KPK: Data Oknum PKS yang Terima Dana dari Fathanah Akan Dibuka di Sidang

Nur Khafifah - detikNews

Jakarta - KPK mengamini menerima data dari Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) soal aliran dana Fathanah ke oknum petinggi PKS selain Luthfi Hasan. KPK akan membuka siapa yang menerima di persidangan.

"Sudah dilaporkan sama PPATK. Dan tentunya kita punya kewajiban itu, nanti dibuka ketika persidangan," kata Ketua KPK Abraham Samad usai 'Peluncuran Pedoman Multidoor untuk Pidana Korporasi' di Hotel Le Meridien, Jl Sudirman, Jakarta, Senin (20/5/2013).

Samad juga berkomentar perihal penyangkalan Luthfi di persidangan bahwa dirinya menerima dana dari Fathanah. "Terdakwa atau tersangka itu punya hak membantah atau mengingkari. Tapi tentunya KPK juga mempunyai bukti fakta-fakta yang menurut KPK itu sudah cukup. Jadi tidak ada masalah, setiap orang punya hak melakukan pembelaan, pembantahan dan sebagainya," urai Samad.

Pastinya, Samad menegaskan, KPK akan melakukan penelusuran terkait data aliran ke oknum PKS itu. "Kita masih terus menelusuri, kembangkan, dan tentunya ini bagian dari penyidikan dan untuk sementara kita belum bisa buka ke publik. Jadi nanti biar faktanya akan terbuka di depan persidangan," tutupnya.

Dinkes DKI: 16 RS Mundur, Pelayanan KJS Tak Terganggu

VIVAnews - Dinas Kesehatan DKI Jakarta memastikan mundurnya 16 rumah sakit swasta dari program Kartu Jakarta Sehat (KJS) tidak mengganggu pelayanan kesehatan masyarakat. Sebab, program KJS memprioritaskan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) sebagai rujukan pasien peserta KJS yang berobat di Puskesmas.

"Kalau semua RSUD penuh dan membutuhkan penanganan atau alat tertentu, baru dirujuk ke RS swasta. Jadi sampai sejauh ini tidak terganggu," kata Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Dien Emawati kepada VIVAnews, Selasa 21 Mei 2013.

Meski begitu, tidak dapat dipungkiri rumah sakit rujukan untuk wilayah Jakarta Utara berkurang. Pasalnya, delapan dari 16 RS yang mundur berada di wilayah tersebut. Namun, Dien yakin RSUD di Jakarta Utara dapat menanganinya. 

"RSUD kita banyak, mudah-mudahan semua bisa ditangani dengan baik," ujar dia.

Dien Emawati mengatakan pengunduran diri belasan RS ini disebabkan oleh klaim biaya penanganan kesehatan yang sangat minim. Padahal, menurutnya, tarif tersebut merupakan kesepakatan antara Kementerian Kesehatan dan RS.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menyatakan 16 rumah sakit yang memutuskan mundur dari program KJS terlalu memikirkan keuntungan. 

"Memang ada beberapa persoalan KJS. Pertama rumah sakit yang terlalu profit oriented. Jadi terlalu orientasinya keuntungan," kata Jokowi.

Selain itu, Jokowi mengatakan, dalam program KJS, banyak administrasi dan kesepakatan biaya yang tidak didasari dengan manajemen kontrol yang baik. Sehingga jumlah premi yang telah disepakati menjadi tidak cukup.

Pemukul wartawan Kompas TV diburu sampai ke Bandung

Jakarta (ANTARA News) - Aparat Kepolisian Resor Metro Jakarta Utara memburu pelaku pemukulan terhadap Wartawan Kompas Televisi, Harko Setiono (24) hingga ke wilayah Bandung, Jawa Barat dan Jakarta Timur.

"Keterangan berdasarkan dari berbagai sumber," kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Rikwanto di Jakarta, Senin.

Rikwanto mengatakan, penyidik kepolisian telah mengantongi identitas, rumah, keluarga dan teman pelaku penganiayaan tersebut.

Aparat Polres Metro Jakarta Utara memburu dua orang pelaku penganiayaan terhadap Harko Setiono tersebut, namun tersangka kerap lolos dari tangkapan petugas.

Sebelumnya, wartawan Kompas Televisi, Harko Setiono (24) yang dianiaya oknum anggota kelompok bermotor di Jembataan Goyang, Jalan RE Martadinata, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Minggu (12/5) dinihari.

Kejadian berawal ketika pelaku menutup ruas jalan, kemudian korban melewati jalan tersebut, kemudian pelaku mengejar dan memukul korban hingga terluka pada bagian hidung dan pelipis mata.

Harko berada di lokasi kejadian, usai meliput acara Jakarta Food Festival bersama temannya, Kaniya Nur Rahmi (22) di Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Selanjutnya, korban pulang dengan menggunakan sepeda motor B-3972-BDC dan menyalip rombongan geng motor.

Kelompok pesepeda motor tersebut, tersinggung dan mengejar Harko, kemudian memukul pelindung kepala korban menggunakan tangan kosong.

Harko tidak melawan dan melanjutkan perjalanannya, namun saat memasuki Jalan Martadinata, salah satu kelompok motor kembali menganiaya korban dengan cara memukul helm menggunakan botol minuman keras.

Saat itu, Harko melakukan perlawanan, namun jumlah pelaku lebih banyak, sehingga korban tidak berdaya dan dibantu warga sekitar. (T014/Z002)

Anggota Komisi X: Jangan Ganti Menteri Ganti Kurikulum

M Iqbal - detikNews

Jakarta - Pemberlakuan kurikulum 2013 memang menuai pro dan kontra, terutama soal landasan Kemendibud mengubah kurikulum tersebut. Anggota Komisi X Zulfadhli, menilai belum ada pondasi yang kuat dalam implementasi kurikulum 2013 saat ini.

"Ini tidak sesuai dengan amanah Undang-undang Sisdiknas (Sistem Pendidikan Nasional). Amanah itu khususnya di pasal 36 dan 37 jelas bahwa kurikulum diatur pemerintah. Semestinya ini diatur dengan PP (Peraturan Pemerintah) sendiri, bukan digabung dalam PP Standar Nasional Pendidikan," kata anggota Komisi X Zulfadhli.

Hal itu disampaikan menanggapi pemaparan Mendikbud tentang rencana implementasi kurikulum 2013 dalam rapat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (20/5/2013) malam.

Menurutnya, asumsi itu hanya bagian dari pemahaman atas proses legislasi. Perlunya Peraturan Pemerintah tersendiri dalam pelaksanaan kurikulum 2013 dibutuhkan agar dalam implementasi kurikulum 213 memiliki pondasi yang kuat.

"Karena selama ini tidak ada PP sendiri, maka tidak salah kalau publik menilai ganti menteri dan ganti kurikulum," ungkapnya.

"Ini saya pikir bahwa kita berharap dengan rencana kurikulum 2013 ini sebagai awal yang baik, tapi kurang diberi pondasi yang kuat bahwa kurikulum ini akan berlangsung lama. Tidak cukup hanya dengan PP 32 itu. Pemerintah bersama Menkum HAM harus mengkaji PP ini," lanjut politisi Partai Golkar itu.

Menanggapi hal itu, Mendikbud M Nuh menilai Peraturan Pemerintah no 32 tentang Standar Nasional Pendidikan sudah cukup sebagai landasan pelaksanaan kurikulum 2013. Karena kurikulum sudah masuk di dalamnya.

"Undang-undang (Sisdiknas) itu punya fungsi guidance, PP payung dari pelaksanaan Undang-undang. Jadi nggak mungkin PP-nya dulu. Kalau PP itu payung, maka musti disesuaikan dengan yang dipayungi, bukan badannya yang menyesuaikan," ucap M Nuh.

Ahok Ditantang Beri Kuliah Umum ke Komnas HAM

INILAH.COM, Jakarta - Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Jakarta, mengundang Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama untuk memberikan kuliah umun kepada Komnas HAM di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (22/5/2013) mendatang.

Undangan tersebut disampaikan Perhimpunan Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) DKI pada Senin (20/5/2013). Penyampaian undangan tersebut terkait pernyataan Ahok yang menyatakan akan memberikan kuliah umum kepada Komnas HAM tentang arti keadilan.

"Kita sengaja mengundang Wagub untuk memberikan kuliah umum, terkait pernyataan Wagub yang menganggap Komnas HAM tidak mengerti keadilan dan arti dari Hak Asasi Manusia dan menyatakan bersedia memberikan kuliah umum," kata Ketua PBHI DKI, Poltak Agustinus Sinaga, Senin (20/5/2013).

Sebelumnya, terkait dukungan Komnas HAM kepada warga bantaran Waduk Pluit yang mengecam penggusuran oleh Pemprov DKI, Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama menilai Komnas HAM tak mengerti tentang arti HAM. Dirinya pun menyatakan siap memberikan kuliah umum kepada Komnas HAM tentang pengertian HAM.[bay]

Jokowi Bantah Tekan Warga Waduk Pluit

INILAH.COM, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo atau Jokowi menyadari bahwa proyek normalisasi Waduk Pluit Jakarta Utara banyak 'kepentingan'. Namun, Jokowi mengaku tidak ada tekanan dari pihak manapun terhadap warga.

"Pihak siapa, yang menekan siapa. Wong kita juga mau bongkar ini dibantu warga semua," kata Jokowi di Pluit, Jakarta, Senin (20/5/2013).

Dikatakan oleh mantan Walikota Surakarta, tidak ada yang melakukan ancaman atau tekanan terhadap warga. Memang, disini banyak macam-macam kepentingan dan itu sudah dimengerti.

"Memang disini banyak macam-macam kepentingan, kita ngerti. Tapi ngga perlu kita inikanlah, yang penting solusi bagi warga," tandasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, program revitalisasi Waduk Pluit, yang bertujuan untuk mencegah dan meminimalisir dampak banjir, masih terkendala oleh warga yang menolak permukimannya digusur dan di relokasi.[bay]

Datang ke Waduk Pluit, Jokowi Diteriaki Warga

INILAH.COM, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mendatangi lokasi pengerukan Waduk Pluit Jakarta Utara. Kedatangan pria yang akrab disapa Jokowi itu langsung menarik perhatian warga yang bermukim di area waduk.

Dari pantauan INILAH.COM, mantan Walikota Surakarta tiba di Waduk sekitar pukul 15.00 Wib mengenakan kemeja putih dan celana hitam. Begitu sampai, Jokowi langsung memantau lokasi alat berat yang sedang mengeruk dan mengangkat sampah di Waduk Pluit. Setelah itu, politisi PDIP ini langsung berjalan menuju mobilnya untuk memberikan buku kepada warga.

Namun beberapa warga sempat mencegat untuk berbincang dan berjabat tangan dengan Jokowi. Sambil bersalaman dengan Jokowi, warga juga teriak minta tolong.
"Tolong kami Pak Jokowi, bagaimana kami ini, mau direlokasi kemana kami ini," teriak warga.

Mendengar teriakan warga, Jokowi pun menanggapi dengan santai dan senyum khasnya. "Iya nanti yak, dipikirkan semuanya," ucap Jokowi.[bay]

Warga Waduk Pluit Siap Bongkar Rumahnya Sendiri

INILAH.COM, Jakarta - Warga Waduk Pluit, Muara Baru, Jakarta Utara telah melakukan pembongkaran terhadap tempat tinggalnya sendiri. Pasalnya, warga sudah ada kesepakatan dengan pihak Pemerintah Provinsi Kotamadya Jakarta Utara.

Rosnita (40) salah satu warga Waduk Pluit, mengatakan bahwa warga sudah menemui kesepakatan supaya bangunan tempat usaha terlebih dulu dibongkar.

"Iya sebelumnya sudah disepakati Pemda robohkan bangunan tempat usaha dulu seperti lapangan futsal," terang Ros di Pluit, Jakarta, Senin (20/5/2013).

Sementatra Sekretaris Camat Penjaringan, Jakarta Utara, Yani Wahyu Purwoko mengemukakan bahwa warga akan melakukan penggusuran sendiri tempat tinggalnya.

"Warga ingin bongkar sendiri sesuai kesepakatan, mereka yang sebelum menolak sadar sendiri akan bongkar," ujarnya.

Ia menjelaskan, untuk penggusuran yang dilakukan pada hari ini fokus terhadap tempat-tempat usaha di antaranya alat berat, pengusaha futsal, usaha las tangki, tempat usaha batu alam dan tanaman hias.[jat]

Tri Kurnia, Teman Wanita Fathanah Kembalikan Uang Rp400 Juta

VIVAnews - Teman wanita Ahmad Fathanah, Tri Kurnia Puspita mengembalikan uang Rp400 juta kepada penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, Senin 20 Mei 2013. Pengembalian uang itu berkaitan dengan pencucian uang Ahmad Fathanah dalam kasus kengurusan kuota impor daging.

"Memang ada informasi bahwa Tri Kurnia tadi, menurut penyidik, mengembalikan uang sekitar Rp400 juta. (Uang) itu diduga dari AF," kata Juru Bicara KPK, Johan Budi SP di kantornya.

Johan mengatakan, pengembalian uang ini merupakan tindak lanjut dari pemeriksaan Tri Kurnia beberapa waktu lalu di KPK. Dalam pemeriksaan itu, Tri  mengaku berteman dengan Ahmad Fathanah dan telah menerima sejumlah uang dari Fathanah.

"Dan hari ini dia (Tri Kurnia) janji untuk mengembalikan. Ini sebagai bukti TPPU-nya AF," ujar Johan.

Sebelumnya, penyidik telah menyita mobil Honda Freed milik Tri. Mobil tersebut juga diduga merupakan hasil pencucian uang Ahmad Fathanah. Johan  menambahkan, terhadap harta- harta yang telah disita bukan berarti dirampas KPK.

"Nanti kalau pengadilan memutuskan untuk mengembalikan, maka akan dikembalikan lagi ke yang bersangkutan."

Sebelumnya, KPK menyita sejumlah mobil dan barang mewah dari perempuan-perempuan di sekeliling Fathanah. Siapa saja? Baca di sini.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyebut, Fathanah mengalirkan uang ke rekening lebih dari 20 wanita. Namun, PPATK tidak bersedia menjelaskan nama-nama mereka. (umi)

Kabareskrim: Yang Ikut Menikmati Uang Aiptu Labora Bisa Dipidana

Nur Khafifah - detikNews

Jakarta - Kabareskrim Mabes Polri Komjen Pol Sutarman menegaskan komitmen kepolisian dalam penuntasan kasus Aiptu Labora Sitorus. Siapa saja yang menerima aliran dana dari bintara polisi di Papua itu bisa dipidana.

"Kita ikuti semua larinya uang ke mana, yang menikmati uang adalah bagian dari tindak pidana pencucian uang," jelas Sutarman usai 'Peluncuran Pedoman Multidoor untuk Pidana Korporasi' di Hotel Le Meridien, Jl Sudirman, Jakarta, Senin (20/5/2013).

Tapi lanjut Sutarman, pengusutan tentu berdasarkan bukti. "Kalau ada aliran dananya jelas siapa yang menerima dan itu uang hasil kejahatan, ya itulah pencucian uang," jelasnya.

Aiptu Labora saat ini sudah dipindahkan penahanannya di Polda Papua untuk memudahkan penyidikan. Labora menjadi tersangka penimbunan BBM dan kayu ilegal, serta pencucian uang. PPATK menemukan transaksi selama 5 tahun Rp 1,5 triliun dan uang Rp 500 miliar di rekeningnya.

"Ya seperti semua yang saya katakan tadi, semua aliran kemana kita akan ungkap," tutupnya mengomentari pengakuan Labora ke Kompolnas ada aliran ke petinggi Polri.

Hakim Perintahkan Agar Pihak Permai Grup Dijadikan Tersangka

Moksa Hutasoit - detikNews

 Jakarta - Majelis hakim memerintahkan agar jaksa bisa segera menjerat pihak-pihak dari Permai Grup. Pasalnya perusahaan M Nazaruddin itu juga ikut mendapat keuntungan dari proyek pengadaan laboratorium tahun 2010.

"Segera ditentukan kapan, jadikan tersangka, kapan mau diajukan? Ini perintah dari majelis," pinta Ketua Majelis, Pangeran Napitupulu di Pengadilan Tipikor, Jl HR Rasuna Said, Jaksel, Senin (20/5/2013).

Dalam persidangan, peran Permai Grup memang begitu terasa. Sejumlah perusahaan yang ikut dalam tender proyek tersebut terafiliasi dengan Permai Grup.

Majelis melihat ada ketidakadilan dalam kasus ini. Jika dari pihak kampus, pembantu Umum Rektor III UNJ Fahrudin dan Dosen UNJ Tri Mulyono sudah menjadi terdakwa, beda hal dengan perusahaan tersebut.

"Masih proses penyidikan," kata jaksa Fikri.

Tri Mulyono dituntut 18 bulan penjara oleh jaksa. Ia juga diharuskan membayar denda Rp 250 juta subsider 3 bulan kurangan. Kerugian negara dalam proyek ini mencapai Rp 3,78 miliar.

Dalam proyek ini, Fahrudin menjadi pejabat pembuat komitmen, sedangkan Tri sebagai ketua panitia pengadaan.

Tri diduga menyusun harga perkiraan sendiri untuk alat lab, tanpa melibatkan anggota panitia lain. Keduanya juga mengetahui pemenang lelang dikendalikan satu perusahaan dan dipinjam nama perusahaanya yaitu PT Anugrah Nusantara.

Pesan Presiden pada Letjen Moeldoko

Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berpesan pada Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) yang baru Letnan Jenderal Moeldoko agar tentara tumbuh menjadi tentara yang profesional dan dekat dengan rakyat.

"Saya tentu memberikan pesan-pesan kepada KSAD yang baru agar tentara tumbuh menjadi tentara yang profesional, capable dan kian dekat dengan rakyat Indonesia," kata Presiden Yudhoyono di Kantor Presiden, Jakarta, Senin, saat mengumumkan KSAD yang baru menggantikan Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo yang memasuki akhir masa baktinya pada Mei 2013.

Presiden mengatakan pelantikan KSAD yang baru akan dilakukan pada Rabu, 22 Mei 2013.

"Saya telah menyetujui usulan Panglima TNI untuk menyiapkan pengganti KSAD yang akan mengakhiri masa baktinya...saya telah memilih dan mengusulkan Letnan jenderal Moeldoko, yang saat ini menjabat sebagai wakil KSAD," katanya.

Sebelumnya Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro berharap agar Kepala Staf TNI Angkatan Darat yang baru dapat memenuhi sejumlah kriteria penting, di antaranya kepemimpinan, senioritas, masih lama masa pengabdiannya, dan perwira berbintang tiga.

Adapun Pramono sudah pensiun sejak 5 Mei 2013. Dia sebenarnya sudah mengajukan surat pemberitahuan pensiun sejak pertengahan Maret 2013 namun akibat belum ditentukan penggantinya, sesuai dengan peraturan, Pramono masih dapat bertugas hingga tanggal terakhir pada bulan kelahirannya, yaitu 31 Mei 2013.

Letnan Jenderal TNI Moeldoko yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala Staf Angkatan Darat dan peraih Adhi Makayasa di Akademi Militer 1981 sebelumnya juga telah santer dikabarkan sebagai salah satu kandidat pengganti Pramono.

Kalangan DPR sambut Letjen Moeldoko sebagai KSAD

Jakarta (ANTARA News) - Anggota Komisi I DPR Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati berpendapat ditunjuknya Letjen TNI Moeldoko sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) menggantikan Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo karena intelektualnya sebagai tentara.

"Letjen TNI Moeldoko seorang tentara intelektual yang diharapkan dapat menjadi pimpinan Angkatan Darat dan mampu berkomunikasi dengan baik kepada prajuritnya," kata Susaningtyas ketika menanggapi ditunjuknya Wakil KSAD Letjen TNI Moeldoko sebagai KSAD, di Jakarta, Senin.

Ia juga berharap Letjen TNI Moeldoko mampu memajukan AD sehingga terlatih dan profesional, sehingga siap menghadapi tantangan modern seperti halnya kemungkinan perang asimetrik.

"KSAD yang baru harus piawai menjadikan prajurit memiliki kearifan lokal dan kemahiran komunikasi antar budaya. Karena sekarang bukan zamannya perang otot. Perang urat syaraf menuntut seseorang memiliki kemampuan pikir yang tajam," kata Nuning sapaan Susaningtyas.

KSAD juga dituntut mampu melakukan pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan meningkatkan kesejahteraan prajurit. Selain itu hubungan antar institusi juga harus dibenahi, lanjut Susaningtyas.

"Kemampuan pokok minimum (Minimum Essential Force/MEF) bukan hanya alutsista saja yang dikembangkan, tapi juga kesejahteraan dan kemampuan serta pendidikan SDM," tutur politisi Partai Hanura tersebut.

Pemerintah ingin PT Freeport Indonesia bertanggung jawab penuh

Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah menginginkan PT Freeport Indonesia bertanggung jawab sepenuhnya atas segala sesuatu terkait mitigasi dan evakuasi kecelakaan longsor terowongan di Big Gossen, Timika, Papua. Sejauh ini 23 WNI pekerja masih terjebak di lonsoran terowongan itu.

"Kita minta PT Freeport Indonesia bertanggung jawab total," kata Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhimin Iskandar, sebelum menyampaikan perkembangan terakhir kecelakaan kerja itu kepada Presiden Susilo Yudhoyono, di Jakarta, Senin. 

Iskandar didampingi koleganya, Menteri ESDM, Jero Wacik, dan Kepala Badan SAR Nasional, Mayor Jenderal TNI Marinir Alfan Baharuddin. 

"Hari ini kami melaporkan perkembangan paling akhir setelah kita terus menerus memonitor setiap jam," kata Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar, di Kantor Presiden sebelum bertemu Yudhoyono.

Iskandar menyatakan, dia dua kali batal ke lokasi di Timika karena cuaca sangat buruk. Walau begitu, dia memastikan semua hak karyawan dipenuhi PT Jamsostek sesuai ketentuan berlaku. 

Kendala dalam proses evakuasi, kedalaman terowongan tambang yang sangat dalam menyulitkan proses evakuasi karena membutuhkan tehnik yang canggih. "Pokoknya 24 jam bekerta tidak ada berhenti, Suntikan oksigen terus diberikan supaya tidak kehabisan oksigen," katanya.

Sebelumnya saat menjenguk salah satu korban selamat, Iskandar menjelaskan berdasarkan data yang diperoleh ada 38 orang yang menjadi korban dari peristiwa longsor pada Selasa itu (14/5) itu.

Lima orang menjalani perawatan di Jakarta, 11 orang meninggal dunia dan sekitar 22 orang masih tertimbun longsor.

Pekan lalu, Yudhoyono melalui akun jejaring sosial twitternya @SBYudhoyono, meminta agar pihak PT Freeport Indonesia dan aparat keamanan terkait melakukan penyelidikan kecelakaan kerja yang terjadi di kawasan pertambangan milik perusahaan tersebut sehingga tidak terjadi lagi di masa mendatang.

"Setiap pekerja di institusi manapun berhak mendapatkan perlindungan kerja. Segera lakukan investigasi kejadian PT Freeport," kata Yudhoyono. Dia ikut berduka atas kejadian tersebut dan telah meminta pihak terkait untuk mengintensifkan upaya-upaya penyelamatan.

Penghargaan Negarawan Dunia 2013 sudah melalui pertimbangan matang

Jakarta (ANTARA News) - Anggota Komisi I DPR RI Nurul Arifin menilai pemberian penghargaan Negarawan Dunia 2013 kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah melalui pertimbangan yang matang.

"Kami menghargai sikap pemerintah Amerika Serikat yang memberikan penghargaan HAM ini. Pastinya sudah melalui banyak pertimbangan. Walaupun kita mendengar keberatan di sana-sini, pastinya itupun sudah mereka dengar," kata Nurul di Gedung MPR

Wartawan meminta pendapat Nurul jika sebaiknya Presiden SBY menolak penghargaan tersebut  mengingat masalah HAM di dalam negeri masih ada.

"Semua kita serahkan kepada Pak SBY secara personal. Beliau pastinya sudah punya sikap dan alasan utk menerima penghargaan tersebut," ujar Nurul.

Presiden SBY akan menerima penghargaan dari Yayasan Appeal of Conscience Foundation (ACF) yang berbasis di New York, Amerika Serikat.

Namun, rencana pemberian penghargaan tersebut menimbulkan protes dari pakar etika politik Franz Magnis Suseno, SJ yang menyampaikan surat protes terbuka.

Dosen Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyarkara  itu menilai pemerintah tidak melakukan upaya perlindungan terhadap para korban  konflik kebebasan berkeyakinan di Indonesia seperti pada kasus Ahmadiyah dan Syiah. 

Penghargaan Negarawan Dunia 2013 sudah melalui pertimbangan matang

Jakarta (ANTARA News) - Anggota Komisi I DPR RI Nurul Arifin menilai pemberian penghargaan Negarawan Dunia 2013 kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah melalui pertimbangan yang matang.

"Kami menghargai sikap pemerintah Amerika Serikat yang memberikan penghargaan HAM ini. Pastinya sudah melalui banyak pertimbangan. Walaupun kita mendengar keberatan di sana-sini, pastinya itupun sudah mereka dengar," kata Nurul di Gedung MPR

Wartawan meminta pendapat Nurul jika sebaiknya Presiden SBY menolak penghargaan tersebut  mengingat masalah HAM di dalam negeri masih ada.

"Semua kita serahkan kepada Pak SBY secara personal. Beliau pastinya sudah punya sikap dan alasan utk menerima penghargaan tersebut," ujar Nurul.

Presiden SBY akan menerima penghargaan dari Yayasan Appeal of Conscience Foundation (ACF) yang berbasis di New York, Amerika Serikat.

Namun, rencana pemberian penghargaan tersebut menimbulkan protes dari pakar etika politik Franz Magnis Suseno, SJ yang menyampaikan surat protes terbuka.

Dosen Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyarkara  itu menilai pemerintah tidak melakukan upaya perlindungan terhadap para korban  konflik kebebasan berkeyakinan di Indonesia seperti pada kasus Ahmadiyah dan Syiah. 

Jokowi: Warga Justru Bantu Bongkar Bangunan Liar di Waduk Pluit

Mulya Nurbilkis - detikNews

 Jakarta - Pembongkaran bangunan liar di bantaran Waduk Pluit hari ini berjalan tanpa halangan. Bahkan warga ikut membantu pembongkaran.

"Kita ini yang mau bongkar ini, yang bantu kan warga semua," kata Jokowi saat meninjau pembongkaran lapangan futsal di Waduk Pluit, Jakarta Utara, Senin (20/5/2013).

Meski bantaran Waduk Pluit dibelit berbagai kepentingan, tapi Jokowi memastikan pembongkaran di sisi barat waduk tidak mendapat tekanan dari pihak manapun.

"Memang disininya banyak macem-macem, banyak kepentingan-kepentingan. Kita ngerti, tapi nggak perlu kita ini kan-lah," imbuhnya.

Bagi Pemprov DKI, solusi bagi warga yang sudah belasan atau puluhan tahun tinggal di bantaran waduk harus diutamakan. "Yang penting solusi bagi warga itu yang penting," ujarnya.

Jokowi datang ke bantaran Waduk Pluit untuk melihat langsung pembongkaran arena futsal. Pembongkaran bangunan di bantaran waduk menjadi polemik antara sejumlah warga yang mengklaim warga Pluit dengan Pemprov DKI.

(wcd/fdn)

Sultan: geng motor tidak pantas di Yogyakarta

Yogyakarta (ANTARA News) - Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menyebut geng motor tidak pantas berada di DIY, karena keberadaannya tidak sesuai dengan peradaban yang telah terbangun di wilayah tersebut.

"Masak di Kota Pelajar ada geng motor. Itu tidak cocok dengan peradaban yang ada," kata Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X di Yogyakarta, Senin.

Sultan berharap, sejumlah pihak terkait bisa saling berkoordinasi untuk menangani keberadaan geng motor, sehingga tidak lagi meresahkan masyarakat.

Pada pertengahan bulan, terjadi pelemparan bom molotov di Pos Satpam SMK Negeri 3 Yogyakarta oleh sekelompok pelajar yang mengendarai sepeda motor.

Akibat aksi tersebut, seorang anggota Kepolisian Sektor Jetis mengalami luka bakar dan harus dirawat di rumah sakit.

Setelah insiden tersebut, Kepolisian Resor Kota Yogyakarta kemudian menetapkan empat tersangka pelemparan bom molotov. Motif pelemparan bom molotov tersebut adalah untuk balas dendam.

Namun demikian, penyerangan yang dilakukan geng motor kembali terjadi di Kota Yogyakarta pada Minggu (19/5) dini hari yang mengakibatkan dua remaja mengalami luka memar.

Kedua remaja yang sedang bersantai di sebuah warung tersebut dipukuli oleh sekelompok orang yang mengendarai belasan sepeda motor.

Warga setempat sempat mengamankan dua anggota geng motor yang melakukan penyerangan dan keduanya diketahui masih berstatus sebagai pelajar SMK.

Sebelumnya, Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti mengatakan, menyerahkan sepenuhnya kasus tersebut ke kepolisian karena tindakan yang dilakukan tersebut sudah melanggar hukum.

"Saat kejadian, mereka bukan lagi pelajar karena dilakukan malam hari. Aksi kekerasan itu juga melanggar hukum, sehingga hukum harus ditegakkan," tegasnya.

Sedangkan Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta Edy Heri Suasana juga menyatakan hal serupa dan menyerahkan sepenuhnya sanksi kepada sekolah masing-masing.

"Kami serahkan ke masing-masing sekolah tentang sanksinya, karena setiap sekolah memiliki aturan sendiri. Itu bukan lagi kewenangan kami," katanya. (E013/C004)

Kapolresta Pekanbaru tolak bebaskan geng motor

Pekanbaru (ANTARA News) - Kepala Kepolisian Resor Kota (Kapolresta) Pekanbaru Kombes Pol Adang Ginanjar menolak permintaan Komnas Perlindungan Anak untuk membebaskan tersangka anggota geng motor yang masih di bawah umur melalui upaya restorasi hukum.

"Kalau dilepaskan, nanti saya yang didemo sama masyarakat," kata Adang di Pekanbaru, Senin.

Ia mengakui polisi memiliki hak diskresi untuk tidak meneruskan proses penyidikan kasus tertentu. Namun, untuk kasus anggota geng motor pimpinan Klewang, ia mengatakan polisi akan tetap meneruskan ke jalur pengadilan karena aksi mereka sudah sangat meresahkan masyarakat.

Menurut dia, polisi selama ini sudah memilah mana yang terlibat langsung sebagai pelaku utama atau tersangka dan mana yang hanya sebagai saksi.

Bagi anak yang masih berstatus saksi, apalagi jika berumur di bawah 14 tahun, maka polisi akan melakukan restorasi dengan mengembalikan ke orang tua.

"Kita sepakat untuk restorasi bagi mereka yang berusia di bawah 14 tahun. Kita kembali mereka kepada orang tua untuk didik dengan benar," katanya.

"Kalau yang sudah tersangka, tentu tetap dilanjutkan proses hukumnya hingga ke pengadilan," lanjut Adang.

Sedangkan, untuk anggota geng motor yang berusia 14 hingga 18 tahun akan tetap diteruskan proses hukumnya hingga ke pengadilan.

"Biar pengadilan yang menentukan hukuman untuk mereka agar ada efek jera," katanya.

Sebelumnya, Ketua Komnas Perlindungan Anak Arist Merdeka Sirait meminta polisi mempertimbangkan sisi kemanusian dengan tidak melanjutkan penyidikan terhadap anak di bawah umur yang menjadi tersangka kasus geng motor Pekanbaru. (F012/M026)

Kapolda Jabar: geng motor brutal akan ditembak

Bandung (ANTARA News) - Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat memerintahkan jajarannya untuk menindak tegas pelaku geng motor brutal atau melakukan tindakan kriminal yakni dengan perintah tembak di tempat.

"Ya, tembak di tempat. Hal itu seperti apa yang dilakukan oleh beberapa polres yang ada," kata Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Tubagus Anis Angkawijaya, di Bandung, Senin.

Pihaknya menegaskan, perintah tembak di tempat tersebut menjadi pilihan terakhir apabila pelaku geng motor melawan serta membahayakan nyawa masyarakat dan aparat keamanan.

Dikatakannya, tindakan geng motor di sejumlah wilayah Indonesia dinilai sudah meresahkan masyarakat dan agar aktivitas mereka tidak menebar teror dan berperilaku kriminal maka pihaknya menginstruksikan jajarannya jangan segan memberantas.

"Selain itu, saya perintahkan jajaran saya agar tidak pandang bulu menindak para pelaku berandal bermotor. Kalau kenakalan (remaja) masuk tindak pidana seperti memeras dan menganiaya, itu kan tidak bagus. Tangkap dan tahan saja. Selanjutnya proses sesuai kententuan hukum berlaku," kata Anis.

Menurut dia, berandalan bermotor di Jawa Barat mulai mereda sejak akhir 2010 dan saat ini di beberapa kota dan kabupaten para kelompok yang kerap bertikai menggelar deklarasi anti geng motor.

"Jadi waktu itu polisi bersama sejumlah pentolan komunitas motor memprakasai kegiatan tersebut. Sejak awal saya menjabat Kapolda Jawa Barat enggak ada itu geng motor," katanya.

Ia menuturkan, aktivitas komunitas sepeda motor akan tetap dipantau aparat kepolisian dan untuk mengantisipasi mereka kembali menjadi berandal jalanan maka polisi perlu menggandeng ke arah kegiatan positif.

"Tentunya kami ajak mereka menjadi bagian polisi masyarakat atau polmas. Mereka yang asalnya ugal-ugalan di jalanan, diajak ikut touring. Lalu sering menggelar bakti sosial. Semoga dengan cara itu, kegiatan mereka bisa tersalurkan," katanya. (KR-ASJ/Y003)

BBM dan BLSM

 Inilah.com
Pemerintah sepertinya sudah siap menjalankan konskuensinya memberikan bantuan langsung swadaya masyarakat (BLSM) sebagai bentuk kompensasi atas kenaikan harga BBM bersubsidi. Sebab kenaikan harga BBM bersubsidi akan mengerek lonjakan harga, termasuk harga kebutuhan pokok masyarakat.
Namun apapun alasannya pemerintah memiliki hak untuk menaikkan harga BBM walaupun rencana kenaikan tersebut masih menjadi pro dan kontra di masyarakat.
Data Kementrian Keuangan menunjukkan dengan adanya BLSM dan paket kompensasi, angka kemiskinan akan bertambah 0.72% dari baseline 10.5% di 2013, dan menjadi 11.22%.
Staf Khusus Presiden Firmanzah menyatakan BLSM dan Paket Kompensasi akan mengurangi potensi peningkatan angka kemiskinan akibat naiknya BBM Bersubsidi sebesar yaitu -1.89%. Dampak kenaikan harga beras sebagai respon kenaikkan harga BBM bisa mencapai 20%.
Menaikkan harga BBM bersubsidi mutlak keputusan politik, walaupun dilatarbelakangi sejumlah fakta yang mendorong BBM bersubsidi harus dinaikkan. Misalnya subsidi BBM diakui atau tidak menjadi beban APBN.
Kondisi ini rawan, suka atau tidak suka, naik atau tidak naik pun harga BBM bersubsidi akan tetap dipolitisasi, pasalnya pemilu 2014 tinggal setahun lagi.
Kenaikan harga BBM menjadi sangat sakeral menjelang pemilu 2014.
Mensakeralkan harga BBM menjadi topik paling menarik, karena dapat dipastikan akan menjadi perhatian luas masyarakat, apalagi jika yang bicara tentang penolakan merupakan seorang politisi.
Disini sebenarnya masyarakat didudukan dalam sebuah kebimbangan, karena tidakanya satu sikap yang jelas baik dari pemerintah maupun dari pihak lain yang menolak kenaikan harga BBM.
Kelompok yang menolak kenaikan BBM selama ini memiliki argumen yang lemah, bahkan tidak mampu menunjukkan solusi untuk mengatasi problem BBM. Sementara pemerintah memiliki keberanian yang setengah-setengah antara melakukan penaikan BBM atau mencari alternatif lain.
Ketidakpastian nasib masyarakat semakin komplit ketika harga BBM terus dipolitisasi. Sangat janggal rasanya mengharapkan kenaikan harga BBM tidak akan diikuti oleh barang kebutuhan pokok lainnya.
Pemberian BLSM mungkin menjadi sedikit harapan, namum BLSM tentu juga bukan tanpa batas, pemerintah tak mungkin memberikan sepanjang tahun, mungkin akan terkait dengan hitungan angka seberapa besar kenaikan harga BBM yang saat ini sedang dimatangkan oleh pemerintah dan DPR.
Hendriwan Angkasa
Tanah Sereal, Tambora
Jakarta Barat

Seberapa Banyak Polisi Menilang Saat Operasi Simpatik

VIVAnews - Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menggelar operasi simpatik 2013, dari tanggal 7 Mei hingga 21 hari ke depan. Selama 13 hari razia, Polda mencatat pengendara sepeda motor menduduki urutan pertama yang melakukan pelanggaran lalu lintas.

Kepala Subdit Pembinaan dan Penegakan Hukum Ditlantas Polda Metro Jaya, Ajun Komisaris Besar Hindarsono, mengatakan kesadaran pengendara motor masih rendah sehingga sering mengabaikan keselamatan.

"Untuk 13 hari saja, jumlah pelanggaran yang dilakukan kendaraan roda dua berjumlah 6.806. Pelangarannya berupa tidak menggunakan helm, surat kendaraan tidak lengkap dan juga melawan arus," ujar Hindarsono kepada VIVAnews, Senin, 20 Mei 2013.

Hindarsono menambahkan, peringkat kedua pelanggar lalu lintas terbanyak adalah kendaraan pribadi roda empat dengan jumlah mencapai 1.257. Selanjutnya mikrolet sebanyak 1.115, kendaraan barang 643, taksi 524, bus 245 dan metromini 220 pelanggaran. Total keseluruhan yakni 10.810 kendaraan yang tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas.

Selain itu, jumlah teguran mencapai 28.261 dengan rincian teguran lisan 16.654 dan tertulis 11.604. Sementara itu, barang bukti yang disita, yakni SIM berjumlah 3.811, STNK 6.826, kendaraan roda dua 126 buah dan roda empat 13.

Polisi mengaku telah melakukan beberapa langkah preventif dengan cara penyuluhan kepada masyarakat untuk tertib berlalu lintas. "Kami juga melakukan pemasangan spanduk keselamatan berlalu lintas. Langkah ini dinilai cukup efektif supaya agar selalu waspada berkendara," kata Hindarsono. (adi)

Itjen Minta KPK Usut Dugaan Korupsi Acara Pentas Seni di Kemdikbud

Moksa Hutasoit - detikNews

Jakarta - Inspektorat Jenderal Kemdikbud memberi rekomendasi dugaan korupsi di Dirjen Kebudayaan. Rekomendasi itu dikirim April lalu ke Mendikbud M Nuh. Selain adanya dugaan korupsi, juga ada rekomendasi pejabat yang dipecat.

"Rekomendasinya sudah dikirim April lalu. Permintaannya agar diteruskan ke KPK dan mereka yg terlibat harus bisa mempertanggungjawabkan," kata Irjen Kemdikbud Haryono Umar saat dikonfirmasi, Senin (20/5/2013).

Menurut Haryono, Dirjen Kebudayaan baru pertengahan tahun lalu masuk ke Kemendikbud. Sebelumnya direktorat itu masuk ke Kemenparkraf.

"Saat pindah, kita sudah warning agar melakukan segala sesuatu sesuai aturan, supaya diatur lagi SDM dan aset pengawasannya," jelas Haryono.

Dugaan korupsi di direktorat itu mencapai puluhan miliar rupiah. Diduga jenis pelanggarannya pada acara yang digelar seperti pentas seni dan pengadaan buku.

"Itu kan APBN-P 2012, mereka lebih banyak kegiatan-kegiatan, EO gitu. Acara sana sini, gebyar sana, gebyar sini. Ada juga pengadaan buku," urainya.

Menurut Haryono, yang juga pernah berkarier di KPK ini, penegak hukum harus proaktif dalam melakukan pengusutan. Apalagi nilai dugaan korupsi yang besar.

"Apalagi mereka ini mainnya nggak vulgar," jelasnya.

Dugaan korupsi ini dikaitkan dengan Wamendikbud. "Kan dia waktu itu Plt Dirjen, jadi yah yg waktu itu," tutupnya.

Kominfo Bantah Urus Proyek Lewat Ahmad Fathanah

VIVAnews – Kementerian Komunikasi dan Informatika membantah menggunakan jasa Ahmad Fathanah dalam menyelesaikan beberapa proyek. Keterlibatan Fathanah ini disampaikan Lutfhi Hasan Ishaaq, mantan Presiden PKS, pekan lalu.

“Saya tidak tahu, tapi saya yakin Pak Menteri (Tifatul Sembiring) tidak pernah bertemu dengan Fathanah untuk mengurus proyek,” ujar Kepala Pusat Informasi dan Humas Departemen Kominfo, Gatot S Dewa Broto, di kantornya, Senin 20 Mei 2013.

Sebelumnya, tersangka kasus suap impor daging sapi Luthfi Hasan Ishaaq  dalam kesaksiannya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Jumat 17 Mei 2013, mengatakan Ahmad Fathanah juga menggarap proyek di Kementerian Sosial dan Keminfo selain mengurus kuota daging impor di Kementerian Pertanian. Ketiga kementerian itu dipimpin oleh kader PKS.

Gatot dari Kominfo mengatakan, kementeriannya memang mempunyai proyek Pusat Layanan Internet Kecamatan/Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan. “Proyek itu dimulai tahun 2008 sampai dengan sekarang,” kata dia.

Terkait proyek tersebut, Kominfo telah melakukan lelang secara terbuka yang dipantau oleh Balai Penyedia dan Pengelolaan Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI), dan peserta yang boleh mengikuti proyek itu hanyalah operator.

Namun Gatot mengatakan tidak mengetahui siapa saja orang di balik operator itu. “Itu dilelang secara terbuka. Perusahaan kalau bukan operator tidak boleh ikut lelang tersebut,” kata dia. (umi)

Naik Terukur dan Terbatas, Harga Premium Maksimum Akan Jadi Rp 6.500, Solar Rp 5.500

Oleh : Desk Informasi

Staf Khusus Presiden bidang Ekonomi dan Pembangunan Prof. Firmanzah Ph.D mengemukakan, tanpa adanya upaya pengurangan subsidi BBM dikhawatirkan defisit anggaran 2013 menjadi Rp 353,6 triliun atau setara 3,8% dari PDB. Ini melanggar Undang-Undang.

“Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menegaskan bila tidak dilakukan perbaikan beban subsidi BBM pada 2013 akan membengkak menjadi Rp 297,7 triliun (53 juta kiloliter), lebih besar ketimbang alokasinya di APBN 2013 yang sebesar Rp 193,8 triliun (46 juta kiloliter),” kata Firmanzah di Jakarta, Sabtu (18/5) malam.

Untuk menghindari defisit yang melebihi batas yang diamanatkan UU itulah, menurut Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia itu. pemerintah telah dan akan menempuh sejumlah kebijakan, yaitu memotong anggaran di Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp.24.6 triliun, dan merevisi sejumlah asumsi termasuk menaikkan harga BBM bersubsidi secara terbatas dan terukur.

Khusus kenaikan BBM bersubsidi, menurut Firmanzah, Presiden telah menyampaikan akan menaikkan harga BBM secara terukur dan terbatas. Maksimum kenaikan BBM bersubsidi adalah menjadi Rp. 6.500/liter untuk Premium dan Rp. 5.500/liter untuk Solar.

“Dengan kenaikan ini anggaran subsidi BBM mencapai Rp. 214 triliun dan ‘Pengurangan Potensi Kenaikan Anggaran’ BBM Bersubsidi mencapai Rp. 37.9 triliun,” papar Firmanzah.

Ia menjelaskan, kenaikan BBM bersubsidi untuk jenis Premium dan Solar itu akan berdampak langsung dan tidak-langsung terhadap kelompok masyarakat kurang mampu (miskin, rentan dan hampir miskin). Oleh karenanya, kenaikan BBM bersubsidi akan disertai dengan Program Penguatan dan Perluasan Perlindungan Sosial (P4S) dan BLSM (Bantuan Langsung Sementara Masyarakat).

Menurut Prof. Firmanzah, P4S terdiri dari Subsidi Pangan melalui Program Raskin (Rp. 4.3 triliun), Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp. 728.8 miliar, dan Bantuan Siswa Miskin sebesar Rp. 7.8 triliun.

“BLSM direncanakan diberikan kepada 15.5 juta Rumah Tangga Sasaran (RTS) selama maksimum 6 bulan @ Rp. 150 ribu rupiah dengan total anggaran sebesar Rp. 14 triliun,” ungkap Staf Khusus Presiden bidang Ekonomi dan Pembangunan itu.

Firmanzah menegaskan, bahwa proteksi sosial ini berupa Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) diperlukan untuk menjadi “protective belt” (sabuk pengaman) bagi masyarakat miskin yang rentan (vulnerable).

“Komitmen Presiden tentang BLSM merupakan wujud tanggungjawab negara untuk membantu masyarakat kurang mampu menyesuaikan diri terhadap kenaikan harga akibat kenaikan BBM bersubsidi,” tukas Firmanzah. (ES)

Sambut Harkitnas, Presiden Ajak Kaum Muda Hadapi Abad 21 dengan Optimisme

Oleh : DESK INFORMASI

Menyambut peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-105, Senin (20/5) ini,

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengajak kaum muda untuk bangkit menyongsong abad 21 dengan optimisme, bahwa seluruh bangsa Indonesia mampu menyongsong abad 21 menghadapi tantangan-tantangannya.

"Kebangkitan nasional era kini adalah kebangkitan kaum muda songsong abad 21. Kita harus bisa! #IndonesiaBisa," demikian tulis Presiden SBY melalui akun twitternya @SBYudhoyono, Senin (20/5) pagi.

Presiden SBY menegaskan logo peringatan ke 105-tahun Hari Kebangitan Nasional 2013 adalah "105 Tahun Kebangkitan Nasional. Indonesia Bisa!".

Sementara itu di Kompleks Istana Kepresidenan sendiri berlangsung Upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional yang dipimpin oleh Sekretaris Menteri Sekretaris Negara Lambok V. Nahattands, sebagai inspektur upacara.

Upacara bendera meliputi pengibaran Bendera Sang Saka Merah Putih, menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, mengheningkan Cipta, pembacaan Pancasila, Pembukaan UUD 1945, dan dilanjutkan pembacaan naskah pidato Menteri Komunikasi dan Informatika menyambut 105 Tahun Peringatan Hari Kebangkitan Nasional oleh Inspektur Upacara. 

Hari Kebangkitan Nasional ke-105 Tahun 2013 bertema "Dengan Semangat Kebangkitan Nasional, Kita Wujudkan Demokrasi Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Menuju Indonesia Yang Manu dan Modern Dalam Bingkai NKRI". Slogannya Indonesia Jaya, Indonesia Maju dan Modern.

Sedang tujuan peringatan Harkitnas 2013 adalah untuk terus memelihara, menumbuhkan dan menguatkan jiwa nasionalisme kebangsaan kita sebagai landasan dasar dalam melaksanakan pembangunan, menegakkan nilai-nilai demokrasi berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 untuk mempercepat terwujudnya visi dan misi bangsa kita ke depan dalam bingkai NKRI.

Sedang materi pedoman dan naskah pidato Menteri Kominfo tentang Harkitnas dapat di download di www.kebangkitan-nasional.or.id). (WID/ES)

Razia Hotel, Satpol PP Panen Pasangan Mesum

INILAH.COM, Surabaya - Petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surabaya, Minggu (19/5/2013) dini hari melakukan razia di tempat yang dijadikan ajang mesum, tepatnya di Hotel Hasma Jaya I, Jalan Pacar Kembang. Dalam razia tersebut, petugas berhasil mengamankan 137 pasangan mesum.

Dari pantauan, sebanyak 137 pasangan itu juga terdapat puluhan pasangan Anak Baru Gede (ABG) yang diketahui usai melakukan hubungan badan. Tak ayal, ketika petugas mengetuk pintu dan mendengar ada razia, mereka langsung lari terbirit-birit dengan telanjang menuju kamar mandi.

"Mbak-Mas bangun, kami petugas Satpol PP mau razia KTP," ujar petugas ke penghuni kamar yang terlihat telanjang.

Akhirnya, setelah keduanya mengenakan baju dan membukakan pintu sambil menunjukan KTP ke petugas, terlihat di sana gadis cantik berusia 21 dari Nganjuk atas nama Yuni yang berstatus Kawin. Tetapi, karena status laki-lakinya berbeda maka petugas terpaksa membawanya.

Banyaknya pasangan yang diamankan petugas ke kantor Satpol PP Kota Surabaya, Jalan Jaksa Agung Suprato, lantaran mayoritas tidak membawa Kartu Identitas (KTP) atau pasangan yang statusnya tidak sesuai (Suami-Istri).

Sayangnya, razia dilakukan Satpol PP ini hanya satu lokasi hotel saja sehingga terkesan tebang pilih. Namun, hal itu dibantah Iskandar Zakaria, Komandan Kompi Satpol PP. Menurutnya, razia juga akan dilakukan di semua tempat penginapan atau hotel yang disinyalir digunakan ajang mesum.

"Nanti hotel-hotel lainnya juga akan kita razia dengan cara bertahap," jelasnya Zakaria di kantornya usai melakukan razia.

Sedangkan pasangan terjaring razia ini, oleh petugas Satpol PP langsung didata satu persatu, jika mereka bisa menunjukan bukti buku nikah maka tidak akan diproses. Dan untuk pasangan yang tidak bisa menunjukan bukti, maka akan ditindaklanjuti sesuai Perda 5 tahun 2011 adminitrasi kependudukan yustisi.

"Ada 3 pasangan resmi, sedangkan lainnya pasangan bukan suami-Istri," tandasnya.[beritajatim]

Anak Protes Karena Sibuk Ladeni Wawancara

INILAH.COM, Jakarta - Setiap masalah selalu memunculkan hikmah. Begitu pula saat ini yang dialami Mardani Alisera. Ia belakangan kerap wira-wiri di media televisi dan dikutip banyak media. Namun, ia justru diprotes buah hatinya.
Kasus suap yang mendera bekas Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaaq, mau tidak mau juga merepotkan PKS secara kelembagaan. Seperti yang terjadi pekan lalu soal polemik penyitaan mobil yang diduga miliki Luthfi Hasan Ishaaq.
Adalah Mardani Alisera Ketua Bidang Humas DPP PKS yang memiliki kesibukan ekstra dibanding waktu-waktu sebelumnya. Mardani menjadi salah satu rujukan kalangan media. Ia mengaku, karena kerap menjawab pertanyaan media melalui telepon, anaknya sempat protes "Anak saya yang kelas 5 SD bilang, aku aja yang jawab. Dari tadi itu aja," kata Mardani menirukan anaknya, kepada INILAH.COM melalui BlackBerry Messenger (BBM), Jumat (17/5/2013).
Protes anaknya itu terjadi pekan lalu, saat dirinya bersama keluarga menuju Pantai Ancol untuk liburan keluarga. Selama di perjalanan dari kediaman di Pondok Gede, Jakarta Timur hingga Ancol, Jakarta Utara, Mardani menerima telepon tak henti-henti dari kalangan jurnalis. Tema yang ditanyakan soal posisi Ahmad Fathanah di PKS. "Saya tegaskan, AF bukan kader PKS," kata Mardani.
Selain peristiwa itu, Mardani juga menceritakan, perkara yang menimpa PKS juga mengacaukan rencana dirinya untuk berbincang dengan istrinya di rumah. "Sampai rumah maunya mengobrol sama istri eh masih jawab telepon, istri saya sudah ketiduran. Jadinya, nggak jadi ngobrol," pungkas Mardani. [mdr]

LP Sukamismin dan Cipinang Disidak Wamenkum, Tak Ada Koruptor Keluyuran

Arifin Asydhad - detikNews

Jakarta - Saat sidak (inspeksi mendadak) ke Lapas Sukamiskin dan Rutan Cipinang, Wamenkum HAM Denny Indrayana tidak menemukan napi atau tahanan kasus korupsi yang keluar tahanan. Semua napi dan tahanan tidur di dalam selnya.

Denny sidak ke Lapas Sukamiskin Bandung pukul 23.00 WIB Sabtu (18/5/2013) hingga 01.30 WIB Minggu (19/5/2014). Sedangkan Denny melakukan sidak ke Rutan Cipinang pada pukul 03.30 WIB hingga 05.30 WIB, Minggu (19/5/2013). Sidak dilakukan terutama untuk mengecek sel para napi dan tahanan kasus korupsi.

Sidak ini salah satunya juga untuk mengecek informasi Ketua KPK Abraham Samad bahwa ada napi kasus korupsi yang sering keluyuran dan tidur di luar Lapas dan Rutan. Namun, hasil sidak Denny ke Lapas Sukamiskin dan Rutan Cipinang, tidak ada satu pun napi dan tahanan korupsi yang keluyuran alias semua napi dan tahanan kasus korupsi berada di dalam sel.

Denny melakukan sidak hanya ditemani ajudan dan salah seorang stafnya. Sidak diikuti beberapa wartawan. Rombongan tidak dalam jumlah banyak. Sidak bersifat kedap. Denny baru memberitahu target sidak kepada wartawan sesaat sebelum rombongan berangkat dari Jakarta pada pukul 19.00 WIB. Sebelum menuju Bandung, Denny memberikan briefing kepada rombongan selama setengah jam. Menurut Denny, demi efektivitas sidak, maka sidak dilakukan pada saat jam tidur, dari pukul 23.00 hingga subuh.

Tiba di Lapas Sukamiskin sekitar pukul 23.00 WIB, Denny menemukan pagar pintu gerbang Lapas Sukamiskin tergembok rapat. Akhirnya Denny dan ajudan melompat pagar untuk masuk area Lapas. Sampai akhirnya, petugas Lapas membukakan pintu masuk ke dalam Lapas. Para petugas tampak terkejut dengan kehadiran Denny.

"Ada napi yang keluar?" tanya Denny kepada para petugas. "Tidak ada pak, siap. Semua ada di sel," kata Kepala Kesatuan Pengamanan (KKP) Lapas Sukamiskin Teguh Wibowo. "Maaf pak, saya tadi baru saja pulang tidak lama sebelum bapak ke sini," kata Teguh yang baru tiba di Lapas itu.

Denny lantas meminta data napi dan tahanan yang ada di Lapas Sukamiskin. Dari data yang disodorkan, di Lapas Sukamiskin terdapat 455 napi dan tahanan, dari kapasitas 552 orang. Dari 455 tahanan, terdapat 273 napi kasus korupsi. Saat ini Lapas Sukamiskin memang sudah ditetapkan menjadi Lapas untuk para napi kasus korupsi.

Di antara para napi kasus korupsi yang ada di Lapas Sukamiskin, terdapat beberapa nama yang selama ini menghiasi pemberitaan, baik berkasus di KPK maupun Kejaksaan. Di blok barat atas, antara lain terdapat Fahd Al Fouz (kasus korupsi proyek Al Quran), Haposan Hutagalung (kasus pajak), Wafid Muharam (kasus suap Wisma Atlet), Bahasyim Assifie (kasus pajak), mantan Mendagri Hari Sabarno, dan Anggodo Widjojo.

Di blok timur atas, antara lain terdapat Widjanarko Puspoyo, Gayus Tambunan, Eddi Widiono, Andrian Waworuntu, dan mantan Gubernur Bengkulu Agusrin M Najamuddin. Di Blok utara atas, antara lain terdapat Putranefo Alexander. Dan di blok selatan atas, antara lain terdapat Cirus Sinaga.

Tidak semua sel kasus korupsi diperiksa, karena keterbatasan waktu. Denny mengecek beberapa napi yang selama ini menjadi sorotan. Para napi yang dicek adalah Nazaruddin, Gayus Tambunan, Andrian Waworuntu, Anggodo Widjojo, Agusrin M Najamuddin, Widjanarko Puspoyo, dan seorang napi bernama Hartono.

Semua napi yang dicek itu berada di dalam selnya masing-masing. Semua bersedia ditemui dan digeledah kamarnya. Hanya Nazaruddin yang tidak mau ditemui. "Maaf saya sedang istirahat," kata Nazaruddin dengan suara khasnya dan hanya memperlihatkan matanya dari lubang pintu. Namun, Nazaruddin sempat berkomunikasi sekitar 5 menit.

Sedangkan Gayus Tambunan bersedia ditemui dengan syarat tidak disorot kamera. Namun Gayus sempat menyampaikan curhatnya agak lama. Dia juga menegaskan selama ini tetap berada di sel, kecuali kalau sakit dan memerlukan pengobatan di luar. "Saya apa adanya. Kalau saya sakit, ya saya bilang sakit," kata Gayus saat disinggung mengenai dirinya yang sempat dirawat di RS Santosa, Bandung beberapa waktu lalu.

Dari Lapas Sukamiskin, Denny Indraya kemudian bergerak ke Jakarta lagi menuju Rutan Cipinang. Tiba di Rutan Cipinang sekitar pukul 03.30 WIB. Tidak ada penjaga berada di pos di dekat pintu masuk Rutan. Akhirnya ajudan Denny dan staf Kemenkum HAM membuka pintu secara paksa dengan alat seadanya.

Di Rutan Cipinang, Denny Indrayana mengecek sejumlah sel, antara lain sel mantan Ketua DPRD Jateng Murdoko, pegawai Ditjen Pajak Eko Damaryanto, dan tersangka kasus suap impor sapi Arya Abdi Effendy.

Ada sekitar 8 napi dan tahanan yang dicek Denny dan semuanya berada di dalam sel tahanan. Tidak ada yang tidur di luar sel. Kepala Rutan Cipinang Rochkidam dan Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan Christo Victor juga memastikan semua napi dan tahanan kasus korupsi berada di dalam sel. Dari data yang ada di Rutan Cipinang, hanya ada 4 napi yang sedag dirawat di RS Polri Kramatjati dan RS Pengayoman. Namun, keempatnya bukan napi atau tahanan kasus korupsi.

Dahlan Larang Perusahaan Outsourching Ikut Tender Proyek BUMN

 Jpnn

JAKARTA -- Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan sedang menyiapkan kebijakan khusus yang akan menguntungkan kaum pekerja.

Pria kelahiran Magetan Jawa Timur itu berencana melarang perusahaan yang masih menggunakan sistem rekrutmen pekerja outsourching untuk ikut dalam tender proyek di BUMN.

"Perusahaan outsourching tidak boleh ikut tender proyek di lingkup BUMN. Kebijakan ini akan kita mulai tahun depan," kata Dahlan Iskan di Kantor Pusat Pertamina Jakarta, Minggu (19/5).

Dahlan menjelaskan, kebijakan ini memang dilakukan untuk melindungi pekerja. Bila dalam perjalanannya sebuah perusahaan pemenang tender ditemukan menggunakan pola outsourching maka akan diberi sanksi tegas.

"Bila ada laporan dari pekerjanya bahwa dia dipekerjakan secara outsourching maka kami akan batalkan perusahaan bersangkutan sebagai pemenang tender," tegas Dahlan. (abu/jpnn)

BUMN Boleh Perpanjang Tender Outsourcing Hingga Lima Tahun

VIVAnews - Perusahaan pelat merah boleh memperpanjang tender perusahaan outsourcing hingga lima tahun. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Dahlan Iskan, mengatakannya kepada wartawan di Kantor Pusat Pertamina, Jakarta.

"Perusahaan BUMN boleh memperpanjang tendernya hingga lima tahun," kata Dahlan hari ini, Minggu 19 Mei 2013.

Dahlan mengatakan bahwa peraturan itu bisa mempermudah perusahaan karyawan kontrak, untuk mengangkat para pegawainya menjadi pegawai tetap. Pengangkatan karyawan tetap inilah yang menjadi salah satu syarat suatu perusahaan outsourcing untuk mengikuti tender di perusahaan BUMN.

Mantan Dirut PLN ini memaklumi dan memahami perasaan para pegawai outsourcing selama bekerja di perusahaan negara itu. Nasib mereka ditentukan oleh kontrak perusahaan outsourcing dengan perusahaan BUMN. Masalah itulah yang menjadi beban bagi perusahaan outsourcing.

"Saya memaklumi perusahaan outsourcing yang diliputi rasa ketidakpastian. Misalnya, perusahaan itu sudah mengangkat karyawannya menjadi pegawai tetap. Tapi, belum tentu mereka memenangkan kontrak dengan BUMN," kata dia.

Selama ini perusahaan outsourcing itu memiliki kontrak dengan perusahaan BUMN selama setahun.

Wajibkan Bayar Karyawan di Atas UMPP

Pada kesempatan yang sama, Dahlan menuturkan bahwa dia meminta BUMN-BUMN itu untuk membayar pegawainya di atas Upah Minimum Provinsi (UMP).

Apabila ada perusahaan yang tidak sanggup, Dahlan berencana akan mengganti jajaran direksinya. "Saya juga meminta BUMN untuk membayar gaji sepuluh persen lebih tinggi dari UMP. Kalau ada perusahaan yang tidak sanggup, saya akan mengganti direksinya," kata dia.

Aktivis 98 Teruskan Perjuangan Dari Dalam Parlemen

INILAH.COM, Jakarta - Pemilu 2014 nampaknya bukan hanya akan diramaikan oleh calon legislatif (Caleg) dari kalangan selebritis, namun juga dari kalangan aktivis 1998. Para aktivis era reformasi itu, memilih meneruskan perjuangan dengan cara masuk langsung ke dalam parlemen.

"Para aktivis belum bisa membenahi struktur secara cepat apabila belum masuk dalam anggota parlemen. Aktivis hanya mengandalkan sumber masyarakat yang kuat dan yang dituangkan adalah ideal-ideal yang kita tularkan, karena kalau membenahi struktur partai transit kita kira kendala untuk realitas politik di lapangan," jelas Haikal di Kedai Tempo, Utan Kayu Raya No 68, Jakarta Timur, Minggu (19/5/2013).

Haikal melanjutkan, para aktivis ini telah berjuang untuk negara Indonesia yakni nilai demokrasi otonomi daerah, pengawasan pemerintah yang transparan dan sebagainya. Untuk itu, Haikal menyatakan bahwa perjuangan para aktivis dahulu telah berhasil menjadikan reformasi.

"Apakah reformasi berhasil saya jawab iya, karena saya merasakan. Sebab waktu kita kumpul disini (Kedai Tempo) dibubarkan oleh aparat kepolisian dan tentara, didepan disorot lampu tembak. Namun sekarang sudah kita rasakan semua reformasi," jelasnya.

Memang, kata Haikal, masih banyak kekurangan-kekurangan namun hal itu tidak mengurangi aspek demokrasi sendiri.

"Misalnya saja, di Indonesia caleg-caleg yang bisa menempati urutan teratas, mobilisasi besar itu caleg yang memiliki harta berlimpah, itu demokrasi tapi tidak mengurangi substansi demokrasi sendiri," tandasnya.[bay]

Anggota Geng Motor Penikam Jurnalis Trans TV Ditangkap Polisi

Muhammad Nur Abdurrahman - detikNews

Makassar - Jajaran Polda Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar) mengamankan Andi Fadly Rahmansyah alias Eli (22 tahun), pria yang diduga sebagai pelaku penikaman dan perampasan ponsel milik jurnalis Trans TV, Ardiansyah.

Pelaku ditangkap pukul 03.00, Minggu (19/5/2013), di sebuah rumah kos di Jl Muhajirin, Kelurahan Pajalesang, Kec Lilirilau, Kab Soppeng, Sulawesi Selatan.

"Pria yang diduga pelaku ini tengah dilakukan pendalaman dan interogasi di Mapolres Soppeng. Kasus ini selanjutnya akan ditangani oleh Reskrim Polrestabes Makassar," ujar Kabid Humas Polda Sulselbar Kombes Pol Endi Sutendi pada detikcom.

Ardiansyah menjadi korban keberingasan anggota geng motor di Jl Urip Sumoharjo, Makassar, sekitar pukul 04.40 Wita, Kamis (9/5/2013). Ia ditikam dua kali di paha kanannya oleh kawanan geng motor dan Blackberry-nya dirampas.

Sebulan sebelumnya, Jumat 5 April, Harun jurnalis Fajar TV juga terkena anak panah di punggungnya yang dilakukan oleh kelompok geng motor di Jalan Veteran, Makassar, saat hendak meliput di RS Bhayangkara Polda Sulselbar.

Katulampa Terus Meningkat, Warga Bantaran Ciliwung Diimbau Waspada

Farhan - detikNews

Jakarta - Hujan deras yang melanda kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, sekitar 3 jam lalu, membuat membuat debit air Sungai Ciliwung, terus mengalami peningkatan. Setelah sempat naik ke posisi ketinggian 80 centimeter sekitar pukul 18:00 WIB, debit air Sungai Ciliwung di Bendung Katulampa naik ke ketinggian 110 centimeter pada pukul 18:30 wib.

"Sejak sore, kawasan hulu Ciliwung (Puncak) diguyur hujan. Sejak sore debit sungai terus meningkat. Sekarang sudah masuk siaga III, ketinggian 110 centimeter," kata Andi Sudirman, petugas jaga Bendung Katulampa Bogor, saat dihubungi sekitar pukul 18:45 WIB, Minggu (19/5/2013).

Andi menghimbau kepada warga yang tinggal di bantaran Sungai Ciliwung agar berhati-hati akibat luapan Sungai Ciliwung. "Tetap waspada saja. Karena kondisi di Puncak dan Bogor, saat ini masih hujan, sehingga tidak menutup kemungkinan debit air akan terus naik," kata Andi.

Alasan Mabes Polri Tangkap Aiptu Labora Sitorus

VIVAnews – Ajun Inspektur Polisi Satu Labora Sitorus ditangkap institusinya sendiri, Polri, usai menemui Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) di Jakarta, Sabtu 18 Mei 2013 malam. Ini merupakan penangkapan paksa terhadap pemilik transaksi mencurigakan Rp1,5 triliun yang juga ditetapkan Polda Papua menjadi tersangka tiga kasus sekaligus.

“Penangkapan dilakukan paksa karena Aiptu LS (Labora Sitorus) mangkir dari panggilan. Maka supaya proses penyidikan dapat segera tuntas, upaya hukum dimulai hari ini,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri, Brigjen Pol Boy Rafli Amar, di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan.

Boy mengatakan, Aiptu Labora yang merupakan anggota Polres Raja Ampat Papua diduga melakukan tindak pidana yang menyalahi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan UU tentang Minyak dan Gas Bumi. Sebelumnya Polda Papua menetapkan Labora sebagai tersangka kasus penimbunan bahan bakar minyak (BBM), pembalakan liar, dan transaksi mencurigakan.

Mabes Polri juga mempermasalahkan Aiptu Labora yang sengaja pergi meninggalkan tempat tugasnya di Polres Raja Ampat untuk terbang ke Jakarta tanpa surat izin. “Itu bisa dikategorikan sebagai pelanggaran,” ujar Boy.

Labora datang ke Jakarta untuk melakukan koordinasi dan meminta perlindungan hukum dari Kompolnas. Ia mengatakan harta yang dimilikinya bukan harta pribadi, melainkan bisnis keluarga. Ia juga membantah menimbun kayu ilegal. Menurutnya, bisnis keluarganya adalah furnitur atau kayu jadi. (umi)

Kompolnas Bantah Jebak Aiptu LS

INILAH.COM, Jakarta - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) membantah telah menjebak AIPTU Labora Sitorus (LS) dalam skenario penangkapan polisi tajir dari kepolisian Papua itu.

Berdasarkan keterangan anggota Kompolnas Edi Hasibuan, polisi telah mengikuti LS dari papua dan harmoni dan berakhir di Kompolnas. Kompolnas saat itu ingin mendengarkan duduk perkara kasus tersebut.

"Kami kira tidak (menjebak). Kami memang menerima karena kami ingin mendengar apa yang jadi keluhannya selama ini," terang Edi saat dikonfirmasi wartawan (Sabtu,18/6).

Namun sambung Edi, Kompolnas menyayangkan penangkapan itu dilakukan di kantor Kompolnas.

"Kami menyayangkannya karena dia ditangkap di halaman kompolnas," jelasnya. [ton]

Ini Aturan yang Melarang Anggota Polri Berbisnis

Detik News

Jakarta - Aiptu Labora Sitorus (LS) ditangkap Mabes Polri tadi malam, di Kantor Kompolnas. Dia ditangkap karena dugaan tindak pidana Illegal Logging. LS juga diduga memiliki perusahaan pabrik kayu, lalu apakah seorang polisi boleh memiliki usaha sendiri?

Dalam PP No 2/2003 Tentang Peraturan Disiplin Polri, seorang polisi tidak boleh memiliki saham atau modal. Hal itu tertuang dalam pasal 5, PP NO 2/2003. Berikut isi lengkap pasal tersebut yang dikutip detikcom dari situs Mahkamah Konstitusi, Minggu (19/5/2013).

Pasal 5:

Dalam rangka memelihara kehidupan bernegara dan bermasyarakat, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang:
a. Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat negara, pemerintah, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;

b. Melakukan kegiatan politik praktis;

c. Mengikuti aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam
persatuan dan kesatuan bangsa;

d. Bekerjasama dengan orang lain di dalam atau di luar lingkungan kerja dengan
tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang
secara langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan negara;

e. Bertindak selaku perantara bagi pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari kantor/instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia demi kepentingan pribadi;

f. Memiliki saham/modal dalam perusahaan yang kegiatan usahanya berada dalam ruang lingkup kekuasaannya;

g. Bertindak sebagai pelindung di tempat perjudian, prostitusi, dan tempat
hiburan;

h. Menjadi penagih piutang atau menjadi pelindung orang yang punya utang;

i. Menjadi perantara/makelar perkara;

j. Menelantarkan keluarga.

Karo Penmas Mabes Polri Boy Rafli Amar menegaskan, jika hal itu dilanggar maka anggota Polri bisa dikenakan sanksi etik. Tidak hanya memiliki usaha, anggota polisi juga tidak bileh melakukan kerjasama dengan pengusaha untuk menguntungkan diri sendiri.

"Anggota polri tidak boleh menjadi perantara atau calo kegiatan usaha yang ada di lingkungan polri," jelas Boy usai jumpa pers, di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Jakarta, Sabtu (18/5/2013).

Kompolnas Sayangkan Penangkapan Aiptu Labora

INILAH.COM, Jakarta - Kompolnas menyayangkan Bareskrim Mabes Polri menangkap Aiptu Labora Sitorus secara tiba-tiba di depan kantor Kompolnas, Sabtu (18/5/2013) malam.

Menurut Komisioner Kompolnas Edi Hasibuan, penangkapan di depan kantornya dikhawatirkan ada upanya kongkalikong antara Kompolnas dengan Aiptu Labora Sitorus.

"Nanti khawatir kita dijadikan kambing hitam atau dituduh melakukan jebakan kepada Aiptu LS," ujar Edi saat dihubungi, Sabtu malam, (18/5/2013).

Edi protes keras dan sangat menyayangkan soal penangkapan itu "Kalau mau menangkap jangan dekat Kompolnas," tegasnya.

Namun berdasarkan penjelasan Bareskrim Mabes Polri, Labora sudah diikuti saat berada di Papua hingga di Harmoni, Jakarta Pusat, sampai akhirnya dilakukan penangkapan.

"Dari jawaban Bareskrim dia sudah diikuti hingga sampai Harmoni Jakarta," tambahnya. [ton]

Anggota TNI Bisa Diangkat Jadi Penyidik KPK

Oleh: Renny Sundayani

INILAH.COM, Jakarta - Penyidik dari unsur TNI secara hukum bisa diangkat sebagai penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), namun hal tersebut harus melalui keputusan Pimpinan KPK.

Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis mengatakan, secara hukum TNI bisa diangkat jadi penyelidik dan penyidik KPK. Keabsahan TNI menjadi penyidik sepenuhnya tergantung pada pengangkatan oleh Pimpinan KPK.

"Praktis pimpinan KPK mengangkat TNI menjadi penyelidik dan penyidik," ungkap Margarito, saat dihubungi, Sabtu (18/5/2013).

Margarito mengatakan, kemajuan besar jika TNI bisa diangkat menjadi penyidik KPK, ia juga menegaskan, TNI tidak hanya bisa menyidik TNI saja.

"Bagus bila TNI diangkat menjadi penyidik di KPK, TNI yang ada di Puspom TNI menurut saya memiliki pengetahuan dasar dalam menyidik," ucapnya. [mvi]

Aiptu Labora Sitorus Sambangi Kompolnas

Mulya Nurbilkis - detikNews

Jakarta - Aiptu Labora Sitorus, personel Polres Raja Ampat yang diduga memiliki transaksi keuangan akumulatif mencapai Rp 1,5 triliun terbang ke Jakarta untuk mengurus kasusnya. Sore ini Labora menyambangi Kantor Kompolnas, Jl Tirtayasa, Jakarta Selatan.

Pantauan detikcom, Sabtu (18/5/2013), Labora tiba di Kantor Kompolnas sekitar pukul 17.15 WIB. Mengenakan kaos kerah coklat bercorak garis, Labora enggan ditemui wartawan dan memilih langsung masuk ke kantor Kompolnas.

Labora datang terpisah tidak bersama dua kuasa hukumnya Bob Hasan dan Markoni Koto. Bahkan Markoni Koto sempat mengaku kliennya tidak akan hadir sore ini.

"Kayanya nggak datang. Kayanya di hotel," kata Markoni saat ditanya keberadaan Labora.

Sementara itu kuasa hukum lainnya Bob Hasan mengatakan pertemuan sore ini adalah undangan dari Kompolnas. Pihaknya diundang Kompolnas untuk berkordinasi.

"Kita diundang untuk berkordinasi, karena persoalan ini ada di tingkat Polri, menyangkut institusi kepolisian," jelasnya.

Informasi yang dihimpun, Labora diterima oleh tiga komisioner Kompolnas yakni M Naser, Hamidah, dan Edy Saputra. Pertemuan berlangsung tertutup.

Kompolnas Bantah Undang Aiptu Labora

Mulya Nurbilkis - detikNews

Jakarta - Kuasa hukum Aiptu Labora Sitorus (LS) mengatakan diundang oleh pihak Kompolnas untuk berkoordinasi. Namun, Komisioner Kompolnas M. Nasser membantah pihaknya mengundang rombongan tersebut.

"Jelas itu bohong. Kami tidak pernah mengundang dia," kata Komisioner Kompolnas M. Nasser di kantor Komponas, Jalan Tirtayasa VII, Jakarta Selatan, Sabtu (18/5/2013)

Nasser menjelaskan jika kedatangkan rombongan Aiptu LS ke Kompolnas berdasarkan inisitatif pihak LS dan bukan undangan dari pihak Kompolnas. Menurut Nasser kedatangan rombongan ini untuk melaporkan terkait kasus hukum yang sedang dijalaninya.

"Mereka datang melaporkan terkait proses hukum yang dijalani LS sekarang," lanjutnya.

Nasser mengatakan salah satu pembahasan di dalam rapat tersebut mengenai curhatan Aiptu LS yang mengaku tidak memiliki uang senilai Rp. 1,5 triliun yang disinyalir dimilikinya.

"Melaporkan sebetulnya dia tdk punya uang seperti itu," jelasnya.

Sebelumnya, kuasa hukum Apitu Labora Sitorus mengaku bahwa kedatangannya bersama ketua Pekat, Markoni Koto karena undangan pihak Kompolnas untuk berkoordinasi. Aiptu LS juga hadir dalam pertemuan ini.

Resep Bagi Waktu Agar Tak Mangkir Rapat

INILAH.COM, Jakarta - Menjadi pimpinan alat kelengkapan DPR kesibukannya tidak bisa dibayangkan. Apalagi jika ditambah menjadi mahasiswa di dua kampus sekaligus. Belum lagi, setiap akhir pekan menemui konstituen menggelar bakti sosial. Itulah yang terjadi bagi Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Jazuli Juwaini.
Wakil Ketua Komiis VIII DPR RI Jazuli Juwaini termasuk politikus yang bisa membagi waktu dengan baik. Jazuli saat ini tengah menempuh program doktoral di Universitas Trisakti dan Universitas Negeri Jakarta (UNJ). "Yang pasti memang harus mengatur dan membagi waktu dengan ketat dan proporsional," ujar Jazuli saat dikonfirmasi melalui BlackBerry Messenger (BBM) kepada INILAH.COM di Jakarta, Rabu (15/5/2013).
Satu lagi kegiatan Jazuli yang rutin dilakukan setiap akhir pekan, bekas calon gubernur Banten ini juga secara konsisten menggelar bakti sosial berupa pengobatan gratis bagi konstituen. "Dengan waktu yang terbatas, maka pilihannya harus berorientasi waktu yang berkualitas," sebut Jazuli yang khas dengan kopiah hitamnya itu.
Namun kegiatan yang padat baik sebagai pimpinan Komisi VIII DPR maupun pimpinan di partai, tak menjadikan Jazuli melupakan keluarganya. Menurut dia, sejak dirinya terjun ke jaur politik telah memberi pemahaman ke keluarganya. "Sejak awal saya sudah bangun pemahaman pada anak-anak dan keluarga, bahwa saya bukan hanya milik keluarga tapi milik umat dan rakyat, alhamdulillah mereka sangat memahami dan mengerti," ungkap Jazuli.
Kondisi ini seperti mementahkan argumentasi yang muncul oleh sebagian anggota DPR yang mengaku alasan mangkir dalam sidang parripurna disebabkan kesibukan di partai dan alat kelengkapan DPR. Faktanya, jika mengatur waktu dengan baik, semua agenda dipastikan dapat terpenuhi dengan baik. Semuanya kembali pada niat dan komitmen.

Komnas HAM kawal penyelidikan longsor Freeport

Jakarta (ANTARA News) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan akan terus mengawal penyelesaian insiden longsor di kawasan pertambangan PT Freeport Indonesia, Timika, Papua, Senin lalu.

"Kami akan lakukan pemantauan dan penyelidikan atas insiden di Freeport, terlebih jika ada indikasi pelanggaran dalam kejadian itu," kata Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai kepada Antara di Jakarta, Sabtu.

Ketua Bidang Pemantauan dan Penyidikan Komnas HAM itu menuturkan, jika ditemukan indikasi faktor kelalaian, maka pimpinan perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu wajib bertanggungjawab atas insiden yang menewaskan sekitar lima orang pekerja itu.

Pigai menyatakan akan tetap memantau proses penyidikan insiden ini meski dalam perkembangannya kemudian kejadian itu murni kecelakaan akibat faktor alam.

"Komnas HAM akan tetap pantau sampai selesai dan pastikan penyelidikannya objektif," ujarnya.

Komnas HAS telah meminta PT Freeport Indonesia menghentikan operasi penambangan dan fokus pada evakuasi korban yang terjebak di reruntuhan terowongan bawah tanah itu di kawasan pertambangan itu.

Lima pekerja ditemukan tewas, sementara 23 pekerja masih terperangkap longsor di area fasilitas pelatihan tambang bawah tanah Big Gossan.

Tim penyelamat beranggotakan 60 ahli berpengalaman berhasil membuka dua akses menuju lokasi insiden yang dapat digunakan sebagai pintu masuk alat berat agar proses penyelamatan dan pemulihan dapat dipercepat.

Kementerian ESDM dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi juga ikut turun tangan.

Freeport Kerahkan 200 Orang Evakuasi Korban Longsor Bawah Tanah

VIVAnews - Presiden Direktur Freeport Indonesia, Rozik B. Soetjipto, Rabu, 15 Mei 2013, menyatakan sekitar 39 pekerja menghadiri refresher class di fasilitas pelatihan bawah tanah Big Gossan.

"Pada pukul 7:30 pagi waktu setempat (WIT), saat peserta sedang berkumpul di dalam ruang kelas pelatihan,  sebagian  terowongan di  dalam area pelatihan  runtuh," kata Rozik dalam konferensi pers di Sheraton Bandara Hotel, Tangerang.

Ia menjelaskan Freeport Indonesia menerjunkan sekitar 200 tenaga penyelamat ke tempat kejadian untuk mengevakuasi korban. Upaya penyelamatan menjadi lebih sulit karena terbatasnya ruang di dalam terowongan dan adanya risiko runtuhan atap lebih lanjut.

"Mereka harus menggunakan peralatan-peralatan ringan dan manual seperti penghancur batu, gergaji dan kereta dorong, dan bukan alat-alat berat," katanya.

Pada pukul 03:15 WIT, tim evakuasi menemukan 10 pekerja selamat dan 4 korban meninggal dunia akibat runtuhnya terowongan. Saat  ini  kami  terus mengerahkan  tenaga untuk menyelamatkan dan melakukan evakuasi bagi 25 pekerja lainnya yang masih terperangkap di Big Gossan.

"Semua yang selamat telah dibawa ke rumah sakit perusahaan di Tembagapura dan dilaporkan dalam kondisi stabil. Satu dari mereka telah diterbangkan ke Jakarta untuk mendapat perawatan lebih lanjut pagi ini. Lima orang  lainnya direncanakan akan diterbangkan besok," katanya. (sj)

Usut Longsor Freeport atau Pekerja Mogok Total

VIVAnews - Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) mendesak pemerintah segera mengusut kasus longsor di tambang PT Freeport yang telah menewaskan karyawan pada Selasa 14 Mei  2013 lalu.

Presiden KSPSI, Andi Gani Nena Wea, Jumat 17 Mei 2013, menyatakan bahwa apabila tidak memberi perhatian pada kasus ini secara serius, maka para pekerja tambang emas di Papua itu akan mogok kerja.

"Mereka akan mogok kerja total," ujar Gani dalam jumpa pers di Jakarta.

Gani menjelaskan, informasi mengenai rencana mogok kerja itu diketahuinya berdasarkan keterangan dari ketua cabang SPSI Mimika, Virgo Salosa. Serikat pekerja tidak mau musibah tahun 2006 kembali terjadi.

"Tahun 2006 sembilan orang yang meninggal. Pihak yang terlibat tidak bertanggung jawab. Mereka hanya dipecat dan diberikan kompensasi," kata Gani.

Sebelumnya, Freeport Indonesia menerjunkan sekitar 200 tenaga penyelamat ke tempat kejadian untuk mengevakuasi korban. Upaya penyelamatan menjadi lebih sulit karena terbatasnya ruang di dalam terowongan dan adanya risiko runtuhan atap lebih lanjut. (Selengkapnya baca di sini).

Itjend Kemendikbud Temukan Indikasi Korupsi 700 M

INILAH.COM, Jakarta - Inspektorat Jenderal (Itjend) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) menemukan indikasi korupsi bidang kebudayaan yang nilainya sekitar Rp700 miliar.

Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendikbud, Haryono Umar dikonfirmasi membenarkan temuan Itjend. Hal itu diperoleh berdasarkan hasil investigasi terkait pengunaan APBN-P 2012.

"Indikasinya pada kegiatan-kegiatan di Ditjen Kebudayaan. Ada banyak, terkait dengan pelaksanaan APBN-P 2012," kata Haryono, Sabtu (18/5/2013).

Oleh Itjen, indikasi ini laporannya sudah diserahkan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan awal 2013 ini. Haryono memastikan ada kerugian negara, dan indikasi korupsinya. "Kita merekomendasikan ke Menteri supaya dilaporkan ke KPK," kata mantan Pimpinan KPK ini.

Dia menjelaskan, dugaan kerugian negara itu terjadi dalam banyak kegiatan di Kemdikbud bidang kebudayaan, yang dikelola oleh Even Organizer (EO). Karena seharusnya proses lelang dilakukan sesuai Perpres (Peraturan Presiden). "Tapi kita menemukan ada semacam rekayasa," urai Haryono. [mvi]

Ini Alasan MA Kalahkan IKEA Melawan IKEMA di Perebutan Merek

Andi Saputra - detikNews

Jakarta - Kerajaan bisnis mebel kelas dunia IKEA harus gigit jari. Sebab gugatannya untuk menghapus merek IKEMA dianulir Mahkamah Agung (MA). Apa alasan MA itu?

"Alasan Peninjauan Kembali (PK) dibenarkan, judex factie (Pengadilan Negeri Jakarta Pusat) dan judex juris (kasasi) salah menerapkan hukum," ucap majelis PK yang diketuai oleh Dr M Saleh dengan anggota Soltoni Mohdally dan Prof Dr Valerina JL Krifkhoff seperti dilansir website MA, Sabtu (18/5/2013).

Dalam memori PK nya, IKEMA yang dibuat pengusaha asal Glodok, Jakarta, Lee Kok Seng mengajukan 21 argumen hukum. Seperti IKEMA merupakan merek terkenal dalam jenis keramik dan tegel dan IKEMA telah terdaftar pada 13 Desember 2006 sebagai itikad baik.

Merek IKEMA terdaftar untuk kelas 19 sedangkan IKEA kelas yang berbeda yaitu kelas 21, 24, 11, 35 dan 42. Kelas yang dimaksud adalah klasifikasi merek produk yang dibuat Ditjen Hak atas Kekayaan Intelektual (Haki) Kementerian Hukum dan HAM.

"Sehingga dengan demikian penerapan Pasal 6 ayat 1 huruf b UU Haki yang dijadikan dasar untuk adanya persamaan pada pokoknya tidak tepat," ujar M Saleh dalam putusan yang diketok pada 18 Januari 2013.

Karena berbeda kelas, IKEMA yakin konsumen tidak akan tertipu, terkecoh dan bingung dengan produk keramik dan tegel IKEMA. PT Angsa Daya selaku produsen IKEMA lalu menunjukan bukti kartu tanda anggota Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) dan tanda penghargaan sebagai pembayar pajak ke 133 di Jakarta pada 1995 silam.

"Pasal 6 ayat 2 tidak dapat diterapkan pada kasus a quo karena Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur persyaratan tertentu tersebut belum diatur yaitu untuk menerapkan persamaan pada pokoknya untuk barang berbeda kelas. Sehingga ketentuan dalam konvensi belum dapat diimplementasikan," papar MA.

Putusan PK ini menganulir putusan PN Jakpus pada 25 Juli 2011 dan putusan kasasi MA pada 5 Januari 2012.

Konglomerat Swedia Kalah Melawan Pedagang Glodok

Andi Saputra - detikNews


Jakarta - Mahkamah Agung (MA) membalik nasib konglomerat Swedia Ingvar Kamprad 180 derajat. Kemenangan kasasi yang sudah di tangan dibatalkan lewat peninjauan kembali (PK) yang diajukan pengusaha asal Glodok, Jakarta, Lee Kok Seng.

Dalam perkara PK yang dilansir website MA, Sabtu (18/5/2013), perseteruan raksasa dunia di bidang mebel melawan pengusaha lokal ini dimulai saat Ingvar menemukan merek 'IKEMA' di Indonesia. Merek lokal ini dinilai menyerupai merek milik Ingvar yaitu 'IKEA'.

"Merek IKEMA menyerupai dengan merek kami, meniru, menjiplak dan membonceng keterkenalan IKEA," demikian papar kuasa hukum Ingvar yang bernaung di bawah Inter Ikea Systems BV.

IKEA merupakan akronim dari 4 kata yaitu Ingvar, Kamprad, Elmatayd dan Agunnaryd dan disingkat 'IKEA'. Ingvar nama pendiri perusahaan, Kamprad nama keluarga pendiri, Elmatyrad nama pertanian tempat Ingvar Kamprad beranjak dewasa dan Agunnaryd adalah nama kelompok gereja Ingvar menjadi anggotanya.

"IKEA bukan berasal dari kata-kata umum, IKEA merek yang ditemukan, diciptakan atau dalam bahasa Inggris disebu coined mark," tegas Ikea yang memberikan kuasa kepada Gabriele Olsson Skalin.

Dalam perjalanan bisnisnya, Ikea sejak 1943 telah mengantongi registrasi merek di 75 negara lebih dengan 1.300 item sertifikat merek. Produknya tersebar di berbagai negara seperti Canada, Jerman, Israel, Swiss, Singapura, Swedia, Portugal, India, Malaysia, Mesir, Inggris, Afrika Selatan, Perancis, Jepang, Selandia Baru dan Indonesia.

"Dalam mengelola perusahaan multinasionalnya telah mempunyai 100 ribu karyawan lebih," papar Ikea.

Atas keberhasilannya membangun kerajaan bisnis, Ingvar masuk sebagai salah satu orang terkaya di dunia. Sejajar dengan Bill Gates, Warren Buffet dan Li Ka-Shing.

Ingvar mulai gusar saat menemui produk yang beredar di Indonesia menggunakan merek 'Ikema'. Selidik punya selidik, 'Ikema' dibuat oleh PT Angsa Daya yang berkedudukan di Pusat Perdagangan Bahan Bangunan, Jalan Mangga Dua Raya, Jakarta.

Tidak pikir panjang, IKEA yang bermarkas di Hullenbergwe, NL-1101 BL Amsterdam, Belanda ini melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus).

Permohonan ini dikabulkan PN Jakpus pada 25 Juli 2011 dan memerintahkan Dirjen Haki Kementerian Hukum dan HAM mencabut sertifikat 'IKEMA' atas nama PT Angsa Daya. Tidak terima, giliran PT Angsa Daya mengajukan kasasi tetapi ditolak MA pada 5 Januari 2012.

Tidak patah arang PT Angsa Daya lalu mengajukan PK dan siapa nyana, MA mengabulkan.

"Mengabulkan permohonan PK PT Angsa Daya. Membatalkan putusan MA No 697 K/Pdt.Sus/20011," ucap majelis PK yang diketuai oleh Dr M Saleh dengan anggota Soltoni Mohdally dan Prof Dr Valerina JL Krifkhoff.

Polisi kantongi sejumlah pemilik akun "@triomacan2000"

Jakarta (ANTARA News) - Penyidik Polda Metro Jaya mengantongi sejumlah pemilik akun jejaring sosial (twitter) @triomacan2000 yang menyebarkan informasi Ingrid Kansil --istri Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Syarief Hasan-- disebutkan berselingkuh dengan anak tirinya.

"Jadi akun triomacan itu banyak pemiliknya dan beberapa orang pernah diperiksa," kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Rikwanto, di Jakarta, Jumat.

Rikwanto mengatakan penyidik telah mengetahui beberapa orang yang diduga mengantongi pembuat dan pemilik akun twitter @triomacan2000, terkait laporan masyarakat sebelumnya.

Rikwanto mengaku penyidik tidak menemui kendala untuk mengidentifikasi pemilik akun triomacan dan mengungkap kasus laporan Hasan.

"Kami akan periksa pemilik akun satu per satu, untuk mengetahui siapa yang menyebarkan fitnah itu," ujar Rikwanto.

Hasan yang juga Ketua Harian DPP Partai Demokrat, sebelumnya melaporkan akun @triomacan2000 secara tertulis dengan tuduhan melanggar pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik dan pasal 311 tentang fitnah, serta pasal 27 UU ITE.

"Pemilik" akun triomacan2000 menyebarkan informasi Kansil berselingkuh dengan putra Hasan dari istri sebelumnya. Hal ini dibantah Hasan dan Kansil secara terpisah.

Ribuan warga Baduy gelar perayaan Seba

Lebak (ANTARA News) - Sebanyak 1.797 warga Baduy yang tinggal di pedalaman Kabupaten Lebak menggelar perayaan Seba untuk menjalin silatuhrahmi dengan bupati dan pejabat di lingkungan pemerintahan daerah setempat.

"Kami menggelar upacara perayaan Seba setelah melaksanakan ritual Kawalu selama tiga bulan," kata Kepala Desa Kanekes yang juga Ketua Adat Masyarakat Baduy Jaro Dainah di Rangkasbitung, Jumat.

Menurut dia, pelaksanaan Seba tahun ini masuk kategori perayaan besar karena dihadiri sebanyak 1.797 warga Baduy Dalam dan Baduy Penamping.

Bahkan, warga Baduy Dalam yang tersebar di Kampung Cibeo- Cikawartana dan Cikeusik sebanyak 70 orang.

Pelaksanaan perayaan Seba dihadapan Bupati Lebak dan pejabat lainya berjalan tertib dan damai.

Selama ini Seba merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan setiap tahun dengan tujuan menjalin silatuhrami dengan Bupati sebagai kepala daerah.

Kegiatan ritual perayaan Seba juga peninggalan nenek moyang dan ratusan tahun.

"Kami sampai sekarang tetap melestarikan budaya perayaan Seba sebagai bentuk silatuhrahmi dengan Bupati Lebak dan Gubernur Banten," katanya.

Ia mengatakan, perayaan Seba dipusatkan di Gedung Pendopo Pemerintah Kabupaten Lebak dipimpin langsung oleh Bupati Lebak Mulyadi Jayabaya.

Namun, perayaan Seba tahun ini berbeda dengan tahun-tahun lalu karena tidak ada tanya jawab dengan bupati serta pejabat lainya.

Bupati Mulyadi Jayabaya setelah selesai Seba yang dipimpin tokoh adat Baduy, Sarni bin Saedi langsung menyerahkan uang sebesar Rp10 juta.

"Meskipun kami tidak bisa tanya jawab, tetapi harapan kami Lebak lebih sejahtera, damai dan rukun," katnya.

Bupati Lebak Mulyadi Jayabaya mengatakan pemerintah daerah memberikan jaminan keamanan bagi masyarakat Baduy yang tinggal di Kecamatan Leuwidamar.

Bentuk jaminan keamanan itu antara lain melindungi masyarakat Baduy dari gangguan masyarakat luar.

Pemerintah daerah juga memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Baduy.

"Karena itu, kami meminta warga Baduy agar menjaga pelestarian hutan dan lahan juga kerukunan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan," katanya.
(KR-MSR/Z003)