BERBUAT BENAR ADALAH KEHARUSAN, BERBUAT TIDAK BENAR ADALAH KETIDAK HARUSAN

Senin, 29 Februari 2016

ESDM Garap Proyek Triliunan, Jokowi: Saya sudah Bisikin Pak Menteri

JAKARTA--Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyaksikan Penandatanganan Kontrak Kegiatan Strategis Tahun Anggaran 2016 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Dalam pidatonya, pria yang akrab disapa Jokowi itu menekankan kembali bahwa 2016 adalah tahun percepatan kerja. Ia terus mengejar dan mendorong semua kementerian/lembaga (K/L) untuk mempercepat penandatanganan kontrak dan pengerjaan proyek pembangunan.
“Setelah tadi diteken (kontrak) besok harus sudah bekerja. Cepat ditandatangani, cepat dikerjakan, cepat diselesaikan, tapi juga ingat kualitasnya,” tegas Jokowi Plaza Gedung Kementerian ESDM,
Presiden juga mengingatkan agar Kementerian ESDM meningkatkan realisasi penyerapan anggaran pada 2016.
“Tahun kemarin 64 persen, tahun ini saya sudah bisikin Pak Menteri harus di atas 90 persen, harus, saya tidak mau ditawar,” kata Presiden. 
Kegiatan ini adalah tahap III yang dilakukan oleh Kementerian ESDM. Tahap I dan II secara berturut-turut telah dilakukan pada Januari dan awal Februari 2016. Pada kesempatan ini, Presiden Jokowi menyaksikan penandatanganan 24 proyek termasuk di antaranya proyek dengan nilai terbesar Proyek Pembangunan dan Pengembangan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga di Prabumulih, Sumatera Selatan dengan nilai kontrak Rp493,5 miliar. Selain itu juga Proyek Pembangunan PLTS 2 MW di Manokwari dengan nilai kontrak Rp57,2 miliar. Secara keseluruhan, pada tahap III ini dilakukan penandatanganan 133 paket dengan nilai Rp3,04 triliun. (flo/jpnn)
Diposting oleh di Tidak ada komentar:

Tiga Karyawan Swasta jadi saksi Kasus Suap Pejabat MA

JAKARTA --Penyidik KPK memeriksa tiga karyawan PT Citra Gading Asritama. Mereka akan diperiksa untuk mantan Direktur Utama PT CGA Ichsan Suaidi, penyuap Kepala Sub Direktorat  Pranata Perdata Mahkamah Agung Andri Tristianto Sutrisna. Ketiga karyawan PT CGA itu adalah Syukur Muraid Brotosejati alias Heri, Triyanto dan Rusdi Widicaksono.

"Mereka diperiksa untuk tersangka ATS," ujar Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati, Senin (29/2).

KPK pada Jumat pekan lalu menggarap Andri. Namun, usai diperiksa Andri membantah ada pejabat lain yang terlibat permainan penundaan salinan kasasi. "Tidak ada pejabat lain," ujarnya sambil menuju mobil tahanan KPK.

Andri disangka menerima suap dari Ichsan melalui pengacara Awang Lazuardi Embat. Suap diberikan agar Andri menunda pengiriman salinan putusan kasasi perkara korupsi pembangunan Dermaga Labuhan Haji, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, yang menjerat Andri. (boy/jpnn)
Diposting oleh di Tidak ada komentar:

Ivan Haz bantah terlibat narkoba

Pewarta:
Diposting oleh di Tidak ada komentar:

Pesan Perdamaian di International Cultural Day

Bahariyani Mareza, CNN Student Indonesia
Jakarta, CNN Indonesia -- Di antara padatnya acara ACEX 2016 di SMP Labschool Kebayoran, pada akhir pekan lalu mereka kedatangan perwakilan negara-negara luar. Ada 12 negara yang mengutus perwakilannya untuk bercerita dan bertukar pikiran dengan siswa-siswi sekolah itu.

Ke-12 perwakilan yang jadi pembicara pada acara International Cultural Day itu berasal dari: Jepang, Korea Selatan, Norwegia, Rusia, Prancis, England, Meksiko, Italia, Turki, Filipina, Jerman, dan Afrika Selatan.

Acara ini disambut langsung oleh perwakilan UNESCO Prof. Arief Rahman Hakim M.Pd. Beliau menyuarakan kampanye “Learning to live together in Diversity”, yang diikuti oleh seruan siswa siswi Labschool Kebayoran.

Berbagai kesan yang dirasakan para siswa. Alifya, misalnya. Siswi kelas 8C ini mengatakan telah menunggu moment ini lama. Kebetulan kelasnya mendapat bagian negara Korea Selatan. Kultur K-POP yang sedang booming di Indonesia membuat teman-teman kelasnya yang lain tidak sabar menanti perwakilan Korea yang datang.

“Aku dan teman-teman baru tahu kemarin kalau kita menyambut orang Korea, jadi semuanya serba gabut dipersiapkan,” kata Alifya tentang persiapannya menyambut kedutaan Korea.

Siswi lain, Kania Dewi namanya, mengatakan telah mendekorasi kelas dengan pernak-pernih berbau Korea. Dia bilang banyak terman yang menggilai budaya Korea, sehingga tidak sulit bagi dirinya mencari dan meminjam berbagai aksesories Korea sebagai pernak pernik penyambutan.

Mereka mengaku bila kita dapat mengenal lebih beragam orang-orang dari berbagai negara, nantinya akan membuat diri kita lebih terbuka dan toleransi terhadap budaya dari negara lain, dan tidak mau kalah untuk mengenalkan budaya dari negeri sendiri Indonesia. (ded/ded)
Diposting oleh di Tidak ada komentar:

Anak 7 dan 9 Tahun Bawa Motor, Polisi: Jangan Manjakan Anak dengan Kendaraan

Mei Amelia R - detikNews
Jakarta - Bocah perempuan usia 7 dan 9 tahun dipergoki polisi tengah membawa motor matik di kawasan Mangga Dua, Jakarta. Polisi langsung menyetop kendaraan itu. Dua bocah itu malah menangis kencang. Polisi akhirnya mengantarkan dua anak itu ke orangtuanya.

Peristiwa pada Sabtu (27/2) itu memang merisaukan. Sebaiknya para orangtua tidak memanjakan anak mereka dengan kendaraan. Apapun alasannya, anak tidak boleh diberi izin berkendara.

"Ini peringatan juga bagi para orangtua yang lain agar tidak memberikan kendaraan kepada anaknya kalau belum cukup umur. Anak seusia begitu belum cakap mengemudikan motor, belum paham rambu-rambu kalu lintas yang tentu sangat membahayakan keselamatan si anak itu sendiri," papar Kanit Lantas Polsek Tamansari Kompol Adri Desas Furianto kepada detikcom, Senin (29/2/2016).

"Kalau sayang anak jangan memanjakan dengan kendaraan kecuali anak sudah cukup umur dan sudah memiliki SIM," tutupnya.

Bagaimana dengan anak Anda? 
Diposting oleh di Tidak ada komentar:

Walkot Jakut: 5 KK akan Digendong Jika Tak Mau Pindah dari Kalijodo

Aditya Fajar Indrawan - detikNews
Jakarta - Kalijodo tinggal puing yang rata dengan tanah. Meski demikian, masih ada 5 KK yang memilih bertahan. Mereka diberi waktu hingga pukul 15.00 WIB untuk pindah.

"Sisa 5 KK. Maksimal pukul 15.00 WIB mereka pindah," kata Walikota Jakarta Utara Rustam Effendi di sela-sela pembongkaran bangunan di Kalijodo, Jakarta Utara, Senin (29/2/2016).

Rustam mengatakan alasan mereka bertahan karena mereka meminta dipindahkan ke rumah susun milik (rusunami). Namun, hal ini tak bisa dikabulkan karena program pemerintah hanya akan memberikan unit rumah susun sewa (rusunawa).

"Mereka minta dipindahkan ke rusunami sedangkan program pemerintah itu rusunawa. Sedang dinegosiasi," sambungnya.

Saat ini petugas masih berupaya membujuk warga yang bertahan untuk pindah. Namun, jika sampai batas waktu mereka masih bertahan, maka akan diangkut petugas Satpol PP.

"Kita gendong. Jangan diseret. Kita gendong kalau enggak mau pindah," kata Rustam.

Seluruh warga yang memegang KTP DKI di kawasan Kalijodo memang dipindahkan ke rusunawa. Yang tinggal di wilayah Jakarta Barat direlokasi ke Rusun Pulogebang, Jakarta Timur, sedangkan yang bermukim di zona Jakarta Utara dipindahkan ke Rusun Marunda, Jakarta Utara. Namun ada juga yang lebih suka mengontrak di tempat lain karena berbagai alasan.
(mnb/nrl) 
Diposting oleh di Tidak ada komentar:

Jokowi Kritik Pola Kerja Model Lama Kementerian

, CNN Indonesia
Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan para pembantunya di  Kabinet Kerja untuk mempercepat eksekusi kontrak kerja sama dengan BUMN dan swasta terkait proyek-proyek strategis di Tanah Air.

Salah satu kontrak yang diprioritaskan adalah proyek-proyek kilang minyak dan gas, dengan mendorong investor dari negara manapun untuk terlibat di dalamnya.

"Pemerintah sudah tegas menetapkan tahun ini sebagai tahun percepatan kerja, maka saya kejar, dorong agar semua kementerian percepat tanda tangan kontrak," ujarnya di gedung Kementerian ESDM , Senin (29/2). 
 
Dia mengkritik gaya kerja model lama di kementerian-kementian, yang kerap mengulur-ulur waktu penandatanganan kontrak kerja sama.

"Tidak usah kaya dulu-dulu. Saya hafal kalau tanda tangan pasti Juli, September, Agustus, dikejarnya baru November, Desember. Hafal saya," tuturnya.

Wajib di Atas 90 Persen

Pada pekan pertama Januari 2016, Jokowi mengungkapkan Kementerian Pertanian dan Kementerian Perhubungan telah mempelopori penandatangan kontrak kerja sama dengans wasta.

Aksi cepat kedua kementerian itu, lanjut presiden, memberikan dampak positif berupa perputaran uang yang cukup signifikan di dalam negeri.

"Saya lihat yang dulu-dulu (Kementerian) ESDM Agustus (realisasi anggarannya) masih 10 persen, tahun lalu realisasinya 64 persen.Tahun ini harus di atas 90 persen, harus, tidak boleh ada tawaran," katanya tegas. 
 
Alasan Jokowi mematok target tersebut adalah karena banyak proyek-proyek strategis di sektor energi yang sudah banyak dikerjakan swasta dan BUMN. Untuk itu, dia mempertanyakan apa yang kemudian dikerjakan oleh Kementerian ESDM selaku otoritas terkait di sektor ESDM

"Kementerian (ESDM) ngapain? Urusan masih banyak sekali. Listrik di desa bagian timur, pipa-pipa gas rumah tangga kalau tidak diurus, mau sampai kapanpun tidak akan pernah dikerjakan," ucapnya.

Dia kembali menekankan, "tinggalkan pola lama. Kontrak ditandatangani, besok harus dikerjain cepat. Ditandatangani cepat, dikerjakan cepat, diselesaikan, tapi kualitasnya jangan jelek." (ags) 
Diposting oleh di Tidak ada komentar:

Soal Ivan Haz Polda Metro Koordinasi Kostrad, Ini Hasilnya

By


Diposting oleh di Tidak ada komentar:

Sengketa Administrasi Cukup Diselesai di Bawaslu

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Amriyono Prakoso
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), menginginkan dalam draf revisi Undang Undang Pilkada, pihaknya mendapatkan wewenang untuk memutuskan sengketa administrasi pada tahapan Pilkada 2017.
Pimpinan Bawaslu, Masrullah, mengatakan hal tersebut didasarkan banyaknya sengketa administrasi khususnya saat pencalonan.
Akibat banyaknya sengketa administrasi dalam pencalonan akhirnya berujung pada ditundanya Pilkada di suatu daerah.
"Kami minta sengketa pencalonan dan administrasi final dan mengikat ada di pihak kami. Jangan terlalu banyak lembaga peradilan yang mengurusi," ujarnya di Kantor Bawaslu, Jakarta, Minggu (28/2/2016).
Selama ini, lanjut Nasrullah, lembaga peradilan seperti PTUN, PTTUN hingga MA bisa mengurusi tahapan pencalonan tersebut.
Sehingga membutuhkan waktu yang lama bagi pasangan calon untuk mendapatkan keputusan yang pasti, sedangkan tahapan lainnya terus dijalankan.
Selain itu, untuk sengketa hasil pemilihan, dirinya menilai agar pemerintah membentuk Badan Khusus Perselisihan Hasil sesuai dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015.
Dalam aturan tersebut menyebutkan sengketa hasil akan dilakukan Mahkamah Konstitusi hingga terbentuknya Lembaga Peradilan khusus.
"Iya sudah buat saja. Sehingga MK tidak perlu lagi mengurusi sengketa hasil pemilihan. Ini kan karena rezimnya juga bukan Pemilu," jelas Nasrullah.
Diposting oleh di Tidak ada komentar:

Polri Ganti Tiga Kapolda dan Wakabareskrim

, CNN Indonesia
Jakarta, CNN Indonesia -- Polri kembali melakukan mutasi terhadap sejumlah perwira tinggi. Beberapa perwira yang diganti kali ini di antaranya adalah tiga Kepala Kepolisian Daerah dan Wakil Kepala Badan Reserse dan Kriminal Polri.

Berdasarkan surat telegram nomor ST/1476/II/2016 tanggal 28 Februari 2016, ada 28 perwira yang termasuk dalam gelombang kali ini.

"Iya ada beberapa perwira yang kami mutasi," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Brigadir Jenderal Agus Rianto saat dikonfirmasi CNNIndonesia.com, Senin (29/2).
 
Tiga Kapolda yang diganti adalah Kapolda Sumatera Utara Inspektur Jenderal Ngadino yang digantikan Inspektur Jenderal Budi Winarso. Ngadinp digantikan dalam rangka pensiun. Sebelumnya Budi Winarso menjabat sebagai Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan.

Jabatan yang ditinggalkan Budi diisi oleh Inspektur Jenderal Iriawan yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Divisi dan Pembinaan Hukum. Sementara Inspektur Jenderal Setyo Wasisto diplot mengisi kursi mantan Kapolda Jawa Barat itu di Markas Besar Polri.

Kapolda lain yang diganti adalah Kapolda Bangka Belitung Brigadir Jenderal Gatot Subiyaktoro. Ia selanjutnya ditugaskan di Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi sebagai Widyaiswara Utama. Jabatan yang ditinggalkan Gatot diisi oleh Brigadir Jenderal Yovianes Mahar.
Polda Sulawesi Tengah yang selama ini disibukkan memburu teroris Mujahidin Indonesia Timur pimpinan Santoso pun mengalami perubahan. Brigadir Jenderal Idham Azis digantikan Brigadir Jenderal Rudy Sufahriadi yang sebelumnya ditugaskan di Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

Badan Reserse Kriminal Polri (Bareskrim) juga mengalami beberapa perubahan. Wakil Kepala Bareskrim Inspektur Jenderal Syahrul Mamma yang juga dikenal sebagai salah satu calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dimutasi menjadi perwira tinggi Bareskrim.

Posisi Syahrul diisi oleh Inspektur Jenderal Ari Dono Sukmanto yang sebelumnya menjabat Staf Ahli Manajemen Kapolri. Ari Dono sebelumnya sempat ditugaskan sebagai Ketua Satuan Tugas Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan, 2015 lalu. 
 
Sementara itu, posisi Kepala Biro Pengawasan Penyidikan Bareskrim yang sebelumnya diisi Brigadir Jenderal Ricky Herbert Parulian diisi oleh Komisaris Besar Mulyana.

Surat Telegram ditandatangani oleh Asisten Sumber Daya Manusia Inspektur Jenderal Sabar Rahardjo atas nama Kapolri Jenderal Badrodin Haiti.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Brigadir Jenderal Agus Rianto mengatakan, mutasi dilakukan karena ada perwira tinggi yang pensiun. Mutasi juga dilakukan karena ada promosi maupun penyegaran jabatan. (sur) 
Diposting oleh di Tidak ada komentar:

Pertamina pesan tanker dari galangan nasional

Pewarta:
Diposting oleh di Tidak ada komentar:

MUI kritik bank syariah ajarkan umat Islam utang

Pewarta:
Diposting oleh di Tidak ada komentar:

Coba Kalikan! Berapa Uang Pengusaha dari Kantong Plastik Berbayar

JAKARTA - Kebijakan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, terkait kantong plastik berbayar tidak semuanya diterima konsumen dengan senang hati. Banyak juga konsumen yang keberatan dan menilai kebijakan itu hanya pencitraan semata.
"Kantong plastik berbayar malah menguntungkan pengusaha dan tidak berpihak ke masyarakat. Harusnya pemerintah tidak membebani masyarakat dengan membayar kantong belanjaan. Kantong belanjaan itukan masuk biaya operasional pengusaha ritel," tutur Dwi Setiawan, salah seorang konsumen, Minggu (28/2).
Pengacara muda ini menambahkan, bila pemerintah ingin mengurangi sampah plastik, harusnya pengusaha yang diminta menyediakan kantong belanjaan hasil daur ulang. Dengan menarik dana Rp 200 per kantong, pengusaha bisa mendapatkan keuntungan.
"Coba dikalikan saja berapa duit yang diperoleh pengusaha dari uang kantong plastik. Pemerintah harus jelas aturannya, penarikan duit Rp 200 itu untuk siapa," sergahnya.
Senada itu Arini, karyawati salah satu bank swasta menyatakan, pemerintah mestinya mengurusi bagaimana mencegah kebakaran hutan bila kemarau datang dan bukan mengurus masalah ecek-ecek.
"Jangan suka membebani masyarakat dengan aturan yang aneh-aneh. Rakyat sekarang sudah susah, jangan ditambah susah lagi. Lagipula, kewajiban pengusaha menyediakan kantong belanjaan bagi konsumen, bukannya dibalik," ketusnya. (esy/jpnn)
Diposting oleh di Tidak ada komentar:

1,3 Juta PNS Jadi Target Rasionalisasi

JAKARTA--Sebanyak 1.391.233 PNS di pusat dan daerah menjadi sasaran pertama dalam rasionalisasi PNS. Pasalnya, mereka ini menduduki jabatan fungsional umum yang tidak jelas kinerjanya.
Deputi SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Setiawan Wangsaatmadja mengungkapkan, meski baru tahap pengkajiian, namun dilihat dari profil aparatur sipil negara (ASN) berdasarkan jabatan, sebagian besar PNS tersebar di bagian umum. Yang benar-benar jelas ukuran kinerjanya hanya sekira 3,2 juta orang.
"3,2 juta PNS itu terdiri dari 2,27 juta PNS berada di jabatan fungsional tertentu (guru, medis, paramedis). Sedangkan jabatan fungsional tertentu lainnya hanya 373.929 orang. Sisanya di jabatan pimpinan tinggi, administrator, pengawas, dan pelaksana," ungkap Setiawan, Minggu (28/2).
Ditambahkannya, pemerintah masih memikirkan cara untuk mengkatrol kemampuan PNS di jabatan fungsional umum (1,39 juta) agar bisa naik ke jabatan fungsional tertentu (profesional dan lainnya). Bila dalam peningkatan kompetensi itu, masih banyak PNS yang gagal, mau tidak mau masuk dalam gerbong rasionalisasi.
"Ini masih kajian-kajian saja. Pemerintah tetap memikirkan upaya peningkatan kompetensi terutama untuk PNS yang punya potensi maju," terangnya.
Data KemenPAN-RB menyebutkan, jumlah PNS pusat yang berada di jabatan fungsional umum sebanyak 554.319, daerah 920.308 sehinggal totalnya 1.391.233 orang atau 42,78 persen dari jumlah PNS seluruh Indonesia 4.517.136. (esy/jpnn)
Diposting oleh di Tidak ada komentar:

Kalijodo Dibongkar, Hindari Jalan Ini


 Oleh : Dedy Priatmojo, Bayu Nugraha
VIVA.co.id - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan pembongkaran dan penertiban kawasan Kalijodo, Jakarta Utara, Senin 29 Februari 2016.
Polda Metro Jaya yang membantu penertiban melalui Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya akan melakukam rekayasa lalu lintas saat pembongkaran dan penertiban tersebut berlangsung.
"Ditlantas Polda Metro dan jajaran akan memberlakukan rekayasa lalu lintas berupa penutupan jalan dari Traffic Light Jembatan Tiga sampai dengan Simpang Kampung Gusti dan Traffic Light Jembatan Dua sampai dengan putaran Jabar Agung," kata Kepala Subdit Pembinaan dan Penegakan Hukum Ditlantas Polda Metro Jaya, Ajun Komisaris Besar Polisi Budiyanto dalam keterangannya. Senin 29 Februari 2016.
Adapun pengaturan lalu lintas sebagai berikut:
1. Jembatan Tiga sampai dengan Simpang Gusti akan dilakukan penutupan 29 Februari 2016 pukul 05.00 sampai dengan selesai pembongkaran.
a) Lalu lintas dari arah barat (Jalan Teluk Gong Raya) menuju timur (Jalan Bandengan Utara) dialihkan melalui Jalan Kapuk Muara.
b) Lalu lintas dari arah timur (Jalan Bandengan Selatan) menuju barat (Jalan Teluk Gong Raya) dialihkan melalui Jalan Jembatan Tiga dan Jalan Jembatan Dua, ke kiri ke Jalan Jembatan Lima atau lurus ke
Latumenten dan seterusnya.
c) Arus lalu lintas yang keluar pintu Tol Angke 1 ditutup diluruskan keluar Empang 2.
2. Jalan Pangeran Tubagus Angke akan ditutup pada Senin tanggal 29 Februari 2016 dari pukul 05.00 sampai dengan selesai pelaksanaan penertiban dan pembongkaran.
a) Lalu lintas dari arah Barat (Pesing) dialihkan ke Jalan Kampung Gusti atau berputar arah di depan Bakmi Santosa/Keramik.
b) Arus lalu lintas dari Jembatan Lima ke Tubagus Angke di Jembatan Dua dialihkan ke kiri ke Jalan Latumenten-Grogol-Jalan S.Suparman dan seterusnya.
c) Lalu lintas dari arah timur (Grogol) dialihkan ke Jalan Jembatan Dua atau Jalan Daan Mogot.
d) Arus lalu lintas yang keluar tol Tubagus Angke dibelokkan ke kiri ke Pesing-Dan Mogot dan seterusnya.
"Diimbau kepada masyarakat yang tidak berkepentingan ke kawasan Kalijodo agar menghindari ruas-ruas jalan tersebut," kata Budiyanto.
Diposting oleh di Tidak ada komentar:

Minggu, 28 Februari 2016

Pangdam: fenomena kelompok LGBT harus ditolak

Pewarta:
Diposting oleh di Tidak ada komentar:

Panglima TNI: Yang Terjadi di Republik Ini Telah Didesain

, CNN Indonesia
Jakarta, CNN Indonesia -- Panglima TNI Gatot Nurmantyo memberikan pembekalan kepada 100 Calon Kader Amanat Utama PAN (Partai Amanat Nasional), terdiri dari para Pengurus Harian DPP PAN dan Anggota Fraksi PAN DPR-RI, di Hotel Lorin, Sentul-Bogor, Jawa Barat, Sabtu (27/2)

Membahas soal demokrasi dan politik di Indonesia, ia meyakini, dimanapun politik bercita-cita mulia untuk mensejahterakan rakyat dimanapun. Jika politik tidak benar itu hanya perilaku perorangan saja karena tergiur kekuasaan semata.

Dalam pembekalan yang bertajuk “Memahami Ancaman, Menyadari Jati Diri Sebagai Modal Membangun Menuju Indonesia Emas” Panglima TNI mengingatkan Kader PAN tentang ancaman yang sedang dan akan dihadapi bangsa Indonesia, yaitu Proxy War.

Ancaman tersebut sudah berada dan melanda semua lini kehidupan bernegara, berbangsa bahkan sudah hadir ditengah kehidupan keluarga.
 
Ancaman itu, kata Gatot seperti demo anarkis buruh perusahaan, tawuran pelajar dan tawuran mahasiswa yang berujung pembakaran fasilitas kampus, adu domba memecah belah TNI-POLRI, memecah belah Parpol, rekayasa sosial dengan memanfaatkan media dan maraknya penyalahgunaan Narkoba.

“Semua kejadian tersebut didesain dan dikendalikan dari luar oleh tangan-tangan yang tidak kelihatan dengan memanfaatkan orang dalam. Sehingga hal ini tidak disadari bahwa bangsa Indonesia sedang menuju ke kehancuran,” kata Gatot.

Diakhir pembekalannya, Panglima TNI menyampaikan 5 (lima) pesan kepada Kader PAN sebagai sesama anak bangsa yang punya tanggung jawab moral terhadap kemakmuran NKRI.

“Dalam jalankan amanah politik harus tetap tebarkan salam, jalin silaturahmi, saling menasehati, perbanyak berbuat kebajikan dan cegah segala tindakan kemungkaran,” pungkasnya. (pit) 
Diposting oleh di Tidak ada komentar:

Komnas HAM dan DPRD Diminta Hadir Saat Penertiban Kalijodo

, CNN Indonesia
Jakarta, CNN Indonesia -- Pengacara warga Kalijodo, Jakarta Utara, Razman Arif Nasution menuntut proses penggusuran lokalisasi hiburan malam Kalijodo diawasi langsung oleh lembaga negara. Razman menilai penggusuran Kalijodo telah melanggar hukum.

Lembaga pertama yang diminta hadir oleh Razman adalah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Razman menilai penggusuran Kalijodo yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Senin besok telah melanggar HAM.

"Saya minta besok Komnas HAM turun bisa memantau perkembangan. Di mana taring Anda? apakah besok sikap dari Pemprov DKI sesuai dengan azas-azas penegakkan HAM atau tidak," ujar Razman di Kalijodo, Penjaringan, Jakarta Utara, Minggu (28/2).

Razman mengimbau Komnas HAM untuk berhenti berkomentar soal Kalijodo di media massa. Sebagai lembaga yang digaji oleh negara, Komnas HAM berkewajiban untuk melindungi warga negara Indonesia dalam hal ini warga Kalijodo yang diklaim telah dirampas HAM-nya oleh Pemprov Jakarta.
 
"Anda (Komnas HAM) digaji oleh negara untuk memperhatikan. Anda tidak usah bicara tentang pelanggaran HAM yang lain. Apakah anak-anak, orang tua. Ini pemerkosaan hak, saya minta Komnas HAM turun. Jangan hanya bicara di media. Buktikan Anda punya taring," ujarnya.

Lebih lanjut, lembaga yang juga diminta Razman hadir adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta. Razman menuturkan, sebagai wakil rakyat yang memiliki tugas dan fungsi khusus, DPRD DKI Jakarta harus bisa memastikan bahwa proses penggusuran telah melanggar hukum.

Pasalnya, kata Razman, penertiban kawasan Kalijodo tidak masuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta tahun 2016.

"DPRD DKI saya minta untuk juga turun besok. Supaya lihat ini tanggungjawab anda. Fungsi legislasi, fungsi pengawasan, fungsi controling, fungsi budgeting, ada di sini. Ini tidak dianggarkan, tidak masuk APBD 2016," ujarnya.

Selain itu Razman mengimbau kepada Kepolisian RI, Tentara Nasional Indonesia, dan Satuan Polisi Pamong Praja DKI Jakarta untuk tidak melakukan kekerasan jika ada warga Kalijodo yang masih mempertahankan tempat tinggalnya.

"Saya minta besok tidak ada kekerasan, jangan ada penembakan, rakyat akan melawan. Jangan ada tekanan, intimidasi, kalau ada yang meninggal atau ditembak kita sama-sama saksikan," kata Razman.

Rencananya besok Pemprov DKI Jakarta akan melakukan penertiban bangunan di Kalijodo. Penertiban tersebut dilakukan karena bangunan-bangunan tersebut berdiri di atas zona hijau. Nantinya setelah semua bangunan diratakan, Pemprov DKI Jakarta akan membangun taman di kawasan tersebut. (pit/obs) 
Diposting oleh di Tidak ada komentar:

Panglima TNI: Penegak Hukum Jadi Tempat Berlindung Bisnis Narkoba

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Wahyu Aji
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengakui, prajurit TNI masih dijadikan aparat pelindung bisnis narkoba.
Menurutnya, sebagai bisnis ilegal, Narkoba memerlukan pelindung yang aman yaitu salah satunya oknum TNI dan Polri.
Meskipun kesejahteraan Prajurit telah banyak kemajuan, namun masih ada oknum prajurit TNI yang mencari peluang untuk menjalankan bisnis ilegal dengan menjadi pengguna dan pengedar narkoba.
"Karena narkoba adalah bisnis. Bisnis yang ilegal. Bisnis yang mencari tempat yang aman, tempat yang aman yaitu aparat keamanan, polisi dan TNI," kata Gatot usai membuka penyelenggaraan Gashuku dan Rakernas Forki dalam rangka HUT ke-53 Forki tahun 2016, di Mabes TNI Cilangkap, Sabtu (27/2/2016) kemarin.
Untuk itu Gatot memerintahkan seluruh jajarannya mulai Panglima Komando Utama (Pangkotama), Komandan Satuan (Dansat) untuk terus melakukan pembersihan internal di masing-masing satuan.
"Kemarin ditemukan (prajurit pengguna narkoba) saat tes urine, ketika ada operasi mendadak di perumahan prajurit, positif, dari situ kita kembangkan, dan mudah-mudahan terus bersih-bersih," katanya.
"Saya sadar itu. Bagi yang berhasil mengungkap itu prestasi. Tapi bila ada yang tertangkap maka komandannya pun akan bertanggung jawab," tambahnya.
Lebih lanjut soal pembentukan Satgas Narkoba, Gatot mengaku siap membantu dan memberikan pasukan yang terbaik. Apalagi Presiden Joko Widodo menyatakan, bila Indonesia sudah darurat narkoba.
"Apa yang dikatakan Kepala BNN (Badan Narkotika Nasional), kami siap memberikan (pengamanan) 24 jam, memberikan pasukan yang terbaik," kata Gatot.
Diposting oleh di Tidak ada komentar:

TNI dan Polri Latihan Lumpuhkan Teroris Jelang KTT OKI di Jakarta

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Wahyu Aji
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Indonesia akan menjadi tuan rumah digelarnya hajatan besar Konferensi Tingkat Tinggi Organisasi Kerjasama Islam (KTT OKI) ke-5 pada tanggal 6 sampai 7 Maret 2016 di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta.
Untuk persiapan pengamanan, pasukan TNI dan Polri yang tergabung dalam Komando Operasi Pengamanan (Koopspam), berlatih melumpuhkan sekelompok teroris yang akan melakukan penyerangan di tempat berlangsungnya pelaksanaan KTT OKI.
Komandan Satgas Penerangan (Dansatgaspen) KTT OKI ke-5 Kolonel Czi Berlin, menjelaskan kronologis kejadian tersebut.
Pukul 07.00 WIB, Pasukan TNI dan Polri yang tergabung dalam Koopspam melakukan penjemputan dan pengawalan tamu negara peserta KTT OKI dari Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta Timur.
Kemudian rombongan tamu negara menuju Hotel Rizt Carlton dan Hotel Mulia, sedangkan dari Bandara Soekarno-Hatta Tangerang Banten menuju Hotel Crown dan Hotel Firemont.

Pukul 08.45 WIB, Pasukan TNI dan Polri kembali melakukan penjemputan dan pengawalan para tamu negara peserta KTT OKI dari hotel masing-masing menuju tempat pelaksanaan sidang KTT OKI ke-5 tahun 2016 di Jakarta Convention Center (JCC).
Kolonel Berlin menyebutkan, dalam pengawalan para tamu negara peserta KTT OKI ke-5 tahun 2016 menuju JCC, di perjalanan mendapat hambatan berupa pelemparan bom molotov dan demonstrasi massa.
Namun demikian, hambatan tersebut dapat diatasi segera oleh Pasukan TNI dan Polri yang tergabung dalam Koopspam.

Sementara itu, saat sidang KTT OKI ke-5 tahun 2016 sedang berlangsung, tiba-tiba terjadi ledakan dan serangan bom biokimia bunuh diri di luar gedung oleh sekelompok teroris yang akan memaksa masuk ke ruang sidang.
Melihat kejadian tersebut, dengan sigap Pasukan TNI dan Polri dari Koopspam VVIP segera mengambil langkah-langkah melakukan penyelamatan dan evakuasi taktis para tamu negara.

Rangkaian kejadian tersebut di atas, merupakan Simulasi Latihan Terpadu yang dilakukan oleh Pasukan TNI dan Polri dalam rangka pengamanan menjelang KTT OKI ke-5 tahun 2016 di Jakarta Convention Center.
Diposting oleh di Tidak ada komentar:

Kabar Buruk untuk PNS Lulusan SD, SMP, SMA

JAKARTA- Kualitas PNS di Indonesia masih banyak yang berada di bawah standar kompetensi. Menurut Deputi SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Apara‎tur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Setiawan Wangsaatmaja, ada 39 persen PNS yang kemampuannya di bawah rata-rata.
Karena itu, mereka menjadi target rasionalisasi PNS. Saat ini, jumlah PNS pusat dan daerah mencapai 4,517 juta.
"‎Target rasionalisasi adalah PNS yang pendidikannya SMA, SMP, dan SD. Selain pendidikannya rendah, kompetensinya juga kurang," kata Setiawan, Minggu (28/2).
Dia menyebutkan, PNS di instansi daerah yang lulusan SMA sebanyak 26,5 persen. Sedangkan SMP serta SD masing-masing 1,9 dan 1,2 persen.‎ Sementara itu, PNS lulusan SMA di pusat mencapai 26,3 persen. Sedangkan lulusan SMP serta SD mencapai 1,8 dan 1,1 persen.
"Target pemerintah, yang menjadi PNS minimal lulusan diploma. Saat ini jumlah PNS daerah yang mengenyam pendidikan diploma 23 persen dan 13,9 persen di pusat," tambah Setiawan.
Untuk lulusan S1, PNS daerah sebanyak 43,9 persen. Sedangkan di pusat mencapai 42,4‎ persen. Sementara itu, PNS lulusan S2 di pusat sekitar 13,2 persen. Sedangkan daerah mencapai 3,5 persen. Di sisi lain, lulusan S3 untuk PNS pusat 1,26 persen dan daerah 0,03 persen. (esy/jpnn)
Diposting oleh di Tidak ada komentar:

Hujan Sepanjang Pagi, Berikut Titik-titik Genangan di Jakarta

Rina Atriana - detikNews
Jakarta - Hujan turun secara merata di seluruh wilayah DKI Jakarta sejak Minggu (28/2) dini hari tadi. Drainase (saluran pembuangan air) yang belum sepenuhnya baik membuat genangan timbul di beberapa titik di hampir seluruh wilayah Ibu Kota.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo, Minggu (28/2/2016), sedikitnya ada 40 titik genangan di Jakarta yang tercatat oleh BNPB.

Ketinggian genangan mulai dari 5 cm hingga 100 cm. Berikut titik-titik genangan yang dimaksud:

Jakarta Barat

1. Kavling Hankam setinggi, Jl H Kutong, dan Jl Basoka hingga Jl Strategi, di Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan (laporan pukul 7.30 WIB)
2. Jl Pesing Poglar, Jl M Husanip, Jl Pesing Kidul, Kampung Emuk, dan Jl Komplek Depag di Kelurahan Kedaung Kaliangke (laporan pukul 08.04 WIB)
3. Jl Jelambar Utama 4 (laporan pukul 08.41 WIB)
4. Kavling Polri, Jelambar (laporan pukul 08.13 WIB)
5. Kelurahan Rawa Buaya, Kali Mookevart (laporan pukul 10.09 WIB)
6. Jl Tanjung Duren Raya, depan Apartemen Mediterania Garden Residence (laporan pukul 09.40 WIB)
7. Kampung Duri Kosambi (laporan pukul 10.27 WIB)
8. Perumahan Taman Ratu Indah menuju arah Gang Macan (laporan pukul 09.52 WIB)
9. Kelurahan Cengkareng Timur (laporan pukul 09.52 WIB)
10. Jalan di Kelurahan Jelambar (laporan pukul 14.13 WIB)

Jakarta Timur

1. Jl Depsos, Kelurahan Gedong, Pasar Rebo. (laporan pukul 07.51 WIB)
2. Jl  Selat Banda dan Jl Selat Sulawesi
3.  Kampung Sawah, Kelurahan Rawa Terate (laporan pukul 10.49 WIB)
4. RT 12 Kampung Rambutan, akibat luapan Kali Cipinang
5. Jl Laut Sulawesi Kelurahan Duren Sawit akibat saluran tersumbat.
6. Jl Selat Banda RW 017 Kelurahan Duren Sawit akibat saluran tersumbat
7. Jl Muhidin Depsos RT 13/03 Kel Dukuh akibat luapan Kali Cipinang.
8. Jl Suralaya RT 04/4 Kel. Cilangkap akibat luapan Kali Cipinang.
9. RW 002 Kelapa Dua Wetan akibat luapan Kali Cipinang.
10. Kampung Sawah RT 010/05 Kelurahan Rawa Terate akibat luapan Kali Cakung Lama, 215 KK/657 jiwa terendam banjir.
11. Jl Bungur 2 RT 10/06 ketinggian, akibat tumpukan sampah dan luapan Kali Cipinang.
12. RW 03 dan RW 06 Kel Dukuh akibat luapan Kali Cipinang.
13. RT 018/07 Cakung Barat akibat topografi yang cekung sehingga 150 KK terendam banjir.
14. RT 04/4 dan RT 012/03 Cipinang Melayu akibat luapan Kali Cipinang.
15. RT 17 RW 06 Kelurahan Rambutan
16. Bidara Cina RT 005, 0012, 0014, 0015, dan RT 0017 RW

Jakarta Selatan

1. 6 RT di Kelurahan Pondok Labu, ketinggian 40-75 cm (laporan pukul 07.59 WIB)
2. Di lingkungan RT 02, 03, 04/06 Cipete Utara (laporan pukul 07.59 WIB)
3. Jalan Bank Belakang, Kelurahan Pulo (laporan pukul 08.35 WIB)
4. Kelurahan Petogogan, Kebayoran Baru (laporan pukul 08.35 WIB)
5. Gang Legong, Balai Rakyat, Jagakarsa (laporan pukul 08.36 WIB)
6. Jl Swadarma Ulujami (laporan pukul 10.20 WIB)
7. Jl Kemang Selatan XII (laporan pukul 11.41 WIB)

Jakarta Utara

1. Kali Cakung, depan Green Hill, dan depan Al-Azhar
2. Jl Sungai Brantas dan Jl Kalibaru, serta RW 10 di Kalibaru dan RW 10 di Sukapura
3. Jl Pluit Sea View, Jl Pom Bensin, Jl SMP 122, dan Jl Kapuk Raya.
4. 10 Jalan di Kecamatan Koja dengan ketinggian 5-25 cm
5. 4 Jalan di Kecamatan Pademangan ketinggian 5-10 cm
6. Kecamatan Tanjung Priok.
7. 6 Jalan di Kecamatan Koja Kelurahan Lagoa
8. Kelurahan Rawa Besar Selatan
9. 10 jalan di Kelurahan Tugu Utara dengan ketinggian 5-25 cm
Diposting oleh di Tidak ada komentar:

Sst... KPK Bidik Petinggi MA!

Dhani Irawan - detikNews
Jakarta - Ternyata KPK tidak berhenti di Andri Tristianto Sutrisna (ATS), di mana pejabat Mahkamah Agung (MA) itu ditangkap pada Jumat (12/2) malam. Ada orang di balik ATS dengan posisi cukup penting yang juga tengah dibidik KPK.

"Masih di penyidik, nanti saya lihat dulu," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang saat dihubungi detikcom, Minggu (28/2/2016).

Sayang, ATS masih belum mau membocorkan siapa saja yang akan dibidiknya di puncak peradilan tertinggi di Indonesia itu. Di mana sepekan kemarin, KPK telah meminta keterangan 6 saksi pejabat MA. Keenam orang itu adalah:

1. Dirjen Badan Peradilan Umum (Badilum), Herri Swantoro
2. Panitera MA Soeroso Ono. Soeroso menjelaskan pemeriksaanya itu terkait prosedur berperkara di MA. Menurut Soeroso, apa yang dilakukan ATS merupakan tindakan spekulasi.
3. Direktur Pranata dan Tata Laksana Perkara Pidana MA, Wahyudin.
4. Direktur Pranata dan Tata Laksana Perkara Perdata, Ingan Malem Sitepu.
5. Panitera Muda Pidana Khusus Rocky Panjaitan untuk dimintai keterangan karena perkara yang dijual ATS adalah perkara yang ada di bawah kewenangannya yaitu kasus korupsi.
6. Koordinator Data Panitera MA, Asep Nursobah.

Andri ditangkap saat menerima segepok uang Rp 400 juta dari pengacara Awang, di mana Awang merupakan orang suruhan terpidana korupsi Ichsan Suaidi. Saat menggeledah rumah Andri, KPK menemukan sekoper uang yang kepemilikannya masih misterius.

"Uang itu uang usaha saya. Tidak ada hubungan uang dengan pekerjaan. Tidak ada. Tidak ada pejabat yang terlibat. Semua akan saya ungkap di persidangan," ucap Andri membela diri. 
Diposting oleh di Tidak ada komentar:

Sabtu, 27 Februari 2016

Eks Hakim Agung Nilai Saksi Ahli Bukan Fakta Hukum Kematian Mirna

Rini Friastuti - detikNews
Jakarta - Kasus kematian Mirna Salihin memasuki babak baru. Si tersangka, Jessica Kumala Wongso membawa kasus ini ke meja praperadilan, sebelum diadili di pokok perkara. Untuk meyakinkan hakim, pihak Jessica menghadirkan mantan hakim agung Arbijoto.

Arbijoto dihadirkan untuk menilai apakah kesaksian para ahli bisa mengkonstruksikan fakta baru, mengingat dalam kasus kematian Mirna polisi menghadirkan banyak saksi ahli untuk menilai kasus itu. Tapi menurut hakim agung 1996-2008 itu, keterangan saksi ahli tidak akan mengubah fakta apa pun.

"Keterangan ahli hanya keterangan yang sifatnya ditangkap empirik. Kalau meminjam pemikiran biasa dikatakan Immanuel Kant," kata Arbijoto di dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jalan Bungur Raya, Kamis (25/2/2016).

Selain itu, menurut Arbijoto, dalam hukum pidana yang harus dibuktikan adalah fakta. Di mana fakta itu dibuktikan secara empiris. Begitu juga dengan saksi yaitu orang yang melihat sendiri secara indrawi dan empiris.

"Tidak bisa dengan suatu opini atau pendapat," papar Arbijoto.

Pihak Jessica yakin akan bebas karena hingga hari ini tidak ada satu pun bukti yang melihat Jessica memasukkan sianida ke kopi. Selain itu juga tidak ada jejak sinida yang bisa ditemukan polisi.

"Bagaimana dengan keterangan tersangka?" tanya pengacaya Jessica, Yudi Wibowo.

"Keterangan tersangka bisa dipakai sebagai petunjuk," jawab Arbijoto.
(rni/asp)
Diposting oleh di Tidak ada komentar:

Tumpang Tindih dengan BPJS, Apindo Tolak Iuran Tapera

, CNN Indonesia
Jakarta, CNN Indonesia -- Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) melakukan perlawanan atas disahkannya Undang-undang Tabungan Perumahan Rakyat (RUU Tapera) oleh DPR pada Selasa (23/2).

Hariyadi B. Sukamdani, Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Apindo, menilai iuran Tapera tumpang tindih peruntukkannya dengan program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan melalui iuran Jaminan Hari Tua (JHT).

“Program Tapera ini sebetulnya tidak perlu ada karena penggalangan dana itu sudah ada dalam Jaminan Hari Tua,” ujar Hariyadi saat ditemui di Gedung Permata Kuningan, Jakarta, Jumat (26/2).Dalam Pasal 37A Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, pemerintah telah mengatur bahwa pengembangan dana sosial JHT pada instrumen investasi dapat digunakan untuk mendukung program penyediaan perumahan bagi peserta paling banyak 30 persen dari total dana sosial JHT.

Saat ini, lanjut Hariyadi, total dana JHT mencapai Rp 180 triliun. Sekitar tiga puluh persennya masih terbuka untuk dimanfaatkan bagi pemenuhan kebutuhan perumahan bagi masyarakat, khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

 “Kalau ditanyakan apakah pemberi kerja bersedia untuk memberikan iuran lagi, jawabannya jelas, kami tidak bersedia, karena sudah ada pooling of fund yang sudah dikumpulkan,” tutur Hariyadi.

Selain itu, tuturnya, pembentukan badan pengelola dana tapera juga tidak akan efisien karena sudah ada BPJS yang telah memiliki program pengembangan perumahan bagi pesertanya.

“Dengan konsep yang disahkan dalam Undang-undang mengakibatkan ada dua badan yang mengumpulkan dana yang diambil dari target peserta yang sama,” ujarnya.

Menurut Hariyadi, sebaiknya pemerintah mengoptimalkan dahulu pemanfaatan dana perumahaan yang tercakup dalam program JHT. Dengan demikian, pemerintah tidak terburu-buru untuk memungut dana yang berpotensi membuat upah kerja Indonesia menjadi makin tidak kompetitif.Selanjutnya, Apindo akan terus melakukan pendekatan ke pemerintah terkait kemungkinan amandemen UU Tapera. Apabila tidak berjalan mulus, Apindo siap mengajukan uji materi (judicial review) atas peraturan itu.

“Namanya undang-undang kan nggak ada yang tabu juga untuk diamandemen. Kita berharap yang tadinya gagal paham masalah pooling of fund ini menjadi paham sehingga kita bisa amandemen Undang-undang Tapera tanpa harus ke uji materi,” ujarnya. (ags) 
Diposting oleh di Tidak ada komentar:

Polri Temukan Ladang Ganja Terbesar di Indonesia

Jakarta, CNN Indonesia -- Kepolisian Republik Indonesia menemukan ladang ganja terbesar di Indonesia seluas lebih dari 54 hektare di kawasan kaki Gunung Selawah, Aceh.

"Ini patut diapresiasi, Polda Aceh dan jajarannya berhasil menemukan ladang ganja terbesar dan berhasil mengamankan satu tersangka," kata Kepala Divisi Humas Mabes Polri Anton Charliyan di Aceh Besar, Sabtu (27/2).

Diaa menjelaskan bahwa penemuan itu merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden RI Joko Widodo untuk memberantas narkotika dan sejenisnya.

Adapun Kapolda Aceh Irjen Pol. Husein Hamidi menyebutkan dari 54 hektare tersebut ada sekitar lima titik lahan.

Lihat juga:
Kapolri: Kasus Narkoba Meningkat 13,6 Persen Tiap Tahun
"Untuk lahan ada sekitar lima hingga enam, jadi ada kemungkinan bisa bertambah jika dijelajah lebih jauh lagi," kata Irjen Pol. Husein Hamidi.
Lihat juga:
Australia Berencana Legalkan Penanaman Ganja untuk Obat
Polda langsung memusnahkan ganja yang siap panen tersebut di lokasi lahan. Umumnya tanaman ganja dipanen dari umur 5 hingga 6 bulan sehingga harus berpindah-pindah lahan.

Satu tersangka yang diamankan merupakan pengelola lahan di salah satu titik tersebut. Sedangkan pada titik yang lain belum bisa diamankan karena pelaku melarikan diri.

"Mereka biasa dapat info penggerebekan sehingga ada waktu untuk melarikan diri, biasanya dapat info dari warga sekitar dari kampung terdekat," katanya.

Daerah perbukitan yang curam membuat penelusuran susah dilakukan dalam pengamanan dan penelusuran. Dalam penggerebekan hari ini satu anggota polisi terpaksa dibawa dengan tandu darurat akibat mengalami insiden patah kaki karena terperosok. (Antara)
Diposting oleh di Tidak ada komentar:

Ahok dan Sabotase Banjir Istana

By

Liputan6.com, Jakarta - Kejadian setahun lalu kembali terulang. Kawasan Istana Merdeka di Jalan Medan Merdeka Utara terendam lagi akibat genangan banjir. Kejadian ini lagi-lagi membuat Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok naik pitam. Sebab, tahun lalu dia mengatakan banjir di Jakarta tidak akan terjadi bila tidak ada sabotase. Apalagi ini di kawasan Ring 1.
"Banjir di Jakarta kecuali ada sabotase semua tanggul. Kalau tidak ada sabotase saya jamin Jakarta tidak ada banjir yang menyeluruh seperti dulu," kata pria yang akrab disapa Ahok itu di Balai Kota Jakarta, Rabu 18 Februari 2015.
Sebagai pembenaran atas ucapannya itu, Ahok mengaku menemukan 'biang kerok' banjir di jalan utama Ibu Kota seperti Jalan Sudirman, Thamrin, Medan Merdeka, dan kawasan depan Istana Merdeka. Bukti itu didapat saat petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) menangani banjir.
Ahok mengambil ponsel pintarnya dan menunjukkan beberapa foto hasil pengerjaan petugas PPSU. Dari situ diketahui, banyak bekas kulit kabel yang menumpuk di saluran air, sehingga mengganggu drainase.
"Gila nih. Siapa yang masukin kulit kabel listrik gitu banyak dalam got? Sama kayak kasus Fatmawati," ujar Ahok di Balai Kota Jakarta, Jumat (26/2/2016).
Foto tumpukan kabel itu ditemukan di saluran depan kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Ahok tak habis pikir kulit kabel itu menumpuk di satu lokasi yang sama.
Incar Dana Darurat
Mantan Bupati Belitung Timur itu curiga, ada pihak yang sengaja menggunakan banjir untuk memainkan isu Istana Merdeka tenggelam. Padahal tidak mungkin Istana Merdeka tergenang atau banjir.
"Ada orang main isu sama saya, Istana tenggelam. Istana mana mungkin tenggelem. Saya curiga kenapa orang ngomong Istana tenggelam, Istana tergenang, ketemulah ini. Ini 1 truk loh, ini persis di samping sini kantor ESDM," beber Ahok.
Ahok yakin ada orang yang sengaja menaruh kulit kabel di lokasi itu, agar air tidak bisa mengalir dan meluap tepat di Istana Merdeka.
"Siapa yang iseng ini? Ini bukan sisa, sama juga dengan underpass. Kita lagi awasin, underpass itu enggak ada ceritanya tenggelam, karena pompa kita ada cadangan," ucap Ahok.
Ahok menduga ada oknum yang sengaja membuat Jakarta banjir. Dengan begitu ada dana yang dikeluarkan khusus untuk siaga darurat.
"Apa permainan, apa tidak, apa sabotase, saya enggak tahu. Langsung minta saya siaga darurat, pusat duit Rp 50 miliar, enggak seneng sama saya bilang puncak banjir Imlek, enggak banjir. Lurah perhatiin dulunya banjir, sekarang enggak. Aneh, iri amat sama Jakarta, aneh banget," ujar Ahok di Balai Kota Jakarta, Selasa 9 Februari 2016.
'Sabotase' Setahun Lalu
Kejadian ini sama persis dengan tahun lalu. Awal Februari 2015, kawasan Istana kebanjiran. Ahok pun mengaku bingung dengan kondisi ini. Menurut dia, tidak ada alasan Istana atau Monas terendam banjir. Sebab, kondisi saluran air di sekitar wilayah itu sangat baik.
"Nggak ada alasan Monas-Istana terendam. Ini (Balai Kota) juga terendam kan semalam, masuk ini. Makanya saya nggak tahu," ujar Ahok di Balai Kota, Senin 9 Februari 2015.
Menurut dia, saluran air di Pluit dan Manggarai sangat rendah. Masjid Istiqlal juga seharusnya selalu dalam posisi rendah. Kalau pun mulai tinggi air bisa dialihkan ke Gajah Mada-Hayam Wuruk yang posisi airnya juga rendah.
"Tadi saya terbangun jam 02.00 WIB karena hujan langsung cek CCTV, ternyata CCTV Istiqlal mati. Saya curiga terendam nih, pasti istana terendam. Saya nggak tahu sabotase atau sengaja, saya nggak berani menduga," ungkap Ahok.
Tak perlu menunggu lama, Ahok kemudian mendapat informasi tentang penyebab terendamnya kawasan Istana. Ternyata, muara masalah dari pemadaman listrik yang dilakukan PLN, sehingga pompa air tak bisa bekerja.
"Kenapa naik terus, sejak pukul 07.00 WIB PLN matikan lampu di situ. Pompa nggak bisa jalan. Kalau pompa nggak jalan hujan terus ya naik dong air. Pertanyaanya, kenapa PLN matikan lampu. Alasannya takut kesetrum, orang saya tanya udah banjir belum di situ," ujar Ahok geram.
Genset yang Terbatas
Ahok sudah heran sejak dalam perjalanan. Awalnya, dia bingung dengan kondisi Waduk Pluit yang airnya cukup tinggi. Setelah melihat kawasan Sawah Besar di Jalan Gajah Mada dan Hayam Wuruk kering, termasuk Istana Negara.
Memasuki siang hari, dirinya masih berpikir seluruh pompa di Waduk Pluit bekerja. Ternyata memasuki siang Istana justru terendam. Dari 12 pompa hanya 2 yang berfungsi karena listrik mati.
"Sekarang Waduk Pluit kenapa 12 pompa besar kenapa airnya begitu tinggi. Hujan berapa besar kayak kemarin dengan 12 pompa, ada nggak Waduk Pluit naik. Logika saya, saya mau tanya, matiin listrik di Waduk Pluit belum banjir kok. Buat apa. Kalau mati, genset kita hanya bisa 2 pompa. Ya kalau 2 pompa ya tenggelam dong," tutur Ahok.


Diposting oleh di Tidak ada komentar:

Petunjuk Baru Pembunuhan Mirna dari Australia


 Oleh : Ezra Natalyn, Danar Dono
VIVA.co.id - Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Khrisna Murti, Jumat kemarin, sempat bertolak ke Australia, untuk menyelidiki petunjuk tambahan terkait kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin.
Diketahui, dari hasil perjalanan tersebut Polda Metro Jaya mengantongi beberapa petunjuk baru.
"Kami mendapatkan beberapa data dan petunjuk baru dari penyelidikan kasus Jessica," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes M.Iqbal di Jakarta, Sabtu 27 Februari 2016.
 
Namun, Iqbal tidak bersedia memberi tahu petunjuk, serta data yang telah diperoleh dari Australia tersebut.
 
"Tapi mohon maaf, untuk data dan petunjuk terbaru dari Australia tidak bisa kami beritahu ke media, karena ini adalah materi penyelidikan," lanjut Iqbal.
 
Sementara itu, terkait praperadilan Jessica Kumala Wongso, Polda Metro Jaya masih percaya diri bahwa penetapan tersangka yang mereka lakukan punya bukti yang cukup.
 
"Kami optimis, kami punya petunjuk dan data-data," tutup Iqbal.
 
Jessica dan Mirna diketahui cukup lama tinggal di Australia, dan menempuh pendidikan tinggi di negara itu. Berkenalan dan berteman di Australia, membuat polisi akhirnya merasa perlu mencari bukti soal kasus pembunuhan Mirna ke negeri kanguru.
 
Sementara itu, Jessica pada saat ini tengah melakukan upaya praperadilan atas penetapannya sebagai tersangka pembunuhan Mirna dengan menggunakan kopi mengandung sianida. (asp)
Diposting oleh di Tidak ada komentar:

BNN: Seluruh Lapas Akan Diawasi Ketat


 Oleh : Endah Lismartini, Januar Adi Sagita (Surabaya)
VIVA.co.id – Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) , Komisaris Jenderal Polisi (Komjen Pol) Budi Waseso (Buwas) menyatakan, peredaran narkoba saat ini banyak dikendalikan dari dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Oleh karena itu, dia pun akan melakukan pengawasan terhadap semua lapas yang ada di Indonesia secara rutin.
“Makanya, nanti kita akan awasi semua lapas minimal dua kali dalam sebulan,” kata Buwas di Surabaya, Sabtu 27 Februari 2016.
Bentuk pengawasan itu menurutnya bisa dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya dengan mengadakan sidak.
“Sidaknya nanti kalau perlu kita membawa anjing K-9. Tujuannya supaya bisa mengendus setiap narkoba, barangkali ada yang disembunyikan,” kata Buwas menegaskan.
Meski demikian, Buwas mengatakan jika untuk mengawasi peredaran narkoba di dalam lapas harus dilakukan semua instansi terkait di antaranya Kemenkumham, Dirjen Lapas, TNI, Polri, serta BNN. Tujuannya, agar pemberantasan narkoba di dalam lapas bisa menjadi lebih optimal.
“Kalau sudah seperti itu, maka saya yakin bandar narkoba tidak akan berani macam-macam,” kata Buwas.
Diposting oleh di Tidak ada komentar:

Satu Perwira Ditahan di Pomdam Pattimura Terkait Penggerebekan Narkoba

Elza Astari Retaduari - detikNews
Jakarta - Satuan Kostrad tengah mengusut kasus jaringan narkoba dan melakukan penggerebekan. Salah satu perwira yang terlibat kini diamankan di Polisi Militer Kodam XVI/Pattimura.

Dari belasan prajurit TNI yang terlibat dalam penggerebekan narkoba di Perumahan Kostrad, Tanah Kusir, Jakarta Selatan, berdasarkan hasil pengembangan diketahui seorang perwira berpangkat mayor menjadi pemakai narkoba. Perwira melati satu berinisial EH tersebut sebelumnya bertugas di Pusdik Intel, Cilendek, Bogor sebelum dipindahkan ke Kodam Pattimura.

Pangdam XVI/Pattimura Mayjen TNI Doni Monardo tak tinggal diam begitu mendapat informasi mengenai keterlibatan anak buahnya itu. Ia segera memanggil Mayor EH dan memeriksanya.

"Kita dapat informasi itu hari Senin (22/5), Panglima (Mayjen Doni-red) langsung memanggil yang bersangkutan. Pertama diajak ngobrol lalu ditanya, yang bersangkutan mengakuinya," ungkap Kapendam XVI/Pattimura Kolinel Arh M Hasyim Lalhakim saat dikonfirmasi detikcom, Sabtu (27/2/2016).

Mayjen Doni lantas memerintahkan Mayor EH untuk melakukan tes urine. Sesuai dengan informasi dari satuan Kostrad, perwira tersebut positif menggunakan narkoba.

"Disuruh cek urine, hasilnya positif. Panglima langsung respon, sangat tanggap, karena pemberantasan narkoba itu merupakan komitmen negara," kata Hasyim.

Begitu mendapat hasil tes urine Mayor EH, Mayjen Doni langsung meminta jajarannya untuk berkoordinasi dengan Pomdam Pattimura di Ambon, Maluku. Kini Mayor EH sedang menjalani proses hukum.

"Panglima panggil perwira-perwiranya, langsung koordinasi sama Pom Lantas yang bersangkutan diserahkan ke Pomdam untuk diproses sesuai aturan," jelas Hasyim.

"Mayor EH sudah ditahanan Pomdam sejak hari pertama diketahui sebagai pengguna," lanjutnya.

Pangdam Pattimura yang sejak awal sudah berkomitmen terhadap pemberantasan narkoba langsung berkoordinasi dengan jajarannya untuk melakukan pemeriksaan internal. Secara bertahap, kata Hasyim, tes urine akan dilakukan di jajaran Kodam Pattimura yang personelnya tersebar di seluruh Maluku dan Maluku Utara.

"Keinginan beliau untuk menindak prajurit yang bermasalah sejak awal termasuk kasus narkoba sebagaimana yang terlah ditangkap dan diproses saat ini di Kodam sebelum kejadian ini mencuat," tuturnya.

"Pesan Pangdam, narkoba harus dibasmi sampai ke akar-akarnya," tambah Hasyim menirukan arahan Mayjen Doni.

Sebelumnya Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmanyo menegaskan akan memberi sanksi tegas bagi anak buahnya yang terlibat dalam kasus narkoba. Selain diproses hukum, prajurit nakal yang ikut menjadi pengedar maupun pengguna narkoba akan dipecat dari TNI.

"Apabila dia sudah terkena narkoba maka dia tak bisa menjadi prajurit TNI, hukumanan tambahan dipecat," tegas Gatot di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Sabtu (27/2).
Diposting oleh di Tidak ada komentar:

KPK Enggan Terlibat Urusan Internal Golkar

JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie akan mengundang Bareskrim Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi saat perhelatan Musyawarah Nasional PG yang rencananya dihelat April 2016. 
Kehadiran KPK dan Polri diharapkan dapat mencegah dan mengantisipasi politik uang dalam munas yang salah satu agendanya memilih ketum baru tersebut. Lalu bagaimana tanggapan KPK? 
Sepertinya, KPK mengisyaratkan enggan mengurusi persoalan internal PG. Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menegaskan, KPK tidak punya kewenangan untuk ikut terlibat dalam internal affairs partai politik. "Kami tidak akan terlibat, itu urusan partai," ujar Laode kepada wartawan, Jumat (26/2). 
Namun demikian, akademisi Universitas Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan, itu berharap agar tidak ada praktik money politik dalam setiap perhelatan partai. "(Berlaku) di semua partai politik termasuk Golkar," beber Laode. 
Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengakui bahwa pihaknya menangkap sinyal-sinyal money politic jelang Munas PG. "Bahkan kami menangkap jumlah yang bakal beredar itu berapa," ujar Saut, Sabtu (30/1) lalu. (boy/jpnn)
Diposting oleh di Tidak ada komentar:

Jumat, 26 Februari 2016

KPK Kembalikan 2 Mobil yang Ikut Diamankan Saat Tangkap Pejabat MA

Dhani Irawan - detikNews
Jakarta - Dua unit mobil yang sempat diamankan penyidik KPK saat melakukan operasi tangkap tangan kasus suap di lingkungan Mahkamah Agung (MA) dikembalikan. Kedua mobil dikembalikan karena tidak berkaitan dengan kasus suap tersebut.

"Tidak terkait langsung dengan tindak pidana, hanya digunakan sebagai sarana," ucap Kabag Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha di kantornya, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (26/2/2016).

Kedua mobil yang dimaksud yaitu Toyota Camry dan Honda Mobilio. Toyota Camry tersebut merupakan milik tersangka Ichsan Suaidi, sedangkan Honda Mobilio milik Andri Tristianto Sutrisna.

Andri merupakan Kasubdit Kasasi dan PK Perdata pada Direktorat Tata Laksana Perdata MA yang menjanjikan penundaan pengiriman putusan kasasi atas nama terpidana Ichsan. Penundaan dilakukan agar pelaksanaan eksekusi terhadap Ichsan molor.

Duit Rp 400 juta pun sudah diserahkan Ichsan melalui pengacaranya, Awang, kepada Andri. Tim penyidik KPK pun menciduk ketiganya di tempat terpisah. Selain itu, duit Rp 500 juta juga diamankan KPK dari kediaman Andri. Namun KPK belum mengungkap peruntukan uang ratusan juta rupiah tersebut.

Ketiganya hari ini menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka. Penyidik KPK melakukan pencocokan suara ketiganya dalam rangka proses penyidikan.

Secara terpisah, pengacara Ichsan, Otto Bismarck, menyebut belum ada pemeriksaan terhadap kliennya. Ketiga tersangka itu hanya dicocokkan suara dengan hasil sadapan yang dimiliki KPK.

"Tadi pemeriksaan cuma pencocokan suara yang dimiliki KPK dari sadapan dan pengembalian kunci mobil. Belum ada pemeriksaan," kata Otto.
Diposting oleh di Tidak ada komentar:

Australia Peringatkan Ancaman Teror di Indonesia, Pengamat Bilang Jangan Panik

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -
Pemerintah dan aparat keamanan harus meningkatkan kewaspadaan dan langkah antisipasi menanggapi peringatan perjalanan (travel advisory) pemerintah Australia terhadap warga negaranya yang hendak bepergian ke Indonesia.
"Memang harus melakukan sejumlah antisipsi dan langkah untuk menutup cela kemungkinan ancaman tersebut. Tapi tidak perlu panik," ujar Ketua Pusat Studi Politik & Keamanan (PSPK) Universitas Padjadjaran Bandung, Muradi kepada Tribun, Kamis (25/2/2016).
Kata Muradi, sebagai bagian dari informasi maka pemerintah harus melihat ini sebagai bagian dari tata kelola keamanan.
"Peringatan tersebut harus tetap menjadi pijakan untuk tata kelola dalam pemberantasan terorisme. Tapi tetap dalam kerangka waspada dan antisipatif," ujarnya.
Yang mana, dia ingatkan, peningkatan status pengamanannya harus tetap waspada atas apa yang menjadi kemungkinan ancaman teror yang melanda di wilayah Indonesia.
Terutama di kota-kota strategis.
Apakah demikian akan ada serangan teroris?

Muradi menjelaskan, tanpa ada warning tersebut ancaman serangan teroris akan selalu mengintai dan mengancam.
Pendekatan dengan metode yang digunakan oleh Densus 88 Antiteror Mabes Polri dan aparat keamanan dengan mengepung dan mengejar terduga terorisme.
"Dengan kata lain, selama ini saya pikir ancaman serangan terorisme tetap ada, hanya bagaimana mencegah dan merespon bagaimana meminimalisir ancaman tersebut," jelasnya.
Intinya, dia tegaskan, kewaspadaan dan langkah antisipasi memang harus diambil pemerintah dan aparat keamanan.
"Tapi tidak perlu panik. Karena pemerintah kita termasuk yang terbilang sukses dalam pemberantasan terorisme," tandasnya.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi mengatakan bahwa setiap negara memiliki hak memberikan peringatan perjalanan (travel advisory) terhadap warga negaranya.
Karena itu, Indonesia tidak akan berlebihan menanggapi peringatan perjalanan yang diterbitkan Pemerintah Australia untuk warganya yang ingin mengunjungi Indonesia.

"Itu hak Australia untuk mengingatkan," kata Retno, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (25/2/2016).
Retno menuturkan, peringatan dari Australia menjadi bahan masukan untuk pemerintah Indonesia.
Indonesia pun akan menerbitkan peringatan serupa pada WNI jika ada negara-negara yang berpotensi membahayakan untuk dikunjungi.
Ia mengaku telah berkomunikasi dengan Polri terkait kemanan di Indonesia. Hasilnya, Polri menyatakan situasi keamanan nasional cukup kondusif dan terkendali.
"Kita sendiri alertness, kita juga tidak hanya tergantung dari alert yang diberikan negara lain. Tapi, we are on the alert mode, selalu," ujarnya.


Diposting oleh di Tidak ada komentar:

Pengacara Korban Puji Hakim MA Perberat Vonis Guru JIS

, CNN Indonesia
Jakarta, CNN Indonesia -- Tim pengacara korban kekerasan seksual dua guru Jakarta Internasional School (JIS) mengapresiasi putusan hakim Mahkamah Agung (MA). Hakim MA menerima kasasi yang diajukan kejaksaan dan menambah hukuman dua terdakwa.

Dalam sidang tingkat pertama di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, terdakwa Ferdinand Tjiong dan Neil Bantleman divonis 10 tahun. Sempat dibebaskan oleh hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, MA kemudian menambah hukuman keduanya menjadi 11 tahun penjara. 
 
"Saya apresiasi MA berani menjatuhkan hukuman 11 tahun penjara kepada warga negara asing," kata pengacara tiga korban pelecehan seksual guru JIS, Johan Lee Chandra dari Kantor JLC & Associates Law Firm di Jakarta kemarin seperti diberitakan Antara.

Menurut Johan, hakim agung memiliki nyali untuk menghukum dua guru JIS itu yang merupakan warga negara asing. Putusan MA itu menunjukan semua orang yang terkait kasus pidana sama di depan hukum.

Selain itu bagi keluarga korban, putusan MA merupakan akhir dari penantian panjang untuk mendapatkan keadilan di Indonesia.

"Jangan sampai terjadi lagi kekerasan terhadap anak-anak lain," kata Johan. 
 
 Sebelumnya, MA mengabulkan kasasi Jaksa Penuntut Umum dengan memvonis 11 tahun penjara terhadap dua guru JIS yang menjadi terdakwa kasus pelecehan seksual murid sekolah internasional.

Majelis hakim yang terdiri atas Hakim Ketua Artidjo Alkostar dengan anggota Majelis Suhadi dan Salman Luthan meyakini terdakwa Ferdinand Tjiong dan Neil Bantleman terbukti melakukan pelecehan seksual terhadap tiga muridnya.

Menurut Suhadi, majelis kasasi menilai pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama (Pengadilan Negeri Jakarta Selatan) sudah tepat.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memvonis Ferdinand Tjiong dan Neil Bantleman hukuman penjara selama 10 tahun, namun Pengadilan Tinggi DKI Jakarta membebaskan kedua terdakwa tersebut.
 
Atas putusan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan kasasi ke MA dan akhirnya majelis kasasi menambah hukumannya menjadi 11 tahun penjara.

Vonis MA itu lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut kedua pengajar JIS tersebut dihukum 12 tahun penjara.

Kasus pelecehan seksual terhadap murid JIS ini berawal laporan orang tua murid, FLW pada 15 April 2015. (Antara)
Diposting oleh di Tidak ada komentar:

KELOMPOK NELAYAN KRITIK SIKAP ANGGOTA DEWAN DARI PDIP

LAPORAN: FEBIYANA

RMOL. Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) menyesalkan sikap arogan sebagian anggota DPRD DKI Jakarta.

Hal itu disampaikan Ketua DPW Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Jakarta, M. Taher.

Menurut Taher, kelompok nelayan sudah beberapa kali melakukan demonstrasi menolak pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Zonasi dan Tata Ruang Wilayah Pesisir, Pantai Utara, dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K), serta Raperda Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Pantura

Sayangnya, aksi tersebut tidak sedikitpun digubris oleh para anggota Dewan.

"Beberapa kali kami beraudiensi menolak reklamasi, tapi roadshow kawan-kawan perwakilan nelayan seakan diacuhkan," sesal Taher , Kamis (25/2).

Dia membeberkan sikap salah satu Fraksi di DPRD yang membuat kelompok nelayan naik pitam.

"PDIP beberapa waktu lalu, malah kawan-kawan nelayan digiring untuk bicara pasal. Timbul kemarahan tokoh nelayan," ungkapnya.

Menurutnya, sikap berbeda ditunjukkan dua anggota Fraksi dari PPP, Abraham Lunggana (Lulung) dan Maman Firmansyah.

"Saat diskusi dengan tokoh nelayan, Lulung dan Maman Firmansyah datang untuk berikan dukungan. Tahu persis kesengsaraan dan jeritan," jelasnya.

Terkait dengan penolakan pihaknya atas rencana reklamasi Teluk Jakarta, dia menegaskan pihaknya bersama perwakilan nelayan akan melakukan aksi besar-besaran meski pada akhirnya tidak juga mendapat tanggapan.

"Kami akan blokade pulau reklamasi, karena itu hak nelayan," klaimnya. [ald]
Diposting oleh di Tidak ada komentar:

LBH: AHOK TAKUT GUSUR PERUMAHAN ELITE YANG DULUNYA LAHAN RESAPAN AIR

LAPORAN: FEBIYANA
RMOL. Warga miskin yang tinggal di bantaran sungai di wilayah Jakarta bukan satu-satunya penyebab banjir di ibukota negara ini.

Pernyataan ini disampaikan Divisi Penelitian dan Pusat Dokumentasi Bantuan Hukum Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Alldo Fellix Januardy. Dia mengatakan, penyebab banjir adalah banyaknya lahan hijau yang seharusnya menjadi tempat resapan air beralih fungsi menjadi komplek perumahan elite dan mahal.

"Banyak yang tadinya itu lahan-lahan resapan air tapi malah dijadikan gedung-gedung dan perumahan,” kata kepada Alldo ketika dihubungi wartawan, Kamis (25/2).

Pada tahun 90-an, marak terjadi peristiwa pengalihan fungsi lahan resapan air di Jakarta. Seperti di Kelapa Gading, Pantai Kapuk, Senayan dan Tomang.

"Itu semua awalnya daerah resapan. Tiba-tiba tahun 90-an rata-rata sudah berubah jadi daerah hunian," lanjutnya.

Alldo menantang Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, untuk berani menggebrak dengan mengembalikan fungsi kawasan hijau yang belasan tahun dijadikan perumahan elite.

"Berani enggak dia (Ahok) kembalikan penggunaan lahan, misalnya di Kelapa Gading atau Kapuk menjadi daerah resapan air kembali? Enggak mungkin berani," tegasnya. [ald]
Diposting oleh di Tidak ada komentar:

WARGA JAKARTA MULAI MENJERIT BANJIR DIMANA-MANA

LAPORAN: ALDI GULTOM
RMOL. Guyuran hujan sejak malam hingga pagi ini mengakibatkan beberapa wilayah di Jakarta yang menjadi langganan banjir kembali mengalami musibah.

Warga Jakarta di beberapa wilayah, paling banyak dari Jakarta Barat dan Utara, melaporkan kondisi banjir di kawasan tempat tinggal mereka atau di jalan-jalan raya yang mereka lalui lewat akun twitter TMC Polda Metro Jaya, @TMCPoldaMetro.

Pada pukul 07.01 WIB, warga dengan akun twitter @meliana_gioknio melaporkan banjir setinggi 50 Cm terjadi di perumahan Taman Kencana, Cengkareng.

Sedangkan akun @murtoko memotret kondisi banjir sebelum Kawasan Berikat Nusantara, Jalan Raya Cakung-Cilincing. Banjir ini membuat situasi lalu lintas di sana padat. Informasi yang redaksi dapatkan banjir di kawasan KBN ini sudah terjadi sejak kemarin. Ketinggian air mencapai 40 Cm.

Banjir juga terjadi di kawasan Perumahan Taman Ratu Duri Kepa, Jakarta Barat. Hal ini seperti dilaporkan @Tyranosaurs_Rex

Beberapa warga di kawasan Kepala Gading, Jakarta Utara, yang tiap tahun memang menjadi daerah langganan banjir, melaporkan bahwa air dari kali yang membelah Jalan Boulevard mulai meluap ke jalan raya.

"Sungai & kali dr Cakung ke Klp Gading penuh dan siaga banjir. Sebagian sdh meluap ke jalan," seru @angelinevandani pada 06.57 WIB tadi.

Banjir juga dilaporkan terjadi di wilayah Rumah Susun BCI Cengkareng, Jakarta Barat, dan Jalan Rawa Indah Pegangsaan, Jakarta Utara..

Sedangkan dari pantauan redaksi pada pukul 06.00 sampai 07.00 WIB tadi, situasi jalan-jalan utama di tengah kota Jakarta seperti kawasan Kasablanka, Dr. Satrio, Jenderal Sudirman, kawasan Tanah Abang dan sekitarnya cukup lengang.

Dari  TMC Polda Metro Jaya juga diketahui situasi lalu lintas di perempatan Megaria, Menteng arah RSCM, terpantau ramai lancar.

Sedangkan lalu lintas di simpang Slipi dari arah DPR/MPR ke arah Tomang terpantau padat  
Diposting oleh di Tidak ada komentar:

KPI usul sanksi pemeran tayangan "kebanci-bancian"

Pewarta:
Diposting oleh di Tidak ada komentar:

Rio Haryanto tabrak pembatas lintasan tapi tidak cedera

Pewarta:
Jakarta (ANTARA News) - Pebalap Manor Racing asal Indonesia, Rio Haryanto, menabrak susunan ban pembatas lintasan saat menjalani tes pramusim Formula One di Sirkuit de Barcelona-Catalunya.

Insiden tersebut terjadi di antara tikungan empat dan lima, atau sekitar lokasi yang sama ketika Rio melintir pada Rabu kemarin.

Akun Twitter Manor Racing, Kamis, menyebutkan bahwa Rio dapat keluar mobil yang dikendarainya dan tidak mengalami cedera.

Saat ini Rio dan mobil MRT05 miliknya sudah dibawa kembali ke garasi Manor. Bendera merah sempat berkibar dan sesi dihentikan sebelum akhirnya kembali dilanjutkan.

Berikut hasil sementara tes pramusim pada hari keempat seperti dilansir dari akun Twitter Formula One:

1. Kimi Raikkonen Finland Ferrari-Ferrari 58 laps 1m 23.477s
2. Daniil Kvyat Russia Red Bull-TAG-Heuer 70 laps 1m 24.815s
3. Kevin Magnussen Denmark Renault-Renault 123 laps 1m 25.263s
4. Max Verstappen Netherlands Toro Rosso-Ferrari 87 laps 1m 26.393s
5. Alfonso Celis Mexico Force India-Mercedes 59 laps 1m 25.874s
6. Felipe Nasr Brazil Sauber-Ferrari 82 laps 1m 26.053s*
7. Nico Rosberg Germany Mercedes-Mercedes 42 laps 1m 26.212s***
8. Lewis Hamilton Britain Mercedes-Mercedes 99 laps 1m 26.295s**
9. Esteban Gutierrez Mexico Haas-Ferrari 82 laps 1m 29.802s
10. Rio Haryanto Indonesia MRT-Mercedes 51 laps 1m 28.266s
11. Felipe Massa Brazil Williams-Mercedes 33 laps 1m 28.648s
12. Fernando Alonso Spain McLaren-Honda 3 laps No time
Diposting oleh di Tidak ada komentar:

Hujan Semalaman, Air Genangi Sampai Rumah Warga di Jakarta dan Bekasi

Bagus Prihantoro Nugroho - detikNews
Jakarta - Hujan yang mengguyur wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya semalaman menyebabkan genangan air di sejumlah titik. Tak hanya di Jakarta, genangan juga muncul di Bekasi.

"Masih terjadi hujan dengan intensitas sedang-lebat disertai kilat/petir dan angin kencang pada pukul 05.30 WIB di sekitar Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Tanjung Priok, Koja, Kemayoran, Kampung Melayu, Salemba, Sarinah, Mampang Prapatan, Pejaten, Pejompongan, Palmerah, Semanggi, Kebayoran," ujar BPBD DKI Jakarta dalam pesan siaran yang diterima detikcom, Jumat (26/2/2016).

Sementara itu melalui akun twitter, BPBD DKI juga menyebutkan sejumlah titik di Jakarta yang tergenang air. Di kawasan Kampung Sawah, Cakung terdapat genangan setinggi 35 centimeter. Begitu pula di Kampung Bulak Budhi Bakti, Kalideres, Jakarta Barat dengan ketinggian yang sama.

Sementara itu di Jl Kaliandra Raya RW 012/05, Cengkareng barat, ketinggian air lebih rendah yakni 10 cm. Tetapi di Daan Mogot Estate, Cengkareng genangan bisa mencapai 30 centimeter.

Kompleks perumahan Green Garden, Jakarta Barat juga digenangi air. Ketinggian air di wilayah tersebut mencapai 50 centimeter dan mencapai rumah warga.

Selanjutnya dikutip dari akun twitter TMC Polda Metro Jaya, genangan juga muncul di Bekasi. Jl Sudirman, Bekasi yang mengarah ke Grand Mall tergenang 10 centimeter. Genangan setinggi 30 cm juga terlihat di wilayah Pondok Ungu, Bekasi. 
Diposting oleh di Tidak ada komentar:

Siap-siap! Polri-KPK Bakal Punya Satgas Ganas

JAKARTA - Polri dan KPK berencana membentuk satuan tugas khusus terkait upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Satgas ini nantinya akan memonitor kementerian-kementerian, termasuk pemerintahan provinsi.
"Satgas khusus ini akan masuk baik di kementerian maupun lembaga di Indonesia, termasuk untuk provinsi yang bermasalah," kata Kepala Divisi Hukum Mabes Polri Irjen M Iriawan, Kamis (25/2) usai bersama tim Divkum Polri dan Biro Hukum Polda menemui pimpinan KPK.
Mantan Kapolda Jawa Barat itu mengatakan, pimpinan KPK sudah menjelaskan terkait rencana kerja satgas. "Ini untuk mencegah korupsi," kata dia.
Hanya saja, Iriawan enggan membeber lebih lanjuf mengenai satgas gabungan ini. "Yang jelas KPK sudah memprakarsai itu, nanti akan ketemu pimpinan KPK dan pimpinan kami," pungkas Iriawan. (boy/jpnn)
Diposting oleh di Tidak ada komentar:

Indonesia Panen Ucapan Selamat dari Negara Tetangga

JAKARTA – Salah satu kapal perang jajaran Komando Armada RI Kawasan Barat (Koarmabar), KRI Sultan Thaha Saifudin-376, Kamis (25/2) berhasil menangkap kapal MV Viking. Kapal tersebut ditangkap di 12.5 Nm perairan utara Berakit, Kepulauan Riau. 
Kapal dengan nakhoda Huan Venesa warga negara Chili dan diawaki oleh 11 ABK itu. Selanjutnya dikawal menuju Tanjung Uban.
“Berita keberhasilan penangkapan kapal buruan interpol tersebut telah mendapat ucapan selamat dari Kepala MTF di Malaysia,” kata Kepala Dinas Penerangan Koarmabar, Letkol Laut (KH) Ariris Miftachurrahman, Kamis (25/2).
Menurut Ariris, penangkapan itu merupakan hasil kerja sama dengan ILO IFC perihal kapal MV Viking berbendera Nigeria yang menjadi target operasi interpol Norwegia telah memasuki perairan Indonesia. Selanjutnya Tim WFQR IV Koarmabar bekerjasama dengan Wing Udara 2 Tanjungpinang  dibawah kendali Pangarmabar Laksamana Muda TNI A. Taufiq R berhasil menemukan keberadaan kapal asing tersebut. KRI Sultan Thaha Saifudin-376 kemudian diperintahkan untuk menuju posisi kapal tersebut.
Untuk diketahui, berdasarkan Purple Notice Interpol Norwegia, kapal tersebut sudah 13 kali ganti nama, 12 kali ganti bendera dan 8 kali ganti Call sign.
Untuk modusnya kapal tersebut diduga melanggar hukum nasional dan peraturan serta konvensi internasional dan terlibat dalam penipuan yang berhubungan dengan kejahatan perikanan. 
Bahkan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti memerintahkan untuk segera mengevakuasi ABK dan segera dipersiapkan proses hukum untuk penenggelamannya.(fri/jpnn)
Diposting oleh di Tidak ada komentar:

Kamis, 25 Februari 2016

Pelemahan Harga Minyak Bayangi Sektor Komoditas IHSG

, CNN Indonesia
Jakarta, CNN Indonesia -- Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diprediksi mengalami tekanan dari sektor komoditas setelah harga minyak mentah dunia kembali lesu menyusul gagalnya perundingan rencana pembatasan produksi antara produsen.

Seperti diketahui, Menteri Perminyakan Arab Saudi Ali al-Naimi menyatakan pemotongan produksi minyak tidak akan terjadi, meskipun lebih banyak negara yang akan bergabung untuk membekukan produksi.

Sementara, Menteri Perminyakan Iran Bijan Zanganeh menolak kesepakatan pembekuan produksi minyak antara dua produsen utama, Arab Saudi dan Rusia. Melalui kantor berita ISNA, ia menyebut kesepakatan itu sebagai "lelucon".

Menurutnya, beberapa negara tetangga telah meningkatkan produksi minyaknya selama bertahun-tahun menjadi 10 juta barel per hari. Kemudian, saat ini negara-negara tersebut mendorong Iran  membekukan produksi minyak.

"Mereka membekukan produksi pada 10 juta barel per hari dan kami membekukan pada satu juta barel per hari. Ini adalah lelucon yang sangat lucu," kata Zanganeh.

Kepala Riset First Asia Capital David Sutyanto mengatakan kegagalan rencana pemangkasan produksi tersebut pasti akan membuat harga minyak kembali melemah. Namun, ia mengaku sampai sejauh mana pelemahan bakal terjadi.

“Kita tidak bisa melihat bottom (level terendah) dari harga minyak karena sentimen negatif yang ada terlalu besar dan banyak,” ujarnya ketika dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (24/2).

Menurutnya hal itu akan mempengaruhi pergerakan bursa saham global yang beberapa waktu ini sangat terkait dengan kondisi harga minyak. David pun mengakui akan adanya tekanan bagi bursa domestik terkait hal tersebut.

“Tekanan memang bakal ada. Fluktuasi bisa terjadi kapan pun di tengah kondisi ini,” katanya.

Kepala Riset Universal Broker Indonesia Satrio Utomo mengatakan bahwa tak bisa dipungkiri saham sektor komoditas dan pertambangan bakal memperoleh tekanan terkait pelemahan harga minyak dunia.

“Kita semua tahu beberapa waktu ini pergerakan saham komoditas dan tambang dunia sangat berkaitan dengan harga minyak,” jelasnya.

Namun, ia menyatakan bahwa secara teknikal jangka menengah, harga minyak memiliki peluang untuk berbalik menguat (rebound). Hal itu, lanjutnya, bisa menjadi momentum yang baik bagi kolektor saham komoditas sebelumnya.

“Saya sendiri melihat ada peluang rebound minyak dalam jangka menengah. IHSG seharusnya bisa memanfaatkan hal itu untuk reli,” katanya.

Analis Asjaya Indosurya Securities William Surya Wijaya mengatakan IHSG sedang dalam proses menguji level support 4.627, di mana level support tersebut untuk sementara ini merupakan titik pertahanan IHSG dalam timeframe jangka pendek.

“Jika tidak dijebol maka peluang untuk kembali melanjutkan pola uptrend jangka pendek akan terbuka lebar,” katanya.

William menilai target resistance saat ini berada pada level 4.722 yang berpotensi akan digapai dalam waktu dekat. Menurutnya kenaikan IHSG juga terdorong oleh rebound-nya sektor finansial terutama emiten perbankan berkapitalisasi besar,

“Namun kewaspadaan tetap diperlukan terkait fluktuasi harga komoditas minyak yang masih akan berpengaruh terhadap pergerakan IHSG,” jelasnya. (gir) 
Diposting oleh di Tidak ada komentar:

Sempat Bebas, Dua Guru JIS Dihukum Penjara Oleh Hakim Agung Artidjo!

Rivki - detikNews
Jakarta - Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permintaan jaksa untuk tetap menghukum dua guru Jakarta International School (JIS). Dengan demikian, dua guru JIS yaitu Neil Bantleman dan Ferdinant Tjiong harus tetap mendekam di penjara.

Putusan tersebut diketok pada tanggal 24 Februari 2016 oleh ketua majelis hakim tingkat kasasi, Artidjo Alkotsar dibantu hakim agung Suhadi dan hakim agung Salman Luthan selaku anggota majelis.

Mengenai lamanya putusan, tidak dijelaskan apakah hukuman ini sesuai putusan tingkat pertama yaitu 10 tahun penjara atau sesuai tuntutan jaksa selama 12 tahun penjara.

Dalam website MA, yang dikutip detikcom, Kamis (25/2/2016), dua memori yang diajukan oleh Kejari Jakarta Selatan dikabulkan.

"Amar putusan: Mengabulkan (kasasi jaksa)," putus hakim agung Artidjo yang dikutip dari website MA.

Majelis hakim berpendapat kedua guru itu terbukti melanggar Pasal 82 UU No 23/2002 tentang Perlindungan Anak. Keduanya terbukti melakukan kekerasan pada anak.

Sebelumnya kedua guru ini sempat menghirup udara bebas setelah diputus bebas di tingkat banding oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta (PT DKI) pada 10 Agustus 2015. Padahal, kedua guru ini divonis 10 tahun di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) pada April 2015 lalu. 
Diposting oleh di Tidak ada komentar:
Langganan: Postingan (Atom)