BERBUAT BENAR ADALAH KEHARUSAN, BERBUAT TIDAK BENAR ADALAH KETIDAK HARUSAN

Senin, 22 Desember 2014

Densus tangkap terduga teroris jaringan Dulmatin

Pewarta:

Komisi III DPR Dorong Tes Urine Narkoba untuk Lembaga Pemerintah

Danu Damarjati - detikNews

Jakarta - Komisi III DPR telah berkunjung ke Balai Besar Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional (BNN) Lido, Bogor, Jawa Barat. Sejumlah anggota Komisi III telah melakukan tes urin terhadap dirinya sendiri dan kini menyeru agar tes urin mendeteksi unsur narkoba juga dilakukan untuk lembaga-lembaga pemerintahan.

"‎Kami berikan contoh, kami bersedia di tes urin. Kemudian selanjutnya pemerintah, polisi, dan TNI bisa melakukan tes urin," kata Ketua Komisi III yang memimpin kunjungan kerja ini, Aziz Syamsuddin, di Balai Rehabilitasi Lido, Bogor, Jawa Barat, Senin (22/12/2014).

Tes ‎urin ini dilakukan guna menyikapi status darurat narkoba di Indonesia. Soalnya, permasalahan penyalahgunaan narkoba sudah menjalar ke mana-mana tanpa peduli status sosial, jabatan, ataupun pekerjaan.

"‎Saya meminta kita jangan buat slogan darurat narkoba tapi tidak ada langkah konkrit dan nyata," tutur Aziz yang juga politisi Partai Golkar ini.‎

Anggota Komis‎i III dari Partai Demokrat Ruhut Sitompul juga menyatakan dukungannya bila orang-orang dalam instansi pemerintahan dites urin terkait narkoba.Bila perlu anggota DPR dan instansi penegak hukum juga dites semua

"Kita sangat mendukung, termasuk dalam hal ini DPR RI,‎ polisi, militer, jaksa," ujar Ruhut.

Kepala Balai Besar Rehabilitasi BNN Lido,Yolan ‎Tedjokusumah juga menyatakan kesiapannya bila diminta melakukan tes urin kepada instansi pemerintahan, lembaga legislatif, dan lembaga penegak hukum. Namun undangan penyelenggaraan tes urin itu belum juga datang.

"Kami siap kalau memang dibutuhkan, tapi belum ada undangan," kata Yolan.

4 Kamar Kondotel yang Disita Jaksa Atas Nama Udar Pristono dan Istrinya

Jakarta - Jaksa penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) tengah melakukan penyitaan terhadap aset milik eks Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta Udar Pristono. Aset yang disita berupa 4 kamar kondominium hotel (kondotel) di Bogor atas nama Pristono dan istrinya.

"Penyidik menyita 4 kamar kondotel. Atas nama tersangka UP 2 kamar yaitu no C-509 (2518) dan D3-19 (3308). Lalu 2 kamar lagi atas nama Lieke Amalia, istri tersangka, untuk kamar no D5-17 (3501) dan D2-18 (3210)," ucap ‎Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Tony T Spontana di kantornya, Senin (22/12/2014).

Kamar yang disita itu berada di Aston Hotel and Resort di Jalan Dreded Pahlawan, Bogor. Hingga saat ini jaksa penyidik masih berada di lokasi. Ditemui terpisah, Kepala Sub Direktorat Penyidikan (Kasubdit) pada Tindak Pidana Khusus, Sarjono Turin juga belum memberikan keterangan rinci mengenai penyitaan tersebut.

"Belum (total nilai asetnya). Tim masih belum kembali," ucap Turin.

Penyitaan itu terkait dalam dugaan kasus tindak pidana ‎pencucian uang yang menjerat Pristono yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam 2 kasus dugaan korupsi pengadaan bus TransJakarta tahun 2012 dan 2013.

‎Pihak kejaksaan sendiri sejauh ini telah menyita sejumlah aset milik Pristono seperti rumah dan kondotel. Pada Kamis (27/11) lalu, penyidik menyita 1 unit rumah di Cluster Olive Fusion di Jl Emerald 4 no 6 Bogor Nirwana Residence, Bogor yang ditaksir senilai Rp 3 miliar.

Selain itu, penyidik juga menyita rumah Pristono yang berada di Cluster Kebayoran Essence Blok KE nomor 6E di Bintaro Raya, Tangerang Selatan. Ada pula 2 unit apartemen di Cassa Grande, Casablanca, Jakarta Selatan serta sebuah kondotel di Bali juga disita oleh jaksa penyidik.

Korupsi Dermaga Sabang, Eks Bos Nindya Karya Dihukum 9 Tahun Penjara

Fajar Pratama - detikNews

 Jakarta - Bekas Kepala PT Nindya Karya Cabang Sumatera Utara dan Aceh, Heru Sulaksono dinyatakan bersalah telah melakukan korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Majelis hakim pun menjatuhkan hukuman penjara

"Menjatuhkan pidana sembilan tahun dan denda Rp 500 juta rupiah," ujar Ketua Majelis Hakim Casmaya, di PN Tipikor, Jl Rasuna Said, Jaksel, Senin (22/12/2014).

Jika denda tersebut tak dapat dibayarkan maka Heru harus mendekam lebih lama selama tiga bulan di penjara. Heru juga diwajibkan untuk membayar uang pengganti Rp 12,6 miliar.

Hakim menyatakan, apabila Heru tidak membayar uang pengganti dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya akan disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti.

Hukuman ini sedikit lebih rendah dari tuntutan jaksa yakni 10 tahun penjara dan denda Rp 600 juta subsidair 6 bulan kurungan. Akan tetapi jaksa meminta Heru membayar uang pengganti yang jumlahnya dua kali lipat lebih besar yakni Rp 23,127 miliar.

Heru dan jaksa dari KPK memilih untuk menggunakan waktu tujuh hari guna mempertimbangkan langkah hukum yang akan ditempuh. Apakah menerima putusan ini atau akan mengajukan banding.

Dalam fakta-fakta yang dipaparkan dan dijadikan sebagai pertimbangan majelis hakim, disebutkan bahwa pidana korupsi ini bermula dari 2004 saat Heru mendapat informasi proyek pembangunan Dermaga Bongkar Sabang, Banda Aceh yang dilakukan Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS). Belakangan, Nindya Karya melakukan kerjasama operasional (joint operation) dengan perusahaan lokal yaitu PT Tuah Sejati

Terkait kerjasama operasional tersebut dibentuk board of management (BOM), dimana Heru ditunjuk sebagai kuasa Nindya Sejati JO. Menurut hakim, proses pengadaan barang dan jasa pembangunan Dermaga Sabang dari tahun 2004, 2006-2011 dilaksanakan tidak sesuai pedoman pengadaan barang dan jasa pemerintah.Proses penunjukkan Nindya Sejati JO sebagai pelaksana proyek pembangunan Dermaga Sabang tahun 2004 dilaksananakan hanya formalitas seolah-olah dilakukan secara pelelangan umum padahal para peserta lelang lainnya hanyalah sebagai pendamping yang disediakan Nindya Sejati JO.

Pelelangan diatur oleh pejabat pembuat komitmen dan pihak Nindya Sejati JO. Proses pelelangan yang menyimpang ini terus berlanjut pada proyek tahun 2006-2011.

Pada saat proses pengadaan, Heru dan sejumlah orang menggunakan harga perkiraan sendiri yang sudah digelembungkan (mark up) harganya untuk dijadikan dasar pembuatan surat penawaran oleh Nindya Sejati JO. Tak hanya itu saja, Heru juga mengalihkan atau mensubkontrakan pekerjaan utama kepada CV SAA Inti Karya Teknik untuk tahun 2006 dan untuk tahun 2007-2011 kepada PT Budi Perkasa Alam tanpa persetujuan.

Heru dinilai terbukti bersalah melanggar Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 UU Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20/2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

Heru juga dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang yakni melakukan pencucian uang senilai Rp 13,72 miliar. Dia melanggar Pasal 3 ayat 1 huruf b, d UU Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana UU Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU Jo Pasal 65 ayat 1 KUHP.‎

Harga minyak terus menguat di perdagangan Asia

Singapura (ANTARA News) - Harga minyak dunia naik di perdagangan Asia pada Senin, memperpanjang "rebound" tajam pada akhir pekan lalu, karena para analis memprediksi sektor ini telah keluar dari posisi terendahnya sesudah terjun hampir 50 persen sejak Juni.

AFP melaporkan, patokan AS, minyak mentah light sweet atau West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Februari, naik 79 sen menjadi 57,92 dolar AS, sementara minyak mentah Brent untuk pengiriman Februari bertambah 91 sen menjadi 62,29 dolar AS di perdagangan sore.

"Kami tidak memperkirakan WTI dan Brent menguji tingkat terendah baru minggu ini," kata Daniel Ang, analis investasi pada Phillip Futures di Singapura.

"Sebaliknya, kami percaya itu (harga minyak) hanya akan cenderung dalam rentang perdagangan yang sama karena para spekulan melanjutkan short-covering," tambah dia.

Keuntungan memperpanjang "rebound" pada Jumat (19/12), menghapus kerugian awal pekan lalu di mana harga minyak mencapai terendah baru dalam lima tahun.

Minyak telah merosot sekitar setengah dari nilainya sejak Juni, dan keputusan pada November oleh Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC) untuk mempertahankan tingkat produksinya meskipun terjadi penurunan harga telah membebani pasar.

Dengan beberapa peristiwa pasar utama menjelang liburan Natal pada Kamis, Ang mengatakan "data persediaan AS kemungkinan akan menentukan harga pekan ini".

Data AS diawasi ketat oleh para investor minyak karena dianggap sebagai indikator penting dari permintaan di konsumen minyak mentah utama dunia itu. Sebuah penurunan dalam cadangan minyak mentah AS biasanya menunjukkan permintaan meningkat.

Stok minyak mentah untuk pekan yang berakhir 12 Desember turun 800.000 barel, Badan Informasi Energi AS (EIA) mengatakan dalam laporan pekan lalu. EIA akan merilis laporan untuk minggu yang berakhir 19 Desember pada Rabu (24/12).

Panglima TNI Tegaskan Tak Pilih Kasih Tenggelamkan Kapal Pencuri Ikan

Elza Astari Retaduari - detikNews

Jakarta - Panglima TNI Jenderal Moeldoko mengakui ada beberapa kendala untuk menindak kapal pencuri ikan. Namun, dia menegaskan tidak akan pilih kasih dalam melakukan penindakan.

"Nggak ada cara lain, tegas. Tenggelamkan, kita tenggelamkan. Nggak ada (tidak tegas), no way! Nggak ada pilih-pilih kasih," tegas Moeldoko saat ditanya tentang kendala penindakan kapal pencuri ikan.

Moeldoko mengatakan itu usai pembukaan rapim TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (22/12/2014).

"Yakinlah kita tidak dalam konteks bermain-main, ada main mata dengan ini, nggak! TNI tenggelamkan ya tenggelamkan. TNI serius, hanya perlu ruang dan waktu," imbuhnya.

Namun demikian untuk menjatuhkan hukuman penenggelaman kapal, mesti melalui beberapa prosedur.

"Ada sebuah prosedur yang harus kita ikuti. Bukan kita nggak berani, tapi itu ada aturan internasional yang diberlakukan. Kita bukan hidup di ruang hampa," ujar Moeldoko.

TNI serius untuk menenggelamkan kapal-kapal pencuri ikan. Namun pihaknya perlu waktu untuk memproses hal tersebut, tidak bisa hukuman dilakukan saat itu juga.

"Tidak bisa ada persoalan di laut langsung diledakkan saat itu juga, apalagi dengan pesawat tempur nanti jadi geger. Kita akan tegas menjalankan perintah Presiden, nggak ada tawar-menawar," papar dia.

"Kalau ada (yang bilang) 'ah lambat banget sih ini TNI'. Bukan lambat tapi semua butuh ruang dan waktu untuk menyelesaikan. Bukan soal main-main dengan siapa pun, nggak ada ceritanya itu. Tidak ragu-ragu, tidak ambigu, tidak memihak, tidak memiliki toleransi," jelas Moeldoko.

Maaf Istri Selamatkan Suami dari Bui, Ini Kata MA Atas Kritik Meutya Hafid

Andi Saputra - detikNews
Jakarta - Ketua International Forum of Parlementarian on Population and Development (IFPPD) Indonesia, Meutya Hafid menilai putusan MA di kasus Sidarta merupakan langkah mundur. MA meminta anggota DPR tersebut jangan memakai kacamata kuda.

Putusan Mahkamah Agung (MA) ini menerima maaf dan pencabutan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dialami Kamini, istri Sidarta. Padahal pencabutan aduan itu telah habis masa tenggang waktu yang ditentukan Pasal 75 KUHP.

"Perkara KDRT harus dilihat dan dipahami secara holistik, tidak kacamata kuda menghukum penjara pelaku," kata Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Ridwan Mansyur kepada detikcom, Senin (22/12/2014).

Kamini dianiaya Sidarta karena tidak mau diajak berhubungan badan dan dituduh mempunyai pria idaman lain (PIL). Selain itu, Sidarta juga menendang, memukul dan mencakar Kamini supaya mau bercinta dengannya. Puncak penolakan itu, Kamini lalu ditampar. Sidarta yang ditutupi amarah lalu menarik baju Kamini hingga terlepas dan Kamini hanya memakai BH lari ke luar rumah dan berteriak-teriak minta tolong.

Meski mengalami kekerasan, tapi Kamini memaafkan suaminya, enam bulan setelah ia melaporkan ke aparat kepolisian. MA menerima pencabutan perkara itu dan Sidarta pun lolos dari ancaman 5 tahun penjara.

"Kepentingan korban dan relasi domestik (anak-anak dan lain-lain) harus menjadi pertimbangan seperti nafkah, kelanjutan biaya anak-anak sekolah, yang dalam banyak perkara KDRT/ domestic violence, banyak persoalan itu," ujar hakim tinggi peraih doktor di bidang mediasi penal terhadap perkara KDRT itu.

Trio hakim agung, Zaharuddin Utama-Surya Jaya-Suhadi, dalam putusannya menyatakan secara das sollen seharusnya pencabutan pengaduan tidak harus dibatasi dengan jangka waktu. Sebab pencabutan pengaduan merupakan hak asasi korban yang dapat dilakukan setiap waktu sebelum perkara diputus pengadilan dengan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

"Keterlambatan pencabutan pengaduan saksi korban, jangan dimaknai secara legalistic positivic, tetapi lebih dimaknai penyelesaian secara damai berkeadilan yang menguntungkan saksi korban dan terdakwa demi terciptanya kebenaran dan keadilan," putus Zaharudin, Surya Jaya dan Suhadi dengan suara bulat.

Sebelumnya, Meutya menyesalkan putusan MA yang melepaskan Sidarta dari ancaman 5 tahun penjara, meski Kamini telah memaafkan penganiayaan yang dilakukan Sidarta kepadanya.

"Kita sedang melawan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan memberi edukasi untuk perempuan untuk melapor kekerasan. Ini malah begini putusannya, kemunduran terhadap perlawanan KDRT di tanah air," kata Meutya.

Qonstitutional Question

Buntut dari putusan di atas,pakar hukum tata negara Dr Bayu Dwi Anggono mengusulkan kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memiliki kewenangan 'qonstitutional question'. Hal ini supaya mencegah para hakim di bawah MA dalam menerapkan hukum tidak melanggar UU karena yang berhak menafsirkan konstitusi adalah MA. Kasus di atas telah menafsirkan Pasal 75 bertentangan dengan UUD 1945.

Namun usulan itu dinilai belum tepat oleh pakar hukum tata negara lainnya, Margarito Kamis. "Tentu sangat tidak sehat dan sekaligus membahayakan demokrasi konstitusional yang kita kembangkan saat ini. Sebaiknya bangsa ini tidak mengada-ada," ujar Margarito.

Sebab hak 'qonstitutional question' akan mengubah skema keseimbangan relatif antarlembaga negara. Dengan hak 'qonstitutional question' maka memberi hak bagi MA dapat mempertanyakan segala ihwal yang dilakukan oleh lembaga negara lain, termasuk DPR, Presiden, DPR, bahkan MA.

"Bila hak itu dipositifkan, maka MK menjadi Tuhan bagi Indonesia," cetus Margarito.

Bensin Premium Diusulkan Dihapus

Jpnn
JAKARTA - Sebagai satu-satunya pengimpor bahan bakar minyak (BBM) RON 88, membuat Indonesia menjadi sasaran empuk mafia minyak dan gas (Migas).
Kemarin, Tim Reformasi Tata Kelola Migas (RTKM) menyampaikan rekomendasi penentuan harga BBM bersubsidi yang sudah diberikan ke Menteri ESDM Sudirman Said. Salah satu poin pentingnya adalah, menghentikan impor RON 88.
  
Ketua Tim RTKM Faisal Basri memaparkan temuan timnya selama ini. Semuanya berawal dari keterbatasan produksi BBM dari kilang domestik yang usianya sudah tua. Kemampuannya hanya 800 ribu barel per hari, padahal kebutuhan nasional mencapai 1,5 juta barel per hari.
    
"Hal itu mengakibatkan rendahnya efisiensi hasil produk dari kilang Pertamina dan sangat tingginya biaya produksi kilang," ujarnya kemarin di Kementerian ESDM.
Kondisi itu diperparah dengan kilang-kilang yang hanya bisa memproduksi minyak dengan hasil produk Premium, solar bersubsidi (sulfur 0.35 persen), dan Minyak Tanah.
    
Di Asia Tenggara, lanjut Faisal, tidak ada negara yang menggunakan RON 88. Jadinya, Indonesia membeli minyak untuk spesifikasi RON 92 yang produknya dikenal dengan Pertamax. Dia menyebut, secara implisit ada keharusan memblending bensin impor sehingga spesifikasinya sama dengan RON 88.
  
"Blending dilakukan lewat penambahan Naptha dengan persentase tertentu pada bensin yang kualitasnya lebih tinggi, misalnya RON 92," jelasnya. Besarnya impor RON 88, pakar asal Bandung itu menyebut volume pembeliannya jauh lebih besar dibandingkan dengan transaksi RON 92 di kawasan Asia Tenggara.
  
Pembelian yang besar, ternyata tidak diikuti dengan daya tawar yang besar. Tim RTKM menemukan fakta bahwa Indonesia tidak memiliki kekuatan dalam pembentukan harga MoPS (mean of plats Singapore) untuk RON 92 yang menjadi benchmark harga RON 88.
  
Gampangnya, produsen membuat spesifikasi khusus untuk Indonesia dan menentukan harga berdasarkan kuasa mereka. Lantaran Indonesia tidak bisa berbuat apa-apa, itu menjadi cela bagi kartel untuk masuk.
"Mereka berpeluang menjadi satu-satunya penjual atau produsen yang menghasilakan RON 88 untuk Indonesia," terangnya.
  
Itulah kenapa, perlu bagi Indonesia untuk menghentikan impor RON 88 supaya kartel tersebut tidak lagi mengusik. Dia yakin karena pemain RON 92 banyak dan bukan Indonesia saja yang menggunakannya. Pasarnya yang kompetitif disebutnya bisa menghasilkan fairnya proses pembentukan harga.
  
Lebih lanjut dia menjelaskan, setelah dibawa ke Indonesia, ternyata proses pembetukan harganya sangat rumit. Itu karena tidak ada patokan harga di Bursa Singapura untuk RON 88. Lantas, diciptakannya rumus-rumus untuk melakukan penghitungan sebelum melepas bahan bakar itu ke masyarakat.
  
"Pada kondisi tertentu, blending untuk menghasilkan RON 88 dapat lebih mahal dari harga bensin dengan kualitas lebih tinggi," bongkarnya.
  
Formula yang masih digunakan saat ini disebutnya kadaluarsa karena menggunakan faktor pengali berdasar data masa lalu. Misalnya, tariff blending sebesar USD 0,5 per barel dan 0.36 sebagai porsi impor premium berdasar rencana kerja anggaran perusahaan (RKAP) 2007. "Tidak mencerminkan kondisi saat ini," terangnya.
  
Begitu juga angka 0,9842 yang menjadi faktor pengali MoPS Ron 92. Itu mengacu pada harga MoPS 92 dan MoPS naphta dari kurun Januari 2004 sampai Desember 2006. Data itu menambah fakta bahwa cara untuk menghitung harga patokan didasarkan pada benchmark yang tidak jelas.
  
"Formula yang sederhana dan mencerminkan keadaan sebenarnya lebih baik daripada perhitungan rumit dengan asumsi data yang kadaluarsa. Perhitungan harga patokan harusnya lebih mencerminkan harga lewat mekanisme pasar yang betul-betul terjadi, transparan, dan akuntabel," tegasnya.
  
Rekomendasi penghentian impor RON 88 dan Solar bersubsidi dengan sulfur 0.35 persen secara otomatis meningkatkan impor RON 92. Tetapi, itu tidak apa karena sekaligus mengalihkan produksi kilang domestik dari RON 88 menjadi RON 92. Dia meyakinkan, dampak keseluruhannya nanti menjadi positif.
  
"Produksi kilang domestik dialihkan dari bensin RON 88 menjadi bensin RON 92. Begitu juga dengan solar, ditingkatkan kualitasnya hingga setara Sola 0.25 persen (non subsidi)," urainya.
  
Kondisi saat ini, ketika minyak turun, membuat harga RON 92 menjadi sangat dekat dengan RON 88. Malah, dia menyebut disparitas harga tidak seperti di pasaran saat ini yang berbeda Rp 1.450. Seperti diketahui, harga Premium saat ini Rp 8.500 dan Pertama Rp 9.950"untuk Jabodetabek.
  
Bagaimana kalau harga minyak melonjak lagi? tidak masalah karena maish ada subsidi. Subsidi nantinya dialihkan ke produk Pertamax.
Polanya menggunakan subsidi tetap yang angkanya nanti dibicarakan oleh pemerintah dan DPR. Rekomendasi juga berisikan dorongan kepada Pertamina supaya segera memperbaiki kilang-kilang yang ada.
    
Dia tahu, kilang yang bisa mengolah RON 92 hanya di Balongan. Untuk itu, pemerintah perlu memfasilitasi proses percepatan perbaikan, maupun perluasan kilang. "Selama masa transisi, produk RON 88 yang dihasilkan dipasarkan di wilayah sekitar lokasi kilang atau diserahkan ke kebijakan pertamina," tuturnya.
  
Faisal tahu, rekomendasinya tidak bisa dilakukan dengan cepat. Kalau pemerintah melalui Menteri ESDM Sudirman Said menyetujui rekomendasi itu, dia perkirakan butuh waktu transisi selama lima bulan.
Menurutnya itu angka yang pas karena saat melakukan pertemuan, Pertamina mengklaim bisa melakukan perubahan dalam dua bulan.
  
Anggota Tim Darmawan Prasodjo menambahkan, penghentian impor RON 88 ke RON 92 pasti diikuti penambahan biaya. Hitungannya, penambahan itu sebanding dengan manfaat yang didapat nanti.
"Penambahannya hanya 1 persen dari cost untuk tiap tambahan 2,5 oktan. Kalau tambahannya 4 oktan (dari RON 88 ke RON 92, red) berarti ada kenaikan harga 1,6 persen," jelasnya.
  
Keuntungan lain yang dimaksud Darmawan ada dari beberapa aspek. Misal, dampak ke lingkungan karena RON 88 lebih polutif. Selain itu, Tim RTKM yakin betul kalau pengalihan subsidi ke Pertamax membuat pemain lain seperti Shell dan Total akan menurunkan harga juga.
  
Media Manager Pertamina, Adiatma Sardjito mengatakan belum ada kordinasi dengan penanggung jawab kilang. Apakah benar, klaim Tim RTKM bahwa perubahan itu bisa dilakukan begitu saja. Termasuk, berapa besaran biaya yang dibutuhkan untuk membuat kilang itu bisa menghasilkan RON 92.
  
Yang pasti, keputusan untuk menghilangkan RON 88 menurutnya tidak bisa secepat membalik telapak tangan. Perlu hati-hati untuk memikirkan dampak dan prosesnya di masyarakat.
"Pengambilan keputusan harus hati-hati banget karena distribusi Premium enggak boleh berhenti meski satu hari. Tidak bisa main ganti saja," katanya saat dihubungi.
  
Kalau memang pemerintah mengamini rekomendasi Tim RTKM, dia mengatakan SPBU memang bisa beradaptasi dengan cepat. Seperti tidak perlu mengganti nozzle dan hanya mengganti isi tangki Premium menjadi Pertamax. Tidak ada masalah besar karena menurutnya tangki Premium bisa dicampur Pertamax.
    
Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Golkar Mukhamad Misbakhun sepakat dengan usulan Tim RTKM.
Menurut Misbakhun, pemerintah sebaiknya segera melaksanakan rekomendasi penghapusan BBM dengan oktan 88 itu. "Saya sangat setuju dengan keinginan menghapus RON 88," kata Misbakhun di Jakarta, kemarin (21/12).
    
Menurut Misbakhun, pengadaan premium selama ini merupakan lingkaran setan mafia migas. Misbakhun menegaskan jika BBM jenis premium merupakan sumber kerugian anggaran negara, dengan munculnya subsidi yang tinggi.
"RON 88 itu biang kerok, mereka para mafia migas selalu punya alasan untuk menggunakan harga khusus pengadaan premium," ujarnya.
    
Misbakhun menilai, jika premium dihapus, masyarakat tidak perlu risau. Misbakhun mengusulkan kepada pemerintah untuk menerapkan dua jenis harga Pertamax atau jenis RON 92. Artinya, ada dua jenis konsumen yang bisa menggunakan dua harga pertamax.
    
"Jadi nanti ada Pertamax yang disubsidi, ada yang tidak disubsidi. Ini tinggal manajemen subsidinya," kata Misbakhun.
    
Salah satu inisiator hak interpelasi kenaikan harga BBM itu menyatakan, dengan menerapkan dua jenis harga pertamax, maka jenis konsumen penggunanya harus diatur dengan tegas. Subsidi itu bisa diberikan secara langsung dengan sistem harga yang berbeda, atau secara tidak langsung.
    
"Misalkan, subsidi khusus angkot, atau BPJSnya dibebaskan, tinggal menentukan opsi-opsinya," ujarnya.
    
Sementara, rekomendasi Tim RTKM untuk memindahkan subsidi dari premium ke pertamax ditolak keras oleh anggota komisi XI Kurtubi. Dia menilai, solusi permasalahan tata kelola migas bukan cara memindahkan subsidi. Menurutnya, persoalan ada di sekotor hulu sampai hilir.
    
"Persoalan di sisi hulu segera diperbaiki sistem yang melanggar konstitusi, dan di sisi hilir juga perlu disederhanakan sistemnya," jelasnya.
    
Selain itu, dia merasa rencana itu belum dipikirkan dampak baik dan buruknya. Menurut Kurtubi, premium sudah lama digunakan oleh masyarakat Indonesia. Sehingga, premium sudah cocok dengan mesin kendaraan di Indonesia. Kurtubi khawatir jika nantinya premium dihapus malah menambah beban masyarakat sebab warga tidak bisa menggunakan kendaraanya.
    
"Perlu ditinjau lagi.  Di amerika serikat sampai hari ini bensin sejenis premium oktan 87 masih dipakai sampai sekarang," paparnya. (dim/aph/bay/wir)

Pemprov DKI Diminta Beri Kesejahteraan Ketua RT

Oleh: Ahmad Farhan Faris

INILAHCOM, Jakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI diminta memberikan kesejahteraan kepada ketua rukun tetangga (RT).

Sebab RT merupakan pengontrol dan pengayom masyarakat termasuk untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

"Pemda DKI harus menaikkan gaji RT, karena tugas dia (RT) memantau warganya," kata Wakil Ketua DPD Gerindra DKI Melly Kemala Winta kepada INILAHCOM, Minggu (21/12/2014).

Menurutnya, kesejahteraan itu dimaksud agar ketua RT memiliki tanggungjawab memperhatikan situasi dan kondisi lingkungan sekitarnya, terutama mengenai aktivitas sehari-hari warganya.

"Jadi kalau dikasih gaji sesuai tugasnya juga sesuai, misalnya ada warga baru pendatang tapi tidak lapor itu ditegor, atau buat peraturan lain di lingkungannya. Jadi supaya betul-betul kerja makanya dibayar," ujarnya.

Melly mengatakan, RT merupakan orang yang lebih dekat dan mengenali warganya sehingga bisa meminimalisir tindak kriminalitas. Untuk itu, Pemprov DKI perlu memberi kesejahteraan kepada ketua RT.

"Berilah misalnya Rp 2 juta setiap bulannya supaya rajin kerjanya mantau lingkungan sekitarnya, kan itu ada dananya. Jadi benar-benar kerja supaya aman, jangan cuma lurah dan camat yang dilelang," tandasnya.[jat]

Komnas HAM: Polisi Pelaku Kriminalisasi Agraria

Oleh: Ahmad Farhan Faris
INILAHCOM, Jakarta - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mencatat aparat kepolisian selalu bertindak represif terhadap pejuang agraria di seluruh Indonesia. Untuk itu, Presiden Joko Widodo atau Jokowi diminta harus segera bertindak.

"Data Komnas HAM, pihak yang dilaporkan itu pertama tertinggi pihak kepolisian, swasta lalu pemerintah daerah," kata mantan Ketua Komnas HAM Siti Noor Laila di Jakarta, Minggu (21/12/2014).

Ia menjelaskan, saat ini memang terjadi perubahan atau pergeseran pola dengan orde baru (Orba). Sebab di zaman Orba itu dilakukan TNI karena UU menyerahkan persoalan kepada TNI.

"Di era reformasi diserahkan kepada kepolisian tapi polanya sama, polisi melakukan penangkapan," ujarnya.

Siti mengatakan, aparat kepolisian selalu bertindak diskriminatis terhadap penyelesaian masalah agraria. Sehingga terlihat menguntungkan pihak swasta.

Ini Formula Harga BBM Subsidi

VIVAnews - Tim Rekomendasi Tata Kelola Minyak dan Gas membeberkan formula terkait mekanisme pengadaan bahan bakar minyak bersubsidi.

Semenjak dinaikkan oleh pemerintah beberapa bulan lalu, hal tersebut menjadi kontroversi dan sensitif, sehingga perlu dilakukan tranparansi mengenai gambaran lengkap harga BMM.

Sebagai upaya untuk mengurangi kontroversi di masyarakat dan menjaga kredibilitas, pemerintah membuat formula penentuan harga patokan yang lebih sederhana disertai penyediaan informasi lengkap berkaitan dengan harga patokan.

"Subsidi BBM itu formulanya adalah harga patokan dikurangi harga jual eceran, tidak termasuk pajak. Kemudian dikali volumenya, maka terlihat hasilnya besaran subsidi dalam APBN," ungkap Ketua Tim Rekomendasi Tata Kelola Migas, Faisal Basri, di Kementerian ESDM, Jakarta, Minggu, 21 Desember 2014.

Dia menambahkan, untuk harga eceran sudah diketahui, kalau sudah ditambah pajak, premium harganya Rp8.500 dan Solar Rp7.500. Untuk harga patokan, timnya mengambil dari harga MoPS Singapura.

"Karena kita tidak memproduksi RON di atas 88, maka acuan harganya yaitu, MoPS 92 Singapura yang paling dekat. Kemudian untuk solar, sulfur 92 tidak ada di pasar jadi menggunakan Mops solar 0,25," kata dia.

Faisal berharap dengan diungkapkan formula tersebut, maka setiap orang dapat mengetahui gambaran lengkap mengenai harga BBM bersubsidi.

"Mudah-mudahan civil society mengimbangi kekuatan business community untuk mengetahui kira-kira keuntungan SPBU itu, baik Pertamina, Shell, Total dan lain-lain," tuturnya.

Minggu, 21 Desember 2014

Pertama di Indonesia, Hakim Agung Abaikan KUHP di Kasus Suami Pukuli Istri

Andi Saputra - detikNews

Jakarta - Demi keadilan dan keutuhan rumah tangga, majelis hakim mengabaikan KUHP di kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dalam catatan detikcom, putusan ini menjadi putusan pertama di kasus tersebut.

Kasus bermula saat kakek Sudarta (60) menikah dengan Kamini pada 12 Januari 2005. Hubungan rumah tangga itu tidak harmonis karena Kamini menolak berhubungan badan dan Sudarta lalu melakukan kekerasan seperti menendang, memukul dan mencekik pada 11 Desember 2011. Atas hal ini, Kamini tidak terima lalu mengadukan ke polisi pada Januari 2012.

Enam bulan setelahnya, mereka kembali akur dan kembali hidup mesra. Lalu Kamini mencabut aduannya itu. Tapi siapa nyana, aduannya dilarang dicabut karena terkena Pasal 75 KUHP yang menyaratkan pencabutan delik pidana maksimal 3 bulan setelah laporan dibuat. Pasal 75 KUHP itu selengkapnya berbunyi:

Orang yang mengajukan pengaduan, berhak menarik kembali dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan.

Meski telah memohon untuk dicabut, tetapi aparat penegak hukum tetap memproses kasus itu dan Sudarta akhirnya duduk di kursi pesakitan. Kakek Sudarta dijerat dengan Pasal 44 UU Penghapusan KDRT dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara.

Untungnya palu keadilan masih berpihak kepada Sudarta. Pada 2 Agustus 2012 Pengadilan Negeri (PN) Sumber, Cirebon, Jawa Barat menyatakan dakwaan penuntut tidak dapat diterima. Mendapati putusan sela ini, jaksa tidak terima lalu banding. Siapa nyana, keadilan berbalik. Pengadilan Tinggi (PT) Bandung memerintahkan PN Sumber melanjutkan persidangan tersebut dan mengadili kakek Sudarta.

Atas vonis ini, giliran kakek Sudarta tidak terima. Ia mengajukan kasasi karena rumah tangga mereka telah kembali bersatu dan pemidanaan baginya malah bisa berakibat rumah tangga mereka berantakan. Bak mendapat durian runtuh, permohonan kakek Sudarta dikabulkan.

"Secara normative, pencabutan pengaduan tidak dapat dibenarkan karena telah lewat waktu 3 bulan. Tapi dari berbagai aspek perkawinan lainnya, aspek sosiologis dan filosofis, kemanusiaan dan sebagainya, dapat dibenarkan," putus majelis hakim kasasi sebagaimana dilansir website Mahkamah Agung (MA), Minggu (21/12/2014).

Dengan alasan bahwa kemanfaatan atau kebaikan pencabutan pengaduan jauh lebih besar dibanding apabila perkara tetap dilanjutkan. Sebab tidak saja merugikan kepentingan Kamini dengan Sudarta, tetapi kepentingan keluarga besar dan masyarakat.

"Lebih dari itu, negara pun dirugikan sebab pemeriksaan suatu perkara tenetu membutuhkan biaya yang bersumber dari keuangan negara," ucap majelis dengan dengan ketua Dr Zaharuddin Utama dan beranggotakan Prof Dr Surya Jaya dan Suhadi.

Tinjau Kesiapan Antisipasi Banjir, Wagub Djarot Susuri Ciliwung

Elza Astari Retaduari - detikNews

 Jakarta - Meski akhir pekan, Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat akan blusukan ke sejumlah tempat. Djarot akan bekerja bakti dengan sekaligus menyusuri Kali Ciliwung untuk meninjau kesiapan antisipasi banjir.

Dari informasi yang didapatkan, Djarot akan memulai, Minggu (21/12/2014), pagi ini dengan blusukan ke Jalan Kemuning RT 15/06, Pejaten Timur, Jakarta Selatan. Bersama-sama warga, DKI 2 tersebut rencananya akan melakukan bersih-bersih Kali Ciliwung.

Selanjutnya Djarot pun akan mendatangi Kelurahan Duri Pulo di wilayah Jakarta Pusat. Mantan walikota Blitar 2 periode tersebut akan ikut bekerja bakti bersama warga sekitar. Blusukan Djarot pun akan berlanjut menuju Kampung Pulo, Jatinegara, Jakarta Timur.

Masih belum jelas agenda apa yang akan dilakukannya di daerah yang kerap dilanda banjir ini. Setelah dari Kampung Pulo, Djarot akan singgah ke Bidara Cina, Cawang.

Daerah tersebut juga merupakan salah satu langganan banjir Ibukota. Peninjauan kesiapan antisipasi banjir akan diakhiri Djarot di daerah Kanal Banjir Timur, Jaktim.

Rencananya di lokasi ini Djarot akan ditemani oleh Kadis Pekerjaan Umum DKI, Kadis Pertamanan DKI, dan Walikota Jakarta Timur.

Geledah Kampus Unas, Polisi Tak Temukan Narkoba

Oleh: Ahmad Farhan Faris

 INILAHCOM, Jakarta - Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kembali melakukan penyisiran di Kampus Universitas Nasional (Unas), Pasar Minggu, Jakarta Selatan terkait adanya dugaan penyalahgunaan narkoba pada Jumat (19/12/2014).

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Rikwanto mengatakan, memang ada penelusuran kembali di kampus tersebut untuk mencari narkoba yang diduga masih ada.

"Namun hasilnya nihil," katanya di Jakarta.

Ia menjelaskan, penelusuran melibatkan 20 anggota yang terdiri dari tiga team dengan mengikutsertakan anjing pelacak. Menurutnya, hal itu dilakukan sesuai kesepakatan dengan pihak kampus.

"Kesemuanya itu dilandasi adanya MOU antara Polda Metro Jaya dalam hal ini Direktorat Narkoba dengan pihak Unas, untuk menjadikan kampus itu bebas narkoba," ujarnya.

Ia menambahkan, pihaknya bekerjasama dengan pihak kampus akan terus melakukan kegiatan operasi secara mendadak kedepannya. [ton]

Menko Sofyan: Kebijakan Baru BBM Segera Diumumkan

Oleh : Hadi Suprapto, Herdi Muhardi

 VIVAnews - Beberapa pekan setelah kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi, pemerintah kembali berencana mengeluarkan kebijakan baru, yang disebut-sebut bakal menguntungkan masyarakat.

Menko Perekonomian, Sofyan Djalil, mengatakan saat ini pemerintah dan lembaga terkait masih mengkaji dan mempertimbangkan kebijakan terbaru. Hanya saja, pemerintah belum mau menentukan kapan waktu yang tepat dan kebijakan apa yang bakal diumumkan.

"Tunggu saja, mudah-mudah diumumkan sebelum akhir tahun," kata Sofyan kepada wartawan usai menghadiri acara Renungan Malam 10 Tahun Tsunami Aceh di Jakarta, Sabtu malam 20 Desember 2014.

Saat ditanya apakah kebijakan ini salah satunya karena penyesuaian harga minyak dunia yang turun?

Sofyan pun tak menampik. Namun, kata Sofyan, semua akan kembali dipertimbangkan, sehingga opsi revisi harga BBM baru akan disesuaikan sehingga permanen.

"Intinya tunggu saja, pokonya sebelum akhir tahun. Kan cuma dua beberapa hari lagi," kata mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara itu. (ren)

Ketua KPK: Pembukaan Cabang KPK di Tiga Daerah Susah Terwujud

Muhammad Nur Abdurrahman - detikNews
Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad mengakui pendirian kantor cabang KPK di 3 daerah susah terwujud. Kesulitan mewujudkan ini bisa terjadi jika tak ada dukungan dari DPR dan Presiden.

"Lagi-lagi, persetujuan akhirnya ada di DPR dan eksekutif, karena masalahnya ini menyangkut pemberian fasilitas, karena kalau tidak didukung fasilitas infrastruktur susah mendirikan cabang itu," ujar Abraham saat menghadiri diskusi Ulang Tahun ke-16 Anti Corruption Committee (ACC) di gedung Mulo, Makassar, sabtu (20/12/2014).

Abraham menyebutkan, rencananya pembangunan kantor cabang KPK ini akan dibentuk di tiga daerah yakni Medan, Balikpapan dan Makassar. Kantor cabang ini nantinya berfungsi sebagai unit pengaduan dan pencegahan tindak pidana korupsi di daerah.

"Di daerah hanya unit pengaduan dan pencegahan untuk perbaikan sistem, finalisasi kasusnya tetap di pusat, di Jakarta," pungkas mantan aktivis ACC ini.

Dalam kegiatan diskusi ulangtahun ACC ini dihadiri sekitar 200 tokoh masyarakat dan aktivis LSM se-Makassar. Selain diskusi juga digelar pemutaran film dokumenter berjudul 'Hilang Mencari Jaksa Jujur dan Berani'.

Tanggap darurat longsor Banjarnegara diperpanjang

Pewarta:

PKS : pilkada langsung atau DPRD tidak masalah

Pewarta:

Oknum Polairud Mabes Polri Sempat Todongkan Pistol ke Polda Kepri

Laporan Tribunnews Batam, Hadi Maulana
TRIBUNNEWSBATAM.COM, BATAM- Keributan antara oknum Polairud Mabes Polri dengan oknum Polda Kepri di  M One Pub dan KTV, yang berlokasi di Harbour Bay, Jodoh, Batam, sekitar pukul 01.00 WIB, Rabu (17/12/2014), sempat diwarnai dengan aksi todong.
Informasi yang dihimpun Tribun Batam, oknum Polairud Mabes Polri tersinggung saat bersenggolan dengan oknum Polda Kepri di pub tersebut.
Karena tersinggung, oknum tersebutpun langsung mencabut pistol dari pinggangnya. Ia menodongkan pistolnya ke arah oknum anggota Polda Kepri sambil berkata "Saya Polisi". 
Melihatu itu, oknum Polda tersebut langsung merebut pistol yang ditodongkan sambil berkata "Saya Polisi dari Polda."
Setelah itu, oknum anggota Polda Kepri tersebut bersama rekan-rekannya mengeroyok oknum anggota Polairud Mabes Polri sampai ke luar dari lobi pub.
Kemudian tak lama berselang datang teman-teman aggota Polairud Mabes Polri dari lantai tiga dan balik mengeroyok anggota Polda dan satu orang bule atas nama Mc Mahon, karena kalah jumlah anggota Polda tersebut lari dengan menaiki dua unit taksi sambil membawa bule yang sudah pingsan.

Ini Alasan Penggerebekan di Cawang Libatkan Ratusan Polisi-TNI

Edward Febriyatri Kusuma - detikNews

Sabtu, 20 Desember 2014

Jokowi Harus Tepat Pilih Kapolri

Oleh: Agus Rahmat
 INILAHCOM, Jakarta - Presiden Jokowi harus tepat memilih Kapolri yang baru, menggantikan Jenderal Sutarman.

Siapa Kapolri baru, mulai ramai diperbincangkan oleh seluruh stakeholders.

Siapa yang menduduki kursi nomor satu di tubuh institusi Polri ini, sangat penting bagi masa depan polri dan stabilitas nasional.

Hal itu diungkapkan Koordinator persaudaraan kader HMI se- Indonesia Timur, Syahrul Ramadhan.

Menurutnya banyaknya isu mulai dari korupsi dan konflik anggota polri dengan anggota TNIdi kepulauan Riau yang menyita perhatian publik karena faktor kepemimpinan.

"Lemahnya kepemimpinan dua institusi ini menjadi pemicu bahwa keduanya sulit dikendalikan secara hirarkis pasukannya sampai ke bawah, belum lagi ancaman disintegrasi yang di lancarkan oleh kelompok ekstremis, seperti OPM di Papua dan lain-lain," kata Syahrul.

Sejumlah nama mulai mencuat, seperti Wakapolri Komjen Pol Badrodin Haiti, Kabareskrim Komjen Suhardi Alius, dan Kepala Lemdikpol Komjen Budi Gunawan.

Namun, nama Budi Gunawan sudah ramai disebut. Bahkan beberapa pihak mengklaim kalau Presiden Jokowi menunjuk Budi Gunawan.

"Saya menilai figur intelektual dan leader yang mumpuni adalah Komjen Budi Gunawan untuk jadi kapolri. beliau sangat pas memimpin institusi polri. Presiden perlu mempertimbangkan siapa yangbakal menjadi kapolri. Ini menyangkut trust publik," jelasnya.

Oleh karenanya, dia berharap agar Presiden Jokowi tidak salah dalam memilih Kapolri karena ia berimplikasi terhadap jaminan keamanan dan pelayanan masyarakat.

"Saya sebagai ketua persaudaraan kader HMI se-Sumatera mendukung Komjen Budi Gunawan kader beliau seorang sederhana dan mampu mengembalikan kejayaan polri yang pelindung, pelayan, pengayom masyarakat."

Diketahui, Jenderal Pol Sutarman saat ini berumur 57 tahun. Mantan Kabareskrim Polri itu lahir di Weru, Sukoharjo, Jawa Tengah 5 Oktober 1957. Dia menjabat Kapolri yang sejak 25 Oktober 2013 menggantikan Jenderal Pol Timur Pradopo. Sesuai UU, Sutarman baru akan pensiun pada 5 Oktober 2015 mendatang.[jat]

Pengunjung Keluhkan PKL di Monas

VIVAnews - Rencana penertiban Pedagang Kali Lima (PKL) di Monumen Nasional oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih belum maksimal. Para pengunjung Monas hari ini masih mengeluh atas ulah PKL.

Seperti yang dirasakan Roni (28) Warga Bojong Gede, Kabupten Bogor, dia merasa tidak nyaman melihat PKL yang berjualan di Monas. Menurut Roni, para pedagang itu berpotensi menimbulkan sampah berserakan dimana-mana.

"Nanti banyak sampah, apalagi hari Sabtu-Minggu," ucap Roni, Sabtu 20 Desember 2014.

Hal serupa juga dirasakan Eka (19), Warga BSD, Tangerang Selatan menuturkan. Menurut dia, para pedagang itu sangat menganggu pemadangan, dengan banyaknya PKL yang berjualan di sekitar Monas.

"Tidak indah, banyak yang jualan. Akibatnya merusak pemandangan juga," ujar Eka.

Selain itu, Eka juga mengeluhkan dengan banyaknya pengamen yang meminta-minta secara paksa.

"Saya merasa terganggu aja dengan pengamen-pengamen itu," ujarnya.

Lanjut Eka, ia berharap kepada Pemprov DKI Jakarta harus lebih tegas lagi membersihkan PKL dan pengamen-pengamen di kawasan Monas.

Monumen Nasional kebanggan Jakarta ini diperkirakan akan dikunjungi banyak wisatawan domestik menjelang libur panjang Natal dan Tahun Baru 2014. (ren)

Evakuasi Longsor Banjarnegara Terkendala Hujan Deras dan Petir

VIVAnews - Satu hari sebelum penutupan proses evakuasi korban longsor di Dusun Jemblung, Desa Sampang, Karangkobar, Banjarnegara kembali menemui kendala. Pencarian korban kembali terhenti akibat hujan deras yang mengguyur lokasi longsor.

Kepala Basarnas Jawa Tengah, Agus Haryono, mengungkapkan proses evakuasi yang berlangsung hari ini kembali tak maksimal karena faktor cuaca. Tim Basarnas gabungan lagi-lagi harus menunda evakuasi karena cuaca buruk.

"Hari ini kami hanya bisa bekerja dari pukul 07.00 sampai pukul 11.00, karena cuaca sejak tiga hari lalu kembali tidak mendukung," kata Agus kepada VIVAnews di Karangkobar, Sabtu 20 Desember 2014.

Akibat cuaca buruk itu, dia khawatir longsor susulan akan kembali datang. Belum lagi ancaman banjir bandang dari sektor dua dan petir yang sewaktu-waktu datang mengancam.

"Ancaman petir ini karena lokasi longsor sangat terbuka jadi saat hujan datang sangat membahayakan keselamatan tim," kata dia.

Karena evakuasi tidak maksimal, hari tim SAR tidak menemukan sama sekali korban. Sementara total korban yang berhasil ditemukan selama 8 hari pencarian berjumlah 93 orang.

Agus mengakui, sejak waktu operasional BNPB habis, banyak personel SAR telah berkurang. Tetapi, jumlah itu ditutupi dengan relawan yang masih terus datang.

"Saat ini tim sebanyak 500 personel. Meskipun kemarin sejumlah personel telah ditarik, " ujar dia. (ren)

9 Orang yang Diamankan dalam Penggerebekan Miras di Cawang, Dibawa ke Polres Jaktim

Hasan Al Habshy - detikNews

Jakarta - Malam-malam, sekitar 100 personel TNI melakukan penggerebekan miras dan narkoba di Jalan Swadaya, Cawang, Jakarta Timur. Petugas mengamankan sekitar 9 orang dan sejumlah barang bukti dari penggerebekan tersebut. Setelah dikumpulkan, mereka dibawa petugas TNI ke Polres Jakarta Timur.

Pantauan detikcom, sekitar pukul 23.45 WIB, Jumat (19/12/2014), kesembilan orang yang diamankan tersebut dikumpulkan petugas di sebuah lapangan di Jalan Swadaya beserta barang bukti. Barang bukti yang diamankan berupa puluhan botol miras, sebuah jeriken, panci, dua senjata parang, dan sebuah plastik berbungkus aluminium foil yang diduga narkoba.

Setelah dilakukan pemeriksaan di TKP, kesembilan orang yang terdiri dari 7 pria dan 2 wanita itu lalu diamankan ke dalam area halaman Kodam Jaya yang berlokasi tak jauh dari TKP. Ketujuh pria tersebut diborgol petugas.

Tak lama, sekitar pukul 00.30 WIB, Sabtu (20/12/2014), petugas membawa mereka dan barang bukti ke Mapolres Jakarta Timur di Jalan Matraman Raya, Jatinegara. Saat ini, polisi sedang melakukan pemeriksaan terhadap para tersangka.


Bos Telkomsel Resmi jadi Dirut Telkom

JAKARTA - Direktur Utama PT Telkomsel, Alex Janangkih Sinaga resmi ditunjuk menjadi Direktur Utama PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom), menggantikan Arief Yahya yang kini ditunjuk Presiden RI, Joko Widodo menjadi Menteri Pariwisata periode 2014-2019.
Keputusan tersebut telah disetujui saat Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), yang digelar di Ritz Carlton Jakarta Pacific Place, Jakarta, Jumat (19/12).
"Hasil RUPSLB, pemegang saham telah menyetujui pengangkatan Alex J Sinaga sebagai Dirut Telkom," ujar Vice Presiden Public Relation Telkom, Arif Prabowo.
Ia berharap Alex bisa memajukan PT Telkom ke depan dan membawa semangat baru bagi perseroan. "Ya kita harapkan Telkom bisa semakin baik lagi ke depannya dengan hadirnya Pak Alex," harapnya.
Diketahui, Alex bukanlah orang asing di Telkom. Ia pernah menjabat sebagai General Manager Telkom Jakarta Barat. 
Pria kelahiran Pematangsiantar 17 September 1961 ini, juga pernah mejadi Dirut anak usaha Group Telkom, yakni PT Multimedia Nusantara (METRA) pada tahun 2007-2012. Setelah itu, dirinya diangkat menjadi Dirut Telkomsel menggantikan Sarwoto Atmosutarno. (chi/jpnn)