BERBUAT BENAR ADALAH KEHARUSAN, BERBUAT TIDAK BENAR ADALAH KETIDAK HARUSAN

Jumat, 17 April 2015

Menaker: Pemerintah Sudah Coba Upaya Diplomatik dan Hukum untuk Karni

Hardani Triyoga - detikNews
akarta - Pemerintah Indonesia menyampaikan penyesalan dan kekecewaan terkait pelaksanaan hukuman mati Karni Binti Medi Tarsim oleh pemerintah Arab Saudi. Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri mengatakan pemerintah sudah mencoba upaya diplomatik serta hukum.

Hanif menjelaskan untuk langkah hukum, pemerintah sudah memberikan pendampingan dengan menyertakan pengacara.

"Menugaskan pengacara Khudran Al Zahrani untuk memberikan pendampingan hukum kepada Karni binti Medi Tarsim dalam setiap persidangan sampai pada tingkat tertinggi," kata Hanif dalam keterangan tertulisnya yang diterima detikcom, Jumat (17/4/2015).

Untuk upaya diplomatik, pemerintah menurutnya sudah melakukan beberapa langkah. Salah satunya menyampaikan surat permohonan dari presiden sebanyak 3 kali. Surat tersebut 1 kali disampaikan Presiden SBY pada 17 September 2014. Kemudian, 2 kali oleh Presiden Jokowi yaitu pada 15 Januari 2015 dan 10 Februari 2015.

Selain itu, pihak Kementerian Luar Negeri (Kemlu) sudah menyampaikan pendekatan kepada keluarga korban agar Karni bisa diberikan maaf. Begitupun Duta Besar RI di Riyadh serta Konsulat Jenderal RI (KJRI) di Jeddah sudah menemui pejabat tinggi terkait di Arab Saudi.

"KJRI Jeddah menyampaikan surat permohonan pemaafan keluarga Karni Binti Medi Tarsim kepada Raja Arab Saudi dan pihak keluarga korban. Namun keluarga korban menolak memberikan maaf karena pembunuhan dianggap keji," tuturnya.

Namun, kebijakan pemerintah Arab Saudi yang tidak memberikan notifikasi terlebih dulu sebelum eksekusi sangat disesali. Secara tegas, pemerintah lewat Kemlu sudah menyampaikan kekecewaannya dengan memanggil langsung Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Mustafa Ibrahim Al-Mubarak.

Apalagi mengingat satu hari sebelum Karni dieksekusi, KJRI Jeddah menyambangi penjara Madinah. Namun, tak ada informasi pemberitahuan terkait pelaksanaan eksekusi.

"Kekecewaan Pemerintah Indonesia atas pelaksanaan hukuman mati tanpa adanya notifikasi resmi terlebih dahulu seperti lazimnya dalam hubungan internasional," katanya.

Lanjutnya, pemerintah Indonesia akan terus melakukan upaya memberikan perlindungan kepada WNI yang menghadapi permasalahan di luar negeri, termasuk yang terancam hukuman mati. Menurut Hanif, dalam periode Juli 2011 - 31 Maret 2015, pemerintah telah berhasil membebaskan 238 WNI di luar negeri dari hukuman mati.

Adapun sejak Januari 2015 hingga 15 April 2015, pemerintah Arab Saudi sudah menghukum mati 61 orang, dimana 36 orang diantaranya merupakan WN Arab Saudi, dan 25 orang lainnya merupakan warga negara asing.

Warga negara asing tersebut berkewarganegaraan Suriah (5), Pakistan (10), Myanmar (1), Yordania (3), Yaman (3), India (1), Filipina (1) dan Indonesia (1). Hukuman mati ini dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana kasus pembunuhan, narkoba, pemerkosaan, dan perzinahan.

Pemerintah Minta MA Gelar Sidang Judicial Review Secara Terbuka

Andi Saputra - detikNews
 Jakarta - Ketertutupan Mahkamah Agung (MA) dalam mengadili gugatan judicial review peraturan di bawah UU dipersoalkan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Bahkan pemerintah mendorong MA untuk mengelar sidang tersebut secara terbuka dan dibuka untuk umum.

"Pemerintah sendiri sebetulnya mendorong agar uji materiil peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang itu paling tidak dibuka sekali," kata kuasa
Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM Mualimin Abdi sebagaimana dikutip detikcom dari website MK, Jumat (17/4/2015).

Hal itu disampaikan dalam sidang perkara nomor 30/PUU-XIII/2015 di ruang sidang pleno MK, Kamis (16/4 kemarin). Menurut pemerintah, Pasal 31A UU Mahkamah Agung sudah pada posisi yang tepat. Menurut Pemerintah ketentuan tersebut secara keseluruhan memang dimaksudkan tidak mengatur secara detail yang terkait dengan hukum acara.

Mualimin mengaku pemerintah tengah berdiskusi dengan MA agar sidang uji materiil peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dibuka untuk mendengarkan keterangan para pihak. Sebab, pemerintah juga kesulitan untuk menyampaikan keterangannya ke MA.

"Kadang-kadang batas waktu 14 hari tahu-tahu sudah habis karena Pemohon seringkali menyampaikan permohonannya lewat pos," tutur Mualimin.

Oleh karena itu, dia menegaskan hal yang tepat yaitu mengatur hukum acara MA di dalam Peraturan MA seperti pada Peraturan Mahkamah Konstitusi. Pemerintah berketetapan mestinya Pemohon mengajukan uji materiil terhadap peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 agar didorong menjadi peradilan yang atau pemeriksaan yang sifatnya terbuka, dan mengundang para pihak.

"Mestinya, terkait dengan keinginan Pemohon, maka diatur di peraturan Mahkamah Agung itu sendiri," cetus Mualimin.

Ketertutupan MA itu dipersoalkan Muhammad Hafidz, Wahidin dan Solihin dan menggugat MA ke MK. Mereka merupakan pemohon judicial review di MA tapi 7 tahun tidak ada perkembangan. Ketiganya lalu menggugat Pasal 31A ayat 4 huruf h UU 3/2009 tentang Mahkamah Agung (MA) yang berbunyi:

Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh Mahkamah Agung paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan.

Pemohon meminta MK memberikan penafsiran konstitusional bersyarat terhadap Pasal 31A ayat 4 UU MA. Sehingga pasal itu berbunyi:

Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Mahkamah Agung paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan, yang pemeriksaan pokok permohonan dan pembacaan putusan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum.

Jokowi Harus Turun Langsung Lindungi TKI yang Terancam Hukuman Mati

Laporan: Yayan Sopyani Al Hadi
 RMOL. Eksekusi mati dua tenaga kerja Indonesia (TKI) oleh pemerintah Arab saudi yang dilakukan beruntun semakin menegaskan bahwa kegagalan diplomasi perlindungan buruh migran selama ini benar-benar menjadi bom waktu yang benar-benar menjadi mimpi buruk bagi buruh migran Indonesia.

"Dan sekali lagi, kondisi ini juga tersandera dengan masih adanya penerapan hukuman mati di Indonesia," kata Direktur Eksekutif Migran Care, Anis Hidayah, dalam keterangan beberapa saat lalu (Jumat, 17/4).

Pernyataan Anis ini terkait dengan eksekusi mati yang dilakukan pemerintah Arab Saudi, tanpa pemberitahuan resmi kepada Pemerintah Indonesia dan keluarganya. Eksekusi ini dilakukan secara beruntun pada Siti Zaenab, dan pada Kamis (16/4) kemarin juga pemerintah Saudi Arabia kembali mengeksekusi Pembantu Rumah Tangga (PRT) migran Indonesia asal Brebes, Karni Binti Medi Tarsim.

Anis mendesak Presiden Joko Widodo turun tangan langsung memimpin diplomasi perlindungan buruh migran dan pembebasan buruh migran Indonesia yang terancam hukuman mati seperti yang pernah dilakukan oleh Presiden Abdurrahman Wahid. Hal ini perlu segera dilakukan mengingat masih ada puluhan buruh migran Indonesia di Saudi Arabia dan negara-negara lainnya sudah ada yang divonis tetap dan menunggu eksekusi.

"Sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, Presiden Jokowi bertanggungjawab penuh atas keselamatan warganya dan kehormatan negaranya," demikian Anis. [ysa]

Primus Lontarkan Kalimat Pedas, Rapat dengan Pertamina Panas

Jpnn
JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR Primus Yustisio mengeluarkan kata-kata "memancung" saat rapat komisi tersebut dengan jajaran direksi PT Pertamina yang dipimpin oleh Dwi Soetjipto.
Pernyataan itu dilontarkan Primus sebagai reaksinya yang kesal melihat kinerja direksi Pertamina, yang dinilainya tidak mampu berbuat banyak untuk menstabilkan harga bahan bakar minyak (BBM).
Terlebih, di tengah harga minyak dunia yang mengalami penurunan, Pertamina malah menaikan harga minyak BBM dengan harga tinggi. Seharusnya kata Primus, Pertamina bisa memberi saran kepada pemerintah dalam menentukan harga BBM. Tindakan Pertamina tersebut menurutnya, telah mendzolimi dan melukai masyarakat.
"Anda (Direksi Pertamina, red) telah menzolimi masyarakat. Kalian kan juga bagian dari pemerintahan," ujar Primus saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pertamina di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (14/4).
Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini lantas mencontoh negara Tiongkok, dimana jika bagian pemerintah merugikan masyarakat maka akan dikenai hukuman pancung. "Kalau di Tiongkok hukumannya itu pancung," jelasnya.
Menanggapi pernyataan Primus, Direktur Utama PT Pertamina Dwi Soetjipto langsung meminta klarifikasi terkait hukum pancung yang ia maksud.
Dia meminta kejelasan mengenai apa yang dipancung dan siapa yang akan dipancung terkait penentuan harga BBM kepada masyarakat.
Mantan dirut PT Semen Indonesia ini menjelaskan dalam menentukan harga BBM, pemerintah sudah mempertimbangkan daya beli masyarakat. Hal itulah yang membuat perseroan mengalami kerugian sampai saat ini.
"Mohon klarifikasinya, apa yang dipancung dan siapa yang akan dipancung? Karena setiap keputusan selalu mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan itulah yang buat kami dalam dua bulan pertama ini rugi," tandasnya. (chi/jpnn)

Pertamina Siap Luncurkan Bensin Jenis Baru, Ini Kata Menko

 Jpnn
JAKARTA - Keputusan Pertamina untuk memproduksi bensin jenis baru mendapat dukungan pemerintah.
Menko Perekonomian Sofyan Djalil menyatakan siap mendukung keputusan tersebut. Menurut dia, menghilangkan bensin premium di beberapa SPBU memang menjadi tujuan pemerintah.
’’Kalau komersial enggak masalah, kita harus hilangkan suatu saat RON 88. Karena tujuan pemerintah itu (RON 88) harus hilang. Itu ide bagus,’’ ujar Sofyan di kantornya kemarin.
Selain itu, Sofyan menuturkan bahwa keputusan mengganti bensin jenis premium tersebut dari sisi bisnis memberikan kebaikan bagi Pertamina. Apalagi, selama ini Pertamina selalu merugi terkait dengan penjualan BBM. ’’Iya itu bagus, insentif Pertamina. Mereka bisa mencari harga yang lebih baik,’’ tuturnya.
Bahkan, lanjut Sofyan, kebijakan Pertamina menghapus bensin premium itu tidak memerlukan izin pemerintah atau DPR. Sebab, premium tidak lagi mendapatkan subsidi.
’’Nggak perlu. Ini kan aksi korporasi. Selama itu baik, kita dukung. Seperti Vi Gas kemarin, itu bagus. Bisa langsung dilakukan. Jadi, kami dukung. Silakan kerjakan,’’ tegas Sofyan.
Sofyan melanjutkan, seharusnya sejumlah SPBU di Indonesia bisa mengikuti standar Eropa. Di sana jenis bensin yang dijual adalah RON 92 dan RON 95 yang lebih baik untuk lingkungan. Namun, dia mengakui hal tersebut belum bisa dilakukan di sini. (dim/ken/c6/tia)

BBM Jenis Baru Bernama Pertalite

Jpnn
JAKARTA - PT Pertamina (Persero) memastikan proyek BBM jenis barunya tidak akan gagal. Persiapan sudah final, impor premium dikurangi, dan tinggal menunggu hari peluncuran pada Mei nanti.
Saat dihubungi semalam (16/4), Direktur Pemasaran Pertamina Ahmad Bambang menyatakan tinggal melaksanakan sosialisasi. Pertamina juga sudah menyiapkan marketing communication untuk memperkenalkan BBM jenis baru itu. ’’Semua cara itu akan disampaikan secara masif,’’ ujarnya.
Meski sudah banyak beredar informasi mengenai produk itu, Abe –sapaan akrabnya– masih memilih untuk merahasiakan detailnya. Misalnya, untuk nama produk, muncul informasi Pertalite dengan RON 90. Dia tidak membenarkan atau membantah informasi itu. ’’Silakan tebak deh,’’ katanya.
Lebih lanjut dia menjelaskan, produk tersebut masih menggunakan kombinasi antara minyak lokal dan impor. Tetap ada unsur impor karena kapasitas produksi tanah air tidak mencukupi. Seperti diketahui, Indonesia masih defisit minyak bumi sekitar 600 ribu barel per hari.
’’Kami akan mengimpor HOMC (high octane mogas component) dan mengurangi impor premium,’’ terangnya. HOMC digunakan untuk meningkatkan oktan pada bahan bakar premium.  (dim/ken/c6/tia)

Produksi minyak OPEC naik tajam pada Maret

Wina (ANTARA News) - Produksi minyak OPEC meningkat tajam pada Maret, sementara produksi minyak AS diperkirakan menurun pada kuartal kedua, menurut laporan bulanan OPEC yang dikeluarkan Kamis.

Laporan pasar minyak bulanan Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC) menunjukkan bahwa karena produksi minyak yang tinggi di Arab Saudi dan Irak, produksi minyak OPEC meningkat sebesar 810.000 barel per hari (bph) pada Maret, lapor Xinhua.

Laporan ini juga memperkirakan permintaan untuk minyak mentah OPEC meningkat menjadi 29,27 juta barel per hari pada 2015.

Sehubungan saingan OPEC, Amerika Serikat, organisasi memperkirakan pasokan minyak negara itu akan mulai menurun pada kuartal kedua, karena harga minyak rendah.

OPEC menolak untuk menurunkan produksi minyaknya pada tahun lalu, sementara harga minyak mencapai tingkat terendah enam tahun, dan memperkirakan harga berbalik naik pada 2015.

Harga minyak naik hari keenam berturut-turut

New York (ANTARA News) - Harga minyak mencatat kenaikan untuk hari keenam berturut-turut pada Kamis (Jumat pagi WIB), di tengah tanda-tanda bahwa produksi AS, pendorong utama dari kelebihan pasokan global, mungkin pada titik puncak pengurangan.

Minyak mentah light sweet atau West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Mei, patokan AS, menguat 32 sen menjadi ditutup pada 56,71 dolar AS per barel di New York Stock Exchange, tertinggi baru sejak Desember, lapor AFP.

Patokan global, minyak mentah Brent North Sea untuk pengiriman Juni, naik 66 sen menjadi menetap di 63,95 dolar AS per barel pada hari pertama perdagangan kontrak Juni di London.

Pasar minyak telah dibuka melemah karena investor membukukan keuntungan dari kenaikan Rabu, termasuk lonjakan hampir enam persen di WTI.

Untuk James Williams dari WTRG Economics, laporan Departemen Energi AS (DoE) pada Rabu yang menunjukkan produksi minyak mentah sedikit berkurang 20.000 barel per hari dalam pekan yang berakhir 10 April, penurunan kedua dalam tiga minggu, telah membuat investor berharap penuh bahwa pasokan akan mulai berkurang.

DoE juga secara tak terduga melaporkan kenaikan terkecil dalam persediaan minyak mentah AS -- 1,29 juta barel -- sejauh tahun ini.

"Kami akhirnya melihat sekalipun dalam data mingguan dampak dari harga yang lebih rendah dalam produksi AS, dan saya pikir itu sangat mendukung harga minyak mentah," kata Williams.

Harga minyak telah jatuh sekitar 50 persen sejak pertengahan 2014, di tengah berlebihnya persediaan dunia dan permintaan yang lemah.

Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC), dalam laporan pasar minyak bulanannya, Kamis, memprediksikan bahwa produksi minyak mentah AS akan jatuh pada semester terakhir tahun ini, mengurangi kelebihan pasokan global.

"Kegiatan operasional kilang global yang lebih tinggi, didorong oleh meningkatnya permintaan musiman, bersama dengan peningkatan margin kilang, cenderung meningkatkan permintaan minyak mentah selama beberapa bulan mendatang," kata OPEC.

"Mengingat harapan untuk penurunan produksi minyak mentah AS di paruh kedua tahun ini, kebutuhan kilang yang lebih tinggi sebagian akan dipenuhi oleh stok minyak mentah, mengurangi kelebihan dalam persediaan saat ini."

Carl Larry, seorang analis di Frost & Sullivan, mengatakan bahwa pasar tampak menjadi cenderung lebih tinggi, yang bisa membawa harga kembali ke kisaran 65-70 dolar AS, berkat "rebalancing" penawaran dan permintaan.

"Kami mulai melihat kilang berjalan lebih tinggi," kata Larry. "Kami memiliki banyak musim penyulingan ke depan -- kami baru saja mulai -- kita akan mulai melihat lebih banyak penarikan dalam minyak mentah, kita akan mulai melihat awal produksi."

Presiden Lantik Komjen Badrodin Sebagai Kapolri Hari Ini

Andri Haryanto - detikNews
Jakarta - Setelah melalui jalan panjang dan kemelut yang ada di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Komisaris Jenderal (Komjen) Badrodin Haiti terpilih menjadi Kepala Polri. Tugas menumpuk di hadapan mata harus diselesaikan jenderal 15 bulan ke depan.

Tiga bulan penuh Jenderal kelahiran Jember ini mengemban rangkap tugas yang tidak ringan. Terhitung pada tanggal 14 Januari 2015, tugas, wewenang, dan tanggungjawab Kapolri yang semula dipegang Kapolri Jenderal Sutarman diberikan kepada dirinya. Ini menyusul persetujuan DPR terhadap pengangkatan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri, pertengahan Januari 2015.

Namun, gonjang-ganjing menghadang Kepala Lembaga Pendidikan Polri itu menuju pelantikan setelah KPK menetapkan tersangka terkait dugaan gratifikasi. Komjen Budi menempuh jalur praperadilan melawan penetapan tersangka terhadap dirinya. Belakangan Hakim Sarpin menerima gugatan Komjen Budi.

Meski demikian, 18 Februari 2015, Presiden Joko Widodo mengambil keputusan tidak melantik Komjen Budi dan memberikan kewenangan sepenuhnya mengatur roda organisasi Korps Bhayangkara tersebut kepada Wakapolri Komjen Badrodin Haiti sekaligus menunjuk Badrodin sebagai calon Kapolri menggantikan Komjen Budi Gunawan.

Tugas Badrodin tidak sedikit, setumpuk masalah harus diselesaikan dengan cepat dan tepat. Salah satunya adalah meredam panas-dingin hubungan KPK-Polri setelah Bareskrim menetapkan pimpinan KPK kala itu, Abraham Samad dan Bambang Widjojanto, sebagai tersangka. Belum lagi menjaga soliditas internal di tengah opini publik terhadap Polri.

Sebulan berlalu, Kamis 16 April 2015, Komisi Hukum DPR melakukan uji kelaikan terhadap jenderal yang pernah menjabat empat kali Kapolda ini. Melalui paripurna di hari yang sama, DPR mengesahkan Komjen Badrodin sebagai Kapolri baru.

Presiden Joko Widodo di hari yang sama, menandatangani keputusan DPR No. 2-2015 tentang pengangkatan Komjen Badrodin Haiti sebagai Kapolri. Hari ini, Jumat (17/5/2015), sekitar pukul 09.00 WIB, dijadwalkan pelantikan sekaligus kenaikan pangkat Jenderal kepada Badrodin Haiti.

Selamat bertugas, Jenderal...

Plt Gubernur Riau Janji Selesaikan Sengketa Lahan Warga Vs TNI AU

Chaidir Anwar Tanjung - detikNews
 Pekanbaru - Ratusan warga yang demo di Kantor Gubernur Riau malam ini membubarkan diri. Ini setelah ada janji Pemprov Riau akan menyelesaikan sengketa lahan antara warga dengan Lanud Roesmin Nurjadi Pekanbaru.

"Kami akan membantu apa yang telah disampaikan terkait pencadangan lahan TNI AU dengan warga. Berikan kesempatan pada kami untuk berkoordinasi dengan Lanud Pekanbaru," kata Plt Gubernur Riau, Arsyad Juliandi Rachman dihadapan lebih 500 warga Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru.

Plt Gubernur Riau, juga meminta warga agar malam ini tidak menginap di halaman Kantor Gubernur Riau. Pihaknya berjanji, untuk dapat menyelesaikan persoalan lahan tersebut.

"Saya meminta kepada masyarakat yang telah hadir sejak pagi hingga malam ini, sebaiknya tidak menginap d sini. Lebih baik pulang, dan percayakan dengan kami," kata Plt Gubernur Riau yang akrab disebut Andi Rachman itu.

Andi mengatakan, dalam masalah ini pihaknya juga sudah meminta Badan Pertanahan Provinsi Riau untuk ikut andil dalam menyelesaikan sengketa tanah pencadangan tersebut.

"Besok saya bersama pihak terkait akan menemui Danlanud Pekanbaru untuk menyampaikan aspirasi warga ini," terang Andi.

Mendapat penjelasan tersebut, akhirnya warga yang sejak pagi berdemo membubarkan diri dengan tertip. Warga juga meminta agar penyelesaian lahan mereka dengan TNI AU segera terwujud.

Sebagiaman diketahui,warga ini berdemo karena lahan mereka masuk dalam kawasan pencadangan TNI AU sejak 20 tahun silam berdasarkan SK Gubernur Riau.

Atas SK pencadangan kawasan TNI AU, warga tidak diperkenankan membangu rumah di kawasan tersebut. Satu sisi, TNI AU sendiri tidak memberikan ganti rugi kepada masyarakat.

Kamis, 16 April 2015

Kalah di PTUN, Massa Penolak Pabrik Semen Rembang Berurai Air Mata

Angling Adhitya Purbaya - detikNews
Semarang - Sejumlah ibu-ibu berkebaya dan bercaping terlihat lunglai keluar dari ruang sidang Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang. Bahkan ada yang menyeka air mata karena sedih gugatan terhadap izin lingkungan untuk pembangunan pabrik semen di Rembang yang diajukan ditolak majelis hakim.

Hakim ketua, Susilowati Siahaan menilai gugatan yang diajukan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) dan sejumlah warga Rembang itu sudah kadaluarsa. Seharusnya diajukan sebelum 90 hari setelah dikeluarkannya izin tanggal 7 Juni 2012 lalu. Sedangkan masyarakat baru mulai terganggu kepentingannya pada April 2013.

"Pihak penggugat baru melayangkan gugatan pada 1 September 2014. Sesuai undang-undang itu sudah melewati batas waktu dan kadaluarsa seperti yang telah disebutkan pihak tergugat dalam eksepsinya," kata Susilowati, Kamis (16/4/2015).

Meski menolak gugatan, majelis hakim memberi waktu selama 14 hari kepada kedua belah pihak untuk pikir-pikir sebelum menyatakan sikap.

Menanggapi putusan tersebut, kuasa penggugat, Siti Rahma Herawati mengajukan banding. Ia juga menyatakan sosialisasi tentang keluarnya izin lingkungan yang dikeluarkan Gubernur Jawa Tengah untuk pendirian pabrik tidak sampai ke warga.

"Sosialisasi itu hanya diketahui oleh aparat pemerintah, warga tidak mengetahuinya," tegas Siti.

Sementara itu kuasa hukum tergugat intervensi yaitu dari PT Semen Indonesia, Sadly Hasibuan, mengatakan pihaknya akan tetap merangkul pihak pro maupun kontra dalam pengembangan pabrik semen di Rembang

 "Semua pihak akan kami rangkul, termasuk yang kontra. Ini untuk memajukan Rembang," kata Sadly.

Sementara itu ratusan orang yang menolak pabrik semen tersebut langsung menghentikan orasinya ketika sejumlah ibu berkebaya itu keluar gedung PTUN. Mereka kemudian duduk dan terdiam hening sampai kuasa hukum penggugat datang menemui mereka.

Tidak lama setelah itu mereka membubarkan diri termasuk dari kubu pendukung pabrik semen yang juga melakukan aksi di depan PTUN Semarang. Sebelumnya di tengah massa, Bambang Widjojanto sempat tampil dan melakukan orasi di atas truk kelompok penolak pabrik PT Semen Indonesia.

Badrodin Haiti Buka Peluang Budi Gunawan Jadi Wakapolri

Jpnn
JAKARTA- Kans Komjen Budi Gunawan sebagai Wakapolri semakin menguat. Pasalnya, Badrodin Haiti yang menjadi calon kuat Kapolri sudah memberikan lampu hijau untuk BG.
Badrodin mengatakan, penentuan Wakapolri ditentukan Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti) Polri melalui beberapa indikator. Di antaranya adalah senioritas dan integritas.
Nah, saat ditanya apakah Komjen BG berpeluang jadi Wakapolri kalau presiden Jokowi resmi melantiknya, Badrodin langsung mengiyakan.
"Bisa jadi (BG jadi Wakapolri). Semuanya berpeluang jadi wakapolri. Semuanya bisa, tapi tergantung yang diajukan wanjakti, tergantung di dalam sidang. Bintang 3 kan ada yang mau atau gak mau," terang Badrodin di gedung DPR, Jakarta, Kamis (16/4).
Komjen Badrodin yang kini menjabat Wakapolri baru saja menyelesaikan proses fit and proper test di komisi III DPR. Sebagai calon tunggal Kapolri yang diusulkan presiden ke DPR, Badrodin baru saja disetujui aklamasi di komisi III.
Bila disepakati oleh Badan Musyawarah DPR, sore ini DPR akan menggelar paripurna untuk pengambilan keputusan tingkat I guna menyetujui pencalonan Badrodin. Setelah itu, dia bisa langsung dilantik sebagai Kapolri oleh Jokowi. (fat/jpnn)

Komjen Badrodin Tegaskan Polisi Harus Netral dan Tak Memihak

Indah Mutiara Kami - detikNews
Jakarta - Cakapolri Komjen Badrodin Haiti menegaskan bahwa polisi harus netral dan tidak memihak. Dengan demikian, polisi tidak boleh mengikuti aktivitas-aktivitas politik.

"Dalam UU 2/2002, pasal 28 ayat 1, Polri bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri dalam politik praktis," kata Badrodin saat menjawab pertanyaan anggota Komisi III di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (16/4/2015).

"Netral, tidak memihak," sambungnya.

Badrodin menuturkan bahwa dalam menjalankan kegiatan pengamanan dan pelayanan, polisi tidak boleh menguntungkan atau merugikan pihak tertentu. Hal ini sudah tercantum dalam UU yang disebut Badrodin di awal.

"Jabarannya, tidak boleh anggota Polri terlibat dalam politik praktis, kampanye, pertemuan parpol," ujar ayah dua anak ini.

Usai uji kepatutan dan kelayakan, Komisi III langsung menyetujui Komjen Badrodin sebagai Kapolri secara aklamasi. Hasil tersebut akan dilaporkan dalam rapat paripurna sore ini.

Misi apa yang bikin Kopassus diakui dunia?

Reporter : Yulistyo Pratomo
Merdeka.com - Komando Pasukan Khusus, atau disingkat Kopassus merayakan hari jadi ke-63 hari ini. Mereka memulai dari titik nol kini menjelma menjadi pasukan elite dunia. Berbagai macam misi dijalankan tim elite ini, dimulai dari operasi-operasi militer di awal kemerdekaan, merebut Irian Barat (sekarang Papua), penangkapan pimpinan pemberontak hingga pembebasan sandera.

Keberhasilan-keberhasilan yang mereka raih tak hanya mendapat pujian dari dalam negeri, bahkan negara-negara lain sempat memasukkan Kopassus sebagai satu dari tim elite terbaik dunia. Pujian ini tak lepas dari kegiatan operasi mereka yang minim membawa korban dari sipil, dan berhasil melumpuhkan lawan-lawan mereka.

Dengan membawa motto 3B, yakni Berani, Benar, Berhasil menjadi pegangan pasukan ketika menjalani misi di medan tugas paling berat sekalipun.

Berikut misi-misi Kopassus yang pernah dijalani Kopassus hingga diakui dunia:

1.
Pembebasan di Woyla

Merdeka.com - Indonesia dikejutkan dengan aksi pembajakan lima orang teroris yang menamakan diri 'Komando Jihad'. Kelompok yang dipimpin Imran bin Muhammad Zein ini membajak pesawat DC-9 Garuda Indonesia rute Palembang-Medan ini dipaksa terbang menuju Kolombo, namun bahan bakar yang tidak cukup membuat pesawat ini mendarat di Woyla, Thailand.

Setelah empat hari berlangsung, pasukan komando Kopassandha (sekarang Kopassus) di bawah pimpinan Letnan Kolonel Infanteri Sintong Panjaitan menggelar serbuan kilat pada 31 Maret 1981. Seluruh pasukan langsung menyerbu ke dalam dan menembaki sejumlah teroris.

Tidak ada satu pun sandera yang terluka ataupun tewas dalam operasi pembebasan ini. Alhasil, operasi komando ini mendapat pujian dunia.

Pilot pesawat Garuda, Kapten Herman Rante, dan Achmad Kirang, salah satu anggota satuan Para-Komando Kopassandha, meninggal. Sementara lima teroris seluruhnya tewas.

2.
Pembebasan sandera di Mapenduma

Merdeka.com - Sekelompok peneliti yang tergabung dalam Tim Ekspedisi Lorentz di belantara Papua tiba-tiba disergap oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM). Mendapat sejumlah sandera, mereka lantas mengajukan tuntutan kepada pemerintah RI, yakni mengakui kemerdekaan Negara Melanesia Barat.

Upaya pembebasan sandera dipimpin Danjen Kopassus Mayjen Prabowo Subianto. Setelah mendapatkan persetujuan dari pusat dan negara-negara yang ikut dalam negosiasi, pasukan elite TNI ini langsung bergerak untuk membebaskan mereka.

Sebelum operasi pembebasan dimulai, Prabowo membeberkan hasil statistik yang diungkap oleh Federal Bureau of Investigation (FBI). Lembaga ini menilai upaya pembebasan sandera dengan operasi bersenjata 50 persen akan gagal. Alhasil, TNI mengupayakan pendekatan persuasif, namun upaya ini berkali-kali dimentahkan dan diingkari OPM.

Tepat hari ke-130 penyanderaan, Kopassus dibantu pasukan pendukung dari Kostrad dan Kodam Cendrawasih mengejar para penyandera. Lebatnya hutan sempat menyulitkan pasukan, apalagi OPM sangat menguasai medan. Namun, berkat kemampuan survival, mereka berhasil menemukan keberadaan OPM hingga terlibat baku tembak.

Meski operasi berhasil dilaksanakan dan seluruh sandera berhasil dibebaskan, namun 2 dari 11 sandera ditemukan tewas akibat dibacok oleh OPM. Mereka adalah Matheis Yosias Lasembu, seorang peneliti ornitologi dan Navy W. Th. Panekenan, seorang peneliti biologi.

3.
Pendakian Everest

Merdeka.com - Atas prakarsa Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Danjen Kopassus), Mayor Jenderal TNI Prabowo Subianto, Tim Nasional Indonesia berhasil menancapkan Sang Saka Merah Putih di puncak gunung tertinggi di dunia, Mount Everest di Nepal. Gunung setinggi 8.848 meter di atas laut ini ditaklukkan oleh tim yang sebagian besar berisi pasukan Kopassus dan beberapa orang sipil.

Tim ini berhasil mencapai puncak Everest pada pukul 15.25 waktu Nepal, hari Sabtu 26 April 1997. Keberhasilan ini disampaikan oleh Letkol Inf Pramono Edhie Wibowo dari Katmandu Nepal. Sukses sekaligus menjadikan Indonesia sebagai negara pertama di kawasan Asia Tenggara yang mencapai puncak tertinggi di dunia.

Untuk mencapai puncaknya, tim ini memulai perjalanannya dari jalur selatan Nepal. Tim yang beranggotakan Kopassus, Wanadri, FPTI dan Mapala UI harus melalui sejumlah medan bersalju selama 46 hari sejak 12 Maret 1997. Anggota Tim Selatan, Pratu Asmujiono menjadi yang pertama mengibarkan Sang Merah Putih di Puncak Mount Everest, kemudian disusul Sertu Misirin.

"Allahuakbar, Allahuakbar, Allahuakbar. Komando!" teriak Asmujiono ketika itu.

Sebaliknya, Tim Utara yang terdiri dari Serda Sumardi, Ogum Gunawan Ahmad dan Praka Tarmudi memulai perjalanan pada 22 Maret 1997. Mereka mendaki ke Puncak Everest dari sisi utara Tibet, China.

Setelah 48 hari pendakian, tepatnya pada 8 Mei 1997, mereka membatalkan misi pendakian meski sudah mencapai ketinggian 8.600 meter. Pembatalan ini dilakukan mengingat cuaca yang sangat buruk dan pertimbangan keselamatan pendakian.

4.
Operasi melawan SAS

Merdeka.com - Berbeda dengan ketiga operasi sebelumnya, operasi yang dilakukan Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD), sekarang Kopassus di belantara Kalimantan tak pernah diungkap kepada publik. Konfrontasi dengan Malaysia membuat Presiden Soekarno memerintahkan Panglima TNI menggelar Operasi Dwikora dan menggagalkan pembentukan negara Malaysia.

Operasi ini tak pernah diungkap lewat pernyataan perang resmi seperti yang terjadi saat TNI berupaya merebut Irian Barat melalui operasi militer Trikora. Alhasil, TNI tidak mengirimkan pasukan reguler, melainkan para gerilyawan untuk membantu Tentara Nasional Kalimantan Utara (TNKU) melawan Malaysia. Tak hanya itu, personel yang terlibat juga wajib melepas seluruh identitas mereka, termasuk seragam TNI.

Selama beroperasi, mereka tak hanya terlibat bentrok dengan pasukan Malaysia, tapi juga pasukan elite Inggris Special Air Services (SAS). Selain mereka, Inggris juga mengirim pasukan Gurkha dan SAS tambahan dari Selandia baru dan Malaysia.

Komandan Pasukan Inggris di Malaya, Mayor Jenderal Walter Walker merasa SAS diperlukan untuk membendung pasukan gerilya asal Indonesia. Walker tak mau jatuh korban lebih banyak di kalangan Inggris. Pertempuran antara SAS dan Gurkha melawan gerilyawan TNKU berlangsung seru. Lebatnya rimba Kalimantan menjadi saksi pertempuran yang tak pernah diberitakan media tersebut.

Kadang pasukan Inggris mengalahkan gerilyawan TNKU dalam pertempuran. Kadang gerilyawan TNKU yang memukul pasukan SAS dan Gurkha. Sulit untuk mencatat secara pasti data-data pertempuran.

Dari pertempuran di Kalimantan ini pula kemudian SAS belajar mengembangkan taktik gerilya bertempur di hutan. Kalau tak pernah berhadapan dengan pasukan elite Indonesia, mereka tak akan punya taktik ini.



Menteri Yuddy Beri Kabar Gembira soal Gaji PNS

Jpnn
JAKARTA - Gonjang-ganjing defisit anggaran yang dihembuskan para Wakil Rakyat di Senayan, sempat membuat para aparatur sipil negara (ASN) terutama PNS was-was. Kabarnya, dengan defisit anggaran akan membuat PNS tidak menerima haknya berupa gaji.
"Saya pastikan, PNS tetap akan menerima gaji karena anggarannya sudah tertata dalam APBN. Gaji pegawai itu sudah masuk dalam pengeluaran rutin negara, jadi tidak benar kalau ada isu PNS terancam tidak gajian karena defisit anggaran," ungkap Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi di kantornya, Kamis (16/4).
Mengenai gaji ke-13, menurut Yuddy, itu juga sudah masuk dalam APBN. Dengan demikian, tinggal menunggu pencairan yang biasanya direalisasikan menjelang tahun ajaran baru.
"Kenaikan gaji PNS secara berkala, gaji 13, itu rutin setiap tahunnya. Hanya saja berapa prosentase kenaikan gaji PNS masih digodok pemerintah. Sedangkan realisasinya, menjelang tahun ajaran baru, agar aparatur punya dana cadangan untuk anak sekolah," bebernya.
Dia menegaskan, pemerintah berupaya meningkat kesejahteraan PNS setiap tahunnya. Itu sebabnya aparatur harus meningkatkan kinerja terutama dalam pelayanan publik. (esy/jpnn)

Anak Badrodin: Semoga Bapak Bisa Perbaiki Citra Polri

VIVA.co.id - Anak bungsu Wakapolri Komisaris Jendaral Polisi, Badrodin Haiti,
Fakhri Subhana Haiti, berdoa agar fit and proper test (uji kelayakan dan kepatutan) yang akan dihadapi orangtuanya di DPR, dapat berjalan dengan lancar.

Ia juga berharap, agar bapaknya dapat menjalankan kinerja dengan baik dan dapat memperbaiki citra polisi di mata masyarakat.

"Semoga yang terbaik untuk semuannya. Semoga bisa ngebenerin citra polisi yang buruk. Sekarang kan, citra polisi buruk karena oknum," ujar Subhana di rumahnya, Jalan M Kahfi I No 34 Jagakarsa, Jakarta Selatan, Kamis 16 April 2015.
Fakhri menjelaskan, bapaknya merupakan sosok yang sayang kepada keluarga. Meskipun sibuk dengan urusan pekerjaan di institusi kepolisian, namun masih menyempatkan diri untuk kumpul dengan keluarga.

"Tegas, tetapi kalau ke kita jarang marah. Tapi kalo sudah marah, ya serem," katanya.

Fakhri yang saat ini sedang menempuh S2 profesi Farmasi di Universitas Indonesia menambahkan, Badrodin merupakan sosok yang lebih demokratis dalam urusan keluarga.
Begitu juga, mengenai keputusan pendidikan yang diambil oleh anaknya. "Enggak ada paksaan," tambahnya. (asp)

Bantah Ada Penggerebekan di Lapas

 Jpnn
JAKARTA - Kepala Bagian Informasi dan Komunikasi Kemenkum HAM Rakhmat Renaldy mengatakan, selama ini razia sebenarnya rutin dilakukan di seluruh lapas.
Bahkan, menurut dia, penemuan narkoba di Lapas Cipinang yang diduga bagian dari bisnis haram Freddy Budiman, merupakan hasil penggeledahan petugas lapas.
”Tidak benar kalau ada penggerebekan. Temuan itu bentuk antisipasi Ditjen Pemasyarakatan terhadap penyalahgunaan narkoba di dalam lapas,” jelasnya, kemarin.
Menurut dia, saat ini Ditjen Pemasyarakatan terus berupaya meningkatkan sistem keamanan untuk mengantisipasi penggunaan alat komunikasi dan peredaran narkoba di seluruh lapas dan rutan di Indonesia.
Menkum dan HAM Yasonna H. Laoly juga telah meminta jajaran di bawahnya untuk menindak oknum petugas lapas yang terbukti terlibat dalam jaringan Freddy.
”Apa pun bentuknya, entah pemberian fasilitas atau membantu proses masuknya narkoba ke dalam lapas atau rutan,” ujarnya.
Kadiv Pemasyarakatan Kanwilkum dan HAM Jawa Tengah Yuspahrudin mengatakan, antisipasi penyalahgunaan narkoba di lapas perlu didukung teknologi. Terutama pendeteksi sinyal seluler seperti yang dimiliki Badan Nasional Narkotika (BNN). ”Menurut saya, lapas di Nusakambangan membutuhkan itu,” ujarnya.
Selama ini Ditjen Pemasyarakatan beralasan bahwa minimnya personel membuat lapas dan rutan sering kebobolan penyalahgunaan narkoba. Berdasar data Ditjenpas, jumlah sipir di seluruh Indonesia saat ini sekitar 14 ribu orang. Jumlah itu lebih kecil sepuluh kali lipat jika dibandingkan dengan tahanan yang mencapai 165 ribu orang.
Untuk mengatasi hal tersebut, Kemenkum HAM pernah membuat memorandum of understanding (MoU) dengan Panglima TNI Jenderal Moeldoko. Kerja sama itu terkait pengupayaan agar anggota TNI yang memasuki masa pensiun bisa diperbantukan sebagai petugas keamanan lapas dan rutan. (idr/gun/c10/end)

Hari Ini Presiden Jokowi Tumpangi Helikopter ke Bandung Cek Persiapan KAA

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo dijadwalkan memantau persiapan pelaksanaan Konferensi Asia Afrika 2015 di Bandung, Jawa Barat, pada Kamis (16/4/2015) ini. Persiapan KAA 2015 kini sudah mencapai tahap akhir dengan tingkat penyelesaian mencapai 95 persen.\
"Rencananya Bapak Presiden akan meninjau ke Bandung," ujar Kepala Staf Kepresidenan Luhut Binsar Panjaitan di istana kepresidenan, Kamis (16/4/2015).
Presiden akan berangkat dari Bandara Halim Perdana Kusuma dengan menggunakan helikopter ke Bandung. Rencananya, Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani turut mendampingi presiden.
Setelah memeriksa kesiapan di Bandung, Luhut mengatakan, Presiden Jokowi akan mengikuti gladi bersih pelaksanaan KAA yang dilakukan di Jakarta pada Jumat (18/4/2015). Untuk mempersiapkan acara puncak pada tanggal 24 April di Bandung, Presiden akan bertolak sehari sebelumnya untuk menyambut para kepala negara yang akan melakukan historical walk di Bandung.
Terkait kesiapan KAA, Luhut mengatakan, persiapannya mencapai 95 persen. Seluruh instansi terkait mulai dari Kementerian Luar Negeri, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kepolisian hingga TNI tinggal menyelesaikan persiapan akhir.
Kepala-kepala negara yang sudah mengonfirmasi kehadiran sebanyak 30 orang dari 109 negara yang diundang. Namun, mereka yang hadir tak hanya kepala negara tapi juga perwakilan-perwakilannya sehingga total negara yang akan mengikuti KAA hingga kini berjumlah 70 negara.
"Mari kita sebagai tuan rumah yang baik, sebagai host yang baik, kita terima tamu dengan baik. Kita negara yang berdemokrasi," pesan Luhut.
Peringatan 60 tahun KAA akan berlangsung dari 19-24 April 2015. Pada 19 April akan dilangsungkan pertemuan pejabat tinggi (SOM) di Jakarta dan Pertemuan Tingkat Menteri pada 20 April. Sedangkan Konferensi Tingkat Tinggi KAA akan berlangsung di Jakarta pada 22-23 April.
Rangkaian peringatan 60 tahun KAA akan berakhir pada 24 April di Bandung di mana para kepala negara akan melakukan historical walk dari Hotel Savoy Homan ke Gedung Merdeka.
KTT KAA tahun ini diharapkan menghasilkan tiga dokumen yaitu Bandung Message, Deklarasi Penguatan Kemitraan Strategis Asia dan Afrika (NAASP) dan deklarasi mendukung kemerdekaan Palestina.

Polri geledah sejumlah lokasi terkait laporan kebocoran soal UN

Pewarta:
Jakarta (ANTARA News) - Penyidik Bareskrim Polri tengah menggeledah beberapa lokasi di Jakarta untuk menyelidiki laporan adanya kebocoran soal Ujian Nasional (UN) 2015 di Internet.

"Ada beberapa tempat yang kami curigai. Kami harus cepat mencari alat bukti. Tempatnya di Jakarta," kata Kabareskrim Komjen Pol Budi Waseso di Mabes Polri di Jakarta, Rabu.

Penyelidikan ini menurutnya, menindaklanjuti adanya laporan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan pada Selasa (14/4). "Kami terima laporannya kemarin," kata Waseso.

Dalam pengusutan kasus bocornya soal-soal UN tersebut di internet, pihaknya menduga adanya keterlibatan oknum Perum Percetakan Negara RI (Perum PNRI). "Kemungkinan melibatkan oknum percetakan. Karena berdasarkan hasil penelusuran, pencetakan dilakukan oleh percetakan negara, bukan percetakan swasta," katanya.

Beberapa penyidik Bareskrim pun ditugaskannya untuk melacak pelaku pengunggah soal UN di Internet.

Sebelumnya sejumlah soal UN 2015 untuk SMA jurusan IPA beredar di Internet. Soal-soal tersebut diunggah di tempat penyimpanan data Google dan bisa diakses publik secara gratis.

Kabar Gembira, Layanan Paspor Elektronik Dibuka Kembali

Rina Atriana - detikNews
Jakarta - Direktorat Jenderal Imigrasi membuka kembali layanan pembuatan paspor elektronik atau e-passport. Pelayanan dibuka mulai Rabu (15/4) kemarin.

Berdasarkan rilis yang diterima dari Humas Imigrasi, Rabu (15/4/2015), permohonan pembuatan paspor elektronik baru bisa dilakukan dengan datang langsung (walk in). Sementara untuk pengajuan secara online masih menunggu kesiapan teknis.

Saat ini ada 9 kantor imigrasi yang melayani permohonan paspor elektronik. Berikut sembilan daftar kantor imigrasi tersebut:

1. Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan
2. Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Barat
3. Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Soekarno-Hatta
4. Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Batam
5. Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Surabaya
6. Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Timur
7. Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Pusat
8. Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Utara
9. Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Tanjung Priok

Paspor elektronik telah digunakan di beberapa negara, di antaranya Amerika Serikat, Australia, Inggris, Jepang, Swedia, dan lainnya. Salah satu manfaat dari paspor elektronik bagi warga negara Indonesia ialah bisa bebas visa saat akan berkunjung ke Jepang.

Hari Ini Komjen Badrodin Jalani Uji Kelayakan Calon Kapolri di DPR

Mulya Nurbilkis - detikNews
Jakarta - Tahapan demi tahapan dilalui Komjen Badrodin untuk menduduki kursi Kapolri. Hari ini, Badrodin Haiti akan menjalani uji kelayakan calon Kapolri di komisi III DPR.

"Besok jam 10 fit and proper test (uji kelayakan). Setiap fraksi dan anggota komisi III diberikan kesempatan ajukan pertanyaan kepada calon Kapolri lalu (uji kelayakan) bisa berjalan cepat," kata Wakil Ketua Komisi III DPR Benny Kabur Harman di DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (15/4/2015) kemarin.

Uji kelayakan ini adalah salah satu tahapan yang harus dijalani Badrodin untuk mendapat persetujuan DPR. Setiap fraksi sudah menyiapkan pertanyaan untuk diajukan pada Badrodin terkait visi misi dan beberapa hal penting lainnya. Jika dalam rapat ini seluruh fraksi menyetujuinya sebagai calon kapolri, maka keputusan komisi diajukan ke Badan Musyawarah untuk selanjutnya merumuskan waktu rapat paripurna DPR.

Jika dalam paripurna pengajuan Badrodin sebagai kapolri disetujui, maka DPR akan mengesahkan badrodin sebagai kapolri dan diserahkan pada Presiden Jokowi untuk dilantik.

Sebelumnya komisi III sudah menemui Badrodin di kediamannya di wilayah Jagakarsa dan melakukan pertemuan tertutup. Setelah dari pertemuan, komisi III melakukan rapat pleno terkait uji kelayakan yang akan digelar hari ini.

Koalisi Pemantau Peradilan Meminta MK Tolak Gugatan Ikahi atas KY

Rina Atriana - detikNews
 Jakarta - Ikatan Hakim Indonesia (Ikahi) keberatan jika Seleksi Pengangkatan Hakim (SPH) melibatkan Komisi Yudisial (KY). Mereka lantas mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Ikahi secara resmi mengajukan judicial review sejak tanggal 27 Maret 2015. Ikahi menggugat kewenangan KY dalam menyeleksi hakim sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 14A ayat (2), (3) UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Pasal 13A ayat (2), (3) UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dan Pasal 14A ayat (2), (3) UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Koalisi Pemantau Peradilan menyatakan, aksi Ikahi ini mengingatkan akan logika ketertutupan MA di zaman orde baru. MA seolah ingin menjauh dari pengawasan eksternal yang selama ini dilakukan KY.

"Padahal, seleksi hakim adalah pintu masuk yang sangat strategis dalam melakukan reformasi kelembagaan terhadap MA yang tidak kunjung selesai pasca Reformasi," kata perwakilan koalisi, Dio Ashar, dalam rilis yang diterima detikcom, Rabu (15/4/2015).

Menurut koalisi, secara konstitusi tak ada yang salah dengan keterlibatan KY dalam seleksi hakim. Berangkat dari hal tersebut, koalisi mengecam sikap Ikahi yang mengajukan JR ke MK terkait dengan kewenangan KY dalam melakukan seleksi hakim.

"Koalisi mengecam sikap Ikahi yang ingin mengembalikan semangat ketertutupan seleksi hakim semasa Orde Baru yang bertentangan dengan reformasi peradilan sebagaimana yang dimaksudkan oleh konstitusi. Serta Meminta MK untuk menolak judicial review yang diajukan oleh Ikahi," jelasnya.

Rabu, 15 April 2015

BNN: Masalah Narkoba Harus Ditangani Secara Luar Biasa

 Jpnn
JAKARTA - Permasalahan narkotika dan obat-obat terlarang (narkoba) merupakan merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crime bersifat global). Makanya, penanganan penyalahgunaan narkoba juga harus dilakukan secara luar biasa.
Penegasan ini disampaikan Deputi Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional (BNN) dr. Diah Setia Utami saat mengawali dialog dalam kegiatan pergelaran seni budaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Ketgiatan tersebut terlaksana bersama Kementerian Sosial yang diadakan di Ruang Nareswara Lantai 4 Gedung Smesco UKM  Jl. Gatot Subroto Kav.94 Pancoran Jakarta Selatan, Selasa (14/4).
Penanganan luar biasa yang dimaksud adalah secara komperehensif dengan mengedepankan prinsip “common and shared responsibility". Apabila pendekatan ini tidak dilakukan maka bangsa Indonesia akan mengalami kerugian yang tidak ternilai.
“Narkoba sudah masuk di tempat-tempat yang tidak bisa dideteksi, karena target dari bandar sudah mengejar semua kalangan ekonomi baik kuat maupun lemah. Pola pkir untuk mengatakan tidak kepada narkoba dan merehab korban/pecandu narkoba inilah yang harus dibangun terus," kata Diah.
Dalam kegiatan yang sama, Direktur Rehabilitasi Sosial Kemensos, Waskito Budi Kusumo menyatakan kementeriannya turut mendukung upaya Gerakan Rehabilitasi Pecandu Narkoba sebanyak 10.000 orang.  
"Kami menyiapkan tenaga pekerja sosial sebanyak 700 orang dan konselor adiksi 500 orang yang dibekali untuk mempunyai pendekatan general kepada para pecandu, selain itu Kemensos juga memiliki panti rehabilitasi di Medan, Sumatera Utara dan Bogor, Jawa Barat yang sudah menjalankan fungsi dan tugasnya, terangnya
Kegiatan pencegahan penyalahgunaan narkoba yang dikemas dalam bentuk pagelaran ini juga dihadiri oleh Psikolog, A Kasandra Putranto dan Ika Dalimounthe yang juga pemiilik Yayasan Kita & Buah Hati.
“Perjuangan melawan narkoba perlu didukung oleh berbagai elemen karena semakin hari bandar semakin cerdas untuk menjerumuskan generasi muda menjadi rusak, maka sebaiknya orangtua perlu memiliki cara berkomunikasi yang benar dan mewaspadai zat-zat yang mengandung narkoba tersebut," ujarnya.

Eksekusi Zaenab tak Pengaruhi Hukuman Mati di Indonesia

 Jpnn
JAKARTA - Menteri Luar Negeri Retno LP. Marsudi menegaskan hukuman pancung terhadap TKI di Arab Saudi, Siti Zaenab tidak memengaruhi kebijakan hukuman mati terpidana narkoba di Indonesia. Pemerintah, kata dia, tetap berupaya maksimal melindungi WNI yang terjerat hukum di luar negeri.
"Saya sudah menjelaskan, apa perlu saya jelaskan lagi? Tekad komitmen kami untuk melindungi WNI adalah prioritas, tapi ada isu berupa law enforcement yang harus kami lakukan di dalam negeri," tegas Menlu di kompleks Istana Negara, Jakarta,  Rabu, (15/4).
Menurut Retno,  dalam kasus hukuman WNI lainnya, pemerintah terus melakukan upaya bantuan hukum.
Termasuk untuk kasus Siti Zaenab diakuinya sudah dilakukan upaya bantuan sejak 1999. Namun, perbedaan perlakuan hukum di Arab Saudi, diakuinya membuat pengampunan untuk Zaenab menjadi lebih sulit.
"Kami sudah melakukan apapun untuk mendapat maaf dari keluarga. Tiga presiden kita sudah menulis surat kepada Raja Saudi, yaitu Pak Gusdur, Pak SBY dan Pak Jokowi, sudah memintakan maaf kepada keluarga korban," imbuh Retno.
Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah, kata dia, tetap tidak dapat mengubah penolakan permintaan maaf dari keluarga korban. Sehingga Siti Zaenab pun tetap menjalani hukuman mati.  (flo/jpnn)

109 bendera peserta KAA dikibarkan di Gedung Merdeka

Pewarta:
Bandung (ANTARA News) - Sebanyak 109 bendera negara peserta Konferensi Asia Afrika (KAA) Ke-60 dikibrakan oleh anggota Pramuka Kota Bandung di Gedung Merdeka Bandung, Jawa Barat, Rabu.

"Pengibaran 109 bendera tersebut merupakan inisiatif kita yang menandakan bahwa Bandung siap menyambut pelaksanaan KAA Ke-60 nanti," kata Kepala Museum KAA Thomas A Siregar.

Ia menuturkan, setiap peringatan KAA dipastikan bendera-bendera delegasi Asia Afrika dikibarkan di Gedung Merdeka.

Acara pengibaran bendera delegasi yang mulai dilaksanakan sekitar pukul 07.00 WIB tersebut dipandu dan dibuka langsung oleh Pramuka Kota Bandung.

Berdasarkan data dari Pramuka Kota Bandung ada sekitar 250 anggota yang bertugas sebagai pengibar bendera delegasi KAA. Ke-250 anggota Pramuka tersebut sebelumnya telah melalui tahap seleksi yang ketat.

Sementara itu, warga tampak antusias menyaksikan pengibaran bendera delegasi KAA tersebut.

"Menurut saya ini peristiwa sejarah ya, waktu tahun 2005 saya tidak sempat melihat langsung pengibaran benderanya. Dan sekarang bisa melihat langsung peristiwa sejarah ini," kata salah seorang warga Bandung Fahmiany.

Tak hanya itu, pengibaran bendera tersebut dimanfaatkan warga untuk berfoto "selfie" di sekitar Gedung Merdeka, terutama di dekat tiang benderanya.

"Ini kan peristiwanya jarang ya Kang. Jadi kenapa enggak sih diabadiin dengan foto selfie," kata warga lainnya, Rery.