Besar Inggris di Jl Patra Kuningan Raya, Jakarta Selatan, Sabtu (25/6/2016).

Apalagi, Perdana Menteri Inggris David Cameron dan Presiden Joko Widodo sudah saling mengunjungi. Hal tersebut menjadi tanda telah meningkatnya kerjasama kedua negara.

"Saat PM Cameron berkunjung ke Jakarta tahun lalu, dan Presiden Jokowi ke London pada bulan April tahun ini. Kedua negara berkomitmen untuk meningkatkan hubungan dan kerjasama,"

Malik menambahkan, dalam kurun waktu setahun terakhir, ada 7 MoU yang telah ditandatangani antara Indonesia-Inggris. Meliputi bidang pendidikan, inovasi dan penelitian, kerjasama kepolisian, industri kreatif, olahraga, hingga kerjasama maritim.

"Ratusan pelaku bisnis Inggris Indonesia terus memperkuat kemitraannya. jumlah pelajar Indonesia yang belajar di Inggris dan mereka yang mengunjungi Inggris juga jumlahnya melebihi rekor," imbuhnya. 

Masyarakat diimbau tidak berlebihan rayakan Lebaran

Pewarta: