BERBUAT BENAR ADALAH KEHARUSAN, BERBUAT TIDAK BENAR ADALAH KETIDAK HARUSAN

Sabtu, 25 Juni 2016

Dubes Inggris: Hubungan Inggris dengan Indonesia Akan Tetap Erat

Rina Atriana - detikNews
Jakarta - Inggris keluar dari Uni Eropa menyusul menangnya kubu 'leave' dalam pemilihan referendum Brexit pada Kamis (23/6) kemarin. Terkait hal tersebut, Duta Besar Inggris untuk Indonesia Moazzam Malik menegaskan hubungan Indonesia-Inggris akan tetap terjalin dengan erat.

"Inggris akan terus berkomitmen untuk membangun hubungan erat dengan Indonesia, mitra G21 kami yang sangat berperan penting untuk kesejahteraan, keamanan, serta kelanjutan masa depan planet ini," kata Malik di Kantor Kedutaan Besar Inggris di Jl Patra Kuningan Raya, Jakarta Selatan, Sabtu (25/6/2016).

Apalagi, Perdana Menteri Inggris David Cameron dan Presiden Joko Widodo sudah saling mengunjungi. Hal tersebut menjadi tanda telah meningkatnya kerjasama kedua negara.

"Saat PM Cameron berkunjung ke Jakarta tahun lalu, dan Presiden Jokowi ke London pada bulan April tahun ini. Kedua negara berkomitmen untuk meningkatkan hubungan dan kerjasama,"

Malik menambahkan, dalam kurun waktu setahun terakhir, ada 7 MoU yang telah ditandatangani antara Indonesia-Inggris. Meliputi bidang pendidikan, inovasi dan penelitian, kerjasama kepolisian, industri kreatif, olahraga, hingga kerjasama maritim.

"Ratusan pelaku bisnis Inggris Indonesia terus memperkuat kemitraannya. jumlah pelajar Indonesia yang belajar di Inggris dan mereka yang mengunjungi Inggris juga jumlahnya melebihi rekor," imbuhnya. 

Masyarakat diimbau tidak berlebihan rayakan Lebaran

Pewarta:

Bupati Pasuruan Siapkan Halaman Pendopo untuk Parkir Mobil Dinas selama Lebaran

Muhajir Arifin - detikNews
Pasuruan - Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf menegaskan tidak ada pejabat yang boleh membawa mobil dinas untuk mudik lebaran. Ia sudah menyiapkan halaman pendopo sebagai lokasi parkir mobil dinas pejabat.

"Kalau di kantornya merasa nggak aman, silakan diparkir di pendopo mobilnya," kata Irsyad Yusuf, di pendopo, Sabtu (25/6/2016).

Setiap tahun, Irsyad selalu melarang para pejabat mudik memakai mobil dinas.

"Prinsipnya nggak boleh pakai fasilitas negara untuk kepentingan pribadi, kecuali untuk urusan mendesak dan alasan kemanusiaan misalnya menolong orang sakit mengantar ke rumah sakit, orang hamil dan seterusnya," jelasnya.

 Gus Irsyad, sapaan bupati, mengatakan mobil dinas di lingkungan Pemkab Pasuruan bisa dipakai mudik atas izin tertulis.

"Saya akan memberi izin atas dasar pertimbangan kemanusiaan dan mendesak," tandasnya.

Larangan pejabat memakai mobil dinas untuk mudik berlaku secara nasional. Sebagian mengiyakan aturan itu, namun beberapa kepala daerah mengizinkan pejabatnya 'melanggar' aturan tersebut dengan beragam pertimbangan. Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf termasuk yang setuju pejabat tak menggunakan mobil dinas untuk mudik.
(ugik/try)

Ini Sanksi Risma untuk PNS yang Ketahuan Terima Parsel


 Oleh : RochimawatiJanuar Adi Sagita (Surabaya)
VIVA.co.id – Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini atau Risma, melarang para PNS di lingkungan Pemkot Surabaya, untuk menerima parsel Lebaran. Risma beralasan, keputusannya itu sudah sesuai dengan peraturan yang sedang berlaku saat ini.
Tepatnya, dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Dalam peraturan itu disebutkan, jika PNS dilarang menerima hadiah dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan.
“Lagian memang yo gak oleh (ya tidak boleh). Karena sudah sejak lama tidak diperbolehkan,” kata Risma di Surabaya, Sabtu 25 Juni 2016.
Oleh karena itu, Risma akan menindak tegas setiap PNS Pemkot Surabaya yang terbukti menerima parsel. Sayang, mengenai sanksi yang akan diberikannya itu, Risma masih memberikan jawaban yang diplomatis.
“Ya nanti disesuaikan dengan tingkat pelanggarannya,” ujar Risma. Ia berharap, dengan adanya larangan itu maka hal itu akan meminimalisasi pelanggaran jabatan di Pemkot Surabaya. “Ya ini kan sebagai usaha untuk mencegah adanya pelanggaran-pelanggaran semacam itu,” kata dia.
(ren)

Pengumuman! KPK Larang PNS Terima Parcel Lebaran

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi melarang pegawai negeri sipil (PNS) di seluruh Indonesia menerima gratifikasi di momen lebaran 2016. 
Direktur Gratifikasi KPK Giri Suprapdiono mengatakan, hal ini didasari Undang-undang nomor 20 tahun 2001 juncto UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Menurut Giri, bila dalam keadaan tertentu terpaksa menerima gratifikasi, maka wajib dilaporkan kepada KPK dalam 30 hari kerja.  
KPK juga berharap, para pegawai negeri dan penyelenggara negara bisa menjadi teladan bagi masyarakat dengan menolak dan menghindari gratifikasi. 
"Baik permintaan maupun penerimaan gratifikasi dari rekanan atau pengusaha atau masyarakat yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya," kata Giri di markas KPK, Jumat (24/6). 
Pada penjelasan pasal 12 B UU 20 tahun 2001 disebutkan bahwa gratifikasi meliputi pemberian uang, barang, rabat (potongan harga), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata. Kemudian, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya kepada setiap pegawai negeri dan pejabat penyelenggara negara.
Bila bingkisan tersebut berupa makanan yang mudah kedaluarsa, mudah rusak dalam waktu singkat dan dalam jumlah wajar, KPK menganjurkan agar dapat disalurkan ke panti asuhan, panti jompo, dan pihak lain yang lebih membutuhkan. 
Namun, hal itu harus dilaporkan kepada masing-masing instansi disertai penjelasan taksiran harga dan dokumentasi penyerahannya. 
"Selanjutnya masing-masing instansi melaporkan seluruh rekapitulasi penerimaan tersebut kepada KPK," paparnya.(boy/jpnn)

Fadli Zon: Kasus Sumber Waras Belum Final

JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus mempertanggungjawabkan keputusannya. Untuk diketahui, KPK menyatakan tidak ada kerugian negara dalam kasus pengadaan lahan Rumah Sakit Sumber Waras (RSSW) Jakarta.
"KPK secara seksama harus bertanggungjawab, apakah pernyataannya itu sesuai aturan yang berlaku atau benar sudah diintervensi," kata Fadli, di sela-sela buka puasa bersama, di Masjid Baiturrahman, kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Jumat (24/6).
Tapi Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu cenderung melihat sikap lembaga antirasuah yang disuarakan oleh Ketua KPK Agus Rahardjo itu tidak konsisten. Hal tersebut, kata dia, jelas KPK sudah menjadi subordinasi kekuasaan.
"Indikasinya, mantan Ketua KPK Pak Ruki (Taufiequrachman Ruki, red) dan Wakilnya Pak Adnan Pandu Praja mengatakan begitu kepada saya. Jelas kok," tegasnya.
Meski begitu, Fadli meminta publik bersabar karena prosesnya masih berlangsung.
"Ini kan belum final. Lagi pula itu baru sebatas pernyataan. Kita tidak tahu apakah ini hasil penyidikan atau hanya pernyataan," ujar anggota DPR dari daerah pemilihan Jawa Barat V itu.
Dia menjelaskan, dari fotocopy dokumen yang dia peroleh saat ke Sumber Waras, nilai jual objek pajak (NJOP) tahun 2014 adalah Rp 15 juta, bukan Rp 20 juta. "Saya masih punya copy-nya. Kalau itu ditunggangi dan diotak-atik lagi, saya tidak tahu," pungkasnya.(fas/jpnn)

Sabtu, 18 Juni 2016

Kasihan..Minta Ganti Rini? Belum, Pengin BG Kapolri? Nggak Dikasih

JAKARTA - Pakar hukum tata negara, Margarito Kamis menilai, Presiden Joko Widodo masih one man show dengan menagajukan Komjen Pol Tito Karnavian sebagai calon tunggal Kapolri.
"Ini bukti Jokowi tidak menganggap PDIP. Kalau dia mendengar PDIP, dia tidak akan mau pilih Tito," ungkap Margarito, kepada wartawan di Kawasan Menteng, Jakarta, Jumat (17/6).
Y, bukan rahasia lagi, untuk urusan calon Kapolri pengganti Jenderal Badrodin Haiti, PDI Perjuangan sudah menggaungkan nama Komjen Budi Gunawan. 
Margarito mengaku cukup prihatin dengan PDI Perjuangan saat ini. Menurut dia, selain urusan calon Kapolri, beberapa hal yang terkait dengan permintaan PDIP seperti mengganti Menteri BUMN, Rini Soemarno, dan hal lainnya juga tidak dipenuhi oleh Presiden Joko Widodo.
"Sebelumnya juga minta Rini dipecat, tapi apa didengar oleh Jokowi? Kan enggak. Kasian banget sebenarnya PDIP ini," imbuhnya.
Kendati demikian, pilihan Jokowi kepada Komjen Pol Tito Karnavian sebagai calon tunggal Kapolri, kata Margarito, dirasa sangat tepat karena telah melalui proses yang baik dan mantan Kapolda Metro Jaya tersebut juga dianggap cakap dan mampu memimpin kepolisian. (aen/jpg/jpnn)

Netizen sambut positif pencalonan Tito Karnavian

Pewarta:

Jaksa Agung Senang yang Muda Jadi Kapolri

JAKARTA - Calon tunggal Kepala Kepolisian RI Komisaris Jenderal Tito Karnavian terus menuai pujian. Salah satunya datang dari Jaksa Agung Prasetyo. 
Mantan politikus Partai Nasdem ini menilai lulusan terbaik Akademi Kepolisian 1987 itu diyakini mampu memimpin Korps Bhayangkara.

Dia pun teringat ketika Tito yang masih menjabat Kapolda Metro Jaya beberapa tahun lalu mendatanginya di Kejaksaan Agung untuk berkoordinasi. 
Pras mengatakan, cara Tito berkoordinasi cukup baik. "Saya lihat koordinasinya bagus dan penilaian jajaran Polri sendiri dia dilihat cakap," kata Pras, Jumat (17/6). 
Dia menegaskan, mendukung penuh Tito menjadi Kapolri. Pras berharap, mantan Kepala Densus 88 Antiteror kelahiran Palembang, 26 Oktober 1964 ini dapat meningkatkan sinergitas dan koordinasi antarpenegak hukum. 
"Kami syukurilah bahwa ada anak muda yang tampil jadi pimpinan lembaga kepolisian," katanya. "Kami harapkan Pak Tito membawa banyak perubahan," tambah Pras. (boy/jpnn)

Wakil Rakyat yang Terhormat Ingin Mudik Pakai Mobil Dinas

SURABAYA – Setiap tahun jelang lebaran, pemerintah selalu mengingatkan para PNS dan penyelenggara negara untuk tidak mudik dengan kendaraan plat merah. Namun kini hal itu mulai diperdebatkan.
Salah satunya, oleh DPRD Jatim. Mereka kini sedang menggulirkan wacana bahwa mudik dengan mobil dinas (mobdin) sah-sah saja alias tidak ada larangan.

Versi dewan, hingga saat ini, belum ada peraturan khusus tentang penggunaan mobdin bagi anggota DPRD Jatim dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, dan DPD.
Dalam PP Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Perwakilan Rakyat Daerah, hanya disebutkan bahwa tiap-tiap anggota dewan diberi tunjangan berupa masing-masing satu kendaraan dan satu rumah dinas.

Wakil Ketua DPRD Jatim Kusnadi juga menyatakan bahwa tidak ada aturan khusus mengenai penggunaan mobdin untuk keperluan mudik. Karena itu, menurut dia, anggota dewan sah-sah saja menggunakan mobdin untuk mudik.
 ''Mobil dinas itu kan pinjaman. Bergantung perjanjian antara peminjam dan yang meminjamkan,'' katanya.

Kusnadi menjelaskan, status mobdin seorang anggota dewan berbeda dengan mobdin yang diberikan kepada PNS. Mobdin bagi PNS harus digunakan murni untuk kegiatan dan perjalanan dinas. Bagi anggota DPRD Jatim, mobdin berstatus pinjaman dari sekretariat dewan.
 ''Mobil-mobil tersebut dipinjamkan untuk meningkatkan mobilitas anggota dewan,'' ungkapnya.

Karena statusnya pinjaman, otomatis segala hal yang berkaitan dengan perawatan dan operasional mobil tersebut dibebankan kepada peminjam (anggota dewan). Itu berbeda dengan kendaraan dinas PNS yang perawatan serta bahan bakarnya dibiayai negara.
''Statusnya pinjaman. Terserah mau diapakan. Yang penting, nanti dikembalikan seperti semula,'' ujar politikus PDI-P tersebut.

Kusnadi menuturkan, mobilitas dewan bisa berlaku secara umum. Baik perjalanan dinas maupun perjalanan pribadi. ''Yang tidak boleh itu mobil pelat merah diganti pelat hitam,'' jelasnya.

Sementara itu, Sekretaris DPRD Jatim Ahmad Jailani juga membenarkan bahwa tidak ada aturan tentang boleh atau tidaknya penggunaan mobdin untuk mudik bagi anggota dewan ataupun pembatasan penggunaan mobil tersebut. '
'Kalau PNS H-7 Lebaran sudah wajib masuk kantor, tidak boleh dibawa,'' tuturnya.

Namun, Jailani menyebutkan, wajar jika anggota DPRD setingkat provinsi tidak dibatasi dalam penggunaan kendaraan dinas. Menurut dia, anggota dewan provinsi harus benar-benar memiliki mobilitas tinggi. Terutama dalam mengunjungi daerah pemilihannya yang letaknya puluhan kilometer dari gedung DPRD Surabaya.

Meski demikian, Jailani mengungkapkan bahwa efisiensi penggunaan anggaran terhadap penyediaan kendaraan dinas bagi anggota dewan juga mendapat sorotan dari Mendagri.
Beberapa pembahasan sedang dilangsungkan untuk melihat adanya opsi yang lebih baik daripada menyediakan kendaraan bagi anggota dewan. (tau/c20/git/flo/jpnn)

Fadli Zon: KPK bukan Abdi Dalem Istana dan Ahok

JAKARTA – Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyindir Komisi Pemberantasan Korupsi yang terburu-buru menyatakan tidak ada perbuatan melawan hukum dalam dugaan korupsi pembelian sebagian lahan Rumah Sakit Sumber Waras.
 
Politikus Partai Gerindra ini mengingatkan KPK agar jangan terburu-buru menyatakan tidak ada perbuatan melawan hukum dalam kasus yang menyeret Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok itu.
 
“KPK bukan abdi dalem istana, bukan juga abdi dalem Ahok. KPK harus prudent (hati-hati) menyampaikan sikapnya,” kata Fadli dalam diskusi “Mencari Sumber yang Waras” di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (18/6). 
 
Ia menilai sikap KPK tidak konsisten dalam penegakan hukum. Menurut dia, banyak kasus yang diusut KPK berdasarkan audit BPK. Bahkan, bisa diselesaikan dengan cepat dan mudah. Terlebih nilainya relatif kecil. Namun, Fadli melihat dalam kasus Sumber Waras ini seperti ada pembelaan. “Entah dari mana, ada invisible hand (tangan tersembunyi). KPK sekarang sudah tidak independen,” ujar Fadli.
 
Dia tidak menyebutkan siapa yang dimaksud invisible hand yang melakukan pembelaan terhadap kasus Sumber Waras. Terutama pembelaan kepada Ahok. Namun, tegas Fadli, adanya invisible hand itu bisa dirasakan.  
 
“Itu bisa dirasakan dari awal ada invisible hand,” pungkas  anak buah Prabowo Subianto di Partai Gerindra ini.(boy/jpnn)

Panglima TNI: Prajurit yang Tidak Netral di Pilkada Akan Ditindak Tegas

Ferdinan - detikNews
Jakarta - Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo memastikan TNI akan netral dalam Pilkada. Gatot menegaskan adanya sanksi bagi prajurit yang melakukan pelanggaran.

"Yakinlah TNI pasti netral dan yang tidak netral akan ditindak sesuai prosedur hukum yang berlaku," ujar Gatot saat kunjungan safari ramadhan di Kodam Iskandar Muda, Banda Aceh sebagaimana keterangan tertulis yang diterima, Jumat (17/6/2016).

TNI menurut Gatot akan melakukan pengamanan pelaksanaan Pilkada Aceh berdasarkan koordinasi bersama Polri. Skema pengamanan ini akan dibahas bersama Polri.

"Undang-Undang mengatakan bahwa TNI memberikan bantuan kepada Kepolisian atas permintaan Kepolisian, jadi kalau kita diminta tetapi tidak mengerahkan berarti melanggar Undang-Undang," tegas Gatot.

Gatot menjamin pelaksanaan Pilkada di Aceh akan berjalan aman. "Saya senang melihat di sini situasinya kondusif dan aman, mudah-mudahan sampai dengan selesai aman karena ini kan pesta demokrasi kalau pesta demokrasi kan bersenang-senang bukan berkelahi," ujarnya.
 

Kasus Sumber Waras, ICW: Temuan BPK Tak Serta Merta Indikasikan Korupsi

Indah Mutiara Kami - detikNews
 Jakarta - KPK sudah menyatakan belum menemukan perbuatan melawan hukum di pembelian lahan RS Sumber Waras. ICW menilai bahwa temuan BPK di kasus tersebut bukan berarti mengindikasikan korupsi.

"Temuan kerugian negara oleh BPK tidak serta merta indikasi korupsi. Bisa saja administrasi atau perdata. Kami menilai dalam pemeriksaan Sumber Waras, baik BPK kurang cermat," kata Koordinator Divisi Investigasi ICW Febri Hendri.

Hal itu disampaikan dalam diskusi Polemik 'Mencari Sumber yang Waras' di Warung Daun, Cikini, Jakpus, Sabtu (18/6/2016). Hadir pula Wakil Ketua DPR Fadli Zon, Wakil Ketua DPRD Abraham Lunggana, pakar hukum pidana Hery Firmansyah, serta Ahli Hukum Teman Ahok, Andi Syafrani.

Febri mengatakan bahwa audit BPK memang bisa dijadikan dasar penyelidikan KPK. Tapi, proses penyelidikan tidak selalu dari hasil audit.

"Apa ada penyelewengan yang dianggap perbuatan melawan hukum, itu bukan wewenang BPK. Itu wewenang penyelidik," ujarnya.

"Kami sepakat dengan KPK bahwa tidak ada perbuatan melawan hukum," lanjut Febri.

Pendapat berbeda datang dari pakar hukum pidana dari Universitas Tarumanegara, Hery Firmansyah. Dia melihat selama ini KPK memakai audit investigatif BPK di berbagai kasus.

"Audit investigatif murni ranahnya BPK. Jadi janggal ketika hal itu di-bypass sesama lembaga negara. Jadi muncul keributan di publik, mana yang benar BPK atau KPK?" Ucap Hery.

Diberitakan sebelumnya dalam hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebut laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 2014 mendapatkan opini Wajar dengan Pengecualian (WDP). Salah satu indikasinya, yaitu pengadaan lahan RS Sumber Waras di Jakarta Barat yang dinilai tidak melewati proses pengadaan memadai, sehingga BPK mencatat pembelian lahan merugikan keuangan negara senilai Rp 191 miliar. KPK pun turun tangan dalam perkara ini.

Temuan itu dinilai Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tidak berdasar karena terpatok dengan nilai jual obyek pajak (NJOP) 2013. Sedangkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membeli lahan pada 2014. Dokumen pelepasan hak lahan dari Yayasan Kesehatan Sumber Waras ditandatangani pada 17 Desember 2014.

Hal ini lah yang menjadi polemik soal audit pembelian lahan RS Sumber Waras antara BPK dengan Ahok kian memanas. Bahkan Ahok menyebut audit BPK ngaco hingga akhirnya menyebabkan kedua belah pihak saling serang dengan argumen masing-masing.

KPK sudah menyatakan bahwa belum ditemukan perbuatan melawan hukum di kasus ini. KPK pun akan bertemu dengan BPK untuk membicarakan hal ini.

"Penyidik kami tidak menerima dan tidak menemukan perbuatan melawan hukumnya (soal kasus pembelian lahan Sumber Waras), penyidik kami lho ya," ujar Ketua KPK Agus Raharjo di sela-sela rapat dengan Komisi III di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/6).
(imk/dra)

Batal Dibongkar, Pedagang Parsel Diminta Tak Penuhi Trotoar


 Oleh : Endah Lismartini, Danar Dono
VIVA.co.id – Pihak kecamatan Menteng dan satpol PP akhirnya tak jadi membongkar pedagang parcel musiman. Namun mereka mengimbau kepada para pedagang parsel untuk merapikan kiosnya agar tak memakan banyak ruang di trotoar.
Puluhan personel Satpol PP mulai mengawasi kios yang barang dagangannya melewati batas. Pihak Satpol PP menegaskan akan menindak pedagang yang kiosnya memakan badan trotoar terlalu banyak. Pelanggar akan dipindahkan paksa dagangannya ke gedung Penataran jika masih nekat melanggar
"Buat pedagang harus ikut aturan. Barang dagangannya jangan boros lapak. Jarak dari ujung trotoar harus satu meter," ujar Kasatpol PP Charles Siahaan, di pasar parsel Cikini, Sabtu 18 Juni 2016. Ia menegaskan akan memindahkan paksa dagangan pemilik kios parcel bila melanggar aturan.
Petugas Dinas Perhubungan (Dishub) juga mengawasi pedagang parcel, di dekat Stasiun Cikini, Jakarta Pusat tersebut. Dishub juga menegaskan akan mengangkut kendaraan pelanggan bila ada yang parkir di bahu jalan dan membuat macet. Camat Menteng, Dedy Arief Darsono juga menekankan, pengunjung yang akan parkir harus masuk ke lokasi parkir yang ada.
"Kita mengimbau jika pelanggan mau parkir harus di gedung pusat perbelanjaan daerah Cikini atau di Metropole, jangan di bahu jalan," ujarnya.
Satpol PP dan Camat Menteng sempat akan menertibkan pedagang parsel yang mulai memenuhi badan jalan di sekitar stasiun Cikini. Keberadaan pedagang yang memenuhi trotoar dianggap menganggu fasilitas umum. Apalagi, pembeli parsel yang memarkir kendaraan di sembarang tempat juga memicu kemacetan di sekitar stasiun Cikini.

Kamis, 16 Juni 2016

Komjen Tito 'Sowan' ke Para Senior Setelah Diajukan Jokowi Jadi Calon Kapolri

Idham Kholid - detikNews
Jakarta - Presiden Jokowi memilih Komjen Tito Karnavian sebagai calon tunggal Kapolri. Tito mengatakan telah mendatangi para perwira tinggi yang merupakan seniornya di Polri.

"Setelah diputuskan saya langsung mendatangi rumah-rumah senior. Saya enggak bisa sebutkan (siapa saja)," kata Tito.

Tito menyampaikan itu usai rapat dengan Komisi III DPR untuk membahas anggaran dan rencana kerja 2017 di kompleks parlemen, Jl Gatot Subroto, Jakarta, Kamis (16/6/2016).

"Iya di antaranya (Komjen Budi Gunawan), dan saya pikir para senior juga mendukung asalkan komitmennya lah melakukan reformasi dan perbaikan Polri," sambungnya.

Sementara itu, Tito juga membenarkan sempat menolak diusulkan jadi Kapolri saat ditanyai kesediaannya oleh Jenderal Badrodin Haiti. Tito beralasan masih ada pati yang lebih senior dibanding dia.

"Karena pada prinsipnya saya merasa junior, saya mengharapkan senior-senior maju terlebih dahulu. Tapi saya menolak secara halus ketika pak kapolri menanyakan kesediaan saya," ujarnya.
(idh/rvk)

KPK Periksa Penghubung Suap Panitera


VIVA.co.id – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menjadwalkan pemeriksaan terhadap Presiden Direktur Paramount Enterprise International, Ervan Adi Nugroho serta pegawai bagian legal PT Artha Pratama Anugerah, Wresti Kristian Hesti, Kamis, 16 Juni 2016. Keduanya diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pengamanan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
"Diperiksa sebagai saksi untuk tersangka DAS (Doddy Aryanto Supeno)," kata Pelaksana harian Kepala Biro Humas KPK, Yuyuk Andriati.
Ervan terlihat sudah memenuhi panggilan dengan hadir di Gedung KPK sekitar pukul 10.00 WIB. Sementara Hesti belum terlihat hadir di lembaga antirasuah itu.
Selain Ervan dan Hesti, penyidik juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap dua saksi lainnya dalam kasus ini. Kedua saksi yang berasal dari pihak swasta itu bernama Wawan Sulistiawan serta Yendra.
Diberitakan sebelumnya, Ervan dan Hesti disebut-sebut merupakan penghubung dalam kasus ini. Ervan diduga menjadi penyampai pesan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Edy Nasution.
Edy Nasution merupakan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang diduga telah menerima suap terkait penanganan sejumlah perkara. Diduga Ervan merupakan penghubung pesan mengenai perkara apa saja yang perlu ditangani. Pesan tersebut diduga berasal dari Chairman Paramount Enterprise lnternational, Eddy Sindoro.
Sementara untuk Hesti, dia merupakan pihak yang disebut-sebut menjadi orang yang mengenalkan Edy Nasution kepada Doddy. Setelah perkenalan itu, keduanya kemudian ditangkap oleh KPK karena diduga terkait kasus suap.
(mus)

Lompatan Besar Jenderal Tito Karnavian


Oleh : Aryo Wicaksono, Lilis Khalisotussurur , Bayu Nugraha , Filzah Adini Lubis , Agus Rahmat , Reza Fajri
VIVA.co.id – Presiden Joko Widodo akhirnya menetapkan pilihan, mengganti Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti yang akan memasuki masa pensiun bulan ini, dengan mengajukan Komisaris Jenderal Polisi Tito Karnavian menjadi calon penggantinya. Surat Presiden ini sudah dikirimkan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk disetujui.
Kepastian itu disampaikan Juru Bicara Presiden, Johan Budi Sapto Pribowo. Dia juga menyampaikan alasan Jokowi memilih Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).
"Untuk meningkatkan profesionalisme Polri sebagai pengayom masyarakat, memperbaiki kualitas penegakan hukum terutama terhadap kejahatan luar biasa seperti terorisme, narkoba maupun korupsi," kata Johan saat dihubungi, Rabu, 15 Juni 2016.
Jokowi juga berharap sosok Tito bisa meningkatkan sinergitas antara lembaga penegak hukum, sekaligus menguatkan citra polisi dalam isu krusial penegakan hukum. Meskipun relatif muda dibandingkan calon lainnya, Kepala BNPT itu dinilai Presiden memenuhi syarat, terutama karena pernah memimpin Polda tipe A-K, saat menjadi Kapolda Metro Jaya.
Nama Tito mulai dikenal publik pada periode 2000-2001, saat masih menjabat sebagai Kepala Satuan Reserse Umum Polda Metro Jaya, dengan pangkat Komisaris Polisi. Kala itu, Dia diberikan tanggung jawab memimpin tim kobra. Tim ini bertugas memburu Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto, putra Presiden kedua RI Soeharto, karena menjadi dalang pembunuhan Hakim Agung Syafiuddin Kartasasmita.
Tim Kobra berhasil membekuk Tommy yang saat itu bersembunyi dengan menggunakan identitas Ibrahim, di bilangan Bintaro, Jakarta Selatan. Keberhasilan ini menuai pujian banyak pihak, sehingga semua anggota Tim Kobra mendapatkan kenaikan pangkat. Khusus Tito, dia memperoleh kenaikan pangkat luar biasa menjadi Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP), sehingga menjadi satu-satunya lulusan Akademi Polisi angkatan 1987 yang menyandang pangkat melati dua.
Karirnya semakin terang, ketika pada periode 2004-2009 berkecimpung dalam dunia terorisme. Keterlibatan Tito di Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror, berhasil menumpas salah satu buronan teroris paling dicari di Indonesia dan Malaysia, yaitu Dr. Azahari di Batu, Malang, Jawa Timur. Selain itu, menangkap para pelaku dibalik konflik Poso, Sulawesi Tengah.
Keberhasilan ini membawa Tito menjadi Kepala Densus 88 Antiteror. Salah satu prestasi yang mencolok adalah menembak mati gembong teroris Noordin M. Top di Solo pada 17 September 2009.
Peraih Adhy Makayasa Akpol 1987 ini juga pernah menjabat sebagai Deputi Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT, Kapolda Papua, Asisten Kapolri Bidang Perencanaan Umum dan Anggaran, Kapolda Metro Jaya. Sampai akhirnya pria kelahiran Palembang 26 Oktober 1964 ini, dilantik Presiden menjadi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) 16 Maret 2016 lalu, dan menyandang bintang tiga di pundaknya.
Kontroversi Senioritas
Penunjukan Tito cukup mengejutkan banyak pihak. Sebab, namanya tidak masuk sebagai kandidat calon di Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi (Wanjakti) Polri. Dismaping itu, ada beberapa nama yang sebelumnya lebih santer menjadi bakal calon Kapolri. Diantaranya, Wakil Kapolri Komjen Pol. Budi Gunawan (Ak pol 1983) dan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Pol Budi Waseso (Akpol 1984).
Lompatan angkatan ini bisa terjadi karena selama karirnya, Tito seringkali mendapatkan kenaikan pangkat luar biasa. Tercatat kenaikan pangkat ini telah empat kali terjadi, mulai dari Komisaris Polisi ke AKBP pada 2001, kemudian pada 2005 dari AKBP menjadi Komisaris Besar Polisi. Lalu di 2009 menjadi Brigadir Jenderal saat menjabat sebagai Kepala Densus 88 Antiteror, dan terakhir di 2011 menjadi Inspektur Jenderal saat menjadi Deputi di BNPT.
Kenaikan pangkat terakhir yang membuat Tito mengalami lompatan pangkat dan unggul diantara rekan satu angkatannya adalah, ketika Tito dilantik menjadi Kepala BNPT setelah merasakan sembilan bulan menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya, sejak Juni 2015 hingga Maret 2016. Sebagai Kepala BNPT, Tito mendapatkan tambahan satu bintang menjadi Komisaris Jenderal.
Lompatan angkatan ini pun mendapatkan kritik dari Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S. Pane. Menurutnya dalam menggunakan hak prerogatif untuk menunjuk calon Kapolri, Presiden mestinya juga memperhatikan jenjang karier dan kepangkatan anggota Polri sebagaimana diamanatkan Pasal 11 Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian.
"Artinya, kalau Tito dijadikan Kapolri tentunya harus diperhatikan, karena dia masih terlalu muda. Masih ada lima angkatan di atasnya. Dan pensiunnya masih sangat panjang, sampai tahun 2022. Tentu kurang sehat bagi organisasi Polri," kata Neta dalam keterangannya kepada VIVA.co.id. Rabu, 15 Juni 2016.
Di mata Neta, banyak senior Polri lain di atas Tito, sehingga mestinya lulusan terbaik Akpol angkatan 1987 itu perlu mendukung perwira lain yang lebih senior menjadi Kapolri.
Neta menilai pemilihan Tito bisa merusak tatanan dan sistem kaderisasi Polri.
"Kalau dipaksakan dan didorong Tito untuk menjadi Kapolri dipastikan dia tidak akan nyaman memimpin para seniornya. Kalaupun Tito akan menjadi Kapolri, mungkin bisa saja di masa mendatang, mengingat masa pensiunnya masih lama, yakni 2022," ucapnya.
Kekhawatiran serupa juga diungkapkan Anggota Komisi III DPR dari fraksi PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu. Kata dia, Tito memenuhi syarat menjadi calon Kapolri dari segi karier. Hanya saja, dia berharap lompatan karier ini tidak menyebabkan resistensi dari internal Polri.
"Mudah-mudahan dalam lompatan beberapa angkatan ini, tidak ada turbulensi di institusi kepolisian," kata Masinton di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu 15 Juni 2016.
Turbulensi yang dia maksud mengarah pada faktor psikologis, mengingat banyak perwira senior dilangkai Tito. Meski begitu, Masinton menghormati pilihan Presiden ini. Dia yakin Jokowi punya pertimbangan lain. "Mungkin beliau punya pertimbangan sendiri dengan visi presiden, dengan generasi lebih fresh," ujar Masinton.
Dukungan Politik
Terlepas dari kekhawatiran itu, Ketua DPR Ade Komarudin menilai penunjukan Tito sebagai langkah tepat. Kinerja Tito terbukti baik dan dia mendukung penuh pilihan Presiden

"Kenaikan pangkat karena prestasi cemerlang, prestasi oke, hebat, dipastikan tidak ada calon lain, pilihan Presiden tepat," ungkap Ade saat menggelar inspeksi mendadak di Stasiun Gambir, Jakarta, Rabu, 15 Juni 2016.
Ade Komarudin pun yakin, "semua rakyat Indonesia tahu track record beliau, sangat profesional, tegas, santun, cerdas, kenaikan pangkat tercepat karena prestasi, bukan karena apa-apa. Jadi wajar beliau mendapat penugasaan dari Presiden."
Hal ini juga diungkapkan Anggota Komisi III DPR fraksi PPP, Arsul Sani. Menurutnya, budaya di kepolisian sudah terbentuk mapan sehingga siapa pun yang menjadi Kapolri, pasti akan dihormati.
"Tradisi itu kan sudah terpatri di lingkungan Polri. Dengan soliditas yang ada, kalau pun ada sedikit masalah psikologis (soal senioritas) pasti bisa diselesaikan," kata Arsul di Gedung DPR, Jakarta, Rabu 15 Juni 2016.
Arsul juga yakin, resistensi di tubuh Polri dengan ditunjuknya Tito tidak akan terjadi. Hal ini karena Kapolri merupakan bawahan Presiden, sehingga semua jajaran di institusi negara harus tunduk pada kebijakan ini. "Akan setara, kan nanti sama-sama bintang empat. Cuma beda umur saja. Kan dilihat bukan umurnya tapi bintangnya," kata Asrul.
Sementara Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto, bersyukur terhadap pilihan Presiden. Baginya, Tito adalah sosok jenderal polisi muda yang kapasitas, integritas dan prestasinya tidak dapat diragukan lagi, karena sudah teruji.
Menurut Novanto, komunikasi Tito dengan semua pihak baik, termasuk dengan DPR. Gaya kepemimpinan Tito juga dinilai mumpuni, seperti saat menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya. "Komjen Tito yang saat itu berpangkat Irjen dapat menjaga keamanan ibukota negara kita," sanjung Novanto, dalam siaran persnya, Rabu, 15 Juni 2016.
"Saya jadi teringat peristiwa ledakan bom di Sarinah dan Mal Alam Sutera, beliau dengan cepat dapat bergerak untuk menjaga kondusivitas ibukota," tambahnya.
Internal Siap Dukung Tito
Menanggapi polemik dibalik penunjukan Tito ini, Kepala BNN Komisaris Jenderal Polisi Budi Waseso atau akrab disapa Buwas menyatakan komitmennya untuk mendukung Tito menjadi Kapolri.
"Saya dukung Pak Tito," kata Buwas di kantor BNN, Cawang, Jakarta Timur, Rabu, 15 Juni 2016.
Mantan Kabareskrim Polri ini juga tidak mempermasalahkan Presiden lebih memilih Tito yang merupakan juniornya. "Ya sudah, ikuti itu dong. Itu adalah haknya Presiden. Ikuti saja ya," ujarnya.
"Dia yang terbaik. Iya dong (tidak ada masalah). Itu terbaik untuk Polri ke depan. Dalam hal ini tidak ada senior junior. Saya ingatkan pimpinan kesatuan tidak ada berkaitan dengan senior junior. Artinya kemampuan seseorang," tambahnya.
Jaminan serupa juga diungkapkan Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti. Saat menanggapi polemik mengenai pemilihan Tito, Badrodin memastikan penunjukan Tito bisa diterima pejabat Mabes Polri lainnya. Selain itu, dia juga menilai tidak ada yang salah pada keputusan Presiden.
"Kalau muda punya potensi, kan sekarang zamannya sudah zaman siapa yang punya kemampuan, itu lah yang bisa memimpin," kata Badrodin di Istana Negara, Rabu 15 Juni 2016.

Badrodin pun melihat Presiden memilih tidak hanya berdasarkan angkatan Akpol sebagaimana lazim dilakukan selama ini. "Pak Tito punya keunggulan, dia cukup smart, bagus dalam komunikasi, pendekatannya juga cukup bagus. Saya kira bisa diterima oleh semua pejabat Polri. Kalau dipilih Presiden ya pasti menerima, tidak ada masalah," ucapnya.
Pada kesempatan ini Badrodin juga mengungkapkan alasan Wanjakti tidak memasukan nama Tito sebagai bakal calon. Hal ini terjadi karena Tito tidak mau menjadi calon.
"Memang waktu itu kan kami masih mendengar masing-masing. Ada beberapa hal yang harus didiskusikan di dalam internal Polri karena waktu itu Pak Tito sendiri kalau bisa jangan (dicalonkan), (Tito) mengatakan seperti itu," tuturnya. Kapolri Jenderal Badrodin Haiti di Istana Negara, Jakarta, Rabu 15 Juni 2016.
Alasannya, Tito ingin fokus dalam tugasnya sebagai Kepala BNPT. "Dia sendiri sedang berkonsentrasi untuk menangani masalah terorisme ini. Itu kan ancaman ke depan juga cukup serius, sehingga harus dilakukan pembenahan-pembenahan dan dilakukan strategi dalam kebijakan penanggulangan terorisme itu," katanya.
Atas pertimbangan itu, rapat Wanjakti tidak mengusulkan nama Komjen Tito. Namun Kompolnas, menurut Badrodin, memang memasukkan nama Tito dalam calon yang diusulkan ke Presiden.
Kini setelah Presiden sudah resmi mengajukan nama calon Kapolri, kedepannya DPR berencana menggelar uji kepatutan dan kelayakan. "Yang jelas kita kalau bisa cepat, paripurna mengumumkan surat itu, kemudian rapat Bamus (Badan Musyawarah) untuk menjadwalkan keputusan. Komunikasi dengan Bambang (Ketua Komisi III), kemungkinan bisa tanggal 22 Juni. Yang penting proses DPR fit dan proper," ujar Ade Komarudin.
Jika Tito lolos ujian politik di Komisi III DPR itu, dan disahkan dalam sidang paripurna DPR, maka Presiden tinggal melantik Tito menjadi Kapolri. Setelah itu, Tito pun akan melompat jabatan lagi, menjadi jenderal polisi.

Aset Setengah Triliun Milik Nazaruddin Dirampas Negara


VIVA.co.id – Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi memutuskan tidak menyita semua aset milik Muhammad Nazaruddin, kendati mantan Bendahara Umum Partai Demokrat itu terbukti melakukan korupsi dan pencucian uang.
Aset Nazaruddin yang diputuskan untuk disita adalah aset yang terbukti berasal dari hasil korupsi.
"Barang bukti yang memang berasal dari usahanya berhubungan dengan perolehan fee dari PT DGI, PT Nindya Karya, Saham Garuda dan lain-lain tetap dirampas untuk negara," kata Ketua Majelis Hakim Ibnu Basuki Widodo, membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu malam 15 Juni 2016.
Selain itu, majelis menyebut barang bukti yang merupakan milik pihak ketiga, diperintahkan untuk dikembalikan kepada pihak ketiga tersebut.
Sementara aset pribadi Nazaruddin yang dinilai tidak diperoleh dari hasil korupsi diputuskan untuk dikembalikan. Aset-aset tersebut didapat Nazaruddin saat dia menjadi pengusaha, belum menjabat anggota DPR.
Beberapa aset yang dikembalikan antara lain adalah tanah dan bangunan di Pejaten, satu unit  Rusun Taman Rasuna serta Polis Asuransi AXA Mandiri dikembalikan kepada istri Nazaruddin, Neneng Sri Wahyuni.
Sedangkan aset berupa properti rumah di Sutra Palma, Perum Alam Sutra dikembalikan kepada adik kandung Nazaruddin, Mujahidin Nurhasyim.
Sementara aset berupa lahan dan bangunan di kebun kepala sawit serta rekening PT Panahatan dan satu buah jam tangan peninggalan almarhum orang tua, dikembalikan kepada Nazaruddin.
"Satu buah jam tangan dalam keadaan kaca pecah, karena merupakan warisan dari almarhum orang tua terdakwa, maka sudah sewajarnyalah dikembalikan kepada terdakwa," kata anggota Majelis Hakim Sofialdi.
Ditemui terpisah, Penuntut Umum pada KPK sebelumnya menuntut Majelis Hakim menyita aset Nazaruddin yang total bernilai Rp600 miliar.
Terkait putusan hakim, pihak Penuntut Umum memperkirakan harta Nazaruddin yang diputuskan dirampas negara, nilainya hampir sekitar Rp550 miliar. Diperkirakan aset yang diputuskan dikembalikan hanya sekitar Rp50 miliar.
"Kami memang belum menghitung dan mendapatkan jumlah pasti. Tapi perhitungan secara kasar sekitar itu," ujar Jaksa Kresno Anto Wibowo, usai persidagan.
Dia menyebut, jumlah harta yang disita untuk negara itu akan dihitung oleh Satgas Barang Bukti KPK. Nantinya, harta yang dirampas untuk negara akan dihitung secara rinci sebelum pada akhirnya dieksekusi.

Hina HMI, Pimpinan KPK Saut Situmorang Diperiksa Bareskrim

VIVA.co.id –  Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Saut Situmorang siap memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Mabes Polri hari ini, Kamis, 16 Juni 2016, Saut diagendakan diperiksa terkait laporan pihak Himpunan Mahasiswa Islam atas dugaan pencemaran nama baik.

"Haruslah (memenuhi panggilan Bareskrim). (Saya) Harus datang ini kan bagian dari proses penegakan hukum untuk kebenaran, kejujuran, dan keadilan," kata Saut dalam pesan singkatnya.

Menurut Saut, tidak ada persiapan khusus dalam menghadapi pemeriksaan penyidik Bareskrim itu. Dia megaku siap untuk menjawab pertanyaan yang nantinya diajukan penyidik.

"Yang mau saya sampaikan bahwa kita semua pasti cinta bangsa ini dengan semua elemen masyarakat di dalamnya. Agar kita bisa lebih cepat mengejar ketertinggalan di tengah persaingan yang semakin hyper competition," kata dia.

Sebelumnya, Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) melaporkan Saut pada 9 Mei 2016. Saut dianggap mengeluarkan pernyataan yang mencemarkan nama baik HMI, karena mengeluarkan pernyataan negatif soal HMI, pada salah satu tayangan di televisi..

Duduk perkaranya terjadi pada Jumat, 6 Mei 2016 lalu. Saut tampil dalam acara talkshow Benang Merah di stasiun televisi tvOne yang bertajuk “Harga Sebuah Perkara”. Dalam acara itu, Saut menyinggung soal kader HMI yang tersangkut kasus korupsi.

Meski pernyataan itu tak sepenuhnya keliru, karena memang sejumlah kader HMI dicatat menjadi pesakitan KPK, sayangnya Saut tak menerakan rinci pejabat yang dia maksudkan. Ucapannya kemudian dianggap generalisasi bahwa kader HMI adalah koruptor tatkala didapuk jabatan penting.

“Lihat saja tokoh-tokoh politik, itu orang-orang pintar semuanya, cerdas. Saya selalu bilang, kalau dia HMI minimal dia ikut LK 1. Saat mahasiswa itu pintar tapi begitu menjabat dia jadi curang, jahat, greedy,” kata Saut Situmorang. Inilah yang memicu kemarahan kader HMI.

Nurhadi: Rp 1,7 Miliar Itu Uang Pribadi

JAKARTA - Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi Abdurrachman membantah uang Rp 1,7 miliar yang disita KPK saat menggeledah rumah mewahnya di Jalan Hang Lekir, Kebayoran Baru, Jaksel, merupakan suap. 
Menurut Nurhadi, itu merupakan uang pribadinya. "Uang pribadi, pribadi. Sudah saya klarifikasi itu," ujar Nurhadi usai diperiksa KPK, Rabu (15/6). 
Nurhadi membantah terlibat suap pendaftaran peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Bahkan, ia mengaku tidak pernah ketemu dan berbicara dengan tersangka perantara suap Doddy Aryanto Supeno.
"Saya tidak pernah ketemu, tidak pernah bicara (dengan Doddy)," jelas Nurhadi.
Namun, saat disinggung di mana keberadaan sopirnya, Royani, yang diburu KPK, Nurhadi bungkam. (boy/jpnn)

KPK Masih Pensaran sama Sekretaris MA

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk kesekian kalinya menggarap Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi Abdurrachman. 
Nurhadi kemarin (15/6) digarap sebagai saksi suap pendaftaran peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati Iskak mengatakan, pemeriksaan terhadap Nurhadi dilakukan untuk mengonfirmasi sejumlah bukti yang ditemukan saat penggeledahan di rumah dan di ruang kerja kantornya.  
"Nurhadi dikonfirmasi juga soal bukti-bukti elektronik yang ditemukan dalam penggeledahan," kata Yuyuk, Kamis (16/6). 
Dalam penggeledahan itu, penyidik menemukan uang Rp 1,7 miliar dan sejumlah dokumen. Namun, Nurhadi usai diperiksa kemarin (15/6) menyatakan itu merupakan uang pribadinya.  "Sudah saya klarifikasi," ujar Nurhadi.
Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengatakan, masih banyak yang harus didalami dari Nurhadi. Bahkan, kata Laode, KPK masih harus memeriksa sejumlah pengawalnya, yakni empat anggota Brimob yang kini bertugas dalam Operasi Tinombala di Poso, Sulawesi Tengah.  "Ini sedang dikoordinasikan dengan Mabes Polri," ujarnya, Rabu (15/6) di markas KPK. (boy/jpnn)

Selasa, 14 Juni 2016

KPK usulkan uang rampasan untuk pemberantasan korupsi

Pewarta:

KPK tunda penjelasan status Sumber Waras di DPR

Pewarta:

Jokowi Setuju THR Dibayarkan saat...

SERANG - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyetujui pemberian gaji ke-13 dan tunjangan hari raya (THR) atau gaji ke-14 untuk aparatur sipil negara (ASN). 
Hal ini ditegaskan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi saat blusukan ke Serang, Selasa (14/6).
"‎‎KemenPAN-RB sudah menerima surat mengenai persetujuan pemberian gaji ke-13 dan THR bagi ASN," ujar Yuddy.
Rencananya, gaji ke-13 dan THR diberikan secara terpisah. "Tadi pagi saya sudah terima surat dari Mensesneg bahwa Presiden menyetujui gaji ke 13 dan THR untuk pegawai negeri sipil," terangnya.
Yuddy mengatakan, untuk THR akan diberikan seminggu sebelum lebaran. Sedangkan untuk gaji ke-13 diberikan setelah lebaran.
"Waktunya memang diberikan berbeda karena peruntukannya juga berbeda, kalau gaji-13 untuk anak-anak sekolah, sedangkan THR untuk hari raya. Pertimbangannya agar tidak konsumtif," tandasnya. (esy/jpnn)

Presiden terima alumni ITB bahas peningkatan pembangunan

Pewarta: