BERBUAT BENAR ADALAH KEHARUSAN, BERBUAT TIDAK BENAR ADALAH KETIDAK HARUSAN

Rabu, 23 Juli 2014

Muhammadiyah Minta Jokowi Tak Diskriminatif

 Jpnn
JAKARTA - Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengimbau masyarakat kembali bersatu dan melepaskan pertikaian politik setelah pengumuman hasil pemilu presiden.
Muhammadiyah juga meminta pilpres menjadi titik temu seluruh kelompok untuk memikirkan kepentingan bangsa. "Marilah kita kembali ke sebuah titik kesadaran bersama sebagai satu nusa-bangsa dan mengedepankan persatuan kebangsaan serta menghindari perbedaan, pertentangan, dan perpecahan yang merugikan," kata Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin di Kantor PP Muhammadiyah, Menteng, Selasa (22/7).
Ormas Islam yang sejak awal mendeklarasikan diri netral dalam pemilu itu menilai pemilu presiden yang berlangsung aman dan damai sebagai cermin kedewasaan dalam berdemokrasi. "Namun, harus diingat bahwa demokrasi dan pilpres hanya jalan untuk mencapai tujuan dan cita-cita maju, adil, berdaulat, makmur, serta bermartabat," terangnya.
Ketua PP Muhammadiyah Malik Fajar juga meminta Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla, setelah disumpah nanti, berpegang pada konstitusi dengan tidak bersikap diskriminatif terhadap kelompok lain. Proses pemilu sudah selesai sehingga jabatan presiden terikat untuk melindungi seluruh komponen bangsa. 
"Presiden yang terpilih harus  memosisikan diri sebagai pemimpin bangsa dan negara," kata mantan Mendiknas itu. (dod/c7/fat)

Dari Atas Kapal, Jokowi Serukan Persatuan

 Jpnn
JAKARTA - Presiden terpilih Joko Widodo mengharapkan kemenangan dirinya dalam pilpres menjadi tonggak kemenangan rakyat dalam mencapai Indonesia yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian secara budaya.
 
Pidato kemenangan Jokowi dan JK disampaikan di atas Kapal Layar Mesin (KLM) Hati Buana Setia yang berlabuh di Dermaga IX Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta Utara, tadi malam (22/7).
Tak tampak tim sukses yang selama ini mendampingi Jokowi-JK selama putaran kampanye, karena mereka mengikrarkan mulai tadi malam sudah menjadi milik seluruh rakyat Indonesia.
"Saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan tinggi kepada bapak Prabowo Subianto dan bapak Hatta Rajasa yang telah menjadi sahabat dalam kompetisi politik untuk mendapatkan mandat rakyat untuk memimpin negeri ini lima tahun ke depan," kata Jokowi.
Mantan walikota Solo ini juga meminta seluruh rakyat memulihkan hubungan dengan keluarga, kerabat, tetangga, dan kawan yang sempat renggang karena berbeda pilihan politik.
Dia berharap pilpres tahun ini dikenang karena penuh keriangan, kegembiraan, kebajikan, dan pembebasan.
Dia menegaskan, pilpres bukan sebuah peristiwa politik, namun peristiwa kebudayaan dan pembuktian semangat kegotong-royongan yang tak pernah mati.
"Ini saatnya petani kembali ke sawah, nelayan kembali melaut, anak kembali ke sekolah, buruh kembali ke pabrik, karyawan kembali bekerja di kantor," katanya.
"Lupakanlah nomor 1 dan lupakanlah nomor 2, marilah kembali ke Indonesia Raya. Salam 3 Jari, Persatuan Indonesia," pungkasnya.
Kapal phinisi Hati Buana Setia dipilih sendiri oleh Jokowi yang kemarin malam sempat meninjau langsung Pelabuhan Sunda Kelapa. Kapal itu biasa digunakan untuk mengirim sembako dan kayu antarpulau.
Pidato kemenangan yang disampaikan di atas kapal diklaimnya menunjukkan komitmennya untuk membangun industri maritim.
"Tempat ini melambangkan upaya untuk membuat industri maritim Indonesia menjadi yang terdepan," kata tim kreatif Jokowi-JK, Romanus Sumaryo. (idr)

Pidato Jokowi: Politik Adalah Kegembiraan, Politik Adalah Pembebasan

Ray Jordan - detikNews

Jakarta - Presiden terpilih meminta masyarakat agar bersatu padu usai Pilpres. Yang utama membangun bangsa memasuki fase baru. Politik adalah keriangan, politik adalah kegembiraan.

"Kita bersama sama bertanggungjawab untuk kembali membuktikan kepada diri kita, kepada bangsa-bangsa lain, dan terutama kepada anak-cucu kita, bahwa politik itu penuh keriangan; politik itu di dalamnya ada kegembiraan; politik itu ada kebajikan; politik itu adalah suatu pembebasan," kata Jokowi di atas kapal Phinisi, di Sunda Kelapa, Jakut, Selasa (22/7/2014).

Menurutnya, pemilihan umum presiden kali ini memunculkan optimisme baru bagi bangsa Indonesia. Jiwa merdeka dan tanggung jawab politik bermekaran dalam jiwa generasi baru.

"Kesukarelaan yang telah lama terasa mati suri kini hadir kembali dengan semangat baru. Pemilihan Umum Presiden telah membawa politik ke sebuah fase baru bukan lagi sebagai sebuah peristiwa politik semata-mata, tetapi peristiwa kebudayaan. Apa yang ditunjukkan para relawan, mulai dari pekerja budaya dan seniman, sampai pengayuh becak, memberikan harapan bahwa ada semangat kegotong-royongan, yang tak pernah mati," urainya.

Selasa, 22 Juli 2014

Sultan HB X minta tim pemenangan capres-cawapres tetap tenang

Pewarta: Bambang Sutopo Hadi

Yogyakarta (ANTARA News) - Tim pemenangan dua pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla diminta tetap tenang dan ikut menjaga kondusivitas wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

"Kami minta tim pemenangan capres-cawapres mengkoordinasi para kader dan simpatisannya untuk tetap tenang dan ikut menjaga DIY tetap nyaman dan aman," kata Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X di Markas Korem 072 Pamungkas Yogyakarta, Selasa.

Usai rapat koordinasi dengan Komandan Korem 072 Pamungkas, Kapolda DIY, dan tim pemenangan dua pasangan capres-cawapres, Sultan mengatakan kondisi dan situasi di DIY pascapengumunan hasil pemungutan suara Pilpres 2014 oleh KPU diharapkan tetap kondusif.

Menurut dia, rapat koordinasi dengan pihak-pihak terkait itu diadakan menyusul pernyataan calon presiden Prabowo Subianto yang mengundurkan diri dan menolak pelaksanaan Pilpres 2014.

"Dalam rapat koordinasi itu kami telah bicara dan sepakat akan menjaga kondisi dan situasi di wilayah DIY tetap kondusif, nyaman, dan aman. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan tetap tenang," katanya.

Ia mengatakan masyarakat diharapkan tidak terpengaruh oleh isu-isu yang dapat memperkeruh suasana menyusul sikap salah satu capres yang mengundurkan diri dan menolak pelaksanaan Pilpres 2014.

"Kami telah berdialog dengan tim pemenangan dua pasangan capres-cawapres terkait dengan pernyataan salah satu capres yang tidak mengakui hasil pemungutan suara Pilpres 2014 oleh KPU. Semua pihak sepakat menjaga DIY tetap kondusif," katanya.

Menurut dia, dirinya tidak akan mengomentari sikap politik salah satu capres tersebut karena sudah ada lembaga yang diberikan mandat oleh undang-undang untuk mengumumkan hasil pemungutan suara Pilpres 2014.

"Saya tidak akan menanggapi aspek politik dari sikap salah satu capres. Saya tidak akan komentar mengenai hal itu," kata Sultan yang juga Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat.

Hadir dalam rapat koordinasi itu Komandan Korem 072 Pamungkas Brigjen TNI Sabrar Fadhilah, Kapolda DIY Brigjen Oerip Soebagyo, Ketua Tim Pemenangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Herry Zudianto, dan Ketua Tim Pemenangan Joko Widodo-Jusuf Kalla, Bambang Praswanto. (*)

Menkopolhukam minta rakyat tetap tenang

Jakarta (ANTARA News) - Menkopolhukam Djoko Suyanto mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, tidak terprovokasi atau mengikuti ajakan yang melanggar hukum terkait dinamika politik yang terjadi saat ini.

"Karena akan mencederai proses pematangan demokrasi," kata Joko Suyanto di Jakarta, Selasa, mengenai proses rekapitulasi suara pemilahan presiden yang dilakukan KPU dan pernyataan calon presiden Prabowo Subianto yang menolak pelaksaan pelaksanaan Pilpres 2014.

Joko Suyanto juga mengingatkan pernyataan Prabowo yang meminta kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah memilihnya untuk tetap tenang dan akan menggunakan cara damai.

Djoko Suyanto juga mengatakan sehubungan dinamika yang terjadi pihaknya langsung mengadakan pertemuan rapat dengan jajaran Polhukam.

Lebih lanjut ia mengatakan aparat keamanan tetap komitmen dan bersiaga penuh menjaga proses demokrasi agar aman, tertib, terjamin dan terlaksana dengan baik.

"Aparat keamanan, polisi dibantu TNI dan lainnya akan bertindak tegas jika ada tindakan yang melanggar hukum," tegas Joko.

Prabowo Sebut Pilpres Curang, Jokowi: Sekarang kan Semua Transparan

Ray Jordan - detikNews

Jakarta - Capres nomor urut 1 Prabowo Subianto menolak pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden 2014 karena diangggap curang dan tidak demokratis. Capres nomor urut 2 Jokowi bingung di mana bagian kecurangan yang dibilang masif.

"Sekarang kan semua transparan, terbuka, C1 bisa diunggah, semua orang bisa melihat. Ini saya kira sebuah pemilu yang sangat terbuka, bisa dikontrol oleh semua, relawan dan organisasi apapun dan kita harus mengapresiasi itu," kata Jokowi di Waduk Pluit, Jakarta Utara, Selasa (22/7/2014).

Selain itu, Pilpres 2014, jelas Jokowi, diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan banyak saksi, panitia pemilu dan sebagainya. Dugaan kecurangan, juga sudah dilakukan pemungutan suara ulang (PSU).

"Ini Pilpres diselenggarakan oleh KPU yang melibatkan juga saksi-saksi jutaan banyaknya, juga KPPS yang jutaan banyaknya. Kalau ada kekurangan, sedikit-sedikit, saya kira kita maklum. Tapi kalau yang masif itu seperti apa, saya tidak ngerti. Kan kemarin juga sudah diulang (di bebeberapa TPS)," imbuhnya.

Dari beberapa informasi yang didapatnya, Jokowi mendengar 90% rakyat Indonesia puas karena baru sekarang Pilpres ada keterbukaan. "Semua orang bisa cek, bisa lihat," lanjut dia.

Soal pesaingnya dalam Pilpres yang mundur, Prabowo Subianto, Jokowi mengatakan, "Biasa saja".

Prabowo 'WO', JK: Kita Menyayangkan Tapi itu Hak Beliau

Ferdinan - detikNews

Jakarta - Cawapres Jusuf Kalla menyesalkan pernyataan Prabowo Subianto menolak pelaksanaan Pilpres. Namun JK menghormati keputusan capres nomor urut 1 tersebut.

"Tentu kita menyayangkan tapi itu hak beliau untuk mengambil sikap apa saja. Kita sendiri tidak mempengaruhi proses kan jadi ya berjalan apa adanya walapun beliau mengambil sikap seperti itu," ujar JK saat tiba di kediaman Mega di Jl Kebagusan IV, Jaksel, Selasa (22/7/2014).

Menurut dia proses akhir Pilpres tetap berjalan sesuai Undang Undang. "Tentu mudah-mudahan semua aman, kan beliau mengatakan seperti itu akan berjalan dengan baik. Beliau kan sudah bikin pernyataan," sambungnya.

Prabowo dalam pernyataannya menegaskan menolak pelasanaan pilpres yang disebut cacat hukum.

"Dengan demikian kami menarik diri dari proses yang sedang berlangsung. Kami tidak bersedia mengorbankan mandat yang diberikan rakyat dipermainkan dan diselewengkan," ujar Prabowo di Rumah Polonia.

Ini Pernyataan Lengkap Prabowo Tolak Pelaksanaan Pilpres

Yohannie Linggasari - detikNews

 Jakarta - Capres Prabowo Subianto menggelar jumpa pers setelah mengadakan rapat dengan tim pemenangannya di Rumah Polonia. Secara mengejutkan, dia menolak pelaksanaan Pilpres 2014 karena dinilainya banyak kecurangan dan tidak demokratis.

Prabowo berpidato sambil berdiri. Sejumlah politisi pendukungnya berdiri di belakangnya antara lain MS Kaban, Akbar Tandjung, Aburizal Bakrie, Suryadharma Ali, Sekjen PAN Kurniawan, dan Mahfud Md, dll. Hatta Rajasa yang sejak rapat digelar tidak muncul, juga tidak terlihat hingga pidato Prabowo berakhir.

Berikut pidato Prabowo yang disampaikan dengan nada berapi-api di Rumah Polonia, Jl Cipinang Cempedak, Jakarta Timur, Selasa (22/7/2014) pukul 14.00 WIB:

Baru saja kami dari pimpinan Koalisi Merah Putih melaksanakan suatu tinjauan terhadap perkembangan situasi yang dihadapi negara dan bangsa kita. Terutama tentang hasil pelaksanaan Pilpres 2014.

Saudara-saudara sekalian, kami Koalisi Merah Putih mengikuti langkah-langkah dalam rangka menjalani demokrasi dengan sepenuh hati, dengan penuh keikhlasan, dengan penuh semangat, dengan penuh niat menghormati kedaulatan rakyat yaitu menghormati bahwa rakyat Indonesialah yang harus memiliki kekuasaan dan menentukan nasibnya sendiri.

Kita yang di belakang saya adalah pejuang-pejuang demokrasi. Hampir semua pemimpin politik di belakang saya dulu ikut demonstrasi, ikut mempertaruhkan nyawa untuk demokrasi. Saya walaupun di TNI, saya termasuk perwira muda yang mendorong terbentuknya demokrasi. Dari sejak saya usia muda, saya dan rekan saya mempertaruhkan jiwa dan raga demi kepentingan rakyat bangsa Indonesia. Kalau kita hanya mencari hidup enak dan hidup nyaman saya kira kami tidak perlu lagi berjuang di bidang politik.

Demokrasi artinya rakyat berkuasa. Wujud dari demokrasi adalah pemilihan. Dan esensi pemilihan adalah pemilihan yang jujur, adil, bersih. Kalau di TPS yang berhak memilih 300 orang, sedangkan yang datang 800 orang, itu berarti tidak jujur, tidak adil, dan tidak bersih. Kalau ada pejabat yang mencoblos puluhan dan ratusan surat suara itu tidak demokratis.

Tim hukum kami, saksi kami, dari belasan provinsi, telah melaporkan kecurangan-kecurangan yang luar biasa. Dari Papua saja, ada 14 kabupaten yang tidak pernah melaksanakan pencoblosan apapun.

Di DKI ada 5.800 TPS yang oleh Bawaslu sudah direkomendasikan untuk pemilu ulang tapi tidak digubris KPU. Di Jatim, demikian juga, 6 kabupaten direkomendasikan.

Saudara-saudara sekalian, dengan demikian, kami capres cawapres Prabowo Subianto - Hatta Rajasa, mengambil sikap tentang rekapitulasi suara KPU.

Izinkan saya menyampaikan apa yang telah menjadi hasil rapat Timkamnas prabowo-hatta terhadap pelaksanaan Pilpres 2014. Mencermati proses pelaksanaan pilpres yang diselenggarakan oleh KPU, kami menemukan beberapa hal yang memperlihatkan cacatnya proses Pilpres 2014 sehingga hilang hak-hak demokrasi rakyat Indonesia. Antara lain:

1. Proses pilpres 2014 yang dilaksanakan KPU bermasalah, tidak demokratis dan bertentangan dengan UUD 1945. Sebagai pelaksana, KPU tidak adil dan tidak terbuka. Banyak aturan main yang dibuat justru dilanggar sendiri oleh KPU.

2. Rekomendasi Bawaslu terhadap segala kelalaian dan penyimpangan di lapangan di berbagai wilayah di Tanah Air, diabaikan KPU.

3. Ditemukan sejumlah tindak pidana kecurangan pemilu oleh penyelenggara pemilu dan pihak asing dengan tujuan tertentu. Hingga pemilu jadi tidak jujur dan tidak adil


4. KPU selalu mengalihkan masalah ke MK, seolah-olah segala keluhan dari tim Prabowo-Hatta merupakan sengketa yang harus diselesaikan oleh MK, padahal sumber masalahnya ada dalam internal KPU.

5. Telah terjadi kecurangan yang masif, terstruktur, dan sistematis pada pelaksanaan pemilu 2014.

Atas pertimbangan di atas, maka kami capres cawapres Prabowo-Hatta sebagai pengemban suara dari rakyat sesuai pasal 1,2,3 UUD 1945 akan menggunakan hak konstitusional kami yaitu menolak pelasanaan pilpres yang cacat hukum.

Dengan demikian kami menarik diri dari proses yang sedang berlangsung. Kami tidak bersedia mengorbankan mandat yang diberikan rakyat dipermainkan dan diselewengkan.

Kami siap menang dan siap kalah dengan cara yang demokratis dan terhormat. Kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah memilih kami, kami minta untuk tetap tenang karena yakinlah kami tidak akan diam dan membuat hak demokrasi kami tercerderai.

Dengan demikian kami juga menginstruksikan kepada saksi-saksi Prabowo-Hatta di KPU untuk tidak melanjutkan proses tersebut. Kami menambahkan bahwa kami tetap meminta pendukung kami agar selalu tenang, akan berjuang di atas landasan konstitusi, hukum, di atas asas, tidak menggunakan kekerasan apa pun.

Kita yakin yang benar adalah benar, dan yang salah adalah salah. Kami yakin Allah, Tuhan YME berada di pihak yang benar. Dalam kehidupan berbangsa ada kalanya kita harus bersikap manakala kita melihat ketidakbenaran, ketidakadilan, ketidakjujuran, perampokan hak-hak warga negara, pemerkosaan terhadap hak-hak konstitusi warga negara Indonesia. Kita harus mengambil sikap. Pilihannya jelas, kami memilih membela kebenaran.


Kami tetap menggarisbawahi seluruh pendukung kami tetap rapat dalam barisan, tenang, dan jangan terpancing menggunakan hal-hal yang tidak di atas damai. Kita hanya akan menggunakan cara-cara damai untuk memperjuangkan hak rakyat kita.

Jakarta 22 Juli 2014
Atas nama capres-cawapres nomor urut 1

ttd

Prabowo Subianto 
 

Pedagang Tidak Was-Was Hasil Pilpres, Pasar Glodok Tetap Ramai

Nur Khafifah - detikNews

Jakarta - Aktivitas jual beli di Pasar Glodok, Jakarta Barat, tetap ramai menjelang pengumuman KPU tentang hasil Pilpres. Pedagang tetap berjualan dan mengaku tidak merasa was-was dengan keputusan KPU itu.

Pasar yang menjual barang-barang elektronik dan pakaian ini tampak ramai seperti hari biasa. Parkir mobil dan motor penuh. Bahkan tak sedikit motor yang memarkirkan kendaraannya di ruas Jalan Gajah Mada. Aktivitas jual beli berjalan normal.

"Kita jualan seperti biasa, nggak ada rasa was-was," kata penjual CCTV dan perlengkapannya, Christa, di Pasar Glodok, Jl Gadjah Mada, Jakarta Barat, Selasa (22/7/2014).

Hal senada juga dikatakan penjual speaker dan laptop, Roni (58). Menurutnya, tak ada yang perlu dikhawatirkan dengan pengumuman presiden terpilih hari ini. Ia yakin dengan komitmen polisi dan TNI untuk menjaga keamanan dan mengantisipasi kerusuhan yang terjadi.

"Kita tunggu saja nanti siapa pemenangnya. Jualan tetap, kalau enggak, rugi kita," tuturnya.

Begitu pula yang dirasakan pembeli. Mereka tak merasa harus mengamankan diri di rumah. Meskipun mereka mengaku pernah mendengar isu kemungkinan rusuh, aktivitas bisnis tetap nomor satu.

"Nggak ada yang beda. Semua sama," ucap Andika, seorang konsumen.

Deddy Mizwar: Siapapun Presidennya, Dia Adalah Presiden Bersama

Tya Eka Yulianti - detikNews

Bandung - Wakil Gubernur Jabar Deddy Mizwar yang juga tim sukses pasangan capres-cawapres Prabowo-Hatta menyatakan bahwa siapapun yang ditetapkan sebagai Presiden RI ke-7 nanti, dia adalah presiden bersama. Ia mengatakan, yang terpenting dalam pemilihan presiden adalah prosesnya dilakukan dengan niat dan cara yang baik.

Hal itu disampaikan Deddy saat ditemui di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Selasa (22/7/2014).

"Kita lihat saja bagaimana hasilnya. Yang jelas presiden terpilih ini adalah presiden kita bersama. Siapa pun itu," ujar Deddy saat ditanyai tanggapannya soal proses pengumuman presiden yang akan dilakukan sore ini oleh KPU.

Ia mengatakan, proses demokrasi pemilihan presiden adalah bagian dari ibadah.

"Dengan pertimbangan siapa memilih siapa. Yang penting bagaimana niatnya yang tulus untuk kebaikan negeri. Ikhtiar, dengan cara baik, doa baik," kata Deddy yang sebelumnya merupakan tim sukses dari pasangan Prabowo-Hatta.

Namun sebaliknya, jika niat dan cara yang dilakukan tidak baik, maka pilpres hanya akan menghasilkan dosa.

"Kalo niatnya memilih karena ingin jadi menteri ato pengen jadi apa, itu jadi dosa. Ikhtiar itu harus yang baik. Yang menghasilkan pahala," tuturnya.

Menurutnya, siapa Presiden RI ke-7 sudah ada dalam ketetapan Allah.

"Cuma bagaimana untuk meraihnya. Lewat kebaikan atau cara maksiat. Kalau dengan kebaikan, insyaallah berkah," katanya.

Masyarakat kembali ke kayu bakar

Pewarta: Imam Hanafi

 Amuntai, Kalimantan Selatan (ANTARA News) - Pada saat Jakarta begitu kemilau dengan mal-malnya seperti di sinetron-sinetron, saat itu juga sebagian masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, kembali menggunakan kayu bakar jenis kayu galam untuk memasak.

"Mereka terpaksa memanfaatkan pohon galam yang biasa tumbuh di rawa-rawa, untuk kayu bakar, karena minyak tanah sudah langka," kata Kepala Desa Paminggir Yani, di Amuntai, Senin.

Dikatakan dia, hampir setiap bulan terjadi kelangkaan minyak tanah, terutama di beberapa desa pelosok, di antaranya, Desa Paminggir, Paminggir Seberang dan Ambahai, di Hulu Sungai Utara.

Terkadang, lanjut dia, ada kapal pedagang dari Nagara (Kabupaten Hulu Sungai Selatan) membawa minyak tanah ke desanya, dan harganya mencapai Rp13.000 seliter.

Meski cukup mahal, namun warga tetap saja membeli minyak tanah tersebut, bahkan mereka juga berebut dan antre membelinya.

Menurut dia, dalam kondisi normal, harga minyak tanah kisaran Rp12.000 hingga Rp12.500 perliter.

Pemenang Pilpres Diumumkan Hari Ini Pukul 16.00 WIB

 Jpnn
JAKARTA – Hari yang ditunggu-tunggu itu akhirnya datang. Setelah melalui empat tahap verifikasi suara (rekapitulasi), Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 akhirnya mencapai tahap pengumuman hasil pencoblosan pada 9 Juli.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) optimistis agenda penetapan pemenang Pilpres 2014 sesuai jadwal, yakni Selasa, 22 Juli, pukul 16.00.
Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay saat ditemui di Kantor KPU tadi malam, pukul 23.00, menyatakan, KPU melanjutkan rekapitulasi pagi ini. ”Seperti biasa, dilanjut pukul 10.00,” tutur Hadar saat jeda rapat pleno rekapitulasi suara nasional.
Sejauh ini, menurut dia, sepertinya pengumuman pemenang pilpres bisa dilakukan sesuai jadwal. ”Tidak akan ada perubahan, kecuali jalannya rekapitulasi tidak seperti yang diharapkan,” tegasnya.
Komisioner KPU Arief Budiman menambahkan, perolehan suara pasangan capres dan cawapres akan ditotal secara keseluruhan pada rapat pleno penetapan pemenang pilpres. ”Nanti dalam rapat pleno penetapan, pemenang pilpres baru ketahuan,” tegasnya tadi malam.
Dalam rapat pleno itu, semua berkas dan data dari 33 provinsi akan dirapikan dan dihitung perolehan suara kedua capres-cawapres.
”Selanjutnya, dibuat surat keputusan (SK) KPU. Berdasar SK KPU ini, hasilnya diumumkan,” tuturnya. KPU telah menjadwalkan bahwa pengumuman pemenang Pilpres 2014 dilakukan Selasa, 22 Juli, pukul 16.00. ”Semuanya akan selesai dalam pengumuman ini,” terangnya. (ken/idr/dyn/c11/c10/kim)

Senin, 21 Juli 2014

Marwan Ja'far serukan rekonsiliasi nasional

Marwan Ja'far (FOTO ANTARA)

 Jakarta (ANTARA News) - Ketua Tim Pemenangan Jokowi-JK, Marwan Ja'far meyerukan kepada selurh rakyat Indonesia untuk melaksanakan rekonsiliasi nasional, sehingga banyaknya perbedaan sikap politik antara masyarakat Indonesia pada waktu Pilpres sudah selayaknya disudahi.

"Oleh karenanya, harus ada rekonsiliasi nasional untuk Indonesia untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang lebih baik dan bermartabat," ujar Marwan dalam siaran persnya yang diterima di Jakarta, Minggu.

Menurut Ketua DPP PKB itu. saat ini masyarakat Indonesia harus memulai proses rekonsiliasi nasional yang bisa membawa Indonesia menjadi negara yang lebih baik dan bermartabat.

Marwan menyatakan, jika Jokowi-JK telah dinyatakan resmi sebagai Presiden-Wakil Presiden RI (2014-2019), maka masyarakat Indonesia mampu menjalin rekonsiliasi nasional dan mengakhiri pertikaian politik antarmasyarakat yang terjadi saat Pilpres.

"Saya yakin Jokowi-JK mampu memimpin rekonsiliasi nasional, dan tidak lagi mempermasalahkan pertikaian politik yang terjadi," ujarnya.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) bersama partai pendukung pasangan Jokowi-JK, menurut Marwan, akan mengawal proses rekonsiliasi nasional untuk menciptakan soliditas kehidupan berbangsa dan bernegara untuk menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Kemenangan Jokowi-JK ini kan bertujuan untuk membentuk solidaritas berbangsa dan tegaknya NKRI. Semua elemen bangsa merupakan kesatuan yang harus dijaga," katanya.

Marwan menambahkan, perbedaan yang terjadi pada saat Pilpres merupakan hal yang wajar terjadi dalam negara yang menganut sistem Demokrasi. Perbedaan yang terjadi, harus dijadikan sebagai semangat untuk menciptakan dialektika pemikiran, bukan untuk saling menghujat dan memprovokasi yang menyebabkan adanya potensi perpecahan antara masyarakat.

"Perbedaan itu harusnya menjadi vitamin produktif untuk  menciptakan dialektika pemikiran," katanya.

Dengan adanya rekonsiliasi nasional, Indonesia sebagai negara penganut demokrasi, menurut Marwan akan menjadi rujukan dunia internasional dalam penyelenggaran Pemilu. "Sebagai negara besar, Indonesia akan menjadi rujukan negara internasional dalam proses penegakan demokrasi," katanya.

Pemilu Presiden, 9 Juli 2014, diikuti dua pasangan capres dan cawapres, yaitu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla.(*)

Kader dan pengurus PAN jangan larut dalam kekalahan

Pewarta: Zul Sikumbang


Jakarta (ANTARA News) – Politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN), Taslim Chaniago menghimbau seluruh kader dan pengurus PAN untuk tidak larut dalam kekalahan.
Demikian kata Taslim menanggapi jumlah suara yang diperoleh pasangan Prabowo-Hatta yang lebih rendah dibanding perolehan suara Jokowi-Jusuf Kalla, di Jakarta, Senin.
Menurut dia, sebuah kekalahan adalah hal biasa dan merupakan bagian dari demokrasi dan reformasi yang selama ini menjadi perjuangan PAN. Oleh karenanya, selaku kader PAN akan menerima keputusan KPU yang akan diumumkan besok.
"Maka saya minta untuk kita yang kalah, janganlah larut dalam kekalahan. Pekerjaan besar untuk memperbaiki bangsa masih menunggu," kata Taslim.
Ia juga menghimbau kepada pihak yang menang untuk tidak merayakan kemenangan secara berlebihan.
"Maka untuk yang menang, jangan berlebihan merayakan kemenangan karena ini bukanlah perebutan piala dengan bangsa lain, tapi ini perbedaan pilihan antara kita anak bangsa," kata anggota Komisi III DPR RI itu.
Meskipun demikian, diriya tetap meminta kepada kubu Prabowo-Hatta untuk menunggu keputusan Komisi Pemilihan Umum.
"Kita PAN akan tetap menunggu hasil keputusan KPU tanggal 22 Juli. Dari hasil keputusan itu baru PAN akan menentukan sikap karena kepastian siapa yang menang dan kalah itu adalah besok," pungkas Taslim.(zul)

Kubu Prabowo-Hatta Polisikan KPU Hari Ini

 Jpnn
JAKARTA - Tim Hukum pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut satu, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa menjadwalkan akan melaporkan KPU ke Mabes Polri. Namun sebelum membuat laporan, KPU akan diadukan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu di Jalan M.H Thamrin, Jakarta Pusat.
Ketua Tim Hukum dan Advokasi Prabowo-Hatta, Habiburakhman mengatakan pengaduan ini dilakukan sebagai reaksi dari sikap Komisi Pemilihan Umum yang tetap melakukan rekapitulasi nasional.
"Siang ini jam 11 siang ke DKPP," kata Habiburakhman seperti yang dilansir RM Online (Grup JPNN.com), Senin (21/7).
Setelah selesai mengadukan KPU ke DKPP, Tim Hukum dan Advokasi Prabowo-Hatta akan mendatangi Mabes Polri untuk membuat laporan.
Habiburakhman menjelaskan seharusnya KPU menunda rekapitulasi suara karena Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sudah merekomendasikan agar dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di sekitar 5 ribu lebih tempat pemungutan suara yang bermasalah.
"Bawaslu sudah merekomendasikan untuk mengkroscek ribuan pemilih ilegal, tidak sulit kok tinggal dibuka saja KTP nya, dilihat benar nggak dia memilih disitu," tuturnya.
"Tapi ini (kroscek) juga tidak dilakukan KPU," sambungnya.
Menurut dia pula, masih ada waktu untuk menunda proses rekapitulasi penghitungan suara Pilpres tingkat nasional hingga tanggal 8 Agustus nanti.
"Enggak terlambat, proses rekapitulasi ini bisa di-pending," ucapnya.
Habiburakhman menekankan, bukan kalah menang yang dipersoalkan pihaknya tapi komitmen menjaga pelaksanaan Pilpres 2014 ini berjalan demokratis, jujur, dan transparan. (wid/awa/jpnn)

KPU tetap gelar rekapitulasi meski diancam dipidanakan

Pewarta: Royke Sinaga

Jakarta (ANTARA News) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan tetap melaksanakan proses rekapitulasi suara tingkat nasional pada Senin (21/7) meskipun Tim Hukum Capres Prabowo Subianto dan Cawapres Hatta Rajasa sempat mengancam mempidanakan KPU.

"Kami tetap menjadwalkan rapat pleno rekapitulasi suara seusai aturan yang sudah ditentukan," kata Ketua KPU Husni Kamil Manik, seusai Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Nasional Peserta Pemilu Presiden, di Gedung KPU Pusat, Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Senin dinihari.

Menurut Husni, Senin (21/7) merupakan hari kedua rekapitulasi nasional perolehan suara Pilpres yang dijadwalkan berlangsung selama tiga hari sejak Minggu (20/7) hingga Selasa (22/7).

"Jadi tidak ada yang bisa menghentikan. Rekapitulasi jalan terus," ujar Husni.

Ia menuturkan, kalaupun ada ancaman dari Tim Hukum Prabowo-Hatta yang akan mempidanakan KPU bila tetap menggelar rekapitulasi suara yang dinilai cacat hukum, pihaknya tidak terlalu memperdulikannya.

"Itu kan (ancamannya) dari Tim Kuasa hukumnya saja, bukan dari Capres Prabowo," tegasnya.

Sebelumnya Tim Hukum Prabowo-Hatta Alamsyah, menilai banyak terjadi kecurangan di berbagai daerah dan memberikan batas waktu KPU hingga Senin (21/7) pagi.

Menurutnya, jika rekapitulasi nasional tetap dilanjutkan, maka tim pasangan nomor urut satu akan melaporkan KPU ke ranah hukum.

Tim tersebut juga mengultimatum jika KPU tetap saja menggelar rekapitulasi maka akan mengambil langkah tuntutan hukum.

Pada hari pertama (20/7), KPU menyelesaikan rekapitulasi suara tingkat nasional pada 15 propinsi dengan hasil sementara pasangan nomor urut satu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa unggul dengan perolehan 13.176.384 suara, sedangkan pasangan nomor urut dua Joko Widodo-Jusuf Kalla meraup sebanyak 12.249.515 suara.

Dengan rekap tersebut pasangan Prabowo-Hatta unggul dengan selisih 926.869 suara dibandingkan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Ke-15 propinsi yang sudah selesai yaitu Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat, Aceh, Sumatra Selatan, Kalimantan Selatan, Kepulauan Riau, Jambi, Bangka Belitung, DI Yogyakarta, Bengkulu, Sulawesi Barat, Kalteng, Gorontalo, Sulawesi Tenggara, dan Sumbar.

Sedangkan pada 18 propinsi lainnya akan dilakukan rekapitulasi pada Senin (21/7) dan Selasa (22/7) masing-masing dimulai pada pukul 10:00 WIB.  (R017/S025)

Presiden harapkan pers jangan kehilangan jati diri

Pewarta: Panca Hari Prabowo

Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengharapkan pers dan media massa terus memegang teguh jati diri dan sikap dasar dan kulturnya sehingga dapat memberikan informasi sesuai kebutuhan masyarakat.

"Di seluruh dunia , tidak ada pers yang tidak partisan tapi jangan terlalu partisan, Antara menjaga batas kepatutan, termasuk upaya Antara untuk melakukan peliputan pemilu 2014," kata Presiden saat menghadiri peluncuran portal berita Antarnews.com dan penghargaan bagi sejumlah tokoh filantropi dan pendidikan, di Jakarta, Senin.

Presiden menambahkan,"rakyat kritis, kekuatan yang diam, tapi dahsyat, masyarakat kritis terhadap media yang partisan dan tidak berimbang dan juga yang tidak fair dan balance, wasitnya adalah rakyat dan mereka lebih kuat dibandingkan pemerintah dan negara kalau rakyat berkehendak maka jadilah, dengan ijin Allah SWT."

Presiden mengharapkan pers bisa mempertahankan jati diri dan menjaga kultur sebagai salah satu pilar demokrasi.

"Pesan saya, jagalah sikap dasar dan kultur yang sudah tercantum dalam kode etik jurnalisme. Peran Antara tidak semua suka, (ada yang bilang-red) ah Antara kurang nendang, kurang serang, tapi jangan salah rakyat suka (media-red) yang tahu batasnya dan tidak berlebihan," tegasnya.

Dalam acara yang dihadiri oleh Ibu Negara Ani Yudhoyono itu juga disampaikan sejumlah penghargaan kepada perorangan maupun perusahaan yang dinilai memiliki kepedulian di bidang tanggung jawab sosial perusahaan, filantropi dan pendidikan anak Indonesia dari Perum LKBN Antara.

Penghargaan Antaranews CSR award diberikan pada PT Semen Padang Indonesia, BPJS Ketenagakerjaan dan PT Astra Internasional.

Juga menerima penghargaan Dato Sri Prof Dr. Tahir sebagai tokoh filantropi dan Ibu Negara Ani Yudhoyono menerima penghargaan sebagai tokoh peduli peningkatan kecerdasan anak Indonesia 2014.

Ibu negara dinilai penggagas rumah pintar sejak 2005 hingga 2014 telah terealisasi 511 rumah pintar di seluruh Indonesia.

SBY Ungkap 2 Janji Prabowo dan Jokowi dalam Pertemuan di Cikeas

Mega Putra Ratya - detikNews
 
 Jakarta - Malam pada Rabu 9 Juli lalu pasangan Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK menemui Presiden SBY di Cikeas, Bogor. Dalam pertemuan terpisah tersebut, Presiden SBY mengungkap dua janji yang diucapkan oleh dua pasangan capres cawapres itu.

"Saya senang mendengar komitmen kedua capres cawapres, ketika pasangan Pak Jokowi-JK dan Prabowo-Hatta bertemu dengan saya di Cikeas," ujar SBY dalam peluncuran situs kantor berita Antaranews di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Senin (21/7/2014).

Pada malam itu pasangan Jokowi-JK datang lebih dulu di Cikeas, sekitar pukul 21.00 WIB. Setelah itu, pasangan Prabowo-Hatta datang sekitar pukul 23.00 WIB. Dua pasangan tersebut tidak sempat bertemu di kediaman pribadi SBY tersebut.

"Baik Pak Prabowo dan Pak Jokowi menyampaikan dua komitmen. Pertama, saat itu meski ada Quick Count, keduanya sepakat menunggu hasil resmi KPU. Kedua, karena situasi malam itu tegang, baik Pak Prabowo dan Pak Jokowi aJan mengontrol konstituennya yang bisa memancing emosi," tutur SBY.

SBY juga mengingatkan jika ada pihak yang tidak menerima hasil hitung resmi KPU, maka sebaiknya menemun jalur yang sesuai konstitusional, yakni melalui Mahkamah Konsitusional (MK). "Negara kita mengatur hal itu kalau besok ternyata terjadi. Kalau dibawa ke MK, mari kita mendorong MK melaksanakan tugasnya dengan baik, sehingga putusannya tepat, dan adil," imbaunya.

Jangan Lupa! Ini Pengalihan Lalu Lintas di Sekitar KPU 22 Juli

Mei Amelia R - detikNews
 
Jakarta - Selasa 22 Juli besok semua mata tertuju ke kantor KPU untuk mengikuti pengumuman pemenang Pilpres 2014. Tak ayal, ribuan polisi diterjunkan di sekitar kantor yang terletak di Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, itu.

Pihak Kepolisian Daerah Metro Jaya akan melakukan barikade di sekitar kantor KPU dengan radius hingga sekitar 200 meter. Kantor KPU akan disterilisasi mulai Senin (21/7/2014) .

Polisi juga merekayasa arus lalu lintas. Bagi masyarakat yang akan melakukan aktivitas di sekitar KPU, berikut informasi yang perlu Anda catat:

1. Arus lalu lintas yang datang dari Jl Cik Ditiro yang akan menuju Jl Moch Yamin maupun Jl Teuku Umar dialihkan ke kanan ke Jl Teuku Umar-Jl Cut Mutia dan seterusnya. Begitu juga dari arah sebaliknya, arus lalu lintas yang datang dari arah Cut Meutia mengarah ke Teuku Umar dialihkan ke kiri Jl Moch Yamin-Cikini dan seterusnya.

2. Arus lalu lintas yang datang dari Jalan Diponegoro mengarah ke Taman Suropati dialihkan ke kanan ke Jl Cik Ditiro.

3. Arus lalu lintas yang datang dari arah HR Rasuna Said yang mengarah ke Jl HOS Cokroaminoto diputarbalikan menuju Jl Latuharhary dan seterusnya.

4. Arus lalu lintas yang datang dari arah Jl Jendal yang menuju ke Jl Cimahi diluruskan ke arah Jl Latuharhari dan seterusnya
 
5. Arus lalu lintas yang datang dari arah Jl Sutan Sjahrir yang menuju ke Jl HOS Cokroaminoto maupun ke Jl Teuku Umar dialihkan ke Jl Sam Ratulangi maupun Jl Teuku Umar-Cikini dan seterusnya.

6. Arus lalu lintas yang datang dari arah Jl MH Thamrin yang menuju ke Jl Imam Bonjol maupun Sumenep diluruskan menuju ke Jl Jenderal Sudirman maupun Jl Blora dan seterusnya.


 

TNI tak Ingin Dihadapkan dengan Rakyat

Oleh: Dedy Helsyanto

 INILAHCOM, Jakarta - Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal Moeldoko mengatakan, pihaknya tidak ingin Indonesia seperti Mesir dan Suriah. Konflik di sana, membuat rakyat makin sengsara.

Untuk itu, TNI tidak ingin dihadapkan dengan rakyat dalam sebuah situasi yang rusuh.

"Maka itu TNI ingin menegaskan, kita tidak ingin menghendaki TNI berhadapan dengan Rakyatnya," ujar Moeldoko, saat meberikan sambutan di acara Deklarasi Damai: Relawan Bersatu Pro NKRI dan Pemilu yang Jujur dan Adil, di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Minggu (20/7/2014).

Menurutnya, deklarasi damai yang dilakukan oleh relawan masing-masing pasangan capres dan cawapres, baik dari Prabowo-Hatta serta Jokowi-JK, adalah niat yang baik dan luhur.

"Ini sesuai dengan tujuan politik Indonesia, yaitu terciptanya Indonesia yang adil, damai, jujur dan aman. Bukan Indonesia yang hancur lebur dan menakutkan," imbuhnya.

Ia juga menjelaskan, TNI dan Polri akan bekerjasama mengawal pilpres 2014 ini hingga selesai. "Selain relawan, bersama-sama TNI dan Polri juga mengawal stabilitas dan demokrasi ini," katanya.

Dalam deklarasi damai ini, selain dihadiri oleh para relawan masing-masing pasangan capres dan cawapres, juga dilakukan dihadapan Panglima TNI Jenderal Moeldoko dan Kapolri Jenderal Sutarman. [gus]

Pesta Demokrasi Harus Berakhir Bahagia

Oleh: Dedy Helsyanto

INILAHCOM, Jakarta - Panglima TNI Jenderal Moeldoko dan Kapolri Jenderal Sutarman menegaskan, TNI dan Polri bekerja keras agar demokrasi tak terganggu.

Jelang pengumuman hasil pilpres 2014, TNI berjanji tetap netral. Sehingga, pengawalan proses demokrasi pilpres ini, bisa berlangsung dengan aman.

"Bersama-sama TNI dan Polri mengawal stabilitas dan demokrasi pada pilpres 2014 ini dan kita tetap netral," ujar Moeldoko, di Jakarta, Minggu (20/7/2014).

Ditempat yang sama, Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Sutarman menyatakan, deklarasi damai setelah pilpres dari masing-masing pasangan capres dan cawapres, sangat ditunggu-tunggu.

"Pada pesta demokrasi harus diakhiri dengan kebahagiaan dan kesejahteraan. TNI dan Polri juga meyakinkan konflik tidak pernah terjadi di NKRI tercinta ini," imbuhnya.

Ia juga kembali menegasakan, TNI dan Polri akan tetap netral mengawal demokrasi (pilpres). "Dengan begitu TNI dan Polri menjadi garda terdepan yang ditunjuk untuk mengawal demokrasi ini," kata Sutarman. [gus]

Jelang 22 Juli, Elite yang Tegang Diminta Tak Ajak Rakyat Bertikai

Ferdinan - detikNews
 
 Jakarta - Jelang 22 Juli situasi politik semakin naik tensinya. Tak lain karena ada pihak yang masih meminta atau menyoal rekapitulasi suara Pilpres oleh KPU. Disarankan, elite yang tak puas akan hasil pemilu membawa persoalan ke Mahkamah Konstitusi (MK), jangan ajak rakyat bertikai.

"Saya menilai justru elite yang resah atas situasi 22 Juli karena rakyat secara umum tidak merasa panas dan tegang. Rakyat menilai secara cerdas apakah pemimpinnya mampu mengendalikan diri atau tidak," kata pengamat politik UGM, Arie Sudjito, Senin (21/7/2014).

Menurut Arie, sejumlah rumor dan isu yang berkembang dihembuskan sejumlah pihak membuat masyarakat merasa was was. Apalagi belakangan ini juga ramai diisukan ketidakpercayaan pada KPU.

"Namun TNI dan Polri memastikan tidak ada kekacauan dan kerusuhan serta aparat menjamin keamanan situasi. Kondisi 22 Juli adalah pertaruhan penting masa depan demokrasi Indonesia. Sehingga mestinya pihak kandidat dan tim sukses menghitung risiko jika akan melakukan sesuatu apakah berdampak buruk ataukah positif," urainya.

"Kita tahu rakyat telah membuktikan 9 Juli pemungutan suara tenang dan damai. Giliran mengitung dan menetapkan mestinya tenang dan damai," tambahnya.

Arie menambahkan, rakyat telah menyubsidi demokrasi dengan partisipasi tinggi dan suasana damai karena itu jangan ciderai dengan perilaku kotor elite politik.

"Jika trjadi konflik elite selesaikan dengan dewasa dan konstitusional dan jangan ajak rakyat bertikai. Jangan ajak rakyat berkelahi secara anarkis. Jika kita bisa tuntaskan penetapan hasil Pilpres dengan damai jujur dan konstitusional hal ini menjadi prestasi besar bangsa Indonesia untuk melakukan perbaikan semua lini, tentu rakyat akan lebih aktif berpartispasi," tutupnya.

Minggu, 20 Juli 2014

Semua Pihak Diminta Beri Trust Kepada KPU, Tak Perlu Undur Rekapitulasi

Elza Astari Retaduari - detikNews

Jakarta - Kubu Prabowo-Hatta meminta rekapitulasi nasional 22 Juli diundur karena menduga ada banyak indikasi kecurangan. Semua pihak pun diminta untuk memberikan kepercayaan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) karena permintaan itu disebut tidak realistis.

"Kalau ada usulan atau ide tentang diundurnya rekapitulasi menurut saya tidak realistis kecuali ada masalah besar. KPU kan bilang baik-baik saja," ujar pengamat politik Ari Sujito kepada detikcom, Sabtu (19/7/2014).

Dosen ilmu Sosiologi di UGM ini pun menilai agar semua pihak mengikuti prosedur yang sesudah ditentukan. Bagi KPU sendiri berarti memenuhi jadwal secara optimal.

"Persis yang Pemilu sebelumnya, waktu pileg. Verifikasi, penghitungan kan sebulan sempat diragukan tapi ternyata bisa. Ternyata KPU bisa kan, apalagi sekarang Pilpres," tambah Ari.

Menurut Ari poinnya saat ini adalah masing-masing pihak mendukung KPU. Selain itu semua pihak diminta jangan mengada-ada dan justru memberi support kepada KPU jika ada kesulitan.

"Bangun trust Kepada KPU, jangan mengada-ada. Jangan belum apa-apa malah disuruh mundur, itu justru akan memperlambat. Beri kesempatan KPU untuk bekerja seoptimal mungkin. Kalau ada hambatan ya disupport," tutur Direktur IRE (Institute for Research and Empowering) itu.

Ari menyebut akan ada implikasi yang cukup signifikan jika rekapitulasi nasional diundur. Semua tahapan justru akan mundur.

"Justru mundur semua nanti. Belum nanti kalau ada sengketa Pilpres. Selama KPU masih bilang Ok saja ya artinya Ok, jangan suruh mundur atau malah bikin warning. Beri trust kepada KPU," kata Ari.

Selain itu menurut ketua Ormas Pergerakan Indonesia ini, implikasinya nanti akan ada image buruk dari masyarakat kepada KPU. Masyarakat akan menilai KPU tidak bekerja dengan baik. Untuk itu Ari meminta agar semua pihak menghormati keputusan KPU sebagai penyelenggara pemilu.

"Siapapun yang menang di mata hukum dan politik hormati saja seluruh keputusannya. Kalau ada sengketa bisa melalui MK, kalau tidak ada sengketa mari rekonsiliasi, yang kemarin bermusuhan ya benahi. Energinya untuk memperbaiki bangsa bersama-sama," tutup Ari.

Kamis, 17 Juli 2014

3 Ribu Jenis Makanan Senilai Rp 21 M Disita BPOM

Yohannie Linggasari - detikNews

Jakarta - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menemukan 3.008 jenis makanan yang tidak memenuhi ketentuan. Pangan tersebut terdiri dari 1.305.093 kemasan dengan nilai ekonomi mencapai lebih dari Rp 21 miliar di sarana ritel dan gudang importir. Temuan tersebut ditemukan dalam dua bulan terakhir ini.

"Intensifikasi pengawasan pangan terpadu kami lakukan satu bulan sebelum Ramadan, berbeda dengan tahun sebelumnya," ujar Ketua BPOM Roy A. Sparringa saat konferensi pers di Kantor BPOM, Jalan Percetakan Negara, Jakarta Pusat, Kamis (17/7).

Biasanya, hasil razia rutin bernilai ekonomi sekitar Rp 5,3 M. Sedangkan dalam dua bulan terakhir ini nilainya mencapai Rp 21 M.

Pangan bermasalah yang ditemukan antara lain disebabkan tidak adanya izin edar, kedaluwarsa, rusak, serta tidak memenuhi ketentuan label. Dari sarana ritel ditemukan pangan yang tidak memenuhi ketentuan (TMK) dengan nilai ekonomi lebih dari Rp 7 M. Sebanyak 874 jenis (105.074 kemasan) pangan tanpa izin edar (TIE) atau sebanyak 53 persen, 1.073 jenis (81.121 kemasan) pangan kedaluwarsa atau 40,9 persen, 750 jenis (5.713 kemasan) pangan rusak atau 2,88 persen, 244 jenis (6.298 kemasan) pangan TMK label atau 3,18 persen, dan 9 jenis (78 kemasan) pangan dengan label tanpa bahasa Indonesia atau 0,04 persen.

Jenis pangan rusak yang paling banyak ditemukan adalah wafer, biskuit, minuman rasa, makanan ringan, ikan dalam kaleng, jeli, dan mie instan. Sementara, temuan pangan kedaluwarsa terbanyak adalah minuman berperisa, bumbu masak, minuman serbuk, makanan ringan, biskuit, dan minyak goreng.

Adapun, temuan terbanyak untuk pangan TIE adalah biskuit, permen, coklat confectionary, makanan ringan, minuman serbuk coklat, minuman beralkohol, minuman energi, dan kopi. Sedangkan temuan terbanyak untuk pangan TMK label adalah tepung, makanan ringan, bahan tambahan pangan (BTP), olahan daging, olahan buah, roti, coklat, madu, mentega, dan mie instan. Makanan tersebut mayoritas berasal dari Malaysia, Singapura, dan Thailand.

Roy mengatakan penyebaran makanan kedaluwarsa banyak di daerah terpencil, yaitu di beberapa daerah Papua, Ambon, Palangkaraya, dan Makassar.

"Tahun ini penyebaran makanan kedaluwarsa di Makassar cukup tinggi, padahal tahun-tahun sebelumnya tidak seperti ini," ujar Roy. Ia juga menjelaskan makanan TIE lebih banyak beredar di daerah perbatasan atau wilayah pasar bebas.

Roy mengimbau agar konsumen dapat lebih cerdas dalam membeli produk makanan dan kosmetik. "Apalagi mingu depan sudah ada tunjangan hari raya, daya beli masyarakat meningkat. Cek apakah kemasannya bagus, periksa pula tanggal kedaluwarsanya, serta teliti saat melihat label makanan," kata Roy.

Selasa, 15 Juli 2014

Pelaku Pemalsuan Formulir C1 Terancam Denda Maksimal Rp 1 Miliar

Erwin Dariyanto - detikNews
 
Jakarta - Sejumlah kejanggalan ditemukan dalam sejumlah formulir C1 yang dipindai kemudian diunggah ke situs Komisi Pemilihan Umum. Padahal formulir C1 bukanlah sekadar lembaran kertas yang tanpa makna. Mereka yang memalsukan, terancam denda Rp 1 miliar.

Formulir C1 berisi data penting, yaitu jumlah pemilih yang terdaftar di TPS, surat suara yang dikirim ke TPS, jumlah surat suara yang baik dan rusak, surat suara yang digunakan, serta surat suara yang sah dan tidak sah. Aneka kecurangan dilakukan oleh oknum tertentu dengan mengubah data dalam formulir C1 itu.

Merusak, atau mengubah formulir C1 bukan tanpa ancaman hukuman pidana. Undang-undang nomor 42 tahun 2008 tentang pemilihan presiden dan wakil presiden mengancam pelaku perusakan dan pengubahan dokumen pilres dengan hukuman pidana.

Ancaman hukumannya pun tak main-main. Pelaku yang sengaja mengubah berita acara hasil penghitungan suara terancam hukuman penjara minimal 12 bulan dan maksimal 60 bulan. Pelaku juga diancam denda paling sedikit Rp 500 juta, dan maksimal Rp 1 miliar.

"Setiap orang yang dengan sengaja mengubah berita acara hasil penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 60 (enam puluh) bulan dan den
da paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)," bunyi pasal 244 UU nomor 42 tahun 2008 yang dikutip detikcom, Selasa (15/7/2014)

Denda serupa juga diberlakukan bagi setiap orang yang karena kelalaiannya menyebabkan rusak atau hilangnya berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara yang sudah disegel. Sesuai pasal 243 pelaku ini diancam dengan pidana penjara paling singkat 12 bulan dan paling lama 60 bulan. Pelaku juga diancam denda minimal Rp 500 juta rupiah dan maksimal Rp 1 miliar rupiah.

Di Pasal 242 undang-undang tersebut menyebut bahwa anggota KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, dan PPK yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat penghitungan suara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 bulan. Pelaku juga diancam denda paling sedikit Rp 6 juta rupiah dan maksimal Rp 12 juta rupiah

Apabila tindak pidana itu dilakukan dengan sengaja, maka ancaman hukumannya menjadi lebih berat, yakni penjara paling singkat 12 bulan dan maksimal 24 bulan. Pelaku juga diancam denda minimal Rp 12 juta rupiah, dan maksimal Rp 24 juta rupiah.

Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay mengatakan kekeliruan di formulir C1 bisa terjadi karena kesalahan petugas, tapi juga tak menutup mata bisa karena unsur kesengajaan.

"Saya kira biasa di pemilu lalu juga ada begitu. Perlu dipahami kekeliruan itu bisa memang karena kekurangpahaman atau memang kesalahan manusia di dalam memproses, tetapi bisa juga ada suatu kesengajaan. Tapi jangan terlalu jauh dulu kita menyimpulkan," kata komisioner KPU Hadar Nafis Gumay di kantornya, Jakarta Senin (15/7/2014).

Komisioner KPU lainnya, Ferry Kurnia Riskiyansyah menduga kejanggalan di sejumlah formulir C1 itu terjadi akibat Human error. "Mungkin human error ya, kita sedang cek," kata Ferry Jumat (11/7/2014) pekan lalu.