Andi Saputra - detikNews
Jakarta - DPR memilih politisi PDIP, Gayus Lumbuun, sebagai hakim agung. Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, Ahmad Kamil, berharap Gayus cepat beradaptasi dengan sistem kerja di MA.
"Kan DPR sudah menetukan, sekarang makannya di sini. Semoga menu makannya juga sama-sama. Semoga, Pak Gayus cepat menyesuaikan diri," kata Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial, Ahmad Kamil, usai salat Jumat di MA, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat, (30/9/2011).
MA juga berharap kebiasaan Gayus yang suka berbicara lantang ke publik dapat disesuaikan dengan kebijakan MA. Sebab, MA mempunyai sistem yang membolehkan orang berbicara adalah orang- orang tertentu, seperti Ketua MA, Jubir MA atau Humas MA.
"Kita kan harus mengembalikan jati diri kita sebagai hakim. Silent. Diam. Artinya, yang terbuka ya terbuka. Yang tertutup ya tertutup. Silakan baca keputusannya tapi jangan recoki saat membuat keputusan. Itu kewenangan hakim," papar Kamil.
Saat ini, MA memiliki 48 hakim agung. Dengan bertambahnya 6 hakim agung baru maka menjadi 54 hakim agung. Namun, dengan 13 ribu perkara setiap tahunnya, MA mengaku sangat keteteran.
"Saya kira, Pak Gayus kan intelektual dan lama berkecimpung di bidang hukum. Dia tahu bagaimana menempatkan diri," kata Kamil.
Dalam voting Komisi III DPR, Gayus mendapat 44 suara. Gayus berada di urutan kedua setelah Suhadi yang mendapat 51 suara.
Pemilihan ini dihadiri 50 orang anggota Komisi III. Masing-masing mendapatkan kesempatan untuk menuliskan 6 nama calon hakim agung pilihannya.
Berikut nama lengkap hakim agung pilihan Komisi III dan perolehan suaranya:
1. Suhadi (51 suara)
2. Gayus Lumbuun (44 suara)
3. Andi Samsan Nganro (43 suara)
4. Nurul Elmiyah (42 suara)
5 Dudu Duswara (34 suara)
6. Hari Jatmiko (33 suara).
Jumat, 30 September 2011
Ada Tanda Kehidupan, Pilot Cassa 212 Telepon NBA
Niken Widya Yunita,Aprizal Rahmatullah - detikNews
Jakarta - Ada secercah harapan untuk keluarga penumpang pesawat Cassa 212-200 milik PT Nusantara Buana Air (NBA) yang jatuh di pegunungan Bohorok, Langkat pada Kamis (29/9/2011). Pilot sudah berkomunikasi dengan kantor pusat NBA.
"Dari otoritas bandara menyampaikan informasi, pilot sudah berkomunikasi dengan kantor pusat penerbangan," ujar Kapuspom Kemenhub Bambang S Ervan ketika dihubungi detikcom, Jumat (30/9/2011).
Namun menurut Bambang, berdasarkan laporan, komunikasi pilot dengan pihak NBA terputus-putus. Hal ini kemungkinan disebabkan medan yang berat.
Pihaknya, lanjut Bambang, juga mendapat laporan dari otoritas bandara bahwa berdasarkan informasi dari Tim SAR, pada saat heli tim SAR mendekat ke area jatuhnya pesawat, terlihat pintu pesawat itu terbuka. Kemudian Tim SAR melihat adanya gerakan-gerakan.
"Laporannya tidak sedetil itu (gerakannya apa). Yang pasti ada tanda kehidupan, itu kita harapkan," kata Bambang.
Sementara itu, Safety Cassa NBA Robur AD Rizaliyanto menuturkan, pihaknya belum mengetahui adanya komunikasi antara pilot dengan manajemen Cassa NBA. Pihaknya masih menunggu informasi itu.
"Belum tuh, kata siapa? Informasi dari mana. Kita masih menunggu, doakan saja," tutur Robur.
Robur menambahkan, saat ini pihaknya akan menurunkan heli ke tempat pesawat jatuh. Namun cuaca di tempat tidak memungkinkan untuk melakukan itu.
"Cuaca lagi mendung berawan," kata Robur.
Pesawat jatuh dari penerbangan Medan menuju Kutacane, Aceh Tenggara. Pesawat diketahui membawa 14 penumpang dan 4 kru.
Jakarta - Ada secercah harapan untuk keluarga penumpang pesawat Cassa 212-200 milik PT Nusantara Buana Air (NBA) yang jatuh di pegunungan Bohorok, Langkat pada Kamis (29/9/2011). Pilot sudah berkomunikasi dengan kantor pusat NBA.
"Dari otoritas bandara menyampaikan informasi, pilot sudah berkomunikasi dengan kantor pusat penerbangan," ujar Kapuspom Kemenhub Bambang S Ervan ketika dihubungi detikcom, Jumat (30/9/2011).
Namun menurut Bambang, berdasarkan laporan, komunikasi pilot dengan pihak NBA terputus-putus. Hal ini kemungkinan disebabkan medan yang berat.
Pihaknya, lanjut Bambang, juga mendapat laporan dari otoritas bandara bahwa berdasarkan informasi dari Tim SAR, pada saat heli tim SAR mendekat ke area jatuhnya pesawat, terlihat pintu pesawat itu terbuka. Kemudian Tim SAR melihat adanya gerakan-gerakan.
"Laporannya tidak sedetil itu (gerakannya apa). Yang pasti ada tanda kehidupan, itu kita harapkan," kata Bambang.
Sementara itu, Safety Cassa NBA Robur AD Rizaliyanto menuturkan, pihaknya belum mengetahui adanya komunikasi antara pilot dengan manajemen Cassa NBA. Pihaknya masih menunggu informasi itu.
"Belum tuh, kata siapa? Informasi dari mana. Kita masih menunggu, doakan saja," tutur Robur.
Robur menambahkan, saat ini pihaknya akan menurunkan heli ke tempat pesawat jatuh. Namun cuaca di tempat tidak memungkinkan untuk melakukan itu.
"Cuaca lagi mendung berawan," kata Robur.
Pesawat jatuh dari penerbangan Medan menuju Kutacane, Aceh Tenggara. Pesawat diketahui membawa 14 penumpang dan 4 kru.
Sopir Tim Pengacara OC Kaligis Bekas Sopir Pimpinan KPK?
Gagah Wijoseno - detikNews
Jakarta - Pengakuan mantan Bendahara Umum DPP Partai Demokrat M Nazaruddin yang bertemu Wakil Ketua KPK Chandra M Hamzah di kantor KPK masih berbuntut. Chandra sudah membantah keras tudingan itu. Tapi, mengapa Nazaruddin bisa bercerita detil ruangan Chandra? Kabarnya sopir pengacara Nazaruddin ternyata bekas sopir pimpinan KPK. Apa kaitannya?
Hingga saat ini tidak ada bukti kuat bahwa Nazaruddin telah bertemu Chandra di ruang pimpinan KPK. Chandra juga telah membantah bertemu Nazaruddin di ruang kerjanya. Tidak ada catatan nama Nazaruddin di meja resepsionis. Padahal., untuk masuk ke ruang pimpinan KPK, semua tamu harus menulis data dirinya. Karena itu, pengakuan Nazaruddin pun dianggap janggal. Tersangka kasus suap proyek Wisma Atlet itu pun diyakini berbohong.
Tapi bukan Nazaruddin kalau tidak bisa meyakinkan tudingannya itu. Informasi yang didapatkan detikcom, di depan Komite Etik KPK, Nazaruddin bercerita penuh meyakinkan bahwa dirinya bertemu Chandra di ruang kerjanya. Dia tahu persis bagaimana desain dan tata letak meja-kursi dan peralatan lain di ruang kerja Chandra.
�"Di depan Komite Etik, Nazaruddin bisa mendeskripsikan ruangan dan letak meja ruangan Chandra. Dia juga mengaku masuk ke ruangan Chandra dari pintu belakang dan tidak lewat penjagaan," kata seorang sumber detikcom, Jumat (30/9/2011).
Tudingan Nazaruddin terhadap Chandra ini tentu mengusik sejumlah orang yang yakin bahwa Nazaruddin telah meluncurkan serangan fitnah kesekian kalinya kepada Chandra. Lantas, mereka pun mencari tahu bagaimana Nazaruddin mengetahui detil ruangan Chandra, padahal Chandra telah membantah keras ada pertemuan dirinya dengan Nazaruddin di ruangannya itu.
Selidik punya selidik, akhirnya sedikit terkuak juga. Diduga Nazaruddin mengetahui deskripsi ruangan Chandra secara detil karena dikasih tahu oleh seseorang bernama Heri. Siapa Heri? Dia dulu adalah sopir mantan pimpinan KPK Tumpak Hatorangan Panggabean.
Yang cukup mengejutkan, saat ini Heri merupakan sopir Alfrian Bondjol, seorang pengacara dari kantor OC Kaligis, yang kini menjadi pengacara Nazaruddin.
Informasi yang didapatkan detikcom, Heri tahu persis bagaimana ruangan Chandra, sebab ruang kerja Chandra adalah bekas ruang kerja Tumpak. Heri sudah seringkali masuk ke ruangan pimpinan KPK pada saat dia menjadi sopir Tumpak.
"Sejak menempati ruang kerja Tumpak, Chandra tidak pernah mengubah desain dan tata letak ruangan. Semuanya masih sama dengan ruangan Pak Tumpak," ujar salah seorang yang dekat dengan Chandra saat dihubungi detikcom, Jumat (30/9/2011).
Temuan bahwa sopir Bondjol adalah mantan sopir Tumpak sudah dilaporkan ke Komisi Etik. Begitu juga dugaan bahwa Nazaruddin mengetahui detil ruangan Chandra dari sopir bernama Heri itu.
Kisah sopir Bonjol ini juga telah mulai ramai beredar di mikroblogging, Twitter, hari ini. Kisah ini dikicaukan oleh Zainal Arifin Mochtar, Direktur Pusat Kajian Antikorupsi Korupsi UGM. "Baru ngerti knp Nazar bs crita ttg ruangan CMH. Supir Bonjol tnyata adlh bekas supir THP yg ruanganya ditempati CMH. Mang top rkayasa om OC!" demikian bunyi kicauan Zainal Arifin.
Benarkah dugaan ini? Kita tunggu sama-sama kelanjutannya. Yang jelas, kalau cerita ini benar, Nazaruddin dan pengacaranya bisa mendapat masalah baru.
Jakarta - Pengakuan mantan Bendahara Umum DPP Partai Demokrat M Nazaruddin yang bertemu Wakil Ketua KPK Chandra M Hamzah di kantor KPK masih berbuntut. Chandra sudah membantah keras tudingan itu. Tapi, mengapa Nazaruddin bisa bercerita detil ruangan Chandra? Kabarnya sopir pengacara Nazaruddin ternyata bekas sopir pimpinan KPK. Apa kaitannya?
Hingga saat ini tidak ada bukti kuat bahwa Nazaruddin telah bertemu Chandra di ruang pimpinan KPK. Chandra juga telah membantah bertemu Nazaruddin di ruang kerjanya. Tidak ada catatan nama Nazaruddin di meja resepsionis. Padahal., untuk masuk ke ruang pimpinan KPK, semua tamu harus menulis data dirinya. Karena itu, pengakuan Nazaruddin pun dianggap janggal. Tersangka kasus suap proyek Wisma Atlet itu pun diyakini berbohong.
Tapi bukan Nazaruddin kalau tidak bisa meyakinkan tudingannya itu. Informasi yang didapatkan detikcom, di depan Komite Etik KPK, Nazaruddin bercerita penuh meyakinkan bahwa dirinya bertemu Chandra di ruang kerjanya. Dia tahu persis bagaimana desain dan tata letak meja-kursi dan peralatan lain di ruang kerja Chandra.
�"Di depan Komite Etik, Nazaruddin bisa mendeskripsikan ruangan dan letak meja ruangan Chandra. Dia juga mengaku masuk ke ruangan Chandra dari pintu belakang dan tidak lewat penjagaan," kata seorang sumber detikcom, Jumat (30/9/2011).
Tudingan Nazaruddin terhadap Chandra ini tentu mengusik sejumlah orang yang yakin bahwa Nazaruddin telah meluncurkan serangan fitnah kesekian kalinya kepada Chandra. Lantas, mereka pun mencari tahu bagaimana Nazaruddin mengetahui detil ruangan Chandra, padahal Chandra telah membantah keras ada pertemuan dirinya dengan Nazaruddin di ruangannya itu.
Selidik punya selidik, akhirnya sedikit terkuak juga. Diduga Nazaruddin mengetahui deskripsi ruangan Chandra secara detil karena dikasih tahu oleh seseorang bernama Heri. Siapa Heri? Dia dulu adalah sopir mantan pimpinan KPK Tumpak Hatorangan Panggabean.
Yang cukup mengejutkan, saat ini Heri merupakan sopir Alfrian Bondjol, seorang pengacara dari kantor OC Kaligis, yang kini menjadi pengacara Nazaruddin.
Informasi yang didapatkan detikcom, Heri tahu persis bagaimana ruangan Chandra, sebab ruang kerja Chandra adalah bekas ruang kerja Tumpak. Heri sudah seringkali masuk ke ruangan pimpinan KPK pada saat dia menjadi sopir Tumpak.
"Sejak menempati ruang kerja Tumpak, Chandra tidak pernah mengubah desain dan tata letak ruangan. Semuanya masih sama dengan ruangan Pak Tumpak," ujar salah seorang yang dekat dengan Chandra saat dihubungi detikcom, Jumat (30/9/2011).
Temuan bahwa sopir Bondjol adalah mantan sopir Tumpak sudah dilaporkan ke Komisi Etik. Begitu juga dugaan bahwa Nazaruddin mengetahui detil ruangan Chandra dari sopir bernama Heri itu.
Kisah sopir Bonjol ini juga telah mulai ramai beredar di mikroblogging, Twitter, hari ini. Kisah ini dikicaukan oleh Zainal Arifin Mochtar, Direktur Pusat Kajian Antikorupsi Korupsi UGM. "Baru ngerti knp Nazar bs crita ttg ruangan CMH. Supir Bonjol tnyata adlh bekas supir THP yg ruanganya ditempati CMH. Mang top rkayasa om OC!" demikian bunyi kicauan Zainal Arifin.
Benarkah dugaan ini? Kita tunggu sama-sama kelanjutannya. Yang jelas, kalau cerita ini benar, Nazaruddin dan pengacaranya bisa mendapat masalah baru.
Adanya Rekayasa Mafia yang Ingin Hancurkan KPK Makin Jelas
Nograhany Widhi K - detikNews
akarta - Mantan Bendahara Umum DPP Partai Demokrat M Nazaruddin bisa menggambarkan detil ruangan Wakil Ketua KPK Chandra M Hamzah, padahal tak ada bukti pertemuan telah terjadi. Terkuak sopir tim pengacara Nazar, Alfrian Bondjol adalah bekas sopir pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tumpak H Panggabean.
Jika hal tersebut benar, maka kemungkinan ada rekayasa mafia untuk mengancurkan KPK.
"Silakan tanyakan sekarang ke Komite Etik, sangat besar kemungkinan itu rekayasa. OCK harus sadar dirilah, kasihan itu mau 'membunuh' orang dengan cara seperti itu," ujar Direktur Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gajah Mada (Pukat UGM) Zainal Arifin Mocthar saat dihubungi detikcom, Jumat (30/9/2011).
Zainal menambahkan, memang belum pasti fakta tersebut membuktikan ada rekayasa, namun kemungkinan besar rekayasa itu ada. Dan itu bisa merusak penegakan hukum. Maka bisa jadi pernyataan Chandra mengenai kasus Nazar sama dengan kasus kriminalisasi pimpinan KPK benar adanya.
Jika fakta itu benar, apakah pengakuan Nazar, termasuk tudingannya ke petinggi Partai Demokrat (PD) bisa mentah semua?
"Sebenarnya kita bisa menyimpulkan Nazar dengan Chandra. Track record Nazar sangat buruk, Chandra baik. P aling tidak catatan bagi kita, pertarungan kali ini agak besar kemungkinan ikut sertanya mafia atau orang yang mau merusak KPK, publik yang menilai," jawab Zainal.
Sebelumnya, informasi yang didapatkan detikcom, di depan Komite Etik KPK, Nazaruddin bercerita penuh meyakinkan bahwa dirinya bertemu Chandra di ruang kerjanya. Dia tahu persis bagaimana desain dan tata letak meja-kursi dan peralatan lain di ruang kerja Chandra.
"Di depan Komite Etik, Nazaruddin bisa mendeskripsikan ruangan dan letak meja ruangan Chandra. Dia juga mengaku masuk ke ruangan Chandra dari pintu belakang dan tidak lewat penjagaan," kata seorang sumber detikcom, Jumat (30/9/2011).
Selidik punya selidik, akhirnya sedikit terkuak juga. Diduga Nazaruddin mengetahui deskripsi ruangan Chandra secara detil karena dikasih tahu oleh seseorang bernama Heri. Siapa Heri? Dia dulu adalah sopir mantan pimpinan KPK Tumpak Hatorangan Panggabean.
Yang cukup mengejutkan, saat ini Heri merupakan sopir Alfrian Bondjol, seorang pengacara dari kantor OC Kaligis, yang kini menjadi pengacara Nazaruddin.
Informasi yang didapatkan detikcom, Heri tahu persis bagaimana ruangan Chandra, sebab ruang kerja Chandra adalah bekas ruang kerja Tumpak. Heri sudah seringkali masuk ke ruangan pimpinan KPK pada saat dia menjadi sopir Tumpak.
"Sejak menempati ruang kerja Tumpak, Chandra tidak pernah mengubah desain dan tata letak ruangan. Semuanya masih sama dengan ruangan Pak Tumpak," ujar salah seorang yang dekat dengan Chandra saat dihubungi detikcom, Jumat (30/9/2011).
akarta - Mantan Bendahara Umum DPP Partai Demokrat M Nazaruddin bisa menggambarkan detil ruangan Wakil Ketua KPK Chandra M Hamzah, padahal tak ada bukti pertemuan telah terjadi. Terkuak sopir tim pengacara Nazar, Alfrian Bondjol adalah bekas sopir pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tumpak H Panggabean.
Jika hal tersebut benar, maka kemungkinan ada rekayasa mafia untuk mengancurkan KPK.
"Silakan tanyakan sekarang ke Komite Etik, sangat besar kemungkinan itu rekayasa. OCK harus sadar dirilah, kasihan itu mau 'membunuh' orang dengan cara seperti itu," ujar Direktur Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gajah Mada (Pukat UGM) Zainal Arifin Mocthar saat dihubungi detikcom, Jumat (30/9/2011).
Zainal menambahkan, memang belum pasti fakta tersebut membuktikan ada rekayasa, namun kemungkinan besar rekayasa itu ada. Dan itu bisa merusak penegakan hukum. Maka bisa jadi pernyataan Chandra mengenai kasus Nazar sama dengan kasus kriminalisasi pimpinan KPK benar adanya.
Jika fakta itu benar, apakah pengakuan Nazar, termasuk tudingannya ke petinggi Partai Demokrat (PD) bisa mentah semua?
"Sebenarnya kita bisa menyimpulkan Nazar dengan Chandra. Track record Nazar sangat buruk, Chandra baik. P aling tidak catatan bagi kita, pertarungan kali ini agak besar kemungkinan ikut sertanya mafia atau orang yang mau merusak KPK, publik yang menilai," jawab Zainal.
Sebelumnya, informasi yang didapatkan detikcom, di depan Komite Etik KPK, Nazaruddin bercerita penuh meyakinkan bahwa dirinya bertemu Chandra di ruang kerjanya. Dia tahu persis bagaimana desain dan tata letak meja-kursi dan peralatan lain di ruang kerja Chandra.
"Di depan Komite Etik, Nazaruddin bisa mendeskripsikan ruangan dan letak meja ruangan Chandra. Dia juga mengaku masuk ke ruangan Chandra dari pintu belakang dan tidak lewat penjagaan," kata seorang sumber detikcom, Jumat (30/9/2011).
Selidik punya selidik, akhirnya sedikit terkuak juga. Diduga Nazaruddin mengetahui deskripsi ruangan Chandra secara detil karena dikasih tahu oleh seseorang bernama Heri. Siapa Heri? Dia dulu adalah sopir mantan pimpinan KPK Tumpak Hatorangan Panggabean.
Yang cukup mengejutkan, saat ini Heri merupakan sopir Alfrian Bondjol, seorang pengacara dari kantor OC Kaligis, yang kini menjadi pengacara Nazaruddin.
Informasi yang didapatkan detikcom, Heri tahu persis bagaimana ruangan Chandra, sebab ruang kerja Chandra adalah bekas ruang kerja Tumpak. Heri sudah seringkali masuk ke ruangan pimpinan KPK pada saat dia menjadi sopir Tumpak.
"Sejak menempati ruang kerja Tumpak, Chandra tidak pernah mengubah desain dan tata letak ruangan. Semuanya masih sama dengan ruangan Pak Tumpak," ujar salah seorang yang dekat dengan Chandra saat dihubungi detikcom, Jumat (30/9/2011).
Lolos jadi Hakim Agung, Gayus akan Mundur dari PDIP
Jakarta - Tidak cuma mundur dari DPR RI, politikus PDIP Gayus Lumbuun juga akan mundur dari partainya begitu disahkan menjadi hakim agung. Surat pengunduran diri dari DPR dan parpol akan diserahkan secara bersamaan.
"Saya akan mundur dari DPR, termasuk dari parpol. Nanti waktunya akan bersamaan," kata Gayus kepada detikcom, Kamis (29/9/2011).
Menurut Gayus, seorang hakim agung di Mahkamah Agung (MA) terikat peraturan tidak boleh terlibat dalam politik praktis karena dikawatirkan terjadi konflik kepentingan. Karena itu, ia akan meninggalkan partai yang menjadi tempatnya bernaung selama ini.
Namun, Gayus mengaku tidak dapat menuruti pemintaan sementara pihak untuk tidak menangani perkara yang berhubungan dengan parpol, terlebih PDIP. Menurutnya, hakim tidak boleh menolak sebuah perkara, kecuali yang berhubungan dengan keluarga dekat.
"KUHAP mengatur hakim tidak boleh menolak perkara, karena hakim harus adil. Hakim tidak boleh menangani perkara-perkara yang berhubungan saudara dua derajat sampai kepada ipar," tandasnya.
Sebagai bentuk tanggung jawabnya, Gayus berjanji akan menangani perkara partai politik dengan obyektif, apa pun partai yang tengah menghadapi sengketa. Ia berkomitmen untuk menjaga independensinya ketika menjadi hakim agung.
"Sejumlah hakim berasal dari parpol. Pak Bagir Manan mantan anggota DPRD Bandung, Pak Muladi kader Partai Golkar, Pak Muchsin (alm) mantan anggota DPR RI dari PPP. Jadi saya bukan satu-satunya. Tapi saya menghormati keinginan sebagian pihak itu," kata Gayus.
Sebelumnya, Komisi III DPR telah memilih 6 hakim agung melalui voting yang dimulai pukul 19.40 WIB. Berikut nama lengkap hakim agung pilihan Komisi III dan perolehan suaranya:
1. Suhadi (51 suara)
2. Gayus Lumbuun (44 suara)
3. Andi Samsan Nganro (43 suara)
4. Nurul Elmiyah (42 suara)
5 Dudu Duswara (34 suara)
6. Hari Jatmiko (33 suara)
"Saya akan mundur dari DPR, termasuk dari parpol. Nanti waktunya akan bersamaan," kata Gayus kepada detikcom, Kamis (29/9/2011).
Menurut Gayus, seorang hakim agung di Mahkamah Agung (MA) terikat peraturan tidak boleh terlibat dalam politik praktis karena dikawatirkan terjadi konflik kepentingan. Karena itu, ia akan meninggalkan partai yang menjadi tempatnya bernaung selama ini.
Namun, Gayus mengaku tidak dapat menuruti pemintaan sementara pihak untuk tidak menangani perkara yang berhubungan dengan parpol, terlebih PDIP. Menurutnya, hakim tidak boleh menolak sebuah perkara, kecuali yang berhubungan dengan keluarga dekat.
"KUHAP mengatur hakim tidak boleh menolak perkara, karena hakim harus adil. Hakim tidak boleh menangani perkara-perkara yang berhubungan saudara dua derajat sampai kepada ipar," tandasnya.
Sebagai bentuk tanggung jawabnya, Gayus berjanji akan menangani perkara partai politik dengan obyektif, apa pun partai yang tengah menghadapi sengketa. Ia berkomitmen untuk menjaga independensinya ketika menjadi hakim agung.
"Sejumlah hakim berasal dari parpol. Pak Bagir Manan mantan anggota DPRD Bandung, Pak Muladi kader Partai Golkar, Pak Muchsin (alm) mantan anggota DPR RI dari PPP. Jadi saya bukan satu-satunya. Tapi saya menghormati keinginan sebagian pihak itu," kata Gayus.
Sebelumnya, Komisi III DPR telah memilih 6 hakim agung melalui voting yang dimulai pukul 19.40 WIB. Berikut nama lengkap hakim agung pilihan Komisi III dan perolehan suaranya:
1. Suhadi (51 suara)
2. Gayus Lumbuun (44 suara)
3. Andi Samsan Nganro (43 suara)
4. Nurul Elmiyah (42 suara)
5 Dudu Duswara (34 suara)
6. Hari Jatmiko (33 suara)
Pesawat Casa 212 Berada di Tebing Jurang
VIVAnews - Posisi pesawat CASA 212 yang jatuh di perbukitan Bohorok, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, sudah ditemukan. Pesawat milik PT Nusantara Buana Air yang berpenumpang 18 orang ini--termasuk kru pesawat--didapati berada di tebing terjal dengan ketinggian 5.000 kaki dari permukaan laut.
"Sebenarnya lokasinya tidak jauh, di Bohorok sekitar 13 kilometer. Tetapi medannya sangat sulit," kata Kepala Badan SAR Nasional Marsekal Muda Daryatmo, dalam perbincangan dengan VIVAnews.com, Jumat 30 September 2011.
Menurut Daryatmo, posisi pesawat berada di pinggir tebing jurang pegunungan. Kedalaman jurang cukup curam. Posisi ini yang menyulitkan tim SAR yang hingga saat ini belum juga tiba di lokasi.
"Puncak gunung Bohorok sendiri ketinggiannya di atas 8.000 kaki. Itu kesulitan utama tim. Kalau melalui jalan darat, itu sangat terjal sekali," kata mantan Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara ini.
Tim SAR gabungan dari TNI, polisi dan SAR sendiri sudah bersiaga menuju lokasi jatuhnya pesawat yang hilang kontak kemarin pagi sekitar pukul 07.28 itu. Saat ini belum diketahui kondisi penumpang.
Jurang-jurang yang terjal dan curam membuat tim kesulitan menuju lokasi jatuhnya pesawat. "Karena itu, andalah kita adalah menggunakan helikopter," kata Daryatmo.
"Sebenarnya lokasinya tidak jauh, di Bohorok sekitar 13 kilometer. Tetapi medannya sangat sulit," kata Kepala Badan SAR Nasional Marsekal Muda Daryatmo, dalam perbincangan dengan VIVAnews.com, Jumat 30 September 2011.
Menurut Daryatmo, posisi pesawat berada di pinggir tebing jurang pegunungan. Kedalaman jurang cukup curam. Posisi ini yang menyulitkan tim SAR yang hingga saat ini belum juga tiba di lokasi.
"Puncak gunung Bohorok sendiri ketinggiannya di atas 8.000 kaki. Itu kesulitan utama tim. Kalau melalui jalan darat, itu sangat terjal sekali," kata mantan Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara ini.
Tim SAR gabungan dari TNI, polisi dan SAR sendiri sudah bersiaga menuju lokasi jatuhnya pesawat yang hilang kontak kemarin pagi sekitar pukul 07.28 itu. Saat ini belum diketahui kondisi penumpang.
Jurang-jurang yang terjal dan curam membuat tim kesulitan menuju lokasi jatuhnya pesawat. "Karena itu, andalah kita adalah menggunakan helikopter," kata Daryatmo.
Ada Motif Cinta dalam Surat Palsu MK?
VIVAnews -- Ketua Komisi II DPR, Chaeruman Harahap mengatakan Panitia Kerja Mafia Pemilu masih terus mendalami motif pemalsuan surat yang dilakukan oleh Masyhuri Hasan. Panja, kata dia, belum menemukan motif ekonomi dari Hasan dalam memalsukan surat ini. Justru, Panja mengendus motif lain dari Hasan.
"Kita juga bertanya-tanya motif Hasan begitu terdorong menuruti permintaan Andi Nurpati, Nesha, Dewie Yasin Limpo. Nah ini ada apa," kata Chaeruman di gedung DPR, Jakarta, Kamis 29 September 2011.
Chaeruman mengatakan Hasan mengetik, memberi nomor, dan membubuhkan tanda tangan panitera MK pada surat palsu itu. Bahkan, dia juga yang mengirim ke kantor Andi Nurpati di Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui faks. Padahal, Hasan hanya menjabat sebagai Juru Panggil di MK.
Tak hanya itu, tambah Chaeruman, Hasan terlihat sangat agresif karena mendatangi apartemen Arsyad Sanusi untuk menanyakan konsep surat penjelasan amar putusan MK kepada KPU atas perkara sengketa suara pemilu yang diajukan oleh Dewie Yasin Limpo.
Menurut dia, keterangan yang diperoleh Panja dari cucu Arsyad, Kin Insura Ginting alias Rara, juga melihat agresifitas Hasan dalam kasus ini. Rara yang juga pegawai MK itu membenarkan adanya pertemuan antara Hasan dengan Dewie Limpo di apartemen kakeknya. "Pengakuan Rara memang membenarkan ada acara dan bertemu di situ (apartemen)," kata Chaeruman.
Untuk sementara, Chaeruman mencium adanya kemungkinan keterlibatan Hasan dalam seluruh proses pembuatan dan pengiriman surat palsu karena motif cinta kepada Rara. "Kemungkinan itu bisa saja. Tidak tertutup kemungkinan itu," kata Chaeruman.
Secara terpisah, Rara mengaku Hasan memang tampak melakukan pendekatan pada dirinya. Menurut Rara, Hasan selalu terlihat ingin bersama dirinya dalam berbagai kesempatan. "Merasa kok. Karena dia itu (Hasan) selalu tanya setiap saya mau ke mana," kata Rara usai bersaksi di hadapan Panja.
Namun, Rara mengatakan hubungan dirinya dengan Hasan hanya teman kerja. Rara juga mengaku tidak pernah mengira jika Hasan akhirnya menjadi tersangka dalam kasus surat palsu MK. "Saya tidak menduga. Tidak pernah menduga," kata Rara. (eh)
"Kita juga bertanya-tanya motif Hasan begitu terdorong menuruti permintaan Andi Nurpati, Nesha, Dewie Yasin Limpo. Nah ini ada apa," kata Chaeruman di gedung DPR, Jakarta, Kamis 29 September 2011.
Chaeruman mengatakan Hasan mengetik, memberi nomor, dan membubuhkan tanda tangan panitera MK pada surat palsu itu. Bahkan, dia juga yang mengirim ke kantor Andi Nurpati di Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui faks. Padahal, Hasan hanya menjabat sebagai Juru Panggil di MK.
Tak hanya itu, tambah Chaeruman, Hasan terlihat sangat agresif karena mendatangi apartemen Arsyad Sanusi untuk menanyakan konsep surat penjelasan amar putusan MK kepada KPU atas perkara sengketa suara pemilu yang diajukan oleh Dewie Yasin Limpo.
Menurut dia, keterangan yang diperoleh Panja dari cucu Arsyad, Kin Insura Ginting alias Rara, juga melihat agresifitas Hasan dalam kasus ini. Rara yang juga pegawai MK itu membenarkan adanya pertemuan antara Hasan dengan Dewie Limpo di apartemen kakeknya. "Pengakuan Rara memang membenarkan ada acara dan bertemu di situ (apartemen)," kata Chaeruman.
Untuk sementara, Chaeruman mencium adanya kemungkinan keterlibatan Hasan dalam seluruh proses pembuatan dan pengiriman surat palsu karena motif cinta kepada Rara. "Kemungkinan itu bisa saja. Tidak tertutup kemungkinan itu," kata Chaeruman.
Secara terpisah, Rara mengaku Hasan memang tampak melakukan pendekatan pada dirinya. Menurut Rara, Hasan selalu terlihat ingin bersama dirinya dalam berbagai kesempatan. "Merasa kok. Karena dia itu (Hasan) selalu tanya setiap saya mau ke mana," kata Rara usai bersaksi di hadapan Panja.
Namun, Rara mengatakan hubungan dirinya dengan Hasan hanya teman kerja. Rara juga mengaku tidak pernah mengira jika Hasan akhirnya menjadi tersangka dalam kasus surat palsu MK. "Saya tidak menduga. Tidak pernah menduga," kata Rara. (eh)
Agar Pembangunan MRT Tak Bikin Macet Parah
VIVAnews - Pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) sebagai transportasi umum massal Jakarta, harus dibarengi dengan strategi manajemen lalulintas yang baik. Manajemen lalu lintas diperlukan agar saat pembangunan fisik MRT pada pertengahan 2012 tidak membuat lalu lintas di kawasan Lebak Bulus hingga Bunderan Hotel Indonesia (HI) menjadi macet.
Disampaikan Direktur Utama PT MRT Jakarta, Tribudi Rahardjo, manajemen dan rekayasa lalulintas juga diperlukan untuk memperkecil dampak konstruksi saat pembangunan berlangsung. Karena itu perlu menggandeng konsultan manajemen lalulintas.
"Konsultan akan membantu dalam menyusun kajian untuk menganalisa dampak lalulintas saat pembangunan MRT Jakarta. Juga dibutuhkan untuk mengantisipasi kemacetan selama masa konstruksi maupun setelah beroperasinya MRT," kata Tribudi di Jakarta, Kamis, 29 September 2011.
Rekayasa lalulintas sangat dibutuhkan untuk menyesuaikan dengan pola operasional busway Transjakarta yang bersinggungan dengan operasi MRT Jakarta.
Tim konsultan terdiri dari para ahli dalam bidang perencanaan kota, rekayasa lalu lintas, permodelan transportasi, manajemen transportasi dan ekonomi transportasi.
Tim ini akan bekerja selama enam bulan untuk melakukan kajian, kemudian diharapkan membuat kesimpulan dari seluruh rangkaian analisa, sebagai bahan pemikiran bagi PT MRT Jakarta dan pihak terkait.
Kemudian menyusun rekomendasi dan skenario prioritas terkait jadwal dan tahap pembangunan sistem MRT Jakarta dan kaitannya dengan sistem transportasi lain yang maksimal. "Mereka juga akan berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan dan instansi terkait lainnya dalam menyusun kajian itu," ujar Tribudi.
Kajian yang akan dikerjakan tersebut antara lain konsep manajemen dan rekayasa lalu lintas selama dan setelah konstruksi proyek MRT di jaringan jalan daerah studi.
Prediksi titik-titik yang akan berdampak paling besar akibat pembangunan MRT Jakarta selama dalam tahap konstruksi maupun setelahnya, dan mempersiapkan jalur lalu lintas alternatif.
Kemudian menyediakan alternatif pengaturan Terminal Lebakbulus selama dan setelah konstruksi MRT Jakarta serta alternatif pengaturan pola operasional Transjakarta yang bersinggungan dengan operasional MRT Jakarta selama dan setelah konstruksi MRT Jakarta.
Hasil kajian ini nantinya akan menjadi bahan bagi instansi seperti Dinas Perhubungan DKI, PT MRT Jakarta maupun pihak lain yang berkaitan. Ini sebagai upaya meminimalisasikan dampak konstruksi terhadap lalulintas sepanjang koridor MRT tahap I dengan rute Lebak Bulus-Bunderan HI.
Seperti diketahui, setelah melalui proses prakualifikasi tender konstruksi fisik dan proses evaluasi, PT MRT Jakarta telah mengantongi sejumlah nama kontraktor yang telah lolos proses prakualifikasi tender.
Hingga saat ini daftar nama perusahaan kontraktor yang lolos prakualifikasi masih ada di tangan Japan International Corporate Agency (JICA) selaku pemberi pinjaman untuk dievaluasi lebih lanjut.
Direktur Fungsi Korporasi PT MRT Jakarta, Eddi Santosa menuturkan tender konstruksi fisik MRT akan segera dilakukan tahun ini. Ditargetkan, pengumuman pemenang lelang pada April 2012, dilanjutkan dengan persiapan kontrak kerja dan persyaratan administrasi pada Mei 2012. Lalu, pada Juli 2012 sudah bisa dimulai penggalian tanah untuk terowongan.
Untuk konstruksi, PT MRT Jakarta membagi paket pekerjaan fisik proyek MRT menjadi enam paket yang dikerjakan enam kontraktor. Paket itu terbagi dalam tiga paket fisik permukaan tanah dan tiga paket fisik bawah tanah.
Tiga paket fisik permukaan tanah yaitu cp 101 yang dimulai dari Depo Lebak Bulus hingga Fatmawati. Paket kedua cp 102 untuk pekerjaan fisik dari Blok M hingga Al-Azhar, dan paket ketiga cp 103 dari Patung Pemuda hingga Senayan.
Sementara paket fisik bawah tanah, PT MRT Jakarta membagi paket pekerjaan fisik cp 104 dari Senayan hingga Istora, paket cp 105 dari Setiabudi hingga Bendungan Hilir, dan paket cp 106 mulai dari Dukuh Atas hingga Bundaran HI. (adi)
Disampaikan Direktur Utama PT MRT Jakarta, Tribudi Rahardjo, manajemen dan rekayasa lalulintas juga diperlukan untuk memperkecil dampak konstruksi saat pembangunan berlangsung. Karena itu perlu menggandeng konsultan manajemen lalulintas.
"Konsultan akan membantu dalam menyusun kajian untuk menganalisa dampak lalulintas saat pembangunan MRT Jakarta. Juga dibutuhkan untuk mengantisipasi kemacetan selama masa konstruksi maupun setelah beroperasinya MRT," kata Tribudi di Jakarta, Kamis, 29 September 2011.
Rekayasa lalulintas sangat dibutuhkan untuk menyesuaikan dengan pola operasional busway Transjakarta yang bersinggungan dengan operasi MRT Jakarta.
Tim konsultan terdiri dari para ahli dalam bidang perencanaan kota, rekayasa lalu lintas, permodelan transportasi, manajemen transportasi dan ekonomi transportasi.
Tim ini akan bekerja selama enam bulan untuk melakukan kajian, kemudian diharapkan membuat kesimpulan dari seluruh rangkaian analisa, sebagai bahan pemikiran bagi PT MRT Jakarta dan pihak terkait.
Kemudian menyusun rekomendasi dan skenario prioritas terkait jadwal dan tahap pembangunan sistem MRT Jakarta dan kaitannya dengan sistem transportasi lain yang maksimal. "Mereka juga akan berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan dan instansi terkait lainnya dalam menyusun kajian itu," ujar Tribudi.
Kajian yang akan dikerjakan tersebut antara lain konsep manajemen dan rekayasa lalu lintas selama dan setelah konstruksi proyek MRT di jaringan jalan daerah studi.
Prediksi titik-titik yang akan berdampak paling besar akibat pembangunan MRT Jakarta selama dalam tahap konstruksi maupun setelahnya, dan mempersiapkan jalur lalu lintas alternatif.
Kemudian menyediakan alternatif pengaturan Terminal Lebakbulus selama dan setelah konstruksi MRT Jakarta serta alternatif pengaturan pola operasional Transjakarta yang bersinggungan dengan operasional MRT Jakarta selama dan setelah konstruksi MRT Jakarta.
Hasil kajian ini nantinya akan menjadi bahan bagi instansi seperti Dinas Perhubungan DKI, PT MRT Jakarta maupun pihak lain yang berkaitan. Ini sebagai upaya meminimalisasikan dampak konstruksi terhadap lalulintas sepanjang koridor MRT tahap I dengan rute Lebak Bulus-Bunderan HI.
Seperti diketahui, setelah melalui proses prakualifikasi tender konstruksi fisik dan proses evaluasi, PT MRT Jakarta telah mengantongi sejumlah nama kontraktor yang telah lolos proses prakualifikasi tender.
Hingga saat ini daftar nama perusahaan kontraktor yang lolos prakualifikasi masih ada di tangan Japan International Corporate Agency (JICA) selaku pemberi pinjaman untuk dievaluasi lebih lanjut.
Direktur Fungsi Korporasi PT MRT Jakarta, Eddi Santosa menuturkan tender konstruksi fisik MRT akan segera dilakukan tahun ini. Ditargetkan, pengumuman pemenang lelang pada April 2012, dilanjutkan dengan persiapan kontrak kerja dan persyaratan administrasi pada Mei 2012. Lalu, pada Juli 2012 sudah bisa dimulai penggalian tanah untuk terowongan.
Untuk konstruksi, PT MRT Jakarta membagi paket pekerjaan fisik proyek MRT menjadi enam paket yang dikerjakan enam kontraktor. Paket itu terbagi dalam tiga paket fisik permukaan tanah dan tiga paket fisik bawah tanah.
Tiga paket fisik permukaan tanah yaitu cp 101 yang dimulai dari Depo Lebak Bulus hingga Fatmawati. Paket kedua cp 102 untuk pekerjaan fisik dari Blok M hingga Al-Azhar, dan paket ketiga cp 103 dari Patung Pemuda hingga Senayan.
Sementara paket fisik bawah tanah, PT MRT Jakarta membagi paket pekerjaan fisik cp 104 dari Senayan hingga Istora, paket cp 105 dari Setiabudi hingga Bendungan Hilir, dan paket cp 106 mulai dari Dukuh Atas hingga Bundaran HI. (adi)
Kamis, 29 September 2011
Mahfud MD: Saya Datang untuk Zainal
NILAH.COM, Jakarta - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mengatakan kedatangannya ke Bareskrim, Mabes Polri untuk menjadi saksi meringankan bagi tersangka surat palsu MK, Zainal Arifin Hoesein.
"Baru saja kami bertiga, saya, pak Harjono dan bu Maria (Maria Farida Indrati), memberikan keterangan sebagai saksi untuk kasus surat palsu MK yang menjadi tersangka Pak Zainal Arifin Hoesein," ujarnya usai diperiksa penyidik Bareskrim, Jakarta, Kamis(29/9/2011).
Mahfud mengaku kedatangannya ke Bareskrim bukan karena mendapat panggilan dari Bareskrim, melainkan karena inisiatif sendiri. "Saya datang kesini bertiga bukan karena dipanggil oleh Polri tetapi saya datang atas kemauan sendiri untuk menjadi saksi yang meringankan. Karena kalau dipanggil harus ada izin dari presiden sebagai hakim MK," ujarnya.
Dijelaskan Mahfud, bahwa pemeriksaan terhadap dirinya dan dua rekannya berlangsung cepat. "Alhamdulilah penyidikan berjalan lancar dan cepat, tadi agak lama karena kami masih ngobrol soal-soal lain, tapi tidak lebih dari satu jam. Kami memberikan keterangan sudah menyampaikan semuanya apa yang kami tahu mengenai semua masalah yang terkait dengan kasus ini," terangnya.
Mahfud percaya kasus yang menyeret anak buahnya ini dapat segera diselesaikan. "Untuk itu marilah semua serahkan kepada proses hukum, dimana adanya keterangan tambahan ini saya kira langkah-langkah dari Mabes Polri dalam kasus ini akan lebih mudah," tegasnya. [mvi]
"Baru saja kami bertiga, saya, pak Harjono dan bu Maria (Maria Farida Indrati), memberikan keterangan sebagai saksi untuk kasus surat palsu MK yang menjadi tersangka Pak Zainal Arifin Hoesein," ujarnya usai diperiksa penyidik Bareskrim, Jakarta, Kamis(29/9/2011).
Mahfud mengaku kedatangannya ke Bareskrim bukan karena mendapat panggilan dari Bareskrim, melainkan karena inisiatif sendiri. "Saya datang kesini bertiga bukan karena dipanggil oleh Polri tetapi saya datang atas kemauan sendiri untuk menjadi saksi yang meringankan. Karena kalau dipanggil harus ada izin dari presiden sebagai hakim MK," ujarnya.
Dijelaskan Mahfud, bahwa pemeriksaan terhadap dirinya dan dua rekannya berlangsung cepat. "Alhamdulilah penyidikan berjalan lancar dan cepat, tadi agak lama karena kami masih ngobrol soal-soal lain, tapi tidak lebih dari satu jam. Kami memberikan keterangan sudah menyampaikan semuanya apa yang kami tahu mengenai semua masalah yang terkait dengan kasus ini," terangnya.
Mahfud percaya kasus yang menyeret anak buahnya ini dapat segera diselesaikan. "Untuk itu marilah semua serahkan kepada proses hukum, dimana adanya keterangan tambahan ini saya kira langkah-langkah dari Mabes Polri dalam kasus ini akan lebih mudah," tegasnya. [mvi]
Ini Dia 6 Calon Hakim Agung Unggulan Golkar
Febrina Ayu Scottiati - detikNews
Jakarta - Uji kelayakan dan kepatutan calon hakim agung akan usai sebentar lagi. Beberapa nama pun sudah ramai dibicarakan di beberapa fraksi.
Lalu bagaimana dengan Fraksi Partai Golkar? Anggota Komisi III Nudirman Munir pun berbagi enam nama yang akan ia usulkan ke rapat fraksi nanti sore.
“Ada enam nama yang menurut penilaian pribadi saya cocok jadi hakim agung," kata kata Nudirman usai uji pemilihan calon hakim agung Suhandi, di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (29/9/2011).
Enam nama itu, yakni Harry Djatmiko, Taqwaddin, Iing Sodikin, Syafrinaldi, Andi Samsun Ngroe dan, "Teman sejawat Gayus Lumbuun.”
“Keenam nama ini yang akan saya usulkan ke rapat fraksi pukul 17.00 WIB. Akan kita lihat dengan penilaian anggota lain,” ujarnya.
Nudirman menambahkan, kriteria hakim agung yang dicari fraksi partai berlambang pohon beringin itu adalah yang selalu menaati peraturan yang berlaku, terbuka terutama bila menangani kasus yang menarik perhatian umum. Terakhir, FPG menginginkan karakter hakim agung yang transparan dan independen.
Malam ini pukul 19.00 WIB Komisi III akan menggelar acara pemilihan hakim agung. Dari 18 calon, akan dipilih enam kandidat terbaik yang akan mengabdikan diri di Mahkamah Agung.
Jakarta - Uji kelayakan dan kepatutan calon hakim agung akan usai sebentar lagi. Beberapa nama pun sudah ramai dibicarakan di beberapa fraksi.
Lalu bagaimana dengan Fraksi Partai Golkar? Anggota Komisi III Nudirman Munir pun berbagi enam nama yang akan ia usulkan ke rapat fraksi nanti sore.
“Ada enam nama yang menurut penilaian pribadi saya cocok jadi hakim agung," kata kata Nudirman usai uji pemilihan calon hakim agung Suhandi, di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (29/9/2011).
Enam nama itu, yakni Harry Djatmiko, Taqwaddin, Iing Sodikin, Syafrinaldi, Andi Samsun Ngroe dan, "Teman sejawat Gayus Lumbuun.”
“Keenam nama ini yang akan saya usulkan ke rapat fraksi pukul 17.00 WIB. Akan kita lihat dengan penilaian anggota lain,” ujarnya.
Nudirman menambahkan, kriteria hakim agung yang dicari fraksi partai berlambang pohon beringin itu adalah yang selalu menaati peraturan yang berlaku, terbuka terutama bila menangani kasus yang menarik perhatian umum. Terakhir, FPG menginginkan karakter hakim agung yang transparan dan independen.
Malam ini pukul 19.00 WIB Komisi III akan menggelar acara pemilihan hakim agung. Dari 18 calon, akan dipilih enam kandidat terbaik yang akan mengabdikan diri di Mahkamah Agung.
Operator Tol Wajib Sosialisasikan Kenaikan Tarif Tol
Ramdhania El Hida - detikFinance
Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum telah memastikan akan ada kenaikan tarif 14 ruas tol pada 7 Oktober 2011. Para operator tol yang ruas jalannya mengalami kenaikan wajib melakukan sosialisasi kebijakan tersebut.
"Tarif tol itu tanggal 27 sudah saya tandatangani belaku 10 hari setelah ditandatangani, kenapa 10 hari saya minta badan usaha jalan tol itu memberikan penjelasan terlebih dahulu sosialisasi kepada masyarakat," kata Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto di kantor kementerian perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Kamis (29/9/2011)
Djoko kembali menegaskan kenaikan itu mencakup 14 ruas tol di seluruh Indonesia. Besar kenaikan tarif 14 ruas to itu sesuai dengan inflasi di kota setempat dengan rata-rata kenaikan 11-13%. Tarif baru berlaku 7 Oktober 2011 atau 10 hari setelah Djoko menandatanganinya 27 September 2011.
"Sekarang mustinya kalau anda naik jalan tol sudah ada sosialisasinya tarifnya naik berapa menjadi sekian-sekian dan sebagainya, jadi sekarang suasana sosialisasi," katanya.
Penyesuaian tarif tol selama ini merujuk pada pasal 48 Undang-Undang (UU) 38 Tahun 2004 tentang Jalan, serta Peraturan Pemerintah (PP) No.15 Tahun 2005 mengenai jalan tol, khususnya pasal 68 yang mengatur soal evaluasi dan penyesuaian tarif tol yang dilakukan setiap 2 tahun sekali dan disesuaikan dengan inflasi.
Sebanyak 14 ruas tol yang akan dinaikkan tarifnya antara lain:
Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum telah memastikan akan ada kenaikan tarif 14 ruas tol pada 7 Oktober 2011. Para operator tol yang ruas jalannya mengalami kenaikan wajib melakukan sosialisasi kebijakan tersebut.
"Tarif tol itu tanggal 27 sudah saya tandatangani belaku 10 hari setelah ditandatangani, kenapa 10 hari saya minta badan usaha jalan tol itu memberikan penjelasan terlebih dahulu sosialisasi kepada masyarakat," kata Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto di kantor kementerian perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Kamis (29/9/2011)
Djoko kembali menegaskan kenaikan itu mencakup 14 ruas tol di seluruh Indonesia. Besar kenaikan tarif 14 ruas to itu sesuai dengan inflasi di kota setempat dengan rata-rata kenaikan 11-13%. Tarif baru berlaku 7 Oktober 2011 atau 10 hari setelah Djoko menandatanganinya 27 September 2011.
"Sekarang mustinya kalau anda naik jalan tol sudah ada sosialisasinya tarifnya naik berapa menjadi sekian-sekian dan sebagainya, jadi sekarang suasana sosialisasi," katanya.
Penyesuaian tarif tol selama ini merujuk pada pasal 48 Undang-Undang (UU) 38 Tahun 2004 tentang Jalan, serta Peraturan Pemerintah (PP) No.15 Tahun 2005 mengenai jalan tol, khususnya pasal 68 yang mengatur soal evaluasi dan penyesuaian tarif tol yang dilakukan setiap 2 tahun sekali dan disesuaikan dengan inflasi.
Sebanyak 14 ruas tol yang akan dinaikkan tarifnya antara lain:
- Tol Jakarta-Bogor-Ciawi (panjang 59 km)
- Tol Jakarta-Tangerang (33 km)
- Tol dalam kota Padalarang-Cileunyi (64,4 km)
- Tol Semarang Seksi A,B,C (24,75 km)
- Tol Surabaya-Gempol (49 km)
- Tol Palimanan-Kanci (26,3 km)
- Tol Cikampek-Purwakarta-Padalarang/Cipularang (58,5 km)
- Tol Belawan-Medan-Tanjung Morawa (42,70 km)
- Tol Serpong-Pondok Aren (7,25 km)
- Tol Tangerang-Merak (72,45 km)
- Tol Ujung Pandang tahap I dan II (6,05 km)
- Tol Ulujami-Bintaro (5,55 km).
- Tol Dalam Kota
- Lingkar Luar Jakarta
Pagi Ini, Mahfud Penuhi Panggilan Mabes Polri
VIVAnews - Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD memastikan akan memenuhi panggilan polisi dalam kasus dugaan surat palsu di lembaganya. Mahfud akan memberikan kesaksian untuk tersangka mantan panitera MK, Zaenal Arifin Hoesein.
Mahfud akan datang ke Badan Reserse dan Kriminal Markas Besar Polri hari ini, Kamis 29 September 2011. "Iya jam 11.00 WIB," kata Mahfud MD kepada VIVAnews.com.
Mahfud akan datang bersama dua hakim konstitusi, Harjono dan Maria Farida Indrati. Mereka akan memberikan keterangan yang meringankan bagi Zaenal Arifin Hoesein.
Kedatangan ketiga hakim ini atas permintaan Zaenal, sehingga tidak perlu izin dari Presiden untuk memeriksa mereka sebagaimana ketentuan berlaku. Tiga hakim ini tidak dipanggil polisi, tetapi diminta Zaenal.
Juru bicara MK Akil Mochtar kemarin mengatakan, Mahfud akan menyampaikan keterangan seputar mekanisme administrasi negara yang ada di internal MK. Sementara Harjono akan menyampaikan keterangan seputar pemeriksaan konsep surat dinas MK oleh hakim. Sedangkan, Maria akan memberikan keterangan seputar administrasi negara.
Mahfud pernah menyebut, terjadi pembelokan arah penyidikan kasus surat palsu MK. Pasalnya, orang yang harusnya menjadi tersangka belum juga tersentuh kasus hukum.
"Berbagai bukti, data, dan fakta hukum sangat jelas mengarah kepada keterlibatan aktor intelektual Andi Nurpati," ujar Mahfud di Jakarta, Jumat, 23 September 2011.
Mahfud akan datang ke Badan Reserse dan Kriminal Markas Besar Polri hari ini, Kamis 29 September 2011. "Iya jam 11.00 WIB," kata Mahfud MD kepada VIVAnews.com.
Mahfud akan datang bersama dua hakim konstitusi, Harjono dan Maria Farida Indrati. Mereka akan memberikan keterangan yang meringankan bagi Zaenal Arifin Hoesein.
Kedatangan ketiga hakim ini atas permintaan Zaenal, sehingga tidak perlu izin dari Presiden untuk memeriksa mereka sebagaimana ketentuan berlaku. Tiga hakim ini tidak dipanggil polisi, tetapi diminta Zaenal.
Juru bicara MK Akil Mochtar kemarin mengatakan, Mahfud akan menyampaikan keterangan seputar mekanisme administrasi negara yang ada di internal MK. Sementara Harjono akan menyampaikan keterangan seputar pemeriksaan konsep surat dinas MK oleh hakim. Sedangkan, Maria akan memberikan keterangan seputar administrasi negara.
Mahfud pernah menyebut, terjadi pembelokan arah penyidikan kasus surat palsu MK. Pasalnya, orang yang harusnya menjadi tersangka belum juga tersentuh kasus hukum.
"Berbagai bukti, data, dan fakta hukum sangat jelas mengarah kepada keterlibatan aktor intelektual Andi Nurpati," ujar Mahfud di Jakarta, Jumat, 23 September 2011.
Wabah Blewah, RI Harus Karantina Buah dari AS
VIVAnews - DPR mengimbau pemerintah melakukan karantina secara ketat buah-buahan dari Amerika Serikat yang diduga terkontaminasi bakteri Listeria monocytogenes. Di negeri itu, bakteri dalam blewah ini sudah merenggut 13 nyawa di Colorado.
"Saya kira untuk antisipasi, harus ada karantina yang ketat terhadap buah-buahan yang berasal dari negara yang mengalami wabah kontaminasi," kata Ketua Komisi IV DPR bidang Pertanian, Romahurmuziy, dalam perbincangan dengan VIVAnews.com.
Menurut politisi yang akrab disapa Romy ini, pelarangan impor terhadap produk makanan sudah pernah dilakukan. Misalnya seperti daging sapi yang terjangkit penyakit mulut dan kuku. "Tentu tidak tertutup kemungkinan berlaku pelarangan impor kepada negara yang saat ini sedang terjangkit wabah," kata pria yang juga Sekretaris Jenderal PPP ini.
Kendati demikian, Romy menegaskan perlu ditelisik lebih dalam apakah Indonesia mengimpor buah blewah dari Amerika. Bila memang ada, maka perlu segera dilakukan karantina terhadap produk yang sudah masuk Indonesia.
"Rekomendasikan kepada Dirjen Perdagangan Luar Negeri di Kementerian Perdagangan untuk segera terbitkan larangan impor sampai waktu yang tidak ditentukan, khusus terhadap negara yang sedang mengalami wabah itu," kata dia.
Romy menekankan perlu adanya penelitian ulang apakah wabah itu hanya menyerang varietas spesifik, blewah yang spesifik. Apakah wabah itu bisa menyerang blewah jenis lain atau juga buah lain? "Misalnya yang kita larang blewah dari Amerika Serikat, tapi ternyata kemudian sudah bergeser ke Melon dari Amerika. Itu kan repot, karena kita ada impor Melon California," kata dia.
Sejauh yang Romy ketahui, Indonesia tidak mengimpor blewah dari Amerika. Karena pasokan dalam negeri untuk jenis tersebut sudah sangat cukup. Dan kebutuhan blewah di dalam negeri juga tidak terlalu besar. "Karena blewah bukan buah favorit Indonesia," kata dia.
Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS (CDC) mengatakan terdapat sekitar 800 kasus Listeria di AS setiap tahunnya. Sejak Juli 2011, sudah 18 negara bagian yang melaporkan adanya wabah Listeria, dengan korban berjatuhan di Texas, New Mexico, dan Maryland.
"Saya kira untuk antisipasi, harus ada karantina yang ketat terhadap buah-buahan yang berasal dari negara yang mengalami wabah kontaminasi," kata Ketua Komisi IV DPR bidang Pertanian, Romahurmuziy, dalam perbincangan dengan VIVAnews.com.
Menurut politisi yang akrab disapa Romy ini, pelarangan impor terhadap produk makanan sudah pernah dilakukan. Misalnya seperti daging sapi yang terjangkit penyakit mulut dan kuku. "Tentu tidak tertutup kemungkinan berlaku pelarangan impor kepada negara yang saat ini sedang terjangkit wabah," kata pria yang juga Sekretaris Jenderal PPP ini.
Kendati demikian, Romy menegaskan perlu ditelisik lebih dalam apakah Indonesia mengimpor buah blewah dari Amerika. Bila memang ada, maka perlu segera dilakukan karantina terhadap produk yang sudah masuk Indonesia.
"Rekomendasikan kepada Dirjen Perdagangan Luar Negeri di Kementerian Perdagangan untuk segera terbitkan larangan impor sampai waktu yang tidak ditentukan, khusus terhadap negara yang sedang mengalami wabah itu," kata dia.
Romy menekankan perlu adanya penelitian ulang apakah wabah itu hanya menyerang varietas spesifik, blewah yang spesifik. Apakah wabah itu bisa menyerang blewah jenis lain atau juga buah lain? "Misalnya yang kita larang blewah dari Amerika Serikat, tapi ternyata kemudian sudah bergeser ke Melon dari Amerika. Itu kan repot, karena kita ada impor Melon California," kata dia.
Sejauh yang Romy ketahui, Indonesia tidak mengimpor blewah dari Amerika. Karena pasokan dalam negeri untuk jenis tersebut sudah sangat cukup. Dan kebutuhan blewah di dalam negeri juga tidak terlalu besar. "Karena blewah bukan buah favorit Indonesia," kata dia.
Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS (CDC) mengatakan terdapat sekitar 800 kasus Listeria di AS setiap tahunnya. Sejak Juli 2011, sudah 18 negara bagian yang melaporkan adanya wabah Listeria, dengan korban berjatuhan di Texas, New Mexico, dan Maryland.
Pimpinan Banggar Siap Diperiksa Setelah KPK Penuhi Panggilan DPR
Elvan Dany Sutrisno - detikNews
Jakarta - Pimpinan Badan Anggaran DPR mengungkapkan kesediaannya memenuhi panggilan KPK. Namun pimpinan Banggar berharap KPK terlebih dahulu memenuhi panggilan DPR, mendengarkan penjelasan terkait mekanisme penganggaran di DPR.
Pimpinan Banggar juga berharap KPK memintai klarifikasi pimpinan atau anggota Banggar satu-persatu. Tidak memanggil semua pimpinan Banggar secara serentak, dikhawatirkan menganggu kerja Banggar.
"Setelah masalah ini selesai kita akan bahas RAPBN, dan kalau disela-sela KPK mau memanggil agar jangan dipanggil sekaligus, kita pasti datang,"ujar Wakil Ketua Banggar DPR, Tamsil Linrung, kepada detikcom, Kamis (29/9/2011).
Ia yakin tak satupun anggota Banggar menolak menghadiri panggilan KPK. Menurutnya Banggar terbuka untuk diklarifikasi KPK, setelah ada kesamaan persepsi terkait prosedur penganggaran DPR yang tidak bisa dipidanakan.
"Kita tunjukkan bahwa kita ini taat hukum, jangan semua dipanggil. Kalau mau dimintai klarifikasi ya kita pasti datang," terangnya.
Ia meminta KPK tidak memanggil Banggar secara institusi. Namun hanya memangil anggota Banggar yang benar-benar dibutuhkan kesaksian dan klarifikasinya di KPK.
"Jadi kalau ada anggota yang jelas bersalah tidak masalah silahkan diperiksa. Asal jelas ada buktinya tak masalah, tapi jangan secara kelembagaan," jelas politisi senior PKS ini.
Sebelumnya dua pimpinan Banggar DPR menolak menghadiri pemeriksaan KPK yang dijadwalkan pada hari Rabu (28/9/2011) kemarin. Bereka tak mau memenuhi panggilan KPK sebelum ada rapat konsultasi dengan KPK.
KPK pun mengajukan surat panggilan kembali kepada dua pimpinan Banggar yakni Tamsil dan Olly Dondokambey, pada hari Senin pekan depan. Namun nampaknya keduanya tak hadir kembali, karena KPK menolak mengikuti rapat konsultasi dengan Banggar yang dijadwalkan siang ini.
Jakarta - Pimpinan Badan Anggaran DPR mengungkapkan kesediaannya memenuhi panggilan KPK. Namun pimpinan Banggar berharap KPK terlebih dahulu memenuhi panggilan DPR, mendengarkan penjelasan terkait mekanisme penganggaran di DPR.
Pimpinan Banggar juga berharap KPK memintai klarifikasi pimpinan atau anggota Banggar satu-persatu. Tidak memanggil semua pimpinan Banggar secara serentak, dikhawatirkan menganggu kerja Banggar.
"Setelah masalah ini selesai kita akan bahas RAPBN, dan kalau disela-sela KPK mau memanggil agar jangan dipanggil sekaligus, kita pasti datang,"ujar Wakil Ketua Banggar DPR, Tamsil Linrung, kepada detikcom, Kamis (29/9/2011).
Ia yakin tak satupun anggota Banggar menolak menghadiri panggilan KPK. Menurutnya Banggar terbuka untuk diklarifikasi KPK, setelah ada kesamaan persepsi terkait prosedur penganggaran DPR yang tidak bisa dipidanakan.
"Kita tunjukkan bahwa kita ini taat hukum, jangan semua dipanggil. Kalau mau dimintai klarifikasi ya kita pasti datang," terangnya.
Ia meminta KPK tidak memanggil Banggar secara institusi. Namun hanya memangil anggota Banggar yang benar-benar dibutuhkan kesaksian dan klarifikasinya di KPK.
"Jadi kalau ada anggota yang jelas bersalah tidak masalah silahkan diperiksa. Asal jelas ada buktinya tak masalah, tapi jangan secara kelembagaan," jelas politisi senior PKS ini.
Sebelumnya dua pimpinan Banggar DPR menolak menghadiri pemeriksaan KPK yang dijadwalkan pada hari Rabu (28/9/2011) kemarin. Bereka tak mau memenuhi panggilan KPK sebelum ada rapat konsultasi dengan KPK.
KPK pun mengajukan surat panggilan kembali kepada dua pimpinan Banggar yakni Tamsil dan Olly Dondokambey, pada hari Senin pekan depan. Namun nampaknya keduanya tak hadir kembali, karena KPK menolak mengikuti rapat konsultasi dengan Banggar yang dijadwalkan siang ini.
Rapat Konsultasi DPR dengan KPK, Polri, dan Kejagung Bisa Ditunda
Elvan Dany Sutrisno - detikNews
Jakarta - KPK menolak menghadiri undangan pimpinan DPR untuk rapat konsultasi dengan Banggar DPR. Rapat konsultasi yang menghadirkan KPK, Polri, Kejagung, Banggar, dan pimpinan DPR tersebut pun terancam ditunda.
"Saya masih di Solo. Keputusannya akan diambil pagi ini dalam rapim," ujar Ketua DPR, Marzuki Alie, kepada detikcom, Kamis (29/9/2011).
Pimpinan DPR memang akan merapatkan khusus rencana pemanggilan KPK ini. Wajar saja, KPK mengirim surat resmi yang isinya menolak menghadiri rapat konsultasi dengan DPR karena empat pimpinan Banggar sedang dalam pemeriksaan KPK.
Padahal KPK adalah lembaga yang paling diharapkan hadir dalam rapat yang dijadwalkan pukul 13.00 WIB siang ini. Tujuan utama rapat memang untuk meluruskan perbedaan pandangan KPK dan Banggar DPR menyangkut mekanisme penganggaran di DPR.
Lantas apakah rapat akan tetap diagendakan tanpa kehadiran KPK? "Jadi keputusannya dalam rapim," terang Marzuki.
Menurut sumber detikcom di internal pimpinan DPR, rapat konsultasi DPR dengan penegak hukum siang ini akan ditunda. Rapat tidak bisa dilanjutkan tanpa kehadiran KPK, sesuai permintaan Banggar DPR.
Sebelumnya diberitakan KPK menolak menghadiri undangan pimpinan DPR untuk rapat konsultasi dengan Banggar DPR. KPK ingin menjaga kredibilitasnya, karena empat pimpinan Badan Anggaran (Banggar) sedang dalam pemeriksaan KPK.
"Untuk menjaga kredibilitas KPK dan DPR, maka pimpinan KPK meminta pemahaman pimpinan DPR bahwa KPK belum bisa menghadiri undangan rapat konsultasi tersebut," ujar jubir KPK Johan Budi SP, Rabu (28/9/2011).
Pimpinan KPK pun secara resmi sudah mengirim surat ke pimpinan DPR, memberitahukan bahwa empat pimpinan Banggar saat ini sedang diperiksa KPK.
"Pimpinan KPK telah melayangkan surat baru saja ke Pimpinan DPR menanggapi undangan konsultasi Pimpinan DPR, Dengan menimbang KPK sedang melakukan penyidikan kasus yang ada di Kemenakertrans dimana diantaranya memeriksa 4 anggota DPR yang juga pimpinan Banggar," jelas Johan.
Rencananya Pimpinan DPR besok Kamis (29/9) mengundang KPK, Polri, dan Kejagung, dalam rapat konsultasi menyangkut persoalan Badan Anggaran. Pimpinan Komisi III DPR, pimpinan Banggar, dan pimpinan semua fraksi di DPR diundang dalam rapat ini.
Jakarta - KPK menolak menghadiri undangan pimpinan DPR untuk rapat konsultasi dengan Banggar DPR. Rapat konsultasi yang menghadirkan KPK, Polri, Kejagung, Banggar, dan pimpinan DPR tersebut pun terancam ditunda.
"Saya masih di Solo. Keputusannya akan diambil pagi ini dalam rapim," ujar Ketua DPR, Marzuki Alie, kepada detikcom, Kamis (29/9/2011).
Pimpinan DPR memang akan merapatkan khusus rencana pemanggilan KPK ini. Wajar saja, KPK mengirim surat resmi yang isinya menolak menghadiri rapat konsultasi dengan DPR karena empat pimpinan Banggar sedang dalam pemeriksaan KPK.
Padahal KPK adalah lembaga yang paling diharapkan hadir dalam rapat yang dijadwalkan pukul 13.00 WIB siang ini. Tujuan utama rapat memang untuk meluruskan perbedaan pandangan KPK dan Banggar DPR menyangkut mekanisme penganggaran di DPR.
Lantas apakah rapat akan tetap diagendakan tanpa kehadiran KPK? "Jadi keputusannya dalam rapim," terang Marzuki.
Menurut sumber detikcom di internal pimpinan DPR, rapat konsultasi DPR dengan penegak hukum siang ini akan ditunda. Rapat tidak bisa dilanjutkan tanpa kehadiran KPK, sesuai permintaan Banggar DPR.
Sebelumnya diberitakan KPK menolak menghadiri undangan pimpinan DPR untuk rapat konsultasi dengan Banggar DPR. KPK ingin menjaga kredibilitasnya, karena empat pimpinan Badan Anggaran (Banggar) sedang dalam pemeriksaan KPK.
"Untuk menjaga kredibilitas KPK dan DPR, maka pimpinan KPK meminta pemahaman pimpinan DPR bahwa KPK belum bisa menghadiri undangan rapat konsultasi tersebut," ujar jubir KPK Johan Budi SP, Rabu (28/9/2011).
Pimpinan KPK pun secara resmi sudah mengirim surat ke pimpinan DPR, memberitahukan bahwa empat pimpinan Banggar saat ini sedang diperiksa KPK.
"Pimpinan KPK telah melayangkan surat baru saja ke Pimpinan DPR menanggapi undangan konsultasi Pimpinan DPR, Dengan menimbang KPK sedang melakukan penyidikan kasus yang ada di Kemenakertrans dimana diantaranya memeriksa 4 anggota DPR yang juga pimpinan Banggar," jelas Johan.
Rencananya Pimpinan DPR besok Kamis (29/9) mengundang KPK, Polri, dan Kejagung, dalam rapat konsultasi menyangkut persoalan Badan Anggaran. Pimpinan Komisi III DPR, pimpinan Banggar, dan pimpinan semua fraksi di DPR diundang dalam rapat ini.
Rabu, 28 September 2011
ICW Resmi Laporkan Atut ke KPK
INILAH.COM, Jakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Aliansi Independen Peduli Publik resmi melaporkan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah ke Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) atas dugaan korupsi dana Hibah dan Bantuan Sosial Provinsi Banten tahun 2011.
"Kami secara langsung menyebut Ratu Atut yang terindikasi secara langsung melakukan tindak pidana korupsi atas kebijakannya melalui program ataupun kegiatan bantuan hibah atau bantuan sosial senilai Rp340 miliar dan dana bansos Rp51 miliar," ujar Aliansi Independen Peduli Publik Uday Suhada di KPK, Jakarta, Rabu (28/9/2011).
Menurut Uday, kebijakan Gubernur Banten ini tidak didasarkan pada kajian dan kelaikan yang jelas. "Bahwa lembaga A menerima sekian rupa tidak jelas penerimanya, mengapa alasannya," ujarnya.
Apalagi, sambung Uday, jika melihat kondisi sosial masyarakat Banten yang carut-marut, fasilitas jalan yang tak memadai, fasilitas pendidikan dan fasilitas kesehatan yang buruk.
"Tapi di tengah-tengah persoalan itu Gubernur Banten membuat kebijakan bantuan hibah Rp340 miliar kepada 150 lembaga yang ternyata sebagian diantaranya adalah lembaga fiktif," ujarnya.
Senada dengan Uday, Peneliti ICW Abdulah Dahlan mengatakan yang bertanggung jawab atas dana Hibah dan baksos adalah Kepala Daerah dan Kepala Dinas.
"Yang langsung bertanggung jawab dalam dana hiba ini kepala daerah dan kepala dinas yang langsung bertanggung jawab pada pendistribusian dana hibah," ujarnya.
Dahlan juga mengatakan atas tindakan tersebut maka Ratu Atut terancam Pasal 2 dan pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi.
Menanggapi tudingan ini, Atut Chosiyah menilai ada yang mempolitiasi penggunaan dana belanja hibah Rp 340,46 miliar dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Banten 2011
“Hibah ini program rutin untuk pelayanan sosial kemasyarakatan. Ini sudah ada sejak lama, tetapi tidak pernah diributkan. Kenapa saat mau pilkada (Pilgub Banten-red) ini diributkan,” kata Atut seusai pengukuhan anggota Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra) Provinsi Banten Banten di Pendopo Gubernur Banten, Selasa (16/8). [mah]
"Kami secara langsung menyebut Ratu Atut yang terindikasi secara langsung melakukan tindak pidana korupsi atas kebijakannya melalui program ataupun kegiatan bantuan hibah atau bantuan sosial senilai Rp340 miliar dan dana bansos Rp51 miliar," ujar Aliansi Independen Peduli Publik Uday Suhada di KPK, Jakarta, Rabu (28/9/2011).
Menurut Uday, kebijakan Gubernur Banten ini tidak didasarkan pada kajian dan kelaikan yang jelas. "Bahwa lembaga A menerima sekian rupa tidak jelas penerimanya, mengapa alasannya," ujarnya.
Apalagi, sambung Uday, jika melihat kondisi sosial masyarakat Banten yang carut-marut, fasilitas jalan yang tak memadai, fasilitas pendidikan dan fasilitas kesehatan yang buruk.
"Tapi di tengah-tengah persoalan itu Gubernur Banten membuat kebijakan bantuan hibah Rp340 miliar kepada 150 lembaga yang ternyata sebagian diantaranya adalah lembaga fiktif," ujarnya.
Senada dengan Uday, Peneliti ICW Abdulah Dahlan mengatakan yang bertanggung jawab atas dana Hibah dan baksos adalah Kepala Daerah dan Kepala Dinas.
"Yang langsung bertanggung jawab dalam dana hiba ini kepala daerah dan kepala dinas yang langsung bertanggung jawab pada pendistribusian dana hibah," ujarnya.
Dahlan juga mengatakan atas tindakan tersebut maka Ratu Atut terancam Pasal 2 dan pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi.
Menanggapi tudingan ini, Atut Chosiyah menilai ada yang mempolitiasi penggunaan dana belanja hibah Rp 340,46 miliar dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Banten 2011
“Hibah ini program rutin untuk pelayanan sosial kemasyarakatan. Ini sudah ada sejak lama, tetapi tidak pernah diributkan. Kenapa saat mau pilkada (Pilgub Banten-red) ini diributkan,” kata Atut seusai pengukuhan anggota Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra) Provinsi Banten Banten di Pendopo Gubernur Banten, Selasa (16/8). [mah]
Kejagung Tinjau Ulang SP3 Kasus Marzuki Alie
INILAH.COM, Jakarta - Kejaksaan Agung (Kejagung) akan mengkaji ulang Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) kasus korupsi proyek optimalisasi pabrik PT Semen Baturaja yang pernah menyeret Marzuki Alie.
Wakil Ketua Jaksa Agung, Darmono menyatakan, pihaknya akan mengevaluasi apakah penerbitan SP3 kasus tersebut sesuai dengan prosedur dan aturan hukum.
"Kita pelajari, akan dievaluasi dulu. Apakah pencabutannya diperlukan atau tidak," kata Darmono seusai diskusi Ilmiah yang bertajuk, 'Sistem dan Koordinasi Pemberantasan Korupsi Secara Terpadu di Indonesia', di Universitas Trisakti, Jakarta, Rabu (28/9/2011).
Namun, pihaknya belum dapat memastikan apakah kasus tersebut akan dilimpahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Yang jelas semua evaluasi akan kita pertimbangkan," ujarnya.
Untuk diketahui, kasus korupsi tersebut terjadi saat Marzuki menjadi Direktur Komersil PT Semen Baturaja periode 1997-2001 itu sebenarnya sempat menempatkan Marzuki Alie sebagai tersangka bersama Azam Nanatwijaya (Kepala Departemen Niaga) dan Darusman (Direktur Teknik).
Seiring berjalannya waktu, Marzuki Alie ternyata tak pernah diseret ke meja hijau karena kesalahan yang diduga dilakukannya itu. Alih-alih mendakwa Marzuki Alie di pengadilan, pada 2004, kejaksaan justru mengeluarkan SP3. [mah]
Wakil Ketua Jaksa Agung, Darmono menyatakan, pihaknya akan mengevaluasi apakah penerbitan SP3 kasus tersebut sesuai dengan prosedur dan aturan hukum.
"Kita pelajari, akan dievaluasi dulu. Apakah pencabutannya diperlukan atau tidak," kata Darmono seusai diskusi Ilmiah yang bertajuk, 'Sistem dan Koordinasi Pemberantasan Korupsi Secara Terpadu di Indonesia', di Universitas Trisakti, Jakarta, Rabu (28/9/2011).
Namun, pihaknya belum dapat memastikan apakah kasus tersebut akan dilimpahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Yang jelas semua evaluasi akan kita pertimbangkan," ujarnya.
Untuk diketahui, kasus korupsi tersebut terjadi saat Marzuki menjadi Direktur Komersil PT Semen Baturaja periode 1997-2001 itu sebenarnya sempat menempatkan Marzuki Alie sebagai tersangka bersama Azam Nanatwijaya (Kepala Departemen Niaga) dan Darusman (Direktur Teknik).
Seiring berjalannya waktu, Marzuki Alie ternyata tak pernah diseret ke meja hijau karena kesalahan yang diduga dilakukannya itu. Alih-alih mendakwa Marzuki Alie di pengadilan, pada 2004, kejaksaan justru mengeluarkan SP3. [mah]
KPK Tetap Periksa Tamsil & Olly
INILAH.COM, Jakarta - KPK tetap akan melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap dua pimpinan Badan Anggaran (Banggar) DPR yaitu Tamsil Linrung dan Olly Dondonkambey.
Ketua KPK, Busyro Muqoddas menyatakan, pemanggilan lanjutan terhadap dua pimpinan Banggar tersebut guna meminta keterangan terkait proses penyusunan anggaran dalam proyek PPIDT.
Pemeriksaan tersebut, KPK berharap bisa mendapatkan informasi mengenai mekanisme penyusunan anggaran dalam kasus korupsi di Kemenakertrans.
"Ya kalau sudah dipanggil kan nanti bisa jelas, apakah ada unsur tindak pidana korupsinya atau tidak," kata Busyro seusai diskusi Ilmiah yang bertajuk, "Sistem dan Koordinasi Pemberantasan Korupsi Secara Terpadu di Indonesia" di Universitas Trisakti, Jakarta, Rabu (28/9/2011).
Sebelumnya, Tamsil dan Olly telah diperiksa penyidik KPK pekan kemarin. Saat itu keduanya dipanggil bersama dua pimpinan Banggar DPR lainnya yakni Melchias Marcus Mekeng dan Mirwan Amir.
Nama Banggar DPR disebut-sebut dalam kasus suap terkait pencairan dana PPID oleh kuasa direksi PT Alam Jaya Papua, Dharnawati yang berstatus tersangka pemberi suap.
Ia mengungkapkan adanya tim eksternal yang menjembatani Kemenakertrans dengan Banggar DPR dan Kementerian Keuangan. Tim beranggotakan Ali Muhdori, Muhammad Fauzi, Sindu Malik Pribadi dan Iskandar Pasojo alias Acos. [mah]
Ketua KPK, Busyro Muqoddas menyatakan, pemanggilan lanjutan terhadap dua pimpinan Banggar tersebut guna meminta keterangan terkait proses penyusunan anggaran dalam proyek PPIDT.
Pemeriksaan tersebut, KPK berharap bisa mendapatkan informasi mengenai mekanisme penyusunan anggaran dalam kasus korupsi di Kemenakertrans.
"Ya kalau sudah dipanggil kan nanti bisa jelas, apakah ada unsur tindak pidana korupsinya atau tidak," kata Busyro seusai diskusi Ilmiah yang bertajuk, "Sistem dan Koordinasi Pemberantasan Korupsi Secara Terpadu di Indonesia" di Universitas Trisakti, Jakarta, Rabu (28/9/2011).
Sebelumnya, Tamsil dan Olly telah diperiksa penyidik KPK pekan kemarin. Saat itu keduanya dipanggil bersama dua pimpinan Banggar DPR lainnya yakni Melchias Marcus Mekeng dan Mirwan Amir.
Nama Banggar DPR disebut-sebut dalam kasus suap terkait pencairan dana PPID oleh kuasa direksi PT Alam Jaya Papua, Dharnawati yang berstatus tersangka pemberi suap.
Ia mengungkapkan adanya tim eksternal yang menjembatani Kemenakertrans dengan Banggar DPR dan Kementerian Keuangan. Tim beranggotakan Ali Muhdori, Muhammad Fauzi, Sindu Malik Pribadi dan Iskandar Pasojo alias Acos. [mah]
Rosa & El Idris Batal Bersaksi Buat Wafid Muharam
INILAH.COM, Jakarta- Mohammad El Idris dan Mindo Rosalina Manulang batal bersaksi untuk terdakwa korupsi kasus suap wisma atlet SEA Games, Wafid Muharram.
Majelis Hakim yang diketuai Hakim Marsuddin Nainggolan mengabulkan permohonan Ketua Tim Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Salim untuk menunda pemeriksaan Rosa dan El Idris.
"Karena keterangan saksi Rosa dan El Idris banyak, kami minta pemeriksaan keduanya bisa ditunda pada pekan depan," ujar Agus Salim di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (28/9/2011).
Sementara terhadap lima saksi lainnya, Penuntut Umum meminta agar bisa tetap dilanjutkan. Sidang yang semula jadwalnya pukul 14.00 WIB tadi siang memang baru bisa dimulai pada pukul 16.30 WIB.
Pemeriksaan terhadap lima saksi lainnya diteruskan yaitu Herry Wuryanto dan Aprizal yang merupakan penyelidik KPK yang saat itu menangkap tangan Wafid Muharram, lalu ada Paul Nelwan dan Paulus Iwo serta Sunarto Kabag Keuangan dan Bendahara di Kemenpora.
Saat ini sedang dilakukan permintaan keterangan terhadap Herry dan Aprizal yang menceritakan soal proses penangkapan Wafid Muharram.
Mantan Direktur PT Anak Negeri Mindo Rosalina Manulang (Rosa) dan Manajer Marketing PT DGI El Idris akan bersaksi untuk Sesmenpora nonaktif Wafid Muharram dalam perkara yang sama yaitu perkara suap ke Wafid sebesar Rp3,2 miliar terkait pembangunan wisma atlet di Jakabaring, Palembang, Sumatra Selatan. [mvi]
Majelis Hakim yang diketuai Hakim Marsuddin Nainggolan mengabulkan permohonan Ketua Tim Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Salim untuk menunda pemeriksaan Rosa dan El Idris.
"Karena keterangan saksi Rosa dan El Idris banyak, kami minta pemeriksaan keduanya bisa ditunda pada pekan depan," ujar Agus Salim di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (28/9/2011).
Sementara terhadap lima saksi lainnya, Penuntut Umum meminta agar bisa tetap dilanjutkan. Sidang yang semula jadwalnya pukul 14.00 WIB tadi siang memang baru bisa dimulai pada pukul 16.30 WIB.
Pemeriksaan terhadap lima saksi lainnya diteruskan yaitu Herry Wuryanto dan Aprizal yang merupakan penyelidik KPK yang saat itu menangkap tangan Wafid Muharram, lalu ada Paul Nelwan dan Paulus Iwo serta Sunarto Kabag Keuangan dan Bendahara di Kemenpora.
Saat ini sedang dilakukan permintaan keterangan terhadap Herry dan Aprizal yang menceritakan soal proses penangkapan Wafid Muharram.
Mantan Direktur PT Anak Negeri Mindo Rosalina Manulang (Rosa) dan Manajer Marketing PT DGI El Idris akan bersaksi untuk Sesmenpora nonaktif Wafid Muharram dalam perkara yang sama yaitu perkara suap ke Wafid sebesar Rp3,2 miliar terkait pembangunan wisma atlet di Jakabaring, Palembang, Sumatra Selatan. [mvi]
Aktivis Greenpeace Inggris Ditolak Masuk Indonesia
INILAH.COM, Jakarta - Sikap tegas pemerintah yang menangkal dan menolak kedatangan Direktur Greenpeace Inggris, John Bernard Sauven ke Indonesia mendapat apresiasi dari Guru Besar Hukum Internasional UI Hikmahanto Juwana.
“Langkah itu sudah tepat. Sebab, setiap orang asing yang ingin memasuki Indonesia harus terlebih dahulu diperiksa apa motif dan kepentingannya. Penolakan dilakukan karena pemerintah sudah mendapat informasi yang akurat dan objektif lebih dulu,” kata Hikmahanto, Rabu (28/9/2011).
Sedianya, John Sauven datang ke Indonesia untuk mengikuti serangkaian kegiatan. Di antaranya menghadiri seminar internasional tentang kelangsungan dan perlindungan hutan Indonesia, di Jakarta, Selasa (27/9/2011).
Seperti diketahui, acara yang dihadiri Presiden SBY ini digagas Center for International Forestry Research (CIFOR) yang bekerjasama dengan sejumlah lembaga lainnya.
Namun Ditjen Imigrasi melarang John masuk ke Indonesia karena adanya informasi John Sauven akan melakukan kegiatan yang dapat mengganggu keamanan, ketertiban umum dan dapat membahayakan Indonesia.
Menurut Hikmahanto, ditolaknya orang asing masuk ke Indonesia berawal dari rangkaian kerjasama antar aparat pemerintah. Sebab, harus ada alasan kuat yang melatarbelakanginya. Itu artinya, penolakan terhadap John Sauven dilakukan dengan sangat hati-hati dan selektif.
“Kalau dulu saat era Pak Harto, banyak orang asing yang ditolak. Berbeda dengan saat ini yang harus melalui berbagai prosedur. Sehingga, kalau seseorang ditolak masuk Indonesia, itu pasti dilakukan dengan sangat hati-hati dan prosedural,” papar dia.
Hikmahanto mengemukakan, tujuan ditolaknya orang asing masuk ke Indonesia adalah demi menjaga kedaulatan negara. Pemerintah berhak melarang orang asing masuk ke Indonesia jika dinilai malah merugikan negara.
“Ini menyangkut kedaulatan negara. Jika seseorang dinilai sering menjelek-jelekkan nama Indonesia di luar negeri, dan berpotensi mengganggu kepentingan nasional, saya kira langkah pemerintah dalam hal ini sudah sangat tepat,” katanya.
Sebelumnya, pemerintah Indonesia juga pernah menolak kedatangan kapal Rainbow Warrior II milik Greenpeace ke Jakarta, Oktober 2010. Saat itu, dua kapal Angkatan Laut memerintahkan agar Rainbow Warrior II keluar dari perairan Indonesia.
Tindakan tegas itu ditempuh menyusul ketidakcocokan antara agenda yang disampaikan agen penghubung Greenpeace di Indonesia dengan agenda yang diterima Kementerian Luar Negeri dari Greenpeace. [mah]
“Langkah itu sudah tepat. Sebab, setiap orang asing yang ingin memasuki Indonesia harus terlebih dahulu diperiksa apa motif dan kepentingannya. Penolakan dilakukan karena pemerintah sudah mendapat informasi yang akurat dan objektif lebih dulu,” kata Hikmahanto, Rabu (28/9/2011).
Sedianya, John Sauven datang ke Indonesia untuk mengikuti serangkaian kegiatan. Di antaranya menghadiri seminar internasional tentang kelangsungan dan perlindungan hutan Indonesia, di Jakarta, Selasa (27/9/2011).
Seperti diketahui, acara yang dihadiri Presiden SBY ini digagas Center for International Forestry Research (CIFOR) yang bekerjasama dengan sejumlah lembaga lainnya.
Namun Ditjen Imigrasi melarang John masuk ke Indonesia karena adanya informasi John Sauven akan melakukan kegiatan yang dapat mengganggu keamanan, ketertiban umum dan dapat membahayakan Indonesia.
Menurut Hikmahanto, ditolaknya orang asing masuk ke Indonesia berawal dari rangkaian kerjasama antar aparat pemerintah. Sebab, harus ada alasan kuat yang melatarbelakanginya. Itu artinya, penolakan terhadap John Sauven dilakukan dengan sangat hati-hati dan selektif.
“Kalau dulu saat era Pak Harto, banyak orang asing yang ditolak. Berbeda dengan saat ini yang harus melalui berbagai prosedur. Sehingga, kalau seseorang ditolak masuk Indonesia, itu pasti dilakukan dengan sangat hati-hati dan prosedural,” papar dia.
Hikmahanto mengemukakan, tujuan ditolaknya orang asing masuk ke Indonesia adalah demi menjaga kedaulatan negara. Pemerintah berhak melarang orang asing masuk ke Indonesia jika dinilai malah merugikan negara.
“Ini menyangkut kedaulatan negara. Jika seseorang dinilai sering menjelek-jelekkan nama Indonesia di luar negeri, dan berpotensi mengganggu kepentingan nasional, saya kira langkah pemerintah dalam hal ini sudah sangat tepat,” katanya.
Sebelumnya, pemerintah Indonesia juga pernah menolak kedatangan kapal Rainbow Warrior II milik Greenpeace ke Jakarta, Oktober 2010. Saat itu, dua kapal Angkatan Laut memerintahkan agar Rainbow Warrior II keluar dari perairan Indonesia.
Tindakan tegas itu ditempuh menyusul ketidakcocokan antara agenda yang disampaikan agen penghubung Greenpeace di Indonesia dengan agenda yang diterima Kementerian Luar Negeri dari Greenpeace. [mah]
Fraksi PKB: Calon Hakim Agung Harus Independen
Hery Winarno - detikNews
Jakarta - Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sudah menetapkan beberapa kriteria untuk calon hakim agung yang saat ini proses fit and proper test nya masih berlangsung di Komisi III. Menurut fraksi PKB, calon hakim agung haruslah independen.
"Itu kan sudah mandat undang-undang, jadi ya sudah pasti itu. Setiap hakim agung memang musti independen dan imparsial," ujar sekretaris fraksi PKB, Hanif Dhakiri kepada wartawan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (28/9/2011).
Hanif yang baru ditempatkan di Komisi III ini menilai calon hakim agung haruslah orang yang netral sehingga tidak punya kepentingan apapun ketika menjadi hakim di Mahkamah Agung (MA).
"Hanya dengan begitu mereka bisa benar-benar menjadi benteng keadilan sejati," terangnya.
Saat ditanya apakah fraksinya mendukung Gayus Lumbuun menjadi hakim agung, Hanif enggan menjawabnya. "Itu rahasia dong," jawabnya singkat.
Selain harus independen, menurut Hanif calon hakim agung juga harus memiliki integritas dan kompetensi yang handal. Hal agar ke depan, MA menjadi institusi yang kuat dan kredibel dalam penegakan hukum.
"Karenanya MA harus diisi oleh hakim-hakim agung yang kredibilitas dan integritasnya baik. Sehingga mampu membuat terobosan hukum sehingga memenuhi asas kepastian dan kemanfaatan hukum, serta memenuhi rasa keadilan masyarakat," jelasnya.
Jakarta - Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sudah menetapkan beberapa kriteria untuk calon hakim agung yang saat ini proses fit and proper test nya masih berlangsung di Komisi III. Menurut fraksi PKB, calon hakim agung haruslah independen.
"Itu kan sudah mandat undang-undang, jadi ya sudah pasti itu. Setiap hakim agung memang musti independen dan imparsial," ujar sekretaris fraksi PKB, Hanif Dhakiri kepada wartawan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (28/9/2011).
Hanif yang baru ditempatkan di Komisi III ini menilai calon hakim agung haruslah orang yang netral sehingga tidak punya kepentingan apapun ketika menjadi hakim di Mahkamah Agung (MA).
"Hanya dengan begitu mereka bisa benar-benar menjadi benteng keadilan sejati," terangnya.
Saat ditanya apakah fraksinya mendukung Gayus Lumbuun menjadi hakim agung, Hanif enggan menjawabnya. "Itu rahasia dong," jawabnya singkat.
Selain harus independen, menurut Hanif calon hakim agung juga harus memiliki integritas dan kompetensi yang handal. Hal agar ke depan, MA menjadi institusi yang kuat dan kredibel dalam penegakan hukum.
"Karenanya MA harus diisi oleh hakim-hakim agung yang kredibilitas dan integritasnya baik. Sehingga mampu membuat terobosan hukum sehingga memenuhi asas kepastian dan kemanfaatan hukum, serta memenuhi rasa keadilan masyarakat," jelasnya.
Ini Dia Modus Koruptor Akali Rekeningnya Agar Tak Terendus PPATK
Didi Syafirdi - detikNews
Jakarta - Koruptor selalu memiliki cara untuk mengakali hukum dan aturan. Salah satunya dalam memanipulasi data rekening di bank. Agar tidak terendus Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) koruptor punya cara jitu. Bagaimana?
"Kebanyakan gunakan dokumen palsu," kata Direktur Hukum dan Regulasi PPATK, M Yusuf usai diskusi di Universitas Trisakti, Tomang, Jakarta Barat, Rabu (28/9/2011).
Nah, setelah menggunakan nama palsu, koruptor melanjutkan trik lainnya untuk mengakali agar tidak masuk kategori transaksi mencurigakan. "Memindahkan uang sesaat, ada pakai nama orang lain dan perusahaaan fiktif," jelasnya.
Ada juga cara lain yang dilakukan dengan bertransaksi menggunakan uang tunai. Salah satunya dalam kasus Gayus Tambunan yang menggunakan mata uang asing.
"Di kasus Gayus ya, malah di kasus Gayus uang dollar yang tidak ada di pasaran," tambah Yusuf tanpa memperinci dollar dari negara mana.
Gayus diketahui menggunakan dollar Singapura dan juga dollar Amerika Serikat. "Uang dibuat dari luar langsung," tuturnya.
Jakarta - Koruptor selalu memiliki cara untuk mengakali hukum dan aturan. Salah satunya dalam memanipulasi data rekening di bank. Agar tidak terendus Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) koruptor punya cara jitu. Bagaimana?
"Kebanyakan gunakan dokumen palsu," kata Direktur Hukum dan Regulasi PPATK, M Yusuf usai diskusi di Universitas Trisakti, Tomang, Jakarta Barat, Rabu (28/9/2011).
Nah, setelah menggunakan nama palsu, koruptor melanjutkan trik lainnya untuk mengakali agar tidak masuk kategori transaksi mencurigakan. "Memindahkan uang sesaat, ada pakai nama orang lain dan perusahaaan fiktif," jelasnya.
Ada juga cara lain yang dilakukan dengan bertransaksi menggunakan uang tunai. Salah satunya dalam kasus Gayus Tambunan yang menggunakan mata uang asing.
"Di kasus Gayus ya, malah di kasus Gayus uang dollar yang tidak ada di pasaran," tambah Yusuf tanpa memperinci dollar dari negara mana.
Gayus diketahui menggunakan dollar Singapura dan juga dollar Amerika Serikat. "Uang dibuat dari luar langsung," tuturnya.
Berkas Kasus Hakim Syarifuddin Sudah Lengkap
VIVAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan, berkas penyidikan tersangka kasus suap Hakim Syarifuddin sudah lengkap atau P21. Sehingga, kasusnya sudah siap di sidangkan.
"Berkas hakim Syarifuddin sudah lengkap (P21)," kata juru bicara KPK Johan Budi di Gedung KPK, Jakarta. Rabu, 28 September 2011.
Syarifuddin yang ditemui usai menjalani pemeriksaan terakhir di KPK menyatakan, siap menghadapi persidangan.
Selain itu, salah satu hakim senior ini juga menegaskan, dirinya akan mengajukan gugatan perdata terkait perbuatan hukum yang dilakukan petugas KPK saat menggeledah rumah Syarifuddin.
"Saat KPK datang ke rumah, saya sempat minta mana surat kalian. Dia (penyidik) sudah tahu Rp250 juta dalam tas, mengambil barang, menggeledah, tidak ada berita acara penggeledahan. Itulah yang saya anggap perbuatan melawan hukum," ujar Syarifuddin.
Dia pun mengaku, siap jika harus dilakukan pembuktian terbalik terkait uang Rp250 juta yang diduga suap dari Puguh Wiryawan, Kurator PT Skycamping IndonesiaI. "Pembuktian terbalik, semua siap," imbuhnya. (adi)
"Berkas hakim Syarifuddin sudah lengkap (P21)," kata juru bicara KPK Johan Budi di Gedung KPK, Jakarta. Rabu, 28 September 2011.
Syarifuddin yang ditemui usai menjalani pemeriksaan terakhir di KPK menyatakan, siap menghadapi persidangan.
Selain itu, salah satu hakim senior ini juga menegaskan, dirinya akan mengajukan gugatan perdata terkait perbuatan hukum yang dilakukan petugas KPK saat menggeledah rumah Syarifuddin.
"Saat KPK datang ke rumah, saya sempat minta mana surat kalian. Dia (penyidik) sudah tahu Rp250 juta dalam tas, mengambil barang, menggeledah, tidak ada berita acara penggeledahan. Itulah yang saya anggap perbuatan melawan hukum," ujar Syarifuddin.
Dia pun mengaku, siap jika harus dilakukan pembuktian terbalik terkait uang Rp250 juta yang diduga suap dari Puguh Wiryawan, Kurator PT Skycamping IndonesiaI. "Pembuktian terbalik, semua siap," imbuhnya. (adi)
Sultan bersedia menjabat gubernur DIY setahun lagi
Jakarta (ANTARA News) - Sultan Hamengkubuwono X hanya bersedia memperpanjang jabatannya sebagai Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) selama setahun.
Usai pertemuan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa malam, Sultan mengatakan kesediaannya untuk hanya diperpanjang selama setahun itu diharapkan bisa mempengaruhi psikologi politis eksekutif dan legislatif guna mempercepat pembahasan RUU Keistimewaan Yogyakarta.
"Karena dengan satu tahun itu supaya ada pemahaman pada publik bahwa antara DPR dan eksekutif itu punya kemauan untuk menyelesaikan RUU secepat mungkin," ujarnya.
Sultan menegaskan waktu setahun itu harus cukup bagi DPR untuk menyelesaikan pembahasan RUU Keistimewaan Yogyakarta. DPR maupun pemerintah, lanjut dia, harus bisa memperlihatkan kepada publik bahwa mereka memang memiliki keseriusan untuk menyelesaikan RUU tersebut.
"Jadi yang penting bagi saya, RUUK itu harus selesai. Jangan dua tahun atau tiga tahun untuk memperpanjang jabatan gubernur, tapi maksimal satu tahun supaya dengan satu tahun itu publik melihat ada keseriusan dari legislatif maupun eksekutif untuk menyelesaikan RUUK," tuturnya.
Meski demikian, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi yang ikut dalam pertemuan berlangsung sekitar 30 menit itu mengatakan Sultan akan menjabat Gubernur DIY paling tidak tiga tahun lagi hingga 2014.
Karena, menurut dia, di dalam draft RUU Keistimewaan Yogyakarta yang diajukan pemerintah tercantum pasal peralihan yang mengatur masa transisi kepemimpinan selama dua tahun sejak RUU tersebut disahkan.
"Ini kan perpanjangan satu tahun, diharapkan RUU selesai dalam satu tahun. Andaikata RUU selesai, dalam draft kita sudah mencantumkan masa persiapan dua tahun," jelasnya.
Gamawan mengatakan Presiden Yudhoyono segera mengeluarkan Keputusan Presiden untuk memperpanjang jabatan Sultan selama satu tahun sebagai Gubernur DIY.
Keppres tersebut, lanjut dia, akan dikeluarkan sebelum masa jabatan Sultan habis pada 8 Oktober 2011.
"Beliau sangat memahami, bagaimana perkembangan masyarakat Yogja, bagaimana perkembangan nasional, malah beliau yang menyampaikan satu tahun cukup supaya UU cepat dilahirkan," tutur Mendagri.
Menurut dia, perpanjangan dua tahun jabatan Sultan dalam masa transisi apabila RUU Keistimewaan Yogyakarta telah disahkan oleh DPR sesuai dengan usulan pemerintah akan diatur dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah.
?Dengan begitu nanti landasan perpanjangannya sudah berdasarkan UU yang baru. Kita berharap dalam satu tahun UU selesai, UU sudah diketok palu dalam satu tahun ini, kemudian ini nanti ada ruang untuk masa perpanjangan untuk menyiapkan PP dan Perda,? jelasnya.
Gamawan mengatakan saat ini pemerintah maupun DPR berusaha untuk mempercepat pembahasan RUU Keistimewaan Yogyakarta agar bisa selesai dalam waktu satu tahun di antaranya dengan mengintensifkan pembahasan di tingkat panitia kerja.
Usai pertemuan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa malam, Sultan mengatakan kesediaannya untuk hanya diperpanjang selama setahun itu diharapkan bisa mempengaruhi psikologi politis eksekutif dan legislatif guna mempercepat pembahasan RUU Keistimewaan Yogyakarta.
"Karena dengan satu tahun itu supaya ada pemahaman pada publik bahwa antara DPR dan eksekutif itu punya kemauan untuk menyelesaikan RUU secepat mungkin," ujarnya.
Sultan menegaskan waktu setahun itu harus cukup bagi DPR untuk menyelesaikan pembahasan RUU Keistimewaan Yogyakarta. DPR maupun pemerintah, lanjut dia, harus bisa memperlihatkan kepada publik bahwa mereka memang memiliki keseriusan untuk menyelesaikan RUU tersebut.
"Jadi yang penting bagi saya, RUUK itu harus selesai. Jangan dua tahun atau tiga tahun untuk memperpanjang jabatan gubernur, tapi maksimal satu tahun supaya dengan satu tahun itu publik melihat ada keseriusan dari legislatif maupun eksekutif untuk menyelesaikan RUUK," tuturnya.
Meski demikian, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi yang ikut dalam pertemuan berlangsung sekitar 30 menit itu mengatakan Sultan akan menjabat Gubernur DIY paling tidak tiga tahun lagi hingga 2014.
Karena, menurut dia, di dalam draft RUU Keistimewaan Yogyakarta yang diajukan pemerintah tercantum pasal peralihan yang mengatur masa transisi kepemimpinan selama dua tahun sejak RUU tersebut disahkan.
"Ini kan perpanjangan satu tahun, diharapkan RUU selesai dalam satu tahun. Andaikata RUU selesai, dalam draft kita sudah mencantumkan masa persiapan dua tahun," jelasnya.
Gamawan mengatakan Presiden Yudhoyono segera mengeluarkan Keputusan Presiden untuk memperpanjang jabatan Sultan selama satu tahun sebagai Gubernur DIY.
Keppres tersebut, lanjut dia, akan dikeluarkan sebelum masa jabatan Sultan habis pada 8 Oktober 2011.
"Beliau sangat memahami, bagaimana perkembangan masyarakat Yogja, bagaimana perkembangan nasional, malah beliau yang menyampaikan satu tahun cukup supaya UU cepat dilahirkan," tutur Mendagri.
Menurut dia, perpanjangan dua tahun jabatan Sultan dalam masa transisi apabila RUU Keistimewaan Yogyakarta telah disahkan oleh DPR sesuai dengan usulan pemerintah akan diatur dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah.
?Dengan begitu nanti landasan perpanjangannya sudah berdasarkan UU yang baru. Kita berharap dalam satu tahun UU selesai, UU sudah diketok palu dalam satu tahun ini, kemudian ini nanti ada ruang untuk masa perpanjangan untuk menyiapkan PP dan Perda,? jelasnya.
Gamawan mengatakan saat ini pemerintah maupun DPR berusaha untuk mempercepat pembahasan RUU Keistimewaan Yogyakarta agar bisa selesai dalam waktu satu tahun di antaranya dengan mengintensifkan pembahasan di tingkat panitia kerja.
KPK tak harus memenuhi panggilan DPR
Jakarta (ANTARA News) - Rapat konsultasi antara pimpinan DPR dengan tiga lembaga penegak hukum yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung dan Polri yang dijadwalkan Selasa, batal digelar karena pimpinan ketiga institusi itu berhalangan hadir.
Rapat diadakan setelah pekan lalu empat pimpinan Badan Anggaran DPR yaitu Melchias Markus Mekeng, Mirwan Amir, Tamsil Linrung dan Olly Dondokambey, diperiksa penyidik KPK. Mereka diperiksa sebagai saksi untuk kasus dugaan suap di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
Buntut dari pemeriksaan tersebut, Badan Anggaran DPR menunda pembahasan RAPBN 2012 bersama pemerintah. Banggar juga meminta pimpinan DPR untuk mengadakan rapat bersama KPK dan penegak hukum lainnya.
Terkait masalah tersebut, ANTARA mewawancarai anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Ginandjar Kartasasmita (GK) yang juga mantan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI.
Berikut petikan wawancara singkatnya:
ANT: Sebagai orang yang pernah berkecimpung di parlemen, apa pendapat anda soal pemanggilan KPK oleh pimpinan DPR?
GK: Sudahlah, pimpinan DPR tidak perlu memanggil-manggil KPK dan aparat penegak hukum lainnya itu. Apa sih, yang mau diklarifikasi? KPK kan sedang mengemban tugas sesuai undang-undangnya.
ANT: Apakah DPR berwenang meminta penjelasan KPK terkait penyidikan kasus korupsi?
GK : Tidak ada lembaga manapun yang berhak meminta penjelasan atas kegiatan KPK kalau terkait masalah pemberantasan korupsi. Termasuk presiden atau pimpinan MPR sekalipun. Lagi pula dasar pemanggilan KPK oleh pimpinan DPR itu tidak kuat, karena tidak terkait dengan fungsi legislasi, budget atau pengawasan.
ANT: Bagaimana jika KPK menolak untuk datang ke DPR?
GK: Jadi kalau KPK dan lembaga yang lain itu tidak mau datang juga tidak apa. Mereka tidak melakukan "contempt of parliament". Malah (pemanggilan itu) merusak kewibawaan DPR.
ANT: Lalu bagaimana sebaiknya pimpinan DPR menyikapinya?
GK: Pimpinan DPR segera saja memberi instruksi pada pimpinan Banggar supaya segera bekerja, atau mereka diminta berhenti secara sukarela, agar proses pembahasan anggaran bisa berjalan.
(F004)
Rapat diadakan setelah pekan lalu empat pimpinan Badan Anggaran DPR yaitu Melchias Markus Mekeng, Mirwan Amir, Tamsil Linrung dan Olly Dondokambey, diperiksa penyidik KPK. Mereka diperiksa sebagai saksi untuk kasus dugaan suap di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
Buntut dari pemeriksaan tersebut, Badan Anggaran DPR menunda pembahasan RAPBN 2012 bersama pemerintah. Banggar juga meminta pimpinan DPR untuk mengadakan rapat bersama KPK dan penegak hukum lainnya.
Terkait masalah tersebut, ANTARA mewawancarai anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Ginandjar Kartasasmita (GK) yang juga mantan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI.
Berikut petikan wawancara singkatnya:
ANT: Sebagai orang yang pernah berkecimpung di parlemen, apa pendapat anda soal pemanggilan KPK oleh pimpinan DPR?
GK: Sudahlah, pimpinan DPR tidak perlu memanggil-manggil KPK dan aparat penegak hukum lainnya itu. Apa sih, yang mau diklarifikasi? KPK kan sedang mengemban tugas sesuai undang-undangnya.
ANT: Apakah DPR berwenang meminta penjelasan KPK terkait penyidikan kasus korupsi?
GK : Tidak ada lembaga manapun yang berhak meminta penjelasan atas kegiatan KPK kalau terkait masalah pemberantasan korupsi. Termasuk presiden atau pimpinan MPR sekalipun. Lagi pula dasar pemanggilan KPK oleh pimpinan DPR itu tidak kuat, karena tidak terkait dengan fungsi legislasi, budget atau pengawasan.
ANT: Bagaimana jika KPK menolak untuk datang ke DPR?
GK: Jadi kalau KPK dan lembaga yang lain itu tidak mau datang juga tidak apa. Mereka tidak melakukan "contempt of parliament". Malah (pemanggilan itu) merusak kewibawaan DPR.
ANT: Lalu bagaimana sebaiknya pimpinan DPR menyikapinya?
GK: Pimpinan DPR segera saja memberi instruksi pada pimpinan Banggar supaya segera bekerja, atau mereka diminta berhenti secara sukarela, agar proses pembahasan anggaran bisa berjalan.
(F004)
Wamendiknas Diperiksa Bareskrim Polri
Aprizal Rahmatullah - detikNews
Jakarta - Wakil Menteri Pendidikan Nasional (Wamendiknas) Fasli Djalal dijadwalkan diperiksa Bareskrim Polri. Fasli akan diperiksa sebagai saksi dalam dugaan korupsi pengadaan alat bantu belajar mengajar di Kemendiknas.
"Pemeriksaan Wamendiknas dilanjutkan Rabu ini," kata Kadivhumas Polri Irjen Pol Anton Bachrul Alam kepada detikcom, Rabu (28/9/2011).
Anton mengatakan, Fasli diperiksa dalam kapasitas sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dalam proyek pengadaan alat bantu belajar mengajar di Kemendiknas tahun 2009. Sebelumnya Fasli juga pernah diperiksa pada Rabu (21/9/2011) lalu.
"Jabatan beliau saat itu sebagai dirjen PMPTK (Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan) selaku kuasa pengguna anggaran," jelas mantan Kapolda Jawa Timur ini.
Belum diketahui total proyek dan total kerugian negara dalam kasus ini. Polri menyebut ada satu calon tersangka, meski identitasnya belum diungkap. Polri mengaku masih memeriksa ratusan saksi di 30 provinsi.
Jakarta - Wakil Menteri Pendidikan Nasional (Wamendiknas) Fasli Djalal dijadwalkan diperiksa Bareskrim Polri. Fasli akan diperiksa sebagai saksi dalam dugaan korupsi pengadaan alat bantu belajar mengajar di Kemendiknas.
"Pemeriksaan Wamendiknas dilanjutkan Rabu ini," kata Kadivhumas Polri Irjen Pol Anton Bachrul Alam kepada detikcom, Rabu (28/9/2011).
Anton mengatakan, Fasli diperiksa dalam kapasitas sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dalam proyek pengadaan alat bantu belajar mengajar di Kemendiknas tahun 2009. Sebelumnya Fasli juga pernah diperiksa pada Rabu (21/9/2011) lalu.
"Jabatan beliau saat itu sebagai dirjen PMPTK (Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan) selaku kuasa pengguna anggaran," jelas mantan Kapolda Jawa Timur ini.
Belum diketahui total proyek dan total kerugian negara dalam kasus ini. Polri menyebut ada satu calon tersangka, meski identitasnya belum diungkap. Polri mengaku masih memeriksa ratusan saksi di 30 provinsi.
KPK Rencanakan Periksa 2 Wakil Ketua Banggar DPR Hari ini
Ramadhian Fadillah - detikNews
Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana memeriksa kembali dua wakil ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Tamsil Linrung dan Olly Dondokantbey. Keduanya akan diperiksa sebagai saksi terkait dugaan commitment fee untuk anggota Banggar dalam kasus suap Kemenakertrans.
"KPK akan periksa lagi Pak Tamsil dan Pak Olly sebagai saksi," ujar Juru Bicara KPK, Johan Budi saat dihubungi, Selasa (27/9/2011).
KPK tidak mengirimkan surat pemanggilan karena pemeriksaan hari ini merupakan pemeriksaan lanjutan. Sebelumnya, kedua pihak telah sepakat untuk melakukan pemeriksaan lanjutan hari ini, Rabu (28/9/2011).
"Karena itu pemeriksaan lanjutan, jadi tidak perlu ada pemanggilan lagi,"
Johan menjelaskan, pekan lalu, KPK memeriksa 4 pimpinan Banggar sekaligus. Mereka adalah Ketua Banggar Melchias Marcus Mekeng dan 3 Wakil Ketua Banggar Olly Dondokantbey, Mirwan Amir, Tamsil Linrung. Karena waktu itu belum selesai, Tamsil dan Olly sepakat untuk melanjutkan pemeriksaan hari ini, Rabu (28/9/2011).
Menanggapi panggilan ini, Tamsil dan Olly menolak datang ke Kantor KPK untuk diperiksa. Alasannya mereka mengaku belum menerima surat panggilan. Mereka pun meminta penyidik KPK datang saja ke DPR jika hanya membutuhkan data-data. Jika tidak, mereka akan mengirimkan data-data yang dibutuhkan lewat pos.
"Itu nggak, nggak ada panggilan lagi. Data kan mereka bisa ambil atau bisa kami kirimkan," ujar Tamsil di DPR kemarin.
Tentu saja KPK menolak. KPK pun menegaskan akan memanggil mereka kembali jika tidak datang hari ini.
"Tidak bisa begitu. Bukan mekanisme saja, tapi konfirmasi dari yang bersangkutan mengenai keterangan dari tersangka," papar Johan.
Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana memeriksa kembali dua wakil ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Tamsil Linrung dan Olly Dondokantbey. Keduanya akan diperiksa sebagai saksi terkait dugaan commitment fee untuk anggota Banggar dalam kasus suap Kemenakertrans.
"KPK akan periksa lagi Pak Tamsil dan Pak Olly sebagai saksi," ujar Juru Bicara KPK, Johan Budi saat dihubungi, Selasa (27/9/2011).
KPK tidak mengirimkan surat pemanggilan karena pemeriksaan hari ini merupakan pemeriksaan lanjutan. Sebelumnya, kedua pihak telah sepakat untuk melakukan pemeriksaan lanjutan hari ini, Rabu (28/9/2011).
"Karena itu pemeriksaan lanjutan, jadi tidak perlu ada pemanggilan lagi,"
Johan menjelaskan, pekan lalu, KPK memeriksa 4 pimpinan Banggar sekaligus. Mereka adalah Ketua Banggar Melchias Marcus Mekeng dan 3 Wakil Ketua Banggar Olly Dondokantbey, Mirwan Amir, Tamsil Linrung. Karena waktu itu belum selesai, Tamsil dan Olly sepakat untuk melanjutkan pemeriksaan hari ini, Rabu (28/9/2011).
Menanggapi panggilan ini, Tamsil dan Olly menolak datang ke Kantor KPK untuk diperiksa. Alasannya mereka mengaku belum menerima surat panggilan. Mereka pun meminta penyidik KPK datang saja ke DPR jika hanya membutuhkan data-data. Jika tidak, mereka akan mengirimkan data-data yang dibutuhkan lewat pos.
"Itu nggak, nggak ada panggilan lagi. Data kan mereka bisa ambil atau bisa kami kirimkan," ujar Tamsil di DPR kemarin.
Tentu saja KPK menolak. KPK pun menegaskan akan memanggil mereka kembali jika tidak datang hari ini.
"Tidak bisa begitu. Bukan mekanisme saja, tapi konfirmasi dari yang bersangkutan mengenai keterangan dari tersangka," papar Johan.
Aksi Mogok Badan Anggaran DPR Berakhir
VIVAnews - Wakil Ketua Badan Anggaran, Tamsil Linrung, menyatakan Kamis depan Badan Anggaran kembali bekerja seperti biasa. Bahkan hari ini, kata politikus Partai Keadilan Sejahtera itu, Badan Anggaran sudah mulai ada yang bekerja kembali.
"Besok Kamis setelah rapat dengan KPK (kerja kembali)," kata Tamsil di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa 27 September 2011.
Tamsil menyatakan, rapat konsultasi dengan KPK pada Kamis itu diharapkan bisa mendapatkan kesepahaman. "Jadi besoknya kami bisa kerja lagi," kata Tamsil. "Sore ini pun, teman-teman sudah saya bilang mulai kerja lagi."
Badan Anggaran mogok membahas anggaran setelah empat pimpinan lembaga ini dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi terkait kasus suap di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Pemeriksaan ini sendiri hanya meminta penjelasan soal prosedur penetapan anggaran. (eh)
"Besok Kamis setelah rapat dengan KPK (kerja kembali)," kata Tamsil di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa 27 September 2011.
Tamsil menyatakan, rapat konsultasi dengan KPK pada Kamis itu diharapkan bisa mendapatkan kesepahaman. "Jadi besoknya kami bisa kerja lagi," kata Tamsil. "Sore ini pun, teman-teman sudah saya bilang mulai kerja lagi."
Badan Anggaran mogok membahas anggaran setelah empat pimpinan lembaga ini dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi terkait kasus suap di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Pemeriksaan ini sendiri hanya meminta penjelasan soal prosedur penetapan anggaran. (eh)
Presiden Bertemu Enam Tokoh Aceh
VIVAnews - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bertemu dengan tokoh-tokoh Aceh. Pertemuan berlangsung tertutup di Istana Presiden sebelum SBY menerima kunjungan Sultan Hamengkubuwono X, Selasa 27 April 2011
Menurut Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, pertemuan itu dalam rangka menerima masukan tentang pemilihan kepala daerah di Aceh. "Untuk mencari solusi terbaik bagi semuanya," kata Gamawan.
Pemilihan kepala daerah yang dimakasud, kata Gamawan, bukan hanya pemilihan Gubernur Nagroe Aceh Darussalam, tetapi juga beberapa daerah lainnya di Aceh.
Dalam pertemuan tersebut hadir enam tokoh Aceh. Sementara Presiden didampingi Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Djoko Suyanto, Kapolri Jenderal Timur Pradopo, dan Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi.
Seperti diketahui, pertemuan antara Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Pemerintah Provinsi Aceh, Komisi Independen Pemilu (KIP) Aceh, Komisi Pemilihan Umum, dan Kementerian Dalam Negeri, belum menghasilkan kepastian soal pelaksanaan Pilkada Aceh.
Dalam pertemuan tersebut belum disepakati soal pelaksanaan pilkada Provinsi Aceh yang digelar serentak dengan 17 kabupaten/kota. Pelaksanaan Pilkada tersebut sudah undur dari 14 November menjadi pertengahan Desember. (ren)
Menurut Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, pertemuan itu dalam rangka menerima masukan tentang pemilihan kepala daerah di Aceh. "Untuk mencari solusi terbaik bagi semuanya," kata Gamawan.
Pemilihan kepala daerah yang dimakasud, kata Gamawan, bukan hanya pemilihan Gubernur Nagroe Aceh Darussalam, tetapi juga beberapa daerah lainnya di Aceh.
Dalam pertemuan tersebut hadir enam tokoh Aceh. Sementara Presiden didampingi Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Djoko Suyanto, Kapolri Jenderal Timur Pradopo, dan Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi.
Seperti diketahui, pertemuan antara Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Pemerintah Provinsi Aceh, Komisi Independen Pemilu (KIP) Aceh, Komisi Pemilihan Umum, dan Kementerian Dalam Negeri, belum menghasilkan kepastian soal pelaksanaan Pilkada Aceh.
Dalam pertemuan tersebut belum disepakati soal pelaksanaan pilkada Provinsi Aceh yang digelar serentak dengan 17 kabupaten/kota. Pelaksanaan Pilkada tersebut sudah undur dari 14 November menjadi pertengahan Desember. (ren)
Solo Tetap Gelar Konferensi Parlemen Asia
VIVAnews - Tragedi bom bunuh diri tak menyurutkan rencana Asian Parlementary Assembly untuk menggelar pertemuan pada Rabu - Kamis, 28 - 29 September 2011. Tercatat, 17 negara akan mengirimkan wakil.
Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen, Hidayat Nur Wahid, mengatakan semua delegasi tidak ada yang membatalkan kedatangannya pasca-kejadian bom di Solo.
"Sudah ada 17 negara yang confirmed datang. Ada Bahrain, Iran, Irak, Kuwait, Jordania, Siria, Palestina, Pakistan, Afganistan. Masih ada negara-negara yang akan datang, kemungkinan besok pagi confirm. Karena direncanakan ada 20 negara yang menghadiri," kata Hidayat Nur Wahid di Solo, 27 September 2011.
"Dari kelompok negara ini saja menandakan bahwa negara-negara yang sering dilanda bom bunuh diri. Bahkan lebih dahsyat bommya. Karenanya mereka tidak takut," katanya.
Hidayat menjelaskan di konferensi ini nantinya juga akan digelar kirab. "Saya setuju dengan Pak Jokowi (Walikota Solo Joko Widodo), karena dengan adanya kirab ingin mengirimkan pesan bahwa Kota Solo adalah kota yang aman," ucap mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera ini.
Belum diketahui apakah para delegasi itu juga akan mengikuti kirab. "Tergantung besok keputusannya," ucap Hidayat. (Laporan: Fajar Sodiq, Solo | kd)
Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen, Hidayat Nur Wahid, mengatakan semua delegasi tidak ada yang membatalkan kedatangannya pasca-kejadian bom di Solo.
"Sudah ada 17 negara yang confirmed datang. Ada Bahrain, Iran, Irak, Kuwait, Jordania, Siria, Palestina, Pakistan, Afganistan. Masih ada negara-negara yang akan datang, kemungkinan besok pagi confirm. Karena direncanakan ada 20 negara yang menghadiri," kata Hidayat Nur Wahid di Solo, 27 September 2011.
"Dari kelompok negara ini saja menandakan bahwa negara-negara yang sering dilanda bom bunuh diri. Bahkan lebih dahsyat bommya. Karenanya mereka tidak takut," katanya.
Hidayat menjelaskan di konferensi ini nantinya juga akan digelar kirab. "Saya setuju dengan Pak Jokowi (Walikota Solo Joko Widodo), karena dengan adanya kirab ingin mengirimkan pesan bahwa Kota Solo adalah kota yang aman," ucap mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera ini.
Belum diketahui apakah para delegasi itu juga akan mengikuti kirab. "Tergantung besok keputusannya," ucap Hidayat. (Laporan: Fajar Sodiq, Solo | kd)
Selasa, 27 September 2011
Rosa Janji Buka-bukaan Pada Pemeriksaan Berikutnya
Moksa Hutasoit - detikNews
Jakarta - Mindo Rosalina Manulang, kembali diperiksa oleh penyidik KPK dalam kasus dugaan suap kasus Wisma Atlet SEA Games XXVI Palembang. Direktur PT Anak Negeri itu berjanji membeberkan aliran dana untuk oknum DPR dalam pemeriksaan selanjutnya.
"Nanti hari Kamis (29/9) saya akan datang lagi ke sini. Nanti mungkin saya coba jelaskan," jelas Rosa.
Rosa saat itu menjawab pertanyaan apakah ada aliran dana ke Badan Anggaran DPR atau kepada Angelina Sondakh. Rosa mengatakan itu usai diperiksa di Gedung KPK, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (27/9/2011).
Di dalam kesempatan ini, Rosa yang mengenakan kemeja berwarna merah muda lebih banyak mengelak setiap ditanya materi pemeriksaan. Ia enggan menjelaskan dan lebih banyak meminta agar pertanyaan itu disampaikan kepada KPK.
Penyidik juga tadi, lanjut Rosa, sempat bertanya mengenai perusahaan Permai Group. Ada juga pertanyaan yang mengarah kepada proyek-proyek.
"Ditanya soal perusahaan. Terus soal proyek-proyek," tandasnya.
Jakarta - Mindo Rosalina Manulang, kembali diperiksa oleh penyidik KPK dalam kasus dugaan suap kasus Wisma Atlet SEA Games XXVI Palembang. Direktur PT Anak Negeri itu berjanji membeberkan aliran dana untuk oknum DPR dalam pemeriksaan selanjutnya.
"Nanti hari Kamis (29/9) saya akan datang lagi ke sini. Nanti mungkin saya coba jelaskan," jelas Rosa.
Rosa saat itu menjawab pertanyaan apakah ada aliran dana ke Badan Anggaran DPR atau kepada Angelina Sondakh. Rosa mengatakan itu usai diperiksa di Gedung KPK, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (27/9/2011).
Di dalam kesempatan ini, Rosa yang mengenakan kemeja berwarna merah muda lebih banyak mengelak setiap ditanya materi pemeriksaan. Ia enggan menjelaskan dan lebih banyak meminta agar pertanyaan itu disampaikan kepada KPK.
Penyidik juga tadi, lanjut Rosa, sempat bertanya mengenai perusahaan Permai Group. Ada juga pertanyaan yang mengarah kepada proyek-proyek.
"Ditanya soal perusahaan. Terus soal proyek-proyek," tandasnya.
Empat Pimpinan Badan Anggaran Diadukan ke BK
VIVAnews - Empat pimpinan Badan Anggaran dilaporkan ke Badan Kehormatan. Pelapornya aktivis Indonesian Parliamentary Center (IPC) Hanafi dan Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro) Iskandar.
"Mendesak kepada Badan Kehormatan DPR untuk melakukan penyidikan dan penyelidikan," kata Iskandar usai melapor pada BK DPR, Selasa 27 September 2011.
Para aktivis itu juga mendesak pimpinan fraksi masing-masing pimpinan itu untuk menarik keempatnya dari pimpinan Banggar. Keempat pimpinan Banggar itu Melchias Markus Mekeng dari Fraksi Golkar, Olly Dondokambey dari PDI Perjuangan, Mirwan Amir dari Demokrat, dan Tamsil Linrung dari PKS.
Iskandar menguraikan dugaan pelanggaran keempat pimpinan itu. Menurutnya, berawal pemanggilan keempatnya oleh KPK pada 20 September lalu. Banggar kemudian "ngambek", secara institusional menyatakan mogok bahas APBN-P 2012 dengan alasan tidak mau dikriminalisasi dalam hal menjalankan tugas dan fungsinya. Lantas, pembahasan APBN-P 2012 dikembalikan pada pimpinan DPR. "Mereka menyebutnya mengembalikan mandat," ujar Iskandar.
Menurut Iskandar, tindakan Banggar itu telah melanggar tata tertib dan kode etik DPR. Mereka dinilai melanggar Tata tertib DPR pasal 65 ayat 1 tentang tugas Banggar dan Kode Etik DPR pasal 4 ayat 3, yakni anggota DPR harus bersikap adil dan profesional berhubungan dengan mitra kerjanya.
"Pimpinan Banggar melibatkan urusan hukum pribadinya dalam menjalankan tugas sebagai anggota DPR. Hal demikian menunjukkan bahwa para pimpinan Banggar tidak profesional dalam menjalankan tugas," katanya.
Sementara itu, keempat pimpinan Badan Anggaran itu belum ada yang bisa dihubungi sampai pukul 15.30 ini. Pesan singkat yang dikirimkan kepada mereka juga tak dijawab. (umi)
"Mendesak kepada Badan Kehormatan DPR untuk melakukan penyidikan dan penyelidikan," kata Iskandar usai melapor pada BK DPR, Selasa 27 September 2011.
Para aktivis itu juga mendesak pimpinan fraksi masing-masing pimpinan itu untuk menarik keempatnya dari pimpinan Banggar. Keempat pimpinan Banggar itu Melchias Markus Mekeng dari Fraksi Golkar, Olly Dondokambey dari PDI Perjuangan, Mirwan Amir dari Demokrat, dan Tamsil Linrung dari PKS.
Iskandar menguraikan dugaan pelanggaran keempat pimpinan itu. Menurutnya, berawal pemanggilan keempatnya oleh KPK pada 20 September lalu. Banggar kemudian "ngambek", secara institusional menyatakan mogok bahas APBN-P 2012 dengan alasan tidak mau dikriminalisasi dalam hal menjalankan tugas dan fungsinya. Lantas, pembahasan APBN-P 2012 dikembalikan pada pimpinan DPR. "Mereka menyebutnya mengembalikan mandat," ujar Iskandar.
Menurut Iskandar, tindakan Banggar itu telah melanggar tata tertib dan kode etik DPR. Mereka dinilai melanggar Tata tertib DPR pasal 65 ayat 1 tentang tugas Banggar dan Kode Etik DPR pasal 4 ayat 3, yakni anggota DPR harus bersikap adil dan profesional berhubungan dengan mitra kerjanya.
"Pimpinan Banggar melibatkan urusan hukum pribadinya dalam menjalankan tugas sebagai anggota DPR. Hal demikian menunjukkan bahwa para pimpinan Banggar tidak profesional dalam menjalankan tugas," katanya.
Sementara itu, keempat pimpinan Badan Anggaran itu belum ada yang bisa dihubungi sampai pukul 15.30 ini. Pesan singkat yang dikirimkan kepada mereka juga tak dijawab. (umi)
Rapat DPR, Jaksa, KPK, Polri Batal
VIVAnews - Rapat konsultasi DPR dengan tiga lembaga penegak hukum batal. DPR bisa memaklumi itu karena surat yang mereka layangkan mendadak. Kini, DPR sedang menego ulang rapat tersebut.
"Hasil rapat pimpinan bisa maklumi pimpinan KPK, Jaksa agung dan Kapolri belum bisa memenuhi karena suratnya mendadak," kata Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso di DPR, Selasa, 28 September 2011.
Menurutnya dalam rapat pimpinan Dewan bersama pimpinan Banggar dan pimpinan Komisi III, disepakati akan mengundang lagi ketiga lembaga penegak hukum itu. "DPR akan kirim surat kembali untuk rapat konsultasi, KPK, Kapolri dan Jaksa Agung Kamis pukul satu siang," ujarnya.
Priyo berharap, para pihak yang diundang bisa hadir. Sehingga, bisa memahami duduk perkara sebenarnya dan mencari solusi terbaik. "Mudah-mudahan bisa dicarikan solusi," ujarnya.
Setelah pertemuan itu, Priyo berharap, apapun hasilnya Banggar bisa kembali bekerja. "Sehabis ini kita akan meminta Banggar bekerja seperti sediakala apapun hasilnya," ujarnya.
Rapat konsultasi ini digelar menyusul aksi KPK memanggil pimpinan Badan Anggaran DPR terkait kasus suap di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Paska pemanggilan, sejumlah anggota Banggar 'memboikot' pembahasan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (umi)
"Hasil rapat pimpinan bisa maklumi pimpinan KPK, Jaksa agung dan Kapolri belum bisa memenuhi karena suratnya mendadak," kata Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso di DPR, Selasa, 28 September 2011.
Menurutnya dalam rapat pimpinan Dewan bersama pimpinan Banggar dan pimpinan Komisi III, disepakati akan mengundang lagi ketiga lembaga penegak hukum itu. "DPR akan kirim surat kembali untuk rapat konsultasi, KPK, Kapolri dan Jaksa Agung Kamis pukul satu siang," ujarnya.
Priyo berharap, para pihak yang diundang bisa hadir. Sehingga, bisa memahami duduk perkara sebenarnya dan mencari solusi terbaik. "Mudah-mudahan bisa dicarikan solusi," ujarnya.
Setelah pertemuan itu, Priyo berharap, apapun hasilnya Banggar bisa kembali bekerja. "Sehabis ini kita akan meminta Banggar bekerja seperti sediakala apapun hasilnya," ujarnya.
Rapat konsultasi ini digelar menyusul aksi KPK memanggil pimpinan Badan Anggaran DPR terkait kasus suap di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Paska pemanggilan, sejumlah anggota Banggar 'memboikot' pembahasan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (umi)
Harifin: MA Butuh Hakim Bidang Perpajakan
VIVAnews -- Ketua Mahkamah Agung (MA), Harifin Andi Tumpa mengaku institusi yang dia pimpin saat ini membutuhkan hakim agung yang menguasai hukum pajak.
"Tentu DPR harus memikirkan itu," ujar Harifin di Gedung MA, Jakarta, Selasa, 27 September 2011.
Menurut dia, kebutuhan itu sangat mendesak bagi MA. Namun, lanjut dia, MA memerlukan orang-orang yang memiliki integritas dan pengetahuan mumpuni untuk mengisi posisi tersebut. "Kita serahkan saja ke DPR. Kami berharap yang terbaik. Tentu kalau kita yang memiliki integritas dan ilmu pengetahuan," ungkapnya.
Saat ini, kata Harifin, ada beberapa kandidat yang memenuhi kriteria untuk menjadi hakim agung di bidang perpajakan. Namun, Harifin enggan menyebutkan siapakan calon yang dimaksud. "Ada beberapa yang memenuhi kriteria, tapi kita tidak mau mendahului DPR RI," katanya.
Menurut UU Nomor 14 Tahun 2002 tetang Pengadilan Pajak, pembinaan serta pengawasan umum terhadap hakim Pengadilan Pajak dilakukan oleh Mahkamah Agung. Sedangkan pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan ditanggulangi oleh Kementrian Keuangan.
Skandal korupsi pajak yang melibatkan Gayus Tambunan beberapa waktu lalu memunculkan wacana pengadilan pajak berada di bawah MA sepenuhnya. Karena, selama ini dianggap pengadilan pajak tak terawasi dengan maksimal, sehingga cenderung mudah terjadi tindak pidana korupsi. (eh)
"Tentu DPR harus memikirkan itu," ujar Harifin di Gedung MA, Jakarta, Selasa, 27 September 2011.
Menurut dia, kebutuhan itu sangat mendesak bagi MA. Namun, lanjut dia, MA memerlukan orang-orang yang memiliki integritas dan pengetahuan mumpuni untuk mengisi posisi tersebut. "Kita serahkan saja ke DPR. Kami berharap yang terbaik. Tentu kalau kita yang memiliki integritas dan ilmu pengetahuan," ungkapnya.
Saat ini, kata Harifin, ada beberapa kandidat yang memenuhi kriteria untuk menjadi hakim agung di bidang perpajakan. Namun, Harifin enggan menyebutkan siapakan calon yang dimaksud. "Ada beberapa yang memenuhi kriteria, tapi kita tidak mau mendahului DPR RI," katanya.
Menurut UU Nomor 14 Tahun 2002 tetang Pengadilan Pajak, pembinaan serta pengawasan umum terhadap hakim Pengadilan Pajak dilakukan oleh Mahkamah Agung. Sedangkan pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan ditanggulangi oleh Kementrian Keuangan.
Skandal korupsi pajak yang melibatkan Gayus Tambunan beberapa waktu lalu memunculkan wacana pengadilan pajak berada di bawah MA sepenuhnya. Karena, selama ini dianggap pengadilan pajak tak terawasi dengan maksimal, sehingga cenderung mudah terjadi tindak pidana korupsi. (eh)
Demokrat Minta Banggar Jalankan Amanah Rakyat
INILAH.COM, Jakarta - Partai Demokrat (PD) meminta Badan Anggaran (Banggar) DPR menghentikan aksi mogok membahas APBN 2012. Banggar harus kembali menjalankan amanh rakyat terkait anggaran seperti yang diamanatkan dalam UU No.27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD 3).
"Terlepas ada persoalan kemarin (pemanggilan pimpinan Banggar oleh KPK, red), proses anggaran tidak boleh dihentikan, ini berbeda. Karena menyangkut APBN urat nadi pembangunan," jelas Ketua DPP PD Didi Irawadi Syamsudin saat ditemui INILAH.COM di gedung DPR, Jakarta, Senin (26/9/2011).
Aksi boikot pembahasan RAPBN ini dilakukan Banggar pasca pimpinan Banggar dipanggil oleh KPK. Mereka beralasan, KPK mengintrogasi pimpinan terkait mekanisme pengambilan keputusan. Sehingga ada ketakutan akan terjerat hukum juga.
Walau demikian, Didi mengatakan bahwa kerja Banggar adalah amanah UU. Tidak boleh ditinggalkan. "Tidak boleh berhenti seharipun," katanya.
Anggota komisi III DPR ini menilai, pertemuan antara pimpinan Banggar dengan pimpinan DPR harus menghasilkan hal positif. Dan segera mengakhiri aksi yang merugikan rakyat ini.
"Dalam rapim (rapat pimpinan DPR dan Banggar, red) segera bisa pulih. Saya pikir KPK hanya fungsi klarifikasi. Banggar tidak boleh berhenti. Karena keperluan rakyat banyak, kebutuhan rakyat banyak. Kebutuhan pasti ada perubahan, harus di sesuaikan," jelasnya.
Terkait sikap fraksi, bahwa PD akan mendorong kembali normal. FPD meminta aksi boikot oleh Banggar ini tidak sampai berlarut. " Saya pikir Fraksi akan mendukung tidak boleh terhenti," katanya mengakhiri. [lal]
"Terlepas ada persoalan kemarin (pemanggilan pimpinan Banggar oleh KPK, red), proses anggaran tidak boleh dihentikan, ini berbeda. Karena menyangkut APBN urat nadi pembangunan," jelas Ketua DPP PD Didi Irawadi Syamsudin saat ditemui INILAH.COM di gedung DPR, Jakarta, Senin (26/9/2011).
Aksi boikot pembahasan RAPBN ini dilakukan Banggar pasca pimpinan Banggar dipanggil oleh KPK. Mereka beralasan, KPK mengintrogasi pimpinan terkait mekanisme pengambilan keputusan. Sehingga ada ketakutan akan terjerat hukum juga.
Walau demikian, Didi mengatakan bahwa kerja Banggar adalah amanah UU. Tidak boleh ditinggalkan. "Tidak boleh berhenti seharipun," katanya.
Anggota komisi III DPR ini menilai, pertemuan antara pimpinan Banggar dengan pimpinan DPR harus menghasilkan hal positif. Dan segera mengakhiri aksi yang merugikan rakyat ini.
"Dalam rapim (rapat pimpinan DPR dan Banggar, red) segera bisa pulih. Saya pikir KPK hanya fungsi klarifikasi. Banggar tidak boleh berhenti. Karena keperluan rakyat banyak, kebutuhan rakyat banyak. Kebutuhan pasti ada perubahan, harus di sesuaikan," jelasnya.
Terkait sikap fraksi, bahwa PD akan mendorong kembali normal. FPD meminta aksi boikot oleh Banggar ini tidak sampai berlarut. " Saya pikir Fraksi akan mendukung tidak boleh terhenti," katanya mengakhiri. [lal]
KPK Kembali Panggil Tamsil Linrung dan Olly
INILAH.COM, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali akan memanggil pimpinan Badan Anggaran (Banggar) DPR Tamsil Linrung dan Olly Dondokambey, Rabu 28 September 2011.
"Jadi kemarin itu belum selesai sebagai saksi dan sudah ada kesepakatan untuk memeriksa kembali, berdasarkan informasi sudah ada jadwal dan sudah disepakati penyidik, Tamsil dan Olly untuk dilakukan pemeriksaan kembali besok," kata Juru bicara KPK Johan Budi SP, di gedung KPK, Jakarta, Selasa (27/9/2011).
Menurut Johan, keduanya diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan penyuapan dalam program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (PPID) di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans).
Salah satu tersangka dalam kasus itu yaitu Dharnawati, menyebut adanya aliran dana fee sebesar lima hingga 10 persen ke Banggar terkait proyek senilai Rp500 miliar tersebut.
Sebelumnya pada Selasa (20/9/2011), KPK telah memeriksa pimpinan Banggar Mirwan Amir, Olly Dondokambey, Melchias Marcus Mekeng, dan Tamsil Linrung.[mvi]
"Jadi kemarin itu belum selesai sebagai saksi dan sudah ada kesepakatan untuk memeriksa kembali, berdasarkan informasi sudah ada jadwal dan sudah disepakati penyidik, Tamsil dan Olly untuk dilakukan pemeriksaan kembali besok," kata Juru bicara KPK Johan Budi SP, di gedung KPK, Jakarta, Selasa (27/9/2011).
Menurut Johan, keduanya diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan penyuapan dalam program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (PPID) di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans).
Salah satu tersangka dalam kasus itu yaitu Dharnawati, menyebut adanya aliran dana fee sebesar lima hingga 10 persen ke Banggar terkait proyek senilai Rp500 miliar tersebut.
Sebelumnya pada Selasa (20/9/2011), KPK telah memeriksa pimpinan Banggar Mirwan Amir, Olly Dondokambey, Melchias Marcus Mekeng, dan Tamsil Linrung.[mvi]
Polisi Siap Amankan Eksekusi Trisakti
INILAH.COM, Jakarta - Polres Jakarta Barat siap untuk mengamankan proses eksekusi rektorat Trisakti sesuai keputusan MA beberapa waktu lalu. Hal ini untuk mencengah bentrokan dari massa dua belah kubu.
Menurut Kapolres Jakarta Barat, Kombes Setija Junianta, pihak yayasan Trisakti telah meminta bantuan pengamanan eksekusi rektorat Trisakti. Dari pertemuan itu pihak Polres menyatakan siap dan meminta pihak Yayasan untuk berkoordinasi lebih lanjut dengan pihak pengadilan maupun rektorat untuk menentukan waktu tepat eksekusi.
“Kita sarankan yayasan untuk tetap koordinasi dengan pihak pengadilan dan rektorat. Lobby kedua belah pihak. Kami menghimbau massa tidak membawa senjata tajam maupun senjata api saat eksekusi berlangsung," ujarnya.
Sementara Sekretaris Umum Yayasan Trisakti, Abi Jabar mengatakan telah mengirim surat permohonan eksekusi kembali, kepada Ketua PN Jakarta Barat tersebut tertanggal 18 juli 2011 dengan No 139/S/KH-AA/VII/2011. Abi mengatakan pihak Yayasan Trisakti dalam minggu ini menemui Ketua PN Jakarta Barat untuk menanyakan kelanjutan rencana eksekusi rektorat yang tertunda.
"Tembusan ketua MA, Ketua PT DKI dan team Yayasan Trisakti. Kemudian dikirim follow up pertengahan bulan Agustus," ucap Abi Jabar. Sebagai tindak lanjut, kuasa hukum Yayasan Trisakti dalam minggu ini akan menemui Ketua PN Jakarta Barat untuk menanyakan kelanjutan rencana eksekusi rektorat yang tertunda.
Seperti diberitakan sebelumnya, kericuhan terjadi saat pembacaan eksekusi penetapan Universitas Trisakti oleh juru sita Pengadilan Negeri Jakarta pada Kamis (19/5/2011). Kala itu, massa yang diduga dari pihak berupaya menghalangi eksekusi. Bahkan, surat eksekusi yang hendak dibacakan Juru Sita Pengadilan Negeri Jakarta Barat, direbut paksa oleh massa. Ironisnya, peristiwa tersebut berlangsung di depan Kapolres Metro Jakarta Barat, ketika itu yakni Kombes Yazid Fanani.
Terkait gagalnya eksekusi itu, Bambang Widjojanto, Pengacara Rektorat Trisakti, menjelaskan Putusan MA tersebut non-executable, apalagi dalam putusan tersebut pada amar putusan nomor 4, melarang para pihak dan siapapun juga tanpa kecuali yang mendapat wewenang dari pimpinan Usakti untuk masuk ke lingkungan Kampus Usakti dan dilarang untuk melakukan Tri Darma Perguruan Tinggi, jika putusan ini dilaksanakan, maka dapat dikualifikasi sebagai perbuatan yang menghilangkan hak asasi seluruh civitas akademika Universitas Trisakti.
Menurut Kapolres Jakarta Barat, Kombes Setija Junianta, pihak yayasan Trisakti telah meminta bantuan pengamanan eksekusi rektorat Trisakti. Dari pertemuan itu pihak Polres menyatakan siap dan meminta pihak Yayasan untuk berkoordinasi lebih lanjut dengan pihak pengadilan maupun rektorat untuk menentukan waktu tepat eksekusi.
“Kita sarankan yayasan untuk tetap koordinasi dengan pihak pengadilan dan rektorat. Lobby kedua belah pihak. Kami menghimbau massa tidak membawa senjata tajam maupun senjata api saat eksekusi berlangsung," ujarnya.
Sementara Sekretaris Umum Yayasan Trisakti, Abi Jabar mengatakan telah mengirim surat permohonan eksekusi kembali, kepada Ketua PN Jakarta Barat tersebut tertanggal 18 juli 2011 dengan No 139/S/KH-AA/VII/2011. Abi mengatakan pihak Yayasan Trisakti dalam minggu ini menemui Ketua PN Jakarta Barat untuk menanyakan kelanjutan rencana eksekusi rektorat yang tertunda.
"Tembusan ketua MA, Ketua PT DKI dan team Yayasan Trisakti. Kemudian dikirim follow up pertengahan bulan Agustus," ucap Abi Jabar. Sebagai tindak lanjut, kuasa hukum Yayasan Trisakti dalam minggu ini akan menemui Ketua PN Jakarta Barat untuk menanyakan kelanjutan rencana eksekusi rektorat yang tertunda.
Seperti diberitakan sebelumnya, kericuhan terjadi saat pembacaan eksekusi penetapan Universitas Trisakti oleh juru sita Pengadilan Negeri Jakarta pada Kamis (19/5/2011). Kala itu, massa yang diduga dari pihak berupaya menghalangi eksekusi. Bahkan, surat eksekusi yang hendak dibacakan Juru Sita Pengadilan Negeri Jakarta Barat, direbut paksa oleh massa. Ironisnya, peristiwa tersebut berlangsung di depan Kapolres Metro Jakarta Barat, ketika itu yakni Kombes Yazid Fanani.
Terkait gagalnya eksekusi itu, Bambang Widjojanto, Pengacara Rektorat Trisakti, menjelaskan Putusan MA tersebut non-executable, apalagi dalam putusan tersebut pada amar putusan nomor 4, melarang para pihak dan siapapun juga tanpa kecuali yang mendapat wewenang dari pimpinan Usakti untuk masuk ke lingkungan Kampus Usakti dan dilarang untuk melakukan Tri Darma Perguruan Tinggi, jika putusan ini dilaksanakan, maka dapat dikualifikasi sebagai perbuatan yang menghilangkan hak asasi seluruh civitas akademika Universitas Trisakti.
Senin, 26 September 2011
Kemlu akan Pelajari Tunggakan Tilang Parkir Rp 6,7 M & Cari Solusi
Nograhany Widhi K - detikNews
Jakarta - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) mengatakan bahwa tunggakan tilang parkir para diplomat Indonesia di Kota New York sebesar Rp 6,7 miliar bisa jadi tunggakan tilang selama belasan tahun. Kemlu akan mempelajari tunggakan itu dan akan mencari solusinya.
Juru bicara Kemlu Michael Tene ketika dikonfirmasi detikcom apakah diplomat yang menunggak tilang parkir itu diplomat dari KJRI New York atau Perwakilan Tetap RI di Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), Michael mengatakan belum mengetahui detailnya. Kemlu akan mempelajari tagihan tunggakan tilang parkir itu dan akan mencari jalan keluarnya.
"Kami akan mempelajari lebih dulu tagihan ini, sejak kapan dihitungnya, bisa jadi sejak belasan tahun yang lalu. Saya kira sebabnya (diplomat kena tilang) bisa macam-macam oleh karena itu kita harus lihat rinciannya. Kenapa bisa sebesar itu, kapan terjadinya, berapa dikenakannya dan sebagainya. Kalau sudah mempelajari rinciannya, baru dicarikan penyelesaian terbaik," tutur Michael.
Sebelumnya Michael mengatakan kebijakan Kemlu mengharuskan semua diplomat RI mematuhi ketentuan yang berlaku di negara setempat di mana mereka bertugas. Termasuk kalau terkena tilang parkir, harus dibayar.
"Mengenai kasus di New York, kalau jumlahnya begitu besar, kelihatannya memang sudah bertahun-tahun, jadi bukan hanya dalam waktu yang baru-baru saja. Bertahun-tahun, belasan tahun tilangnya, karena jumlahnya cukup besar," jelas Michael.
Dalam berita yang dilansir reuters, Pemerintah Kota New York mengeluhkan besarnya tunggakan denda parkir sejumlah diplomat negara. Mesir menjadi negara paling besar yang memiliki utang parkir yakni 1,9 juta dollar. Diikuti Nigeria dengan utang parkir sebesar 1 juta dollar. Sedangkan Indonesia tercatat pada urutan ketiga penunggak tiket parkir yakni sebesar 750 ribu dollar atau setara Rp 6,7 miliar. Departemen Keuangan Pemerintah Kota New York mengatakan sampai akhir Juli 2011 total denda utang parkir mencapai 16,7 juta dollar.
"Kami hanya bisa membayangkan berapa banyak biaya yang muncul pekan ini," kata juru bicara Grimm, Carol Danko, mengenai diplomat dan pemimpin dunia yang bertemu di Markas PBB di New York seperti dikutip dari reuters, Sabtu (24/9) lalu.
Jakarta - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) mengatakan bahwa tunggakan tilang parkir para diplomat Indonesia di Kota New York sebesar Rp 6,7 miliar bisa jadi tunggakan tilang selama belasan tahun. Kemlu akan mempelajari tunggakan itu dan akan mencari solusinya.
Juru bicara Kemlu Michael Tene ketika dikonfirmasi detikcom apakah diplomat yang menunggak tilang parkir itu diplomat dari KJRI New York atau Perwakilan Tetap RI di Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), Michael mengatakan belum mengetahui detailnya. Kemlu akan mempelajari tagihan tunggakan tilang parkir itu dan akan mencari jalan keluarnya.
"Kami akan mempelajari lebih dulu tagihan ini, sejak kapan dihitungnya, bisa jadi sejak belasan tahun yang lalu. Saya kira sebabnya (diplomat kena tilang) bisa macam-macam oleh karena itu kita harus lihat rinciannya. Kenapa bisa sebesar itu, kapan terjadinya, berapa dikenakannya dan sebagainya. Kalau sudah mempelajari rinciannya, baru dicarikan penyelesaian terbaik," tutur Michael.
Sebelumnya Michael mengatakan kebijakan Kemlu mengharuskan semua diplomat RI mematuhi ketentuan yang berlaku di negara setempat di mana mereka bertugas. Termasuk kalau terkena tilang parkir, harus dibayar.
"Mengenai kasus di New York, kalau jumlahnya begitu besar, kelihatannya memang sudah bertahun-tahun, jadi bukan hanya dalam waktu yang baru-baru saja. Bertahun-tahun, belasan tahun tilangnya, karena jumlahnya cukup besar," jelas Michael.
Dalam berita yang dilansir reuters, Pemerintah Kota New York mengeluhkan besarnya tunggakan denda parkir sejumlah diplomat negara. Mesir menjadi negara paling besar yang memiliki utang parkir yakni 1,9 juta dollar. Diikuti Nigeria dengan utang parkir sebesar 1 juta dollar. Sedangkan Indonesia tercatat pada urutan ketiga penunggak tiket parkir yakni sebesar 750 ribu dollar atau setara Rp 6,7 miliar. Departemen Keuangan Pemerintah Kota New York mengatakan sampai akhir Juli 2011 total denda utang parkir mencapai 16,7 juta dollar.
"Kami hanya bisa membayangkan berapa banyak biaya yang muncul pekan ini," kata juru bicara Grimm, Carol Danko, mengenai diplomat dan pemimpin dunia yang bertemu di Markas PBB di New York seperti dikutip dari reuters, Sabtu (24/9) lalu.
KPK Tahan Bupati Seluma di Rutan Cipinang
Rachmadin Ismail - detikNews
Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Bupati Seluma, Bengkulu, Murman Effendi. Tersangka kasus dugaan suap ke DPRD Seluma itu akan menjalani waktu di Rutan Cipinang, Jakarta Timur, untuk 20 hari ke depan.
Seluma keluar dari Gedung KPK, Jl HR Rasuna Said, Kuningan, Jaksel, Senin (26/9/2011) sekitar pukul 18.30 WIB. Tak sepatah kata pun terucap dari ketua Partai Demokrat Bengkulu tersebut.
"Untuk 20 hari pertama, tersangka kami tahan di Rutan Cipinang," ujar Juru bicara KPK, Johan Budi.
Saat ditanya apakah penahanan itu karena Murman bersikap kurang kooperatif? Johan tak menampiknya. "Karena memang dua kali mangkir. Dan ini panggilan ketiga. Yang pasti ini (penahanan) semata-mata untuk kepentingan penyidikan," tandasnya.
Seperti diketahui, Murman ditetapkan sebagai tersangka korupsi pada awal Juli lalu. Oleh KPK, Murman dijerat dengan pasal 5 ayat (1) huruf a dan atau pasal (13) UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Artinya, Murman telah memberi atau menjanjikan sesuatu ke pihak lain dalam hal ini DPRD Seluma untuk berbuat atau tidak berbuat terhadap suatu hal.
Suap dari Murman untuk DPRD Seluma itu diduga terkait dengan Perda Nomor 12 tahun 2010 tentang Pengikatan Dana Anggaran Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix dan Jembatan melalui anggaran tahun jamak (multi-years). Adapun proyek yang terdiri dari 25 paket pekerjaan itu didanai dengan APBD tahun 2011-2015. Nilai proyeknya awalnya Rp 350 miliar, namun kemudian ditambah anggarannya menjadi Rp 381 miliar.
Dalam kasus ini, 30 wakil rakyat di DPRD Seluma juga diduga menerima suap masing-masing Rp 100 juta dalam bentuk dua lembar cek yang nilainya masing-maisng Rp 50 juta. "DPRD Seluma juga sudah kita periksa. Tetapi kita masih menjerat pemberinya (Murman)," imbuh Johan.
Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Bupati Seluma, Bengkulu, Murman Effendi. Tersangka kasus dugaan suap ke DPRD Seluma itu akan menjalani waktu di Rutan Cipinang, Jakarta Timur, untuk 20 hari ke depan.
Seluma keluar dari Gedung KPK, Jl HR Rasuna Said, Kuningan, Jaksel, Senin (26/9/2011) sekitar pukul 18.30 WIB. Tak sepatah kata pun terucap dari ketua Partai Demokrat Bengkulu tersebut.
"Untuk 20 hari pertama, tersangka kami tahan di Rutan Cipinang," ujar Juru bicara KPK, Johan Budi.
Saat ditanya apakah penahanan itu karena Murman bersikap kurang kooperatif? Johan tak menampiknya. "Karena memang dua kali mangkir. Dan ini panggilan ketiga. Yang pasti ini (penahanan) semata-mata untuk kepentingan penyidikan," tandasnya.
Seperti diketahui, Murman ditetapkan sebagai tersangka korupsi pada awal Juli lalu. Oleh KPK, Murman dijerat dengan pasal 5 ayat (1) huruf a dan atau pasal (13) UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Artinya, Murman telah memberi atau menjanjikan sesuatu ke pihak lain dalam hal ini DPRD Seluma untuk berbuat atau tidak berbuat terhadap suatu hal.
Suap dari Murman untuk DPRD Seluma itu diduga terkait dengan Perda Nomor 12 tahun 2010 tentang Pengikatan Dana Anggaran Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix dan Jembatan melalui anggaran tahun jamak (multi-years). Adapun proyek yang terdiri dari 25 paket pekerjaan itu didanai dengan APBD tahun 2011-2015. Nilai proyeknya awalnya Rp 350 miliar, namun kemudian ditambah anggarannya menjadi Rp 381 miliar.
Dalam kasus ini, 30 wakil rakyat di DPRD Seluma juga diduga menerima suap masing-masing Rp 100 juta dalam bentuk dua lembar cek yang nilainya masing-maisng Rp 50 juta. "DPRD Seluma juga sudah kita periksa. Tetapi kita masih menjerat pemberinya (Murman)," imbuh Johan.
Di-reshuffle atau Tidak, Muhaimin Senang
VIVAnews – Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar, menyatakan belum diajak berdialog dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono soal rencana reshuffle atau perombakan kabinet.
“Belum. Kita tunggu saja keputusan beliau nanti seperti apa,” kata Muhaimin usai rapat kerja dengan Komisi IX di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin 26 September 2011. Ketua Umum PKB itu memilih untuk tidak berkomentar banyak soal rencana reshuffle kabinet.
Menurutnya, terserah Presiden hendak merombak kabinet seperti apa, karena dialah yang mempunyai hak penuh untuk melakukannya. Muhaimin menyatakan, lebih baik ia menunggu keputusan resmi Presiden sebagai pihak yang menilai kinerja pembantu-pembantunya di pemerintahan.
Pria yang akrab disapa Cak Imin itu menyerahkan semuanya kepada Presiden, termasuk apabila jajaran kabinet baru nantinya akan lebih banyak diisi oleh kalangan profesional, dengan mengurangi jatah pos bagi para politisi atau pengganti parpol.
Terlepas dari soal reshuffle, Muhaimin mengaku cukup senang dengan hasil evaluasi Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) terhadap kinerjanya di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
“Hasilnya bagus. Kalau lihat hasil penilaian dari UKP4 sih bagus,” kata Muhaimin. Terkait hasil survei LSI yang menyebutkan kasus korupsi di kementerian telah menurunkan kepuasan publik terhadap pemerintah, Muhaimin menjadikan hal itu sebagai masukan untuk memperbaiki performa Kemenakertrans yang saat ini dilanda kasus suap.
“Makanya saya melakukan konsolidasi terus-menerus. Hal ini kami jadikan momentum untuk perbaikan total,” ujar Muhaimin. (umi)
“Belum. Kita tunggu saja keputusan beliau nanti seperti apa,” kata Muhaimin usai rapat kerja dengan Komisi IX di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin 26 September 2011. Ketua Umum PKB itu memilih untuk tidak berkomentar banyak soal rencana reshuffle kabinet.
Menurutnya, terserah Presiden hendak merombak kabinet seperti apa, karena dialah yang mempunyai hak penuh untuk melakukannya. Muhaimin menyatakan, lebih baik ia menunggu keputusan resmi Presiden sebagai pihak yang menilai kinerja pembantu-pembantunya di pemerintahan.
Pria yang akrab disapa Cak Imin itu menyerahkan semuanya kepada Presiden, termasuk apabila jajaran kabinet baru nantinya akan lebih banyak diisi oleh kalangan profesional, dengan mengurangi jatah pos bagi para politisi atau pengganti parpol.
Terlepas dari soal reshuffle, Muhaimin mengaku cukup senang dengan hasil evaluasi Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) terhadap kinerjanya di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
“Hasilnya bagus. Kalau lihat hasil penilaian dari UKP4 sih bagus,” kata Muhaimin. Terkait hasil survei LSI yang menyebutkan kasus korupsi di kementerian telah menurunkan kepuasan publik terhadap pemerintah, Muhaimin menjadikan hal itu sebagai masukan untuk memperbaiki performa Kemenakertrans yang saat ini dilanda kasus suap.
“Makanya saya melakukan konsolidasi terus-menerus. Hal ini kami jadikan momentum untuk perbaikan total,” ujar Muhaimin. (umi)
Rohaniawan Imbau Warga Solo Tak Terprovokasi
VIVAnews – Ketua Badan Antar-Gereja Surakarta, Pendeta Tanto Kristiono, meminta seluruh warga Solo untuk tetap menjaga kerukunan umat beragama, pasca bom bunuh diri di Gereja Bethel Injil Sepenuh (GBIS) Kepunton, Solo, Minggu 25 September 2011 kemarin.
“Kami berharap masyarakat Surakarta tidak terprovokasi,” kata Pendeta Kristiono saat menjenguk korban ledakan bom di Rumah Sakit Dr. Oen, Solo, Senin 26 September 2011. Ia menyambangi para korban bersama tokoh-tokoh lintas agama lainnya, untuk mengetahui perkembangan kondisi mereka.
Saat ini, RS Dr. Oen masih merawat 14 korban ledakan bom, sedangkan 10 korban lainnya kemarin telah diperbolehkan pulang. Namun kesepuluh korban tersebut tetap akan diperiksa dan menjalani rawat jalan, karena mereka mengalami gangguan pendengaran yang dikhawatirkan bisa menyebabkan tuli.
Pendeta Kristiono dan tokoh-tokoh lintas agama berdialog dengan para korban di RS Dr. Oen. Mereka memberi dukungan supaya korban tetap tegar dan segera pulih.
Semalam, tokoh-tokoh lintas agama di Solo menggelar pertemuan untuk meneguhkan solidaritas mereka. “Semua elemen bahu-membahu untuk menciptakan suasana kondusif di Solo,” kata Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Solo, Akhmad Helmi Sakdillah.
Mereka akan kembali bertemu Senin siang ini di rumah dinas Walikota Solo, atas undangan Walikota Solo, Joko Widodo. “Kasihan Pak Walikota yang sudah lama berjuang mencitrakan Kota Solo sebagai kota tujuan wisata,” kata Akhmad.
“Saya berharap masyarakat tetap menjaga ketenangan, sambil terus waspada. Mari pelihara konstruksi bangunan kebersamaan dan toleransi untuk ketenangan republik ini,” kata Walikota Solo yang akrab disapa Jokowi itu.
“Kami berharap masyarakat Surakarta tidak terprovokasi,” kata Pendeta Kristiono saat menjenguk korban ledakan bom di Rumah Sakit Dr. Oen, Solo, Senin 26 September 2011. Ia menyambangi para korban bersama tokoh-tokoh lintas agama lainnya, untuk mengetahui perkembangan kondisi mereka.
Saat ini, RS Dr. Oen masih merawat 14 korban ledakan bom, sedangkan 10 korban lainnya kemarin telah diperbolehkan pulang. Namun kesepuluh korban tersebut tetap akan diperiksa dan menjalani rawat jalan, karena mereka mengalami gangguan pendengaran yang dikhawatirkan bisa menyebabkan tuli.
Pendeta Kristiono dan tokoh-tokoh lintas agama berdialog dengan para korban di RS Dr. Oen. Mereka memberi dukungan supaya korban tetap tegar dan segera pulih.
Semalam, tokoh-tokoh lintas agama di Solo menggelar pertemuan untuk meneguhkan solidaritas mereka. “Semua elemen bahu-membahu untuk menciptakan suasana kondusif di Solo,” kata Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Solo, Akhmad Helmi Sakdillah.
Mereka akan kembali bertemu Senin siang ini di rumah dinas Walikota Solo, atas undangan Walikota Solo, Joko Widodo. “Kasihan Pak Walikota yang sudah lama berjuang mencitrakan Kota Solo sebagai kota tujuan wisata,” kata Akhmad.
“Saya berharap masyarakat tetap menjaga ketenangan, sambil terus waspada. Mari pelihara konstruksi bangunan kebersamaan dan toleransi untuk ketenangan republik ini,” kata Walikota Solo yang akrab disapa Jokowi itu.
Otoritas Gereja: Bom Solo Tak Terkait Agama
VIVAnews -- Badan Antar Gereja (BAG) Surakarta menilai bom bunuh diri di Gereja Bethel Injil Sepuluh (GBIS) Kepunton, Solo, Minggu 25 September itu adalah kejahatan kemanusiaan.
"Dari pihak gereja sendiri, kami memandangnya ini hanya sebatas kejahatan kemanusiaan," Tanto Kristiono, Ketua 1 Badan Antar Gereja Surakarta (BAG), saat ditemui VIVAnews.com di RS Dr Oen, Solo, Senin 26 September 2011.
Ia mengatakan, pihak gereja tidak menuduh siapa-siapa yang terkait atas bom bunuh diri kamarin siang itu. Apalagi, mengaitkannya dengan agama. "Kami tidak menuduh siapa-siapa. Juga bukan soal masalah agama, sama sekali tidak," ujarnya.
Tanto mengaku, sebelum-sebelumnya tidak pernah ada indikasi dan ancaman kepada pihak gereja. "Sebelumnya tidak pernah ada ancaman kepada pihak gereja, normal-normal saja," imbuhnya.
Sementara itu, pasca kejadian tersebut, untuk pengamanannya pihak gereja menyerahkankan semuanya kepada aparat penegak hukum. "Untuk keamanan gereja di Solo, kami percayakan semuanya kepada aparat penegak hukum," tambah dia.
Kasus Cirebon
Terkait pelaku bom Solo, dugaan kuat mengarah ke jaringan Cirebon -- yang sebelumnya juga meledakkan bom bunuh diri di tengah Salat Jumat di masjid Mapolresta Cirebon beberapa bulan lalu.
Meski belum resmi diumumkan, pelakunya mengarah ke Ahmad Yosepa Hayat alias Ahmad Abu Daud alias Raharjo alias Hayat. Dugaan menguat karena kemiripan fisik pelaku bom dengan fotonya.
Hayat termasuk pelaku yang siap untuk bom bunuh diri.Hayat kabur saat polisi membekuk dua rekannya di hutan Setana, Blok Silepen, Desa Sidawangi,
Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon pada Sabtu 18 Juni 2011. Hayat dan empat orang lainnya diduga sedang latihan militer di lokasi itu. (ren)
"Dari pihak gereja sendiri, kami memandangnya ini hanya sebatas kejahatan kemanusiaan," Tanto Kristiono, Ketua 1 Badan Antar Gereja Surakarta (BAG), saat ditemui VIVAnews.com di RS Dr Oen, Solo, Senin 26 September 2011.
Ia mengatakan, pihak gereja tidak menuduh siapa-siapa yang terkait atas bom bunuh diri kamarin siang itu. Apalagi, mengaitkannya dengan agama. "Kami tidak menuduh siapa-siapa. Juga bukan soal masalah agama, sama sekali tidak," ujarnya.
Tanto mengaku, sebelum-sebelumnya tidak pernah ada indikasi dan ancaman kepada pihak gereja. "Sebelumnya tidak pernah ada ancaman kepada pihak gereja, normal-normal saja," imbuhnya.
Sementara itu, pasca kejadian tersebut, untuk pengamanannya pihak gereja menyerahkankan semuanya kepada aparat penegak hukum. "Untuk keamanan gereja di Solo, kami percayakan semuanya kepada aparat penegak hukum," tambah dia.
Kasus Cirebon
Terkait pelaku bom Solo, dugaan kuat mengarah ke jaringan Cirebon -- yang sebelumnya juga meledakkan bom bunuh diri di tengah Salat Jumat di masjid Mapolresta Cirebon beberapa bulan lalu.
Meski belum resmi diumumkan, pelakunya mengarah ke Ahmad Yosepa Hayat alias Ahmad Abu Daud alias Raharjo alias Hayat. Dugaan menguat karena kemiripan fisik pelaku bom dengan fotonya.
Hayat termasuk pelaku yang siap untuk bom bunuh diri.Hayat kabur saat polisi membekuk dua rekannya di hutan Setana, Blok Silepen, Desa Sidawangi,
Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon pada Sabtu 18 Juni 2011. Hayat dan empat orang lainnya diduga sedang latihan militer di lokasi itu. (ren)
Identitas pelaku bom gereja Solo diungkapkan pada Selasa
Jakarta (ANTARA News) - Kepala Polri Jenderal Pol Timur Pradopo mengatakan identitas terduga pelaku bom bunuh diri di Gereja Bethel Injil, Sepenuh, Solo, Jawa Tengah akan dirilis Selasa (27/9).
"Saat ini kami masih menunggu hasil tes DNA, moga-moga besok sudah dapat disampaikan," katanya, usai melakukan tanam pohon bersama Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono, pada serangkaian HUT ke-66 TNI di Pusat Pelatihan Pasukan Perdamaian TNI, Sentul, Bogor, Senin.
Jenazah lelaki yang diduga sebagai pelaku pemboman bunuh diri tersebut tiba di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Senin pagi.Jenazah tiba sekitar pukul 07.05 WIB dengan menggunakan mobil Disaster Identification Victim (DVI).
(R018)
"Saat ini kami masih menunggu hasil tes DNA, moga-moga besok sudah dapat disampaikan," katanya, usai melakukan tanam pohon bersama Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono, pada serangkaian HUT ke-66 TNI di Pusat Pelatihan Pasukan Perdamaian TNI, Sentul, Bogor, Senin.
Jenazah lelaki yang diduga sebagai pelaku pemboman bunuh diri tersebut tiba di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Senin pagi.Jenazah tiba sekitar pukul 07.05 WIB dengan menggunakan mobil Disaster Identification Victim (DVI).
(R018)
PGI imbau jemaat Kristen tetap tenang
Jakarta (ANTARA News) - Majelis Pekerja Harian Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (MPH-PGI) mengimbau anggota jemaat di Solo dan umat Kristen di seluruh Indonesia untuk tetap tenang dalam merespon peristiwa bom bunuh diri yang terjadi di GBIS Kepunten Solo pada Minggu pukul 10.55 WIB.
Sekretaris Eksekutif Bidang Diakonia PGI, Jeirry Sumampow, dalam konferensi persnya bersama tokoh lintas agama dari Gerakan Pemuda Ansor dan Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI) di Jakarta, Minggu petang, mengatakan anggota jemaat di Solo dan umat Kristen secara umum di seluruh Indonesia harus tetap tenang dan menyerahkan semua penyelesaian peristiwa itu kepada aparat yang berwenang.
"Kita berdoa saja agar para korban diberi pemulihan yang memadai dan bagi aparat kepolisian serta semua yang terkait di dalamnya diberi kemampuan menyelesaikan persoalan ini dengan segera melalui penegakan hukum yang berkeadilan," katanya.
Pihaknya menyatakan sangat prihatin dengan terjadinya peristiwa itu yang menunjukkan bahwa bangsa Indonesia belum mampu belajar dari pengaman terdahulu dan peristiwa serupa di masa lalu di mana bahasa kekerasan sudah terbukti tidak dapat menyelesaikan persoalan.
"Kita belum mampu keluar dari jebakan-jebakan kekerasan yang sangat merugikan harkat dan martabat kemanusiaan," katanya.
Menurut dia, sebagai manusia yang beradab semestinya mempunyai cara yang lebih manusiawi untuk menyampaikan aspirasi dan menyelesaikan berbagai persoalan.
Pihaknya juga menyatakan prihatin dengan adanya korban-korban yang berjatuhan dan berharap mereka mendapatkan perawatan yang terbaik.
"Sedangkan bagi seluruh pejabat negara kami menyerukan agar bekerja secara profesional dalam mengungkap latar belakang peristiwa ini, dan kami berharap para pelakunya diadili menurut hukum yang berlaku di negara kita," katanya.
Sementara itu, Kepolisian Negara Republik Indonesia saat ini telah memeriksa 15 saksi terkait bom yang meledak di Gereja Bethel Injil Sepenuh (GBIS) Kepunton, Jalan Arif Rahman Hakim Nomor 49 Solo, Jawa Tengah, Minggu, sekitar pukul 10.55 WIB.
Polri menyatakan akan mengusut pelaku di balik bom bunuh diri di GBIS yang telah menyebabkan 22 orang mengalami luka-luka. Di samping itu, seorang yang diduga pelaku bom bunuh diri tersebut meninggal dunia di lokasi kejadian.
Dari jumlah korban yang mengalami luka-luka tersebut 19 orang dirawat di Rumah Sakit Oen dan tiga orang dirawat di Rumah Sakit Brayat Minulyo Solo.
Menurut Kepala Pelayanan UGD RS Oen Solo, Dokter Rudi Handoyo, 11 di antara 19 korban ledakan bom yang dirawat di rumah sakit itu harus menjalani operasi, sedangkan delapan orang rawat jalan.
(T.H016/Y008)
Sekretaris Eksekutif Bidang Diakonia PGI, Jeirry Sumampow, dalam konferensi persnya bersama tokoh lintas agama dari Gerakan Pemuda Ansor dan Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI) di Jakarta, Minggu petang, mengatakan anggota jemaat di Solo dan umat Kristen secara umum di seluruh Indonesia harus tetap tenang dan menyerahkan semua penyelesaian peristiwa itu kepada aparat yang berwenang.
"Kita berdoa saja agar para korban diberi pemulihan yang memadai dan bagi aparat kepolisian serta semua yang terkait di dalamnya diberi kemampuan menyelesaikan persoalan ini dengan segera melalui penegakan hukum yang berkeadilan," katanya.
Pihaknya menyatakan sangat prihatin dengan terjadinya peristiwa itu yang menunjukkan bahwa bangsa Indonesia belum mampu belajar dari pengaman terdahulu dan peristiwa serupa di masa lalu di mana bahasa kekerasan sudah terbukti tidak dapat menyelesaikan persoalan.
"Kita belum mampu keluar dari jebakan-jebakan kekerasan yang sangat merugikan harkat dan martabat kemanusiaan," katanya.
Menurut dia, sebagai manusia yang beradab semestinya mempunyai cara yang lebih manusiawi untuk menyampaikan aspirasi dan menyelesaikan berbagai persoalan.
Pihaknya juga menyatakan prihatin dengan adanya korban-korban yang berjatuhan dan berharap mereka mendapatkan perawatan yang terbaik.
"Sedangkan bagi seluruh pejabat negara kami menyerukan agar bekerja secara profesional dalam mengungkap latar belakang peristiwa ini, dan kami berharap para pelakunya diadili menurut hukum yang berlaku di negara kita," katanya.
Sementara itu, Kepolisian Negara Republik Indonesia saat ini telah memeriksa 15 saksi terkait bom yang meledak di Gereja Bethel Injil Sepenuh (GBIS) Kepunton, Jalan Arif Rahman Hakim Nomor 49 Solo, Jawa Tengah, Minggu, sekitar pukul 10.55 WIB.
Polri menyatakan akan mengusut pelaku di balik bom bunuh diri di GBIS yang telah menyebabkan 22 orang mengalami luka-luka. Di samping itu, seorang yang diduga pelaku bom bunuh diri tersebut meninggal dunia di lokasi kejadian.
Dari jumlah korban yang mengalami luka-luka tersebut 19 orang dirawat di Rumah Sakit Oen dan tiga orang dirawat di Rumah Sakit Brayat Minulyo Solo.
Menurut Kepala Pelayanan UGD RS Oen Solo, Dokter Rudi Handoyo, 11 di antara 19 korban ledakan bom yang dirawat di rumah sakit itu harus menjalani operasi, sedangkan delapan orang rawat jalan.
(T.H016/Y008)
Partai Golkar kutuk pemboman gereja di Solo
Jakarta (ANTARA News) - Pelaksana Tugas Ketua Umum DPP Partai Golkar, Theo L Sambuaga, atas nama partainya mengutuk dan mengecam keras aksi teror pemboman di Gereja Kepunton, Solo, Jateng, Minggu siang.
"Aksi kekerasan tersebut adalah tindakan terorisme yang bertujuan menindas dan mengintimidasi umat beragama, merusak kerukunan dan menakut-nakuti masyarakat serta menantang otoritas negara," tandasnya di Jakarta, Minggu malam.
Mantan Presiden Komisi Politik dan Perlucutan Senjata `Inter-Parliamentary Union` (IPU, Uni Parlemen Sedunia) ini lebih lanjut mendesak agar Pemerintah dan aparat keamanan mengejar pelaku teroris beserta jaringannya.
"Pemerintah dan aparat keamanan harus membasmi sampai tuntas, dengan menyeret ke hadapan Pengadilan dan menghukum keras para pelaku dan otaknya," tegasnya.
Ia mengingatkan, jangan dibiarkan kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah dihancurkan oleh aksi teroris provokatif yang sudah berulang terjadi itu.
"Negara tidak boleh dikalahkan oleh aksi kekerasan yang sistematis melanggar HAM dan merusak kehidupan masyarakat seperti itu," ujar mantan Ketua Komisi I DPR RI (bidang Pertahanan dan Intelijen) ini.
Karena itu, ia berharap, aparat keamanan jangan lengah lagi mengantisipasi secara proaktif berbagai kemungkinan aksi terorisme di Tanah Air.
"Kita jangan kalah dengan aksi para peneror itu. Seluruh jejaring peneror harus dibasmi hingga tuntas," pungkas Theo Sambuaga.
"Aksi kekerasan tersebut adalah tindakan terorisme yang bertujuan menindas dan mengintimidasi umat beragama, merusak kerukunan dan menakut-nakuti masyarakat serta menantang otoritas negara," tandasnya di Jakarta, Minggu malam.
Mantan Presiden Komisi Politik dan Perlucutan Senjata `Inter-Parliamentary Union` (IPU, Uni Parlemen Sedunia) ini lebih lanjut mendesak agar Pemerintah dan aparat keamanan mengejar pelaku teroris beserta jaringannya.
"Pemerintah dan aparat keamanan harus membasmi sampai tuntas, dengan menyeret ke hadapan Pengadilan dan menghukum keras para pelaku dan otaknya," tegasnya.
Ia mengingatkan, jangan dibiarkan kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah dihancurkan oleh aksi teroris provokatif yang sudah berulang terjadi itu.
"Negara tidak boleh dikalahkan oleh aksi kekerasan yang sistematis melanggar HAM dan merusak kehidupan masyarakat seperti itu," ujar mantan Ketua Komisi I DPR RI (bidang Pertahanan dan Intelijen) ini.
Karena itu, ia berharap, aparat keamanan jangan lengah lagi mengantisipasi secara proaktif berbagai kemungkinan aksi terorisme di Tanah Air.
"Kita jangan kalah dengan aksi para peneror itu. Seluruh jejaring peneror harus dibasmi hingga tuntas," pungkas Theo Sambuaga.
Anshor, PGI, KWI minta umat tidak terprovokasi
Jakarta (ANTARA News) - Tiga tokoh lintas agama dari Gerakan Pemuda (GP) Anshor, Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI), dan Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI) bersama mengimbau umat beragama di Indonesia tidak terprovokasi dengan peristiwa bom bunuh diri di GBIS Kepunten Solo pada Minggu (25/9) pukul 10.55 WIB.
"Kami himbau agar umat beragama di Indonesia tidak terprovokasi agar peristiwa ini jangan sampai merembet ke tempat lain," kata Ketua Umum GP Anshor, H. Nusron Wahid, di Jakarta, Minggu petang, dalam jumpa pers bersama dengan PGI dan KWI di Gedung GP Anshor Kramat Raya Jakarta.
Menurut dia, sangat penting aparat khususnya Detasemen Khusus (Densuns) 88 untuk memberikan edukasi kepada masyarakat termasuk penyuluhan pentingnya tanda-tanda radikalisasi agama.
Ia berpendapat, peristiwa pemboman itu tidak serta-merta terjadi, di belakang itu semua hampir pasti ada rentetan panjang peristiwa yang terjadi sebelumnya.
"Kita tidak boleh berhenti tapi harus aktif memberikan penyuluhan pentingnya ajaran agama yang benar jangan sampai terprovokasi teror yang mengatasnamakan instrumen agama," katanya.
Ia mengatakan, aparat intelejen tidak boleh memonopoli informasi tetapi harus terbuka secara transparan kepada publik.
"Sebaliknya intelejen juga harus mau terima informasi terutama yang terkena dampak kalau ada kejadian seperti ini," katanya.
Sementara itu Sekretaris Eksekutif Bidang Diakonia PGI, Jeiry Sumampow, menyatakan amat prihatin atas peristiwa tersebut.
"Kami prihatin sebab kita belum mampu belajar dari pengalaman masa lalu bahwa bahasa kekerasan tidak dapat menyelesaikan persoalan," katanya.
Pihaknya menghimbau anggota jemaat di Solo dan Umat Kristen di seluruh Indonesia tetap tenang dan menyerahkan seluruh penyelesaian peristiwa kepada aparat yang berwajib.
Ia juga memintau agar pejabat negara bekerja secara profesional dalam mengungkap latar belakang peristiwa itu.
Sementara itu, Sekretaris Komisi Hubungan Antar Agama KWI, Romo Beny Susetyo, mengatakan, pihaknya akan mengadakan doa bersama lintas agama dalam jaringan kerja sama dengan Anshor dan Banser untuk mengamankan tempat ibadah.
Menurut dia, sudah lama hubungan baik tersebut terjalin dan terjadi secara alamiah.
"Kami menghimbau agar kita terus tingkatkan komunikasi, jangan takut dengan teror justru harus kita lawan," katanya.
Ia menjelaskan, umat tidak boleh tidak terganggu dengan isu-isu yang mengatasnamakan agama.
Lebih lanjut ia berpendapat, hal ke depan yang harus dilakukan adalah memperkuat ideologi bernegara termasuk membumikan Pancasila agar menjadi nilai bersama yang dijunjung tinggi.
"Agama harus menjadi inspirasi batin untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa," katanya.
"Kami himbau agar umat beragama di Indonesia tidak terprovokasi agar peristiwa ini jangan sampai merembet ke tempat lain," kata Ketua Umum GP Anshor, H. Nusron Wahid, di Jakarta, Minggu petang, dalam jumpa pers bersama dengan PGI dan KWI di Gedung GP Anshor Kramat Raya Jakarta.
Menurut dia, sangat penting aparat khususnya Detasemen Khusus (Densuns) 88 untuk memberikan edukasi kepada masyarakat termasuk penyuluhan pentingnya tanda-tanda radikalisasi agama.
Ia berpendapat, peristiwa pemboman itu tidak serta-merta terjadi, di belakang itu semua hampir pasti ada rentetan panjang peristiwa yang terjadi sebelumnya.
"Kita tidak boleh berhenti tapi harus aktif memberikan penyuluhan pentingnya ajaran agama yang benar jangan sampai terprovokasi teror yang mengatasnamakan instrumen agama," katanya.
Ia mengatakan, aparat intelejen tidak boleh memonopoli informasi tetapi harus terbuka secara transparan kepada publik.
"Sebaliknya intelejen juga harus mau terima informasi terutama yang terkena dampak kalau ada kejadian seperti ini," katanya.
Sementara itu Sekretaris Eksekutif Bidang Diakonia PGI, Jeiry Sumampow, menyatakan amat prihatin atas peristiwa tersebut.
"Kami prihatin sebab kita belum mampu belajar dari pengalaman masa lalu bahwa bahasa kekerasan tidak dapat menyelesaikan persoalan," katanya.
Pihaknya menghimbau anggota jemaat di Solo dan Umat Kristen di seluruh Indonesia tetap tenang dan menyerahkan seluruh penyelesaian peristiwa kepada aparat yang berwajib.
Ia juga memintau agar pejabat negara bekerja secara profesional dalam mengungkap latar belakang peristiwa itu.
Sementara itu, Sekretaris Komisi Hubungan Antar Agama KWI, Romo Beny Susetyo, mengatakan, pihaknya akan mengadakan doa bersama lintas agama dalam jaringan kerja sama dengan Anshor dan Banser untuk mengamankan tempat ibadah.
Menurut dia, sudah lama hubungan baik tersebut terjalin dan terjadi secara alamiah.
"Kami menghimbau agar kita terus tingkatkan komunikasi, jangan takut dengan teror justru harus kita lawan," katanya.
Ia menjelaskan, umat tidak boleh tidak terganggu dengan isu-isu yang mengatasnamakan agama.
Lebih lanjut ia berpendapat, hal ke depan yang harus dilakukan adalah memperkuat ideologi bernegara termasuk membumikan Pancasila agar menjadi nilai bersama yang dijunjung tinggi.
"Agama harus menjadi inspirasi batin untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa," katanya.
UU antiterorisme masih lemah
Jakarta (ANTARA News) - Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Hasyim Muzadi menilai masih adanya kasus peledakan bom di tanah air salah satunya disebabkan masih lemahnya undang-undang menyangkut penanggulangan terorisme.
"BIN (Badan Intelijen Negara, Red) tidak tajam menganalisa karena undang-undang belum tajam," kata Hasyim melalui pesan singkat yang diterima di Jakarta, Minggu, terkait aksi bom bunuh diri di Gereja Bethel Injil Sepenuh, Kepunton, Solo, Jawa Tengah.
Hasyim sendiri langsung menuju ke lokasi kejadian ketika mendengar peristiwa tersebut, dan sempat bertemu Kapolri, Kabareskrim, Kapolda Jawa Tengah, Walikota Solo, Kapolres, dan para pejabat setempat.
Menurutnya, di dalam Undang Undang Antiterorisme semestinya juga diatur tentang langkah-langkah pencegahan, bukan sekedar tindakan yang harus diambil setelah peristiwa terjadi.
"Tidak perlu takut HAM. Padahal HAM di Indonesia itu belum jelas. Apakah meneror itu HAM? HAM yang sebenarnya itu yang riil. Bukan berarti harus korbankan semuanya demi slogan HAM," katanya.
Hingga kini, kata Hasyim, belum ada strategi yang jitu dan koordinasi yang matang untuk pemberantasan terorisme.
Menurutnya, dalam menanggulangi terorisme Badan Nasional Pemberantasan Terorisme harus berkoordinasi dengan Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri untuk membuat program dari tingkat nasional sampai tingkat kabupaten/kota, bukan sekedar seminar.
Tokoh lintas agama juga perlu dilibatkan untuk memberi peringatan kepada masyarakat tentang masalah yang menyangkut fundamentalisme agama.
Lebih lanjut Hasyim mengatakan, gerakan antiteror harus dilakukan melalui pendekatan kultural, agama, hukum, keamanan dan represi secara seimbang.
"Jika polisi hanya menembak di jalan malah menyuburkan terorisme," katanya.
"BIN (Badan Intelijen Negara, Red) tidak tajam menganalisa karena undang-undang belum tajam," kata Hasyim melalui pesan singkat yang diterima di Jakarta, Minggu, terkait aksi bom bunuh diri di Gereja Bethel Injil Sepenuh, Kepunton, Solo, Jawa Tengah.
Hasyim sendiri langsung menuju ke lokasi kejadian ketika mendengar peristiwa tersebut, dan sempat bertemu Kapolri, Kabareskrim, Kapolda Jawa Tengah, Walikota Solo, Kapolres, dan para pejabat setempat.
Menurutnya, di dalam Undang Undang Antiterorisme semestinya juga diatur tentang langkah-langkah pencegahan, bukan sekedar tindakan yang harus diambil setelah peristiwa terjadi.
"Tidak perlu takut HAM. Padahal HAM di Indonesia itu belum jelas. Apakah meneror itu HAM? HAM yang sebenarnya itu yang riil. Bukan berarti harus korbankan semuanya demi slogan HAM," katanya.
Hingga kini, kata Hasyim, belum ada strategi yang jitu dan koordinasi yang matang untuk pemberantasan terorisme.
Menurutnya, dalam menanggulangi terorisme Badan Nasional Pemberantasan Terorisme harus berkoordinasi dengan Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri untuk membuat program dari tingkat nasional sampai tingkat kabupaten/kota, bukan sekedar seminar.
Tokoh lintas agama juga perlu dilibatkan untuk memberi peringatan kepada masyarakat tentang masalah yang menyangkut fundamentalisme agama.
Lebih lanjut Hasyim mengatakan, gerakan antiteror harus dilakukan melalui pendekatan kultural, agama, hukum, keamanan dan represi secara seimbang.
"Jika polisi hanya menembak di jalan malah menyuburkan terorisme," katanya.
Saran Indo Barometer untuk SBY
VIVAnews - Direktur Indo Barometer, Muhammad Qodari, menyarankan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berani mengganti Muhaimin Iskandar dari jabatan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
"Kalau memang ternyata Menakertrans termasuk kategori menteri yang tidak memenuhi syarat kinerja, ya sebaiknya diganti saja," kata Qodari usai acara diskusi Polemik Sindo Radio di Resto Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu 24 September 2011.
Dia menilai performa Kabinet Indonesia Bersatu jilid II tersandung persoalan dugaan korupsi di institusi pimpinan Muhaimin itu. Selain itu, kinerja Muhaimin sebagai Menakertrans tidak berhasil mengatasi masalah pengangguran dan penanganan TKI.
Qodari menyebutkan beberapa contoh. Pertama, dari persoalan ketenagakerjaan, pengangguran masih banyak. Kedua, persoalan paling nyata dan tidak bisa dibantah, adalah persoalan nasib TKI yang terkatung-katung, terbengkalai, jadi korban, dan lain-lain. "Ketiga, soal korupsi, KPK sudah memproses kasus yang ada di Kemennakertrans. Jadi semuanya sudah jelas," kata Qodari.
Oleh karena itu, kata Qodari, Presiden SBY harus tegas terhadap kinerja Muhaimin meskipun merupakan Ketua Umum PKB, salah satu parpol koalisi. "Justru di sini tantangan terbesar buat SBY," kata Qodari.
Qodari berharap SBY tak gentar meski PKB mengancam mundur dari koalisi. Ancaman ini tidak masalah karena sejumlah partai di luar koalisi berpotensi untuk masuk. "Menurut saya resiko itu diambil saja daripada menterinya itu kemudian kinerjanya tidak bagus lalu ada isu korupsi yang memang sangat menganggu," kata Qodari.
Mengenai isyu reshuffle, Muhaimin pernah menyatakan belum mengetahuinya. "Kita belum tahu kok siap atau tidak," kata Muhaimin, di Kantor Sekretariat Negara, Selasa 20 September 2011.
Muhaimin menyerahkan soal perombakan kabinet tersebut kepada SBY. "Monggo, memang hak prerogatif presiden. Kita tidak punya pengetahuan soal kapan," ucapnya
Mengenai kasus suap di kementeriannya, Muhaimin mencurigai ada upaya menjatuhkan partainya. Menurut dia, kasus suap yang mencatut namanya sangat tidak masuk akal.
"Ada dua kerugian dengan mencuatnya kasus tersebut. Pertama, publik memvonis pejabat melakukan korupsi. Kedua, kekuatan politik yang bersih seperti PKB menjadi terganggu," kata Muhaimin Iskandar di Jombang, Jawa Timur, Sabtu 3, September 2011.
Menurut dia, kasus tersebut aneh. "Mulai dari DIPA (Daftar Isian Pelaksana Anggaran), tender, dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di daerah, kok dikaitkan dengan saya," katanya.
"Kalau memang ternyata Menakertrans termasuk kategori menteri yang tidak memenuhi syarat kinerja, ya sebaiknya diganti saja," kata Qodari usai acara diskusi Polemik Sindo Radio di Resto Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu 24 September 2011.
Dia menilai performa Kabinet Indonesia Bersatu jilid II tersandung persoalan dugaan korupsi di institusi pimpinan Muhaimin itu. Selain itu, kinerja Muhaimin sebagai Menakertrans tidak berhasil mengatasi masalah pengangguran dan penanganan TKI.
Qodari menyebutkan beberapa contoh. Pertama, dari persoalan ketenagakerjaan, pengangguran masih banyak. Kedua, persoalan paling nyata dan tidak bisa dibantah, adalah persoalan nasib TKI yang terkatung-katung, terbengkalai, jadi korban, dan lain-lain. "Ketiga, soal korupsi, KPK sudah memproses kasus yang ada di Kemennakertrans. Jadi semuanya sudah jelas," kata Qodari.
Oleh karena itu, kata Qodari, Presiden SBY harus tegas terhadap kinerja Muhaimin meskipun merupakan Ketua Umum PKB, salah satu parpol koalisi. "Justru di sini tantangan terbesar buat SBY," kata Qodari.
Qodari berharap SBY tak gentar meski PKB mengancam mundur dari koalisi. Ancaman ini tidak masalah karena sejumlah partai di luar koalisi berpotensi untuk masuk. "Menurut saya resiko itu diambil saja daripada menterinya itu kemudian kinerjanya tidak bagus lalu ada isu korupsi yang memang sangat menganggu," kata Qodari.
Mengenai isyu reshuffle, Muhaimin pernah menyatakan belum mengetahuinya. "Kita belum tahu kok siap atau tidak," kata Muhaimin, di Kantor Sekretariat Negara, Selasa 20 September 2011.
Muhaimin menyerahkan soal perombakan kabinet tersebut kepada SBY. "Monggo, memang hak prerogatif presiden. Kita tidak punya pengetahuan soal kapan," ucapnya
Mengenai kasus suap di kementeriannya, Muhaimin mencurigai ada upaya menjatuhkan partainya. Menurut dia, kasus suap yang mencatut namanya sangat tidak masuk akal.
"Ada dua kerugian dengan mencuatnya kasus tersebut. Pertama, publik memvonis pejabat melakukan korupsi. Kedua, kekuatan politik yang bersih seperti PKB menjadi terganggu," kata Muhaimin Iskandar di Jombang, Jawa Timur, Sabtu 3, September 2011.
Menurut dia, kasus tersebut aneh. "Mulai dari DIPA (Daftar Isian Pelaksana Anggaran), tender, dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di daerah, kok dikaitkan dengan saya," katanya.
Jasad Pelaku Bom Solo Tiba di RS Polri
VIVAnews - Jasad pelaku insinden bom bunuh diri Solo, Jawa Tengah, Minggu kemarin sudah tiba pagi ini di RS Polri, Kramat Jati, Jakarta. Polri akan berupaya mengungkap identitas si pelaku begitu semua informasi terkumpul.
"Sudah tiba di rumah sakit," kata Kepala RS Polri Budi Siswanto dalam perbincangan dengan VIVAnews.com, Senin 26 September 2011.
Menurut Budi, cepat atau lambatnya proses identifikasi tergantung informasi awal yang sudah terkumpul. Kalau ada pihak yang mengaku keluarga atau kerabat yang mengenali, maka proses identifikasi akan lebih cepat.
"Nanti ada istilah rekonsiliasi, kami gabungkan semua informasi," kata Budi yang masih berada di Balikpapan, Kalimantan Timur ini. Budi menegaskan, hingga saat ini tidak ada orang yang mengaku keluarga yang mengenali korban.
Jasad pengebom gereja di Solo tiba di RS Polri sekitar pukul 07.00 WIB. Sebanyak 28 orang mengalami luka akibat bom bunuh diri di Gereja Bethel Injil Sepenuh (GBIS) Kepunton, Tegal Harjo, Jebres, Solo, Minggu 25 September, siang. Korban tewas hanya pelaku bom bunuh diri.
"Bila ada yang mengenali, siapa si A atau si B itu, maka akan semakin cepat. Tetapi yang jelas, kami secara medik bisa mengambil DNA-nya," jelas dia. (ren)
"Sudah tiba di rumah sakit," kata Kepala RS Polri Budi Siswanto dalam perbincangan dengan VIVAnews.com, Senin 26 September 2011.
Menurut Budi, cepat atau lambatnya proses identifikasi tergantung informasi awal yang sudah terkumpul. Kalau ada pihak yang mengaku keluarga atau kerabat yang mengenali, maka proses identifikasi akan lebih cepat.
"Nanti ada istilah rekonsiliasi, kami gabungkan semua informasi," kata Budi yang masih berada di Balikpapan, Kalimantan Timur ini. Budi menegaskan, hingga saat ini tidak ada orang yang mengaku keluarga yang mengenali korban.
Jasad pengebom gereja di Solo tiba di RS Polri sekitar pukul 07.00 WIB. Sebanyak 28 orang mengalami luka akibat bom bunuh diri di Gereja Bethel Injil Sepenuh (GBIS) Kepunton, Tegal Harjo, Jebres, Solo, Minggu 25 September, siang. Korban tewas hanya pelaku bom bunuh diri.
"Bila ada yang mengenali, siapa si A atau si B itu, maka akan semakin cepat. Tetapi yang jelas, kami secara medik bisa mengambil DNA-nya," jelas dia. (ren)
Polisi Periksa Penjaga Warnet Solonet
Moksa Hutasoit - detikNews
Jakarta - Sebelum meledakan dirinya di Gereja Bethel Indonesia Sepenuh (GBIS), Solo, pelaku sempat datang ke Warnet Solonet yang berjarak 200 meter dari lokasi kejadian. Penjaga warnet yang bertugas saat pelaku datang ke tempat ini sudah dimintai keterangan oleh polisi.
"Sore tadi sudah diinterograsi oleh polisi," jelas operator Solonet, Fajar kepada detikcom, Minggu (25/9/2011).
Fajar tidak mengetahui secara detil identitas perempuan yang sudah diperiksa oleh polisi itu. Pasalnya, setiap hari Minggu, karyawan yang bekerja biasanya adalah freelance.
"Jadi setiap Minggu itu bisa ganti-ganti orangnya," lanjut Fajar.
Selain memeriksa salah satu penjaga warnet Solonet, polisi juga juga memboyong sebuah komputer yang sempat digunakan oleh pelaku bom sebelum masuk ke dalam gereja. Sebuah tas yang sempat ditinggalkan di warnet ini juga sudah diamankan polisi.
Seorang pria melakukan bom bunuh diri di Gereja Bethel Indonesia Sepenuh (GBIS), Kepunton, Solo, Jawa Tengah. Pria itu tewas seketika dengan luka parah di bagian perut. Jenazahnya dievakuasi dari TKP ke RS Bhayangkara, Semarang. Namun untuk keperluan identifikasi mendalam, jenazah pria itu dibawa ke RS Polri Kramat Jati, Jakarta. Malam ini jenazah dibawa ke Jakarta melalui perjalanan darat.
Jakarta - Sebelum meledakan dirinya di Gereja Bethel Indonesia Sepenuh (GBIS), Solo, pelaku sempat datang ke Warnet Solonet yang berjarak 200 meter dari lokasi kejadian. Penjaga warnet yang bertugas saat pelaku datang ke tempat ini sudah dimintai keterangan oleh polisi.
"Sore tadi sudah diinterograsi oleh polisi," jelas operator Solonet, Fajar kepada detikcom, Minggu (25/9/2011).
Fajar tidak mengetahui secara detil identitas perempuan yang sudah diperiksa oleh polisi itu. Pasalnya, setiap hari Minggu, karyawan yang bekerja biasanya adalah freelance.
"Jadi setiap Minggu itu bisa ganti-ganti orangnya," lanjut Fajar.
Selain memeriksa salah satu penjaga warnet Solonet, polisi juga juga memboyong sebuah komputer yang sempat digunakan oleh pelaku bom sebelum masuk ke dalam gereja. Sebuah tas yang sempat ditinggalkan di warnet ini juga sudah diamankan polisi.
Seorang pria melakukan bom bunuh diri di Gereja Bethel Indonesia Sepenuh (GBIS), Kepunton, Solo, Jawa Tengah. Pria itu tewas seketika dengan luka parah di bagian perut. Jenazahnya dievakuasi dari TKP ke RS Bhayangkara, Semarang. Namun untuk keperluan identifikasi mendalam, jenazah pria itu dibawa ke RS Polri Kramat Jati, Jakarta. Malam ini jenazah dibawa ke Jakarta melalui perjalanan darat.
Sampai di RS Polri, Jenazah akan Langsung Diidentifikasi
Moksa Hutasoit - detikNews
Jakarta - Jenazah pria yang meledakan tubuhnya di Gereja Bethel Indonesia Sepenuh (GBIS), Solo masih dalam perjalanan menuju RS Polri Kramat Jati. Sesampainya di rumah sakit tersebut, tim dokter akan segera langsung melakukan proses indentifikasi jenazah pelaku ledakan itu.
"Kita sudah siap untuk menanganinya," ujar Kepala RS Polri Kramat Jati, Brigjen Pol Budi Siswanto kepada detikcom, Senin (26/9/2011).
Budi menjelaskan, jika data-data pendukung seperti KTP masih ada di dalam diri pelaku, proses identifikasi akan menjadi lebih mudah. Namun dia belum mendapat informasi data apa saja yang ada atau masih ada di dalam diri pelaku.
"Tapi kalau dilihat, wajahnya masih utuh yah," jelas Budi.
Meski begitu, pihaknya tidak mau terburu-buru dalam menentukan identitas pelaku bom tersebut. Jika sudah ada kesimpulan sementara, pihaknya akan mengecek ulang kepada keluarganya.
"Jika kita yakin misalnya si A, nanti keluarganya akan kita cek juga," tandasnya.
Seorang pria melakukan bom bunuh diri di Gereja Bethel Indonesia Sepenuh (GBIS), Kepunton, Solo, Jawa Tengah. Pria itu tewas seketika dengan luka parah di bagian perut. Jenazahnya dievakuasi dari TKP ke RS Bhayangkara, Semarang. Namun untuk keperluan identifikasi mendalam, jenazah pria itu dibawa ke RS Polri Kramat Jati, Jakarta. Malam ini jenazah dibawa ke Jakarta melalui perjalanan darat.
Jakarta - Jenazah pria yang meledakan tubuhnya di Gereja Bethel Indonesia Sepenuh (GBIS), Solo masih dalam perjalanan menuju RS Polri Kramat Jati. Sesampainya di rumah sakit tersebut, tim dokter akan segera langsung melakukan proses indentifikasi jenazah pelaku ledakan itu.
"Kita sudah siap untuk menanganinya," ujar Kepala RS Polri Kramat Jati, Brigjen Pol Budi Siswanto kepada detikcom, Senin (26/9/2011).
Budi menjelaskan, jika data-data pendukung seperti KTP masih ada di dalam diri pelaku, proses identifikasi akan menjadi lebih mudah. Namun dia belum mendapat informasi data apa saja yang ada atau masih ada di dalam diri pelaku.
"Tapi kalau dilihat, wajahnya masih utuh yah," jelas Budi.
Meski begitu, pihaknya tidak mau terburu-buru dalam menentukan identitas pelaku bom tersebut. Jika sudah ada kesimpulan sementara, pihaknya akan mengecek ulang kepada keluarganya.
"Jika kita yakin misalnya si A, nanti keluarganya akan kita cek juga," tandasnya.
Seorang pria melakukan bom bunuh diri di Gereja Bethel Indonesia Sepenuh (GBIS), Kepunton, Solo, Jawa Tengah. Pria itu tewas seketika dengan luka parah di bagian perut. Jenazahnya dievakuasi dari TKP ke RS Bhayangkara, Semarang. Namun untuk keperluan identifikasi mendalam, jenazah pria itu dibawa ke RS Polri Kramat Jati, Jakarta. Malam ini jenazah dibawa ke Jakarta melalui perjalanan darat.
Anis: Reshuffle Salah Pilih Atau Salah Urus
VIVAnews – Kebijakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan perombakan kabinet menuai pertanyaan tajam dari Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Anis Matta. Anis mempertanyakan kebijakan reshuffle yang dilakukan SBY.
“Ini (reshuffle) karena salah pilih atau salah urus?” sindir Anis, di Denpasar, Bali, Minggu 25 September 2011.
Anis heran dengan kepimpinan Presiden SBY. Dulu, katanya, ketika Soeharto masih berkuasa, pergantian menteri itu hanya melalui sambungan telepon saja. Namun saat ini, menteri yang akan bergabung dalam kabinet harus melalui seleksi ketat.
“Sebab di kabinet ini saja yang begitu ketat, melalui fit and proper test, tetapi paling sering juga digantinya. Sampai-sampai ada pakta integritas antara Menteri dengan Presiden. Seleksi ketat, perubahan paling sering,” kata Anis.
Presiden SBY mengisaratkan akan merombak kabinetnya. Sejumlah nama disebut-sebut bakal di-reshuffle, dan lainnya akan dirotasi. Namun, meski Yudhoyono menyiratkan reshuffle dilakukan sebelum tanggal 20 Oktober, namun PKS belum diajak bicara soal itu.
PKS sendiri, kata Anis, hingga saat ini belum dihubungi terkait rencana reshuffle tersebut. Bagi PKS, di dalam atau di luar pemerintahan sama saja. Kendati demikian, Anis menyiratkan optimisme jika PKS terhindar dari rencana reshulffe yang akan dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Pasalnya, tambah dia, PKS memiliki kontrak eksklusif dengan Presiden yang tak dimiliki partai-partai lain. Sayang, ia tak mau menyebutkan kontrak eksklusif yang dimaksudnya itu. “Itu semua tentang power set lah. Kami yakin PKS aman,” jawab dia singkat.
“Ini (reshuffle) karena salah pilih atau salah urus?” sindir Anis, di Denpasar, Bali, Minggu 25 September 2011.
Anis heran dengan kepimpinan Presiden SBY. Dulu, katanya, ketika Soeharto masih berkuasa, pergantian menteri itu hanya melalui sambungan telepon saja. Namun saat ini, menteri yang akan bergabung dalam kabinet harus melalui seleksi ketat.
“Sebab di kabinet ini saja yang begitu ketat, melalui fit and proper test, tetapi paling sering juga digantinya. Sampai-sampai ada pakta integritas antara Menteri dengan Presiden. Seleksi ketat, perubahan paling sering,” kata Anis.
Presiden SBY mengisaratkan akan merombak kabinetnya. Sejumlah nama disebut-sebut bakal di-reshuffle, dan lainnya akan dirotasi. Namun, meski Yudhoyono menyiratkan reshuffle dilakukan sebelum tanggal 20 Oktober, namun PKS belum diajak bicara soal itu.
PKS sendiri, kata Anis, hingga saat ini belum dihubungi terkait rencana reshuffle tersebut. Bagi PKS, di dalam atau di luar pemerintahan sama saja. Kendati demikian, Anis menyiratkan optimisme jika PKS terhindar dari rencana reshulffe yang akan dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Pasalnya, tambah dia, PKS memiliki kontrak eksklusif dengan Presiden yang tak dimiliki partai-partai lain. Sayang, ia tak mau menyebutkan kontrak eksklusif yang dimaksudnya itu. “Itu semua tentang power set lah. Kami yakin PKS aman,” jawab dia singkat.
Minggu, 25 September 2011
ICW Minta Mendiknas Diganti
VIVAnews - Indonesia Corruption Watch (ICW)mendesak Pr esiden Susilo Bambang Yudhoyono mengganti Menteri Pendidikan Nasional Muhammad Nuh. Menteri Nuh dinilai gagal mengatasi berbagai maalah di dunia pendidikan Indonesia.
"Kami mendukung bila beliau diganti," ujar Koordinator Divisi Monitoring Layanan Publik ICW, Febri Hendri, di kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu 25 September 2011.
Menurut Febri, sejak diangkat di kabinet Indonesia Bersatu jilid II tahun 2009 lalu, kinerja Muhammad Nuh selaku orang nomor satu di Kementerian Pendidikan Nasional telah melakukan kesalahan mendasar yang meliputi kebijakan dan lemahnya kepemimpinan. "Banyak sekali persoalan selama beliau memimpin dan ini telah merugikan masyarakat," kata dia.
ICW mencatat, berbagai kekeliruan dan masalah muncul di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional selama Muhammad Nuh memimpin.
Masalah-masalah tersebut antara lain: sertifikasi guru yang tidak mampu meningkatkan kualitas pengajaran guru, ujian nasional, penyaluran dana bos yang kerap terlambat, penerimaan siswa baru, mahalnya pendidikan saat penerimaan siswa baru, tata kelola perguruan tinggi yang otoriter, hingga soal tata kelola Kementerian Pendidikan yang buruk dan terindikasi korupsi.
Hal senada disampaikan oleh Perwakilan Koalisi Pendidikan, Jimmy Paat. Menurut Jimmy, selama dua tahun kepemimpinan Muhammad Nuh, banyak sekali masalah pendidikan yang tak kunjung diselesaikan.
"Soal tawuran yang melibatkan siswa dengan kalangan jurnalis beberapa waktu lalu merupakan puncak adanya persoalan serius dari institusi pendidikan. Kenapa tawuran di bulungan tidak bisa diatasi? Apa yang dilakukan oleh Kemendiknas kita?," ujarnya.
Jimmy berharap Presiden segera mengambil tindakan tegas dengan mengganti Menteri Pendidikan. Sebab jika tidak, maka dikhawatirkan menghambat target pendidikan nasional seperti akses pendidikan yang murah dan mudah serta tata kelola pendidikan yang transparan dan akuntabel. "SBY harus berani lakukan evaluasi terhadap Mendiknas," pungkasnya.
"Kami mendukung bila beliau diganti," ujar Koordinator Divisi Monitoring Layanan Publik ICW, Febri Hendri, di kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu 25 September 2011.
Menurut Febri, sejak diangkat di kabinet Indonesia Bersatu jilid II tahun 2009 lalu, kinerja Muhammad Nuh selaku orang nomor satu di Kementerian Pendidikan Nasional telah melakukan kesalahan mendasar yang meliputi kebijakan dan lemahnya kepemimpinan. "Banyak sekali persoalan selama beliau memimpin dan ini telah merugikan masyarakat," kata dia.
ICW mencatat, berbagai kekeliruan dan masalah muncul di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional selama Muhammad Nuh memimpin.
Masalah-masalah tersebut antara lain: sertifikasi guru yang tidak mampu meningkatkan kualitas pengajaran guru, ujian nasional, penyaluran dana bos yang kerap terlambat, penerimaan siswa baru, mahalnya pendidikan saat penerimaan siswa baru, tata kelola perguruan tinggi yang otoriter, hingga soal tata kelola Kementerian Pendidikan yang buruk dan terindikasi korupsi.
Hal senada disampaikan oleh Perwakilan Koalisi Pendidikan, Jimmy Paat. Menurut Jimmy, selama dua tahun kepemimpinan Muhammad Nuh, banyak sekali masalah pendidikan yang tak kunjung diselesaikan.
"Soal tawuran yang melibatkan siswa dengan kalangan jurnalis beberapa waktu lalu merupakan puncak adanya persoalan serius dari institusi pendidikan. Kenapa tawuran di bulungan tidak bisa diatasi? Apa yang dilakukan oleh Kemendiknas kita?," ujarnya.
Jimmy berharap Presiden segera mengambil tindakan tegas dengan mengganti Menteri Pendidikan. Sebab jika tidak, maka dikhawatirkan menghambat target pendidikan nasional seperti akses pendidikan yang murah dan mudah serta tata kelola pendidikan yang transparan dan akuntabel. "SBY harus berani lakukan evaluasi terhadap Mendiknas," pungkasnya.
Langganan:
Postingan (Atom)