BERBUAT BENAR ADALAH KEHARUSAN, BERBUAT TIDAK BENAR ADALAH KETIDAK HARUSAN

Kamis, 30 Oktober 2014

Ahok: Banjir di Jakarta karena Korupsi

INILAHCOM, Jakarta - Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengatakan korupsi menjadi akar persoalan banjir di ibu kota, karena semua fasilitas dan sarana justru tidak digunakan secara maksimal.

"Orang pintar banyak, uang banyak, saat saya masuk ke DKI uangnya Rp41 triliun, tahun ini hampir Rp80 triliun, saya sangat yakin akar persoalan adalah korupsi, tidak ada yang lain," tandas Basuki di Jakarta, Kamis.

Ia menyampaikan hal itu pada Seminar Sehari Solusi Mengatasi Banjir Jakarta digelar oleh Masyarakat Hidrologi Indonesia bekerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta di Hotel Century Park Senayan.

Menurut Ahok, gaji pegawai negeri sipil (PNS) terendah di DKI Jakarta saat ini Rp7 juta, tahun depan terendah minimal Rp12 juta, tapi pelayanan publik belum maksimal.

"Masalahnya bukan uang, tapi seberapa nekat saya memecat pegawai yang tidak mau patuh, kalau tidak menurut jadi staf saja," kata dia.

Ia melihat terlalu banyak permainan dalam mengatasi banjir. Dinas terkait lebih berorientasi mendapatkan komisi proyek.

"Penanganan banjir di DKI Jakarta menjadi tugas rutin, tapi mengapa harus diserahkan kepada swasta, saya perintahkan semua peralatan pendukung dibeli," kata dia.

Dengan uang yang ada, tambah dia, sebenarnya DKI Jakarta bisa melakukan apa saja untuk mengatasi banjir.
Dalam mengatasi banjir, ke depan DKI lebih fokus memperkuat tanggul yang sudah ada, serta pengadaan peralatan untuk mengeruk sampah dan lumpur yang mengendap. [ant]

Susi Bikin Pegawainya Terus Tertawa

 Jpnn
JAKARTA--Suasana berbeda terasa di Kementerian Perikanan dan Kelautan saat acara serah terima jabatan Susi Pudjiastuti dengan menteri sebelumnya, Sharief Cicip Sutarjo, Rabu (29/10).
Ratusan pegawai kementerian tersebut, tampak tak sabar menyambut kedatangan menteri baru itu.
Saat sosok Susi yang terkenal eksentrik masuk, semua pegawai langsung menyambutnya dengan sorak-sorai. Susi yang tampil beda dengan kebaya dan sanggul ala Raden Ajeng Kartini langsung menyapa para pegawainya sebelum naik ke podium yang telah disiapkan.
Susi termasuk orang yang blak-blakan dan humoris. Ketika memberikan sambutan, ia tak henti-hentinya memunculkan banyolan yang membuat semua yang hadir tertawa.
Dalam hal ini, Susi menyadari betul bahwa ia banyak mendapat sorotan, oleh karena itu ia meminta para pegawai untuk mengingatkannya.
"Saya sedang belajar jadi kalau ada hal-hal yang tidak pantas, tidak layak, ada yang bilang "Bu Menteri jangan gitu". Saya merasa tidak ada yang negur, karena nyebutnya 'Bu Menteri'. Siapa Bu Menteri. Kalau panggil saya, Bu Susi, tahu saya, jadi kalau ingetin jangan sebut Bu Menteri, saya tenang saja karena nama saya bukan Bu Menteri," canda Susi pada para pegawainya.
Cicip yang berada di samping Susi pun tak kuasa menahan tawa setiap kali ia bercanda dalam sambutan.
Meski sudah banyak pengalaman di bidang bisnis perikanan sekitar 33 tahun dan penerbangan 10 tahun, Susi tak menyombongkan dirinya. Wanita yang tak menyelesaikan pendidikannya di bangku SMA itu justru merendah dan bangga bisa bekerja dengan para eselon I yang menurutnya sangat berbakat.
"Tadinya saya sedikit ragu, karena saya tahu hampir semua eselon I ini akademisi yang handal semua. Doktor, profesor. Dengan ijazah saya, mau apa saya ini ngobrol dengan bapak-bapak. Tapi saya surprise sendiri, kita bisa bicara time along sampai sore. Mudah-mudahan oke kita bekerja dengan baik," kata Susi.
Susi yang sangat fasih berbahasa Inggris ini tak sungkan mengajak para pegawainya untuk bahu membahu-bahu menyelesaikan program pemerintah yang lebih cepat dan efisien.
"Jadi Bapak dan Ibu semua, siap bekerja bantu saya," seru Susi pada para pegawainya. Semua serentak menjawab siap.
"Siap bekerja siang malam?" tanyanya lagi sambil tertawa. Sebagian pegawai menjawab siap, sedangkan sisanya tertawa.
"Lho kok ketawa, siap bekerja siang malam dengan saya enggak nih?" tanya Susi lagi sambil tertawa. Semua pun menjawab siap sambil tertawa.
Menurut salah satu pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan yang tak ingin disebutkan namanya, sejak Susi menjadi menteri ada aturan kerja baru yang diterapkan.
Jam kerja pegawai pukul 08.00-16.00 WIB diganti menjadi pukul 07.00-15.00 WIB. Alasannya, agar para pegawainya bisa terhindar dari kemacetan.
"Menurut Bu Susi kalau pulang cepat waktu untuk berkumpul dengan keluarga pun jadi lebih cepat," tutur pegawai tersebut. Para pegawai menerima aturan baru itu dengan senang hati.
Pegawai itu menyebut, Susi adalah sosok yang fleksibel dan cekatan. Cara bicaranya pun lebih luwes dibanding menteri-menteri sebelumnya yang sangat formal dalam berbicara.
Seperti diketahui, Susi Pujiastuti adalah wanita pebbisnis yang merangkak dari bawah. Dilahirkan dari kalangan pedagang, Susi memulai karirnya  sebagai pedagang ikan segar. Ia sukses di industri perikanan modern dan penerbangan carter beraset ratusan miliar rupiah.
Masing-masing adalah PT ASI Pujiastuti Marine Product yang bergerak di bisnis perikanan, dan Susi Air yang merupakan maskapai sewa dengan hampir 50 pesawat propeler jenis Cessna Grand Caravan dan Avanti. Dari dua perusahaan itu, Susi bisa menghidupi ribuan karyawan.
 Seusai memutuskan keluar dari bangku SMA di daaerah perbatasan Cilacap dengan Jawa Barat, Jawa Tengah, pada 1983, Susi mulai menjalani pekerjaannya sebagai pengepul ikan dengan modal pas-pasan.
Usahanya terus berkembang. Tidak puas hanya berbisnis ikan laut di satu daerah, Susi mulai melirik daerah Pangandaran di pantai selatan Jawa Barat. Di sana usaha perikanannya maju pesat. Jika semula dia hanya memperdagangkan ikan dan udang, maka Susi mulai memasarkan komoditas yang lebih berorientasi ekspor, yaitu lobster.
Dia membawa dagangannya sendiri ke Jakarta untuk ditawarkan ke berbagai restoran seafood dan diekspor. Karena besarnya permintaan luar negeri, untuk menyediakan stok lobster, Susi pun harus berkeliling Indonesia mencari sumber suplai lobster. Ia lalu membeli pesawat jenis Cessna agar memudahkan pemasarannya. Alat transportasi itu sangat membantunya mengangkut lobster dari daerah ke daerah lainnya. (flo/jpnn)

Amien Sependapat dengan JK Soal Kenaikan Harga BBM

Oleh: Aris Danu

INILAHCOM, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan kebijakan untuk menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah langkah yang harus diambil di pemerintahannya.

Sebab jika pemerintah tak menaikan harga BBM, maka subsidi akan terus membabani anggaran negera.

"Saya kira BBM ini pilihannya bukan soal maukah kita jalankan pemerintahan sampai dengan anggaran menggunakan uang rakyat atau tidak. Itu saja pilihannya. Maukah kita habiskan BBM itu dijalan atau kita mau bikin jalan, bikin sekolah, bikin rumah sakit. Pilihannya itu bukan masalah naik atau tidaknya," kata JK di Hotel Dharmawangsa, Rabu (29/10/2014).

Sementara itu Ketua Majelis Pertimbangan PAN, Amien Rais sependapat dengan JK soal kenaikan harga BBM. Menurutnya, semua pihak harus memberikan kesempatan kepada pemerintahan Jokowi-JK.

"Kita akan berikan kesempatan yang sepantasnya bukan satu dua bulan tapi ada waktu yang pantaslah untuk berikan adjusment apakah ini sukses atau tidak. Jadi jangan belum apa-apa kita sudah berikan adjusment tidak mungkin karena banyek the right man," katanya.[jat]

Pendapat Yusril Soal Munculnya Pimpinan DPR Tandingan

TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA - Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan pembentukan Pimpinan DPR tandingan oleh Koalisi Indonesia Hebat (KIH) sungguh memprihatinkan bagi perkembangan demokrasi.
"Politisi kita belum mampu mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan kelompok dan kepentingan pribadi. Para politisi harusnya mampu mengedepankan musyawarah dalam memecahkan persoalan bangsa, bukan  main kuat-kuatan dengan voting," ungkap Yusril, Rabu (29/10/2014).
"Kembalilah kepada kepribadian bangsa yang mengedepankan kepentingan bersama dan menjunjung tinggi kemajemukan. Negara ini takkan pernah akan berjalan baik dan sempurna kalau dikuasai oleh satu golongan saja, baik di eksekutif maupun di legislatif," Yusril menambahkan.
Kekuasaan, lanjut Yusril, harus berbagi secara adil dan berimbang. Semua harus diberi kesempatan untuk memimpin lembaga-lembaga negara secara proporsional.
Para politisi dapat bercermin pada pengisian jabatan-jabatan eksekutif dan legislatif di awal reformasi pasca Pemilu 99.
"Ada keseimbangan disana. Kedepankan musyawarah, bicara dari hati ke hati, jangan menutup diri apalagi arogansi. Selamatkan bangsa dan negara dari kekacauanInti dari semua itu adalah, para politisi harus mampu menahan diri," saran Yusril.
"Kedepankan kedewasaan berpolitik dan cari penyelesaian kompromi, kunci penyelesaian masalah yang kini dihadapi bangsa dan negara di tengah gejala yang mulai mengarah kepada kekisruhan," kata Yusril.

Yusril Ingatkan Politisi Kedepankan Kepentingan Bangsa

Jakarta (Antara) - Mantan Menkum dan HAM Yusril Izha Mahendra mengingatkan para politisi agar mengedepankan kepentingan bersama dan menjunjung tinggi kemajemukan karena itu kekuasaan harus berimbang, tidak hanya dikuasai satu golongan.
"Kembalilah kepada kepribadian bangsa yang mengedepankan kepentingan bersama dan menjunjung tinggi kemajemukan," kata mantan Menkum dan HAM Yusril Izha Mahendra di Jakarta, Rabu.
Pernyataan Yusril ini disampaikan menanggapi pembentukan pimpinan DPR tandingan. Menurut Yusril kejadian ini sungguh memrihatinkan bagi perkembangan demokrasi di Indonesia.
Yusril menegaskan negara Indonesia takkan pernah akan berjalan baik dan sempurna kalau dikuasai oleh satu golongan saja, baik di eksekutif maupun di legislatif. Kekuasaan, tambah Yusril, harus berbagi secara adil dan berimbang.
"Semua orang harus diberi kesempatan untuk memimpin lembaga-lembaga negara secara proporsional," katanya.
Yusril menilai para politisi belum mampu mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan kelompok dan kepentingan pribadi.
Menurut Yusril para politisi harusnya mampu mengedepankan musyawarah dalam memecahkan persoalan bangsa, bukan semata-mata main kuat-kuatan dengan voting.
Yusril juga minta para politisi dapat bercermin pada pengisian jabatan-jabatan eksekutif dan legislatif di awal reformasi pasca-Pemilu 1999. Dengan demikian, ada keseimbangan di sana.
"Kedepankan musyawarah, bicara dari hati ke hati, jangan menutup diri apalagi arogansi. Selamatkan bangsa dan negara dari kekacauan," katanya.
Menurut Yusril inti dari semua itu adalah, para politisi harus mampu menahan diri. Yusril menyarankan para politisi mampu kedepankan kedewasaan berpolitik dan cari penyelesaian kompromi.
"Inilah kunci penyelesaian masalah yang kini dihadapi bangsa dan negara di tengah gejala yang mulai mengarah kepada kekisruhan," ujarnya. (ar)

Kasus Talang Sari, Hendropriyono:Mereka Bunuh Diri

TEMPO.CO , Jakarta:Bekas Kepala Badan Intelijen Negara AM Hendropriyono mengatakan dirinya tidak membunuh 200 orang pada tragedi Talangsari, Lampung 1989. Hal ini diungkapkan Hendropriyono melalui wawancara dengan Jurnalis Amerika Serikat Allan Nairn yang bisa dilihat pada blog pribadinya allannairn.org yang diunduh Senin, 27 Oktober 2014.

Bekas Kepala BIN tersebut, menolak jika dikatakan orangnya yang menembak secara membabi buta, seperti cerita yang beredar, perkumpulan muslim ektrimis yang dipimpin oleh Warsidi. "Mereka membakar pondok persembunyiannya sendiri," ujar Hendropriyono.

Para korban, menurut Hendropriyono, dikumpulkan di suatu pondok dan tidak diizinkan keluar oleh Warsidi. Hendropriyono mengaku sudah memerintahkan mereka untuk keluar dan menyerah. Tapi, tiba-tiba api menyala sendiri dari dalam.(Baca:SBY Didesak Minta Maaf Atas Pelanggaran HAM Masa Lalu)

Mertua Komandan Paspampers Andika Perkasa ini sangat yakin mereka bunuh diri. Kesaksian beberapa anak kecil yang memberikan kesaksian bahwa orang-orang Hendropriyonolah yang menembaki orang-orang Warsidi yang menewaskan ratusan orang tersebut. "Mereka masih kecil, belum tahu apa-apa," ujarnya. Hendropriyono menjawab dengan sangat yakin meskipun sudah ditanyai beberapa kali. Allan juga menjelaskan temuan Komisi Nasional HAM.

Anak-anak tersebut, ujar Hendropriyono, hanya dendam atas kematian orangtua mereka. Hendropriyono justru menuding, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan LSM, memfitnahnya karena pembantaian ini menyangkut salah satu agama.(Baca:Kejaksaan Agung Tolak Usut Tujuh Kasus Pelanggaran HAM)

Hendropriyono mengaku siap jika kasus ini harus dipertanggungjawabkan."Jika ada pengadilan HAM untuk segala yang saya lakukan, saya siap," ujarnya kepada Allan.
ANDI RUSLI

Ini Gaya Blusukan Presiden Jokowi Saat Datangi Pengungsi Sinabung

Moksa Hutasoit - detikNews

Medan - Presiden Joko Widodo blusukan ke tiga titik untuk melihat kondisi para pengungsi erupsi Gunung Sinabung di Kabanjahe, Sumatera Utara. Selama bertemu warga, gaya Jokowi menyapa dan mendengar keluhan pengungsi terasa sangat cair.

Sebagai contoh saat Jokowi meninjau para pengungsi di bekas Kampus Bukit Barisan, Rabu (29/10/2014). Saat menyalami warga, Jokowi didatangi oleh seorang pria yang bertugas menjadi koordinator kegiatan belajar anak-anak pengungsi.

Pria itu mengeluh sulitnya kehidupan anak-anak di lokasi. Agar lebih nyaman ngobrolnya, Jokowi mengajak pria itu untuk berbicara di bawah pohon rindang.

Jokowi menanyakan jumlah KK yang ada di tempat pengungsian ini. Sejumlah warga pun mendekat untuk ikut nimbrung berbicara dengan orang nomor satu tersebut.

Tidak ada kesan penjagaan yang ketat. Diskusi yang terjadi sungguh sangat cair. Jika ada pertanyaan Jokowi yang tidak bisa dijawab, pria tersebut bahkan spontan berteriak memanggil rekannya yang lain untuk membantu menjawab.

Jokowi juga mengiyakan permintaan pria tersebut yang mengajaknya melihat tempat tidur pengungsian secara langsung. "Mana tempat tidurnya?" tanya Jokowi.

Bekas aula yang dijadikan tempat tidur darurat itu tidak jauh dari lokasi diskusi. Untuk mengapainya, Jokowi harus melewati tempat jemuran. Mulai dari pakaian dalam hingga baju bahkan sedang dijemur saat Jokowi melintas.

Di dalam aula itu, diskusi Jokowi dengan warga malah semakin cair. Jokowi berdiri di tengah warga yang mengerubunginya. Saat Jokowi berbicara, ratusan warga ada yang duduk di lantai.

Jokowi kemudian membagikan dua bingkisan serta uang Rp 500 ribu untuk setiap KK. Jokowi juga promosi Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat kepada pengungsi.

"Untuk anak-anak, harus sekolah semua, kamu yang tanggung jawab di sini," kata Jokowi kepada pria tersebut.

"Rp 185 juta untuk di sini saja. Jadi nanti langsung dibagi per KK Rp 500 ribu. Tapi disimpan, ditabung, jangan dipakai beli apa-apa," kata Jokowi yang langsung dijawab kompak oleh warga.

Beberapa saat Jokowi ingin mengakhiri kunjungan, ada seorang pria juga yang meminta disiapkan kebutuhan air bersih. Dia berharap agar bisa dibangun sumur oleh pemerintah.

Saat itu juga, Jokowi tampak mencari perwakilan Kodim. Yang dicari pun langsung datang dan ditanya Jokowi biaya pembuatan sumur. Alhasil Jokowi pun menambah dana bantuan untuk pengungsi di tempat ini.

Sekadar informasi, tempat ini sejatinya tidak ada dalam agenda kunjungan Jokowi. Sebelum ke tempat ini, di Gedung Diklat Pemkab Kabanjahe, ada salah seorang ibu-ibu yang meminta Jokowi mau datang ke lokasi pengungsiannya.

"Ya sudah, tak samperin sekarang, yo," jawab Jokowi saat itu.

Kemenkum HAM Jabar Selidiki Napi Mochtar yang Kedapatan Pergi ke Jakarta

Andri Haryanto - detikNews

Bandung - Mantan Wali Kota Bekasi yang juga narapidana korupsi, Mochtar Muhammad, kedapatan berada di Jakarta. Meski Mochtar mendapatkan asimilasi jelang pembebasan, namun bukan berarti dia dapat pergi jauh hingga ke Jakarta.

Kepada Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Hukum dan HAM Jabar Giri Purbadi, setiap napi yang mendapatkan masa asimilasi, mereka sudah diberikan fasilitas rumah. Letaknya tidak begitu jauh dari komplek Lapas Sukamiskin, yaitu di belakang Lapas.

"Nah ini kok sampai kemana-mana, apa nyasar, apa petunjuk jalannya yang salah, itu masih kita selidiki," kata Giri yang juga mantan Kalapas Sukamiskin ini saat berbincang dengan detikcom, Rabu (29/10/2014).

Pemeriksaan dilakukan terhadap pihak-pihak yang terkait, yaitu Mochtar, petugas pemasyarakatan yang mengawal Mochtar.

"Termasuk Kalapasnya, sebagai penanggungjawab penuh kan Kalapasnya. Nanti kita lihat posedurnya seperti apa, apakah diikuti atau bagaimana, ini dalam pemeriksaan," beber Giri.

Dari laporan yang didapat Giri, Mochtar saat kedapatan berada di sebuah restoran memang kembali ke Lapas Sukamiskin. Sesuai aturan, seorang yang mendapat asimilasi harus kembali ke Lapas.

"Kembali dia ke Lapas, tapi terlambat. Mestinya kembali itu jam 4 sore. Nah ini ada apa sampai terlambat, siapa yang kawal, siapa yang bertanggungjawab," ujarnya.

Hasil pemeriksaan yang akan rampung hari ini akan menunjukan siapa yang diduga melanggar prosedur. "Kalau memang salah ya saya katakan salah, kalau enggak ya enggak, nanti dilihat dari hasil pemeriksaan," ujar Giri.

Disinggung apabila dalam pemeriksaan diketahui ada 'transaksi' antara napi dan pengawal, Giri mengatakan hal itu sudah termasuk pelanggaran berat.

"Itu namanya sudah bablas dan kalau ada unsur transaksi lain lagi persoalannya," tegas Giri.

Pengacara Mochtar, Sirra Prayuna, membantah klienya keluar tanpa mengikuti prosedur, Senin (27/10). Menurut Sirra, kliennya ke Jakarta untuk membeli kompos guna kebutuhan kegiatan sosial.

"Dia itu beli kompos untuk kegiatan sosialnya. Kan sekarang dia sedang asimilasi," kata Sirra saat dikonfirmasi, Rabu (29/10/2014).

Menurut Sirra, kliennya datang ke Jakarta dengan didampingi sipir penjara. Sehingga tidak benar jika dikabarkan Mochtar datang ke Jakarta sendirian.

"Dia didampingi sipir pastilah," tegas Sirra.

Rabu, 29 Oktober 2014

Ini Kata Prabowo Soal Susunan Kabinet Kerja Jokowi

VIVAnews - Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, menilai isi menteri dalam Kabinet Kerja Joko Widodo dan Jusuf Kalla sudah cukup baik. Sebab, banyak sekali menteri dari kalangan profesional.

Ditemui media usai menghadiri perayaan ulang tahun emas Partai Golkar di Jakarta International Expo, Kemayoran, Jakarta Pusat, semalam, dengan susunan kabinet tersebut, membuat dia menaruh harapan besar masa depan Indonesia bisa lebih cerah.

"Mudah-mudahan, mereka bisa bekerja dengan baik dan mereka bisa memberikan kami harapan. Koalisi Merah Putih akan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya, agar pemerintahan saat ini bisa bekerja dengan baik," papar mantan Danjen Kopasus itu.

Ketika ditanya komentarnya mengenai beberapa sosok yang dinilai kurang pantas menduduki kursi menteri, Prabowo menjawab sulit untuk membuat kabinet yang sempurna.

"Masa mau (kabinet) sempurna. Gimana?" kata dia.

Dalam susunan kabinetnya, Jokowi memberi porsi 14 kursi menteri dari partai politik dan 20 dari kalangan profesional. Jokowi juga memberi delapan posisi menteri untuk diisi oleh wanita. Salah satunya, bahkan baru kali pertama diduduki kaum wanita yakni sebagai Menteri Luar Negeri.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu, menunjuk Retno Lestari Priansari Marsudi sebagai Menlu menggantikan Marty Natalegawa.

Menteri lain yang kini tengah membetot perhatian publik adalah Susi Pudjiastuti yang menduduki posisi sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Gaya nyentriknya tetap dipertahankan, ketika telah dilantik menjadi menteri.

Salah satunya, ditunjukkan ketika pada Minggu sore kemarin usai diumumkan Jokowi menjadi menteri, mantan CEO PT Susi Air itu memilih melepas sepatu hak tinggi, duduk di pinggir rumput halaman Istana Merdeka sambil menghisap rokok. (asp)

Gebrakan Susi Pudjiastuti: PNS KKP Bisa Pulang Jam 3 Sore

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Susi Pudjiastuti membuat sebuah gebrakan di kementerian yang dipimpinannya. Kebijakan baru yang diterapkannya yaitu mengubah tradisi jam kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan KKP. Cara kerja ini merupakan gaya seorang mantan CEO Susi Air tersebut.
"Saya ubah jam kerja dari awalnya jam 08.00 WIB, jadi jam 07.00 WIB, pulang jam 3 sore," kata Susi di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Selasa (28/10/2014).
Kebijakan itu dibuat Susi bukanlah tanpa alasan. Menurut dia, dengan datang lebih cepat para pegawainya bisa lebih segar saat tiba di kantor karena tidak terjebak kemacetan Jakarta.
"Supaya tidak kena macet. Datang ke kantor lebih segar, pulang lebih sore dan bisa ketemu anak-anak," tutur dia.
Selain itu, Susi pun menginginkan kantor yang berdekatan dengan para pejabat Eselon I dan Eselon II KKP.

"Saya juga ingin satu gedung dengan Eselon I dan II tidak terpisah-pisah ruangannya supaya mudah koordinasi. Sehingga dalam seminggu kita punya join office sama-sama," tukasnya.
Pada kesempatan yang sama, Pendiri Susi Air ini menceritakan segala aktivitasnya di hari pertama kerja."Hari ini datang ke kantor jam 7.30 WIB, lalu rapat dengan Eselon I, dan tanya jawab tentang pekerjaan. Kemudian melontarkan pandangan dan cara kerja saya," ujar dia. (Fik/Ndw)

Jadi MenPAN-RB, Yuddy Chrisnandi Minta Semua Menteri Audit PNS

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Yuddy Chrisnandi meminta kepada seluruh jajaran menteri di Kabinet Kerja untuk melakukan audit pegawai negeri sipilnya (PNS).

Hal itu dilakukan dalam rangka mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi yang dicanangkan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla‎.

‎"Reformasi birokrasi berlaku ke seluruh ke kementerian, pesan bapak presiden ini harus dilakukan, formasi birokrasi yang pertama adalah melakukan audit organisasi," kata Yuddy di kantornya, Selasa (28/10/2014).

Diharapkan oleh Yuddy, seluruh menteri yang sudah menjabat tidak harus menunggu perintah Kementerian PAN-RB (KemenPAN-RB) untuk membuat juklak atau sejenisnya.

"Masing-masih menteri ini kan pemimpin di lembaganya, jadi harus tau bagaimana efektifitas dan produktifitas masing-masing unit kerjanya," tegas dia.

Tidak hanya itu, diharapkan dalam audit nanti jika hasilnya diketahui terdapat satu birokrasi yang tidak efektif dan dirasa berlebihan, tidak untuk segan-segan mengusulkan kepada KemenPAN-RB untuk dilakukan penyederhanakan. (Yas/Ndw)

Jokowi Target Perizinan Satu Pintu Selesai Dalam 6 Bulan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan tiga hingga enam bulan kedepan pengurusan izin usaha dan investasi bisa diterapkan satu pintu di Badan Koordinasi Penanaman Modal.
Tidak lagi harus melalui birokrasi panjang dari kementerian yang satu ke kementerian yang lain baru ke BKPM. Semua pengurusan izin, tegas Jokowi, akan menjadi satu dan terintegrasi di BKPM.
Keputusan ini diambil Jokowi setelah melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke kantor BKPM, Selasa (28/10/2014) sore.
"Yang paling penting bagaimana mengintegrasikan izin-izin yang ada di kementerian-kementerian untuk dijadikan satu di BKPM. Karena sistemnya disana sudah mulai berjalan. Kita ingin membangun one stop service untuk perizinan yang tingkatnya nasional. Artinya orang yang mau investasi tidak usah harus ke kementerian 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 baru ke BKPM. Enggak usah seperti itu. Cukup satu tempat saja," tegas Jokowi usai sidak Kepada wartawan yang menemuinya di Istana Negara, Jakarta, Selasa (28/10/2014) sore.
Karena itu, menurut Jokowi, dalam waktu dekat ini akan mengumpulkan para menteri untuk membahas mengenai proses perizinan satu pintu. Target tiga hingga enam bulan akan diberikan kepada para menteri untuk merealisasikannya di BKPM.
"Saya akan berikan target, 3 hingga 6 bulan sudah harus jadi. Kita serius untuk urusi masalah perizinan. Ini rampung kita masuk ke provinsi, kabupaten dan kota," jelasnya.
Bila masalah perizinan sudah teratasi, Jokowi yakin pembangunan yang pasti berdampak pada kesejahteraan masyarakat bisa dirasakan.

Istri Bupati Cirebon Jalan-jalan ke Paris dengan Biaya Dinas

TRIBUNNEWS.COM, CIREBON - Istri bupati Cirebon, Wahyu Tjiptaningsih Sunjaya dan tiga pejabat eselon II Pemkab Cirebon menjadi sorotan. Pasalnya keempat orang itu berangkat ke Perancis sejak akhir pekan lalu.
Tersiar kabar jika keempatnya bertolak ke Perancis untuk berjalan-jalan dengan kedok studi banding.
Namun Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadi membantah. Menurutnya, istri dan tiga pejabat eselon II berangkat ke Perancis guna memenuhi undangan dari negara tersebut.
"Mereka diundang untuk eskpos soal gedong gincu. Kan gedong gincu merupakan produk unggulan Kabupaten Cirebon sehingga perlu diekspos ke mata dunia, khususnya orang-orang Perancis," katanya seusai upacara Hari Sumpah Pemuda di Sumber, Selasa (28/10).
Selain ekspos gedong gincu, kata Sunjaya, istri dan tiga pejabat eselon II berada di Perancis juga dalam rangka memperkenalkan produk unggulan Kabupaten Cirebon.
"Kebetulan istri saya kan jadi Ketua Dekranasda sehingga harus ikut ke sana," ujarnya.
Menurut Sunjaya, kepergian empat orang itu tidak mengada-ada. Mereka benar-benar untuk keperluan dinas, terutama menyangkut promosi produk unggulan Kabupaten Cirebon.
Sunjaya pun berharap, selain gedong gincu, produk unggulan lain dari Kabupaten Cirebon bisa lebih dikenal mata dunia. Pasalnya, ujarnya, Kabupaten Cirebon punya banyak produk unggulan yang bisa tembus pasar ekspor. (roh)

Jonan: Kasih Kesempatan Kabinet ini Bekerja

Jpnn
JAKARTA - Dua hari Kabinet Kerja periode Joko Widodo-Jusuf Kalla diumumkan, Indeks harga saham gabungan (IHSG) merosot ke level 5.001,3. Merosotnya IHSG ini menandai kurang berminatnya sektor pasar pada para menteri pilihan Jokowi-JK.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan berpendapat merosotnya IHSG tidak bisa dikaitkan dengan ketidaksukaan masyarakat pada pembantu pilihan Jokowi-JK.
"Menurut pandangan saya, pasar nggak hanya menilai dalam satu dua hari saja, dua hari nggak bisa dijudge begitu," kata Jonan di kantornya, Jakarta, Selasa (28/10) malam.
Karenanya, mantan Dirut KAI itu meminta pada pelaku pasar untuk memberi waktu pada 'Kabinet Kerja' untuk menjalankan tugasnya di tempat yang baru. Ia juga optimistis IHSG yang merosot bisa kembali normal seiring dengan waktu dan kinerja yang dilakukan para pembantu presiden.
"Masyarakat mengharapkan mesin ini (Kabinet Kerja-red) berjalan dengan baik. Saran saya, kasih kesempatan kabinet ini bekerja, nanti setelah itu baru dilihat. Saya optimis pasarnya bisa naik," yakinnya.
Seperti diketahui, Indeks harga saham gabungan (IHSG) saat penutupan perdagangan Selasa (28/10) tercatat melemah 23 poin atau 0,46 persen ke level 5.001,3. Sepanjang perdagangan, indeks bergerak pada kisaran 4.995,86 hingga 5.032,55. Dari 502 saham yang diperdagangkan, sebanyak 102 saham menguat, 179 saham melemah, dan 221 saham stagnan. (chi/jpnn)

ICW Sebut 21 Menteri Rawan Konflik Kepentingan

 Jpnn
JAKARTA - Indonesian Corruption Watch (ICW), menyatakan 21 menteri dalam kabinet kerja di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo berpotensi terjadi konflik kepentingan. Persoalan itu muncul karena para menteri memiliki afiliasi terhadap perusahaan yang dimiliki atau dipimpinnya. Termasuk afiliasi terhadap kepentingan partai politik maupun dengan elit partai politik.
“Dari total 34 menteri, sebanyak 21 orang atau 61,8 persen anggota kabinet berpotensi memiliki konflik kepentingan. Ini tentunya posisi yang rawan bagi pemerintah Jokowi-JK,” kata Koordinator Bidang Korupsi Politik ICW Donald Faris dalam konferensi pers hasil survei profil Kebinet Kerja oleh ICW di Kantornya, Kalibata Timur, Jakarta, Selasa, (28/10).
Untuk itu, dirinya berharap, Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla mampu untuk meredam terjadinya konflik kepentingan para penyelenggara negara tersebut. Bahkan dirinya menjabarkan, 21 orang yang memiliki potensi konflik kepentingan tersebut karena afiliasi terhadap perusahaan yang dimiliki atau dipimpinnya, afiliasi terhadap kepentingan partai politik maupun dengan elit partai politik.
“Potensi konflik kepentingan tertinggi di bawah Kementerian Koordinator Perekonomian, terdapat sembilan menteri yang ditengarai memiliki potensi konflik kepentingan. Sedangkan di Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan sejumlah lima menteri atau 24 persen, kemudian di Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan lima menteri dan di Kementerian Koordinator Kemaritiman terdapat dua menteri,” ulasnya.
Sebagaimana diketahui, dalam Kabinet Kerja, terdapat 15 menteri yang berasal dari partai politik diantaranya Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani (Ketua DPP PDIP), Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursidan Baldan (Ketua DPP Partai Nasdem), Menteri Perindustrian Salih Husin (Ketua DPP Partai Hanura) dan Menteri Agama Lukman Hakim Saefuddin (PPP).
Sementara enam diantaranya memiliki afiliasi terhadap perusahaan, diantaranya Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti (pemilik dan presiden direktur PT. ASI Pudjiastuti Marine Product), Menteri Perdagangan Rachmat Gobel, (Presiden Direktur PT Panasonic Gobel Indonesia) dan Menteri pertanian, Amran Sulaiman (CEO PT Tiran Group).
Untuk itu, ICW meminta agar Presiden Jokowi segera meminta para menterinya melepaskan jabatan lain yang melekat. Sesuai dengan UU no 39/2008 pasal 23 yang melarang menteri merangkap jabatan. “Ini memang tidak seratus persen aman dari konflik kepentingan, namun setidaknya dengan melepas jabatan lain tersebut menjadi indikasi awal untuk mengurangi potensi konflik kepentingan tersebut,” katanya.
 
Lebih lanjut, Divisi Monitoring Pelayanan Publik ICW Febri Hendri juga mendesak para menteri di Kabinet Kerja Jokowi-JK untuk segera melepaskan jabatannya. Jika tidak, menurutnya menteri tersebut melanggar undang-undang dan berpotensi terjadi konflik kepentingan.
“Jokowi harus tegas dengan komitmennya agar para menteri tidak boleh rangkap jabatan dalam berbagai aspek seperti jabatan struktural partai atau di perusahaan yang berpotensi terjadinya konflik kepentingan,” ujar Febri..
Dirinya juga mengungkapkan jika menteri tetap rangkap jabatan maka menteri tersebut jelas melanggar Undang-Undang. Menteri tidak boleh rangkap jabatan, lanjutnya, telah ditegaskan dalam ketentuan Pasal 23 UU 39/2008 tentang Kementerian Negara.
Dalam ketentuan tersebut disebutkan, menteri tidak boleh rangkap jabatan sebagai pejabat negara lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan, komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau swasta dan pemimpin organisasi yang dibiayai dari APBN dan APBD. “Menteri rangkap jabatan jelas langgar UU,” jelasnya. (dms)

Hari Ini Presiden Jokowi Terbang ke Sinabung

INILAHCOM, Jakarta - Hari ini, Rabu (29/10/2014) Presiden Joko Widodo (Jokowi) berangkat menuju Sumatera Utara untuk meninjau korban Sinabung bersama dengan Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa.

Ini adalah kali pertama Jokowi terbang menggunakan pesawat kepresidenan dari Landasan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.

Dari keterangan yang dihimpun, Jokowi akan memberikan bantuan berupa tabungan bentuk kartu elektronik kepada warga Sinabung, dan nantinya dapat diambil di toko waralaba seperti di agen Indomaret.

JK Yakin Pemerintah Tidak Akan Dijegal DPR

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Presiden terpilih Jusuf Kalla (JK), mengaku tidak khawatir dominasi Koalisi Merah Putih (KMP) di DPR dan MPR, akan berujung pada penjegalan terhadap pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan JK.
JK kepada wartawan usai mengisi Kuliah Umum yang berjudul "Strategi Komunikasi Dalam Kepemimpinan Nasional," di Universitas Gunadarma kampus D, Depok, Jawa Barat, Kamis (9/10/2014), mengingatkan partai oposisi paling besar adalah Partai Golkar, yang pernah ia pimpin pada 2004 - 2009 lalu.
Ia menyebutkan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, Aburizal Bakrie atau yang akrab dipanggil Ical, dalam sebuah kesempatan wawancara pernah mengatakan akan mendukung program-program pemerintah.
"Tida ada, saya yakin Golkar, Ical sudah memberikan pemahaman statement (red: pernyataan) yang baik untuk mendukung program baik pemerintah," katanya.
Partai Demokrat yang dipimpin oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pun hingga kini dikelola dengan sangat demokratis. Ia yakin masih ada celah untuk program-program mensejahterahkan masyarakat akan didukung DPR.
"Tak mungikn kesepakatan rakyat itu ditolak DPR, tak akan terjadi apa-apa," katanya.

DPR: Pemerintahan Jokowi-JK Tidak Boleh Gagal

Jakarta (Antara) - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla tidak boleh gagal dalam menjalankan mandat dari rakyat.
"Pemerintahan ini tidak boleh gagal dan tidak serius karena di pundak mereka banyak harapan rakyat Indonesia," katanya di depan Gedung Nusantara III` Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.
Dia mengatakan pemerintahan Jokowi-JK telah dimuluskan dan dibukakan pintu selebar-lebarnya dengan proses transisi oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Menurut dia, seluruh masyarakat Indonesia harus mendoakan pemerintahan Jokowi-JK agar bertanggung jawab dan berhasil dalam menjalankan tugasnya.
"Kita harus berdoa dan mendukung pemerintahan Jokowi-JK agar kuat dan tegas," ujarnya.
Fahri mengatakan masyarakat Indonesia tidak sabar menunggu kinerja pemerintahan Jokowi-JK.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan berharap pemerintahan Jokowi-JK amanah dalam menjalankan mandat rakyat dan bisa menjalankan tugasnya dengan baik.
Menurut dia, pimpinan partai Koalisi Merah Putih akan hadir dalam pelantikan presiden tersebut.
Sebelum menghadiri pelantikan, katanya, pimpinan partai politik itu akan ramah ramah di ruangan Ketua DPR Setya Novanto.(rr)

JK Bersyukur Indonesia Jalankan Demokrasi Damai

Jakarta (Antara) - Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan bersyukur Indonesia berhasil menjalankan demokrasi selama dua kali Pemilihan Umum presiden secara damai.

"Kita bersyukur bahwa dalam dua kali Pemilu terakhir ini tidak ada satu pun konflik yang memakan korban jiwa manusia sebagaimana negara lain," katanya saat menghadiri perayaan ulang tahun ke-50 Partai Golkar di Jiexpo Kemayoran Jakarta, Selasa malam.
Menurut dia, banyak negara di Asia saat menjalankan pemilu selalu terjadi konflik dan memakan korban yang tidak sedikit, apakah itu di Thailand, Filipina, India dan Pakistan.
Demokrasi di Indonesia kata dia, sudah berjalan baik dan damai, tidak seperti di negara-negara asia lainnya yang selalu berujung pada sengketa dan konflik.
Selain itu, JK menyatakan tanpa partai tidak mudah menjalankan demokrasi dalam negara. Demokrasi bukanlah sistem yang sempurna, tapi yang terbaik yang telah dicapai.

"Demkokrasi adalah cara membawa tujuan kita bernegara untuk mencapai negara adil dan makmur," katanya kepada ratusan kader dan pimpinan sejumlah parpol di tempat tersebut.
Mantan pendamping Presiden ke enam Susilo Bambang Yudhoyono itu menyatakan dirinya sependapat dengan Ketua Umum Partai Golkar Abu Rizal Bakrie tentang bagiamana menjalankan demokrasi itu sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan.
Pemerintahan yang baru, katanya, tidak akan berjalan baik dan dinamis kalau tidak ada yang mengeritik dan mengawasi.

"Tidaklah mudah menjalankan itu tanpa pengertian dan harapan semua pihak. Karena itulah saya ucapan selamat kepada partai Golkar dan seluruh partai yang ada di sini atas upaya kita menjaga demokrasi," ucapnya.

Pemilu Presiden sebutnya adalah salah satu cara berdemokrasi dengan memilih pemimpin. Setelah pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 20 Oktober 2014, JK mengharapkan agar semua pihak melihat ke depan dan tidak lagi ke belakang.
Presiden terpilih oleh rakyat adalah Jokowi, ulasnya, adalah pemimpin untuk 250 juta orang rakyat Indonesia bukan hanya sebagai pemimpin yang dipilih rakyat tapi juga pemimpin untuk semuanya.
"Apabila pemimpin kita berhasil memimpin dengan baik, insya allah akan dinimmati oleh kita semua. Sebaliknya bila tidak mencapai hasil maka yang berkorban adalah semua orang bangsa ini," tuturnya.
Ia mengharapkan agar dukungan dari semua pihak bisa bekerjasama dengan baik dalam kepemimpinan pemeritahan Jokowi-JK serta kerja keras untuk mewujudkan Indonesia akan datang lebih baik. (ar)

3 Jawaban Susi Pudjiastuti Terkait Gunjingan Soal Rokok Hingga Tato

Hestiana Dharmastuti - detikNews

Jakarta - Susi Pudjiastuti, satu dari delapan perempuan hebat yang dipilih Presiden Joko Widodo bergabung dalam Kabinet Kerja. Dukungan dan komentar miring diterima Menteri Kelautan dan Perikanan itu dengan lapang dada. Ibu 3 anak ini pantang menyerah bahkan siap membuktikan kinerjanya dengan penuh tanggung jawab, seperti aksi ini:

Perempuan kelahiran Pangandaran, 15 Januari 1965 ini mengaku tidak berpendidikan sebagaimana mayoritas menteri Jokowi lainnya yang bertitel profesor. Meski begitu, Bos Susi Air ini mengklaim dirinya seorang yang profesional di bidang pesawat dan perikanan yang telah lama digelutinya dari nol.

Susi sedikit marah ketika kehidupan pribadinya diusik mulai dari kebiasaan merokok, bertato, hingga single parent. Komentar-komentar miring itu justru menjadi cambuk bagi Susi untuk terus bekerja keras merealisasikan janji-janjinya membawa Indonesia berjaya di bidang kelautan.

Gebrakan demi gebrakan telah dirancang Susi, antara lain menyelesaikan masalah nelayan pesisir, menyikat para pencuri ikan, ingin nelayan mengerti berpikir bisnis komersialisasi dari sektor nelayan hingga membuka akses pasar Lobster di Aceh.


Berikut 3 aksi Ibu Susi menangkis tudingan:

 Tak Lulus SMA, Tapi Profesional
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk pemilik Susi Air, Susi Pudjiastuti‎ sebagai menteri Kelautan dan Perikanan. Ia sempat menyinggung tentang latar belakang pendidikannya.

"Saya nggak berpendidikan sedangkan kebanyakan kabinet profesor. Orang boleh berpikir, tapi kalau boleh saya mengklaim seorang profesional," kata Susi saat jumpa pers di hotel Grand Hyaat, Jalan MH Thamrin, Jakpus, Minggu (26/10/2014).

Ia mengerti saat namanya diwacanakan sebagai menteri kabinet Jokowi-JK, banyak yang menyoroti rekam edukasinya yang terhenti di bangku SMA. Namun, perkembangan bisnisnya di bidang pesawat dan dunia perikanan membuatnya merasa cukup profesional di bidangnya.

"‎Saya bekerja 33 tahun dan membuktikan bahwa sebuah dedikasi yang total dan komited dan semua passion membuat perusahaan yang cantik dan need dan usefull untuk masyarakat Indonesia," sambungnya.

Dalam jumpa persnya, ia bercerita tentang perjalanan karier bisnisnya. Terlihat matanya berkaca-kaca. Ia pun sesekali mengelap air matanya dengan tisu.

Ia mengenang dirinya sebagai seorang pemimpin yang out of the box. Banyaknya penghargaan yang diterimanya dinilainya sebagai pengakuan dan penerimaan masyarakat dan dunia usaha dengan 'kegilaannya'.

"Kalau Pak Jokowi berani begitu, kenapa saya tidak?‎" ucapnya.

Susi ingin membawa Indonesia maju di laut. "Indonesia harus jaya di kelautan. karena 70 persen wilayah kita adalah laut, dan saya yakin dengan good will semua pihak bisa memajukan kelautan," terang Susi di halaman Istana, Jakarta, Minggu (26/10/2014).

Susi yang dikenal dan dicintai warga di Pangandaran, Jawa Barat ini mengaku dirinya masih akan menunggu arahan Presiden Jokowi. Namun dia sudah bertekad memajukan perikanan dan kelautan.

"Besok nunggu arahan, belum kebayang. Tapi yang jelas saya akan bekerja sebagai bakul ikan secara keseluruhan," tutup dia.

Susi memang tidak selesai menimba ilmu di SMA. Dia hanya lulusan SMP. Saat SMA kelas dua di Yogyakarta, dia berhenti.
Meski tak lulus SMA, Susi seorang pekerja keras. Dia akhirnya mampu membangun bisnis maskapai penerbangan hingga pelelangan ikan. Hingga akhirnya kini terpilih sebagai menteri kelautan dan perikanan.

 Sedikit Marah, Siap Tunjukkan Tanggung Jawab
Susi Pudjiastuti kecewa karena urusan pribadinya yang terus diusik. Padahal dia diminta oleh Presiden Joko Widodo untuk bekerja sebagai menteri kelautan dan perikanan.

"Saya sedikit marah karena mengganggu konsentrasi katanya saya disuruh kerja tetapi media nakal-nakal kasih komentar yang jelek-jelek. Sedikit tidak fair," kata Susi di kantornya, Jl Medan Merdeka Utara, Jakpus, Selasa (28/10/2014).

Meski disorot karena urusan pribadi, ibu tiga anak itu tidak gentar. Dia berjanji, masalah tato, rokok, bahkan hingga urusan tak lulus SMA, tak akan menghambatnya untuk bekerja.

"Saya akan menunjukan saya punya tanggung jawab itu yang saya lakukan," tegas Susi.

Isu soal Susi yang perokok, bertato dan tak lulus SMA memang beredar sepanjang dua hari terakhir di media sosial. Ada yang mengkritik, namun tak sedikit juga yang melakukan pembelaan.

Mereka yang membela berargumen, penampilan bukan segalanya dalam urusan kerja sebagai menteri. Selama Susi bisa bekerja demi rakyat, tak ada yang perlu diributkan dari masa lalunya.

Selama ini, Susi memang dikenal kerja dengan cara yang tak biasa. Dia juga merintis usaha penerbangan dan pelelangan ikannya dengan kerja keras. Dengan posisinya sebagai menteri, dia tak akan mengubah sikap dan gaya.

"Kalau saya mau berubah seperti birokrat atau ibu-ibu yang manis dan feminim saya tidak bisa," tegas Susi.

Bangga Jadi Single Parent
Susi Pudjiastuti bicara blak-blakan soal dirinya dan keluarganya. Perempuan yang diamanahi Jokowi sebagai Menteri Perikanan dan Kelautan ini pun tegas mengakui kalau dirinya adalah seorang single parent. Tapi catat seluruh anaknya mendapat pendidikan yang baik.

"Saya memang single parent, saya punya anak 3 dan cucu 1," papar Susi di kantornta, Selasa (28/10/2014).

Susi juga menyampaikan, dia sudah 2 kali menikah. Namun dengan kehidupan sebagai seorang single parent, ia mengaku tak masalah dan anak-anaknya tetap bersekolah.

"Saya menikah 2 kali dan sekarang single parent," imbuh dia.

"And i'm proud with my children good school dan we are the family given as a single parent. Selalu sharing sama anak, cucu dan Solihin GP (tokoh senior Jawa Barat-red)," sebutnya.

Susi pun menegaskan dia siap bekerja untuk masyarakat guna memperbaiki kondisi perikanan dan kelautan. Semangat Bu Susi, kerja kerja kerja!

 

Mengenal Hakim Agung Zaharuddin yang Lipatgandakan Vonis Koruptor Obat Cacing

Andi Saputra - detikNews

Jakarta - Hakim agung Zaharuddin Utama melipatgandakan vonis koruptor obat cacing untuk siswa SD, Polan Ario Tejo. Jika sebelumnya Polan hanya dihukum 2,5 tahun penjara, Zaharuddin dkk melipatgandakan menjadi 6 tahun penjara.

Vonis itu juga diketok anggota hakim ad hoc Abdul Latief dan Syamsul Rakan Chaniago. Hukuman 6 tahun penjara itu juga di atas tuntutan jaksa yang menuntut Polan dijatuhi hukuman 4,5 tahun penjara.

Polan sendiri me-mark up anggaran Pemkab Sanggau, Kalimantan Barat dari Rp 900 juta menjadi Rp 6 miliar untuk menjebol APBD pos anggaran peningkatan ketahanan fisik anak SD berupa pembelian obat cacing dan vitamin pada 2007.

Lantas siapakah Zaharuddin? Zaharuddin merupakan hakim karier yang merangkak dari nol sebelum duduk di kursi hakim agung. Sempat menjadi Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Manado dan Wakil Ketua PT Jakarta, Zaharuddin dilantik menjadi hakim agung pada 2007.

Zaharuddin dilantik berbarengan dengan Hatta Ali, Komariah E. Sapardjaja, Mukhtar Zamzani, Muhammad Saleh dan Abdul Gani. Hatta Ali kini menjadi Ketua MA dan M Saleh menjadi Wakil Ketua MA.

7 Tahun memegang palu hakim, banyak putusan yang menuai pujian dan juga kontroversial yang diketok Zaharuddin. Seperti pada 2013 lalu, Zaharuddin bersama Prof Surya Jaya dan Prof Gayus Lumbuun di tingkat kasasi menghukum majikan yang menggaji buruhnya di bawah UMR. Vonis itu menjadi moment bersejarah dalam perjuangan buruh Indonesia. Putusan itu dikuatkan di tingkat peninjauan kembali (PK).

Pada 2 Oktober 2012 lalu, Zaharuddin menghukum mati Warga Negara (WN) Inggris, Gareth Dane Cash More karena menyelundupkan sabu seberat 6,5 kg. Duduk sebagai anggota majelis Prof Dr Surya Jaya dan Suhadi
Zaharuddin pula yang mengantarkan tokoh spiritual Anand Krishna ke penjara selama 2,5 tahun penjara pada pertengahan 2012 lalu. Di kasus itu, Zaharuddin satu majelis dengan hakim agung Achmad Yamanie dan Sofyan Sitompul.

Hakim agung yang memiliki warisan perkebunan kelapa sawit, lada, dan sawah di Lampung itu pula yang membebaskan polikus Misbakhun. Setelah diterpa Zaharuddin isu menerima suap, isu itu menghilang dengan sendirinya dan hanya isapan jempol belaka.

Saat mengadili kasus korupsi Bank Mandiri senilai Rp 51 miliar dengan terdakwa Fachrudin Yasin dan Roy Ahmad Ilham, Zaharuddin tetap menghukum keduanya selama 5 tahun penjara di tingkat PK. Sayang, kedua terpidana bebas di PK kedua oleh majelis hakim yang terdiri dari Imron Anwari dengan anggota hakim agung Dr Andi Samsan Nganro dan hakim ad hoc Prof Dr Prof Dr Krisna Harahap.

Sebagai hakim agung, tidak sedikit putusannya yang mendapat reaksi negatif dari publik. Seperti saat menghukum pembantu Rasminah selama 130 hari karena mencuri piring majikannya.

Bersama Imam Harjadi, Zaharuddin pula yang menghukum Prita Mulyasari di tingkat kasasi dengan pidana percobaan. Hakim agung Salman Luthan di vonis itu memilih mengajukan dissenting opinion.

Zaharuddin juga sempat membuat putusan kontroversial di tingkat PK saat membebaskan Acin, orang yang dikenal sebagai raja judi. Duduk sebagai majelis anggota Andi Abu Ayyub Saleh dan Sofyan Sitompul.

Selasa, 28 Oktober 2014

Hari pertama, MenPANRB anyar blusukan cek proses seleksi CPNS

Merdeka.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi langsung mendatangi kantor barunya usai mengikuti sidang kabinet pertama dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka.

"Meskipun sudah diizinkan pulang, tetapi karena masih ada waktu, saya memanfaatkan waktu ini untuk ke kantor," ujar Yuddy di ruang kerja Menteri PANRB, Jakarta, Senin (27/10).

Tiba di kantornya, dia langsung meninjau sejumlah ruangan Sekretaris Kementerian PANRB, ruangan para Deputi, ruang Server, dan ruangan lain dari lantai 2 sampai lantai 5. Di lantai 5, tepatnya di ruang Panselnas CPNS 2014, Yuddy sempat melakukan dialog dengan beberapa staf. Mulai dari cara kerja, kesiapan sistem, waktu kerja, sampai jumlah pendaftar CPNS tahun ini.

Yuddy bahkan menyaksikan secara langsung di monitor komputer yang digunakan untuk input data peserta tes CPNS yang lolos tes kompetensi dasar. Dia menanyakan seluk beluk seleksi CPNS dengan sistem computer assisted test (CAT). Mulai dari pendaftaran, pelamar yang lulus seleksi administrasi, kemudian pelaksanaan tes, dan peserta yang lulus tes kompetensi dasar.
"Data ini bisa dimanipulasi tidak?" sergahnya. Pertanyaan tersebut langsung dijawab oleh staf yang sehari-hari melaksanakan tugas tersebut. "Tidak bisa pak, karena sudah dienkrips oleh Lembaga Sandi Negara," jawab Saras, salah satu staf yang sehari-hari melaksanakan tugas di Panselnas. Selain itu, dijelaskan juga bahwa data peserta seleksi CPNS yang lulus TKD juga dimiliki oleh Panitia seleksi setempat. Jadi kalau ada yang berbeda akan ketahuan.

Yuddy mengatakan bahwa pelaksanaan seleksi CPNS merupakan salah satu program yang sudah dijalankan dengan sangat baik. "Jadi yang lebih penting adalah bagaimana menjaga yang sudah baik ini dan terus melakukan perbaikan terhadap hal-hal yang belum baik," ujarnya.

Selain itu, Yuddy menambahkan bahwa masalah efisiensi juga ditekankan oleh presiden di pemerintahannya. Maka dari itu, dia berjanji akan semaksimal mungkin menekan pemborosan anggaran belanja. "Tadi saya sudah pesan kepada Pak Sesmen, jangan membeli barang-barang kebutuhan kantor yang masih bisa dipakai. Kalau mebel masih bagus, kenapa harus beli," ujarnya.

Dalam kunjungan itu, oleh Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmadji, Yuddy diperkenalkan pada sejumlah pejabat, yakni Deputi SDM Aparatur Setiawan Wangsaatmaja, Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan M. Yusuf Ateh, Deputi Pelayanan Publik Mirawati Sudjono, Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Rini Widyantini, staf ahli bidang Budaya Kerja Aparatur Rini Panganti, Staf Ahli Bidang Komunikasi Strategis dan Hubungan Kelembagaan Hendro Witjaksono, sejumlah pejabat eselon II, serta beberapa staf yang nantinya akan melayani menteri.

Menristek dan Dikti: Remunerasi Peneliti Sudah Diatur Pemerintah

Taufan Noor Ismailian - detikNews

Jakarta - Menristek dan Dikti Mohammad Nasir mengatakan remunerasi untuk peneliti-peneliti di LIPI dan BPPT telah diatur oleh pemerintah. Namun, menurutnya cara kerja yang benar itu bekerja terlebih dahulu setelah itu berpikir untuk pendapatan.

"Remunerasi (untuk peneliti) sudah diatur oleh pemerintah, saya tinggal melanjutkan dan melihat dari aktifitasnya. Jadi kita jangan berpikir pendapatan dulu, kerja dulu baru pendapatan," kata Nasir usai sertijab Menristek di Gedung BPPT, Jalan MH Thamrin, Jakpus, Selasa (28/10/2014).

Pria kelahiran Ngawi, 27 Juni 1960 ini menegaskan para peneliti LIPI maupun BPPT untuk tidak terlalu memikirkan pendapatan terlebih dahulu. "Jadi kerjaan-kerjaan apa yang harus dilakukan baru reward-nya kita atur, 'based on activity'. Sekarang kita tidak lagi berpikir aku harus dapat berapa, itu jangan, tapi apa yang saya berikan pada negara," terangnya.

Sementara itu, Guru Besar Undip ini menuturkan ada perbedaan yang harus digaris bawahi antara pendidikan tinggi dan pendidikan menengah. Menurutnya, mindset keduanya itu berbeda.

"Maindset berbeda antara pendidikan tinggi dan menengah. Kalau di pendidikan tinggi bagaimana perkembangan ilmu pengetahuan sampai ke implementasi, kalau di sekolah dasar dan menegah bagaimana membuat attitude atau etika yang harus kita bangun," jelas ayah empat anak ini.

Peristiwa Langka, Presiden RI Datangi MA Hadiri Pelantikan Ketua BPK

Moksa Hutasoit - detikNews

Jakarta - Ada kejutan pagi tadi. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendatangi Mahkamah Agung (MA) dalam rangka menghadiri acara pelantikan Ketua BPK periode 2014-2019 di Gedung Sekretariat MA. Hal ini terbilang langka, sebab di periode sebelumnya, Presiden RI jarang mendatangi lembaga peradilan.

Jokowi tiba di Gedung Sekretariat MA, Jalan Cempaka Putih, Jakarta, Selasa (28/10/2014), sekitar pukul 11.00 WIB. Jokowi hadir selaku undangan pelantikan Ketua BPK Harry Azhar Azis. Wakil Ketua MA bidang Yudisial, M Saleh, memandu sumpah Harry sebagai Ketua BPK. Pelantikan digelar di Gedung Sekretariat MA karena Gedung MA di daerah ring I di Jalan Medan Merdeka Utara tengah dipugar dan dibangun menjadi 16 lantai.

Jokowi dalam prosesi itu berdiri di depan dan tidak di barisan tamu undangan. Jokowi berdiri setara dengan posisi Wakil Ketua MA M Saleh.

Kehadiran Presiden di gedung MA menjadi peristiwa langka. Dalam masa jabatan sebelum-sebelumnya, presiden nyaris tidak pernah hadir di acara pelantikan seperti itu, misalnya saat pelantikan Gubenur BI Agus Martowardojo di gedung MA pada 24 Mei 2013 atau pelantikan-pelantikan hakim agung.

Yang lebih mencuri perhatian, Jokowi datang mengenakan jas lengkap. Hal ini berbeda jauh saat Jokowi menerima Perdana Menteri Malaysia, Menlu Amerika Serikat atau Perdana Menteri Australia. Saat menerima pimpinan negara sahabat itu, Jokowi hanya mengenakan kemeja putih yang dikeluarkan atau baju batik.

Dalam pelantikan Ketua BPK, Jokowi tampak hangat bertegur sapa dengan para pimpinan MA, hakim agung dan M Saleh. Ketua MA Hatta Ali tidak hadir dalam kesempatan itu karena sesuatu hal.

Selain Jokowi, juga terlihat menteri Kabinet Kerja seperti Mendagri Tjahjo Kumolo, Menteri Perencanaan Pembangunan Negara/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti hingga Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Di masa Presiden SBY pertama (2004-2009), pelantikan Ketua BPK Anwar Nasution dilakukan oleh Ketua MA di hadapan Presiden di Istana Negara. Sedang pemerintahan SBY periode kedua (2009-2014), Ketua BPK Hadi Poernomo dilantik di gedung MA oleh Ketua MA. Pelantikan ini dihadiri oleh Wapres Boediono dan sejumlah menteri, tanpa dihadiri Presiden SBY. Hadi Poernomo yang memasuki pensiun kemudian digantikan Rizal Djalil. Rizal juga dilantik di gedung MA dan tidak dihadiri oleh presiden/wapres pada 28 April 2014.

Belum diketahui alasan mengapa Presiden Jokowi hari ini berkenan menghadiri pelantikan Ketua BPK.

Menteri Susi Pudjiastuti Diminta Tingkatkan Ekonomi Nelayan

Idham Khalid - detikNews

Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan di Kabinet Kerja, Susi Pudjiastuti diminta melakukan terobosan dalam bekerja. Susi juga diharapkan juga bisa meningkatkan taraf hidup para nelayan.

"Masalah yang terbesar adalah masalah kemiskinan. Kemiskinan nelayan itu kan banyak sekali," kata mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad kepada wartawan di sela pertemuan Golkar dengan pimpinan parpol negara sahabat di Hotel Four Seasons, Jl HR Rasuna Said, Jaksel, Senin (27/10/2014).

Fadel menekankan pelaksanaan Keputusan Presiden RI Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tim Koordinasi Peningkatan dan Perluasan Program Pro Rakyat. Dalam Keppres tersebut menurut Fadel termuat program peningkatan kehidupan nelayan.

"Mudah-mudahan menteir yang baru ini harapan saya bisa melaksanakan Keppres 10/2011 yaitu tentang kemiskinan nelayan," sambungnya.

Fadel mengakui rekam jejak Susi yang dikenal ulet sebagai pengusahan perikanan. Tapi Wakil Ketum Golkar ini mengingatkan banyaknya urusan terkait kementerian yang dipimpin Susi.

"Ada masalah-masalah kelautan yang lebih spesifik, ada keilmuan- keilmuan yang lain lagi disitu. Jadi, saya kira ini tantangan yang sangat besar sekarang," ujar Fadel.

Sektor kelautan sendiri punya potensi pemasukan bagi kas negara yang sangat besar. "Bisa mencapai 23 persen (potensi pemasukan). Potensinya sangat besar dan jangan lupa, di laut itu bukan hanya ikan saja, sekarang ada minyak, gas," tutur dia.

Karena itu Susi diharapkan bekerja optimal agar potensi yang ada di sektor kelautan dan perikanan bisa dimanfaatkan demi masyarakat. "Dia harus mengerti potensi besar di laut," kata Fadel.