BERBUAT BENAR ADALAH KEHARUSAN, BERBUAT TIDAK BENAR ADALAH KETIDAK HARUSAN

Selasa, 25 November 2014

TNI Kirim Sukhoi ke Tarakan untuk Usir Pesawat Malaysia di Ambalat

VIVAnews - Tiga pesawat tempur Sukhoi milik Tentara Nasional Indonesia (TNI) dikirim dari Pangkalan Utama Angkatan Udara (Lanud) Sultan Hasanudin, Makassar, ke Bandara Juwata, Tarakan, Kalimatan Utara. Jet tempur itu tiba di Juwata pukul 10.20 Wita, Senin, 24 November 2014.

Pesawat tempur skuadron udara 11 itu disiagakan di Tarakan untuk mengamankan perairan Ambalat dan kawasan laut perbatasan Indonesia dengan Malaysia. Itu menyusul peningkatan intensitas kapal-kapal angkatan laut dan udara Malaysia melanggar batas wilayah perairan Indonesia di Ambalat.

Komandan Satuan Tugas Pertahanan Udara dari Lanud Makassar, Kolonel Pnb Fajar Adriyanto, mengatakan bahwa pengamanan di Tarakan memang agenda rutin. Tapi dia juga membenarkan adanya kapal dan pesawat Malaysia yang dengan sengaja melanggar batas wilayah, khususnya di perairan Ambalat.

Asisten Intelijen Kosekhanudnas II, Letkol Bambang (PNB) Juniar, sebelumnya mengatakan bahwa kapal perang Malaysia kembali melanggar batas wilayah di perairan Ambalat. Dalam kurun waktu satu bulan terakhir, Malaysia sudah melanggar tiga kali.

Berdasarkan pantauan Kosekhanudnas II, Malaysia benar-benar menganalisis kondisi Indonesia. "Contoh, kalau kita ada konsentrasi di pengamanan Pemilu Presiden, mereka masuk. Lalu semua pesawat kita lagi konsentrasi fly pass di Surabaya, mereka nongol lagi," katanya.

Komandan Pangkalan Angkatan Laut (Danlanal) Tarakan, Letkol Laut (P) Aries Cahyono, juga membenarkan adanya pelanggaran batas wilayah dari Malaysia beberapa bulan ini. Terakhir, kata dia, Kapa Diraja Pari milik Malaysia masuk ke Ambalat pada 3 November 2014.

Laporan dari dua KRI di Ambalat, yakni Diponegoro dan Tedung Selar, Kapal Diraja Pari dipergoki saat sudah masuk hampir 4 mill ke daerah perbatasan Malaysia. Bahkan, sudah mendekati Karang Unarang.

"Kalau ada upaya mencuri masuk seperti itu, jika ketahuan, ya, kita menghalau," ucapnya.

Ambalat adalah blok laut luas mencakup 15.235 kilometer persegi yang terletak di Laut Sulawesi atau Selat Makassar dan berada di dekat perpanjangan perbatasan darat antara Sabah, Malaysia, dan Kalimantan Timur, Indonesia.
Penamaan blok laut ini didasarkan atas kepentingan eksplorasi kekayaan laut dan bawah laut, khususnya dalam bidang pertambangan minyak. (ren)

Muhammad Tahir/Tarakan

Menpora Siap Tertibkan Anggaran Organisasi Kepemudaan

VIVAnews - Banyaknya kasus penyelewangan anggaran di institusi pemerintah saat ini membuat masyarakat dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) gusar dan terus melakukan pengawasan.

Menteri Pemuda dan Olah Raga Kabinet Kerja RI Imam Nachrowi menyatakan siap melakukan perubahan dengan melakukan penertiban anggaran. Salah satunya, anggaran yang diperuntukkan bagi Organisasi Kepemudaan (OKP).

"Semua harus ditertibkan dan terlihat nyata," kata Nachrowi saat peresmian Rumah Pemuda, Gedung DPP KNPI (Komite Nasional Pemuda Indonesia) di Jalan Rasuan Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin 24 November 2014.

Nachrowi juga mengakui, bahwa sebelum dia menjabat sebagai Menpora, anggaran untuk organisasi kepemudaan cukup tinggi. Kini, kader Partai Kebangkitan Bangsa itu meminta kepada OKP untuk memaksimalkan bantuan dari pemerintah sehingga bisa dipertanggungjawabkan. Lantas apakah OKP di Indonesia mengalami masalah?

"Tidak semuanya, kita ini hanya ingin tertib administrasi, karena kita sering meremehkan tentang administrasi," ucap Nachrowi.

Nachrowi menyatakan, sampai saat ini tidak ada OKP yang dipersoalkan. Artinya, lanjut dia, di bawah kepemimpinannya, Kemenpora akan bekerja sama semua pihak baik KPK, Polri termasuk OKP, untuk membersihkan dan menertibkan perihal administrasi.

Rumah Pemuda

Di tempat yang sama, Nachrowi meresmikan Rumah Pemuda KNPI. Ia menyampaikan, dengan adanya rumah pemuda, diharapkan dapat menginspirasi para generasi muda untuk meraih sukses dan tekad kecerdasan yang luar biasa, serta menjadi motivasi.

"Gedung ini menjadi alat pemersatu kita berkumpulnya anak muda untuk melihat masa depan yang berada di tangan anak-anak muda Indonesia," ucap Nachrowi.

Hal serupa juga diungkapkan, Ketua Umum DPP KNPI, Taufan E. N Rotorasiko. Menurut Taufan, rumah pemuda diharapkan menjadi pusat silahturahmi dan berkumpulnya para pemuda guna membangun pemuda yang tangguh.

"Rumah ini untuk berkumpulnya para pemuda dari berbagai latar belakang ide dan gagasan, untuk kemajuan pemuda, bangsa Indonesia. Selain itu rumah ini juga tempat pemersatu melalui kegiatan berbagai olah raga," tutur Taufan.

Menlu: Kebijakan Tenggelamkan Kapal Ilegal Tak Ganggu Diplomatik

VIVAnews - Presiden Joko Widodo tetap ngotot menenggelamkan kapal asing yang mencuri ikan di perairan Indonesia. Itu adalah upaya tegas agar membuat gentar para pencuri itu.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi memastikan, kebijakan penenggelaman kapal itu tak akan mengganggu hubungan diplomatik dengan negara lain, meskipun kapal-kapal yang ditenggelamkan milik asing.

Dia menilai negara tetangga tak akan marah jika penenggelaman kapal yang dilakukan pemerintah Indonesia itu bertujuan untuk penegakan hukum.

"Sekarang intinya, presiden menegaskan masalah law enforcement. Intinya itu saja yang penting kita tegaskan law enforcement. Kalau yang kita lakukan law enforcement maka yang kita lakukan adalah yang benar," kata Retno di Kantor Presiden, Jakarta, Senin 24 November 2014.

Hal yang sama juga dikatakan  Panglima TNI Jenderal Moeldoko. Menurutnya, negara tetangga akan memahami langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia. "Saya kira mereka akan memahami," kata Moeldoko.

Ia menambahkan, TNI tak akan ragu-ragu melaksanakan instruksi Jokowi untuk langsung menenggelamkan kapal yang tertangkap. "Kita lakukan. Dulu pernah kita lakukan, karena mungkin tidak terekspos," kata dia.

Larangan Rapat di Hotel, Sensasi atau Efisiensi?

VIVAnews - Mulai Desember 2014, pemerintah melarang aparatur negaranya baik di pusat maupun daerah menyelenggarakan rapat di luar kantor, seperti di hotel, vila, resort ataupun cottage. [Baca: Mulai 30 November Pemerintah Larang Rapat Dinas PNS di Hotel]

Keputusan itu tertuang dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembatasan Kegiatan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor. Surat ini dikeluarkan pada 17 November lalu.

Surat edaran itu berisi larangan bagi Pegawai Negeri Sipil untuk menyelenggarakan kegiatan konsiyering atau rapat-rapat teknis kedinasan di luar kantor, selama tersedia fasilitas ruang pertemuan di lingkungan instansi pemerintah masing-masing atau instansi pemerintah di wilayahnya yang memadai.

"Penyelenggaraan kegiatan pemerintah dengan seluruh fasilitas di luar kantor, agar berakhir 30 November 2014," kata Menteri PAN-RB seperti dilansir laman Setkab.go.id, Senin, 24 November 2014.

Kementerian atau lembaga diminta menyelenggarakan kegiatan instansi pemerintah di lingkungan masing-masing atau di lingkungan instansi pemerintah lainnya. "Kecuali melibatkan jumlah peserta kegiatan yang kapasitasnya tidak mungkin ditampung untuk dilaksanakan di lingkungan instansi masing-masing," demikian bunyi Surat Edaran itu.

Langkah ini ditempuh pemerintah dalam rangka penghematan terhadap anggaran belanja dan belanja pegawai, khususnya yang terkait dengan pembatasan kegiatan pertemuan atau rapat di luar kantor.

Surat tersebut ditujukan kepada para menteri Kabinet Kerja, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, para kepala Lembaga Pemerintahan Non Kementerian (LPNK), para Sekretaris Jenderal Lembaga Tinggi Negara, para pimpinan sekretariat Dewan/Komisi/Badan, para Gubernur, dan para Bupati/Walikota.

Menteri PAN-RB juga meminta kepada seluruh yang tertuju dalam surat edarannya agar melakukan evaluasi terhadap pelaksanaaan pembatasan kegiatan pertemuan atau rapat di luar kantor di lingkungan instansi masing-masing secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali, dan melaporkannya kepada Menteri PAN-RB.

Menteri juga meminta kepada masing-masing pimpinan instansi pemerintah agar meneruskan Surat Edaran Nomor 11 Tahun 2014 itu kepada seluruh jajaran instansi di bawahnya sampai dengan unit organisasi terkecil untuk melaksanakan dan mematuhinya secara konsisten dan sungguh-sungguh.

Pangkas Anggaran


Sebelumnya Menteri Pendayanuaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi menegaskan, akuntabilitas kinerja pemerintah saat ini tidak lagi diukur berdasarkan besarnya penyerapan anggaran, tapi oleh efisiensi dan penghematan yang dilakukan instansi tanpa mengurangi capaian target kinerja.

"Pemerintah akan memberikan reward and punishment atas pelaksanaan gerakan penghematan nasional tersebut," kata Yuddy, Sabtu 22 November 2014.

Instansi yang dapat melaksanakan penghematan akan diberikan penghargaan, sebaliknya bagi yang tidak mengindahkannya akan diberikan sanksi yang tegas sesuai dengan ketentuan. Oleh sebab itu, politikus Hanura itu menegaskan agar setiap instansi dalam melakukan penghematan di semua sektor.

"Stop pemborosan dan lakukan penghematan di lingkungan instansi masing-masing, mulai dari penghematan terhadap penggunaan sarana dan prasarana kerja, penghematan belanja barang dan belanja jasa, serta penghematan melalui pemanfaatan makanan dan buah-buahan produksi dalam negeri," terang dia.

Gayung bersambut, Presiden Joko Widodo juga meminta agar anggaran perjalanan dinas dan rapat pejabat dan PNS dipotong hingga Rp16 triliun. Pemotongan dilakukan agar anggaran bisa dialihkan ke program-program pro rakyat yang akan dimulai tahun 2015.

Menurut Jokowi anggaran yang dialokasikan perjalanan dinas dan rapat pejabat saat ini mencapai Rp41 triliun. Padahal penyerapan anggaran untuk kegiatan itu hingga saat ini Rp22 triliun.

"Kita lihat anggaran sekarang hanya terpakai sampai hari ini Rp22 triliun hingga Rp25 triliun itu lebih dari cukup," kata Jokowi hari ini di Istana Bogor, Jawa Barat.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menilai, anggaran sebesar Rp41 triliun yang dialokasikan untuk perjalanan dinas dan rapat-rapat itu sangat tidak efisien. Buktinya, pemerintah sampai detik ini hanya menyerap anggaran untuk kegiatan itu sebesar Rp22 triliun.

Double Budget

Sementara itu, Peneliti Indonesia Budget Center, Roy Salam menyambut baik kebijakan pemerintahan Jokowi untuk memangkas anggaran perjalanan dinas dan melarang pelaksanaan rapat kedinasan di luar kantor.

Terobosan itu dinilainya sebagai upaya untuk menekan anggaran negara untuk kegiatan-kegiatan rapat kedinasan yang sebenarnya bisa dilakukan di kantor kementerian sendiri. "Dari aspek efisiensi, rapat di kantor pemerintah jelas menghemat perjalanan dinas, akomodasi, termasuk bea konsumsi," kata Roy kepada VIVAnews.

Menurut Roy, kebijakan ini bisa menutup celah penyelewengan anggaran yang dilakukan aparatur negara. Sebelumnya dalam pelaksanaan rapat kedinasan di luar kantor, para birokrat itu sudah terbiasa dengan fasilitas "double budget".

"Rapatnya di luar kota, menggunakan mobil dinas tapi uang transport diambil juga. Birokrasi kita pandai mengakali seperti itu," ujarnya.

Selain itu, para birokrat ini juga ada yang menganggap kegiatan rapat atau seminar di luar kantor menjadi penghasilan tambahan. Sehingga wajar muncul praktik-praktik penyelewengan. "Karena anggaran rapat di luar kantor ini besar," terang Roy.

Ia tak menampik kegiatan rapat dinas di luar kantor ini juga menyuburkan praktik kolusi. Sebab dengan jumlah anggaran yang besar, para pengusaha hotel ini menjalin relasi bisnis dengan stakeholder di pemerintahan, dengan tujuan agar instansi itu menggelar acara di hotel yang sudah mereka sepakati.

"Mereka punya deal dengan EO di pemerintahan, seringkali ada kerjasama melaksanakan kegiatan. Hasil kerjasama itu melibatkan para pejabat tertentu, nah tentu ada fee disitu," paparnya.

Bagi Roy, kebijakan ini selain bisa mengikis praktik korupsi di birokrasi, khususnya dalam pelaksanaan rapat kedinasan di luar kantor, juga bisa memanfaatkan fasilitas gedung milik pemerintah.

Selama ini, banyak gedung pemerintah yang sepi dan tak terawat, karena banyak para pejabat dan aparatur negaranya memilih menggelar rapat dinas di luar kantor, seperti di hotel atau vila.

"Uang rakyat habis untuk mempercantik kantor tapi tidak digunakan.
Saya sepakat dengan kebijakan ini untuk penghematan anggaran," tegasnya.

Jangan Sekedar Sensasi

Meski mendapat respon positif, terbitnya surat edaran Menpan-RB ini dikritisi Wakil Ketua Komisi II DPR, Mustafa Kamal. Menurut dia, tujuan pemerintah untuk melakukan efisiensi dengan cara melarang aparatur negara melaksanakan rapat dinas di luar kantor tetap perlu dihitung secara cermat.

"Jangan sekedar sensasi, harus dipikirkan efisiensinya. Perlu dihitung secara akurat agar jadi terobosan penting," kata Mustafa Kamal saat dihubungi VIVAnews.

Kebijakan melarang PNS melakukan rapat dinas di hotel tetap harus dihitung secara cermat dan akurat. Mustafa menyoroti cara pemerintah menghitung efisiensi rapat dinas di hotel dengan rapat di kantor kementerian/lembaga.

Bisa jadi kata dia, biaya rapat di hotel jauh lebih murah ketimbang rapat di gedung milik kementerian/lembaga. Apalagi, jika pelaksanaan rapat menggunakan gedung kementerian dilakukan secara optimal dengan jumlah peserta yang besar.

Misalnya dalam pelaksanaan rapat teknis dua divisi di kementerian/lembaga dan berlangsung hingga larut malam. Dengan penggunaan beban listrik normal seperti waktu siang hari, masih ditambah katering dan pekerja yang harus lembur, maka beban biaya menjadi dua kali lipat.

"Pengalaman kita di DPR dulu. Kita coba lakukan rapat di kantor, sistem berjalan seperti di siang hari, dua kali lipat berjalan. Setelah dihitung-hitung bisa lebih mahal dibanding di hotel. Jadi harus dihitung betul," papar Mustafa.

Di samping itu, pemerintah juga harus memperhitungkan fasilitas yang ada di tiap-tiap kementerian/lembaga. Sebab masing-masing instansi belum tentu memiliki ruang rapat atau ruang pertemuan yang memadai.

Tapi meski begitu, jangan sampai larangan ini justru menjadi dalih pemerintah untuk membangun fasilitas perkantoran kementerian dengan menambah ruang rapat. "Kalau terjadi pembangunan penambahan ruang rapat itu jadi pembengkakan anggaran," ucapnya.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera itu menekankan pemerintah agar tidak alergi dengan industri perhotelan yang tengah tumbuh pesat. Apalagi  Presiden Jokowi dan Wakilnya Jusuf Kalla konon akan mendorong industri pariwisata, yang salah satu pionirnya adalah industri perhotelan.

Pemerintah seharusnya bisa saling melengkapi dengan industri perhotelan dengan menyikap persepsi anggarannya dengan baik, sehingga industri perhotelah bisa tetap tumbuh dan pemerintah bisa melakukan efisiensi.

"Membiayai kantor lebih dari jam kerja akan menambah cost, kemudian menambah karyawan, catering dan lain sebagainya. Itu bisa lebih mahal dari pada kita menyewa," terang Mustafa.
Pemerintah lanjut Mustafa, juga harus sensitif dengan pola kerja modern saat ini. Dimana orang tidak harus mengerjakan sesuatunya di kantor, tapi bisa dimana saja. Kondisi selaras dengan pemerintahan Jokowi yang gemar melakukan blusukan agar dekat dengan rakyat.

"Artinya pertemuan di luar kantor lebih sering agar dekat dengan rakyat. Kalau semua mendekam di kantor, kapan blusukannya?," kata dia.

Kendati demikian, jika alasan yang digunakan pemerintah untuk melarang rapat dinas di hotel adalah untuk menekan penyalahgunaan anggaran pelaksanaan rapat di luar kantor, maka persoalannya bukan pada hotelnya, tapi oknum di kementerian/lembaga yang memang perlu ditertibkan.

"Misalnya moratorium tidak ke hotel, kemudian setelah dibenahi dalam rangka tujuan tertentu agar efektif dan efisien. Jangan sampe anti industri hotel juga," tutur Mustafa.

Terlepas dari hal itu, Mustafa menyambut baik terobosan Menpan-RB dengan menghentikan rapat dinas di luar kantor, guna memecah kebekuan reformasi birokrasi yang dinilainya cenderung lamban. Padahal reformasi di berbagai bidang lainnya berjalan cukup cepat.

"Dibuat lebih logik, jangan bombastis. Terobosannya saya berprasangka baik ada tujuan tertentu, tapi harus masuk akal," ujarnya. (adi)
 

Soal Penghematan Anggaran, Ini Tanggapan Para PNS Jakarta

Septiana Ledysia - detikNews

Jakarta - Pemprov DKI akan memberlakukan penghematan belanja bagi seluruh pegawai mulai 1 Desember 2014. Mendengar hal tersebut, para PNS mengaku siap mengikuti segala perintah jika memang untuk kebaikan.

Seperti Wakil Kepala Dinas Kebersihan Jakarta, Isnawa Adji yang mengungkapkan bahwa dirinya mendukung hal tersebut. Menurutnya, penghematan akan sangat diperlukan untuk menghindari pemborosan di birokrasi.

"Saya sih setuju, karena dengan tidak menghamburkan kertas dan mengurangi kegiatan seremonial memang diperlukan," ujar Isnawa saat berbincang, Selasa (25/11/2014).

Isnawa juga mengatakan, dengan adanya penghematan menjadikan para PNS tidak menjadi konsumtif. "Semoga bisa benar-benar berjalan," ujarnya.

Selain Isnawa, Camat Grogol Petamburan, Denny Ramdhany juga mengutarakan dukungannya terhadap wacana tersebut. "Kalau untuk kebaikan saya sih setuju-setuju saja. Karena dananya bisa dialihkan untuk kesejahteraan masyarakat," tutup Denny.

Seperti diketahui, mulai 1 Desember mendatang, Pemprov DKI akan melakukan penghematan dengan mengurangi belanja konsumsi untuk rapat.

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Heru Budi Hartono mengatakan, Pemprov DKI akan melakukan penghematan belanja pegawainya. Seperti akan mengurangi penyediaan kue-kue, teh manis dan kopi saat rapat.

"Penghematan yang akan kita lakukan itu banyak. Semua lini harus penghematan, entah itu dirapat-rapat, seperti konsumsi kue-kue, teh manis dan kopi," kata Heru saat berbincang dengan detikcom, Senin (24/11/2014).

Brimob Penembak Warga Bisa Dijerat Pasal Penganiayaan

Jpnn
JAKARTA - Mabes Polri mengisyaratkan bahwa anggotanya yang terlibat dalam bentrokan antara Satbrimob Polda Kepri  kontra Yonif 134 Tuah Sakti, Batam pekan lalu tidak hanya dikenai sanksi disiplin. Sebab, anggota Brimob pelaku penembakan bisa juga dikenai hukuman karena disangka melakukan penganiayaan.
Hal itu disampaikan Kadiv Humas Polri, Irjen (Pol) Ronny F Sompie di Jakarta, Senin (24/11). Menurutnya, saat ini proses investigasi masih berlangsung.
Seiring dengan upaya penyelidikan itu, Polri juga mengupayakan kesembuhan terhadap warga sipil yang terkena peluru saat bentrok bersenjata terjadi. Menurut Ronny, peluru yang diangkat dari tubuh warga yang terkena tembakan itu penting sebabgai barang bukti untuk penyelidikan.
“Barang bukti nantinya akan digunakan daalm pembuktian kepada tersangka yang bisa ditersangkakan ke pidana. Tidak hanya (sanksi) disiplin, tapi penganiayaan terhadap warga masyarakat melalui penembakan. Siapa yang bertanggung jawab, nanti akan diungkap tim,” ujar Ronny.
Lebih lanjut Ronny menuturkan, barang bukti yang didapat itu akan melalui penelitian forensik. Nantinya barang bukti yang ditemukan juga akan dibandingkan dengan keterangan ahli. “Kesaksian ahli tentang proyektil pakai senjata api apa, keterangan saksi untuk bisa saling mecocokkan satu sama lain,” ujarnya.
Ronny menambahkan, hasil temuan tim investigasi akan dilaporkan ke masing-masing pimpinan Polri dan TNI. Sementara soal evaluasi kinerja jajaran kepolisian di Kepri, Ronny menegaskan bahwa hal itu diserahkan sepenuhnya ke Kapolri. “Kalau polda, satuan wilayahnya itu (evaluasi, red) tanggung jawab Kapolri dan pejabat utama di mabes,” pungkansya.(boy/ara/jpnn)

Perempuan Ini Tendang Pembunuh, Sangkur Jatuh, Listrik Langsung Mati

 Jpnn
SIANTAR - Anggi dan Mely, korban pembantaian yang selamat, kini sudah sadarkan diri, namun masih dirawat intensif di rumah sakit.
Anggi bercerita, saat peristiwa berdarah itu terjadi, dia sempat melawan dengan menendang pelaku yang sedang memegang sangkur.
Begitu sangkur terjatuh, listrik tiba-tiba padam, hingga pelaku kesulitan mencari sangkurnya. Pelaku pun menganiaya hanya dengan broti bercahayakan senter.
Kepada Metro Siantar (Grup JPNN), Senin (24/11), salah seorang kerabat korban yang minta namanya dirahasiakan mengaku bahwa Anggi telah bercerita kepadanya seperti apa kronologis kejadian secara detail.
Wanita ini pun merekam seluruh keterangan Anggi dan memperlihatkannya kepada METRO, saat ditemui di RSU Djasamen Saragih.
Dalam rekaman video itu, tampak Anggi yang memiliki nama lengkap Rimayanti boru Nasution (24) bercerita dengan suara yang pelan dan terbata-bata. Kondisinya juga tampak masih kritis.
Anggi bercerita, saat itu, Minggu (23/11) sekira pukul 03.00 WIB dini hari, dia dan kedua saudaranya, yakni Rose Reza Sitorus (24) dan Saurma Melianty boru Sitorus (17), tengah tertidur di ruang tengah.
Kemudian, menjelang subuh, ia tiba-tiba terbangun melihat Budi Alamsyah (35) yang masuk ke rumah, sehingga mereka sempat saling pandang. Seketika Budi yang saat itu memegang balok langsung memukulkan balok tersebut ke kepala dan wajah Anggi.
Kemudian, dia memukul kepala Rose Reza Sitorus (Reza) beberapa kali yang saat itu juga terbangun. Begitu kuatnya hantaman balok, Reza tak sempat bangkit berdiri dan langsung pingsan.
Dengan waktu yang cepat, Budi juga memukul Saurma Melyanty boru Sitorus (Mely). Saat membabi buta, Anggi memohon kepada Budi agar tidak memukul adiknya. Akan tetapi Budi semakin beringas dan mencabut sangkur dari pinggangnya.
Walau dalam kondisi sekarat, Anggi berusaha melakukan perlawanan dan menendang Budi hingga sangkurnya terjatuh  ke lantai. Seketika listrik padam di lokasi itu hingga Budi kesulitan mencari sangkurnya.
Lalu pelaku menemukan senter dan menyalakannya, kemudian kembali memukul Reza dan Mely yang sudah tak berdaya. Saat itu, Anggi juga mengaku sudah tak berdaya dengan posisi tengkurap dan berpura-pura telah meninggal. Ia pun memegangi tangan Mely, bermaksud agar Mely jangan bergerak.
Diduga, saat itu Budi yakin kalau ketiga adik sepupunya itu telah tewas. Budi kemudian pergi setelah mengambil Hp dan kunci sepedamotor. Beberapa saat kemudian, Anggi mencoba bangkit dan menyalakan kompor gas untuk penerangan, sebab saat itu suasana gelap. Dia kemudian mencari kunci cadangan, sebab pelaku mengunci pintu dari luar.
Pintu berhasil dibuka. Lalu, dengan kondisi penuh luka dan jalan tertatih, Anggi keluar rumah dan menaiki tangga menuju jalan besar. Ternyata saat tiba di jalan besar, Budi masih berada di depan tukang pangkas untuk mengambil sepedamotor Reza.
Reza memang biasanya memarkirkan sepedamotornya di tempat itu, tidak di dalam rumah, karena jalan ke rumahnya yang bertangga-tangga.
Anggi pun terkejut. Namun dia tetap berusaha lari sekuat tenaga ke Markas Bengkel Lapangan (Benglap) TNI "8" 01-44-01 di seberang jalan. Tiba di sana, anggota TNI menolong Anggi dan membawanya ke Polsek Siantar Barat. Setelah itu ia tidak sadarkan diri dan kemudian diantar ke ICU RSU Djasamen Saragih.
Saat pihak kepolisian datang ke lokasi kejadian, Reza sudah tidak bernyawa. Sementara adiknya Mely masih bernafas dengan kondisi kritis dan langsung dilarikan ke ICU Rumah Sakit Tiara.
Amatan METRO, kondisi Anggi memang sangat kritis. Rahangnya tampak terluka dan itu yang menyebabkan Anggi sangat sulit untuk bicara. "Sakit gigiku," ujar Anggi. Matanya juga tampak sulit dibuka karena luka memar dan bengkak.
Begitu juga dengan Mely yang ditemui di ICU RS Tiara, Jalan Menambin Pematangsiantar, yang terlihat masih kritis. Kepalanya tampak dibalutan perban.
Siswi Kelas III SMKN 1 Jalan Bali ini pun belum bisa berbicara. Walau sudah sadarkan diri, namun ia tidak bisa membuka matanya karena bengkak yang cukup besar. (pra/aar)

Legislator apresiasi pembebasan dua TKI di Malaysia

Pewarta:

Jakarta (ANTARA News) - Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) Imam Suroso mengapresiasi pembebasan dari vonis hukuman mati di Malaysia terhadap dua TKI kakak-adik asal Pontianak, Frans Hiu (23) dan Dharry Frully Hiu (21).

"Kami mengapresiasi atas keberhasilan Pemerintah RI di dalam upayanya membebaskan dari vonis hukuman mati di Malaysia terhadap dua TKI kakak-beradik asal Pontianak, Frans Hiu dan Dharry Frully Hiu," katanya di Jakarta, Senin.

Dalam keterangan persnya, Imam Suroso mengatakan dirinya selaku anggota Komisi IX DPR RI bersama Kemenlu, Kemenaker (waktu itu Kemenakertrans - red.) dan BNP2TKI selalu intens mengawal dan memperjuangkan kasus dua TKI bersaudara (Frans Hiu dan Dharry Frully Hiu) asal Pontianak, Kalimantan Barat, supaya dibebaskan dari hukuman mati di Malaysia.

Imam Suroso menjelaskan, Frans Hiu dan Dharry Frully Hiu, kedua warga asal Jalan Selat Sumba, Gang Mentuke RT 02/RW 13 Kelurahan Siantan Tengah, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, pada 18 Oktober 2012 lalu sempat divonis hukuman gantung sampai mati oleh Mahkamah Tinggi Shah Alam, Selangor, Malaysia.

Dia menjelaskan, bahwa peristiwa hukum yang dialami Frans Hiu dan Dharry Frully Hiu itu bermula dari kejadian tanggal 3 Desember 2010. Pada saat itu Frans Hiu dan Dharry Frully Hiu tengah tidur di rumah tempatnya bekerja, yakni tempat "Play Station" milik majikannya, Hooi Teong Sim. Tepatnya di Jalan 4 Nomor 34, Taman Sri Sungai Pelek,Sepang, Selangor, Malaysia.

Kemudian tanpa diduga ada seorang pencuri, bernama Kharti Raja, yang masuk ke rumah itu melalui atap.

Frans Hiu berusaha menangkapnya. Lalu sempat terjadi perkelahian. Setelah berhasil ditangkap, pencuri dicekik dari belakang sehingga yang bersangkutan kehabisan napas dan meninggal.

"Kedua pengacara Kedubes RI berhasil meyakinkan majelis hakim bahwa tindakan yang dilakukan Frans Hiu dan Dharry Frully Hiu adalah upaya mempertahankan diri."

Kemudian melalui proses hukum dan persidangan yang panjang di Pengadilan Kasasi Putrajaya, Malaysia, pada Selasa, 18 November 2014 lalu, Frans Hiu dan Dharry Frully Hiu divonis bebas. Selanjutnya dua hari berikutnya, Kamis (20/11) Frans Hiu dan Dharry Frully Hiu dipulangkan ke Tanah Air.

Dengan didampingi petugas KBRI Kuala Lumpur mereka tiba di Kementerian Luar Negeri,
Jakarta, pukul 16:00 WIB untuk kemudian diserah-terimakan ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan kemudian  secara resmi kepada pihak keluarga.

Keduanya tiba di Bandara Supadio Pontianak dengan penerbangan Garuda, pada Kamis 20 November 2014, pukul 20.45 WIB.

Imam Suroso meminta kepada pemerintah supaya serius melakukan pendampingan dan
advokasi.

Dia mengaku sependapat dengan kedua pengacara retainer Kedubes RI di Malaysia, Gooi dan Azura, yang berhasil meyakinkan majelis hakim bahwa tindakan yang dilakukan Frans Hiu dan Dharry Frully Hiu adalah upaya mempertahankan diri.

"Dalam rapat Komisi IX DPR dengan Kementerian Luar Negeri maupun Kemenakertrans dan BNP2TKI – waktu kasus kedua TKI itu masih banding di Pengadilan Malaysia, saya selalu mendorong kepada pemerintah supaya melakukan pendampingan dan advokasi dengan serius. Karena saya memcermati kasus yang dilakukan kedua TKI bersaudara itu merupakan upaya mempertahankan diri," demikian Imama Suroso.

Hakim Tolak Protes Penahanan Kepala Bappeda Simpang Empat

Laporan: Ade Mulyana

RMOL. Hakim Pengadilan Negeri Simpang Empat menolak gugatan praperadilan yang diajukan mantan Kepala Bappeda Kabupaten Pasaman Barat Hendri Tanjung.

Kuasa hukum Hendri sebelumnya mengajukan gugatan terkait penahanan oleh penyidik Kejaksaan Negeri Simpang Empat yang dianggap tidak sah menurut hukum.

Begitu diinformasikan Kepala Kejaksaan Negeri Simpang Empat, Yudi Indra Gunawan kepada redaksi tadi malam (Senin, 24/11).

"Dengan putusan ini, penahanan yang dilakukan penyidik Kejaksaan Negeri Simpang Empat terhadap Hendri dinyatakan sah menurut hukum," terangnya.

Penolakan gugatan praperadilan yang diajukan tersangka Hendri diputuskan Senin, 24 Nopember 2014 sekira pukul 14.30 WIB oleh hakim tunggal Pengadilan Negeri Simpang Empat, Doni Dortmund. Dalam pertimbangannya, hakim menilai alat bukti yang dihadirkan pemohon di depan persidangan tidak memenuhi nilai minimum pembuktian, dan dengan sendirinya pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil dalam permohonan praperadilannya.

Sebaliknya, hakim menilai alat bukti yang diajukan Kejaksaan Negeri Simpang Empat sebagai termohon, telah memenuhi nilai minimum pembuktian, sehingga dapat digunakan dalam pembuktian sangkalan terhadap dalil-dalil permohon praperadilan.

Pada Selasa 4 Nopember 2014, tim Penyidik Kejaksaan Negeri Simpang Empat melakukan penahanan terhadap Hendri. Penahanan terhadap tersangka korupsi pengadaan mobil dinas bupati dan wakil bupati Pasaman Barat tahun 2010  itu dilakukan dalam upaya memudahkan proses penyidikan.

Saat kasus ini muncul, Hendri menjabat Kabag Umum Setdakab Pasaman Barat. Hendri disangka melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Padang, kerugian keuangan Negara dalam perkara ini sebesar Rp 278 juta. Hendri sendiri dititipkan penyidik di Cabang Rumah Tahanan Negara (Rutan) Lubuk Sikaping di Talu. [dem]

Kemacetan Jakarta Diatasi dengan Cara Pintas dan Mahal Tapi Tidak Berguna

Laporan: Aldi Gultom

RMOL.  Indonesia Traffic Watch (ITW) menilai, upaya pemerintah mengatasi kemacetan DKI Jakarta saat ini lebih cenderung berorientasi bisnis, bahkan mengorbankan kepentingan rakyat banyak.

ITW menyebutkan sistem Electronic Road Pricing (ERP) atau jalan berbayar, yang harus lebih dulu mengorbankan pengendara sepeda motor dengan larangan untuk tidak melintas di kawasan MH Thamrin dan Medan Merdeka Barat. Kemudian pembangunan enam ruas tol dalam kota yang membutuhkan dana besar, sementara belum ada jaminan pembangunan ruas tol tersebut akan mengatasi kemacetan.

Bahkan, proyek monorel yang hingga kini hanya tampak tiang beton, namun tak ada kejelasan kelanjutan proyek tersebut. Kemudian proyek pembangunan MRT yang juga masih mengalami kendala pembebasan lahan.

Selanjutnya, wacana pembangunan  light rapid transit (LRT) atau transportasi rel cepat.

"Semua wacana itu hanya indah untuk dibayangkan, namun sulit mewujudkannya. Sementara produsen kendaraan terus menjanjikan kenyamanan setiap produknya untuk menarik minat masyarakat lalu membelinya,' kata Ketua Presidium ITW, Edison Siahaan, Senin (24/11).

Edison mengakui, lalu lintas dan transportasi umum Jakarta sebagai ibukota negara dan kota metropolitan sudah harus didukung dengan teknologi berbasis elektronik. Selain cermin budaya, lalu lintas juga merupakan potret modernitas sebuah bangsa. Tetapi upaya itu harus diawali dengan menyiapkan persyaratan dan melakukan sosialisasi sehingga masyarakat bisa memahaminya dengan baik.

Dalam program jangka panjang dan menengah , lebih baik pemerintah membuat perencanaan yang matang untuk membangun transportasi angkutan umum yang modern tapi terjangkau dan tentu  bisa mewujudkan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban dan Kelancaran (Kamseltibcar) lalu lintas.

"Pemerintah harus memulai kebijakan dari yang sederhana dan secara bertahap menerapkan sistem yang lebih kompleks dan canggih. Kebijakan pintas dan mahal belum tentu bisa menjadi solusi dan cocok untuk mengatasi kemacetan," pungkas Edison Siahaan.

Pemotor Disuruh Parkir di 11 Gedung, Tapi Tarifnya Masih Normal

Laporan: Elitha Tarigan

RMOL. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyediakan lahan parkir untuk pengendara kendaraan roda dua di sepanjang Jalan MH Thamrin dan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.

Hal tersebut dilakukan menyusul aturan pelarangan kendaraan roda dua melintas di dua jalur tersebut mulai 17 Desember mendatang.

Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Benjamin Bukit, mengatakan bahwa pihaknya telah menjalin kerja sama dengan 11 pengelola gedung di sepanjang Thamrin dan Medan Merdeka Barat agar menyediakan lahan bagi pengendara roda dua untuk memarkirkan kendaraannya.

"Silakan gunakan fasilitas parkir di 11 tempat itu dan gunakan bus tingkat gratis untuk melintasi Jalan Thamrin dan Jalan Medan Merdeka Barat," ujarnya saat dihubungi, Senin (24/11).

Ke-11 tempat tersebut ialah Gedung Jaya, Gedung Bank Dagang Negara (BDN), Jakarta Theatre, Sarinah, Gedung BII, Gedung Oil, Plaza Permata, Gedung Kosgoro, Hotel Nikko/Wisma Nusantara, Grand Indonesia, dan The City Tower.

Kata Benjamin, 11 gedung tersebut mampu menampung 9.318 mobil dan 5.128 unit sepeda motor.

Selain 11 gedung tersebut, lanjutnya, Dishub DKI juga akan mengoptimalkan penggunaan lahan parkir di IRTI Monas dan lahan parkir pusat perbelanjaan Carrefour Harmoni.

Sayangnya, belum ada penyesuaian tarif parkir di seluruh gedung tersebut. Artinya, tidak ada pengurangan biaya parkir sama sekali.

"Untuk sementara masih disesuaikan dengan tarif parkir yang berlaku setempat," ungkapnya. [ald]

BBM Naik, Pemerintah Harus Pertahankan Raskin

Laporan: Wahyu Sabda Kuncahyo

RMOL. Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dipastikan melemahkan daya beli masyarakat, khususnya warga miskin.

Agar warga miskin tetap bisa memenuhi kebutuhan pokoknya terutama beras, pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla diharapkan dapat mempertahankan program Beras untuk Rakyat Miskin (Raskin).

"Masyarakat masih menghendaki program Raskin diteruskan. Sebab, dengan adanya kenaikan BBM pasti memerlukan jaringan bantuan sosial yang banyak, selain Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Keluarga Sejahtera," ungkap anggota DPR Meutya Hafid dalam keterangannya kepada redaksi, Senin malam (24/11).

Menurutnya, pemerintah harus menjaga agar masyarakat miskin tetap terpenuhi kebutuhan dasarnya. Terutama yang berhubungan dengan pangan.

"Jadi, program Raskin perlu diteruskan. Sesuai dengan kehendak dari rakyat," beber Meutya.

Dia memastikan bahwa kenaikan harga BBM menurunkan daya beli masyarakat, sehingga pemerintah harus berpikir ulang sebelum menghapuskan program Raskin.

"Kalau ada wacana penghapusan sebaiknya dipikir ulang, karena saat ini masyarakat membutuhkan bantuan pangan," bebernya.

Lebih jauh, tambah politisi Partai Golkar itu, program Raskin bukan sekedar membagi-bagikan beras kepada masyarakat tidak mampu. Raskin juga menjadi instrumen stabilitas harga beras atau jaring pengaman harga agar petani tidak dirugikan dari penurunan harga beras di saat masa panen berlimpah.

"Untuk menyerap hasil produksi petani, Bulog membeli dengan harga yang relatif stabil bahkan di atas harga pasar. Beras itu kemudian disalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk Raskin. Program Raskin merupakan instrumen yang paling cocok untuk ketahanan pangan," tegas Meutya yang juga anggota Komisi I DPR.[dem]

Fadli Zon: DPR Akan Tegas Soal Jokowi Larang Menteri RDP



Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai pemerintah tak memiliki alasan yang kuat untuk membuat surat edaran larangan menteri mengikuti [rapat kerja](2138859 "")  (RDP) dengan DPR. Karena pengawasan DPR terhadap pemerintah adalah bagian dari konstitusi.

"Ini preseden buruk bagi demokrasi karena bisa dicurigai ini mengarah kepada sistem kediktatoran kalau dia melakukan pengabaian seperti ini," kata Fadli di Gedung [DPR](2138859 ""), Jakarta, Senin 24 November 2014.

Menurut [Fadli](2135795 ""), Sekretaris Kabinet Andy Wijdajanto seharusnya mengerti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi yang DPR memiliki hak untuk melakukan pengawasan. Karena, legislasi dan budgeting adalah hak dari DPR. "Nggak bisa pemerintah seenaknya lakukan penundaan apalagi melarang menterinya untuk ke DPR," imbuh Fadli.

Kendati begitu, Fadli mengaku belum melihat surat tersebut secara langsung. Pihaknya akan segera mengecek ke sekretariat DPR.

"Jika memang betul ada itu, kita sangat sayangkan. Kita akan ambil langkah yang tegas. Ini sangat membahayakan apa yang dilakukan setkab. Kita tetap panggil, kalau 3 kali ngga datang, ya silakan memang dia mau menjalankan negara ini dengan kediktatoran atau apa. Semua harus melalui DPR," jelas Fadli

Pemerintah, imbuh dia, tidak ada urusan dengan konflik yang ada di DPR. Menurut Fadli, persoalan di DPR sudah selesai dan semua komisi sudah lengkap dan berjalan dengan baik.

"Nggak ada masalah. pemerintah jangan mencari alasan apalagi sudah melakukan tindakan yang kita lihat ini tindakan offside yang menyalahi sejumlah undang-undang," tukas Fadli.
Presiden Jokowi melalui Menteri Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto sebelumnya melarang Menteri Kabinet Kerja dan pejabat setingkatnya melakukan rapat dengar pendapat dengan DPR untuk sementara waktu. Larangan ini dituangkan dalam Surat Edaran Seskab.

Surat Edaran itu bernomor SE-12/Seskab/XI/2014 dan bertanggal 4 November 2014. Surat itu ditandatangani oleh Seskab Andi Widjajanto dan ditujukan ke Menteri Kabinet Kerja, Panglima TNI, Kapolri, Kepala Staf Angkatan, Kepala BIN, dan Plt Jaksa Agung. Surat Edaran ini beredar di kalangan jurnalis.

Berikut isi Surat Edaran Seskab, Senin (24/11/2014):

Menindaklanjuti arahan Bapak Presiden dalam Sidang Kabinet Paripurna tanggal 3 November 2014, bersama ini dengan hormat kami mohon kepada para Menteri, Panglima TNI, Kepala Kepolisian Negara RI, Para Kepala Staf Angkatan, Kepala Badan Intelijen Negara, dan Plt Jaksa Agung untuk menunda pertemuan dengan DPR, baik dengan Pimpinan maupun Alat Kelengkapan DPR guna memberikan kesempatan kepada DPR melakukan konsolidasi kelembagaan secara internal.

Surat Edaran ini agar segera dilaksanakan sampai ada arahan baru dari Bapak Presiden. Surat Edaran ini bersifat rahasia untuk kalangan terbatas tidak untuk disebarluaskan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Sekretariat Kabinet,

Meski Digugat, Kominfo Teruskan Blokir Website

TEMPO.CO , Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Informatika memberikan tanggapan mengenai rencana gugatan koalisi lembaga dan individu terhadap pemblokiran situs-situs internet yang dinilai bermanfaat. (Baca: Menkominfo Diminta Cabut Aturan Blokir Internet).
Menurut Juru Bicara Kementerian Komunikasi, Ismail Cawidu, meski Peraturan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif dibatalkan Mahkamah Agung, lembaganya masih berwenang memblokir situs internet.

"Aturan itu hanya tata cara. Kami mewakili jutaan masyarakat yang resah terhadap konten negatif. Kami diberi amanat oleh undang-undang," kata Ismail kepada Tempo, Senin, 24 November 2014. (Baca: Rajin Blokir Situs Internet, Kominfo Digugat ke MA).

Sebelumnya, koalisi lembaga swadaya masyarakat yang terdiri dari Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Elsam, LBH Pers, dan Information Communication and Technology Watch melayangkan gugatan terhadap aturan pemblokiran situs internet.
Para penggugat menyatakan aturan itu melanggar kebebasan masyarakat untuk mencari informasi. Sebab situs yang diblokir pemerintah cukup penting, misalnya penyedia konversi vakuta asing dan pemandu bahasa tuna netra.

Ismail menyatakan sepanjang 2009 hingga pertengahan 2014, pemerintah telah memblokir 813 ribu situs. Dari jumlah itu, 85 persen menyediakan konten pornografi. Dia juga membantah lembaganya memblokir situs internet dengan sewenang-wenang. Sebab, pemblokiran internet harus melalui laporan masyarakat. "Jika ada kesalahan, situs yang dibloki masih bisa kami pulihkan," katanya.
Hingga saat ini Ismail belum menerima tembusan surat gugatan uji materi dari Mahkamah Agung. "Kami tetap menghormati proses yang berjalan."

ROBBY IRFANY

Daftar Lengkap UMP 2015 di Seluruh Indonesia



Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) menyatakan seluruh provinsi di Indonesia telah menetapkan upah minimum provinsi atau UMP dan upah minimum kabupaten/kota atau [UMK 2015](2137851 "").
Dari 33 provinsi yang telah menetapkan upah minimum, sekitar 29 provinsi menetapkan UMP. Sedangkan empat provinsi tidak menetapkan UMP yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta dan Jawa Timur.
"Keempat provinsi ini tidak menetapkan UMP, hanya UMK," jelas Direktur Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemenakertrans Wahyu Widodo saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta Senin (24/11/2014).
Wahyu menjelaskan, rata-rata kenaikan UMP secara nasional mencapai 12,77 persen dari Rp 1,58 juta menjadi Rp 1,78 juta.  Angka ini sekitar 99,53 persen dari rata-rata komponen hidup layak (KHL) nasional yang dipatok Rp 1,81 juta.
Tidak terpaut jauhnya antara UMP dengan KHL menunjukkan bahwa para pemimpin daerah telah membuktikan komitmennya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya lewat UMP.
"[UMP 2015](2138242 "") itu seperti jaringan pengaman. Dengan UMP yang mendekati KHL itu mengarahkan masyarakat agar bisa hidup dengan layak. Ke depan, yang harus dipikirkan para Gubernur adalah bagaimana cara mengaitkan upah dengan tingkat produktivitas pekerja," jelas dia.
Lengkapnya berikut daftar UMP di 29 provinsi dari data Kemenakertrans yang diperoleh Liputan6.com:

Aceh Sampai Riau

1. Nanggroe Aceh Darussalam
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh memutuskan untuk kenaikan UMP 2015 sebesar 8,57 persen menjadi Rp 1,9 juta per bulan, dari sebelumnya Rp 1,75 juta. UMP yang ditetapkan pemprov Aceh tersebut lebih tinggi 9,67 persen dari KHL yaitu Rp 1,732 juta. UMP di Serambi Mekah tertuang dalam Pergub Nomor 81 Tahun 2014.
2. Sumatera Utara (Sumut)
Pemprov Sumut menetapkan UMP 2015 sebesar Rp 1,625 juta per bulan, atau naik 7,91 persen dari sebelumnya Rp 1,505 juta. Angka UMP tersebut sekitar 27,85 persen dari KHL yaitu Rp 1,271 juta. UMP di Sumut tertuang dalam SK Gubernur Nomor 188.44/0972/KPTS/2014.
3. Sumatera Barat (Sumbar)
UMP 2015 di Sumbar ditetapkan pada 27 Oktober 2014 sebesar Rp 1,615 juta per bulan, atau naik 8,39 persen dari sebelumnya Rp 1,49 juta. Angka ini juga lebih tinggi 9,55 persen dari KHL di provinsi tersebut Rp 1,474 juta. UMP di Sumbar tertuang dalam SK Gubernur 562-802-2014.
4. Riau
Pemprov Riau telah menaikkan UMP 2015 sebesar 10,47 persen menjadi Rp 1,878 juta dari sebelumnya Rp 1,7 juta. Angka ini lebih tinggi sedikit dari KHL yaitu Rp 1,872 juta per bulan. UMP Riau tertuang dalam SK Gubernur No.Kpts.749/x/2014.
5. Kepulauan Riau
UMP 2015 di Kepulauan Riau diputusakan naik  17,36 persen menjadi Rp 1,954 juta per bulan, dari sebelumnya Rp 1,665 juta. Angka ini lebih tinggi 2,7 persen dari KHL Rp 1,902 juta. UMP Kepulauan Riau tertuang dalam SK Gubernur 1201 Tahun 2014.

Jambi sampai Lampung

6. Jambi
Pemprov Jambi menetapkan UMP 2015 sebesar Rp 1,71 juta, atau naik 13,83 persen dari sebelumnya Rp 1,502 juta per bulan. Angka ini lebih tinggi sedikit dari KHL Rp 1,708 juta. Keputusan UMP 2015 Jambi tertuang dalam SK Gub No.554/Kep.Gub/Dinsosnakertrans/2014.
7. Sumatera Selatan (Sumsel)
Diputuskan pada 31 Oktober 2014, Pemprov Sumsel telah menaikkan UMP 2015 sebesar 8,15 persen menjadi Rp 1.974 juta per bulan. UMP yang setara dengan KHL di wilayah tersebut tertuang dalam SK Gubernur Nomor 675/Kpts/Disnakertrans/2014.
8. Bangka Belitung (Babel)
UMP di Negeri Laskar Pelangi ini naik 28,05 persen menjadi Rp 2,1 juta per bulan pada 2015, dari sebelumnya Rp 1,64 juta. UMP ini lebih tinggi sedikit dari dari KHL di Babel yang dipatok Rp 2,082 juta. Keputusan itu tertuang dalam SK Gub No 188.44/696/TK.T/2014.
9. Bengkulu
Pemprov Bengkulu telah menaikkan UMP 2015 sebesar 11,11 persen menjadi Rp 1,5 juta, dari sebelumnya Rp 1,35 juta. Angka ini lebih tinggi sedikit dari KHL yang dipatok Rp 1,499 juta. Keputusan itu tertuang dalam SK No: X/475.XV/2014.
10. Lampung
UMP 2015 di Lampung dipatok Rp 1,581 juta atau naik 13,01 persen dari sebelumnya Rp 1,399 juta per bulan. Angka ini lebih tinggi 9,57 persen dari KHL di Lampung Rp 1,442 juta. Keputusan itu tertuang dalam SK No: G/813/III.05/HK/2014.



Banten sampai NTT

 11. Banten
Pemprov Banten menetapkan UMP 2015 sebesar Rp 1,6 juta atau naik 20,75 persen dari sebelumnya Rp 1,325 juta. Angka ini lebih tinggi 14 persen dari KHL sekitar Rp 1,403 juta. Keputusan itu tertuang dalam Kep.Gub No.561/Kep.427-hak/2014.
12. Bali
UMP 2015 di Bali diputuskan naik 5,09 persen menjadi Rp 1,621 juta, dari sebelumnya Rp 1,542 juta. Angka ini lebih tinggi sedikit dari KHL Rp 1,612 juta. Keputusan tersebut tertuang dalam SK No 58 Tahun 2014.
13. DKI Jakarta
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama telah mengetok kenaikan UMP 2015 sebesar Rp 2,7 juta. Angka itu naik 10,6 persen dari sebelumnya Rp 2,441 juta. Angka ini lebih tinggi 6,38 persen dari KHL di ibukota provinsi yaitu Rp 2,538 juta. Keputusan tersebut tertuang dalam Pergub No. 176/GUB/XI/2014 pada tertanggal 14 November 2014.
14. Nusa Tenggara Barat (NTB)
 Pemprov NTB telah menaikkan UMP 2015 sebesar 9,92 persen menjadi Rp 1,33 juta per bulan dari sebelumnya Rp 1,21 juta. Angka ini lebih rendah 7 persen dari KHL di provinsi itu yang dipatok Rp 1,43 juta. Keputusan itu tertuang dalam SK Gub No.561-687 tahun 2014.
15. Nusa Tenggara Timur (NTT)
UMP 2015 di NTT ditetapkan Rp 1,25 juta atau naik 8,7 persen dari sebelumnya Rp 1,15 juta. Angka ini lebih rendah 24,34 persen dari KHL di daerah itu yang tercatat Rp 1,652 juta. Keputusan tersebut tertuang dalam Kep. Gub NTT No. 248/KEP/HK/2014.

Kalbar sampai Gorontalo

16. Kalimantan Barat (Kalbar)
UMP 2015 di Kalbar naik 13,04 persen menjadi Rp 1,56 juta, dari sebelumnya Rp 1,38 juta per bulan. Angka ini lebih tinggi dari KHL sebesar Rp 1,504 juta. Keputusan yang ditetapkan pada 28 Oktober itu tertuang dalam SK Gub No.505 Tahun 2014.
17. Kalimantan Selatan (Kalsel)
Pemprov Kalsel telah menetapkan kenaikan UMP 2015 sebesar 15,43 persen menjadi Rp 1,87 juta, dari sebelumnya Rp 1,62 juta per bulan. Angka ini lebih tinggi 10,59 persen dari KHL Rp 1,691 juta per bulan. Keputusan tersebut terangkum dalam SK gub No. 188.44/0566/KUM/2014.
18. Kalimantan Tengah (Kalteng)
Kalteng adalah provinsi pertama yang mengumumkan UMP 2015 yaitu pada 25 Agustus 2014. Kenaikan UMP di provinsi ini naik 10 persen menjadi Rp 1,896 juta per bulan dari sebelumnya Rp 1,723 juta per bulan. Angka ini hanya lebih rendah atau hanya 84,13 persen dari KHL di daerah itu yang sudah mencapai Rp 2,254 juta. Keputusan tersebut tertuang dalam SK No 29 Tahun 2014.
19. Kalimantan Timur (Kaltim)
UMP 2015 di Kaltim diputuskan naik 7,41 persen menjadi Rp 2,026 juta, dari sebelumnya Rp 1,886 juta. Angka ini setara dengan KHL yang dipatok di daerah tersebut. Keputusan tersebut tertuang dalam SK Gub No. 561.K.683/2014.
20. Gorontalo
Pemprov Gorontalo memutuskan untuk menaikkan UMP 2015 sebesar 20,75 persen menjadi Rp 1,6 juta dari sebelumnya Rp 1,325 juta. Meski naik cukup tinggi, namun angka ini masih di bawah KHL yang ditetapkan di daerah itu Rp 1,864 juta. Keputusan itu terlampir dalam SK Gub Gorontalo No. 426/13X/2014.

Sulut sampai Sulbar

21. Sulawesi Utara (Sulut)
UMP 2015 di Sulut ditetapkan Rp 2,15 juta atau naik 13,16 persen dari sebelumnya Rp 1,9 juta. Angka ini 30,94 persen di atas KHL Rp 1,641 juta. Keputusan itu tertuang dalam SK Gub No. 34 tahun 2014.
22. Sulawesi Tenggara (Sultra)
Pemprov Sultra menaikkan UMP 2015 sebesar 18 persen menjadi Rp 1,652 juta, dari sebelumnya Rp 1,4 juta. Angka ini hanya lebih tinggi 1,87 persen dari KHL yang dipatok Rp 1,621 juta. Keputusan itu tertuang dalam Pergub No.69 Tahun 2014.
23. Sulawesi Tengah (Sulteng)
UMP 2015 di Sulteng diputuskan naik 20 persen menjadi Rp 1,5 juta dari sebelumnya Rp 1,25 juta. Angka ini sudah memenuhi standar KHL 1,499 juta. Keputusan tersebut tertuang dalam SK Gubernur No.561/566/Disnakertrans-G.ST/2014.
24. Sulawesi Selatan (Sulsel)
Pemprov Sulsel telah menetapkan UMP 2015 sebesar Rp 2 juta, atau naik Rp 200 ribu dari sebelumnya Rp 1,8 juta. Angka ini 2,56 persen di atas KHL Rp 1,95 juta. Keputusan ini tertuang dalam SK Gubernur Nomor 2060/X/Tahun 2014.
25. Sulawesi Barat (Sulbar)
UMP 2015 di Sulbar ditetapkan sebesar Rp 1,655 juta atau naik 18,25 persen dari sebelumnya Rp 1,4 juta. Meski sudah naik, namun besaran UMP di Sulbar masih lebih rendah dari KHL yang ditetapkan Rp 1,981 juta. Keputusan ini tertuang dalam SK GGH Tahun 2014.

Maluku sampai Papua Barat

26. Maluku
UMP 2015 di Maluku naik 16,61 persen menjadi Rp 1,65 juta, dari sebelumnya Rp 1,415 juta. Angka ini masih lebih rendah dari KHL di provinsi itu sebesar Rp 2,197 juta per bulan. Keputusan kenaikan UMP tersebut tertuang dalam SK Gub No. 228 Tahun 2014.
27. Maluku Utara
UMP 2015 di Maluku Utara ditetapkan naik 9,5 persen menjadi Rp 1,577 juta, dari sebelumnya Rp 1,44 juta. Angka ini hanya 67,62 persen dari KHL yaitu Rp 2,333 juta per hulan. Keputusan itu tertuang dalam SK Gubernur Nomor 248/KEP/HK/2014.
28. Papua
UMP 2015 di Papua tercatat naik 7,5 persen menjadi Rp 2,193 juta, dari sebelumnya Rp 2,04 juta. Angka ini lebih tinggi dari KH yang ditetapkan Rp 2,171 juta. Keputusan tersebut tertuang dalam SK Gubernur Nomor 188.4/383.
29. Papua Barat
UMP 2015 di Papua Barat naik 7,75 persen menjadi Rp 2,015 juta, dari sebelumnya Rp 1,87 juta. Angka ini sekitar 89,35 persen atau lebih rendah dari KHL Rp 2,55 juta. Keputusan tersebut tertuang dalam Kep gubernur Nomor 561/229/10/2014.
(Ndw/igw)

Jakarta Diprediksi Akan Kembali Diguyur Hujan Sejak Siang Hingga Sore

Ikhwanul Khabibi - detikNews


Jakarta - Meskipun belum memasuki puncak musim hujan, namun wilayah DKI Jakarta hampir setiap hari diguyur hujan. Untuk hari ini, sebagian besar wilayah Jakarta diprediksi akan diguyur hujan sejak siang hingga sore, hampir sama seperti kemarin.

Seperti dilansir dari website Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Selasa (25/11/2014) sebagian besar wilayah Jakarta diprediksi akan diguyur hujan ringan sejak siang. Wilayah Jakarta yang diprediksi akan diguyur hujan sejak siang antara lain, Jakarta Selatan, Jakarta Timur dan Jakarta Barat.

Sementara itu, untuk wilayah Jakarta Pusat dan Jakarta Utara diprediksi akan berawan. Sementara untuk beberapa wilayah yang berada di sekitar Jakarta seperti Depok, Tangerang, Bekasi dan Bogor diprediksi akan diguyur hujan dengan intensitas ringan hingga sedang sejak siang hari.

Seperti diberitakan sebelumnya, akibat hujan yang mengguyur sebagian wilayah Jakarta kemarin, menimbulkan beberapa genangan. Beberapa genangan yang menutupi sebagian permukaan jalan bahkan menimbulkan kemacetan panjang, karena hujan terjadi menjelang jam pulang kerja.

Di beberapa wilayah lain seperti Kampung Pulo di Jakarta Timur dan Pondok Labu, Jakarta Selatan bahkan sudah terendam banjir dengan ketinggian hingga mencapai 1 meter.

Senin, 24 November 2014

Sabar, Jalan di Jakarta Malam Ini Macet Parah

VIVAnews - Kemacetan melanda sejumlah jalan utama di Jakarta pada Senin malam, 24 November 2014. Hujan deras dan jalan yang tergenang menjadi penyebab kemacetan ini.

Dari laporan masyarakat melalui twitter @TMCPoldaMetro, sekitar pukul 18.20 kondisi lalulintas di Jalan Thamrin menuju Sudirman terpantau padat. Cuaca di kawasan ini juga masih turun hujan.

Kemacetan juga berlanjut di  kawasan Jalan Sudirman dari Ratu Plasa menuju Semanggi pada pukul 19.02 WIB. Lalulintas di kawasan ini cenderung tidak bergerak. Jalan utama dari Semanggi hingga Pancoran juga mengalami kepadatan. Kondisi ini terus terjadi hingga kawasan Cawang, Jakarta Timur.

Kepadatan lalulintas terjadi di kawasan Kuningan menuju Mampang. Kemacetan terus terjadi di kawasan Jalan Raya Buncit hingga kawasan Mangga Besar, Pejaten. Kondisi yang sama juga terjadi di kawasan Pancoran. Kemacetan terjadi hingga Pasar Minggu dan berlanjut lagi di kawasan Tanjung Barat hingga kawasan Lenteng Agung.

Kemacetan juga terjadi di depan Mal Gandaria City menuju Pondok Indah. Kondisi terus terjadi dari kawasan Arteri Pondok Indah menuju Lebak Bulus. Kondisi lalulintas yang semrawut juga terjadi di kawasan Slipi Jaya. Kepadatan kendaraan terpantau terjadi di jalur menuju Grogol maupun menuju Semanggi.

Di kawasan Tol JORR TMII arah Cikunir juga mengalami kepadatan. Ini terjadi karena antrean di pintu keluar Jatiwarna

Pada pukul 19.00 WIB, kepadatan lalulintas masih terjadi di Tol Priok yang menuju ke Cawang. Hujan juga masih mengguyur kawasan ini. Kepadatan lalulintas juga terjadi di Jalan Kapuk Raya. Jalan Suprapto mengarah Pulogadung juga mengalami kepadatan.

Sementara di Jalan Raya Bogor km 21 juga mengalami kepadatan karena jalan tergenang air. Di kawasan ini bahkan banyak pengedara motor yang terjatuh karena jalan rusak yang tertutup air.

Gubernur Jabar: Kami Sudah Lakukan Penghematan Sejak 2009

VIVAnews - Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan atau Aher mengklaim,  pemerintahannya sudah melakukan penghematan anggaran dinas. Penghematan itu dilakukan jauh sebelum Presiden Joko Widodo memberikan surat edaran atas penghematan anggaran dinas.

Aher mengklaim, hanya menggunakan 30 persen anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk keperluan aparatur.

"Ya, kami sudah efisien dari dulu. Kami sudah 70 persen untuk belanja langsung, belanja masyarakat dan hanya 30 persen untuk aparatur," kata Aher, di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin 24 November 2014.

Aher mengatakan, dia mengefisiensikan kegiatan rapat dan perjalanan dinas. "Sudah kami lakukan jauh-jauh hari. Kalau ada cerita tidak boleh rapat di hotel, kami sudah melaksanakan sejak 2009, tidak ada rapat di hotel kalau perjalanan dinas kami sudah hemat, mungkin kami hemat lagi," tuturnya.

Sebelumnya, Jokowi memangkas anggaran perjalanan dinas, termasuk larangan menggunakan hotel untuk pertemuan. Hal itu sebagai salah satu upaya untuk menghemat anggaran.

Awalnya, anggaran perjalanan dinas sebanyak Rp41 triliun. Namun, Jokowi hanya akan memberikan sebanyak Rp25 triliun dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).


© VIVA.co.id

Menkeu: Penghematan Anggaran Dinas akan Dialihkan ke Infrastruktur

VIVAnews - Presiden Joko Widodo telah memotong anggaran dinas sebesar Rp16 triliun. Menurut Menteri Keuangan,Bambang Brodjonegoro, anggaran itu akan digabungkan dengan anggaran hasil pemotongan subsidi bahan bakar minyak (BBM).

"Nanti dong, itu adalah bagian yang akan digabungkan ke (pemotongan) subsidi," kata Bambang, di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin 24 November 2014.

Menurut dia, anggaran itu akan difokuskan untuk pembangunan infrastruktur. "Nggak (ke daerah), ke infrastruktur," lanjutnya.

Sebelumnya, Jokowi memangkas anggaran perjalanan dinas, termasuk larangan menggunakan hotel untuk pertemuan. Hal itu sebagai salah satu upaya untuk menghemat anggaran.

Awalnya, anggaran perjalanan dinas sebanyak Rp41 triliun. Namun, Jokowi hanya akan memberikan sebanyak Rp25 triliun.

Brigjen Didik Siap Disidangkan Dalam Kasus Korupsi Simulator SIM

Elza Astari Retaduari - detikNews

Jakarta - KPK telah melimpahkan berkas mantan Wakil Kepala Korlantas Polri Brigjen Didik Purnomo ke pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) untuk naik ke tahap penuntutan karena berkas pemeriksaanya telah lengkap. Didik menjadi tersangka dalam kasus korupsi pengadaan simulator SIM.

"Hari ini KPK melimpahkan DP (Didik Purnomo) ke pengadilan, terkait kasus simulator," ungkap Jubir KPK Johan Budi di Gedung KPK, Jl HR Rasuna Said, Kuningan, Jaksel, Senin (24/11/2014).

Proses peradilan Didik disebut Johan akan dilakukan dalam waktu maksimal 14 hari. Didik merupakan wakil dari mantan Kepala Korlantas Polri Irjen (Pol) Djoko Susilo yang divonis 18 tahun penjara dalam waktu yang sama.

"Penyidik menyerahkan berkas penuntutan DP untuk dilimpahkan ke pengadilan dan diproses dalam kurun maksimal 14 hari," kata Johan.

Dalam Kasus korupsi proyek simulator SIM yang merugikan negara dengan kisaran nilai hingga Rp 198 miliar ini, Didik merupakan tersangka keempat. Selain Djoko Susilo, 2 lainnya yang telah divonis adalah Dirut PT CMMA Budi Susanto dan bos PT Inovasi Teknologi Sukotjo Bambang.

Meski begitu, tidak menutup kemungkinan masih akan ada tersangka lainnya yang muncul. Sebab hingga saat ini KPK masih mengembangkan kasus yang terjadi pada 2011 lalu.

"Melihat perkaranya ini tersangka ke-4, termasuk DP. Kasus ini masih dikembangkan," tutup Johan.

Didik selaku pejabat pembuat komitmen dikenakan Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 3 Jo Pasal 55 dan 56 KUHP. Ia diduga melakukan perbuatan melawan hukum dengan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau koorporasi.

Menteri Yuddy Targetkan Penerapan E-Government Sebelum Pemerintahan Jokowi Berakhir

Laporan: Amelia Fitriani
 
RMOL. Indonesia diharapkan dapat menerapkan sistem e-government terintegrasi sebelum tahun 2019.

"Targetnya adalah sebelum pemerintahan pertama Joko Widodo tahun 2019 berakhir, ini (e-government) sudah berjalan," ujar Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi di acara Smarter strategy for Better Government Indonesia-Korea e-Government Collaboration Forum di hotel Grand Hyatt Jakarta siang tadi (Kamis, 20/11).

Dalam membangun e-government itu, Indonesia diketahui telah menggandeng Korea Selatan sebagai mitra kerjasama. Pasalnya, negeri ginseng dinilai sebagi negara dengan penggunaan teknologi informasi yang maju di Asia.

Ia menyebut, setidaknya ada enam program utama e-goverment yaitu keamanan cyber pemerintah, pemanfaatan jaringan internet intra pemerintah, sistem penghubung layanan pemerintah, pusat data elektronik terpadu, pengembangan sistem pelayanan perizinan satu pintu nasional, dan penguatan portal layanan publik.

Pada prinsipnya, sambung Yuddy, keenam program itu dijalankan secara bersamaan dan kmprehensif.

Indonesia sendiri diketahui telah membangun MoU dengan Korea Selatan terkait pembangunan e-government itu pada tahun lalu.

Namun demikian, MoU tersebut belum membahas soal pokok pembangunan lebih rinci.

Menurut Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PAN-RB Rini Widyantini yang juga hadir dalam acara tersebut, Korea Selatan sebagai mitra kerjasama akan memberikan bantuan berupa teknologi, pengetahuan serta bantuan teknis lainnya dalam pembangunan e-government di Indonesia.

Saat ini kedua negara telah membangun road map dan masih melakukan penilaian evaluasi sebelum e-government dibangun sekitar tahun 2016 mendatang.

Ditanya soal mekanisme anggaran yang digunakan dalam implementasi e-government itu, Rini menyebut hal tersebut masih dalam kajian dan belum ditentukan jumlah pastinya. [mel]
 

Pangdam Jaya: Penguasaan Asing Sudah Lampu Kuning

Laporan: Ihsan Dalimunthe

RMOL. Krisis energi, pangan dan air mengancam dunia, Indonesia sebagai salah satu negara yang kaya akan sumber daya alam akan menjadi rebutan. Ancaman proxy war pun sudah masuk makin dalam.

Demikian disampaikan Pangdam Jaya Mayjen TNI Agus Sutomo saat memberi kuliah umum di Universitas Bung Karno (UBK), Jalan Kimia, Jakarta, (Jumat, 21/11).

"Semua negara ingin kuasai sumber daya alam di Indonesia. Malah sekarang sebagian besar sumber energi kita dikuasai asing," bebernya.

Agus pun membeberkan kekecewaannya soal PT Freeport di Papua yang 90 persen dikuasai asing, bahkan mau diperpanjang sampai tahun 2040. Tak hanya itu, di Bumi Cenderawasih juga banyak ditemukan bandara perintis yang dikuasai pihak asing.

"Kita sering menyamar ke sana menjadi Babinsa malah diusir, seperti orang asing di negeri sendiri. Biasanya bandara perintis itu buat para misionaris, ini tak boleh dibiarkan,"," katanya.

Dia menambahkan, proxy war sudah melucuti satu persatu pulau terluar Indonesia. Menurut Agus, seharusnya kasus Timor Timur, dan Sipadan-Ligitian dapat menjadi pelajaran bagi pemerintah agar tidak terulang di kemudian hari.

"Sipadan dan Ligitan itu sekarang jadi pulau wisata termahal di dunia. Kalau mau ke sana harus booking enam bulan sebelumnya," jelas Agus.

Reklamasi pantai Indonesia oleh negara tetangga, penolakan nama kapal Usman-Harun, penyadapan telepon pejabat oleh intelijen Australia adalah deretan panjang proxy war yang sedang dihadapi Indonesia.

"Negara-negara di sekitar khatulistiwa seperti Indonesia sekarang jadi rebutan. Tak hanya dari sumber daya alam, tapi dari bidang budaya, sosial, dan politik mau dikuasai," katanya.

"Sekarang sudah lampu kuning, kita bisa tertawa bahagia sekarang, tapi nanti punya kita tidak ada lagi. Ini salah satu tantangan generasi muda yang makin berat," demikian Agus. [why]

Beri jaksa agung kesempatan buktikan diri

Pewarta:



Partai NasDem juga pernah memberi dia kendaraan politik menjadi anggota DPR. Partai NasDem juga anggota koalisi pengusung Jokowi-Jusuf Kalla menuju kursi kepemimpinan nasional saat ini.

"Agak bijaksana apabila kita memberikan kesempatan kepada Jaksa Agung, Prasetyo, untuk membuktikan dirinya bersih dari pengaruh partai politik dalam menegakkan hukum yang adil," kata Latumakulita melalui keterangan tertulis, di Jakarta, Minggu.

Dia mengatakan, pandangan pihak yang menolak Prasetyo ditetapkan sebagai jaksa agung, di antaranya mengatakan Jokowi telah mengikari janjinya untuk mengangkat jaksa agung dari unsur non-parpol.

Sebab, Prasetyo merupakan mantan jaksa agung muda yang menjadi anggota DPR dari Partai NasDem.

Media massa nasional kontan memberi kritik pada langkah Presiden Joko Widodo yang menunjuk Prasetyo di kursi itu. Padahal, media massa utama nasional nyaris senantiasa mendukung apapun langkah Jokowi. 

Menanggapi semua itu, Prasetyo kepada pers menilai hal itu sebagai masukan positif bagi dia dan jajaran Kejaksaan Agung.

Jaksa Agung: penuntasan kasus korupsi jadi prioritas

Pewarta:

Minggu, 23 November 2014

Ingat! 1 Desember PNS Dilarang Rapat di Hotel, Ini Sanksinya Jika Bandel

Baban Gandapurnama - detikNews

Bandung - Aturan pelarangan PNS menggelar kegiatan di hotel mulai berlaku 1 Desember 2014. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Yuddy Chrisnandi sudah menyiapkan sanksi jika PNS melanggar. Apa sanksinya?

"Sanksinya ada. Sanksi administratif," kata Yuddy sewaktu ditemui wartawan di Sekretariat Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bandung, Jalan Sabang, Kota Bandung, Minggu (23/11/2014).

Yuddy menegaskan sanksi berat siap diberlakukan tanpa pandang bulu. "Bagi pejabat-pejabat negara tingkat pusat dan daerah yang mengabaikan imbauan peningkatan efesiensi dan efektifitas, bisa ditunda promosinya, didemosi, dan kena sanksi," tutur Yuddy.

"Selain itu gaji ketigabelasnya tidak diturunkan dan tunjangan kinerjanya tidak diberikan. Berat semua (sanksinya) itu," kata politisi Partai Hanura tersebut menambahkan.

Yuddy menambahkan, larangan PNS menggelar kegiatan di luar kantor pemerintahan sudah tertuang dalam surat edaran MenPAN nomor 10 tahun 2014.

"Suratnya berisi melarang seluruh jajaran aparatur sipil negara melakukan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan di luar instansi pemerintahan. Berlaku 1 Desember 2014, seluruh kegiatan penyelenggaraan pemerintahan harus dilakukan di instansi pemerintahan," ujarnya.

Lebih lanjut Yuddy menuturkan, satu instansi dengan instansi lain harus bekerjasama menjalani kebijakan tersebut. Kata Yuddy, tidak ada alasan lagi pemerintah kota dan kabupaten tidak memiliki gedung.

"Bekerjasamalah dengan pemprov, serta dengan TNI dan Polri. Seluruh penyelenggara pemerintah harus bisa saling memberikan fasilitas untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintahan," ucap Yuddy.