BERBUAT BENAR ADALAH KEHARUSAN, BERBUAT TIDAK BENAR ADALAH KETIDAK HARUSAN

Jumat, 21 November 2014

Menpan berikan respon positif nasib tenaga honorer

Pewarta:

DPR Minta Oknum Bentrok di Batam Ditindak Tegas

INILAHCOM, Jakarta - Komisi I Bidang Pertahanan, intelejen, Luar Negeri, Komunikasi, dan Informatika DPR RI meminta oknum TNI-Polri yang terlibat bentrok di Batam, Kepulauan Riau, Rabu (19/11) ditindak tegas.

Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq mengatakan, terulangnya kasus bentrok tersebut menunjukkan penyelesaian persoalan gesekan antaraparat tidak tuntas. Karena menurut dia, penyelesaian bentrok selama ini hanya disikapi dengan pernyataan dan nota kesepahaman bersama.

"Tidak ada upaya yang serius untuk duduk bersama mencari akar masalah dan solusinya," katanya, Kamis (20/11/2014).

Dengan kondisi itu, ia memperkirakan kasus perselisihan akan terus terulang. Untuk mengatasi masalah bentrok antara aparat TNI-Polri, Mahfudz Siddiq meminta oknum yang terlibat dari dua belah pihak ditindak tegas.

"Tentunya yang terlibat harus ditindak tegas, dan institusi Polri dan TNI tidak boleh ada yang melindungi oknum yang terlibat," katanya.

Mahfudz menegaskan penegakkan hukum harus diciptakan untuk memberikan efek jera. Ia menduga, perselisihan terjadi karena masih ada aparat TNI-Polri di lapangan yang menjalankan tugas di luar tupoksi mereka.

"Tugas polisi menegakkan keamanan dan hukum, sedangkan TNI adalah pertahanan. Jadi, tidak ada urusannya menjadi beking kemanan mengamankan bisnis ilegal," tegasnya.

Mahfudz menambahkan selama aparat TNI-Polri terlibat dalam bisnis di luar tugasnya, maka konflik akan terus terjadi. Ketika ditanya siapa yang bertanggung jawas atas terulangnya bentrok TNI-Polri di Kepri Ia menegaskan, bahwa polemik antardua korps ini adalah masalah institusi.

"Ini bukan urusan orang per orang yang harus bertanggung jawab, tapi sudah masalah institusi," katanya.

Mahfudz menegaskan, jika tidak ada respons dari TNI-Polri untuk menyelesaikan masalah bentrokan tersebut secara sungguh-sungguh. Komisi I dan III menyelenggarakan rapat kerja untuk membahas masalah tersebut.

"Komisi I dan III akan bahas masalah ini, tapi kita beri kesempatan pada TNI-Polri untuk selesaikan masalahnya. Gak perlu DPR terlibat, nanti malah tambah complicated," katanya.[Ant]

Hadiri Wisuda Anak di Singapura, Jokowi Naik Pesawat Komersial

VIVAnews - Presiden Joko Widodo beserta Ibu Negara Iriana akan bertolak ke Singapura besok, Jumat 21 November 2014. Dia akan ke Singapura untuk menghadiri wisuda putra bungsunya, Kaesang Pangarep.
"Karena acaranya pribadi menghadiri wisuda putranya di Singapura," kata Sekretaris Kabinet Andi Widjojanto di Istana Negara, Jakarta, Kamis 21 November 2014, saat menyampaikan alasan Jokowi naik pesawat komersial.
Menurut Andi, Jokowi tak akan membawa satu pun menterinya. Meski demikian, protokoler pengamanan Istana tetap mendampingi Jokowi dan keluarga.
"Yang ikut protokoler dan pengamanan kecil. Hanya ajudan dan Paspampres itu saja," ujarnya.
Selain itu, Jokowi juga tidak akan menggunakan pesawat kepresidenan untuk keperluan pribadi. Andi menegaskan, Jokowi dan keluarga, sudah memesan tiket pesawat Garuda dan duduk di kursi ekonomi.
"Seperti Pak Jokowi pulang ke Solo, ya beli biasa (tiket ekonomi). Ini Pak Jokowi pergi sebagai Joko Widodo, bukan presiden," kata Andi.
Di Singapura, Andi menerangkan, Jokowi juga tidak akan menggunakan pengamanan kepresidenan. Namun, memang ada pejabat negara di Singapura yang menyambut, tapi tidak dengan tata cara penyambutan kepala negara.
"Tinggalnya juga menggunakan hotel, ada tawaran duta besar menggunakan wisma kedutaan presiden namun belum diputuskan oleh Pak Presiden," ucapnya.
Andi menambahkan, selama pergi ke Singapura, Jokowi tak perlu mengajukan cuti kerja. Sebab dia pergi ke wisuda anaknya di luar jam kerja.
"Pulang Sabtu pagi karena wisuda malam dan berakhir 21.30 WIB," kata Andi. Jokowi rencananya akan bertolak ke Singapura, Jumat besok, pada pukul 16.00 WIB.

TNI-Polri Senam Bersama, Kopassus: Biar Jangan Melotot, Marah dan Mukul

Mega Putra Ratya - detikNews

Jakarta - Sekitar tiga ribu personel gabungan dari TNI dan Polri melakukan acara senambersama di Markas Komando Kopassus, Cijantung, Jakarta Timur. Kegiatan ini bertujuan agar kedua institusi dan para personelnya saling kenal.

Kepala Penerangan Kopassus Letkol Muhamad Aidi mengatakan, acara senam bersama itu akan rutin dilakukan unutk mempererat tali silaturrahmi antar sesama personel dua institusi tersebut. Terlebih hubungan kedua institusi itu memanas pasca terjadinya bentrok antara anggota Brimob dan Batalyon di Batam, Kepulauan Riau.

"Ini sebenarnya sudah direncanakan sejak lama, namun baru terselenggara hari ini. Ini program KSAD, dan kebetulan kemarin ada kejadian di Batam antara TNI dan Polri, jadi acara ini digelar dan ini akan rutin dilakukan. Ini juga untuk kebersamaan prajurit dan instansi. kalau tidak kenal maka tidak sayang," kata Aidi di mako Kopassus, Cijantung, Jakarta Timur, Jumat (21/11/2014).

Aidi berharap, melalui kegiatan ini para personel bisa menjalin hubungan yang baik dan tidak mudah tersinggung. Malah para personel disarankan untuk saling bertegus sapa.

"Kami juga punya slogan, jangan melakukan 3M, yaitu Melotot, Marah dan Mukul. Tapi kita lakukan 3S, Senyum, Sapa dan Salam," tutup Aidi.

Acara senam bersama itu dilakukan di lapangan Mako Kopassus, Cijantung sekitar pukul 06.30 WIB. Berpakaian olahraga masing-masing kesatuan, semua personel TNI dan Polri itu tampak semangat melakukan senam, terlebih senam ini diiringi lagu dangdut berjudul 'Sakitnya Tuh di Sini'.

Ribuan personel tersebut terdiri dari satuan Kopassus, Polda Metro Jaya, Kodam Jaya. Hadir dalam acara ini Danjen Kopasssus Mayjen TNI Doni Monardo, Pangdam Jaya Mayjen TNI Agus Sutomo dan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Unggung Cahyono.

Kamis, 20 November 2014

KPK Usul Gaji PNS Dinaikkan

 Jpnn
JAKARTA - Praktek korupsi dalam bentuk suap atau uang pelicin atau suap di lingkungan birokrasi dinilai masih akut. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan usulan perbaikan sistem untuk mencegahnya.
Di antaranya adalah menaikkan gaji pegawai negeri sipil (PNS) secara signifikan.
Usulan KPK itu disampaikan langsung ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB). Pertemuan dua lembaga ini dibalut acara penandatangan kesepakatan bersama pencegahan gratifikasi di lingkungan Kementerian PAN-RB.
Direktur Gratifikasi KPK Giri Suprapdiono menuturkan, gaji yang kecil menjadi salah satu penyebab masih maraknya praktek korupsi di lingkungan PNS. Baik itu sektor pelayanan publik umum, sampai urusan yang terkait dengan pengelolaan energi serta sumber daya mineral.
Ia mencontohkan, penanganan korupsi birokrasi di Malaysia, Singapura, dan Hongkong. Di negara-negara itu, gaji PNS ditingkatkan. Dengan jaminan para PNS harus bekerja dengan penuh tanggung jawab.
"Banyak penambang yang asal ngeruk batu bara, tetapi tidak bayar pajak. Bisa terjadi karena ada main dengan PNS di urusan pajak," kata dia kemarin.
Dia memberikan gambaran bahwa penangan korupsi di lingkungan PNS salah satunya bisa dilakukan dengan pemberian gaji yang tinggi.
Giri mencontohkan pegawai di Kementerian PAN-RB telah mendapatkan tambahan gaji dari tunjangan remunerasi. Meskipun masih sekitar 75 persen dari gaji pokok, tunjangan itu bisa mencegah terjadinya praktek korupsi.
"Apalagi jika remunerasinya sudah 100 persen dari gaji pokok. Tentu dampaknya lebih besar," paparnya.
Ketua KPK Abraham Samad menjelaskan, korupsi di Indonesia sudah berjalan sistemik. Artinya praktek korupsi tidak hanya terjadi karena oknum pegawai tidak berintegritas. Tetapi juga disebabkan oleh sistem yang berjalan masih mendukung munculnya koruptor-koruptor baru.
Samad lantas membeber penanganan korupsi yang sistemik itu dilakukan dengan perbaikan sistem. "Tidak bisa hanya dilakukan dengan cara konvensional. Seperti menangkap satu persatu, karena akan muncul lagi," jelas dia.
Ia lantas mencontohkan sistem kepegawaian di Kementerian Agama (Kemenag) yang masih membuka celah untuk melakukan korupsi. Tahun lalu KPK sudah mengusut beberapa kasus korupsi di Kemenag. Tetapi kasus korupsi muncul lagi di program atau kegiatan lainnya.
Selain urusan gaji, Samad mengatakan kode etik PNS perlu ditegakkan. "Jangan hanya dibuat, tetapi tidak ada penjatuhan sanksi yang beratnya," ujarnya.
Dia mencontohkan pegawai-pegawai di KPK mendapatkan gaji tinggi sekaligus terikat dengan kode etik yang ketat serta diawasi dengan kuat. Sehingga secara sistem, pegawai KPK sulit untuk melakukan korupsi.
Menteri PAN-RB Yuddy Chrisnandi menuturkan, usulan kenaikan gaji bagi para PNS dipertimbangakan. "Sebelum dinaikkan, PNS harus memberikan kinerja lebih dulu," katanya.
Para PNS diminta untuk membuat analisa, apakah pelayanan mereka sudah memuaskan publik atau belum.
Menteri kelahiran Bandung itu mengatakan, kenaikan gaji PNS terkait juga dengan kemampuan keuangan negara. Yuddy juga mengatakan, memberikan gaji tinggi kepada PNS bisa dilakukan dengan beberapa strategi. Seperti tidak perlu memiliki PNS dalam jumlah besar.
Dengan jumlah PNS yang tidak begitu banyak, anggaran gaji bisa dipakai untuk meningkatkan kesejahteraan. Selanjutnya setelah gaji para PNS tinggi, kecenderungan untuk korupsi bisa ditekan. (wan)

Larangan Rapat di Hotel Berlaku Mulai 1 Desember

 Jpnn
JAKARTA--Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi menyatakan pihaknya telah menetapkan bahwa mulai 1 Desember 2014, tidak ada lagi lembaga pemerintah yang menyelenggarakan kegiatan rapat di hotel. Ini, kata Yuddy, sudah tertera dalam surat edaran yang dikeluarkan kementeriannya.
"Satu-dua hari ini kan semua sudah tahu. Itu bagian efisiensi. Mulai 1 Desember sudah tidak lagi menggunakan di luar," ujar Yuddy di kompleks Istana Negara, Jakarta, Senin, (17/11).
Menpan memberi toleransi pada instansi pemerintah yang sudah telanjur merencanakan menggelar rapat di hotel sampai akhir November 2014.
Sebenarnya, surat edaran terkait efisiensi tempat rapat itu sudah dikeluarkan sejak 6 November. Namun karena banyak benturan rencana, Menpan meminta berlaku diresmikan per Desember nanti.
Ia meminta instansi menggunakan gedung dan fasilitas yang sudah ada saja.
"Selama masih ada fasilitas pemerintahan di wilayahnya, dipergunakan saja," tandas Yuddy. (flo/jpnn)

PNS Diminta Murah Senyum dan Rajin Membaca

 Jpnn
JAKARTA--Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria mengatakan, inovasi pada pelayanan publik tidak selalu harus dimulai dari hal-hal yang besar dan heboh, tetapi bisa dimulai dari hal kecil, yakni senyuman.
"Dengan senyuman kecil saja akan menyehatkan dan mengalirkan enzim yang baik untuk tubuh," kata Bima, Kamis (20/11).
Bima mencontohkan senyuman yang tidak ikhlas dari seorang penerima tamu pada acara pernikahan membuat orang tidak nyaman karena terkesan terpaksa. Sebaliknya bila penerima tamunya senyum sepenuh hari, meski pegal pun bisa hilang.
“Senyuman dari hati itulah yang dapat menimbulkan pelayanan yang baik,” ujar Bima.
Dia menekankan kunci dari pelayanan maksimal adalah passion terhadap pekerjaan, tentunya dengan tetap konsisten terhadap visi BKN yakni profesional dan bermartabat. Salah satu kiat untuk tetap profesional adalah dengan banyak membaca.
“Untuk menjaga profesionalitas pegawai salah satunya dengan membaca. Membaca apa saja, melalui media cetak atau digital. Membaca juga merupakan akutualisasi diri,” tandasnya. (esy/jpnn)

KSAD Minta Senjata yang Diambil Dikembalikan

INILAHCOM, Batam - Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Gatot Nurmantyo memastikan tentara yang terbukti melakukan pelanggaran dalam bentrok antara anggota TNI Yonif 134/Tuah Sakti dan Brigade Mobil Kepolisian Daerah Kepulauan Riau di Batam pada Rabu (19/11) akan mendapat sanksi.

"Saya yang bertanggungjawab atas kejadian ini," kata dia saat menyampaikan keterangan pers di markas Kepolisian Daerah (Polda) Kepulauan Riau, Kamis usai melakukan pertemuan tertutup dengan Kepala Polri Jenderal Sutarman.

"Yang melanggar pasti akan kena sangsi tegas. Kami tidak ingin TNI AD tercoreng oleh ulah anggotanya sendiri," kata dia.

TNI, ia menjelaskan, akan melakukan investigasi internal untuk mengungkap penyebab bentrok dan penembakan di Markas Komando Brigade Mobil (Brimob) Polda Kepulauan Riau.

Gatot menegaskan anggota TNI dibekali senjata bukan untuk menembak petugas lain, namun untuk mempertahankan negara dari serangan musuh.

"Kalian dilengkapi dengan senjata untuk musuh negara. Bukan siapa-siapa. Yang melanggar pasti akan kena sangsi hukum hingga pemecatan," kata Gatot.

Saat ini, kata dia, semua senjata anggota Yonif 134 sudah ditarik dan diamankan. Pengamanan juga dilakukan di Markas Yonif 134 Tuah Sakti oleh Polisi Militer Angkatan Darat dan satuan lain diluar Yonif 134.

"Semua sudah dikumpulkan. Ada tiga senjata yang belum dikembalikan ke markas. Namun pagi tadi semua sudah lengkap. Kami tegaskan jika tidak dikembalikan dianggap pencurian senjata," kata dia.

Pada Rabu (19/11) anggota TNI AD Yonif 134 Tuah Sakti dan Brimob Polda Kepri terlibat pertikaian, yang berawal dari saling pandang.

Setelah kejadian tersebut, sekitar 30 anggota TNI AD Yonif 134 Tuah Sakti mendatangi Brimob Polda Kepulauan Riau untuk mengklarifikasi kejadian dan kemudian pelemparan yang menyebabkan kaca pecah.

Sore hari hingga malam terjadi penembakan pada kawasan Markas Brimob Polda Kepulauan Riau. Saat kejadian Wakil Gubernur Kepulauan Riau Soerya Respationo beserta sejumlah staf dan empat jurnalis ada di tempat tersebut dan baru bisa dievakuasi sekitar pukul 22.30 WIB. [ant]

Soal Bentrok Batam, Polri: Jangan Peruncing Masalah, Selesaikan dengan Salaman

Andri Haryanto - detikNews

Jakarta - Kepolisian Daerah Kepulauan Riau (Kepri) dan Mabes Polri menyelidiki pemicu terjadinya penyerangan Markas Korps Brimob Polda Kepri oleh Batalyon 134. Penyelesaian persoalan itu seharusnya tidak dengan menggunakan senjata dan otot.

"Tidak perlu memperuncing sebuah permasalahan kecil, selesaikan dengan bersalaman. Kebiasaan seperti itu harus dibangun. Bangun tegur sapa yang baik," kata Kadiv Humas Polri Irjen Ronny Frangky Sompie, di Jakarta, Kamis (20/11/2014).

Sebagai anggota Polri, setiap anggota diberikan wawasan bagaimana dalam bersikap di tengah masyarakat dan taat undang-undang, serta menjalankan tugas pokoknya.

"Prosedur secara undang-undang juga harus mereka patuhi, sehingga tidak ada hal-hal yang mengganggu dan bagaimana ketika berjumpa dengan anggota-anggota dari intansi lain, termasuk prajurit TNI. Itu merupakan bagian mekanisme hubungan sesama petugas," paparnya.

Saat ini, Kapolri Jenderal Sutarman dan Kepala Korps Brimob Irjen Robby Kaligis berada di Batam. Selain memberikan supervisi terkait dengan bentrokan, Kapolri juga akan memberikan pembinaan kepada anggota di sana.

Bila mana ada kesalahan dari personel Brimob, kata Ronny, pihaknya tidak segan untuk menjatuhkan sanksi kepada anggota yang menyimpang. "Jelas ada tindakan tegas. Kalau ada yang lakukan penyimpangan, ada 3 kategori, bisa pelanggaran disiplin, pelanggaran kode etik profesi, dan pelanggaran bersifat pidana," ujar Ronny.

KSAD Marah dan Minta Rentetan Tembakan di Mako Brimob Dihentikan

Rini Friastuti - detikNews

Jakarta - Bentrokan yang terjadi antara anggota TNI dan Brimob hingga terjadinya serentetan tembakan di Batam, Kepulauan Riau menimbulkan reaksi di kedua belah pihak. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Gatot Nurmantyo marah dan meminta aksi tersebut segera dihentikan.

"KSAD pastinya agak marah dengan kasus ini dan segera dihentikan. Menurut beliau seharusnya hal itu tidak boleh terjadi," ujar Kapuspen TNI, Mayjen TNI Fuad Basya saat dihubungi detikcom, Rabu (19/11/2014).

Menurutnya, saat ini Komandan Interim dan petinggi lainnya sedang bekerja untuk melakukan konsolidasi terkait kasus ini. "Danrem, Dandim itu saat ini sedang sibuk untuk mencari jalan keluar dari peristiwa ini," jelasnya.

"Beliau menginstruksikan hal ini harus segera diselesaikan secepatnya, tidak ada tembakan lagi, dan semua kembali ke satuan masing-masing," Pungkas Fuad.

Terkuak, dua orang ngaku bertelur ini ternyata kibuli warga

MERDEKA.COM. Sepandai-pandainya Sinin bersandiwara dengan mengaku bisa mengeluarkan benda mirip telur dari anusnya, pada akhirnya terbongkar juga. Kedok pria 46 tahun itu terbongkar setelah diketahui hasil pemeriksaan yang dilakukan Dinas Kesehatan Jakarta di Rumah Sakit Hewan Bogor.

Kepala dokter IGD Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Koja, Dedi mengatakan, sejak awal dirinya sudah tidak percaya pertama kali Sinin yang akrab disapa Kong Naim itu datang dan diperiksa mengenai medisnya di RSUD Koja.

"Saya dari awal udah gak percaya. Pertama megang saya udah ngira itu telur ayam. Sangat tidak mungkin secara medis ada manusia bisa mengeluarkan telur ayam dari tubuhnya, ketika saya mau pecahin dia larang karena menurutnya kalau dipecahin nanti badannya sakit," ujar Dedi ketika dihubungi merdeka.com, Selasa (18/11).

Selain itu, dari awal memang pihak RSUD Koja tidak mempunyai wewenang untuk memeriksa telur tersebut. Namun karena adanya permintaan dari Sudinkes untuk diperiksa secara medis. Maka pihaknya melakukan pemeriksaan terhadap Kong Naim.

"Sebenarnya kami tidak berwenang untuk melakukan pemeriksaan dia (Sinin). Tapi karena adanya permintaan dari Sudinkes maka kami lakukan pemeriksaan secara medis, hasilnya memang tidak ada gejala apa-apa," tandasnya.

{content-split}

Selain itu, Dedi juga mengaku ada kejanggalan atas pengakuan Kong Naim. Pasalnya, tak ada bekas merah atau lecet pada duburnya. "Harusnya ada. Makanya dirawat di sini untuk kami observasi, apa benar bertelur atau tidak. Nah, dua hari ini tidak ada tanda-tanda itu," ujarnya.

Kejanggalan lain, tim dokter di rumah sakit tersebut juga tidak menemukan adanya indikasi penyakit dalam tubuh Kong Naim. Oleh sebab itu Dedi memastikan, dari hasil rontgen terbukti tidak ada satu pun penyakit yang ada di dalam tubuh Naim.

"Secara medis dia baik, dan tidak ada kendala medis apapun, enggak tahu itu (telur) apa, saya enggak berani mecah, ini masih diselidiki. Hasil rontgen gak ada apa-apa bagus semuanya," tandasnya.

Aksi Sinin ini memang sempat membuat geger warga Penjaringan, Jakarta Utara. Pria ini berkali-kali mengeluarkan benda berwarna putih seperti telur dari anusnya.

Kasus serupa juga pernah terjadi di Sulawesi Utara. Seorang perempuan bernama Sandra Rauf (29), warga Totabuan Selatan melahirkan lima butir telur. Telur itu disebut-sebut keluar dari vaginanya. Peristiwa ini terjadi pada Senin (16/06).

{content-split}

Sandra awalnya mengeluh sakit perut saat buang air kecil. Tapi tiba-tiba saja ada benda asing keluar dari kemaluannya berwarna putih. Kemudian dia tarik keluar, ternyata selaput putih yang biasa membungkus bayi saat melahirkan.

Kejadian aneh tersebut tidak berhenti sampai di situ. Mendadak istrinya kembali mengeluh perutnya sakit bak seorang ibu hamil saat melahirkan, dan kemudian dimasukkan kembali ke dalam kamar. Saat di kamar perutnya makin sakit dan iba-tiba saja satu butir telur keluar dari rahimnya.

Kemudian dibantu bidan, Sandra kembali mengeluarkan telur kedua hingga kelima, disusul selaput putih dan terakhir sebuah benda menyerupai kaki ayam.

Namun belakangan kasus itu juga terkuak, ternyata hanya akal-akalan saja. Kasat Reskrim Polres Bolmong AKP Iver Manossoh, seperti dikutip dari situs totabuana.co, mengatakan kasus itu ternyata modus semata.

"Sekali lagi jangan percaya. It hanyalah modus pelaku. Sebab Sandra hanyalah seorang dukun yang sering bertapa. Motif kasus yang bersangkutan yakni ingin dikenal banyak orang saja," kata Iver.

Lima butir telur itu ternyata telur ayam dibungkus plastik bening tipis dan sengaja dimasukkan ke dalam vagina pelaku yang sedang menstruasi. "Jadi sekali lagi jangan percaya. Itu modus dan juga motif ekonomi pelaku saja," tambah Iver.

Orangutan Bukan Mainan, KPI Harus Ketat Awasi Penggunaan Satwa Liar

Laporan: Aldi Gultom

RMOL. Media televisi seharusnya menjadi guru yang baik dan benar bagi masyarakat dalam upaya penyampaian informasi, termasuk dalam upaya mendukung konservasi satwa liar di Indonesia.

Ironisnya, pada 8 November 2014 tayangan musik Inbox di SCTV menggunakan Orangutan dan burung Kakatua sebagai hiburan di panggung musik tersebut. Orangutan dibawa naik ke panggung hiburan tersebut dan dijadikan bahan lelucon tanpa ada nilai edukasi apapun mengenai satwa liar.

"Media seharusnya menjadi guru bagi pemirsa televisi dan sudah seharusnya memberikan edukasi yang baik dan benar mengenai satwa liar. Tayangan Inbox di SCTV sama sekali tidak lucu karena Orangutan bukan mainan," kata juru kampanye Centre for Orangutan Protection (COP), Hery Susanto, dalam rilisnya, Rabu (19/11).

Ketika para aktivis perlindungan satwa liar berjibaku melawan perdagangan satwa liar dan melakukan edukasi serta penyadaran ke masyarakat tentang pentingnya satwa liar di alam, media malah seolah melakukan yang kontraproduktif.

"Acara Inbox mencontohkan bagaimana jinaknya burung Kakatua dan Orangutan. Sangat disayangkan ketika dengan bebas satwa tersebut bisa digunakan dalam sebuah acara hiburan," kata juru kampanye Jakarta Animal Aid Network (JAAN), Benvika.

Tayangan yang menggunakan satwa liar seharusnya memuat nilai edukasi yang baik dan benar, bukan hanya menonjolkan sisi hiburan.

Hari ini, Centre for Orangutan Protection (COP), Orangutan Information Center (OIC), Jakarta Animal Aid Network (JAAN), Animals Indonesia dan Borneo Orangutan Survival Foundation (BOSF) mendatangi Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat untuk menyampaikan bahwa sudah seharusnya KPI menegur SCTV perihal acara Inbox yang menggunakan Orangutan dan Kakatua.

"KPI harus melakukan pemantauan yang ketat untuk acara yang menggunakan satwa liar yang tidak ada nilai edukasinya," kata lembaga-lembaga itu dalam rilis yang diterima. [ald]

Menteri Susi Imbau Kepala Daerah Buat Kebijakan Lindungi Kelestarian Laut

Rois Jajeli - detikNews

Jakarta - Menteri Kelauatan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengimbau kepada seluruh gubernur dan kepala daerah bupati/wali kota, untuk membuat kebijakan yang melindungi pelestarian kelautan.

Hal itu disampaikan di acara Konferensi Nasional ke 9 Pengelolaan sumber daya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil dengan tema 'Menuju tata kelola laut dan pesisir yang baik untuk kesejahteraan masyarakat', di Hotel JW Marriott Surabaya, Rabu (19/11/2014) malam.

"Saya imbau ke seluruh gubernur dan bupati walikota, untuk membuat policy, peraturan kita untuk bisa menjaga, sehingga pengolahan laut ini yang akan kita kembangkan tidak melewati batas pelestarian. Tanpa pelestarian tidak akan membawa kemakmuran berkelanjutan," ujar Menteri Susi.

Jabatan pemimpin atau kepala daerah bisa berpindah tangan. Susi pun berharap, meski pejabatnya sudah berganti, aturan yang dibuatnya tetap melindungi kelestarian. Peraturan daerah yang melindungi tata kelola laut.

"Saya imbau mangrove mohon dilindungi dengan peraturan. Kalau bakau ditebang habis, bisa menimbulkan penyakit," ujarnya.

"Buat Perda untuk penertiban alat penangkapan yang tidak ramah lingkungan. Tidak boleh menggunakan seperti dinamit, potas yang bisa menghabiskan dan merusak lingkungan. Dan itu sudah disepakati di dunia," jelasnya.

Susi juga berharap, kepiting bertelur, lobster bertelur juga dilindungi Perda. "Jangan sampai diambil negara lain dan kita tidak punya kepiting lagi. Dan menjadi bangsa yang tidak dihormati," tandasnya

Warga Mengungsi karena Banjir ke Pinggir Jalan, Macet Panjang di Flyover Kalibata

Rini Friastuti - detikNews

Jakarta - Banjir terjadi di kawasan Rawajati, Kalibata, Jaksel. Sejak semalam air menggenang kawasan padat penduduk di bawah flyover Kalibata itu. Warga pun mengungsi hingga ke pinggir jalan. Dan akibatnya macet panjang di sekitar flyover.

"Banyak warga menaruh barang dan parkir kendaraannya di pinggir jalan," terang Joko Prayitno, seorang pemotor yang melintas, Kamis (20/11/2014) pagi.

Kemacetan terjadi sejak Simpang Kalibata ke arah Kramatjati. Pengendara mesti bersabar karena kendaraan yang melintas perlahan di kawasan itu.

"Warga di bantaran kali ini yang mengungsi. Macet parah," jelas Joko.

Hujan yang turun sejak sore hingga malam kemarin, Rabu (19/11) memang membuat sejumlah wilayah yang menjadi langganan banjir di Jakarta terendam. Salah satunya kawasan Kalibata.

Rabu, 19 November 2014

Pasukan Kostrad gerebek kafe di perbatasan Indonesia-Malaysia

MERDEKA.COM. Satgas Yonif Linud 433/JS Kostrad menggerebek Kafe Cita Rasa di Sebuku, Kabupaten Nunukan. Di dekat perbatasan Indonesia-Malaysia itu mereka menangkap FS (34), FD (41) dan TT (38). Ketiganya tertangkap basah sedang melakukan transaksi narkoba.

Penggerebekan itu diawali dengan laporan warga. Mereka mengaku resah dengan peredaran barang haram tersebut di perbatasan. Pasukan pun segera bergerak untuk melakukan pengerebekan Senin (17/11) sekitar pukul 13.00 WIB.

"Anggota Pos Pamtas Tembalang SSK III Yonif Linud 433/Js Kostrad dipimpin Kapten Inf Ugroseno menangkap tiga tersangka yang merupakan bandar sekaligus pengedar di wilayah Sebuku," kata Komandan Satgas Pamtas Yonif Linud 433/JS Kostrad, Letkol Inf Agustatius Sitepu.

Tak ada perlawanan dari tiga tersangka. Pasukan pun menyita barang bukti berupa 5 paket sabu seberat 3,72 gram.

Sebelumnya Satgas Pengamana Perbatasan ini juga menangkap seorang pemakai sabu dan menyita 0,64 gram.

"Kita akan selalu berkoordinasi terus dengan pihak bea cukai, imigrasi dan kepolisian," kata Letkol Sitepu.

Barang bukti lain yang disita adalah alat hisap, alat potong sabu sabu, 2 ponsel, 1 power bank dan 2 buah dompet serta uang senilai Rp 2.021.000.

Senin, 17 November 2014

Koarmabar TNI AL Tangkap 2 Kapal Nelayan Asing di Laut Natuna

Chaidir Anwar Tanjung - detikNews

Pekanbaru, - Komando Armada Barat (Koramabar) TNI AL menangkap dua kapal nelayan asing di wilayah laut Natuna Provinsi Kepri. Kedua kapal asing tesebut berbendara Malaysia dan Thailand.

Kepala Dinas Penerangan Armada Barat (Dispenarmabar) Letkol (Laut) Ariris Miftachurrahman mengatakan, kedua kapal asing tersebut ditangkap oleh KRI Sutedi Senaputra-378 dengan komandan Mayor Laut (P) Hendra Astawan.

Kedua kapal ditangkap Jumat (14/11) di perairan Natuna Kepri saat melakukan pencurian ikan. Letkol Ariris menjelaskan, KRI Sutedi Senaputra saat itu tengah melaksanakan Operasi Rakata Jaya di di sekitar perairan yang dikenal rawan pelanggaran di laut tersebut.

Tiba-tiba radar JRC kapal pada baringan 020 jarak 4 mil mendeteksi dua buah titik dan setelah berhasil didekati dalam jarak lebih kurang 1 mil.

"Kontak berhasil diidentifikasi secara visual dengan menggunakan teropong ternyata dua buah kapal nelayan asing yang tengah melakukan pencurian ikan. Mengetahui hal itu komandan KRI segera memerintahkan dua buah kapal tersebut berhenti beraktifitas dan segera merapat di lambung KRI Sutedi Senaputra-378," kata Letkol Ariris kepada detikcom, Sabtu (15/11/2014).

Setelah dilaksanakan prosedur pemeriksaan dan penggeledahan, lanjut Letkol Ariris, diketahui kedua kapal tersebut berbendera Malaysia dan Thailand. Kapal pertama berbendera Malaysia bernama MV KNF 7424 dengan anak buah kapal berjumlah 9 orang.

"Mereka terdiri dari 6 orang warga Thailand dan 3 orang warga negara Myanmar," kata Letkol Ariris.

Sementara kapal kedua berbendera Thailand dengan nama MV Kour Son 77. Jumlah Anak Buah Kapal (ABK) berjumlah 6 orang terdiri dari 2 orang warga negara Thailand, 3 warga negara Myanmar dan1 orang warga negara Laos.

"Selanjutnya kedua kapal dikawal menuju Pangkalan Angkatan Laut (Lanal) Tarempa guna proses pemeriksaan lebih lanjut," tutup Letkol Ariris.

Kebijakan Pensiun Dini PNS Mulai Diterapkan 2016

 Jpnn
JAKARTA - Para aparatur Sipil Negara (ASN), terutama Pegawai Negeri Sipil (PNS) harus siap-siap menghadapi pensiun dini. Kebijakan ini diberlakukan bagi pegawai yang kompetensinya rendah dan tidak bisa dikembangkan lagi.
"Dalam rangka penataan struktur organisasi kepegawaian, pemerintah akan mengambil kebijakan pensiun dini. Pensiun dini akan dikenakan mulai tahun 2016, kepada pegawai yang kualitasnya rendah," tegas Deputi SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Setiawan Wangsaatmaja, Minggu (16/11).
Untuk menilai mana PNS yang berkualitas super, menengah, biasa,dan rendah, akan diterbitkan Surat Edaran MenPAN-RB tentang kewajiban seluruh instansi baik pusat maupun daerah melakukan uji kompetensi pegawainya. Agar hasilnya objektif, menurut Setiawan, pemerintah akan memberlakukan format baku agar pejabat pembina kepegawaian (PPK) tidak membuat rekomendasi berdasarkan like and dislike.
"Uji kompetensinya ini sangat penting karena akan dijadikan dasar penentuan klasifikasi PNS," ujarnya. 
Yang kualitas super dan menengah aman, yang kemampuan biasa harus digenjot dengan berbagai pendidikan dan pelatihan agar kompetensinya naik ke menengah. Sedangkan kualitas rendah, akan diajukan untuk dipensiunkan dini.
"Setiap PNS harus mengembangkan kualitasnya. Sebab, dalam UU ASN diwajibkan setiap aparatur memiliki kompetensi tinggi. Kalau kemampuannya stagnan dan tidak bisa berkembang meski sudah diberikan diklat, apaboleh buat PNS-nya kita pensiunkan," terangnya.
Mengenai SE untuk kewajiban PPK melakukan uji kompetensi, menurut Setiawan, dalam waktu dekat akan dilayangkan ke seluruh instansi pusat dan daerah. Pasalnya, uji kompetensi sudah harus dilakukan mulai awal Januari 2015 dan kebijakan pensiun dini bisa dimulai setahun setelahnya.
"Jadi nanti setelah uji kompetensi dan hasilnya didapat, baru kita lakukan pensiun dini pada 2016," pungkas Setiawan. (esy/jpnn)

Pemerintah Tegaskan 3 Desa di Nunukan Tak Diklaim Negeri Jiran

Jpnn
JAKARTA - Pemerintah memastikan tiga desa di Kecamatan Lumbis Ongong, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara tidak diklaim oleh Malaysia. Menurut Panglima TNI Jenderal Moeldoko penduduk di Desa Simantipal, Desa Sinapad, dan Desa Sinokod memang sering bepergian ke Malaysia. Sebab, keluarga mereka ada yang berada di negeri Jiran.
Hal itu disampaikan oleh Moeldoko usai menyambut kedatangan Presiden Joko Widodo, di Bandara Halim Perdanakusuma, Minggu (16/11). Menurut Moeldoko, masyarakat di perbatasan Kalimantan Utara secara tradisional mempunyai hubungan biologis dengan Malaysia. "Mereka biasa bepergian ke Malaysia. Begitu juga sebaliknya," jelasnya.
Moeldoko juga mengatakan dia sudah melakukan observasi di lapangan. Kepergian penduduk Indonesia ke Malaysia itu disebabkan adanya acara keluarga. Tidak lantaran mereka berpindah kewarganegaraan." "Jadi bukan hal yang istimewa. Nanti juga kembali lagi," ucapnya.
Senada dengan Moeldoko, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Tedjo Edhy Purdijatmo mengatakan perpindahan penduduk dari Nunukan ke Malaysia disebabkan pertemanan antara penduduk di perbatasan. Selain itu, di perbatasan antara Kalimantan Utara dan Malaysia tidak tembok pembatas. "Di sana hanya ada patok-patok," ujarnya.
Tedjo mengatakan selain acara keluarga, eksodus warga Indonesia ke Malaysia itu disebabkan faktor pekerjaan. Mereka setiap harinya bekerja di kebun milik Malaysia. Bahkan ada kebun yang masuk ke wilayah Indonesia." "Saking dekatnya jarak sehingga mereka bekerja dan belanja di Malaysia. Ke depannya kami akan berbincang dengan Malaysia. Agar kebun tidak masuk wilayah Indonesia," paparnya.
Tedjo mengakui banyaknya warga Indonesia yang bekerja dan belanja di Malaysia salah satunya disebabkan keterbatasan fasilitas di daerah perbatasan. Sehingga warga memilih untuk ke Malaysia membeli kebutuhan sehari-hari.
Menurut Tedjo, ke depannya pemerintah akan berusaha menjadikan daerah perbatasan lebih baik. Indonesia, kata dia, akan membangun wilayah perbatasan menjadi halaman depan Republik Indonesia. Seperti perumahan, perkantoran dan pusat perbelanjaan. "Sehingga tidak ada lagi ketimpangan antara Indonesia dan Malaysia," ucapnya.
Tak hanya itu, pihaknya juga akan memperketat daerah perbatasan. Sehingga tidak ada permasalahan yang bisa merong-rong kaedaulatan Indonesia.
Lebih lanjut, Tedjo mengatakan permasalahan itu bukan masalah yang bisa mengurangi kedaulatan Indonesia. Menurut dia Indonesia akan terus menjaga keutuhan wilayah NKRI. "Tidak ada klaim-klaim sepihak. Kami pertegas itu," paparnya. (aph)

Pemerintah Rancang Gaji PNS Golongan Satu Setara UMP

 Jpnn
JAKARTA - Pemerintah masih menggodok rancangan gaji PNS yang ideal. Alasannya perbedaan antara PNS yang punya jabatan struktural dengan aparatur biasa hanya 1:4. Ini dirasakan tidak bisa memicu aparatur untuk bekerja optimal, karena selisihnya beda tipis.
"Pola gaji PNS yang berlaku hingga saat ini tidak bisa mendorong aparatur lebih profesional. PNS merasa, kerja bagus dan tidak selisihnya tipis," ungkap Deputi SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Setiawan Wangsaatmaja kepada media ini, Minggu (16/11).
Dalam rancangan sistem penggajian PNS, pemerintah memberlakukan pola 1: 9, 1:12, dan 1: 14. Semua rancangan ini tergantung kemampuan anggaran negara. "Dengan selisih yang cukup besar antara PNS golongan I, II, III, dan IV, akan membuat sistem kerja lebih profesional. Semakin tinggi golongan dan ada jabatannya, beban kerja serta tanggung jawabnya semakin besar. Itu sebabnya gajinya juga semakin besar," bebernya.
Setiawan menambahkan, idealnya gaji PNS golongan terendah (golongan 1a) setara upah minimum provinsi (UMP). Misalnya Provinsi DKI Jakarta, UMP Rp 2,75 juta maka PNS golongan 1a di instansinya Rp 2,75 juta juga.
"Kenapa harus setara UMP? Karena gaji aparatur kita sesuaikan dengan biaya kemahalan. Semakin tinggi biaya hidup di suatu daerah, maka gaji PNS-nya mengikuti juga," terangnya. (esy/jpnn)

PDIP Minta Mendagri Perhatikan Daerah Perbatasan

Oleh: Dedy Helsyanto

INILAHCOM, Jakarta - Warga Nunukan yang pindah kewarganegaraan dari warga negara Indonesia menjadi warga negara Malaysia berpotensi memunculkan masalah perbatasan wilayah antara Indonesia dengan Malaysia.

Anggota DPR RI Fraksi PDIP TB Hasanuddin meminta masalah perbatasan ini dapat diselesaikan secara komprehensif oleh pemerintah Jokowi-JK.

"Mulai dari masalah ekonomi, masalah sosial dan masalah kebangsaan di wilayah perbatasan," ujar TB Hasanuddin kepada INILAHCOM, Jumat (14/11/2014).

Menurutnya, ekonomi warga di wilayah perbatasan harus diberdayakan, begitu juga dengan masalah sosial dan pemantapan semangat kebangsaan.

Untuk menjalankan hal tersebut, Presiden Jokowi juga harus meminta Badan Percepatan Pembangunan Wilayah Perbatasan untuk berkoordinasi dengan Kemendagri.

"Di situ pun nanti terlibat beberapa kementerian, dan dipimpin menteri dalam negeri," tandasnya. [fad]

Pemprov DKI Harus Perbaiki Sistem Pelayanan TransJ

Oleh: Ahmad Farhan Faris

INILAHCOM, Jakarta - Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) menilai kondisi transportasi massal di ibu kota masih kurang baik terutama bus TransJakarta.

Untuk itu, Pemerintah Provinsi DKI perlu membenahi sebelum larang sepeda motor melintas Jalan Medan Merdeka Barat-Thamrin.

"Kondisinya masih belum aman, belum nyaman dan belum akses," kata Azas Tigor Nainggolan kepada INILAHCOM, Minggu (16/11/2014).

Ia menjelaskan sekarang kondisi TransJakarta sangat menyedihkan karena setiap hari di tiap koridor ada bus yang mogok. Setiap bulannya ada yang terbakar dan beli tiket multi trip tidak ada yang single trip atau belum akses juga.

"Ini karena tidak terintegrasi dengan angkutan umum lainnya. Jadi pemprov harus serius dan segera melakukan revitalisasi angkutan umum," ujarnya.[yeh]

Diduga Sarang Mafia Migas, Petral Segera Diaudit

 
Pembentukan Tim Reformasi Tata Kelola Migas yang diketuai Faisal Basri diharapkan dapat mempersempit ruang gerak mafia migas karena salah satu tugasnya menata ulang seluruh kelembagaan. Perusahaan yang dibidik tim ini adalah PT Pertamina Energy Trading Ltd atau Petral.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said mengungkapkan, Tim Reformasi Tata Kelola Migas bertanggung jawab me-review seluruh kelembagaan dan perusahaan pemegang saham termasuk Petral yang tidak akan lepas dari kajian tim tersebut.

"Petral memerlukan kajian menyeluruh tentang transparansi dan semuanya. Jadi pasti akan mendapat review tentang bagaimana pengeluaran Petral," tegas dia di kantornya, seperti ditulis (17/11/2014).

Petral merupakan anak usaha yang 100 persen sahamnya dimiliki PT Pertamina (Persero). Berbasis di Singapura, tugas Petral melakukan jual beli minyak dari seluruh negara untuk dijual ke Pertamina.

Sementara Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soewandi sangat mendukung rencana tersebut. Menurut mantan Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian itu, Tim Reformasi Tata Kelola Migas harus melakukan transparansi terhadap seluruh kelembagaan.

"Tim menganalisa dan me-review proses aktivitas bisnis Pertamina dari hulu sampai hilir, termasuk Petral. Jadi akan didalami secara transparan, di-review keberadaannya ataupun proses dalam aktivitas Pertamina secara menyeluruh," pungkas dia. (Fik/Ndw)

Nasabah eks Bank Century akan ajukan permohonan eksekusi

Reporter : Arie Sunaryo

Merdeka.com - Ditolaknya Peninjauan Kembali (PK) dari Bank Mutiara (nama baru Bank Century) oleh Mahkamah Agung (MA) disambut suka cita para nasabah di Solo. Mereka mengaku lega dengan keputusan itu. Pasalnya, sejak dua tahun silam, tepatnya 12 Oktober 2012 mereka terus memperjuangkan hak-hak nasabah, termasuk pengembalian secara tunai dan sekaligus total uang senilai Rp 35.437.000.000.

"MA telah menolak PK Bank Mutiara. Kami lega, karena, 2 tahun ini kami terus memperjuangkan hak-hak kami," ujar Koordinator Nasabah Bank Century Solo, Sutrisno di Solo, Minggu (16/11).

Sutrisno menegaskan akan segera membuat permohonan lagi ke PN Solo agar dilakukan eksekusi. Ia mengaku pernah mengajukan permohonan eksekusi sebelum jatuhnya putusan MA.

"Dalam waktu dekat kami akan mengajukan permohonan eksekusi lagi," katanya.
Sebelumnya kuasa hukum Bank Mutiara, Muhammad Mahendradatta, beberapa kali menyatakan kliennya (Bank Mutiara) tidak akan mengembalikan dana para investor Antaboga serupiah pun. Bahkan, meski jika PN Solo mengeksekusi Bank Mutiara akan melakukan upaya hukum lain, yakni gugatan perlawanan eksekusi.

NasDem-PPP Terima Hasil Islah dengan Kubu Prabowo

TEMPO.CO, Jakarta - Koalisi partai pengusung Presiden Joko Widodo menerima kesepakatan islah dengan kubu penyokong Prabowo Subianto. Meskipun ada syarat mereka yang tidak disepakti, yaitu revisi pasal mengenai interpelasi dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem Johnny G. Plate mengatakan, Senin sore, 17 November 2014, akan dilakukan penandatanganan islah oleh semua fraksi. "Secara substansi, sudah terakomodasi, jadi bisa islah," ujarnya saat dihubungi pada Sabtu, 15 November 2014. (Baca: Ini Kesepakatan Kubu Jokowi-Prabowo Soal UU MD3)
Menurut Johnny, keinginan dari kubu Jokowi adalah perubahan jumlah kursi alat kelengkapan. Dalam Undang-Undang MD3, jumlahnya adalah 63 kursi. Koalisi yang dipimpin oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini meminta penambahan 16 kursi, sehingga jadi 79 kursi.
Johnny menuturkan kubunya akan mendapat 21 kursi dan sisanya milik koalisi pendukung Prabowo. "Setelah islah, besoknya bisa paripurna, dan kami menyerahkan nama anggota komisi," katanya.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Abdul Kadir Karding menyatakan substansi islah sudah tercapai. "PKB belum berbicara resmi. Tapi, melihat perkembangan berita, kami sepakat," ujarnya.
Islah dua kubu ini tercapai setalah juru runding kubu Jokowi, Pramono Anung, bertemu dengan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Hatta Rajasa. Sebelumnya, Hatta sudah berkumpul dengan bos-bos kubu Prabowo di kediamannya.
SYAILENDRA

Jumat, 14 November 2014

Menteri Susi: Gaji PNS memang kecil, saya saja tekor

MERDEKA.COM. Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti pagi ini menghadiri acara dialog khusus bersama ratusan pegawai negeri sipil (PNS) Badan Karantina Perikanan. Dalam dialog ini, Susi kembali mengungkap alasannya mau menjadi bagian kabinet kerja Jokowi-Jusuf Kalla.

Susi menyadari, gaji sebagai PNS dan bagian pemerintah sangatlah kecil. Susi sendiri mengaku tekor dengan gajinya di pemerintahan. Namun demikian, Susi tetap meminta seluruh PNS untuk bekerja secara maksimal demi melaksanakan tugas negara.

"Kita ingin Indonesia berubah. Saya dengan kerendahan hati meminta ibu bapak semua. Gaji PNS itu sedikit. Saya jadi menteri juga tekor pak. Tetapi itulah berbakti melaksanakan untuk negara. Bapak bekerja baik, saya berjuang," ucap Susi dalam dialog di KKP, Jakarta, Rabu (12/11).

Sebelumnya, Susi juga bercerita mengenai pengalamannya serta perjalannya dari seorang pengusaha hingga menjadi menteri di kabinet kerja Jokowi-Jusuf Kalla. Sebelum bergabung di jajaran kabinet, Susi mengaku sering protes dan mengkritik kebijakan pemerintah.

"Dulu saya dipanggil Susi Gila. Saya sms ke 10 kementerian, teriak teriak. Resultnya (hasilnya) apa masa bodoh. Tapi sekarang pemerintah sebut Kita perlu orang gila untuk gebrakan," ucap Susi sambil tertawa di Kantor Kadin, Jakarta, Kamis (30/10).

Setelah menjadi menteri, Susi menyadari banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Karena dulu dia bersuara lantang memprotes kebijakan yang kurang baik, maka dia kini mempersilakan pengusaha untuk komplain jika kebijakannya kontraproduktif.

Susi berkelakar, dengan menjadi menteri, pekerjaannya bertambah tapi gaji justru berkurang dibandingkan jabatan dulunya sebagai CEO Susi Air.

"Komplain juga silakan pak. Sekarang kerjaan banyak gaji cuma satu persen dari gaji saya Susi Air. Tapi saya ikhlas, luangkan waktu saya, energi saya untuk negara," tutupnya.