BERBUAT BENAR ADALAH KEHARUSAN, BERBUAT TIDAK BENAR ADALAH KETIDAK HARUSAN

Selasa, 03 Mei 2016

Ini Peran Kivlan Zen dalam Pembebasan 10 WNI

JAKARTA - Mabes Polri menyebut kepulangan sepuluh warga negara Indonesia yang sempat disandera kelompok bersenjata Abu Sayyaf ke Tanah Air sebagai kemenangan diplomasi. Hasil ini juga diakui berkat kontribusi banyak pihak.
"Ini kemenangan diplomasi yang harus kita syukuri," kata Kadiv Humas Polri, Brigjen Boy Rafli Amar di Mabes Polri, Jakarta, Senin (2/5).
Mantan Kapolda Banten ini mengakui selain pemerintah, seperti Kemenlu, TNI dan Polri, juga ada keterlibatan masyarakat dan tokoh dalam membebaskan 10 WNI dari kelompok bersenjata yang berbasis di Filipina tersebut. "Ada banyak sekali tokoh dan itu saya diapresiasi dan mengucapkan terima kasih karena sepuluh nyawa itu tidak bisa diukur dengan uang," ucapnya.
Salah satu tokoh yang dimaksud adalah mantan Kepala Staf Kostrad Mayjen (Purn) Kivlan Zein. Purnawirawan TNI itu adalah bagian dari tim negosiator yang dikirim pemerintah untuk berkomunikasi dengan kelompok Abu Sayyaf.
Kontribusi Kivlan diakui cukup besar lantaran semasa aktif di TNI dia punya pengalaman berinteraksi dengan kelompok militan di Filipina. "Jadi hubungan itu lah yang sangat bermanfaat untuk dijadikan modal bekerjasama," jelas Boy.
Lebih lanjut Boy mengucapkan terima kasih kepada para tokoh yang telah turut membantu dalam membebaskan 10 WNI tersebut. "Terlebih kepada pemegang otoritas di Filipina yang memberikan informasinya. Dan ada juga tokoh dari Mindanao Nur Misuari," tandas Boy. (rmol/dil/jpnn)

Syarifuddin Ucapkan Sumpah Jabatan Wakil Ketua MA di Depan Jokowi

Ray Jordan - detikNews
Jakarta - Hari ini M Syarifuddin akan mengucapkan sumpah jabatan sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang Yudisial. Pengucapan sumpah dilakukan di hadapan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Acara pengucapan sumpah tersebut dilakukan di Istana Negara, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (3/5/2016) sekitar pukul 10.05 WIB. Syarifuddin diangkat menjadi Wakil Ketua MA bidang Yudisial sesuai dengan Keputusan Presiden RI No 48 P Tahun 2016 tentang pemberhentian Ketua Muda Pengawasan MA dan pengangkatan Wakil Ketua MA bidang Yudisial.

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) hadir di lokasi mendampingi Jokowi. Selain itu hadir juga Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Jaksa Agung M Prasetyo, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Ketua MPR Zulkifli Hasan, Wakil Ketua MPR Oesman Sapta Odang, Ketua DPD Irman Gusman dan Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie.

Syarifuddin terpilih sebagai Wakil Ketua MA bidang yudisial setelah mendapatkan suara terbanyak mengalahkan Hakim Agung Andi Samsan Nganro pada putaran kedua di Gedung Utama MA, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (14/4).

Syarifuddin juga merupakan Ketua Muda MA bidang Pengawasan. Dengan jabatan itu, ia bertanggung jawab terhadap perilaku 8 ribu hakim di seluruh Indonesia dan jajaran di bawah MA. Tetapi di masa kepemimpinannya, ia malah seakan kebobolan fungsi pengawasan tersebut dengan tertangkapnya pejabat MA Andri Tristianto Sutrisna (ATS) oleh KPK. Selain itu, KPK juga membongkar skandal besar jual beli perkara di PTUN Medan yang melibatkan para hakim dan Ketua PTUN Medan.

Dalam perkara Angelina Sondakh, Syarifuddin merupakan ketua majelis peninjauan kembali (PK) mengorting hukuman Angelina Sondakh dari 12 tahun penjara menjadi 10 tahun penjara. Selain itu, uang yang harus dirampas juga disunat dari Rp 40 miliar menjadi Rp 15 miliar. Putusan itu diketok 29 Desember 2015.
(rjo/hri)

Pengangkatan Bidan PTT harus Ikuti UU ASN

JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi mengatakan, bidan Pegawai Tidak Tetap (PTT) tidak termasuk SDM yang terkena kebijakan moratorium. Namun untuk proses pengangkatannya menjadi CPNS tidak bisa serta merta, tetapi harus mengikuti ketentuan Undang-Undang No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).
"Bapak Presiden sendiri yang mengatakan bahwa kebijakan moratorium tidak dikenakan pada tenaga pendidik, tenaga kesehatan, dan penegakan hukum. Secara umum aspirasi bidan PTT sudah dalam proses tindak lanjut," kata Yuddy dalam acara Forum Group discussion (FGD) bertajuk Mencari Solusi Rekrutmen PNS yang Adil Bagi Bidan PTT di Jakarta, Senin (2/5). 
Lebih lanjut Yuddy mengatakan, sesuai UU ASN, seperti halnya pengangkatan CPNS pada umumnya, proses pengangkatan bidan PTT harus ada proses pendaftaran, pengadaan, seleksi dan penempatan. Saat ini Kementerian PANRB sudah memiliki persetujuan formasi bidan di daerah. “Jangan sampai di pusat sudah disetujui tapi di daerahnya tidak dianggap. Jadi kami harus membuat ikatan, misalnya  dengan melakukan MoU dengan pemerintah daerah," kata Yuddy. 
Hadir dalam acara tersebut Pelindung Bidan Indonesia Megawati Soekarnoputri, Mensesneg Pratikno, Menkes Nila M. Moeloek. Dalam kesempatan itu, Megawati mndorong agar pemerintah mencarikan solusi terbaik untuk bisa mengangkat bidan PTT menjadi PNS.
Sementara itu, Mensesneg Pratikno mengatakan, pemerintah sangat ingin memfasilitasi sekaligus mendengar aspirasi para bidan PTT agar permasalahan ini segera selesai. Mantan Rektor UGM itu mengungkapkan, beberapa hari lalu, dia bersama Menteri PANRB dan Menteri Kesehatan sudah membahas hal ini.   “Ada banyak cara yang sudah dipersiapkan. Namun ada beberapa kendala jangka pendek, terutama terkait dengan UU. Kita ingin mencari solusi," kata Pratikno. 
Sementara Menteri Kesehatan Nila M. Moeloek mengatakan, untuk masuk menjadi PNS tidak mudah. Namun, dia bersyukur di era pemerintahan Presiden Joko Widodo  tenaga kesehatan, pendidikan, dan tenaga ahli tidak dimoratorium.  "Kami mengerti , dan kami akan mencoba mencari solusi yang terbaik," kata Nila. (ns/HUMAS MENPANRB)

Senin, 02 Mei 2016

Kembali ke Tanah Air, Ini Perjalanan 10 WNI Hingga Terbebas dari Abu Sayyaf

Dhani Irawan - detikNews
Jakarta -
Tanggal 26 Maret 2016 mungkin menjadi tanggal yang tidak akan dilupakan oleh 10 orang yang disandera kelompok Abu Sayyaf di Filipina. Mereka adalah warga negara Indonesia (WNI) yang merupakan pelaut dari kapal Brahma 12 yang menarik kapal tongkang Anand 12.

Kabar penyanderaan 10 WNI itu sontak membuat pemerintah Indonesia bergerak melakukan operasi penyelamatan. Namun upaya itu terbentur dengan konstitusi Filipina. Alhasil TNI dan Polri hanya bisa beroperasi melalui intelijen tanpa terjun langsung menyelamatkan 10 WNI itu.

Pihak Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI pun terus melakukan koordinasi dengan pemerintah Filipina. Hingga pada Sabtu, 9 April 2016, militer Filipina menyerbu kelompok teroris itu.

18 tentara militer Filipina dan lima teroris dari kelompok Abu Sayyaf tewas dalam operasi militer Filipina yang berlangsung selama 10 jam itu. Operasi militer ini dilakukan di Provinsi Basilan, Filipina Selatan. Pasukan Filipina tengah melakukan pengejaran terhadap kelompok Abu Sayyaf di wilayah Basulan dan sekitar wilayah Joso Islands selama dua pekan terakhir untuk membebasan 18 sandera asing yang disandera.

Setelah itu, upaya diplomasi kembali dilakukan. Pemerintah Indonesia terus mendorong agar dilibatkan dalam operasi militer penyelamatan, tetapi hasilnya nihil.

Penyanderanya yang berafiliasi dengan Abu Sayyaf meminta tebusan sebesar 50 juta peso atau setara dengan 1 juta dolar AS. Pemerintah Indonesia pun diminta agar tidak memenuhi permintaan itu.

Waktu berselang tetapi komunikasi terus dilakukan sampai akhirnya hari yang dinanti itu tiba. 10 WNI yang merupakan awak kapal Brahma 12 telah dilepaskan penyanderanya. Pelepasan mereka dengan cara men-drop mereka di luar rumah Gubernur Sulu di Jolo, ibu kota Provinsi Sulu, pada Minggu siang.

Presiden Jokowi langsung mengumumkan kebebasan 10 WNI itu setelah bertemu dengan jajaran menteri terkait dan Panglima TNI. Jokowi menyampaikan ucapan terima kasihnya pada berbagai pihak termasuk Pemerintah Filipina.

Koordinasi kepulangan mereka pun dilakukan. Dengan menggunakan pesawat Victory News milik Surya Paloh, 10 WNI itu diantarkan dan tiba di Base Ops Lanud Halim Perdanakusuma pada pukul 23.30 WIB, Minggu (1/5/2016).

Ketua Fraksi NasDem Viktor Laiskodat pun turut serta di dalam pesawat. Ketika tiba di Lanud Halim Perdanakusuma, 10 WNI itu disambut Menlu Retno Marsudi, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, dan Mensesneg Pratikno.

Setelah turun dari pesawat, 10 WNI itu kemudian diantarkan menuju ke RSPAD Gatot Soebroto untuk mengecek kesehatan mereka. Menlu Retno mengatakan setelah kesehatan mereka dipastikan aman, maka kesepuluh WNI itu akan dipulangkan ke keluarga masing-masing.

Nama-nama 10 WNI tersebut adalah:

1. Peter Tonsen Barahama. Alamat Batu Aji, Batam.
2. Julian Philip. Alamat Tondang Utara, Minahasa.
3. Alvian Elvis Peti. Alamat Priok Jakarta Utara.
4.  Mahmud. Alamat Banjarmasin Kalimantan Selatan.
5. Surian Syah. Alamat Kendari Sulawesi Tenggara.
6. Surianto. Alamat Gilireng Wajo Sulawesi Selatan.
7. Wawan Saputra. Alamat Malili Palopo.
8. Bayu Oktavianto. Alamat Delanggu Klaten.
9. Rinaldi. Alamat Makassar.
10. Wendi Raknadian. Alamat Padang Sumatera Barat. 

Ini Pernyataan Lengkap Presiden Jokowi soal Pembebasan 10 Sandera Abu Sayyaf

Bagus Prihantoro Nugroho - detikNews
Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut pembebasan 10 anak buah kapal (ABK) berkewarganegaraan Indonesia adalah kerja sama banyak pihak. Atas hal itu, Jokowi pun menyampaikan rasa terima kasihnya.

Hal itu disampaikan Jokowi dalam pernyataan pers resmi di Istana Bogor, Minggu (1/5/2016). Jokowi tampak didampingi Menlu Retno Marsudi, Mensesneg Pratikno, dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo.

Rencananya 10 WNI itu akan diterbangkan dari Filipina ke Indonesia. Mereka akan tiba tengah malam nanti di Bandara Halim Perdanakusuma.

Berikut adalah pernyataan lengkap Presiden Jokowi tentang pembebasan 10 sandera tersebut:

Pernyataan Resmi Presiden tentang Pembebasan 10 ABK WNI

Alhamdulillah puji syukur kepada Allah S.W.T, akhirnya 10 ABK WNI yang disandera oleh kelompok bersenjata sejak tanggal 26 Maret 2016 yang lalu, saat ini telah dapat dibebaskan.

Posisi detik ini akan diberangkatkan dari Zamboanga menuju ke Jakarta dan diperkirakan tengah malam akan sampai di Jakarta.

10 WNI dalam keadaan baik dan kondisi akan segera dipulangkan ke Indonesia dan perlu saya sampaikan banyak sekali pihak yang telah bekerjasama dalam pembebasan 10 WNI ini.

Oleh karena itu saya ingin menyampaikan terimakasih dan penghargaan kepada semua pihak, seluruh anak bangsa yang telah membantu proses upaya pembebasan ini, baik yang formal maupun yang informal.

Ucapan terimakasih terutama juga saya tujukan pemerintah Filipana tanpa kerjasama yang baik, upaya pembebasan tersebut tidak mungkin membuahkan hasil yang baik.

Dan saat ini, kita masih terus bekerja keras untuk pembebasan 4 ABK WNI yang lainnya.

Di samping upaya pembebasan sandera, satu isu lain yang perlu mendapatkan perhatian adalah keamanan di perairan perbatasan dan wilayah sekitarnya.

Oleh karena itu akan diadakan pertemuan pada 5 Mei ini antara Indonesia, Malaysia dan Filipina, yang bertemu adalah Menteri Luar Negeri dan Panglima dari Malaysia, Filipina dan Indonesia.

Demikian yang bisa saya sampaikan.

Terima kasih.

Jumat, 29 April 2016

KPK Periksa Politikus PKS yang Diduga Jadi Perantara Suap


Oleh : Suryanta Bakti Susila, Taufik Rahadian
VIVA.co.id – Anggota DPRD Kota Bekasi, Muhammad Kurniawan, dijadwalkan akan menjalani pemeriksaan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat 29 April 2016. Politikus PKS itu akan diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan suap proyek pembangunan jalan pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2016.
Pelaksana harian Kepala Biro Humas KPK, Yuyuk Andriati menyebut bahwa dia akan diperiksa untuk melengkapi berkas anggota Komisi V DPR yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini, Damayanti Wisnu Putranti.
"Diperiksa sebagai saksi untuk tersangka DWP," kata Yuyuk.
Bersama dengan Kurniawan, penyidik juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap satu orang saksi lainnya. Dia adalah Kepala Bagian Sekretariat Komisi V DPR, Prima MB Nuwa.
Diketahui, nama Kurniawan sempat disebut dalam persidangan perkara suap ini. Dia disebut-sebut merupakan perantara suap dari Komisaris PT Cahaya Mas Perkasa, So Kok Seng alias Aseng kepada Wakil Ketua Komisi V DPR yang juga dari PKS, Yudi Widiana Adia.
Aseng mengaku pernah memberikan uang sebesar Rp2,5 miliar kepada Kurniawan pada sekitar bulan Desember 2015. Uang tersebut disebut Aseng ditujukan untuk Yudi Widiana terkait proyek pekerjaan jalan.
Selain uang tersebut, Aseng juga pernah memberikan uang lain sebesar Rp3 miliar kepada Kurniawan. Menurut Aseng, uang tersebut diminta dengan dalih Kurniawan bisa mengamankan dia dari jeratan KPK.
Aseng menyebut bahwa saat itu Kurniawan pernah berkata bahwa dia tengah diincar oleh KPK. Hal tersebut tak lama setelah KPK menangkap tangan anggota Komisi V DPR, Damayanti Wisnu Putranti.
Pada kasus ini, penyidik telah menetapkan 7 orang sebagai tersangka, termasuk dari pihak DPR. Anggota Dewan yang telah menjadi tersangka antara lain Damayanti Wisnu Putranti, Budi Supriyanto dan Andi Taufan Tiro. Mereka diduga telah menerima suap dari Direktur PT Windhu Tunggal Utama, Abdul Khoir.
Uang diberikan untuk mengupayakan proyek-proyek dari program aspirasi DPR disalurkan untuk proyek pembangunan atau rekonstruksi jalan di Maluku dan Maluku Utara.

Ini Empat Tuntutan Buruh di May Day, 1 Mei 2016


Oleh : Finalia Kodrati, Foe Peace Simbolon
VIVA.co.id – Sebanyak satu juta buruh diprediksi akan merayakan hari buruh atau May Day, yang jatuh pada Minggu, 1 Mei 2016 mendatang.
Sedangkan untuk di wilayah Jakarta sendiri, sampai dengan hari Rabu, 27 April 2016 lalu, dikabarkan sebanyak 150 ribu buruh akan berkumpul di Bundaran Hotel Indonesia, untuk merayakan hari buruh bersama di sana.
"Satu juta kita prediksi di seluruh Indonesia. Untuk wilayah Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) akan datang ke wilayah Jakarta, itu terkonfirmasi sampai dengan kemarin 150 ribu buruh akan kumpul di Bundaran HI," ujar Presiden Konfederasi Serikat Kerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal di kawasan Gambir, Jakarta Pusat, Kamis, 28 April 2016.
Dari Bundaran HI, lanjutnya, buruh nantinya akan melakukan long march ke Istana Negara. Kemudian, sekitar pukul 13.00 WIB, mereka akan bergerak ke Stadion Gelora Bung Karno.
"Pada hari buruh 1 Mei 2016 mendatang, ada empat tuntutan yang kami diminta," kata dia.
Empat tuntutan tersebut sebagai berikut:
1. Cabut PP No.78 Tahun 2015-tolak upah murah-naikkan upah minimum 2017-650 ribu.
2.Stop Kriminalisasi buruh dan aktivis sosial-stop PHK.
3.Tolak reklamasi, penggusuran dan RUU Tax Amnesty, karena tidak adil secara bersamaan upah buruh dikendalikan dengan rezim upah murah PP No.78 Tahun 2015, tapi secara bersamaan orang yang mengemplang pajak diampuni.
4.Deklarasi ormas buruh sebagai kekuatan blok politik, yang meliputi kaum buruh, guru honor, mahasiswa, aktivis, petani, dan lain-lain.
"Secara politik sekarang kita berjuang sendiri-sendiri, ini harus dilindungi semua, disatukan kekuatannya, itulah pilihan kita sebagai ormas, sebagai blok politik," ujarnya.

Polri Larang Serikat Pekerja 'Sweeping' di Hari Buruh


 Oleh : Dedy Priatmojo, Syaefullah
VIVA.co.id – Peringatan Hari Buruh Nasional atau May Day akan berlangsung seluruh wilayah Indonesia yang jatuh pada tanggal 1 Mei 2016. Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Mabes Polri Brigadir Jenderal Polisi Boy Rafli Amar mengingatkan bagi para buruh yang melakukan aksi unjuk rasa agar tidak melakukan aksi sweeping kepada para pekerja yang enggan melakukan demo.
"Dilarang sweeping, merusak pagar, tindakan anarkis itu tidak sesuai dengan ketentuan UU Nomor 9 tahun 1998 tentang menyampaikan pendapat di muka umum," kata Boy Rafli Amar di Jakarta, Kamis, 28 April 2016.
Mantan Kapolda Banten ini mengatakan, para serikat buruh juga dapat melakukan aksi unjuk rasanya di daerah masing-masing, sehingga tidak mesti seluruhnya memasuki wilayah Jakarta.
Sebab, pengamanan di setiap daerah seperti di Jakarta, Jawa Barat, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Jawa Timur sudah disiapkan oleh personel Kepolisian.
"Dalam pelaksanaannya kami harap diisi dengan kegiatan yang berlangsung di tiap daerah, bersama para manajemen di sentral industri. Jadi tidak perlu semua harus ke Jakarta atau satu tempat," ujar Boy.
Dengan begitu, Boy berharap aksi unjuk rasa peringatan buruh tidak dapat merugikan masyarakat seperti halnya menutup jalan tol dan mengganggu ketertiban masyarakat lainnya.

Kamis, 28 April 2016

Harga Minyak Dunia Terus Naik


 Oleh : Daurina Lestari
VIVA.co.id – Harga minyak dunia kembali naik tiga persen, setelah Bank Sentral Amerika Serikat (AS) mempertahankan suku bunganya, Rabu, 27 April 2016.
Dilansir CNBC, Kamis 28 April 2016, minyak mentah AS, West Texas Intermediate, ditutup naik 2,93 persen atau US $1,29 di US$45,33 per barel.
Sedangkan minyak mentah Eropa, Brent, naik US$1,45 menjadi US$47,19 per barel. Harga Brent sudah melonjak hampir 20 persen di bulan April ini.
Laporan Energy Information Administration (EIA) sempat membuat harga minyak melemah. EIA melaporkan, persediaan minyak AS naik dua juta barel pekan lalu menjadi 540,6 juta barel.
Sebelumnya, aksi beli memenuhi pasar minyak AS. Hal ini dipicu oleh prediksi American Petroleum Institute yang memperkirakan cadangan minyak mentah AS anjlok 1,1 juta barel.
Keputusan Bank Sentral AS untuk mempertahankan suku bunganya juga membuat dolar terus melemah dan mendorong harga minyak naik.

MA: pemeriksaan terkait kasus Nurhadi akan menyeluruh

Pewarta:

Mulai jelas identitas pelaku penembakan misterius di Magelang

Pewarta:

Senin, 25 April 2016

AKP Ichwan Diduga Tak Bermain Sendiri, Aparat Diminta Usut Tuntas

Indah Mutiara Kami - detikNews
Jakarta - Kasat Narkoba Polres Pelabuhan Belawan AKP Ichwan Lubis ditangkap oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) saat menerima dugaan suap miliaran rupiah dari bandar narkoba. Aparat diminta mengusut tuntas kasus ini karena AKP Ichwan diduga bukan pemain tunggal.

"Tentu BNN bekerja sama dengan Propam dan Irwasum harus  menyidik kasus ini. Dugaan saya dia bukan pemain tunggal dalam kasus ini," kata anggota Komisi III DPR Arsul Sani kepada wartawan, Senin (25/4/2016).

Saat penangkapan, ditemukan uang senilai Rp 2,3 miliar di AKP Ichwan. Perlu didalami apakah modus seperti ini juga pernah dilakukan sebelumnya.

"Tidak tertutup kemungkinan ini bukan pertama kali. Harus diusut tuntas," ungkap politikus PPP ini.

Seperti diketahui, Ichwan Lubis diciduk BNN lantaran diduga menerima suap dari bandar narkoba miliaran rupiah. Pihak BNN menyampaikan, Ichwan memakai modus bisa membantu seorang tersangka bandar narkoba agar kasusnya tidak akan diproses serta diserahkan ke BNN.

Arsul menuturkan, aparat yang terlibat kejahatan narkoba sudah seharusnya mendapat hukuman yang lebih berat. Hukumannya ditambah dari yang diatur di UU.

"Saya kira nantinya sistem peradilan pidana kita harus didorong agar para penegak hukum seperti itu musti dijatuhi hukuman maksimal pemenjaraan ditambah sepertiga dari maksimal yang ada di pasal yang bersangkutan," paparnya.

"Di Revisi UU KUHP kita akan lebih tegas mengatur soal hal itu. Ini termasuk berlaku juga untuk hakim dan aparat pengadilan yang menerima suap," pungkas Arsul.
(imk/aws)

Selamat dari Abu Sayyaf, Korban Sandera Ini Tak Trauma


VIVA.co.id - Salah satu korban selamat yang berhasil melarikan diri dari kelompok bersenjata Abu Sayyaf di perairan Filipina, Royke Frans Montolalu, Minggu malam, tiba di Bandara Samratulangi Manado.
Royke disambut keluarga dengan penuh haru dan bahagia, saat keluar dari ruang kedatangan Bandara.
Sang istri, Rinny Suroso, langsung memeluk Royke, saat keluar dari pintu kedatangan sambil menangis, bahkan anak perempuannya langsung dipeluk Royke, karena tak bisa menyangka dia kembali bertemu dengan keluarganya.
Royke tiba di bandara Samratulangi, Manado, pada pukul 22.50, menggunakan pesawat Lion Air JT 730 dari Balikpapan, Kalimantan Timur. Royke berharap, empat temannya yang masih disandera bisa selamat serta, satu teman lainnya yang mengalami luka tembak segera pulih dan kembali ke keluarganya.
Selain itu, Royke belum bisa menceritakan cara mereka meloloskan diri. Sebab, dia masih perlu untuk menenangkan diri bersama keluarga. Namun, dia mengaku tidak trauma dan masih ingin melaut lagi.
Pria asal kota Tomohon, Sulawesi Utara ini, merupakan salah satu dari enam ABK TB Henry yang berhasil selamat dari penyanderaan kelompok pimpinan Abu Sayyaf di perairan Filipina, dalam perjalanan dari Filipina-kembali menuju Tarakan, sekitar 15 mil dari Tawau, Malaysia pada 12 April lalu.
Laporan: Marwan Dias Aswan

Profil AKP Ichwan Lubis, Kasat Narkoba Pemilik Duit Miliaran yang Mencurigakan

Ray Jordan - detikNews
Jakarta - Badan Narkotika Nasional (BNN) menyita duit Rp 2,3 miliar tunai milik AKP Ichwan Lubis. Di rekeningnya, dia juga masih menyimpan uang Rp 8 miliar. Diduga berkaitan dengan kasus narkoba. Bagaimana sosok Ichwan?

Tidak banyak catatan soal Ichwan di dunia maya. Polisi pun belum merilis sosoknya secara lengkap. Dari laman facebook-nya yang dibuat tahun 2012, Ichwan diketahui pernah bertugas sebagai Kanit Reskrim Polres Pelabuhan Belawan sebelum menjadi Kasat Narkoba. Dia juga pernah menempuh pendidikan Hukum Acara Pidana di UMSU.

Kabag Humas BNN Slamet Pribadi mengatakan, uang cash Rp 2,3 miliar yang ditemukan saat penangkapan itu diduga merupakan uang suap dari bandar narkoba. Dengan uang itu, Ichwan diharapkan bisa menyelesaikan masalah penangkapan salah satu banda narkoba bernama Acin.

"Itu adalah dalam rangka bisa mengurus perkaranya kasus yang sudah ditangkap beberapa minggu lalu yang namanya Acin ditangkap oleh BNN agar mengurus itu. Terima uang suap Rp 2,3 miliar cash, di rekeningnya ada Rp 8 miliar lebih dikit," ujar Slamet Pribadi saat ditemui di sela acara Tasyakur Milad PKS ke-18 di Hotel Kartika Chandra, Jakarta, Minggu (24/4/2016).

Berkenaan dengan uang Rp 8 miliar di rekening milik Ichwan, BNN belum bisa menjelaskan. Namun, Slamet mengatakan, uang tersebut terindikasi mencurigakan. Terlebih, Ichwan merupakan seorang berpangkat AKP dengan kehidupan yang mewah.

"Yang jelas, yang namanya pencucian uang itu ada indikasi transaksi mencurigakan baik profil simpanannya maupun profil penyimpan. Jadi silakan dengan gaji dan pangkat seperti itu, rumahnya seperti, itu silakan. Itu namanya indikasi mencurigakan," kata Slamet.

Lalu, apakah ada indikasi keterlibatan aparat penegak hukum yang lain? "Pasti dicari, baik yang bersifat pasif maupun aktif akan dicari. Yang aktif adalah dia yang mengirim, yang pasif adalah dia yang menerima. Itu terus akan kita cari," kata Slamet.
(jor/mad)

Jumat, 22 April 2016

Nurhadi Dicegah KPK, Koalisi Masyarakat Desak MA Copot Aparat Bermasalah

Aditya Fajar Indrawan - detikNews
Jakarta - Sekjen Mahkamah Agung (MA) Nurhadi dicegah ke luar negeri oleh KPK guna kepentingan penyidikan. Nurhadi diduga kuat terkait dengan Edy Nasution, panitera PN Jakpus yang menerima sejumlah uang dari pengusaha properti.

"Oleh karena itu, maka Koalisi Pemantau Peradilan mendorong MA untuk menonaktifkan dari jabatannya pihak-pihak yang diduga memiliki keterlibatan pada kasus ini," kata juru bicara Koalisi Pemantau Peradilan (KPP) dalam siaran pers yang diterima wartawan, Jumat (22/4/2016).

Koalisi ini terdiri dari gabungan pegiat antikorupsi yaitu Indonesia Corruption Watch (ICW), Indonesian Legal Roundtable (ILR), LBH Jakarta, YLBHI, Indonesian Center for Environtment Law (ICEL), Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Lembaga Independensi Peradilan (LeIP), LBH Masyarakat , Masyarakat Pemantau Peradilan (MaPPi FH UI) dan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK).

"Kami mendorong KPK dan MA untuk bekerjasama dalam mengusut tuntas praktik mafia peradilan guna mendukung peradilan yang agung, bersih, dan berintegritas," ujar Miko.

Menurut mereka, ditangkapnya Edy dan dicegahnya Nurhadi menambah daftar panjang keterlibatan birokrat pengadilan dalam mengatur sejumlah putusan lembaga peradilan. Sebelumnya, KPK juga telah menangkap tangan panitera PTUN Medan dan Kasubdit MA, Andri Tristanto Sutrisno.

"Artinya, birokrasi di MA menjadi salah satu persoalan akut yang harus dipecahkan oleh lembaga peradilan," cetus Miko.

Menurut KPP, cara pandang pengambil kebijakan selama ini yang mendomestifikasi permasalahan peradilan di Indonesia hanya tertuju kepada hakim semata, ternyata tidak tepat. Dari sejumlah kasus operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK, dapat disimpulkan bahwa birokrasi peradilan ternyata juga salah satu mata rantai dari kusutnya lembaga yudikatif.

"KPP sebagai komponen masyarakat sipil yang selama ini aktif memantau dan menyorot persoalan peradilan mendukung langkah KPK dalam menindak pihak-pihak yang memiliki keterlibatan dalam pusaran mafia hukum terutama di institusi peradilan. KPP sekaligus mendesak KPK untuk segera menetapkan semua pihak yang diduga terlibat dalam kasus ini sebagai tersangka agar gambaran besar mafia peradilan dapat terlihat secara utuh," papar Miko.

Selain itu, deretan kasus ini membuktikan bahwa reformasi peradilan belum sepenuhnya tuntas. Reformasi peradilan sesungguhnya adalah ikhtiar yang terus berkelanjutan dan tidak boleh selesai. Dengan adanya beberapa kasus terakhir, KPP juga mendesak agar langkah reformasi peradilan yang lebih tuntas dan sungguh-sungguh dapat dijalankan secara serius.

"Kami mendorong KPK untuk serius membongkar jaringan mafia peradilan di institusi Mahkamah Agung," pungkas Miko.
(asp/tor)

Kepala BIN: Koruptor Menyerah Saja, Daripada Saya Buru ke Ujung Dunia!

Aditya Fajar Indrawan - detikNews
Jakarta - Kepala Badan Intelejen Negara (BIN) Sutiyoso menyebut masih ada 28 nama koruptor yang masih berkeliaran di luar negeri. Setelah membawa pulang Samadikun Hartono, dirinya pun mengimbau kepada koruptor yang masih berkeliaran untuk segera menyerahkan diri atau akan terus diburu.

"Setelah penangkapan SH (Samadikun Hartono) perburuan terhadap koruptor akan terus kita lanjutan. Saat ini masih ada 28 orang yang masih kita cari, silakan mereka bersembunyi, saya akan terus cari. Saya mengimbau agar menyerahkan diri secara terhormat daripada saya buru ke ujung dunia," ujar Sutiyoso dalam konfrensi pers di VIP Lounge Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Kamis (21/4/2016).

Bahkan Sutiyoso menjelaskan, mandat perburuan para koruptor di luar negeri sudah ia terima usai dilantik menjadi Kepala BIN. Bahkan pemulangan Samadikun menjadi tangkapan kedua BIN setelah penangkapan mantan Bupati Temanggung di Kamboja.

"Beberapa bulan setelah saya dilantik, saya langsung dipanggil oleh Presiden dan ditugasi untuk mencari dan mengembalikan orang-orang seperti SH ini. Bahkan dia merupakan orang kedua setelah Toto Ari Prabowo, mantan bupati Temanggung yang ditangkap di Kamboja pada November 2015 lalu," jelas mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Sebagaimana diketahui, buronan kasus BLBI Samadikun Hartono, malam ini berhasil ditangkap di China dan langsung dipulangkan ke Indonesia.

"Perburuan SH ini sudah sangat lama, dan setelah berhasil ditangkap. Kita langsung mengurus administrasi sebagai syarat untuk dikeluarkannya SH dari China, dalam hitungan jam saja akhirnya syarat itu bisa selesai dan dari jam 16.00 waktu setempat sudah bisa membawa SH ke Jakarta," jelas Sutiyoso.

"Setelah sampai di sini, secara resmi saya serahkan ke Jaksa Agung sebagai otoritas yang berwenang," pungkas Bang Yos.
(adf/bag)

Dolar AS Menguat, Harga Minyak Turun


 Oleh : Siti Nuraisyah Dewi
VIVA.co.id – Harga minyak mentah jenis West Texas Intermediate (WTI) dan Brent di bursa New York turun karena menguatnya nilai tukar dolar Amerika Serikat, sehingga membebani harga komoditas.
Dilansir CNBC, Jumat, 22 April 2016, minyak AS alias WTI ditutup pada level US$43,18 per barel, atau turun US$1 (2,3 persen) dibanding perdagangan sebelumnya.
Harga minyak mentah jenis Brent turun US$1,16 di posisi US$44,64 per barel.
Kenaikan kurs dolar AS terhadap mitra dagang utamanya menyebabkan harga minyak dan komoditas lainnya menjadi lebih mahal dalam mata uang lain, seperti euro.
Sebelumnya, harga minyak pada awal perdagangan sempat menguat, setelah Badan Energi Internasional (IEA) menyatakan produksi minyak non Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) pada tahun ini akan jatuh.
Kepala IEA, Fatih Birol, mengatakan rendahnya harga minyak telah memangkas hingga 40 persen investasi di industri minyak dan energi selama dua tahun terakhir, dengan penurunan harga yang tajam di AS, Kanada, Amerika Latin, dan Rusia.
(ren)

Bareskrim Polri Bekuk Buronan Bank Century Hartawan Aluwi


Oleh : Endah Lismartini, Syaefullah
VIVA.co.id – Badan Reserse Kriminal Mabes Polri berhasil menangkap dan memulangkan buronan kasus korupsi Bank Century, Hartawan Aluwi , Kamis malam, 21 April 2016.
Kepala Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus, Brigadir Jenderal Polisi, Bambang Waskito mengatakan, pihaknya memulangkan yang bersangkutan dari Singapura, dan diterbangkan ke Indonesia melalui Bandara Soekarno Hatta. "Kita pulangkan sendiri dari Singapura," kata Bambang di Jakarta, Kamis, 21 April 2016.
Menurut dia, yang bersangkutan langsung ditahan di kantor Bareskrim Polri untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut perihal kasus korupsi Bank Century tersebut. "Sekarang sudah di Bareskrim," katanya.
Rencananya, Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti akan melakukan rili terkait penangkapan Hartawan.
Sebelumnya, Mabes Polri telah melakukan penelusuran terkait kasus Bank Century. Bahkan uang nasabah Bank Century masuk ke kantong tiga pemegang saham bank dan PT Antaboga Deltasekuritas. Hartawan Aluwi paling banyak mengantongi dana nasabah.
Dari total dana yang digelapkan berjumlah Rp1,378 triliun. Robert Tantular menikmati Rp276 miliar, Anton Tantular dan grup sebanyak Rp248 miliar, dan Hartawan Aluwi  sebanyak Rp853 miliar. Dari dana yang diambil Robert,  sebanyak Rp60 miliar masuk ke kantong Robert, dan sisanya nyasar ke rumah sakit, PT Century Mega Investindo Rp63 miliar, sekretaris Robert, Erni, sebesar Rp1 miliar.
(mus)

Tenang! OTT Panitera Cuma Pembuka, Ada yang Lebih Besar Lagi

JAKARTA – Uang suap yang disita Komisi Pemberantasan Korupsi dari Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Edy Nasution cuma bernilai Rp 50 juta. Uang itu berasal dari pihak swasta Doddy Aryanto Supeno yang juga terjerat dalam operasi tangkap tangan di area parkir salah satu hotel di Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Rabu (20/4). 

Uang Rp 50 juta itu tak diperlihatkan saat jumpa pers keberhasilan operasi tangkap tangan KPK. "Tadi ada yang menanyakan kenapa uangnya tidak dibawa ke sini? kalau uangnya dibawa ke sini Rp 50 juta tidak perlu dibawa ke sini," kata Ketua KPK Agus Rahardjo di markas KPK, Kamis (21/4). 
Namun demikian, Agus mengatakan meski barang buktinya cuma Rp 50 juta, penangkapan ini diharapkan menjadi awal membuka kasus besar yang terkait dengan pemberian suap tersebut. 
"Saya sangat mengharapkan ini sebagai pembuka karena di belakangnya ada kasus besar yang perlu kita tangani ya," katanya. 
Dia mengatakan, perkara suap ini terkait dua perusahaan yang sedang beradu argumen di pengadilan terkait masalah perdata. Karenanya, ia belum mau membuka penuh detail perkara supaya penyidikan bisa berjalan lebih lancar. (boy/jpnn)

Sekjen MA Nurhadi Dicegah ke Luar Negeri oleh KPK

Dhani Irawan - detikNews
Jakarta - KPK akhirnya mencekal Sekjen MA Nurhadi. Hal ini terkait operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK terhadap Panitera PN Jakpus Edy Nasution.

"Mohon izin menginfokan telah dicegah berdasarkan permintaan pimpinan KPK atas nama NHD, pekerjaan PNS," kata Kabag Humas Ditjen Imigrasi Heru Santoso kepada wartawan, Kamis (21/4/2016).

KPK menangkap Edy pada Kamis (20/4) kemarin. Setelah itu, KPK menyisir rumah mewah milik Nurhadi di Kebayoran Baru dan kantornya di Gedung Mahkamah Agung. Selain itu juga digeledah sebuah kantor properti di Serpong.

"Yang bersangkutan dicegah selama 6 bulan terhitung tanggal 21 April 2016," sambungnya.

Nurhadi menjadi Sekjen MA sejak 2012 dan sebelumnya adalah Kepala Biro Hukum dan Humas MA. Nama Nurhadi mulai dikenal publik saat menggelar pernikahan anaknya dengan megah di Hotel Mulia, Senayan. Sebagai PNS, kekayannya mencapai Rp 30 miliar lebih, salah satunya rumah megah di Jalan Hang Lekir, Kebayoran Baru.

Anak buah Nurhadi, Andri Tristianto Sutrisna sudah ditangkap KPK pada Februari 2016 lalu. Andri ditangkap karena menerima segepok uang dari pihak berperkara. KPK telah memintai keterangan Nurhadi untuk Andri.
(asp/kha)

Perantara Suap ke Panitera PN Jakpus Ditahan KPK di Rutan Guntur

Dhani Irawan - detikNews
Jakarta - Setelah panitera sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) Edy Nasution resmi ditahan KPK, giliran tersangka lainnya yaitu Doddy Aryanto Supeno yang ditahan. Dia ditahan di rumah tahanan (rutan) Guntur Pomdam Jaya.

"Yang bersangkutan ditahan untuk 20 hari pertama. Ditahan untuk kepentingan penyidikan," kata Plh Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati, saat dikonfirmasi, Kamis (21/4/2016).

Doddy keluar dari ruang pemeriksaan sekitar pukul 21.31 WIB. Dia mengenakan kemeja warna putih garis kotak-kotak serta telah dilapisi rompi tahanan warna oranye. Pria berkacamata itu hanya diam hingga masuk ke dalam mobil tahanan.

Pada Rabu kemarin, KPK melakukan operasi tangkap tangan yang menjerat panitera sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) Edy Nasution. Dia menerima duit dari seorang perantara bernama Doddy Aryanto Supeno.

Kemudian, tim penyidik KPK sendiri telah melakukan penggeledahan di sejumlah tempat yaitu di kantor PT Paramount Enterprise International di Gading Serpong Boulevard; kantor PN Jakpus; rumah Sekjen Mahkamah Agung (MA) Nurhadi di Jalan Hang Lekir; Jakarta Selatan, dan ruang kantor Sekjen MA Nurhadi.

Dari tangan Edy, KPK menyita duit Rp 50 juta. Namun sebenarnya telah ada pemberian sebelumnya sebesar Rp 100 juta yang diserahkan pada Desember 2015 dengan commitment fee sebesar Rp 500 juta.

Atas kasus itu, Edy disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001, juncto Pasal 64 KUHPidana, juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana. Sementara Doddy disangka melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001, juncto Pasal 64 KUHPidana, juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.
(dhn/bag)

Samadikun Hartono Langsung Dibawa ke Gedung Bundar Kejagung

Muhammad Taufiqqurrahman - detikNews
Jakarta - Buronan kasus BLBI Samadikun Hartono tiba di Kejaksaan Agung. Samadikun dibawa dengan mobil tahanan. Samadikun langsung dibawa menuju gedung bundar.

Samadikun tiba dengan pengawalan ketat di Kejaksaan Agung, Jalan Sultan Hasanuddin, Jakarta Selatan, Jumat (21/4/2016), pukul 22.20 WIB. Sebelumnya Samadikun tiba di Bandara Internasional Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur pukul 21.50 WIB.

Buronan yang tertangkap di China ini langsung dibawa ke Gedung Bundar Kejagung. Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Arminsyah ikut mengawal langsung Samadikun.

Samadikun tiba dengan mengenakan kaos berkerah dengan motif garis hitam. Dia akan menjalani pemeriksaan dan verifikasi di Kejaksaan Agung.
(tfq/bag)

Kamis, 21 April 2016

KPK sita uang dan dokumen dari rumah Sekretaris MA

Pewarta:

KPK Tetapkan Panitera PN Jakarta Pusat Sebagai Tersangka

Oleh : Dedy Priatmojo, Taufik Rahadian
VIVA.co.id –  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Edy Nasution sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan pendaftaran Peninjauan Kembali.

Edy ditetapkan sebagai tersangka setelah sebelumnya tertangkap tangan menerima uang sebesar Rp50 juta. Uang yang diduga suap itu diberikan oleh seorang pihak swasta bernama Doddy Aryanto Supeno di sebuah hotel di kawasan Kramat Raya, Jakarta Pusat.

"Tim KPK menangkap keduanya di area parkir basement pukul 10.45 WIB setelah penyerahan uang dari DAS ke EN. Tim menyita uang sejumlah Rp50 juta dalam bentuk Rp100 ribu dalam paper bag batik," kata Ketua KPK Agus Rahardjo di kantornya, Kamis, 21 April 2016.

Namun diduga penyerahan uang tersebut bukan merupakan yang pertama kalinya. Diduga, pada bulan Desember 2015 lalu telah ada penyerahan uang sebesar Rp100 juta kepada Edy terkait hal yang sama.

Bahkan, KPK menduga uang yang dijanjikan kepada Edy berjumlah ratusan juta. "Panitera dijanjikan Rp500 juta," ujar Agus.

Baik Edy maupun Doddy kini telah resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Sebagai pihak pemberi suap, Doddy dijerat Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2001 juncto Pasal 64 ayat (1) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Sementara sebagai pihak penerima, Edy disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2001 juncto Pasal 64 ayat (1) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

KPK: Yang Ditangkap Baru Perantara, Masih Ada Pelaku Lainnya

Dhani Irawan - detikNews
Jakarta - Ketua KPK Agus Rahardjo menyebut Doddy Aryanto Supeno (DAS) yang memberi suap kepada Edy Nasution (EN) hanya perantara suap. Agus memastikan bahwa ada pelaku lain di balik Doddy.

"Keikutsertaan tadi (Pasal 55 KUHP) kita perlu mendalami betul. (DAS) Ini baru perantaranya yang ditangkap," kata Ketua KPK Agus Rahardjo di kantornya, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (21/4/2016).

Agus pun menyebut pelaku di balik Doddy tengah diusut. KPK memastikan bahwa pelaku lain itu akan dijerat juga.

"Pasti ada pelaku berikutnya, tapi pasti akan kita dalami," ujar Agus.

"Kita mendalami karena keterangan orang yang ditangkap dan alat bukti sementara kita telusuri," sambung Agus menambahkan.

Namun sayangnya Agus enggan mengungkapkan 2 perusahaan yang berkepentingan dalam perkara itu. Dia hanya mengatakan suap itu diberikan terkait pendaftaran Peninjauan Kembali (PK) di PN Jakpus.

Tim penyidik KPK sendiri telah melakukan penggeledahan di sejumlah tempat yaitu di kantor PT Paramount Enterprise International di Gading Serpong Boulevard; kantor PN Jakpus; rumah Sekjen Mahkamah Agung (MA) Nurhadi di Jalan Hang Lekir; Jakarta Selatan, dan ruang kantor Sekjen MA Nurhadi.

Dari tangan Edy, KPK menyita duit Rp 50 juta. Namun sebenarnya telah ada pemberian sebelumnya sebesar Rp 100 juta yang diserahkan pada Desember 2015 dengan commitment fee sebesar Rp 500 juta.

Atas kasus itu, Edy disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001, juncto Pasal 64 KUHPidana, juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana. Sementara Doddy disangka melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001, juncto Pasal 64 KUHPidana, juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.