BERBUAT BENAR ADALAH KEHARUSAN, BERBUAT TIDAK BENAR ADALAH KETIDAK HARUSAN

Rabu, 04 Maret 2015

Sempat Makan Bersama Kalapas, Ini Permintaan Terakhir Bali Nine

 Jpnn
KEPALA Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-A Kerobokan, Kabupaten Badung, Sudjonggo punya kenangan tersendiri dengan terpidana mati duo Bali Nine Myuran Sukumaran dan Andrew Chan yang pagi sudah dipindahkan ke Nusakambangan pagi ini (4/3). 
Kata Sudjonggo, beberapa waktu belakangan dirinya banyak berkomunikasi dengan dua warga Australia itu. "Kenangan pasti ada. Kami sempat makan bersama dan membina setiap hari," katanya Sudjonggo, Rabu dini hari. 
Sementara saat ditanya apa permintaan terakhir Myuran dan Andrew sebelum dipindahkan ke Nusakambangan, Sudjonggo mengaku tak ada permintaan aneh-aneh dari keduanya. 
Mereka hanya meminta untuk diperbolehkan membawa semua pakaiannya ke Nusakambangan. "Karena itu permintaan terakhir kami izinkan, dan kami cek barang-barangnya tidak ada yang berbahaya," ujarnya. (antara/mas)

Sudah Siap Diperiksa, BW Akan ke Bareskrim Siang Ini

Fajar Pratama - detikNews
 Jakarta - Pekan lalu Bambang Widjojanto tidak memenuhi panggilan Bareskrim Polri karena sedang ada kegiatan di KPK. Hari ini, pimpinan KPK nonaktif itu akan mendatangi Bareskrim karena sudah siap diperiksa.

"Siang ini, Pak BW akan datang ke Bareskrim," ujar salah seorang pengacara BW, M Isnur ketika dikonfirmasi, Rabu (4/3/2015).

Rencananya, BW dan tim kuasa hukum akan datang ke Bareskrim pukul 13.00 WIB. Menurut Isnur, BW sudah menyampaikan permohonan penundaan pemeriksaan pada saat menyampaikan konfirmasi ketidakhadiran pada pekan lalu.

"Sebenarnya hari ini belum ada pemberitahuan ke penyidik. Kita lihat saja nanti kalau penyidiknya siap ya Pak BW siap diperiksa," kata Isnur.

BW dituduh mengarahkan saksi memberikan keternagan palsu dalam sidang di MK pada 2010. Saat itu BW menjadi kuasa hukum salah satu kandidat di Sengketa Pilkada Kotawaringin Barat.

Karena ditetapkan sebagai tersangka, BW diberhentikan sementara dari posisinya sebagai pimpinan KPK. Banyak pegiat antikorupsi yang meyakini Bareskrim melakukan upaya kriminalisasi terhadap BW.

Kepala Sekolah SMAN 112 Kebon Jeruk Terpaksa Menerima UPS Meski Tak Butuh

Septiana Ledysia - detikNews
Jakarta - Dana siluman terkait pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) membuat beberapa kepala sekola dipanggil dan diminta keterangan. Menurut Kepala Sekolah SMAN 112 Kebon Jeruk, Saryono sekolahnya terpaksa menerima UPS padahal tidak membutuhkan.

"Saat itu, semua sekolah diberi pengertian dan penjelasan mengenai kegunaan UPS yang bisa membackup data dan juga analisa Sudin Pendidikan Jakbar saat itu ialah inventaris dari sudin rentan kerusakan jika listrik di bawah 220 volt," cerita Saryono saat berbincang, Rabu (4/3/2015).

Saryono mengungkapkan, setelah mendapat penjalasan dari Sudin, pada tanggal 28 November 2014 barang tersebut datang. Karena barang sudah datang dan dipasang pihak sekolah hanya menerima saja.

"Padahal kalau dibilang kita tidak butuh juga. Kita juga gak ngerti soal uangnya berapa karena datang sudah berupa barang dan baru digunakan awal Januari ini," jelas Saryono.

Saryono juga mengaku sudah dipanggil pihak Pemprov untuk diperiksa soal pengadaan UPS tersebut. Dan dirinya juga memberikan data-data soal pengadaan tersebut ke pihak terkait.

"Sudah dipanggil dan dimintai data-data. Jadi sebenarnya sekolah sama sekali tidak tahu soal uang. Karena kita tidak menerima sama sekali uang tersebut hanya barang," tutupnya.

Panggil Ahok Soal Dana Siluman, Mendagri: Kita Ingin Dengar dari Pemprov

Ayunda W Savitri - detikNews
Jakarta - Mendagri Tjahjo Kumolo memanggil Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) untuk menjelaskan perihal APBD 2015. Tjahjo mengatakan pihaknya ingin meminta penjelasan dari Pemprov DKI.

"Kami kan ingin mendengar, sebenarnya proses kami masuk supervisi anggaran DKI sudah cukup jauh. Tentu sebelum kita temukan berdua (Ahok dan DPRD) temukan dulu (penjelasan dari Pemprov) dong," ujar Tjahjo di Kemendagri, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (4/3/2015).

"Secara prirnsip Kemendagri ingin proses administrasi anggaran Pemda dan DPRD jelas. Saya sebagai menteri punya kepentingan agar anggaran tidak tersandera," lanjutnya.

Tjahjo menjelaskan mengapa pihaknya baru mendalami masalah APBD DKI tersebut karena ia ingin mengevaluasi anggaran daerah diajukan Pemprov. Politisi PDIP tersebut ingin memastikan program-program DKI seperti penanganan banjir, pendidikan dan sebagainya sesuai dengan nawa cita Presiden Jokowi.

"Telat gimana wong suratnya baru nyampai ke kita. Sejak awal ribut-ribut bisa dilihat," kata Tjahjo.

Dia mengatakan pihaknya sudah mulai menurunkan tim untuk menyelaraskan APBD 2015 bersama Pemprov dan DPRD DKI sejak 4 Februari lalu. "Urusan politik dan ranah hukum ke KPK jika ditemukan hal aneh jauh hari beliau (Ahok) sudah menyampaikan. Kami tidak ikut campur dulu," kata Tjahjo.

Dia berharap Pemprov dan DPRD bisa berjalan satu lini bersamaan. Sebab mereka adalah penyelenggara daerah yang seharusnya saling mendukung satu sama lain.

"Setelah ketemu dulu kita dengar Pak Ahok maunya gimana, DPRD gimana. Apapun mereka harusnya 1 kotak dan diputuskan bersama karena satu daerah. Soal beda pendapat dan pemahaman yang sama silakan berembug dengan baik," pesannya.

"Setahu saya (DPRD itu mengirim ke kami) surat keberatan. Nanti akan kita lihat terkuak kalau ada angket. Kami ingin menyelamatkan APBD, jangan tersandera dan merugikan masyarakat," tutup Tjahjo.

Ahok datang ke Kemendagri bersama Wagub DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat, Sekda DKI Saefullah dan sejumlah pejabat DKI. Mereka tiba sekitar pukul 08.40 WIB.

Dihadang Manuver Hukum Terpidana Mati, Jaksa Maju Tak Gentar Berantas Narkoba

Dhani Irawan - detikNews
Jakarta - Eksekusi para terpidana mati sudah mendekati ‎hari H. Jaksa Agung Prasetyo bahkan telah mengatakan persiapan tinggal 5 persen lagi. Namun para gembong narkoba itu terus melakukan manuver hukum.

Meski begitu, Kejaksaan Agung (Kejagung) tak ingin berkompromi. Lantaran para terpidana mati tersebut telah mengajukan permohonan ampun (grasi) kepada Presiden Joko Widodo dan ditolak.

"Acuan kami tetap kepada Keppres yang menolak grasi para terpidana mati. Pak Jaksa Agung juga telah mengatakan bahwa grasi itu kan artinya mereka mengaku bersalah dan memohon ampun," ucap Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Tony T Spontana di kantornya, Jl Sultan Hasanuddin, Jakarta Selatan, Rabu (4/3/2015).

‎Sejauh ini pihak kejaksaan memang belum secara resmi mengumumkan siapa saja terpidana mati yang akan dieksekusi. Namun sejumlah nama telah bermunculan ke publik. Tiba-tiba saja ketika mendekati pelaksanaan eksekusi mati, mereka mengajukan PK.

Namun tampaknya pihak kejaksaan tidak ambil pusing mengenai hal tersebut dan tetap melanjutkan proses persiapan pelaksanaan eksekusi mati. Jaksa berpegang bahwa para terpidana mati itu telah ditolak grasinya dan PK tidak menangguhkan pelaksanaan putusan pengadilan.

"Seperti yang sudah disampaikan Pak Jaksa Agung, ‎bahwa terpidana mati ini sudah mengajukan grasi dan ditolak, tidak perlu lagi ada upaya hukum lain, kalau tidak nanti tidak ada akhirnya," kata Tony.

‎Seperti diketahui, para terpidana mati selalu mencari cara agar lolos dari timah panas. Duo gembong narkoba Bali Nine, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran, masih melakukan banding pada gugatan PTUN mereka soal grasi.

Kemudian 3 terpidana mati lainnya yaitu Mary Jane Fiesta Veloso (WN Filipina), Serge Areski Atlaoui (WN Perancis) dan Martin Anderson alias Belo (WN Ghana)‎ malah mengajukan PK menjelang pelaksanaan eksekusi mati. Padahal putusan hukuman mati mereka bertiga telah diketok beberapa tahun yang lalu.


TNI Monitor Pemindahan Gembong Narkoba Bali Nine Melalui Radar

Dhani Irawan - detikNews
 Jakarta - ‎TNI ikut mengamankan proses pemindahan gembong narkoba Bali Nine, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran, dari LP Kerobokan, Bali menuju ke Nusakambangan. Namun pengamanan itu tidak dilakukan secara langsung.

"Tidak secara langsung di pesawat, kita kan punya radar jadi radar selalu memonitor wilayah itu aman atau tidak, kalau ada yang mengganggu pesawat kita naik," ucap Kapuspen TNI Mayjen Fuad Basya ketika dihubungi, Rabu (4/3/2015).

Fuad mengatakan, kedua terpidana itu dipindahkan menggunakan pesawat carteran. Sementara itu, 3 jet temput Sukhoi yang ada di Bali ikut memantau juga keamanan di sekitarnya.

‎"Pakai pesawat carteran, kalau Sukhoi itu terbang memang kerjaannya tiap hari begitu, tiap hari patroli udara kan memang begitu, kalau radar 24 jam monitor terus ," ucap Fuad.

Kemudian, pengawalan TNI tak hanya berhenti di Bali saja. Di Nusakambangan sendiri juga sedang ada latihan gabungan pasukan khusus TNI AD, AL, dan AU yang ikut mengamankan juga.

‎"Pasukan yang di daerah, di Bali kita kerahkan Kodam, beserta Lanal dan AU yang ada di sana, selama di udara begitu juga. Pasukan kita yang kebetulan patroli udara sekaligus patroli itu juga," ucapnya.

"Demikian juga sampai di daerah Cilacap sana oleh pasukan-pasukan yang ada di sana, kebetulan di sana ada latihan pasukan khusus TNI, baik darat, laut maupun udara itu gabungan di sana ya sekaligus mengamankan juga," imbuh Fuad.

Selasa, 03 Maret 2015

Kumpulkan Pegawai KPK, Ruki Beri Penjelasan Soal Pelimpahan Kasus Komjen BG

Ikhwanul Khabibi - detikNews

Presiden Jokowi Tekankan Pencegahan Terorisme ke TNI dan Polri

Bagus Prihantoro Nugroho - detikNews
Jakarta - Terorisme masih menjadi sorotan dalam isu pertahanan dan keamanan. Presiden Joko Widodo karenanya meminta TNI dan Polri mengedepankan pencegahan dengan memaksimalkan peran intelijen.

"Penekanannya untuk masalah terorisme, tekanan di pencegahan, jangan sampai kejadian baru kita selesaikan. Tapi pencegahan yang paling baik," tutur Presiden Jokowi usai pembukaan Rapim TNI-Polri di PTIK, Jl Tirtayasa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (3/3/2015).

Jokowi tidak ingin pemberantasan terorisme baru dilakukan setelah ada tindakan terorisme. Oleh karena itu data-data intelijen harus dilengkapi.

"Artinnya apa, dari sisi intelijen, dari sisi pencarian data-data yang ada di lapangan itu betul-betul harus kita punyai," imbuh Jokowi.

Diwawancara usai pernyataan Presiden, Menkopolhukam Tedjo Edhy Purdijatno menyatakan dirinya akan mengkordinasikan terkait pencegahan. Salah satu bentuk pencegahan adalah penanaman ideologi anti terorisme lewat kegiatan keagamaan dan kebudayaan.

"Lewat pendidikan juga bisa," kata Tedjo.

Pemerintah Minta Pegawai KPK Koreksi Diri

Oleh : Syahrul Ansyari, R. Jihad Akbar
VIVA.co.id - Ratusan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menggelar aksi demonstrasi di depan gedung KPK, Jakarta, Selasa 3 Maret 2015. Mereka menolak pelimpahan kasus Komjen Budi Gunawan ke Kejaksaan Agung.

Menanggapi aksi pegawai KPK, Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta mereka menengok kembali proses hukum yang sudah berlangsung.
Putusan praperadilan menyatakan bahwa status tersangka BG tidak sah dan KPK dinilai tidak memiliki wewenang melakukan penyidikan terhadap perkara mantan calon Kapolri itu.

"Ini kan kembali ke hukum lagi. Kan terbukti bahwa kasus hukum itu tidak sesuai oleh pengadilan. Jadi berarti juga harus kita mengoreksi diri juga," kata Kalla di Istana Wapres, Jakarta.

Kalla berpendapat bahwa aksi tersebut tidak akan membuat KPK tamat. Dia melihat tidak semua pegawai KPK satu pikiran dengan mereka yang menggelar aksi.

"Oh tidak. Ini hanya masalah perorangan saja sebenarnya. Ada karena memasukkan emosi politik ke dalam," ujar Kalla.

Kalla melanjutkan, tidak perlu ada lagi penyusunan nota kesepahaman antara KPK, Polri dan Kejaksaan Agung. Sebab, sebelumnya sudah ada. Yang perlu, menurutnya adalah hanya perlu di-update atau diperbaiki saja.

"Saling mengisi, saling memberi informasi, saling mendukung kalau ada masalah. Tapi tetap kepada jalur hukum," tutur mantan Ketua Umum Partai Golkar ini. (ase)

Alamat di KTP Feriyani Lim Ternyata Milik Kerabat Jusuf Kalla

TEMPO.CO , Makassar: Alamat di Kartu Keluarga dan KTP Feriyani Lim ternyata bukan milik Abraham Samad, ketua Komisi Pemberantasan Korupsi nonaktif. Rumah toko di Jalan Boulevard Rubi II Nomor 48, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, Makassar, adalah milik kerabat Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Berdasarkan data SPPT PBB di Kelurahan Masale, bangunan dan tanah pada alamat itu milik Era Elvani Halim Kalla. Era diketahui merupakan istri adik kandung Jusuf Kalla yakni Halim Kalla. "Bukan Abraham Samad yang punya itu ruko," ucap Sekretaris Kelurahan Masale, Syarifuddin, Senin, 2 Maret.

Padahal, berdasarkan ruko itu, Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan Barat menetapkan Abraham sebagai tersangka pemalsuan dokumen izin tinggal Feriyani pada 2007. Tapi kasus itu baru dilaporkan oleh seseorang bernama Chairil Chaidar Said pada Januari lalu.

Dari penelusuran Tempo, ruko itu kini tengah disewakan ke warga keturunan Tionghoa bernama Lisa. Ruko itu disulap menjadi toko pernak-pernik, boneka dan mainan anak berlabel 'Luna Craft'. Lisa menolak diwawancarai mengenai kepemilikan ruko itu. Bos saya tidak tahu apa-apa soal Abraham Samad dan Feriyani," ujar pegawai toko itu, Lia.

Toko Luna Craft bercat kombinasi krem, abu-abu dan hitam. Toko ini tampak selalu dalam keadaan terkunci. Tapi barang-barang yang dipajang bisa terlihat dari luar. Tampak pula, sejumlah anak yang tengah belajar. Karyawan toko melarang Tempo masuk ke dalam atas perintah pemiliknya.

Toko itu berada dalam kompleks bisnis Kecamatan Panakkukang. Kendati begitu, kawasan di sekitar ruko itu tidak begitu ramai. Hilir mudik orang maupun kendaraan terbilang sepi. Sebab, bangunan tersebut tidak terletak pada jalan utama. Ruko itu diapit Kantor Inkindo Sulawesi Selatan dan Kantor Distribusi Pupuk Bersubsidi PT Pupuk Kaltim.

Di depan Luna Craft, terdapat apartemen Vidaview yang sementara dibangun. Ketua RT 003/RW 005 Kelurahan Masale, Idris Husain, mengatakan tidak mengetahui orang yang tinggal di ruko itu memang sudah beberapa kali berganti. "Itu kan kawasan bisnis jadi wajar saja kalau berganti-ganti," tutur dia.

TRI YARI KURNIAWAN

Ini yang Bakal Dilakukan Pegawai KPK jika Pimpinannya Cuek

Jpnn
JAKARTA - Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan aksi terkait keputusan KPK yang melimpahkan kasus Komisaris Jenderal Budi Gunawan ke Kejaksaan Agung. Aksi dilakukan dengan cara menandatangani spanduk putih yang berisi pernyataan sikap pegawai KPK.
Penasehat Wadah Pegawai Nanang Farid Syam menyatakan pihaknya akan mendatangi Presiden Joko Widodo apabila aksi yang dilakukan pegawai KPK tidak direspon oleh pimpinan sementara.
"Jika aksi-aksi yang kami lakukan ini tidak direspon pimpinan sementara ini, kami akan ke presiden secepatnya," kata Nanang di KPK, Jakarta, Selasa (3/3). 
Dalam aksinya, pegawai KPK menyampaikan tiga permintaan. Pertama, sikap menolak putusan pimpinan KPK yang melimpahkan kasus Budi Gunawan ke Kejaksaan. 
‎Kedua, meminta pimpinan KPK mengajukan upaya hukum peninjauan kembali atas putusan praperadilan Budi Gunawan. Terakhir, meminta pimpinan menjelaskan secara terbuka strategi pemberantasan korupsi KPK kepada pegawai KPK.
Nanang menjelaskan sidang permohonan praperadilan Budi Gunawan yang d‎ipimpin oleh Hakim Sarpin Rizaldi adalah kecelakaan hukum. Ia mengungkapkan hukum hari ini tidak berdaya dan negara juga mengalami hal senada.
"Kalau negara sudah tidak berdaya apa yang harus kita lakukan? Rakyat termasuk media harus bekerja, apa kerja kita? Membenarkan lembaga ini," ‎tandas Nanang. (gil/jpnn)

Pegawai KPK Demo, Menteri Yuddy Chrisnandi: Tak Boleh Ada Pembangkangan

 Jpnn
JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi mengingatkan pegawai KPK untuk tidak ikut campur dalam proses pelimpahan kasus Budi Gunawan ke Kejaksaan Agung dan Polri. Menurutnya, aksi pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menentang pelimpahan kasus Budi Gunawan sudah melenceng.
Menurut Yuddy, seharusnya karyawan KPK tidak boleh menolak putusan Taufiequrachman Ruki Cs tersebut. Menurutnya, segala hal terkait penegakan hukum ada prosedur yang berlaku.
"Ikuti prosedur institusi," tegas Menteri Yuddy di Gedung PTIK, Jl Tirtayasa, Jakarta Selatan, usai mengikuti pembukaan Rapat Pimpinan TNI-Polri, Selasa (3/3) seperti yang dilansir RM Online (Grup JPNN.com)
Politikus Hanura itu mengatakan putusan pimpinan KPK tersebut harus dihormati.
"Semua ada prosedur hukumnya, diikuti kesepakatan para pimpinan dan tidak boleh ada pembangkangan," ujar Menteri Yuddy lagi.
Ditanya kemungkinan pegawai KPK dikenai sanksi atas tindakan protes mereka, Yuddy memastikan hal itu.
"Ancaman saya berikan peringatan, agar bekerja dengan baik," pungkas Menpan. (wid/rmo/awa/jpnn)

Naik...Naik...Masyarakat Tidak Berkutik

Jpnn
JAKARTA - Menghadapi rencana kenaikan tarif tol, masyarakat sepertinya tidak akan bisa berkutik lagi. Sebab, aturan baku kenaikan ini telah dimiliki oleh pemerintah.
"Itu kan masuk dalam komoditi non subsidi jadi sudah disepakati  semua pihak naik berkala seperti juga listrik," ungkap pengamat kebijakan publik Agus Pambagio kemarin.
     
Akademisi Universitas Indonesia itu menuturkan, nasib masyarakat atas kenaikan tarif tol ini baru bisa diubah jika ada advodkasi untuk dapat merevisi aturan.
Advodkasi ini dapat dimulai dengan pergerakan para lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) melakukan advodkasi ke DPR dan kementerian ESDM. "Jadi mereka tidak bisa hanya bercakap-cakap. Harus bergerak dengan akal," tandasnya.
  
Dia menambahkan, dari seluruh kebijkaan pemerintahan Jokowi-JK, keputusan yang paling disesalinya ialah kenaikan harga BBM pada akhir tahun lalu. Keputusan itu dinilainya terlalu tergesa-gesa. Sebab, kenaikan Rp 2 ribu kala itu akhirnya berujung buruk pada masyarakat.
"Memang setelahnya telah diturunkan dua kali. Tapi apakah harga komoditi ikutannya turun juga? Kan tidak," tegasnya. (dyn/owi/mia/dim)

Akan Gelar Aksi, Pegawai KPK Pertanyakan Strategi Pemberantasan Korupsi 5 Pimpinan

Fajar Pratama - detikNews
Jakarta - Wadah pegawai KPK akan menggelar aksi menolak pelimpahan berkas penyidikan kasus Komjen Budi Gunawan ke Kejagung pagi ini. Tak hanya itu, para pegawai juga mempertanyakan strategi pemberantasan korupsi lima pimpinan KPK saat ini.

Ada tiga poin yang menjadi hasil keputusan rapat wadah pegawai KPK yang dilakukan pada Senin (2/3/2015) sore kemarin. Pertama, menolak putusan Pimpinan KPK yang melimpahkan kasus BG ke kejaksaan. Kedua, meminta Pimpinan KPK mengajukan upaya hukum PK atas putusan praperadilan kasus BG. Dan yang ketiga, meminta Pimpinan menjelaskan secara terbuka strategi pemberantasan korupsi KPK kepada pegawai KPK.

Pegawai KPK pun akan melakukan aksi menandatangani kain putih sebagai bentuk pernyataan sikap yang rencananya akan dilakukan pada Selasa (3/3/2015) hari ini. Aksi akan dilakukan di halaman gedung KPK.

Para pegawai KPK ini bergerak setelah pada Senin siang kemarin, pimpinan menggelar konferensi pers yang intinya menyatakan akan melimpahkan kasus Komjen BG ke Kejagung. Jaksa Agung Prasetyo yang hadir dalam konferensi itu pun langsung menanggapi dengan menyatakan akan segera meneruskan berkas penyidikan itu ke Bareskrim.

Alasan pimpinan menyerahkan kasus ke Kejagung tak terlepas dari putusan praperadilan PN Jaksel yang memenangkan kubu Komjen BG. Penetapan BG sebagai tersangka dianggap menyalahi prosedur.

Di sisi lain, KPK tidak memiliki kewenangan untuk menghentikan penyidikan. Pelimpahan kepada Kejagung oleh pimpinan KPK dianggap sebagai jalan keluar terbaik.

Namun seperti disampaikan di atas, para pegawai KPK ini berpendapat masih ada jalan perjuangan lain sebelum menyerah dan melemparkan kasus BG ke Kejagung. 

Senin, 02 Maret 2015

Mantan Kadisdik Lasro Marbun soal UPS Miliaran: Saya Merasa Sedih dan Tertampar

Ayunda W Savitri - detikNews
Jakarta - Munculnya 'dana siluman' sebesar Rp 12,1 triliun membuat Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) murka. Hal ini juga membuat mantan Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Lasro Marbun tertampar karena ada tiba-tiba pengadaan UPS nyaris Rp 6 miliar/sekolah dalam APBD 2014.

"Saya sebagai mantan Kadisdik terus terang saja sedih banget ini. Merasa tertampar dan malu juga ini karena di balik keberhasilan kita mengembalikan uang ke kas daerah Rp 3,4 triliun ini kok terjebak pada dana sebesar Rp 5,8 miliar," ujar Lasro di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (2/3/2015).

"Sedih banget ini bisa menciderai apa yang kita lakukan selama 10 bulan. Saya secara pribadi jadi banyak merenungi lagi," lanjutnya.

Dia menyebut tahun lalu pihaknya kecolongan dalam pengadaan perangkat UPS. Ada 49 unit UPS yang didatangkan ke sekolah-sekolah kawasan Jakarta Barat dan Jakarta Selatan.

"UPS itu ada 49 unit, 25 unit Jakarta Barat dan 24 unit Jakarta Pusat. Kejadiannya pada saat APBD Perubahan. Itu masuk melalui DPA Sudin, jadi bukan pengusulan dari Dinas Pendidikan. Lelangnya melalui ULP (Unit Layanan Pengadaan)," kata pria yang kini menjadi Kepala Inspektorat Pemprov DKI Jakarta.

Dia pun akan meminta BPKP (Badan Pengawasan dan Keuangan Pembangunan) DKI untuk turut membantu menyingkap 'dana siluman' tersebut.

"Mengenai perencanaan, bagaimana penganggaran, pemanfaatannya, spesifikasi kualitas dan latar belakang kebutuhan atas UPS ini sedang dalam pemeriksaan BPKP di Jakarta Barat. Mungkin di pusat kita akan minta BPK. Sebenarnya sebelum terungkap ini kita sudah dapat informasi mengenai hal itu. Jadi sekarang di Jakarta Barat masih dalam pemeriksaan," sambungnya.

Rencananya, siang ini Lasro juga akan melayangkan surat kepada setiap Sudin Disdik untuk evaluasi. Namun dia belum menjelaskan lebih lanjut mengenai surat tersebut.

"Nanti saya mau tanda tangani surat tugas hari ini kepada masing-masing kepada suku dinasnya dan lain-lainnya yang berhubungan. Nantilah," pungkas Lasro.

Akhirnya, KPK Akan Limpahkan Kasus Komjen BG ke Kejaksaan Agung

Fajar Pratama - detikNews
Jakarta - Setelah kalah dalam praperadilan, KPK sedang memikirkan akan dikemanakan penyidikan kasus rekening gendut Komjen Budi Gunawan yang dinyatakan gugur oleh PN Jaksel. Lembaga antikorupsi itu membicarakan peluang kemungkinan untuk melimpahkan kasus ini.

Terkait dengan itu, pimpinan KPK menggelar pertemuan dengan Jaksa Agung Prasetyo pada hari Minggu (1/3/2015) kemarin. Pertemuan dilakukan di Kejagung.

"Pertemuan terkait dengan koordinasi lanjutan berkaitan dengan upaya pemberantasan korupsi dan sinergi," ujar plt pimpinan KPK Johan Budi saat dikonfirmasi mengenai pertemuan itu, Senin (2/3/2015).

Berdasarkan informasi yang didapat, dalam pertemuan itu dibahas mengenai bagaimana mekanisme untuk melimpahkan berkas penyidikan tersebut ke Kejagung. Pelimpahan diperlukan lantaran KPK tidak memiliki wewenang untuk menghentikan penyidikan.

Di samping itu, Kejagung adalah satu-satunya penegak hukum yang menjadi opsi untuk pelimpahan ini. KPK tidak mungkin melimpahkan berkas penyidikan BG ke Bareskrim Polri karena ada konflik kepentingan.

Dalam kesempatan sebelumnya, plt Ketua KPK Taufiequrachman Ruki juga sempat menyinggung mengenai pelimpahan kasus dari KPK ke Kejagung. "Prinsip peradilan adalah murah, cepat dan sederhana seperti kasus di Indonesia Timur kalau dibawa ke Jakarta berapa biayanya padahal ada kejaksaan. Kenapa tidak meminta bantuan kejaksaan, energi yang terkuras juga sangat besar jadi kita berpikir efisien," ucap Ruki waktu itu.

Dari pihak Kejagung, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Widyo Pramono juga mengaku siap menerima pelimpahan berkas dari KPK.

"Jaksa itu selalu siap, tidak ada urusan jaksa tidak siap," sambung Widyo" ucap Widyo di Kejaksaan Agung (Kejagung), Jl Sultan Hasanuddin, Jakarta Selatan, Jumat (27/2/2015) lalu.

Selidiki 'Dana Siluman' APBD DKI, Audit UPS Anggaran 2014 Harus Dipercepat

Rini Friastuti - detikNews
Jakarta - Dana siluman APBD DKI tahun 2012 hingga 2015 telah dilaporkan Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ke KPK. Sebelum penyidikan dimulai, lembaga penegak hukum memang harus menunggu audit yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) DKI.

"KPK kalau ingin mengeksekusi kasus ini harus menunggu audit dari auditor negara seperti BPKP untuk tahu kerugian negara dimana," ujar Uchok Sky Khadafi, Direktur Centre For Budget Analysis (CBA) saat berbincang dengan detikcom, Minggu (1/3/2015) malam.

Menurutnya, lembaga negara yang berwenang untuk melakukan audit untuk kasus dana siluman APBD tersebut tentunya memerlukan waktu untuk mengumpulkan semua data. Karena kasus ini bukanlah hal baru dalam tubuh Pemprov DKI.

Karena itu audit terhadap pengadaan UPS seharusnya bisa dilakukan cepat untuk membongkar dugaan penyimpangan yang dilakukan oknum tertentu.

"Akan sedikit sulit karena baru dilaporkan sekarang. KPK juga untuk eksekusi harus menunggu audit tidak bisa langsung melakukan penyidikan. Perlu waktu karena kasus anggaran ini baru hangat ini," jelasnya.

BPKP DKI Jakarta sedang melakukan audit investigatif terhadap pengadaan perangkat suplai daya listrik (uninterruptible power supply/UPS) pada tahun anggaran 2014. BPKP menyelidiki dugaan penyimpangan pengadaan yang bisa merugikan keuangan negara.

"Untuk UPS 2014, kami sedang melakukan audit investigatif," tegas Kepala Perwakilan BPKP DKI Jakarta, Bonny Anang Dwijanto saat dikonfirmasi detikcom, Minggu (1/3).

Tim BPKP lanjut Bonny masih mengumpulkan data termasuk dokumen terkait kontrak. "Juga permintaan keterangan pihak terkait," sambungnya menolak merinci pihak yang dimaksud.

Jumat, 27 Februari 2015

Wapres: hukum tidak boleh dicampuri emosional pribadi

Pewarta:
Ambon (ANTARA News) - Wakil Presiden M Jusuf Kalla mengatakan penegakan hukum tidak boleh dicampuri emosional pribadi, apalagi politik, karena hal itu sangat membahayakan, seperti yang dialami dalam perseteruan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

"Kalau dalam penegakan hukum dicampuri emosional, maka yang terjadi seperti yang kita lihat di KPK dan Polri," kata Jusuf Kalla saat membuka Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintahan Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Tahun 2015 di Ambon, Maluku, Kamis.

Hadir dalam acara itu Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Harry Azhar Azis, Gubernur Maluku Said Assagaff, serta gubernur dan wakil gubernur se-Indonesia.

Wapres mengatakan peristiwa dua badan penegak hukum tersebut telah memberikan pengalaman yang sangat berharga bagi pemerintah dan bangsa Indonesia. "Insya Allah tidak akan terulang kejadian seperti itu lagi," kata Kalla.

Dalam menjalankan roda pemerintahan, Wapres minta kepada para gubernur untuk tak lagi takut mengambil kebijakan dan keputusan karena khawatir menghadapi masalah hukum.

"Sering sejak dulu saya marah kalau pengambil kebijakan diadili. Kalau semua takut maka semua akan menjadi robot," katanya.

Wapres mengatakan kalau semua takut mengambil kebijakan karena masalah hukum lalu siapa yang akan menjalankan roda pemerintahan.

Oleh karena itu, kata Wapres, dirinya sudah minta agar ada kerjasama lini untuk pengawasan instansi yang melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta inspektorat.

MA: Siswa SD Terluka Saat Belajar Bukan Tanggung Jawab Sekolah

Andi Saputra - detikNews
Jakarta - Anak-anak kadang kala mengalami luka saat belajar di TK atau SD. Bisa karena berinteraksi dengan sesama siswa atau karena terjatuh dari alat permainan. Siapa yang bertanggung jawab?

Untuk mengetahui jawabnya, mari kita berkaca pada kasus yang terjadi di Jember, Jawa Timur. YN menyekolahkan anaknya ZZ yang berusia 4 tahun dan PMF yang berusia 10 tahun di sebuah sekolah berstandar internasional di kota tersebut. Pada 14 September 2011, ZZ terjatuh dari ayunan akibat didorong kuat-kuat oleh teman satu kelasnya. ZZ yang terlempar lalu terluka di bibir dan pecah. Sepulangnya, YN komplain kepada wali kelas bernama FIM dan FIM berjanji akan lebih hati-hati mengawasi anak didiknya.

Setahun berikutnya, kejadian itu kembali terjadi. Tiga jari ZZ luka bengkak dan terkelupas. Wali kelas mengaku tidak tahu sebab luka ZZ. Hal serupa juga dialami kakak ZZ, yang terjatuh dan kulit sepanjang sikunya terkelupas.

Komplain orang tua itu tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan dari pihak sekolah sehingga orang tua siswa membawanya ke pengadilan. Orang tua merasa sudah membayar cukup mahal tetapi pihak sekolah yang bertaraf internasional tidak memberikan perhatian kepada siswa-siswanya sehingga terjadi kecelakaan terhadap anak didiknya.

Orang tua siswa menggugat pihak sekolah sebesar Rp 100 juta untuk kerugian materiil dan Rp 1 miliar untuk kerugian immateril. Atas tuntutan ini, Pengadilan Negeri (PN) Jember menolak gugatan itu pada 20 Februari 2013.

Tidak terima, orang tua lalu mengajukan kasasi. Tapi lagi-lagi upaya itu kandas. MA menyatakan sekolah tidak bertanggung jawab atas luka-luka yang dialami anak didiknya, meski terjadi dalam waktu belajar mengajar.

"Tanggung jawab materiil pendidikan ada pada sekolah, termasuk materi pelajaran dan budi pekerti dalam lingkungan sekolah. Sedangkan yang ada pada murid secara fisik menjadi tanggung jawab orang tua murid, termasuk perkembangan dan pertumbuhan fisik, termasuk juga kecelakaan di sekolah yang mengakibatkan cidera fisik," demikian pertimbangan MA sebagaimana dilansir website MA, Jumat (27/2/2015).

Oleh karena biaya pengobatan dan penyembuhan dari cidera anak adalah tanggung jawab terhadap fisik anak dan karena itu menjadi tanggung jawab orang tua, bukan tanggung jawab sekolah. Duduk sebagai ketua majelis Prof Abdul Gani Abdullah dengan anggota Zahrul Rabain dan I Gusti Agung Sumanatha.

"Menolak permohonan kasasi," putus majelis pada 25 Maret 2014.

KPK: Praperadilan Tidak Menghentikan Proses Penyidikan

Moksa Hutasoit - detikNews
 Jakarta - Putusan hakim Sarpin yang mengabulkan praperadilan Komjen Budi Gunawan ditiru oleh tersangka KPK lainnya. KPK menyatakan bahwa proses penyidikan tetap berjalan meskipun tersangka mengajukan praperadilan.

"Saya perlu tegaskan bahwa proses praperadilan yang diajukan tersangka tidak menghentikan penyidikan. Kami sering dipraperadilankan tersangka. Kami dalam proses praperadilan, tetap melakukan proses penyidikan," kata Plt Pimpinan KPK Johan Budi dalam jumpa pers di Istana, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Jumat (27/2/2015).

Jumpa pers itu dilakukan setelah para pimpinan KPK bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Jumpa pers ini juga dihadiri oleh Taufiequrachman Ruki, Indriyanto Seno Adji, Adnan Pandu Praja, dan Zulkarnain.

Johan menjelaskan bahwa proses penyidikan dilanjutkan atau tidak tergantung putusan praperadilan. Selama belum ada putusan, maka KPK tetap melanjutkan pekerjaannya.

"Sebelum putusan dikeluarkan, KPK tidak serta merta menghentikan proses penyidikan. Itu tegas," ucapnya.

Sudah ada beberapa tersangka yang ikut-ikutan mengajukan praperadilan. Setelah pedagang sapi dari Banyumas dan mantan Menag Suryadharma Ali, tersangka dugaan tindak pidana korupsi pada pembahasan APBNP Kementerian ESDM tahun 2013 Sutan Bhatoegana juga menggugat status tersangkanya. Sutan saat ini sudah ditahan oleh KPK.

Iwan Fals: Begal Motor Saja Dibakar, Masa Koruptor Dapat Red Carpet

Ray Jordan - detikNews
Jakarta - Musisi legendaris Iwan Fals menaruh perhatian besar terhadap konflik antara KPK dan Polri. Dia mengatakan, jangan sampai koruptor mendapat karpet merah di negeri ini.

Iwan mengatakan, dirinya kini bahkan lebih galak dalam menyuarakan pemberantasan korupsi. "Dulu galak? Sekarang lebih galak," kata Iwan saat menjawab pertanyaan wartawan mengenai konflik KPK-Polri.

Iwan mengatakan itu usai bertemu Presiden Jokowi di Kantor Presiden, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (27/2/2015).

Pemilik nama asli Virgiawan Listanto ini mengatakan, meski terjadi konflik, namun kinerja KPK masih terus berjalan. Dia pun memantau perkembangan kasus tersebut lewat media sosial.

Iwan menyebut, reaksi masyarakat di media sosial atas kriminalisasi terhadap KPK sangat ramai. Bahkan ada yang hingga marah-marah.

"KPK kan kerjanya lumayan banyak yang nangkapin. Terus, kalau saya baca-baca di Facebook, Twitter, serem juga, marah-marah ternyata. Begal saja dibakar, itu cerita di Facebook, masa koruptor dapat karpet merah," katanya.

Kamis, 26 Februari 2015

Soal Trawl, Nelayan Geruduk Kantor Menteri Susi

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan pagi ini kembali digeruduk ribuan nelayan cantrang asal Jawa Tengah dan Jawa Barat. Para demonstran menuntut pencabutan Peraturan Menteri Kelautan Nomor 2 Tahun 2015 tentang larangan menggunakan alat tangkap cantrang maupun trawl.
"Peraturan ini membuat kami tidak bisa melaut selama dua bulan, ini sangat menyusahkan kami," ujar Handoyo, salah satu nelayan asal Rembang, Jawa Tengah, saat ditemui di depan gerbang kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kamis, 26 Februari 2015.
Handoyo mengatakan, larangan cantrang membuat nelayan kehilangan mata pencahariannya. Menurut dia, peraturan tersebut akan membuat pengangguran semakin meningkat. Sebab, saat ini ada ribuan nelayan yang masih menggunakan alat tangkap cantrang. "Berapa nelayan yang akan kembali kepada kemiskinan?" katanya.
Handoyo berharap agar Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti merevisi aturan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015. Dia berharap agar Susi dapat memberikan solusi bagi nelayan yang menangkap ikan menggunakan cantrang.
Saat ini demonstrasi masih berlangsung dan massa masih memadati Jalan Medan Merdeka Timur. Kepala Kepolisian Resor Metro Jakarta Pusat Komisaris Besar Hendro Pandowo mengatakan telah mengerahkan 600 personel untuk mengamankan demonstrasi. "Gabungan dari Polda Metro, Polres Jakarta Pusat, dan Polsek Gambir," ujar dia. Jalanan di depan Kementerian Kelautan akhirnya ditutup karena menimbulkan kemacetan yang panjang.

DEVY ERNIS

Sama-sama Perangi Narkoba, Kaledonia Baru Hormati Hukuman Mati di Indonesia

M. Aji Surya - detikNews
Jakarta - Maraknya pemberitaan media Internasional mengenai eksekusi mati bagi bandar dan pengedar narkoba yang diterapkan oleh Pemerintah Indonesia, tidak luput dari perhatian Presiden Ad Interim Pemerintah New Caledonia, Cynthia Ligeard. Hal ini disebabkan karena New Caledonia atau Kaledonia Baru juga menghadapi masalah narkoba terutama di kalangan anak mudanya.

"Sebagai seorang ibu, saya memiliki kekhawatiran terhadap peredaran narkoba dan akan berupaya untuk melindungi warga New Caledonia dari jerat obat-obatan terlarang tersebut. Meskipun secara pribadi tidak menyetujui hukuman mati, namun setiap orang yang datang ke Indonesia harus menghormati dan mengikuti hukum yang diterapkan di Indonesia," ujar Cynthia Ligeard dalam pertemuan dengan Konjen RI Noumea, Widyarka Ryananta, Rabu (25/2/2015).

Widyarka menjelaskan pelaksanaan hukuman mati yang diterapkan oleh Pemerintah Indonesia terhadap para pengedar dan bandar narkoba sejalan dengan hukum positif. Dalam situasi darurat narkoba, pemerintah harus mengambil tindakan tegas karena setiap harinya sekitar lima puluh orang Indonesia meninggal akibat penyalahgunaan obat terlarang tersebut.

idyarka mengharapkan agar kesepakatan antara Presiden Jokowi dan Presiden Prancis Francois Hollande di sela-sela pertemuan G20 Brisbane untuk meningkatkan kerja sama kemitraan strategis agar dapat direplikasikan ke dalam hubungan Indonesia dan New Caledonia di bidang ekonomi, sosial, budaya dan lainnya.

Arti penting hubungan Indonesia - New Caledonia, tidak bisa dilepaskan dengan faktor keberadaan 7.000 keturunan Indonesia yang telah menjadi bagian dari masyarakat New Caledonia. "Sudah sangat sulit membedakan keturunan Indonesia dengan masyarakat New Caledonia karena komunitas Indonesia sudah berintegrasi dengan sangat harmonis," kata Cynthia.

Cynthia juga menyambut baik pemberian Beasiswa Seni dan Budaya Indonesia (BSBI) 2015 kepada dua orang warga New Caledonia yang merupakan diaspora keturunan Indonesia dan etnis Kanak. Di masa mendatang selain sebagai penerima BSBI, diharapkan lebih banyak lagi warga New Caledonia yang mendapatkan kesempatan untuk belajar di perguruan tinggi Indonesia.

Meskipun hanya berpenduduk 268.767 jiwa, namun New Caledonia memiliki pendapatan per kapita terbesar ke dua setelah Australia di kawasan Pasifik, sekitar 27.654 Euro. Hal tersebut membuat wilayah Prancis ini menjadi salah satu potensi pasar yang cukup menjanjikan. Perekonomian New Caledonia selain ditunjang oleh devisa industri nikel juga didukung oleh pendapatan dari industri pariwisata. Setiap tahunnya hampir 500.000 wisatawan asing terutama dari Australia, Selandia Baru, Prancis dan Jepang berlibur untuk menikmati wisata bahari New Caledonia

Klarifikasi soal Bantuan Tsunami, PM Abbott Telepon Jokowi

Oleh : Ni Kumara Santi Dewi
VIVA.co.id - Perdana Menteri Australia, Tony Abbott, pada Rabu malam kemarin menghubungi Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui telepon untuk kembali menjelaskan pernyataannya yang semula mengaitkan bantuan tsunami dengan pembatalan eksekusi mati bagi gembong Bali Nine. Kepada mantan Gubernur DKI Jakarta itu, Abbott menyadari kalimatnya pada pekan lalu, justru tidak membantu untuk meringankan hukuman bagi Andrew Chan dan Myuran Sukumaran.

Harian Australia, Sydney Morning Herald (SMH), Kamis, 26 Februari 2015 melansir pemimpin Partai Liberal itu menyebut Jokowi sebagai teman. Dari hasil pembicaraan dengan Jokowi, pemimpin Partai Liberal tersebut menilai ada sinyalemen positif yang terlihat.

Namun, dia enggan merinci isi pembicaraannya dengan Jokowi. Abbott hanya mengatakan Jokowi memahami posisi Australia saat ini terkait hukuman mati.

"Presiden benar-benar memahami posisi kami dan saya pikir dia juga secara berhati-hati memahami posisi Indnesia. Saya pikir malah tidak akan membantu bagi kedua pemuda Australia ini, jika saya mengungkap isi pembicaraan," kata Abbott.

Dia pun enggan memberi harapan palsu kepada publik Australia terkait proses lobi-lobi yang mereka lakukan ke Pemerintah Indonesia.

"Saya hanya ingin memastikan selama secara kemanusiaan memungkinkan, saya berbicara untuk warga dan nilai-nilai yang dipegang oleh Australia. Tetapi, saya juga harus menghormati dan membela persahabatan Australia," kata dia.

Beberapa hari sebelumnya, Menteri Luar Negeri Julie Bishop telah menelepon Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk menyampaikan klarifikasi serupa. Kepada media Australia, Bishop mengakui kalimat Abbott justru tidak membantu memperbaiki situasi.

Publik Indonesia kian geram dan ramai-ramai menggelar pengumpulan koin bagi Australia untuk mengembalikan bantuan senilai AUD$1 miliar.

Jaksa Agung, H.M. Prasetyo pada Rabu kemarin mengatakan rencana eksekusi akan tetap dilaksanakan dan tidak dibatalkan, walaupun Indonesia terus ditekan secara diplomatik. Namun, Prasetyo enggan merinci kapan tanggal eksekusi mati tahap kedua dilakukan di Pulau Nusakambangan.

Sementara, Jokowi telah memperingatkan kepada dunia, agar tidak mencampuri urusan kedaulatan Indonesia, khususnya terkait pelaksanaan hukuman mati.

"Saya harus menegaskan hal tersebut," kata dia.

Di tempat berbeda, keluarga Chan dan Sukumaran menerima tawaran wawancara dari media di Indonesia. Kepada publik Indonesia, mereka meminta maaf karena telah menyebabkan malu bagi pemerintah dan rakyat RI.

Keluarga terpidana mati itu kembali menyatakan Chan dan Sukumaran telah berubah menjadi pribadi yang lebih baik.

"Kami merasa malu karena hal ini terjadi. Kami, sebagai sebuah keluarga, tahu hal ini telah memicu rasa malu yang besar bagi publik Indonesia dan kami meminta maaf," ujar perwakilan keluarga Sukumaran.

Mereka tetap meminta agar Pemerintah RI membatalkan eksekusi mati dengan melihat kontribusi kedua napi itu selama satu dekade di Lapas Kerobokan, Denpasar.

Menangis Saat Putuskan Kasus PPP, Ini Kiprah Hakim Teguh

Prins David Saut - detikNews
Jakarta - Hakim Teguh Satya Bhakti menangis saat memutuskan gugatan atas kepengurusan PPP yang diajukan oleh kubu Suryadharma Alie pada Rabu (25/2) kemarin. Ternyata hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) itu kerap disebut sebagai hakim progresif.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Kamis (26/2/2015), hakim Teguh memulai karirnya memegang palu pada 2007 hingga 2010 lalu di PTUN Banjarmasin. Lalu ia dipindahkan oleh Mahkamah Agung (MA) ke PTUN Semarang pada 2010 hingga 2013 lalu.

Setelah menjalani tugas di Semarang, hakim Teguh kini menjadi salah satu hakim di PTUN Jakarta. Usut punya usut, ternyata dia adalah hakim PTUN yang pernah membatalkan Keppres pengangkatan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Patrialis Akbar pada 2014 lalu. Namun belakangan putusannya dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi TUN dan MA.

Hakim Teguh juga diketahui pernah mengajukan permohonan uji materi UU Keuangan Negara ke MK terkait kesejahteraan hakim pada 2011 lalu. Namun pada 9 April 2012 lalu, Kemenkeu menyatakan kenaikan gaji hakim mengikuti PNS.

Walau begitu, hakim Teguh sempat membuat grup untuk memperjuangkan kesejahteraan hakim di Indonesia dengan anggota mencapai 5.000 orang lebih dari berbagai kalangan, dan mengancam melakukan mogok nasional. Hal ini yang membuat hakim Teguh pernah diperiksa oleh Badan Pengawas MA pada 21 April 2011 lalu.

Kemudian hakim Teguh juga dilibatkan sebagai anggota tim penyusunan rancangan revisi UU Peradilan Tata Usaha Negara (Peratun) yang dikaji oleh MA pada Juli 2014 lalu.

Saat membacakan putusan gugatan atas pengesahan Kemenkum HAM terkait kepengurusan PPP yang diakui pemerintah, Ketua majelis hakim Teguh Satya Bhakti terlihat lima kali menangis terisak.

Berulang kali dia mengutip beberapa ayat dalam Alquran tentang perlunya umat Islam bersatu, bukan tercerai berai seperti PPP saat ini. "Umat Islam itu harus bersatu, bukan bercerai berai," kata hakim yang lahir di Ampenan, NTB, sambil terisak membacakan putusannya di ruang sidang PTUN, Jakarta Timur, Rabu (25/2).