BERBUAT BENAR ADALAH KEHARUSAN, BERBUAT TIDAK BENAR ADALAH KETIDAK HARUSAN

Sabtu, 20 September 2014

KPK Minta Jokowi Tepati Janjinya

Oleh: Indra Hendriana

 INILAHCOM, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menagih janji Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) soal pemberantasan korupsi.

"Kami akan tagih apakah presiden baru menjalankan apa yang dijanjikan dalam kampanye-kampanyenya (pemberantasan korupsi)," kata Juru Bicara KPK Johan Budi saat jumpa pers di kantornya, Jumat (19/9/2014).

Janji Jokowi dalam pemberantasan korupsi ditangih terkait masih adanya pembebasan bersyarat (PB) terhadap terpidana korupsi yang saat ini masih diobral.

Menurut Johan, salah satu syarat untuk mendapatkan PB adalah narapidana itu sebagai justice collaborator. Namun dalam pelaksanaannya tidak diindahkan.

"Itu saja kami memberikan rekomendasi tidak diindahkan, artinya tetap diberikan PB seperti permintaan lima napi sebelumnya," ujar Johan.

Johan menambahkan pemberian PB tidak selaras dengan upaya pemberantasan korupsi. Sebab, pemberian PB tidak membuat koruptor jera dalam tindakan korupsinya.

"Sehingga orang tidak lagi takut korupsi karena toh akhirnya dapat remisi, akhirnya dapat PB," katanya.[jat]

Perempuan Kepergok Taruh 'Sesajen' di Depan KPK

 Jpnn
JAKARTA - Benda mirip 'sesajen' diletakan di depan pintu keluar belakang kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sekitar pukul 15.30 WIB. Benda itu ditaruh oleh seorang perempuan yang mengendarai mobil Fortuner warna putih dengan plat nomor B 321 SGI.
"‎Sekitar pukul 15.30, saat hujan ada seorang perempuan mengendarai mobil Fortuner warna putih B 321 SGI. Persis di depan pintu keluar belakang kantor KPK, perempuan itu turun dan meletakan sebuah pot persis di depan pintu keluar. Saat dipergoki oleh security KPK, dan dihampiri perempuan itu langsung pergi bergegas dan menaiki mobilnya," kata Juru Bicara KPK Johan Budi SP dalam pesan singkat, Sabtu (20/9).
Johan menjelaskan petugas security yang curiga lalu memeriksa pot tersebut. Di dalam pot itu, ujar dia, terdapat bungkusan yang isinya anak panah kecil, micro sd memory card, tulisan dengan ketikan di sepotong kertas, lalu ada semacam pernik (batu) kecil berwarna-warni dengan harum yang menyengat.
Menurut Johan, kejadian meletakan ‎semacam 'sesajen' di gedung KPK sudah sering terjadi. Hal ini, kata dia, menunjukan bahwa masih ada pihak-pihak yang beranggapan KPK bisa dipengaruhi melalui cara-cara supranatural seperti itu.
Johan mengaku tidak mengetahui maksud dibalik penempatan benda mirip 'sesajen' itu. "Kami di KPK senantiasa menyandarkan dan berserah diri selalu hanya kepada Tuhan YME," tandasnya.‎ (gil/jpnn)

Kekeringan, Masyarakat NTT Minum dari Air Kubangan

VIVAnews - Kekeringan akibat kemarau panjang mulai menimpa beberapa wilayah di Indonesia. Akibatnya, masyarakat mulai kesulitan mencari air bersih dan hanya mengandalkan air kotor untuk kebutuhan sehari-hari.

Di Sikka, Nusa Tenggara Timur misalnya, warga terpaksa meminum air dari kubungan karena sarana air bersih milik Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) macet. Di bantaran kali Magelo, warga membuat kubangan. Mereka terus menerus menggali pinggiran kali itu hingga menemukan sumber air.

Di pinggir galian itu, warga meletakkan batu untuk menahan air agar tidak luber. Untuk mendapat air bersih, warga harus sabar menunggu seharian agar air yang keruh karena bercampur tanah itu menjadi jernih. Air dari kubangan itulah sebagai sumber air bersih untuk memasak dan minum.

Sementara itu, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti mencuci dan mandi, warga harus menempuh jarak ratusan meter untuk mendapatkan air. Menurut salah satu warga, Lucia, untuk mandi dan mencuci, mereka biasanya menggunakan air kali yang bercampur lumpur dan kotoran ternak.

Sebenarnya, kesulitan air bersih di Sikka sudah terjadi sejak puluhan tahun lalu. Namun, Pemerintah Kabupaten hanya membuatkan bak penampungan air, sehingga ketika musim kering seperti saat ini, bak pun ikut kering.

Kekurangan air bersih juga dirasakan oleh ribuan warga disejumlah kecamatan di Kabupaten Garut Jawa Barat. Bahkan, krisis air juga dirasakan hingga daerah perkotaan seperti Perumahan Cempaka Indah, Kecamatan Karangpawitan, Garut.

Untuk mendapatkan air untuk keperluan sehari-hari ratusan warga terpaksa mengantri air disalah satu rumah warga hingga larut malam. Padahal, seluruh warga di perumahan ini sudah berlangganan air bersih melalui PDAM Garut.

"Ya, air tidak mengalir, ini sudah sering, dan yang terakhir air sudah tiga hari tak datang ", ujar Jhon Suyatno, ketua RW setempat.

Untuk mendapatkan air bersih sehari-hari warga perum terpaksa harus mengantre air sejak siang hingga malam hari bahkan hingga pagi hari.

Warga berharap, pihak PDAM Garut segera mengatasi kesulitan air yang selama ini dialami warga yang umumnya pelanggan PDAM.

"Kami sudah bosan meminta, tetapi mudah-mudahan tahun ini aspirasi kami didengar," kata Suyatno.

Sementara itu, ketika dikonfirmasi, Direktur Utama PDAM Garut, Doni Suryadi, memohon maaf dan mengaku bahwa untuk warga perumahan Cempaka Indah sudah sejak lama sering tak mendapat aliran air akibat gangguan listrik disumber air Cipulus Cilawu.

"Bukan hanya di perumahan Cempaka Indah, sejumlah pelanggan di sejumlah kecamatan di kawasan perkotaan Kabupaten Garut juga sering mengalami kekurangan air," kata dia.
(Laporan: tvOne NTT/Tofik Koban/asp)

Juru Kunci: Gunung Padang, Bukit Penerang



Situs megalitikum Gunung Padang, Cianjur, Jawa Barat diyakini sebagai keraton atau istana Raja Siliwangi, Prabu Siliwangi. Di situs yang lebih tepat dikatakan bukit ini, juga berkembang cerita bahwa Prabu Siliwangi pernah mendiami keraton yang diceritakan berada di zaman Kerajaan Padjajaran.
Juru Pelihara atau Juru Kunci Gunung Padang Nanang mengatakan, Gunung Padang sebagai pusat kehidupan. Karena berada di tengah dan dikelilingi pegunungan dan perbukitan, seperti Gunung Gede-Pangrango, Gunung Pasir Baluh, Gunung Batu, Gunung Gede-Pangrango, dan Bukit Ciwangun.
"Gunung Padang itu inti. Berada di tengah dan dikelilingi gunung-gunung, bukit-bukit," kata Nanang, Cianjur, Jawa Barat, Jumat (19/9/2014).
Nanang menuturkan, Gunung Padang tak cuma sekedar situs yang ditengarai adalah keraton atau istana, tapi juga memiliki makna tersendiri. Makna itu yang diturun-temurunkan dari para orang tua dulu. Yakni Niti Taraje Nincak Hambalang.
"‎Menurut orang tua dulu ini bermakna Niti Taraje Nincak Hambalang.‎ Artinya, kehidupan tidak bisa instan, harus berjalan bertahap. Harus ada prosesnya. Berdoa, berikhtiar, baru apa yang diinginkan bisa didapatkan," jelas dia.
Dari sisi namanya, 'Gunung Padang', Nanang juga punya‎ cerita yang dikisahkan dari kakeknya. Bahwa nama Gunung Padang itu punya arti Bukit Cahaya atau Bukit Penerang yang menjadi sumber cahaya atau penerangan bagi masyarakat sekitarnya.
"Padang itu artinya terang atau cahaya. Jadi artinya Gunung Padang itu bukit cahaya. Sumber penerangan," papar Nanang.
"Jadi kalau orang-orang yang ingin minta petunjuk harus datang ke sini dengan hati. Berdoalah ke Tuhan YME, jangan puja batunya atau gunungnya," imbuh Nanang seraya mengimbau.

Nama-nama Korban Kecelakaan Maut di Tol Jagorawi

VIVAnews - Keluarga korban kecelakaan antara bus Karunia Bakti dengan truk Fuso di Tol Jagorawi, Jumat, 19 September 2014, histeris setelah mengetahui salah satu anggota keluarganya tewas dalam peristiwa tersebut.

Keluarga Endang (sopir bus Karunia Bakti) mengaku tahu soal kecelakaan tersebut dari media massa online. "Kami mengenali saat melihat ciri-ciri jenazah yang mempergunakan kemeja hijau, serta bus Karunia Bakti," kata Nurdin (43) warga Kampung Mekarsari, Desa Haurpanggung, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut. Dia mengaku sebagai kerabat Endang.

Untuk memastikan nasib Endang, keluarga masih menunggu informasi dari aparat yang berwenang.
Sementara itu, Kepala UPTD Terminal Guntur Garut, Deni Desta, mengatakan baru mendapatkan informasi bus Karunia Bakti yang mengalami kecelakaan di Tol Jagorawi, bus yang memiliki nomor polisi Z 7853 D, dengan pengemudi atas nama Endang.

"Informasinya Endang meninggal dalam peristiwa tersebut," kata dia.
Kasatlantas Kabupaten Bogor AKP Muhamad Chaniago mengatakan jumlah korban sebanyak 28 orang. Sebanyak 20 luka ringan, 4 luka berat dan 4 lainnya tewas di lokasi.

Berikut nama-nama korban luka kecelakaan maut Tol Jagorawi:

Korban meninggal:
1. Kandar (51 tahun)
2. Endang (sopir bus)
3. Wasjan (sopir truk)
4. Nisa (3 tahun)

Korban luka:
1. Dedi Priyatna
2. Deni Hartono
3. Saifudin
4. Pepen Rosadin
5. Yanto Sugianto
6. Yohanita
7. Rahmat
8. Roswati
9. Aris
10. Aldo
11. Andri
12. Nuryaman
13. Asep Saifudin
14. Solih
15. Teteng Solihin
16. Junaidi
17. Siti Mubaroh
18. Rahmat
19. Eva Santika
20. Deni Maulana
21. Hendra
22. Sari
23. Bahrul
24. Arga
(ita)

Kabiro ESDM: Kebakaran Tak Ada Kaitan dengan Jero Wacik

VIVAnews - Kepala Biro Umum Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Iman Rohendi, memastikan kebakaran yang menimpa bangunan di Kementerian ESDM tidak ada hubungannya dengan kasus yang menimpa mantan Menteri ESDM, Jero Wacik.

Disampaikan Iman, tidak ada arsip-arsip yang hilang atau terbakar. Karena menurut dia, bangunan yang terbakar itu, adalah ruangan yang dikhususkan untuk menyimpan barang-barang baru yang belum dipakai.

"Tidak ada hubungan dengan Pak Jero. Karena ini gudang peralatan baru. Jadi, kalau ada barang baru masuk atau baru dibeli, masuknya ke gudang itu, ini hanya barang peralatan untuk bekerja," kata Iman saat ditemui di lokasi, Jumat, 19 September 2014 malam.

Iman menuturkan, untuk penyebab kebakaran, pihak Kementerian ESDM masih belum bisa memastikannya. Apakah itu karena korsleting listrik atau sebab lain. Menurut dia, Kementerian ESDM sudah menyerahkan kasus ini sepenuhnya kepada Puslabfor Mabes Polri.

"Untuk hal itu (penyebab kebakaran) kami serahkan kepada Puslabfor, dugaan sementara arus pendek. Tapi, itu juga tidak bisa dipastikan arus pendek. Ada tiga pegawai dimintai keterangan di Polsek," katanya.

Berdasarkan pantauan VIVAnews, saat ini di lokasi sudah dilakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP). Lokasi bekas kebakaran sudah diberi garis polisi dan 11 unit mobil pemadam kebakaran sudah ditarik kembali. (art)

Angkut BBM, Polisi Tangkap Delapan Kapal Nelayan

VIVAnews - Diduga melakukan kegiatan ilegal di perairan Sulawesi Utara (Sulut), Kepolisian Daerah Sulawesi Utara, menangkap delapan kapal nelayan jenis kapal pancing dan kapal penampungan ikan.

Kepala Bidang Hubungan Kemasyarakatan (Kabid Humas) Polda Sulut, Ajun Komisaris Besar Wilson Damanik mengatakan, sebanyak delapan kapal yang ditangkap Polda Sulut itu melakukan kegiatan di perairan Sulut, dengan membawa dokumen pelayaran yang melewati batas waktu.
Sehingga, kegiatan kapal nelayan itu diduga melakukan bisnis penyeludupan bahan bakar minyak (BBM), serta ilegal fishing.

"Delapan kapal itu, saat ini kami tahan di Markas Besar Polisi Perairan Polda Sulawesi Utara, yang berada di Kota Bitung. Saat kami melakukan operasi di perairan Sulawesi Utara, kapal yang kami tangkap itu membawa BBM yang diduga ilegal dan tidak memiliki dokumen lengkap," tegas Wilson, Jumat 19 September 2014.

Terkait penangkapan kapal itu, Asosiasi Kapal Perikanan Nasionak (AKPN) Kota Bitung, membantah dengan alasan,  jika kapal milik para pengusaha di Kota Bitung itu memiliki dokumen yang lengkap dan tidak melakukan kegiatan ilegal baik penyeludupan BBM dan ilegal fishing.

Bahkan, AKPN Kota Bitung menuding, petugas dari Kepolisian mengakibatkan banyak investor, atau pengusaha perikanan hengkang dari Kota Bitung, lantaran asal-asalan dalam melakukan operasi.

"Tidak ada kapal-kapal ikan Bitung yang melakukan illegal fishing, karena semua surat kapal diterbitkan oleh Pemerintah RI. Kami kecewa dengan adanya penangkapan kapal milik para pengusaha di Kota Bitung, kami juga kecewa dengan prilaku petugas berseragam cokelat," kata Ketua AKPN Bitung, Ruddy Walukouw. (asp)

Tanggapan Loyalis Anas Soal Janji 'Gantung di Monas' Jelang Putusan Hakim

Fajar Pratama - detikNews

Jakarta - Anas Urbaningrum pernah berujar bahwa dia siap digantung di Monas jika terbukti menerima satu rupiah pun dari proyek Hambalang. Lalu apa kata loyalis Anas jelang pembacaan vonis hakim pada pekan depan.

"Pernyataannya kan satu rupiah saya korupsi Hambalang, gantung Anas di Monas. Kita lihat nanti, proses hukum kan masih berjalan," kata Sekjen Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) Gede Pasek Suardika usai menjadi pembicara di diskusi Polemik yang digelar Sindo Trijaya di Warung Daun, Jakpus, Sabtu (20/9/2014).

Menurut Pasek dari keterangan-keterangan saksi di persidangan terungkap tak ada satu pun penerimaan kepada Anas yang terkait dengan Hambalang.

"Dari proses persidangan itu kan tidak ada satu rupiah pun dari Hambalang yang mengalir, dari Hambalang. Jangan dipelintir lagi nanti dikait-kaitkan dengan yang lain," kata Pasek.

Menurut Pasek, bukti tidak ada kaitan Anas dengan Hambalang adalah tidak dihadirkannya, Menpora Andi Mallarangeng dalam sidang Anas. Padahal Menpora adalah pengguna anggaran dalam proyek Hambalang.

"Artinya kan nggak ada kaitan," ujar Pasek.

Hakim Diminta Objektif Tentukan Vonis untuk Anas Urbaningrum

Fajar Pratama - detikNews

 Jakarta - Pihak jaksa KPK dan kubu Anas Urbaningrum sangat berseberangan pendapat mengenai fakta-fakta yang terpapar di persidangan. Hakim pun diminta untuk jeli dan objektif dalam melihat perkara ini.

"Kita tunggu saja vonisnya seperti apa. Kita berharap hakim cukup jeli dalam melihat fakta-fakta yang ada," ujar peneliti ICW Tama S Langkun
dalam acara Polemik bertajuk 'Menanti Vonis Anas' yang diadakan Sindo Trijaya Network di Warung Daun, Jl Cikini Raya, Jakpus, Sabtu (20/9/2014).‎

‎Tama meyakini jaksa tidak sembarangan dalam merumuskan tuntutan 15 tahun penjara untuk Anas, karena sang terdakwa dianggap terbukti menerima fee penggiringan proyek Hambalang dan telah melakukan pencucian uang. Begitu juga dengan surat dakwaan, kata Tama, disusun berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang bisa dipertanggungjawabkan.

"Pasti jaksa KPK memiliki dasar yang kuat, dalam merumuskan surat tuntutan," kata Tama.

Hal senada juga dinyatakan oleh pengacara Anas, Patra M Zen, yang juga hadir dalam kesempatan yang sama. Patra meminta hakim agar objektif, meski dia memiliki pandangan yang sangat bertolak belakang dengan Tama.

Menurut Patra, dalam persidangan secara terang terungkap bahwa dakwaan jaksa terpatahkan. "Hanya Nazaruddin dan orang-orang yang berhasil dia pengaruhi saja yang menyatakan itu," ujar Patra.

"Kalau hanya mendasarkan dengan keterangan Nazar dan kroninya itu, dakwaan juga tidak kuat," sambungnya.

Jumat, 19 September 2014

Kadin: Negara Harus Hadir Dalam Mewujudkan Kedaulatan Pangan

Laporan wartawan Tribunnews.com, Randa Rinaldi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), sektor pangan Indonesia harus diikuti dengan strategi di bidang pangan. Tantangan itu harus dihadapi dengan kehadiran pemerintah untuk mendukung kedaulatan pangan di Indonesia.
Ketua Komite Tetap Kebijakan Publik Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, Utama Kajo mengatakan strategi pangan harus diterapkan dengan penguatan yang akan dilakukan dengan kehadiran negara.
"Sebenarnya kita sudah harus mempersiapkan 10 tahun yang lalu, sekarang kita bicara strategi dan evaluasi apa yang akan dilakukan," ujar Kajo di Jalan Dr. Soepomo, Jakarta Selatan, Jum'at (19/9/2014) siang.
Perlunya Indonesia mempersiapkan strategi kedaulatan pangan dalam menghadapi MEA itu berkaitan dengan visi-misi presiden terpilih Joko Widodo. Strategi kedaulatan bidang pangan ini diperlukan untuk mengatasi permasalahan terutama impor pangan yang meliputi beras, sayur, gula, dan impor pangan lainnya.
"Saya maunya Indonesia menjadi pemimpin di ASEAN bukan follower. Kita jangan mengikuti Singapura, Thailand, Malaysia karena kita punya potensi. Saya menyesalkan itu," jelas Kajo.
Ketercukupan pelaku usaha dan potensi di Indonesia ini seharusnya memicu Indonesia untuk tampil di depan untuk memimpin di ASEAN. Kajo menuturkan tiga potensi Indonesia di sektor pangan yaitu bidang pertanian, perikanan, dan perkebunan.
"Strateginya kehadiran negara dengan instrumen dah perangkat negara lainnya," jelas Kajo.

Suami Meninggal, Istri Terima Rp 2,8 Miliar dari BPJS TK

SEDIH bercampur senang. Itulah barangkali yang dirasakan oleh Ning Rahayu Kurniasari di Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja (BPJS TK) Cabang Salemba, Jakarta Pusat.
Betapa tidak, suaminya yang meninggal saat bekeraj ternyata mewarisinya klaim BPJS TK sebesar Rp 2,8 miliar.
   
”Saya sungguh tak menyangka jumlah (klaim) segini (besar). Alhmdulillah. Meski  tak bisa menggantikan kepergian suami saya, saya berusaha gunakan sebaik-baiknya untuk pendidikan anak-anak saya,” ungkap perempuan berjilbab hitam itu. Suaminya, (Alm) Mohammad Taufik meninggalkannya serta empat anak yang masih kecil-kecil.
   
”Berkat keikutsertaan BPJS (TK) suami dari perusahaan kami sangat terbantu. Mohon doanya agar anak-anak kami bisa menjadi sukses,” ujarnya setelah menerima cek senilai lebih dari Rp 2,8 miliar dari Kakanwil BPJS TK DKI Hardi Yuliwan.
Turut hadir Kakacab BPJS TK Salemba Muhammad Akip, para kakacab lainnya, juga Stephanie Lily Irawaty mewakili pihak perusahaan tempat almarhum bekerja.
   
Almarhum sebelumnya menjabat sebagai Senior Geoloist, di perusahaan pertambangan rekanan PT Pertamina, BWP Meraup PTE LTD. Perusahaan itu kini bubar seiring habisnya kontrak dengan PT Pertamina. Mohamad Taufik terkena serangan sroke di kantornya, Gedung Cyber lantai 2, Jalan H.R. Rasuna Said, Jakarta.
Saat dilarikan ke RS MMC, dia dinyatakan meninggal di ruang gawat darurat. Meski tergolong kepesertaan baru, yakni sejak April 2008, ahli waris berhak atas klaim 56 kali gaji dari program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK). Selain itu berhak pula klaim daro program Jaminan Hari Tua (JHT) dan santunan berkala.
   
Kakacab BPJS TK Salemba Muhammad Akip setelah mengucapkan belasungkawa terhadap keluarga almarhum juga memberikan pujian kepada pihak perusahaan. Perusahaan di bidang eksplorasi migas hanya memiliki kurang dari 100 karyawan, tapi iuran BPJS TK perbulan lebih dari Rp 100 juta.
   
Pihak perusahaan juga tertib adminsitrasi dan melaporkan data gaji sebenarnya. Jika yang dilaporkan besar, maka klaim yang didapatkan juga besar. ”Harapan kami, santunan ini bermanfaat terutama untuk pendidikan anak-anak. Kami tak memotong sepeserpun dari santunan ini,” paparnya.
   
Sementara itu, Kakanwil BPJS TK DKI Jakarta Hardi Yuliwan, mengucapkan bela sungkawa atas musibah tersebut. Cairnya klaim tersebut dinilainya sebagai wujud tangung jawab suami terhadap keluarga.
”Musibah memang tidak bisa dihindari. Tetapi jika terjadi, sudah memberikan manfaat finansial bagi keluarga,” tuturnya.
   
Penyerahan klaim tersebut juga bukti tanggung jawab perusahaan melindungi hak sosial karyawannya. Hardi mengapresiasi perusahaan karena tertib admistrasi BPJS TK. ”Sebab kalau tidak tertib akan jadi masalah (klaim),” tuturnya.
   
Dengan mengikutkan BPJS TK, pihak perusahaan diuntungkan. Sebab kalau tidak dijaminkan ke BPJS TK, maka perushaaanlah yang harus membayar jaminan sosial karywan. ”Kalau begini maka terjadi pengalihan risiko finansial perusahaan,” paparnya. Hardi mengatakan, kasus tersebut sebenarnya masuk kategori meninggal karena sakit.
Tetapi sesuai kebijakan pemerintah, jika karyawan meninggal dalam hubungan kerja dalam waktu 24 jam dikategorikan kecelakaan kerja. Maka, pihaknya memberikan jaminan sama dengan kasus kecelakaan kerja. Di lain sisi, Stephanie Lily Irawaty, mengaku terkejut dengan kabar pemberian klaim berjumlah besar tersebut.
Kini, Lily yang menjabat Finance and Support Manager di PT Bima Sakti Energi Indonesia, semakin yakin akan manfaat BPJS TK. ”Saya menyaksikan sendiri karyawan kami benar-benar dijamin. Maka kami lebih percaya lagi dan benar benar mengelola  kewajiban lebih baik,” pungkasnya. (dni)

4 Hakim Agung Baru Diharap Langsung Tancap Gas Adili Perkara di MA

Andi Saputra - detikNews

 Jakarta - Komisi III DPR menetapkan empat dari lima calon hakim agung yang direkomendasikan Komisi Yudisial (KY). Mahkamah Agung (MA) berharap keempat hakim agung baru itu langsung bisa tancap gas mengadili perkara di MA.

"Semua datang dari hakim karier dan tentunya setelah diangkat dapat langsung memeriksa dan memutus perkara setelah orientasi beberapa hari," kata Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Ridwan Mansyur kepada detikcom, Jumat (19/9/2014).

Empat hakim agung baru itu adalah Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Amran Suadi, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Sudrajad Dimyati, Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Purwosusilo dan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Medan Is Sudaryono. Adapun hakim Pengadilan Tinggi (PT) Papua, Muslich Bambang Luqmono yang dikenal sebagai ketua majelis kasus Nenek Minah tersisih karena tidak mendapat dukungan DPR.

"MA sangat mengapresiasi DPR yang memahami MA akan kebutuhan hakim agung yang memang sangat membutuhkan hakim agung tambahan," papar Ridwan.

Saat ini MA memiliki 52 hakim agung dan 4 di antaranya pensiun tahun ini. Adapun hakim agung yang juga Ketua dan 2 Wakil Ketua tidak maksimal mengadili perkara karena harus berbagi dengan memanajemen organisasi lembaga MA.

Di sisi lain, MA dalam setahun menerima 13 ribuan perkara yang masuk dan harus diadilinya. Jumlah perkara itu sangat jauh dibandingkan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dalam setahun hanya mengadili 200-an perkara saja.

Lepaskan tembakan di pengadilan, Brigadir H digiring ke Prompam

MERDEKA.COM. Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Jawa Timur dihebohkan suara letusan senjata api (senpi) yang diduga milik anggota Sabhara Polrestabes Surabaya, Kamis (18/9), sekitar pukul 15.00 WIB. Diduga, senpi yang meletus tanpa sengaja di ruang tahanan pengadilan itu, jenis V2.

Informasi yang digali di lapangan, senpi yang diduga milik Brigadir H itu meletus setelah digunakan untuk menakut-nakuti tahanan yang hendak mengikuti sidang. Sialnya, tanpa sengaja senjata itu meletus.

Dikonfirmasi terkait masalah ini, Kasat Sabhara Polrestabes Surabaya, AKBP Gatot Repli Handoko mengatakan, telah sudah mengamankan Brigadir H untuk dimintai keterangan. Atas peristiwa itu, Gatot mengakui peristiwa itu merupakan kelalaian anggotanya serta tidak sesuai SOP penjagaan atau pengamanan tahanan.

"Apa yang dilakukan anggota kami merupakan kelalaian dalam bertugas. Kami juga akan memberikan sanksi kepada yang bersangkutan," sesal perwira dengan dua melati di pundak itu.

Menurutnya, saat menjalankan tugas, Brigadir H tidak melaksanakan tugas dengan benar. "Untuk selanjutnya, kita menyerahkan sepenuhnya ke pihak Propam Polrestabes Surabaya untuk melakukan penyelidikan, karena itu kewenangan mereka, termasuk masalah sanksi," lanjutnya.

Gatot menambahkan, untuk ke depan, pihaknya akan mengajukan psikotes lagi bagi semua anggota, khususnya Satuan Sabhara, yang memegang senjata api.

"Hal itu bertujuan untuk mengetahui apakah anggota tersebut layak membawa senjata atau tidak. Sebab, dari psikotes akan diketahui anggota yang lulus tes dan perlu membawa senjata api."

Jangan sampai, lanjut dia, senjata yang diserahkan kepada anggota akan disalahgunakan. "Dan kami akan lebih ketat dengan melakukan psikotes terhadap anggota," tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, Kamis sore, PN Surabaya mendadak digemparkan suara letusan yang diduga berasal dari sebuah pistol milik polisi. Tak ada korban jiwa dalam perkara itu.

Sementara itu, Brigadir H, yang diduga si pemilik senjata yang meletus itu, langsung dibawa kabur menuju kamar mandi pengadilan yang berada di belakang gedung. Setelah berhasil menenangkan diri, Brigadir H mengelak jika senjata yang dibawanya meletus. "Nggak ada apa-apa," katanya singkat.

Saksi Kunci AKBP Idha Dibekuk di Jakarta

TEMPO.CO, Pontianak - Polisi menangkap terpidana kasus narkoba, Abdul Haris alias Juharno, 48 tahun, yang kabur dari penjara sejak Juli lalu. Setelah menghilang lebih dari satu bulan, lelaki itu dibekuk di Jalan Mangga Besar 9, Taman Sari, Jakarta Barat, Kamis dinihari, 18 September 2014.
»Abdul Haris sudah divonis 10 tahun 7 bulan,” kata Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kalimantan Barat Komisaris Besar Widodo, Kamis, 18 September 2014. Penangkapan Abdul ini menjadi perhatian polisi karena lelaki ini dianggap menjadi saksi kunci kasus penggelapan barang bukti yang dilakukan Ajun Komisaris Besar Idha Endri Prastiono. (Lihat: Ini AKBP Idha, Perwira yang Ditangkap di Malaysia)
Abdul Haris adalah anggota sindikat narkoba internasional. Dia ditangkap Polda Kalimantan Barat pada Agustus 2013, bersama dua warga Malaysia. Barang bukti yang disita berupa ribuan pil ekstasi dan 5 kilogram sabu.
Penyidikan kasus ini dipimpin oleh AKBP Idha Endri Prastiono. Diduga, saat itulah Idha memanipulasi barang bukti dengan menukar pil ekstasi dan sabu dengan barang palsu. Dalam kejahatan itu, Idha dibantu oleh anak buahnya, Sunardi dan Tris Nanto. Kedua polisi itu saat ini masih buron, »Termasuk satu informan polisi yang ternyata menjadi otak dalam kasus penggelapan barang bukti ini,” kata Kapolda Kalimantan Barat Brigjen Arief Sulistyanto.
Tugas perburuan para buronan itu diserahkan kepada Direktorat Reserse Narkotika di bawah pimpinan Komisaris Besar Handy Handono. Handy diberi waktu hingga 19 September 2014 untuk membekuk buronan itu. »Kita tunggu saja,” kata Arief.
Beberapa anggota polisi yang mengetahui kasus Idha secara langsung maupun tidak langsung juga sudah diperiksa. Di antaranya Brigadir Aksal, bintara yang disuruh Idha untuk mengirimkan mobil Mercedes Benz C 200 milik Aciu, bandar narkoba warga Malaysia. Mobil itu diduga dikuasai Idha. »Aksal anak buah Idha Endri. Tapi semenjak Idha Endri dimutasi, dia sudah berusaha mengelak,” kata Arief. (Lihat: Kapolda Kalbar Beberkan Dosa AKBP Idha Endri)
Nama Idha Endri menjadi sorotan masyarakat setelah dia ditangkap Kepolisian Diraja Malaysia karena diduga terlibat penyeludupan Narkoba. Selain Idha, polisi jiran juga menahan Brigadir Kepala Harahap. Polisi melepas kedua orang itu karena bukti-bukti tentang keterlibatan mereka kurang kuat.
ASEANTY PAHLEVI

Penjelasan Jokowi Soal Kasus Bus TransJakarta


VIVAnews - Mantan Kepala Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Udar Pristono ditahan Kejaksaan Agung terkait kasus korupsi pengadaan bus TransJakarta anggaran 2012 dan 2013.

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo enggan mengomentari mendalam soal penahanan bekas anak buahnya itu. Kata Jokowi, sapaan Joko Widodo, penahanan Udar merupakan ranah hukum. Sehingga, dia mengaku tidak punya wewenang mencampuri hal itu.

"Saya yakini wilayah hukum. Sudah saya serahkan itu penanganannya. Kalau memang ada undangan (panggilan kejaksaan), ya saya hadir," ujar Jokowi di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis, 18 Desember 2014.

Jokowi kembali menjelaskan perihal kasus yang menjerat anak buahnya itu. Kata Jokowi, masa-masa awal menjabat Gubernur, Jakarta sangat kekurangan banyak bus TransJakarta.

Kemudian pada tahun 2013, kata Jokowi, Pemprov memutuskan pengadaan bus armada TransJakarta secara besar-besaran guna memenuhi kebutuhan seluruh koridor.

Namun, karena di lingkungan Pemprov DKI sudah ada mekanisme pengadaan barang dan jasa, maka Jokowi mempercayakan kepada Dinas Perhubungan DKI Jakarta untuk membeli bus-bus itu.

"Karena saya nggak bisa menunjuk, saya suruh ke dinas. Kalau bisa menunjuk, tentu saya beli yang bagus, Volvo, Mercedes. Tapi kebijakannya kan harus ada pengguna anggaran. Ini umpamanya, saya perintahkan kamu beli sabun wangi, terus kamu malah beli sabun colek," Jokowi menjelaskan.

Menurut Jokowi, semua proses dan prosedur untuk pengadaan bus itu sebenarnya sudah dilalui dengan baik. Bahkan, Pemprov DKI sudah menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengawasi seluruh proses pengadaan.

"Tapi kembali lagi, ini memang tergantung orang-orang yang memegang saat itu," ujar Presiden terpilih.

Dari seluruh bus yang pengadaannya bermasalah itu, kata Jokowi, akhirnya tidak ada satupun yang dioperasikan oleh Pemprov DKI Jakarta.

"Jangan ada yang ngomong sekian triliun. Itu yang dibayarkan akhirnya hanya kira-kira mungkin Rp500-600 miliar dari total Rp3 triliun," ucap Jokowi.

Minta Jokowi tanggungjawab
Udar ditahan Kejaksaan Agung, Rabu 17 September 2014. Saat digelandang ke ruang tahanan, Udar menyatakan Jokowi juga harus bertanggung jawab terkait kasus ini.

"‎Saya bekerja untuk Pak Jokowi (Gubernur DKI). Tapi ketika saya kesandung bus karatan, kenapa saya jadi dimasukkan tahanan?" ujar Pristono

Pristono meminta perlindungan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Menurutnya, sebagai bawahan Gubernur, dirinya berhak mendapatkan perlindungan secara hukum.

"Tolonglah kami sebagai anak buahnya (Gubernur DKI) ini dilindungi," katanya.

Dalam kasus korupsi pengadaan TransJakarta tahun anggaran 2013, Kejagung telah menetapkan mantan Kepala Dishub DKI Jakarta Udar Pristono, Direktur Pusat Teknologi Industri dan Sistem Transportasi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Prawoto.

Kemudian, Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Bus Peremajaan Angkutan Umum Reguler dan Kegiatan Pengadaan Armada Bus TransJakarta Drajat Adhyaksa, dan Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Bidang Pekerjaan Konstruksi 1 Dinas Perhubungan DKI Jakarta Setyo Tuhu.

Sementara untuk tahun anggaran 2012, Kejagung menetapkan dua orang tersangka, yaitu GNW, Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang juga Kepala Seksi Rekayasa Lalu Lintas Dishub, serta HH, pensiunan PNS Dishub DK I Jakarta.

Tim Peneliti Undang Ahli Numismatik Teliti Koin Misterius di Gunung Padang

Danu Damarjati - detikNews

Jakarta - Koin yang ditemukan di Gunung Padang menyimpan misteri. Koin itu ditemukan arkeolog di kedalaman 11 meter saat melakukan ekskavasi situs megalitikum itu. Tim peneliti Gunung Padang mengundang ahli numismatik untuk meneliti koin itu.

"Kami membuka diri jika ada peneliti, pemerhati, pecinta numismatik yang ingin memberikan informasi mengenai koin yang mirip atau sama dengan koin Gunung Padang," kata arkeolog Ali Akbar, Jumat (19/9/2014).

"Informasi tersebut tentu sangat berharga dalam menyingkap misteri peradaban Gunung Padang yang masih terpendam," tambah dia.

Dosen Arkelologi UI ini kemudian menguraikan detil koin misterius yang belum diketahui asal usulnya. Koin tersebut tidak memiliki lubang di tengahnya. Berdiameter 17 mm dengan tebal 1,5 mm.

Di bagian pinggir terdapat motif gawangan (seperti gawang). Motif ini berupa garis tegak menyambung dengan garis mendatar menyambung lagi dengan garis tegak dan seterusnya. Lalu terdapat lingkaran dengan diameter 10,5mm.

Lingkaran tersebut ternyata dibentuk oleh lingkaran-lingkaran atau bulatan-bulatan kecil yang letaknya saling menempel berdampingan sehingga membentuk lingkaran berdiameter 10,5 mm tersebut.

"Ayo bantu identifikasi Koin Gunung Padang. Koin itu ditemukan pada tengah malam antara tanggal 14 dan 15 September 2014 pada kedalaman 11 meter di Situs Gunung Padang," tutupnya.

Anda tahu soal koin seperti itu? Anda bisa berbagi informasi soal koin itu ke redaksi@detik.com, jangan lupa sertakan nomor telepon Anda. Atau bisa langsung menemui tim peneliti di Gunung Padang Cianjur.

Artidjo: Hakim Agung di Akhirat Itu Calon Terdakwa, Jangan Mainkan Nasib Orang

Rina Atriana - detikNews

Jakarta - Hakim Agung Artidjo Alkostar selama ini dikenal 'killer' bagi terdakwa koruptor. Vonis yang berat buat koruptor bagi Artidjo adalah hasil cerminan dari banyak dimensi. Dimensi keilmuan hukum, hukum alam buatan Tuhan hingga hubungan pribadinya dengan Tuhan itu sendiri.

"Dalam agama, sunnatullah (hukum ketetapan Allah) kalau bertentangan itu mesti dia luntur dengan sendirinya, tidak berlaku, tidak masuk akal," jelas hakim agung Artidjo Alkostar.

Artidjo menambahkan, segala putusan yang diambil oleh hakim di dunia, akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Maka, tak boleh bermain-main dengan nasib orang.

"Hakim seperti saya boleh jadi hakim agung, tapi di akhirat adalah calon terdakwa. Jangan main-main dengan nasib orang," tegas dia.

Berikut wawancara lengkap dengan hakim agung Artidjo Alkostar di kantornya, Gedung Mahkamah Agung (MA) lantai 2, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (18/9/2014).

Jadi menyamarkan hasil pengangkutan minyak. Sehingga kalau kita jatuhkan kemarin jadi berapa itu, 15 tahun, benar ya. Di putusan sebelumnya ada pertimbangan hanya sepintas begitu saja karena TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang) itu dendanya berat, tujuannya anda baca sendiri.

Mengapa dendanya Aiptu Labora bisa Rp 5 miliar?

Tidak masalah, karena kan TPPU itu, jadi di bawah maksimal kalo TPPU.

Melanggar pasal apa Aiptu Labora ini?

Ya pengangkatan tanpa izin itu, Anda bisa baca di web, itu ada pasalnya. Ekstrak saja, kalo putusan belum ada (di web).

Putusan kasasi pada Aiptu Labora adalah putusan bulat dari majelis hakim?

Bulat

Bagaimana tentang kasasi Ahmad Fathanah?

Sudah. Ditolak semuanya. Sudah kemarin (diputusnya). Ditolak terdakwa dan jaksanya. Hanya perbaikan mengenai barang buktinya.

Maksudnya?

Ada yang harus disita, ya disita oleh jaksa itu. Kita kabulkan jaksanya. Tapi itu formatnya bukan kabul, tetap ditolak.
Perbaikan alat bukti yang disita.

Majelis hakim Ahmad Fathanah siapa saja?

Saya ketua majelis angotanya, Pak Lumi (MS Lumi) dan Pak Leo Luhut Hutagalung.

Alat bukti juga disita?
Banyak sekali itu. Jadi hanya beberapa saja yang dirampas untuk negara. Karena perkara tebal sekali itu. Tingginya sampai 2 meter apa itu. Hahaha. itu kan lebih banyak barang buktinya. Dulu yang berat juga (Irjen) Djoko Susilo.

Kalau berkas perkara kasasi apakah memang tebal-tebal?
Itu di situ (menunjuk) berkas banyak perkara korupsi. Tapi anu, paling ya berapa. Tapi kalau yang barang buktinya banyak seperti Fathanah itu, LHI (Luthfi Hasan Ishaaq) dan Labora itu. Labora ini kelas berat, banyak sekali, kayu ini, kayu ini.

Kenapa Bapak berani memberlakukan hukuman maksimal?
Korupsi kejahatan luar biasa yang merampas hak-hak rakyat, hak-hak untuk mendapatkan kesejahteraan, hak mendapat ekonomi. Itu terampas
oleh koruptor itu. Apalagi koruptornya memegang jabatan politik. Itu mempergunakan kekuasaannya untuk melakukan transaksional, untuk
mendapatkan imbalan.

Ini kan menjadi ironi bagi demoktasi, rakyat mempercayakan untuk memilih, ini jadi koruptor-koruptor juga. Makanya itu tidak bisa dilanjutkan itu. Kan ada beberapa kasus, orang yang sudah koruptor, tapi terpilih lagi, harus dilantik. Hahaha. Kan ada itu.

Ini ironi, negara apa ini. Jadi agar masa depan bangsa ini, generasi masa depan kita ini, apa berhak untuk melihat masa depannya lebih baik
lagi.


Apakah hukuman maksimal itu agar berefek jera bagi yang lain?

Itu istilah umum. Pengadilan tidak pernah menggunakan istilah efek jera, memiskinkan, itu tidak ada dalam kita. Dalam terminologi
pengadilan itu istilahnya hanya menjatuhkan pidana uang pengganti sebanyak-banyaknya, yang dia peroleh, disebarkan ke istrinya, tetap
dia harus bertanggung jawab, sebanyak-banyaknya. Jadi tidak ada istilah pengadilan memiskinkan.

Kedua tentang efek jera, itu tidak juga. Kita memakainya preferensi umum dan preferensi khusus. Preferensi umum supaya masyarakat juga tidak mengulangi seperti dia lagi. Preferensi khusus bagi dia sendiri supaya tidak menulangi lagi. Itu maksudnya.

Hukuman berat terhadap koruptor perlu diterapkan di tingkat pertama?

Itu tidak bisa dipakai termonilogi itu di pengadilan, pengadilan itu bebas. Kemandirian itu dijaga dalam UUD 1945, dalam konvensi PBB. Kalau
pengadilan tidak mandiri itu yang rugi rakyat. Pimpinan MA tidak memperngaruhi pengadilan tingkat bawah, tidak boleh. Tapi dia hanya memberi sinyal, ini lho. Berbeda dengan kejaksaan, kejaksaan ada petunjuk. Pengadilan nggak boleh.

Jadi putusan Bapak selama ini sinyal untuk pengadilan tingkat pertama?

Itu terserah dia. Dan masyarakat menilai, mereka kan stakeholder, mereka pemangku kepentingan, jadi masyarakat meskipun tidak tahu hukum, tapi
dia punya akal sehat. 'Lho itu kok bebas ya', 'lho itu kok hukumannya rendah ya'.
Masyarakat sebagai stakeholder, pemangku kepentingan adalah berhak untuk bertanya, mengapa itu begitu. Jadi supaya negara kita ini tidak
dipredikatkan lebih rendah. Nomor 100 itu rangkingnya itu, koruptornya. Kita angkatlah martabat bangsa kita ini

Terkait pencabutan hak politik LHI, apa nanti akan diterapkan semua bagi terdakwa koruptor?

Belum tentu. Itu kasuistis, nggak semuanya. Kalau hanya korupsi biasa, bukan jabatan politik, nggak tepat dicabut hak politik. Tergantung
pertimbagnan hakim. Baru Djoko Susilo dan LHI.

Soal hukuman berat utk koruptor, di pengadilan bawah perlu sosok seperti Bapak sepertinya?

Nggak, ada tiga pertimbangan hakim. Pertama fakta hukum. Kedua rule, peraturan perundang-undangan. Ketiga yurisprudensi, kalau ini sudah
jadi yurispruden kan bisa dirujuk itu.

Jadi tidak boleh dalam hakim itu ada indoktrinasi, itu harus dijunjung itu mahkotanya hakim dan itu secara konstitusional begitu. Kalau dia menyimpang tentu publik menilai. Karena putusan hakim itu perlu dipertimbangkan. Kepada siapa dia? Kepada ilmunya. Kedua, kepada institusinya, lembaganya. Ketiga, kepada publik, masyarakat.

Itu namanya common sense, akal sehat. Karena masyarakat meskipun tidak tahu hukum tapi dia tahu perasaan keadilan itu. Karena apa? Di atas hukm itu ada hukum, apa dia? Itu adalah kepantasan.

Jadi hukum buatan manusia tidak mungkin bertentangan dengan hukum alam. Dalam agama, sunnatullah (hukum ketetapan Allah-red) kalau bertentangan, mesti dia luntur dengan sendirinya, tidak berlaku, tidak masuk akal.

Selanjutnya keempat, kepada hati nurani yang tidak bisa ditipu. Kalau dia menipu sendiri, berarti dia membuat penyakit diri sendiri. Akan diadili dia.

Terakhir, kepada Yang Maha Tahu di Atas. Hakim seperti saya boleh jadi hakim agung, tapi di akhirat adalah calon terdakwa. Jangan main-main dengan nasib orang.

Pernah Jadi Pegawai KPK, Dirjen PAS Cermati Remisi Fantastis Anggodo

Taufan Noor Ismailian - detikNews

Jakarta - Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Handoyo Sudrajat memilih untuk tidak terlalu banyak bicara terkait pembebasan bersyarat Anggodo Widjojo. Hal itu lantaran ia khawatir akan terjadi konflik kepentingan.

"Kasus ini terkait pembebasan bersyarat Anggodo Widjojo, saya tidak bisa melibatkan diri secara detail, karena latar belakang saya. Yang apabila saya terlibat secara detail akan menyebabkan conflict of interest," kata Handoyo di kantornya, Jalan Veteran, Jakpus, Kamis (18/9/2014).

Adapun, sebelum menjabat sebagai Dirjen Pas, Handoyo menjadi Deputi Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Saya dulu berada di KPK dan juga menangani kasus ini," ucapnya.

Ia mengaku, dirinya tidak ingin terlalu ikut dalam proses penelitian permohonan pengajuan pembebasan bersyarat Anggodo Widjojo. Namun, Handoyo menegaskan dirinya tetap akan mengawasi dan melakukan prosedur yang ada secara cermat.

"Kami berupaya untuk terus melakukan prosedur yang ada secara cermat. Kami tidak ingin sepintas terutama kepada para pelaku kasus-kasus yang menjadi perhatian masyarakat. Kami sangat mencermati ketentuan-ketentuan yang ada, kalau layak diberikan (pembebasan bersyarat) sudah tentu melalui proses yang cermat," jelasnya.

Udar Pristono ditahan, Jokowi siap diperiksa

Pewarta: Ida Nurcahyani

Jakarta (ANTARA News) - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menyatakan siap diperiksa pada Kamis, sehari setelah Kejaksaan Agung menahan mantan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Udar Pristono dengan dugaan korupsi dalam proyek pengadaan bus Transjakarta tahun 2013.

"Itu kan wilayah hukum, tapi nanti kalau memang ada undangan ya datang," kata Presiden Terpilih itu di Balai Kota DKI Jakarta.

Jokowi kemudian menggambarkan mantan bawahannya itu dengan mengatakan,"Saya beri umpama ya, saya beri kamu perintah untuk membeli sabun wangi, terus kamu beli sabun colek gimana?"

Ia menjelaskan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan untuk membeli armada baru bus Transjakarta tahun 2013 untuk mengurai kemacetan di Ibu Kota.

"Jakarta ini butuh transportasi massal. Butuh bus, kekurangannya banyak. Kurang lebih waktu itu perhitungan kita 3.000 bus, kita memang ingin beli banyak karena dibutuhkan. Semua koridor yang ada kurang bus," katanya.

Pembelian bus-bus tersebut, ia menjelaskan, tidak bisa dilakukan dengan penunjukkan langsung tapi harus melalui proses lelang yang dilakukan oleh dinas.

"Kalau menunjuk, saya akan beli yang baik. Tidak bisa langsung beli Mercy, Volvo. Ada mekanisme lelang yang harus diikuti. Semua ada di dinas. Yang namanya pengguna anggaran ada kebijakannya," katanya.

Jokowi dukung Kejagung geledah Kantor Dinas PU

Pewarta: Rany

Jakarta (ANTARA News) - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mendukung penggeledahan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) terhadap Kantor Dinas Pekerjaan Umum (PU) setempat pada Kamis.

Penggeledahan di kantor yang terletak di Jalan Taman Jatibaru, Jakarta Pusat itu dilakukan terkait kasus dugaan korupsi perbaikan dan pemeliharaan jaringan atau saringan sampah tahun anggaran 2012 dan 2013.

"Kalau ada masalah seperti kasus korupsi, sudah pasti harus dicari bukti-bukti atau dokumen-dokumen yang ada di kantor dinas itu," kata Jokowi di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis.

Oleh karena itu, menurut dia, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi Kejagung untuk mencari bukti demi keperluan penyelidikan.

Terkait kasus dugaan korupsi tersebut, mantan Wali Kota Surakarta itu mengaku terus mengingatkan agar jangan sampai ada satu pun Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemprov DKI yang melakukan tindak korupsi.

"Lagi pula kan sudah berkali-saya saya sampaikan. Jangan ambil uang milik negara, uang proyek dan ini akan terus saya ingatkan supaya kejadian seperti ini tidak terulang lagi," ujar Jokowi.

Selain tidak melakukan tindak korupsi, dia juga meminta agar seluruh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau pejabat kuasa pengguna anggaran melakukan pengadaan atau lelang sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.

"Kalau melakukan lelang untuk pengadaan, harus selalu mengikuti prosedur yang sudah ditentukan. Jangan ambil uang dari situ (proyek-proyek pengadaan)," tutur Jokowi.

Hari ini, terdapat dua lokasi yang disambangi oleh tim penyidik Kejagung, yaitu kantor Dinas PU DKI Jakarta di Jalan Taman Jatibaru dan Kantor PT Asiana Technologies Lestari di Jalan Raya Meruya Ilir, Intercon Plaza Blok A III No. 15 Blok A1 No 3M-N, Jakarta Barat.

JK: pengusaha jangan lagi sogok pejabat

Pewarta: Helti Marini Sipayung

Jakarta (ANTARA News) - Wakil Presiden terpilih Jusuf Kalla meminta para pengusaha yang bergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia agar tidak menyogok pejabat untuk memuluskan usahanya.

"Saya minta pengusaha jangan lagi menyogok pejabat, sehingga usaha kita meningkatkan perekonomian dengan sehat bisa terwujud," katanya saat diskusi dengan pengurus Apindo se-Indonesia di Jakarta, Kamis malam.

Jusuf Kalla (JK) dan Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) hadir dan menerima dokumen peta jalan perekonomian yang disusun Apindo.

Menurut dia, persoalan korupsi menjadi salah satu masalah besar yang harus dihapuskan untuk membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia sehat.

Selain tidak menyogok pejabat baik tingkat pusat dan daerah, pengusaha juga diminta taat pajak dan lebih transparan dalam berbisnis.

"Selama ini kita tidak tahu berapa produksi batu bara masing-masing perusahaan dan banyak yang tidak bayar royalti dan pajak," ujarnya.

JK yang juga Wakil Presiden periode 2004-2009 itu, juga meminta pengusaha membayar gaji buruh dengan adil.

Dalam menetapkan upah minimum, kata dia, pengusaha jangan hanya berpikir sepihak.

Ke depan, kata dia, pemerintah akan mengoreksi bunga bank, perbaikan sistem logistik nasional, perbaikan birokrasi sehingga upah meningkat dan rakyat sejahtera.

"Pemerintah harus disiplin, pengusaha juga disiplin, jangan ada lagi yang tidak bayar pajak, kali ini kami akan tegas," katanya.

Ia menilai berbagai masalah di berbagai sektor di dalam negeri harus disyukuri sehingga pemerintah dan seluruh elemen dapat bangkit bersama-sama dan pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan akan terealisasi.

Pada kesempatan sebelumnya, Joko Widodo mengatakan untuk mempermudah perizinan usaha, pemerintahannya akan membentuk lembaga yang bernama Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Perizinan Industri.

Seluruh perizinan dari kementerian akan diurus di BKPM dan Perizinan Industri tersebut, sehingga tidak ada lagi penggunaan lahan yang tumpang tindih.

Ketua Umum Apindo Sofjan Wanandi mengatakan ada lima sektor yang mampu membangkitkan perekonomian Indonesia, yakni sektor pangan dan pertanian, energi, manufaktur, jasa, dan finansial.

"Lima sektor ini beserta lintas sektor terkait kepastian hukum, otonomi daerah, reformasi birokrasi, ketenagakerjaan dan infrastruktur," katanya.

Kamis, 18 September 2014

Tersangka Korupsi Transjakarta: Saya Kerja untuk Pak Jokowi

 Jpnn
JAKARTA - Tersangka dugaan korupsi pengadaan Bus Transjakarta tahun anggaran 2013 bekas Kepala Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Udar pasrah ditahan Kejaksaan Agung, Rabu (17/9). Tanpa bisa berbuat banyak, Udar pun harus mengikuti proses hukum yang dijalani tersebut.
Sebelum masuk ke mobil tahanan, Rabu (17/9) malam Udar sempat memberikan komentarnya kepada wartawan.
"Terima kasih Pemprov DKI yang telah memberikan penghargaan kepada saya," kata Udar kepada wartawan di Kejagung, Rabu (17/9).
Dia merasa sebagai Kepala Dishub DKI Jakarta sudah betul-betul bekerja keras membantu Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menjalankan segala program pembangunan.
"Saya ini kepala dinas yang betul-betul kerja keras membantu gubernur melaksanakan program pembangunanya," ungkap Udar.
Tugas yang dijalankan Udar itu salah satunya adalah membangun transportasi dengan melakukan pengadaan Bus Transjakarta. Bagi Udar, ini bukan program yang mudah. "Bangun Busway, itu bukan program yang mudah," katanya.
Pertama, kata dia,  sudah ada aturan-aturan semisal harus memakai Bahan Bakar Gas. Nah, dengan memakai BBG itu maka tidak semua peserta bisa ikut tender. "Itu sudah dicurigai kita mengendalikan, tidak begitu" kata Udar. "Kedua, bahwa program waktu singkat, jumlah (pengadaannya) besar," timpalnya.
Udar berharap mendapat dukungan dan perlindungan dari Pemprov DKI  Jakarta. Karena ia merasa sebagai  pegawai yang benar-benar bekerja untuk memajukan DKI.
Dia pun membantah melakukan manipulasi-manipulasi persyaratan. Bahkan, dia sudah berniat untuk menyelesaikan segala sesuatunya dengan perdata. "Tapi, inilah yang kami dapat," lirihnya.
Udar menginginkan Kejagung juga berlaku adil kepadanya. Sebab, Udar mengaku apa yang dilakukannya itu benar-benar untuk Pemprov DKI. "Tidak ada sama sekali untuk kepentingan pribadi. Tidak ada sedikitpun uang yang saya ambil. Tidak ada sedikitpun keinginan kita untuk merekayasa," papar Udar.
Apakah rela ditahan? Udar mengaku hanya mengikuti saja proses hukum. Tapi, ia kembali meminta bantuan Pemprov DKI. "Kami mengikuti. Oke saya jalani. Saya ingin Pemprov DKI ini membantu. Saya bekerja untuk Pak Jokowi," kata Udar.
Lihat saja, kata dia, berapa kali saat menjabat Kadishub meresmikan busway yang semua itu untuk mengejar supaya program transportasi jalan. "Tapi, ada kesandung sedikit yang karat, kenapa ini jadi di balik saya jadi tersangka kemudian kemudian jadi tahanan. Tolonglah kami," papar Udar.
Saat ditanya apa peran Jokowi dalam kasus ini Udar menjawab diplomatis. "Bahwa saya adalah kadishub. Pimpinan saya adalah Gubernur DKI," katanya.
Menurutnya,  dalam setiap program ada rapat koordinasi. Nah di rakor itu Udar mengaku selalu melaporkan setiap program yang dijalani. "Dalam setiap program ada laporan tertulis. Bahkan untuk bis yang berkarat saya ingin penyelesaian, saya sudah lapor," paparnya. (boy/jpnn)

Langgar Perizinan, Dinkes DKI Tutup Klinik Metropole

VIVAnews - Dunia kesehatan kembali dinodai kegiatan praktik ilegal yang menyebabkan masyarakat menjadi korban. Sejumlah korban malpraktik kemudian mengangkat cerita pengalaman pahit ditipu sebuah klinik di kawasan Jakarta Barat ke media sosial. 

Cerita tersebut kemudian langsung dengan cepat menjadi topik terkemuka di media sosial dan dibicarakan oleh banyak orang. Berawal dari satu pengakuan, kini sejumlah korban juga mulai terbuka berbagi pengalaman yang sama. Bahkan, di antara mereka sudah melaporkan klinik tersebut ke Dinas Kesehatan DKI Jakarta.

Klinik Metropole, yang disebut-disebut dalam sebuah postingan di media sosial itu ternyata sudah sejak satu bulan lalu ditutup oleh Dinas Kesehatan DKI Jakarta, karena penyalahgunaan izin.

Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Dien Emawati mengatakan, terhitung sejak akhir Agustus 2014 seharusnya klinik tersebut sudah tidak boleh praktik lagi.

"Pada bulan Juni, pihak klinik minta izin praktik sebagai Klinik Pratama ke Sudin Kesehatan Jakarta Barat. Namun, seiring perjalanannya, malah melanggar perizinan dan keluar dari kesepakatan," kata Dien kepada VIVAnews, Rabu 17 September 2014.

Dien menjelaskan, izin klinik pratama hanya boleh ada praktik dokter umum dan dokter gigi umum, tidak boleh ada praktik dokter spesialis, apalagi ada aktivitas operasi. 

"Namun dinperjalanannya, mereka merekrut dokter tenaga asing yang tidak punya izin dan tidak bisa berbahasa Indonesia maupun Inggris. Lalu klinik itu juga melakukan rawat inap bagi pasien dan juga operasi. Atas alasan itu kemudian kami beri teguran keras sebanyak dua kali," paparnya.

Setelah dikomunikasikan, kata Dien, pemilik sepakat menutup Klinik Metropole karena telah melanggar izin. Operasional pun harus resmi ditutup sejak Agustus 2014.

"Harusnya sudah tidak boleh praktik. Saya juga sudah bicarakan masalah ini dengan pak wagub, saya minta kalau masih praktik tolong terjunkan Satpol PP saja ke sana, karena itu sudah kriminal, saya juga terima banyak keluhan," ujar dia.

Mencuatnya kabar praktik ilegal Klinik Metropole berawal dari cerita yang diposting seseorang dengan akun singlebreath di sebuah laman media sosial. Postingan yang diunggal padaa 18 Juli 2014 menceritakan pengalamannya ditipu Klinik Metropole yang beroperasi di Jalan Pintu Besar Selatan, Jakarta Barat, sehingga dia harus mengeluarkan sejumlah uang dalam jumlah yang tidak sedikit.

Berikut beberapa potongan cerita dari sang pemilik akun.

"..ane diperiksa sama Dokter Sung (perempuan), katanya ngaku dari Singapura. Disini dokternya ga bisa bahasa inggris atau bahasa indonesia, dia ngomong pake bahasa cina, jadi dia didampingi penerjemah yang pake baju suster (dari logatnya sepertinya orang jawa). Setelah cerita tentang kondisi ane, ane diperiksa kolposkopi yg ada kameranya, cek cairan keputihan sama cek darah dan usg kemudian disuruh bayar ke kasir (idr 320.000 yang menurut ane sangat murah karena tesnya banyak).."

"..Disana dijelasin ternyata ane kena kista, trus radang, dan ada cairan pelvis di rahim ane, sambil nunjukkin hasil tes tadi. Syok banget ane dengernya gan. Berdasarkan vonis itu, ane disuruh untuk terapi disitu sebanyak 10x, tapi berhubung mau lebaran ane ga bisa, dikorting jadi 7x. Lalu ane setuju, soalnya ane udah takut karena ditakut-takuti kalo ga diobatin bakal jadi mandul atau malah kanker. Disitu ane ga dikasih tau harganya berapa, ane langsung diboyong ke kasir dan disuruh bayar hampir 5juta untuk terapi.."

"..Selesai terapi itu, ane dibawa lagi ke ruang dokter, trus dokter bilang harus operasi hari itu juga gan! Ane kaget dong, masa tiba2 harus operasi sekarang. Ane udah nolak abis2an, dan dokter juga penerjemahnya maksa pol-polan dengan dalih alasan medis, kalo ga sekarang bisa inilah itu lah. Ane sebenernya udah nolak banget mau diskusi dulu dan mau cari 2nd opinion, tapi yg namanya maksa kebangetan sampe ane bilang ga punya duit juga dia periksa atm ane di mesin gesek kasir. Akhirnya ane bilang cuman ada uang hampir 1juta doang, dan lagi-lagi disuruh bayar buat dp. Ane disitu bingung banget gan, secara udah bayar hampir 5juta buat terapi sayang banget kalo ga ditotalin, kepaksa ane bayar pake sisa duit ane buat dp operasi. Dari maksanya mereka, kecurigaan ane mulai muncul.."

Pemkot Bogor Tak Larang Kendaraan Pelat B Masuk Kota

VIVAnews - Wakil Walikota Bogor Usmar Hariman menegaskan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor tidak akan pernah melarang mobil ber-pelat 'B' untuk berlalu lalang di jalanan Kota Bogor.

"Tidak akan pernah adalah wacana pelarangan seperti itu," ujar Usmar di Wisma Nusantara, Jakarta Pusat, Rabu, 17 September 2014.

Usmar mengatakan, pihaknya memang sedang merencanakan wacana pembatasan kendaraan pribadi yang melintas di Kota Bogor. Namun wacana itu tidak hanya akan diterapkan kepada kendaraan berpelat nomor polisi Jakarta saja.

"Kota Bogor hanya menghendaki adanya penataan kendaraan pribadi saja sebenarnya. Tapi tidak hanya kepada pelat B. Di sana kan ada pelat F, pelat D dan lain sebagainya," ujar Usmar.

Usmar menyatakan, wacana itu akan coba direalisasikannya di tahun 2015. Namun tentunya, setelah melalui berbagai kajian dan menunggu juga selesainya berbagai proyek peningkatan kualitas infrastruktur transportasi di kota itu.

"Sebelum melakukan pembatasan kendaraan pribadi, kita siapkan dulu infrastruktur transportasi yang terintegrasi antara Bogor, Kabupaten Bogor dan DKI. Termasuk dilakukannya penambahan angkutan yang nyaman juga. Konsep ke depan malah akan ada bus wisata. Ini untuk mengurangi kendaraan pribadi supaya lebih efisien dan hemat energi Kota Bogor ini," ujarnya.

Sebelumnya Wacana pelarangan kendaraan pelat B masuk sudah diwacanakan pemerintah kota Bandung. Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil, menemui Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Balai Kota DKI, di Jakarta, Selasa 16 September 2014.

Pertemuan itu membahas sejumlah persoalan, di antaranya soal pariwisata dan kemacetan di Kota Bandung yang salah satu penyebabnya tingginya volume kendaraan pelat Jakarta yang masuk ke Kota Bandung, terutama di akhir pekan atau libur panjang.

"Pak Ridwan ini minta, kita, warga Jakarta, kalau ke Bandung pakai kereta api saja," ucap Ahok didampingi Ridwan Kamil di Balai Kota Jakarta.

Selingkuh dengan Istri Bawahan, Kasat Reskrim Polres Jayapura Dicopot

VIVAnews - Tertangkap basah selingkuh dengan istri bawahan, Kasat Reskrim Polresta Jayapura Iptu Angga langsung dicopot dari jabatannya. Selanjutnya, dia akan menjalani proses hukum displin dan kode etik di Polda Papua.

"Kasat Reskrim Polresta Jayapura sudah saya copot kemarin, karena yang bersangkutan terbukti berselingkuh dengan istri bawahannya," ujar Kapolda Papua Irjen Pol Yotje Mende, Rabu 17 September 2014.

Menurut Kapolda, Iptu Angga akan menjalani proses hukum di Propam untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. "Karena korban yang juga anggota polisi ingin proses ini berlanjut," kata Yotje.

Dari informasi yang diperoleh, Kasat Reskrim berselingkuh dengan istri bawahannya, yang juga anggota Polwan, di rumahnya di kawasan Polimak Jayapura.
Suami yang curiga dengan perilaku istrinya, lalu membuntuti saat keluar rumah. Ternyata, sang istri menuju kediaman Iptu Angga.

Dia pun langsung menggerebek istrinya yang sedang mesum di dalam kamar. Selanjutnya, keduanya digelandang menuju Propam Polda Papua. (ita)