Pewarta: Budi Setiawanto
Jakarta (ANTARA News) - Badan Intelijen Negara melakukan pendalaman terhadap kemungkinan penyadapan oleh Amerika Serikat, kata Kepala BIN Letjen TNI (Purn) Marciano Norman di Jakarta, Kamis.
Ia menyatakan BIN sedang melakukan pendalaman informasi tersebut dengan meminta penjelasan counterpart Amerika Serikat yang ada di Jakarta.
Di samping itu BIN juga sedang mencari bukti dari berbagai sumber lainnya, karena informasi dari sumber terbuka harus dicek ulang dengan sumber lainnya, sehingga hasilnya akan dapat memberikan gambaran mengenai ada tidaknya penyadapan tersebut.
BIN juga mendukung kebijakan yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri dengan memanggil KUAI (Kuasa Usaha Ad Interim) Kedubes Amerika Serikat di Jakarta untuk memperoleh klarifikasi resmi.
"Apabila klarifikasi tersebut menunjukkan indikasi positif maka Pemerintah Republik Indonesia akan mengajukan protes keras terhadap Pemerintah Amerika Serikat atas keberadaan fasilitas penyadapan tersebut," ujarnya, menegaskan.
Bila terbukti melakukan penyadapan, katanya, hal itu merupakan pelanggaran terhadap etika diplomasi dan kedaulatan Indonesia yang tidak selaras dengan hubungan baik yang selama ini telah dibina oleh kedua negara.
Kamis, 31 Oktober 2013
Pertamina masih tangani semburan gas di Tarakan
Pewarta: Kelik Dewanto
Jakarta (ANTARA News) - PT Pertamina EP masih menangani semburan gas yang terjadi di Sumur JTA 122, Kelurahan Juata Krikil, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan, Kaltim.
Manajer Humas Pertamina EP Agus Amperianto di Jakarta, Kamis mengatakan, semburan yang terjadi sejak Rabu (30/10) pukul 18.30 WIB tersebut mengeluarkan air, pasir, dan gas.
"Ketinggian semburan sempat 25-30 meter akibat dari besarnya tekanan bawah permukaan yang berkisar sekitar 700 psi. Namun, saat ini sudah kurang dari 10 meter," katanya.
Menurut dia, Tim Penanggulangan Keadaan Darurat Pertamina EP langsung menangani begitu semburan keluar.
Saat ini, lanjutnya, pihaknya sudah mengevakuasi seluruh pekerja dan peralatan, mengisolasi lokasi, dan menanggulangi semburan.
"Upaya lanjut yang dilakukan untuk pengamanan lokasi sekitar sumur adalah pemasangan `oil boom`, pembuatan `pit`, dan `waterlack`", katanya.
Lokasi sumur JTA 122 terletak cukup jauh dari pemukiman warga, namun tetap diberlakukan radius jarak aman sejauh 100 meter, karena sumur masih mengeluarkan semburan.
Agus mengimbau warga untuk sementara waktu tidak mendekati lokasi sumur, karena sedang dalam penanganan tim.
"Kami mohon maaf kepada warga masyarakat di sekitar lokasi atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan akibat kejadian ini, kami terus berupaya agar semburan sumur JTA 122 dapat dikendalikan," ujarnya. (K007)
Jakarta (ANTARA News) - PT Pertamina EP masih menangani semburan gas yang terjadi di Sumur JTA 122, Kelurahan Juata Krikil, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan, Kaltim.
Manajer Humas Pertamina EP Agus Amperianto di Jakarta, Kamis mengatakan, semburan yang terjadi sejak Rabu (30/10) pukul 18.30 WIB tersebut mengeluarkan air, pasir, dan gas.
"Ketinggian semburan sempat 25-30 meter akibat dari besarnya tekanan bawah permukaan yang berkisar sekitar 700 psi. Namun, saat ini sudah kurang dari 10 meter," katanya.
Menurut dia, Tim Penanggulangan Keadaan Darurat Pertamina EP langsung menangani begitu semburan keluar.
Saat ini, lanjutnya, pihaknya sudah mengevakuasi seluruh pekerja dan peralatan, mengisolasi lokasi, dan menanggulangi semburan.
"Upaya lanjut yang dilakukan untuk pengamanan lokasi sekitar sumur adalah pemasangan `oil boom`, pembuatan `pit`, dan `waterlack`", katanya.
Lokasi sumur JTA 122 terletak cukup jauh dari pemukiman warga, namun tetap diberlakukan radius jarak aman sejauh 100 meter, karena sumur masih mengeluarkan semburan.
Agus mengimbau warga untuk sementara waktu tidak mendekati lokasi sumur, karena sedang dalam penanganan tim.
"Kami mohon maaf kepada warga masyarakat di sekitar lokasi atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan akibat kejadian ini, kami terus berupaya agar semburan sumur JTA 122 dapat dikendalikan," ujarnya. (K007)
KY: Hakim "Lobi Toilet" Tak Terbukti Melanggar
Jakarta (Antara) - Komisi Yudisial memutuskan Hakim Sudrajat Dimyati yang terseret kasus "lobi toilet" dinyatakan tidak terbukti melakukan lobi terhadap anggota DPR (anggota Komisi III DPR Bacharuddin Nashori) pada saat tes uji kelayakan dan kepatutan Calon Hakim Agung (CHA).
"Tidak terbukti merencanakan atau merancang pertemuan serta tidak terbukti memberikan sesuatu dalam bentuk uang, surat atau lainnya kepada anggota DPR," kata Juru Bicara KY Asep Rahmat Fajar, di Jakarta, Senin.Oleh karena itu, lanjutnya, Hakim Sudajat dinyatakan tidak terbukti melakukan pelanggaran kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim serta nama baiknya dipulihkan sesuai dengan peraturan.
Putusan ini sama dengan putusan Mahkamah Agung (MA) memutuskan hakim Sudrajad Dimyati juga tidak terbukti melakukan lobi dengan anggota Komisi III DPR di toilet DPR saat "fin and proper test" di Komisi III DPR.
Kasus "lobi toilet" berawal dari Sudrajad usai melaksanakan fuji kelayakan dan kepatutan CHA DPR pada 18 September 2013 di Komisi III DPR sekitar pukul 11.30 WIB langsung menuju toilet untuk buang air kecil.
Saat sedang buang air kecil, Baharuddin Nashori dari Fraksi PKB juga masuk ke toilet sambil membawa selembar kertas berisi jadwal tes calon hakim agung, kemudian menanyakan mana calon hakim agung wanita karier dan mana yang non-karier kepada Sudrajat.
Setelah itu mereka keluar dari toilet secara beriringan, datanglah seseorang yang mencurigai adanya lobi-lobi di toilet antara Sudrajat dan Bachrudin. Namun ketika ditanyakan perihal lobi-lobi, tidak dijawab dan Sudrajat langsung menuju parkir mobil yang hendak menuju ke bandara.
Dengan terjadinya kasus tersebut, Hakim Sudrajad tidak terpilih menjadi hakim agung dan yang dinyatakan lolos oleh DPR adalah Zahrul Rabain, Eddy Army, Sumardijatmo dan Maruap Dohmatiga Pasaribu dari 12 CHA yang melakukan tes uji kelayakan dan kepatutan.(rr)
Anggota DPR Berharap Ketua MK Baru Jangan Utamakan Ambisi Pribadi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) Jumat (1/11/2013) akan segera mengadakan pemilihan ketua baru pengganti Akil Mochtar yang kini terjerat kasus suap sengketa dua pilkada.
Anggota Komisi III DPR, Martin Hutabarat berharap delapan hakim MK dapat memilih ketuanya dengan obyektif. Diharapkan, pengganti yang terpilih menggantikan Akil adalah orang yang bisa mengangkat wibawa MK kembali di mata masyarakat."Jangan masing-masing hakim MK mengutamakan ambisi-ambisi pribadi daripada kepentingan yang lebih besar," kata Martin kepada Tribunnews.com d Jakarta, Kamis (31/10/2013).
Menurut Martin, pemilihan Akil menjadi ketua MK menggantikan Mahfud MD beberapa waktu lalu merupakan kesalahan hakim MK yang sangat fatal.
Karena, rasa-rasanya sulit mempercayai bahwa sembilan hakim MK yang memilih Akil Mochtar jadi ketua MK tidak saling mengenal integritas dan karakteristik masing-masing. Padahal mereka selama bertahun-tahun sudah bersama-sama di MK.
Oleh karena itu, dia berpesan kepada delapan hakim MK yang akan memilih ketuanya besok, diminta agar jangan sampai mengulangi kesalahan yang sama lagi. Hakim-hakim MK yang sekarang harus bisa dengan suara bulat memilih ketuanya yang baru yang memiliki integritas dan kepemimpinan yang kuat untuk memimpin MK.
"Saya yakin kedelapan orang hakim MK ini tidak perlu diajari lagi, tapi sudah tahu siapa yang pantas harus mereka pilih menjadi Ketua MK untuk memulihkan wibawa dan nama baik MK kedepan,"kata Martin.
Dana Reses DPR Jangan Digunakan Buat Kampanye
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan meminta dana reses yang diterima anggota DPR tidak disalahgunakan untuk mencalonkan kembali pada Pemilu 2014.
Namun, Taufik belum mengetahui besaran dana reses yang diterima anggota dewan."Saya rasa, jangan sampai dana reses digunakan untuk kampanye, malu lah. Itu kan untuk rakyat," kata Taufik di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (31/10/2013).
Taufik menegaskan dana reses yang seharusnya untuk rakyat tidak disalahgunakan untuk kampanye. Sebab hal tersebut membawa kepentingan pribadi.
Meskipun tidak dapat memantau secara langsung penggunaan dana reses, Taufik yakin koleganya tidak menggunakan dana reses untuk kampanye.
"Saya masih berkeyakinan, teman-teman (DPR) tidak menggunakan dana reses untuk kampanye. Jangan lah, itu untuk rakyat," kata Sekjen PAN itu.
Polisi belum tahu motif perusakan rumah Adiguna
Pewarta: Dewanto Samodro
Jakarta (ANTARA News) - Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombespol Rikwanto mengatakan penyidik belum tahu motif penabrakan mobil Mercedez Benz ke rumah pengusaha Adiguna Sutowo karena tersangka F belum dimintai keterangan dan diketahui keberadaannya.
"Motif belum bisa diperkirakan. Meskipun tersangka marah-marah memanggil nama Vika (istri kedua Adiguna, Red). Namun, Vika sebagai saksi pelapor mengaku tidak mengenal F," kata Kombespol Rikwanto di Jakarta, Kamis.
Rikwanto mengatakan sebelumnya Vika juga tidak merasa pernah menerima teror dari F. Karena itu, dia tidak tahu mengapa tiba-tiba F datang, menabrakan mobil ke rumahnya dan marah-marah memanggil-manggil namanya.
Terkait rekaman video yang diambil salah seorang saksi menggunakan kamera ponsel dan diserahkan pengacara Vika kepada penyidik, Rikwanto mengatakan penyidik akan menyerahkan rekaman tersebut kepada ahli forensik teknologi informasi.
"Di dalam video itu memang ada suara berupa ancaman terhadap Vika dan siluet seseorang. Penyidik perlu tahu apakah ada kesesuaian antara gambar dan suara dalam rekaman tersebut," tuturnya.
Terkait pernyataan Adiguna bahwa dialah yang menabrak dan merusakkan rumahnya, Rikwanto mengatakan penyidik berangkat dari olah tempat kejadian perkara, keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang ditemukan.
"Boleh saja dia berpendapat begitu. Pernyataan Adiguna sama sekali tidak mengganggu proses penyidikan," kata Rikwanto.
Rikwanto mengatakan terkait penyidikan kasus tersebut, penyidik akan memanggil pemilik mobil Mercedez Benz yang digunakan untuk menabrak pagar dan rumah Adiguna Sutowo, yaitu Indriani, istri pertama Adiguna, dan musisi Piyu.
Jakarta (ANTARA News) - Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombespol Rikwanto mengatakan penyidik belum tahu motif penabrakan mobil Mercedez Benz ke rumah pengusaha Adiguna Sutowo karena tersangka F belum dimintai keterangan dan diketahui keberadaannya.
"Motif belum bisa diperkirakan. Meskipun tersangka marah-marah memanggil nama Vika (istri kedua Adiguna, Red). Namun, Vika sebagai saksi pelapor mengaku tidak mengenal F," kata Kombespol Rikwanto di Jakarta, Kamis.
Rikwanto mengatakan sebelumnya Vika juga tidak merasa pernah menerima teror dari F. Karena itu, dia tidak tahu mengapa tiba-tiba F datang, menabrakan mobil ke rumahnya dan marah-marah memanggil-manggil namanya.
Terkait rekaman video yang diambil salah seorang saksi menggunakan kamera ponsel dan diserahkan pengacara Vika kepada penyidik, Rikwanto mengatakan penyidik akan menyerahkan rekaman tersebut kepada ahli forensik teknologi informasi.
"Di dalam video itu memang ada suara berupa ancaman terhadap Vika dan siluet seseorang. Penyidik perlu tahu apakah ada kesesuaian antara gambar dan suara dalam rekaman tersebut," tuturnya.
Terkait pernyataan Adiguna bahwa dialah yang menabrak dan merusakkan rumahnya, Rikwanto mengatakan penyidik berangkat dari olah tempat kejadian perkara, keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang ditemukan.
"Boleh saja dia berpendapat begitu. Pernyataan Adiguna sama sekali tidak mengganggu proses penyidikan," kata Rikwanto.
Rikwanto mengatakan terkait penyidikan kasus tersebut, penyidik akan memanggil pemilik mobil Mercedez Benz yang digunakan untuk menabrak pagar dan rumah Adiguna Sutowo, yaitu Indriani, istri pertama Adiguna, dan musisi Piyu.
Presiden berharap kemandirian pangan bisa tercapai
Pewarta: Panca Hari Prabowo
Padang (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berharap kemandirian pangan nasional bisa segera tercapai melalui serangkaian program yang dilaksanakan pemerintah dan didukung oleh semua pihak.
"Pemerintah telah menetapkan rencana aksi, rencana aksi Bukittingi yang akan dilaksanakan mulai tahun ini juga, ini program akselerasi selain yang sudah kita jalankan selain program lain yang ada," kata Presiden saat memberikan sambutan dalam peringatan Hari Pangan se-Dunia di Padang, Kamis.
Kepala Negara mengatakan kemandirian bisa dicapai dengan kerja sama semua pihak tak hanya pemerintah pusat namun juga pemerintah daerah, kalangan dunia usaha, dan lembaga negara nonkementerian.
"Kita optimistis di tahun mendatang Indonesia semakin mandiri karena ke depan permintaan pangan meningkat bukan hanya pertambahan penduduk yang menuju 250 juta, juga masyarakat menengah dari 50 juta menjadi 130 juta pada 2030 mendatang," kata Presiden.
Peringatan Hari Pangan se-Dunia dihadiri oleh kepala perwakilan organisasi pangan dunia untuk Indonesia Dr.Mustafa Amir, Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Mentan Suswono, Ketua DPD RI Irman Gusman dan Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno.
Dalam peringatan itu juga diserahkan sejumlah penghargaan antara lain kepada masyarakat dan pejabat yang dinilai memberikan kontribusi atas peningkatan ketahanan pangan dan juga penghargaan pada pemenang lomba makanan olahan alternatif antar-kelompok penggerak PKK.
Usai acara Presiden dijadwalkan bertolak menuju Jakarta pada pukul 13.00 WIB dan tiba di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma Jakarta pada pukul 14.45 WIB.
Padang (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berharap kemandirian pangan nasional bisa segera tercapai melalui serangkaian program yang dilaksanakan pemerintah dan didukung oleh semua pihak.
"Pemerintah telah menetapkan rencana aksi, rencana aksi Bukittingi yang akan dilaksanakan mulai tahun ini juga, ini program akselerasi selain yang sudah kita jalankan selain program lain yang ada," kata Presiden saat memberikan sambutan dalam peringatan Hari Pangan se-Dunia di Padang, Kamis.
Kepala Negara mengatakan kemandirian bisa dicapai dengan kerja sama semua pihak tak hanya pemerintah pusat namun juga pemerintah daerah, kalangan dunia usaha, dan lembaga negara nonkementerian.
"Kita optimistis di tahun mendatang Indonesia semakin mandiri karena ke depan permintaan pangan meningkat bukan hanya pertambahan penduduk yang menuju 250 juta, juga masyarakat menengah dari 50 juta menjadi 130 juta pada 2030 mendatang," kata Presiden.
Peringatan Hari Pangan se-Dunia dihadiri oleh kepala perwakilan organisasi pangan dunia untuk Indonesia Dr.Mustafa Amir, Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Mentan Suswono, Ketua DPD RI Irman Gusman dan Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno.
Dalam peringatan itu juga diserahkan sejumlah penghargaan antara lain kepada masyarakat dan pejabat yang dinilai memberikan kontribusi atas peningkatan ketahanan pangan dan juga penghargaan pada pemenang lomba makanan olahan alternatif antar-kelompok penggerak PKK.
Usai acara Presiden dijadwalkan bertolak menuju Jakarta pada pukul 13.00 WIB dan tiba di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma Jakarta pada pukul 14.45 WIB.
Dahlan Iskan puji kinerja Bank BUMN
Pewarta: Royke Sinaga
Jakarta (ANTARA News) - Menteri BUMN Dahlan Iskan memuji bank-bank milik pemerintah yang mampu meningkatkan kinerja keuangan di tengah gejolak ekonomi global.
"Saya agak surprise, dengan gejolak ekonomi dan situasi global seperti sekarang ini kinerja Bank BUMN cukup baik dan mampu keluar dari tekanan itu," kata Dahlan, usai menggelar Rapat Pimpinan Kementerian BUMN, di Gedung PT Perikanan Nusantara (Persero), Jakarta, Kamis.
Menurut Dahlan, pencapaian kinerja Bank BUMN tersebut seharusnya bisa lebih tinggi lagi jika kondisi ekonomi dalam situasi normal.
Menurut catatan, empat Bank BUMN, Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI, dan BTN pada periode September 2013 membukukan laba dengan kenaikan signifikan.
Bank Madiri mencetak laba bersih Rp12,8 triliun, melonjak 15,1 persen dibanding September 2012 sebesar Rp11,1 triliun.
Kinerja positif Bank BUMN terbesar tersebut didorong antara lain pertumbuhan penyaluran kredit di semua segmen bisnis yang mencapai Rp450,8 triliun.
Pada saat yang bersamaan, hingga September 2013 Bank BRI membukukan laba bersih Rp15,2 triliun, naik 17,01 persen dari periode sama tahun 2012.
Direktur Keuangan BRI, Ahmad Baiquni mengatakan pencapaian laba bersih BRI merupakan hal positif di tengah kondisi makro ekonomi global dan domestik yang kurang kondusif yang tercermin pada tren kenaikan suku bunga dan inflasi.
Solidnya kinerja BRI itu juga terlihat dari pencapaian pendapatan bunga bersih sebesar Rp30,30 triliun atau naik 16,6 persen.
Selanjutnya, Bank BNI membukukan laba bersih Rp6,54 triliun, tumbuh 29,8 persen dibandingkan periode yang sama 2012 sebesar Rp5,04 triliun.
"Laba bersih itu tercapai karena ekspansi kredit yang terus tumbuh, dan pengelolaan aset yang semakin prudent serta efisien, sehingga pendapatan operasional naik secara signifikan," kata Direktur Utama BNI Gatot M Suwondo.
Selanjutnya, PT Bank Tabungan Negara membukukan laba bersih kuartal ketiga 2013 sebesar Rp1,06 triliun, tumbuh 3,92 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp1,02 triliun.
Perolehan laba tersebut didorong pertumbuhan kredit dan pembiayaan yang disalurkan sebesar Rp96,53 triliun dan pertumbuhan dana pihak ketiga sebesar Rp88,54 triliun.
"Meningkatnya jumlah kredit dan pembiayaan serta pengelolaan DPK pada triwulan III 2013 membentuk laba bersih BTN menjadi sebesar Rp1,06 triliun," ujar Dirut Bank BTN Maryono.
Jakarta (ANTARA News) - Menteri BUMN Dahlan Iskan memuji bank-bank milik pemerintah yang mampu meningkatkan kinerja keuangan di tengah gejolak ekonomi global.
"Saya agak surprise, dengan gejolak ekonomi dan situasi global seperti sekarang ini kinerja Bank BUMN cukup baik dan mampu keluar dari tekanan itu," kata Dahlan, usai menggelar Rapat Pimpinan Kementerian BUMN, di Gedung PT Perikanan Nusantara (Persero), Jakarta, Kamis.
Menurut Dahlan, pencapaian kinerja Bank BUMN tersebut seharusnya bisa lebih tinggi lagi jika kondisi ekonomi dalam situasi normal.
Menurut catatan, empat Bank BUMN, Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI, dan BTN pada periode September 2013 membukukan laba dengan kenaikan signifikan.
Bank Madiri mencetak laba bersih Rp12,8 triliun, melonjak 15,1 persen dibanding September 2012 sebesar Rp11,1 triliun.
Kinerja positif Bank BUMN terbesar tersebut didorong antara lain pertumbuhan penyaluran kredit di semua segmen bisnis yang mencapai Rp450,8 triliun.
Pada saat yang bersamaan, hingga September 2013 Bank BRI membukukan laba bersih Rp15,2 triliun, naik 17,01 persen dari periode sama tahun 2012.
Direktur Keuangan BRI, Ahmad Baiquni mengatakan pencapaian laba bersih BRI merupakan hal positif di tengah kondisi makro ekonomi global dan domestik yang kurang kondusif yang tercermin pada tren kenaikan suku bunga dan inflasi.
Solidnya kinerja BRI itu juga terlihat dari pencapaian pendapatan bunga bersih sebesar Rp30,30 triliun atau naik 16,6 persen.
Selanjutnya, Bank BNI membukukan laba bersih Rp6,54 triliun, tumbuh 29,8 persen dibandingkan periode yang sama 2012 sebesar Rp5,04 triliun.
"Laba bersih itu tercapai karena ekspansi kredit yang terus tumbuh, dan pengelolaan aset yang semakin prudent serta efisien, sehingga pendapatan operasional naik secara signifikan," kata Direktur Utama BNI Gatot M Suwondo.
Selanjutnya, PT Bank Tabungan Negara membukukan laba bersih kuartal ketiga 2013 sebesar Rp1,06 triliun, tumbuh 3,92 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp1,02 triliun.
Perolehan laba tersebut didorong pertumbuhan kredit dan pembiayaan yang disalurkan sebesar Rp96,53 triliun dan pertumbuhan dana pihak ketiga sebesar Rp88,54 triliun.
"Meningkatnya jumlah kredit dan pembiayaan serta pengelolaan DPK pada triwulan III 2013 membentuk laba bersih BTN menjadi sebesar Rp1,06 triliun," ujar Dirut Bank BTN Maryono.
Masuk Jalur Busway Didenda Rp1 Juta, Polisi Diminta Tidak Pungli
VIVAnews - Awal bulan depan denda maksimal bagi para
pengendara mobil dan motor yang nekat menerobos jalur TransJakarta mulai
diterapkan. Namun sebelum itu diterapkan, Indonesian Police Watch (IPW)
meminta polisi lebih dulu menertibkan perilaku negatif anggota di
lapangan.
Presidium IPW, Neta S Pane, meminta para oknum kepolisian untuk tidak mengambil keuntungan dari pungutan liar.
"Dengan sikap dan perilaku demikian, kebijakan itu hanya akan menjadi 'proyek baru' bagi mereka (oknum kepolisian)," kata Neta, Kamis 31 Oktober 2013.
Polisi diharapkan tidak hanya menekan masyarakat mengubah sikap dan perilaku di jalan saja. Tapi mereka sebagai penegak hukum juga harus mengubah perilaku yang dianggap masyarakat sering menjebak pengendara yang memasuki jalur TransJakarta.
Kata Neta, oknum polisi kerap menunggu di ujung jalur untuk menilang pengendara yang memasuki jalur TransJakarta. Seharusnya, kata dia, polisi lebih aktif untuk menjaga di pintu masuk busway untuk mensterilkan jalur itu dari kendaraan pribadi, ketimbang menunggu di ujung jalur untuk melakukan pungutan liar.
"Sehingga polisi dalam hal ini tidak dituding egois, mau menang sendiri, dan hanya menyalahkan masyarakat," kata Neta.
Mulai 1 November 2013, pengendara yang nekat menerobos jalur busway akan dikenakan denda tilang maksimal yang diatur dalam pasal 287 ayat 1 dan 2, UU Lalu Lintas No 22/2009. Denda maksimal untuk roda empat atau mobil sebesar Rp1 juta dan sepeda motor sebesar Rp500 ribu. (eh)
Presidium IPW, Neta S Pane, meminta para oknum kepolisian untuk tidak mengambil keuntungan dari pungutan liar.
"Dengan sikap dan perilaku demikian, kebijakan itu hanya akan menjadi 'proyek baru' bagi mereka (oknum kepolisian)," kata Neta, Kamis 31 Oktober 2013.
Polisi diharapkan tidak hanya menekan masyarakat mengubah sikap dan perilaku di jalan saja. Tapi mereka sebagai penegak hukum juga harus mengubah perilaku yang dianggap masyarakat sering menjebak pengendara yang memasuki jalur TransJakarta.
Kata Neta, oknum polisi kerap menunggu di ujung jalur untuk menilang pengendara yang memasuki jalur TransJakarta. Seharusnya, kata dia, polisi lebih aktif untuk menjaga di pintu masuk busway untuk mensterilkan jalur itu dari kendaraan pribadi, ketimbang menunggu di ujung jalur untuk melakukan pungutan liar.
"Sehingga polisi dalam hal ini tidak dituding egois, mau menang sendiri, dan hanya menyalahkan masyarakat," kata Neta.
Mulai 1 November 2013, pengendara yang nekat menerobos jalur busway akan dikenakan denda tilang maksimal yang diatur dalam pasal 287 ayat 1 dan 2, UU Lalu Lintas No 22/2009. Denda maksimal untuk roda empat atau mobil sebesar Rp1 juta dan sepeda motor sebesar Rp500 ribu. (eh)
Alasan Koestanto Alihkan Kasusnya ke Pengacara Mario
VIVAnews –
Direktur PT Grand Wahana Indonesia, Koestanto Hariyadi Wijaya,
mengatakan kasus pidana penipuan pengurusan izin usaha pertambangan di
Kabupaten Kampar Riau dan penggelapan uang Rp400 juta yang dia laporkan
ke Polda Metro Jaya tidak ditangani pengacara Mario Cornelio Bernardo
yang kini menjadi terdakwa.
Koestanto yang menjadi saksi Mario dalam kasus suap pegawai Mahkamah Agung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis 31 Oktober 2013, mengatakan Mario menjanjikan mengurus perkara perdata Direktur PT Buana Jaya Tambang Hutomo Wijaya Ongowarsito, dan melakukan upaya hukum kepada Bupati Kampar Riau. Padahal perkara itu sudah dimenangkan dibantu advokat Chairil Azis.
Namun saat Hutomo mengajukan memori banding, Koestanto justru meminta Mario menyiapkan kontra-memori banding. Sama halnya dengan perkara pidana Hutomo yang dia laporkan ke Polda Metro Jaya. Perkara itu awalnya ditangani oleh pengacara Fransiska Indahsari, tapi kemudian memori bandingnya diberikan kepada Mario yang bekerja di firma hukum Hotma Sitompul and Associates.
Jaksa Penuntut Umum Kemas Abdul Roni lantas mencecar Koestanto soal pergantian pengacara itu. “Kenapa Anda malah minta ke Mario? Padahal Fransiska yang mengurus perkara pidana, sementara perdata diurus oleh Chairil Azis?” tanya Jaksa Roni.
Menjawab pertanyaan jaksa tersebut, Koestanto mengatakan Fransiska cuma menemaninya dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. “Saya tertarik karena Mario mengatakan akan melakukan upaya hukum ke Bupati Kampar,” kata dia.
Koestanto mengaku tidak tahu kenapa dokumen memori banding dari Fransiska dia berikan kepada Mario. Dia cuma berpesan kepada sekretarisnya supaya semua berkas yang diberikan oleh Fransiska diserahkan kepada Mario.
“Kemudian apa urusannya ke Bupati Kampar?” tanya Jaksa. Koestanto berkilah itu permintaan Mario. “Waktu itu Mario bilang supaya izin usaha pertambangan tidak berpindah ke tangan orang lain,” ujar Koestanto.
Sebelumnya, Koestanto mengaku memberikan komisi kepada terdakwa Mario sebesar Rp1 miliar untuk mengurus kasus kasasi tersebut di Mahkamah Agung. Keduanya bertemu di Mall of Indonesia, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Di sana Koestanto sepakat memberikan Rp1 miliar ke Mario secara bertahap.
Semula Koestanto melaporkan Direktur PT Buana Jaya, Hutomo Wijaya Ongowarsito, dalam tindak pidana penipuan pengurusan izin usaha pertambangan di Kabupaten Kampar Riau dan penggelapan uang sebesar Rp400 juta ke Polda Metro Jaya. Koestanto merasa ditipu oleh Hutomo soal kerjasama bisnis pembukaan pertambangan batu bara di Kabupaten Kampar.
Koestanto kemudian mengalihkan pengurusan perkara pidana dan perdata Hutomo ke advokat Mario Bernardo yang bergabung di kantor firma hukum Hotma Sitompul and Associates.
Koestanto yang menjadi saksi Mario dalam kasus suap pegawai Mahkamah Agung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis 31 Oktober 2013, mengatakan Mario menjanjikan mengurus perkara perdata Direktur PT Buana Jaya Tambang Hutomo Wijaya Ongowarsito, dan melakukan upaya hukum kepada Bupati Kampar Riau. Padahal perkara itu sudah dimenangkan dibantu advokat Chairil Azis.
Namun saat Hutomo mengajukan memori banding, Koestanto justru meminta Mario menyiapkan kontra-memori banding. Sama halnya dengan perkara pidana Hutomo yang dia laporkan ke Polda Metro Jaya. Perkara itu awalnya ditangani oleh pengacara Fransiska Indahsari, tapi kemudian memori bandingnya diberikan kepada Mario yang bekerja di firma hukum Hotma Sitompul and Associates.
Jaksa Penuntut Umum Kemas Abdul Roni lantas mencecar Koestanto soal pergantian pengacara itu. “Kenapa Anda malah minta ke Mario? Padahal Fransiska yang mengurus perkara pidana, sementara perdata diurus oleh Chairil Azis?” tanya Jaksa Roni.
Menjawab pertanyaan jaksa tersebut, Koestanto mengatakan Fransiska cuma menemaninya dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. “Saya tertarik karena Mario mengatakan akan melakukan upaya hukum ke Bupati Kampar,” kata dia.
Koestanto mengaku tidak tahu kenapa dokumen memori banding dari Fransiska dia berikan kepada Mario. Dia cuma berpesan kepada sekretarisnya supaya semua berkas yang diberikan oleh Fransiska diserahkan kepada Mario.
“Kemudian apa urusannya ke Bupati Kampar?” tanya Jaksa. Koestanto berkilah itu permintaan Mario. “Waktu itu Mario bilang supaya izin usaha pertambangan tidak berpindah ke tangan orang lain,” ujar Koestanto.
Sebelumnya, Koestanto mengaku memberikan komisi kepada terdakwa Mario sebesar Rp1 miliar untuk mengurus kasus kasasi tersebut di Mahkamah Agung. Keduanya bertemu di Mall of Indonesia, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Di sana Koestanto sepakat memberikan Rp1 miliar ke Mario secara bertahap.
Semula Koestanto melaporkan Direktur PT Buana Jaya, Hutomo Wijaya Ongowarsito, dalam tindak pidana penipuan pengurusan izin usaha pertambangan di Kabupaten Kampar Riau dan penggelapan uang sebesar Rp400 juta ke Polda Metro Jaya. Koestanto merasa ditipu oleh Hutomo soal kerjasama bisnis pembukaan pertambangan batu bara di Kabupaten Kampar.
Koestanto kemudian mengalihkan pengurusan perkara pidana dan perdata Hutomo ke advokat Mario Bernardo yang bergabung di kantor firma hukum Hotma Sitompul and Associates.
Padahal dia telah
memenangkan perkara perdata atas bantuan pengacara Chairil Azis.
Sementara perkara pidananya yang ditangani pengacara Fransiska Indahsari
masuk ke tahap banding. “Saya cari pendapat kedua ke Mario,” kata dia.
Pejabat Pemprov DKI Jakarta akan Diwajibkan Laporkan Kekayaannya ke KPK
Prins David Saut - detikNews
Jakarta - Berbagai upaya sedang dirancang duet Jokowi-Ahok untuk mencegah korupsi APBD. Setelah 'jurus' e-budgeting dan transaksi keuangan non-cash, para pejabatnya akan diwajibkan melaporkan harta kekayaannya kepada KPK.
"Kita lagi desak, kita tekan. Kalau tidak kita bisa copot, tidak naik pangkat atau apa, macam-macamlah," kata Wagub DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama di kantornya, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2013).
Ahok menambahkan, jika ada pejabat Pemprov DKI Jakarta yang tak melaporkannya sanksi yang disebutkan bisa saja diberikan. Sehingga Ahok berharap jajarannya segera melaporkan harta kekayaannya.
"Harusnya sebelum akhir tahun sudah mesti beres," ujar mantan Bupati Belitung Timur ini.
Sementara itu, Ahok juga menyinggung sejumlah pejabat Kotamadya Administrasi di Jakarta yang terjerat kasus korupsi. Ahok menyerahkan semua prosesnya ke hukum dan sudah menerima nama-nama yang terjerat dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI.
"Kita juga mesti praduga tak bersalah kalau diteruskan ke pengadilan," ujar Ahok.
Kemudian suami Veronica Tan ini berencana mengganti para pejabat tersebut melalui peserta yang lolos lelang jabatan. Sayangnya, menurut Ahok, kualitas peserta yang lolos belum ada yang memenuhi harapannya.
"Masih bisa pakai dan masih relevan. Tapi hasil lelang kan masih banyak yang pas-pasan. Yang pertama sudah bagus, yang kedua rata-rata mainnya di C,D,E. Paling nggak Desember sudah diganti. Kita juga nggak ingin anggaran keserapnya bermasalah. Makanya lagi kita atur," tutup Ahok.
Jakarta - Berbagai upaya sedang dirancang duet Jokowi-Ahok untuk mencegah korupsi APBD. Setelah 'jurus' e-budgeting dan transaksi keuangan non-cash, para pejabatnya akan diwajibkan melaporkan harta kekayaannya kepada KPK.
"Kita lagi desak, kita tekan. Kalau tidak kita bisa copot, tidak naik pangkat atau apa, macam-macamlah," kata Wagub DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama di kantornya, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2013).
Ahok menambahkan, jika ada pejabat Pemprov DKI Jakarta yang tak melaporkannya sanksi yang disebutkan bisa saja diberikan. Sehingga Ahok berharap jajarannya segera melaporkan harta kekayaannya.
"Harusnya sebelum akhir tahun sudah mesti beres," ujar mantan Bupati Belitung Timur ini.
Sementara itu, Ahok juga menyinggung sejumlah pejabat Kotamadya Administrasi di Jakarta yang terjerat kasus korupsi. Ahok menyerahkan semua prosesnya ke hukum dan sudah menerima nama-nama yang terjerat dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI.
"Kita juga mesti praduga tak bersalah kalau diteruskan ke pengadilan," ujar Ahok.
Kemudian suami Veronica Tan ini berencana mengganti para pejabat tersebut melalui peserta yang lolos lelang jabatan. Sayangnya, menurut Ahok, kualitas peserta yang lolos belum ada yang memenuhi harapannya.
"Masih bisa pakai dan masih relevan. Tapi hasil lelang kan masih banyak yang pas-pasan. Yang pertama sudah bagus, yang kedua rata-rata mainnya di C,D,E. Paling nggak Desember sudah diganti. Kita juga nggak ingin anggaran keserapnya bermasalah. Makanya lagi kita atur," tutup Ahok.
18 Motor Rusak Akibat Bentrok Massa Buruh vs Ormas PP di Cikarang
Mei Amelia R - detikNews
Jakarta - Selain menimbulkan korban luka, bentrok antara ormas Pemuda Pancasila (PP) dengan massa buruh di kawasan industri EJIP Cikarang, Bekasi, juga menimbulkan kerugian materi. Sebanyak 18 sepeda motor mengalami kerusakan akibat diamuk massa.
"Tadi pagi terjadi bentrokan dan akibatkan kerusakan 18 motor dan ada beberapa yang terluka karena lemparan batu," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Rikwanto kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (31/10/2013).
Kepolisian juga melaporkan adanya korban luka dalam bentrok dua kubu mass tersebut. Para korban masih mendapatkan perawatan rumah sakit.
Bentrokan antara massa buruh dengan ormas PP terjadi di kawasan industri EJIP Cikarang, Bekasi, pagi tadi. Demo massal buruh yang mengancam melakukan penutupan pabrik mendapat penolakan keras dari ormas PP.
Ormas menilai, aksi buruh ini dapat mematikan sentra perekonomian kecil. Karena dengan tutupnya pabrik, usaha kecil warga sekitar seperti pedagang, pengojek dan pengelola limbah industri menjadi sepi.
Bentrokan tidak berlangsung lama dan berhasil diredam petugas. Situasi di lokasi saat ini kondusif.
Massa buruh juga sempat melakukan sweeping ke pabrik-pabrik yang tidak berpartisipasi dalam demo. Namun, aksi sweeping ini juga berhasil dicegah oleh aparat kepolisian.
"Tadi pagi sempat mau sweeping tetapi sempat di cegah. Namun tidak semuanya orang buruh melakukan mogok massal. Yang mau demo silakan, yang enggak jangan memaksa, jangan sampai bentrok," tukasnya.
Jakarta - Selain menimbulkan korban luka, bentrok antara ormas Pemuda Pancasila (PP) dengan massa buruh di kawasan industri EJIP Cikarang, Bekasi, juga menimbulkan kerugian materi. Sebanyak 18 sepeda motor mengalami kerusakan akibat diamuk massa.
"Tadi pagi terjadi bentrokan dan akibatkan kerusakan 18 motor dan ada beberapa yang terluka karena lemparan batu," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Rikwanto kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (31/10/2013).
Kepolisian juga melaporkan adanya korban luka dalam bentrok dua kubu mass tersebut. Para korban masih mendapatkan perawatan rumah sakit.
Bentrokan antara massa buruh dengan ormas PP terjadi di kawasan industri EJIP Cikarang, Bekasi, pagi tadi. Demo massal buruh yang mengancam melakukan penutupan pabrik mendapat penolakan keras dari ormas PP.
Ormas menilai, aksi buruh ini dapat mematikan sentra perekonomian kecil. Karena dengan tutupnya pabrik, usaha kecil warga sekitar seperti pedagang, pengojek dan pengelola limbah industri menjadi sepi.
Bentrokan tidak berlangsung lama dan berhasil diredam petugas. Situasi di lokasi saat ini kondusif.
Massa buruh juga sempat melakukan sweeping ke pabrik-pabrik yang tidak berpartisipasi dalam demo. Namun, aksi sweeping ini juga berhasil dicegah oleh aparat kepolisian.
"Tadi pagi sempat mau sweeping tetapi sempat di cegah. Namun tidak semuanya orang buruh melakukan mogok massal. Yang mau demo silakan, yang enggak jangan memaksa, jangan sampai bentrok," tukasnya.
Pria Tewas di Mobil adalah Bandar Narkoba yang Ditembak Polisi
Septiana Ledysia - detikNews
Jakarta - Misteri penemuan mayat pria dengan luka tembak di dalam mobil akhirnya terkuak. Pria bernama Abdullah tersebut adalah bandar narkoba yang ditembak polisi dalam pengejarannya.
"Iya, dia memang bandar narkoba," ujar Kapolres Jakarta Barat Kombes Fadil Imran kepada detikcom, Kamis (31/10/2013).
Fadil menjelaskan bahwa si sopir yang bernama Asril juga merupakan anggota komplotan yang sedang dikejar polisi. Tak hanya Asril dan Abdullah, terdapat Bahrun yang sebelumnya telah ditangkap oleh anggota Polsek Tambora.
Abdullah ditemukan tewas dengan luka tembak oleh Petugas Lalu Lintas Polres Cimahi saat razia di Jalan Raya Purwakarta Cikalong Wetan pada Rabu sore, (30/10). Abdullah duduk dengan posisi setengah tertidur di kursi samping sopir, Asril.
Saat ini jenazah Abdullah sudah ibawa dari RS Hasan Sadikin Bandung menuju RS Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta untuk diotopsi.
Jakarta - Misteri penemuan mayat pria dengan luka tembak di dalam mobil akhirnya terkuak. Pria bernama Abdullah tersebut adalah bandar narkoba yang ditembak polisi dalam pengejarannya.
"Iya, dia memang bandar narkoba," ujar Kapolres Jakarta Barat Kombes Fadil Imran kepada detikcom, Kamis (31/10/2013).
Fadil menjelaskan bahwa si sopir yang bernama Asril juga merupakan anggota komplotan yang sedang dikejar polisi. Tak hanya Asril dan Abdullah, terdapat Bahrun yang sebelumnya telah ditangkap oleh anggota Polsek Tambora.
Abdullah ditemukan tewas dengan luka tembak oleh Petugas Lalu Lintas Polres Cimahi saat razia di Jalan Raya Purwakarta Cikalong Wetan pada Rabu sore, (30/10). Abdullah duduk dengan posisi setengah tertidur di kursi samping sopir, Asril.
Saat ini jenazah Abdullah sudah ibawa dari RS Hasan Sadikin Bandung menuju RS Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta untuk diotopsi.
17 Ribu Polisi Kawal Aksi Buruh
Oleh: Anton Hartono
INILAH.COM, Jakarta - Polda Metro Jaya menerjunkan 17 ribu personelnya untuk mengamankan aksi buruh yang menuntut kenaikan upah minimum 50% secara nasional dan Rp3,7 juta untuk wilayah DKI Jakarta.
"Pengamanan dari Polda Metro Jaya seluruhnya 17 ribu personel," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Rikwanto, Kamis (31/10/2013).
Menurut dia, personel kepolisian disebar di beberapa titik yang menjadi tempat konsentrasi aksi buruh seperti di Balai Kota DKI Jakarta dan Gedung Kemenakertrans. Sementara untuk pengaturan atau mengalihkan arus lalu lintas bersifat situasional.
Aksi buruh menuntut pemerintah menaikkan upah minimum sebesar 50% secara nasional dan Rp3,7 juta untuk DKI Jakarta serta menjalankan jaminan kesehatan seluruh rakyat pada 1 Januari 2014 (bukan bertahap), penghapusan sistem outsourcing, khususnya outsourcing di BUMN.[yeh]
INILAH.COM, Jakarta - Polda Metro Jaya menerjunkan 17 ribu personelnya untuk mengamankan aksi buruh yang menuntut kenaikan upah minimum 50% secara nasional dan Rp3,7 juta untuk wilayah DKI Jakarta.
"Pengamanan dari Polda Metro Jaya seluruhnya 17 ribu personel," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Rikwanto, Kamis (31/10/2013).
Menurut dia, personel kepolisian disebar di beberapa titik yang menjadi tempat konsentrasi aksi buruh seperti di Balai Kota DKI Jakarta dan Gedung Kemenakertrans. Sementara untuk pengaturan atau mengalihkan arus lalu lintas bersifat situasional.
Aksi buruh menuntut pemerintah menaikkan upah minimum sebesar 50% secara nasional dan Rp3,7 juta untuk DKI Jakarta serta menjalankan jaminan kesehatan seluruh rakyat pada 1 Januari 2014 (bukan bertahap), penghapusan sistem outsourcing, khususnya outsourcing di BUMN.[yeh]
Istri Heru Terancam Menjadi Tersangka
Oleh: Anton Hartono
INILAH.COM, Jakarta - Istri Heru Sulistyono, Kasubdit Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai bernama Widyawati, akan turut diperiksa oleh Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Mabes Polri. Widyawati terancam dijadikan tersangka seperti Heru.
Pemeriksaan ini terkait dengan penangkapan terhadap Heru dalam kasus penggelapan pajak. Ia dipanggil dalam kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
Ini merupakan upaya pemanggilan kedua, dimana sebelumnya Widyawati mangkir. Dia diduga ikut menerima uang suap yang diterima Heru dari seorang pengusaha ekspor impor bernama Yusran Arif.
"Widyawati diduga menerima uang suap dari Yusran. Namun pemberian uang itu tak diberikan langsung, melainkan dalam bentuk polis asuransi yang dicairkan sebelum jatuh tempo. Adapun polis asuransi yang diberikan totalnya mencapai Rp11 miliar," kata Direktur Tipid Eksus Bareskrim Polri, Brigjen Arif Sulistyanto, Jakarta, Kamis (31/10/2013).
Widyawati akan diperiksa sebagai saksi. Dari hasil pemeriksaan tersebut, baru dapat diketahui statusnya apakah selanjutnya akan ditetapkan sebagai tersangka atau tidak.
Arif menjelaskan, untuk menutupi kejahatannya, pemberian uang suap oleh Yusran dilakukan melalui orang ketiga yaitu sopir, office boy dan tukang kebunnya.
"Praktek ini diduga sebagai tindakan pencucian uang untuk menyamarkan kejahatannya. Dan memutus hubungan antar aktor," tambahnya.
Direktorat Tipid Eksus Bareskrim Polri mencokok seorang pejabat Bea Cukai bernama Heru Sulistyono dan pengusaha eksor impor bernama Yusran Arif di kediamannya masing-masing.
Diketahui, Yusran sebagai Komisaris PT Sinar Buana Ekspresindo itu diduga menyuap pejabat Bea Cukai, Heru agar terhindar dari kewajibannya membayar pajak.
Untuk menyamarkan perbuatannya, Yusran membuat 10 perusahaan yang hanya beroperasi kurang dari setahun.
Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat Pasal 3 dan Pasal 6 UU No.15 Tahun 2002 tentang TPPU sebagaimana diubah UU No 25 Tahun 2003 dan Pasal 3 dan Pasal 5 UU No.8 Tahun 2010. Pasal 5 ayat 2, Pasal 12 huruf a dan huruf b UU No. 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi sebagaimana diubah UU No.20 Tahun 2001 Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP. [gus]
INILAH.COM, Jakarta - Istri Heru Sulistyono, Kasubdit Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai bernama Widyawati, akan turut diperiksa oleh Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Mabes Polri. Widyawati terancam dijadikan tersangka seperti Heru.
Pemeriksaan ini terkait dengan penangkapan terhadap Heru dalam kasus penggelapan pajak. Ia dipanggil dalam kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
Ini merupakan upaya pemanggilan kedua, dimana sebelumnya Widyawati mangkir. Dia diduga ikut menerima uang suap yang diterima Heru dari seorang pengusaha ekspor impor bernama Yusran Arif.
"Widyawati diduga menerima uang suap dari Yusran. Namun pemberian uang itu tak diberikan langsung, melainkan dalam bentuk polis asuransi yang dicairkan sebelum jatuh tempo. Adapun polis asuransi yang diberikan totalnya mencapai Rp11 miliar," kata Direktur Tipid Eksus Bareskrim Polri, Brigjen Arif Sulistyanto, Jakarta, Kamis (31/10/2013).
Widyawati akan diperiksa sebagai saksi. Dari hasil pemeriksaan tersebut, baru dapat diketahui statusnya apakah selanjutnya akan ditetapkan sebagai tersangka atau tidak.
Arif menjelaskan, untuk menutupi kejahatannya, pemberian uang suap oleh Yusran dilakukan melalui orang ketiga yaitu sopir, office boy dan tukang kebunnya.
"Praktek ini diduga sebagai tindakan pencucian uang untuk menyamarkan kejahatannya. Dan memutus hubungan antar aktor," tambahnya.
Direktorat Tipid Eksus Bareskrim Polri mencokok seorang pejabat Bea Cukai bernama Heru Sulistyono dan pengusaha eksor impor bernama Yusran Arif di kediamannya masing-masing.
Diketahui, Yusran sebagai Komisaris PT Sinar Buana Ekspresindo itu diduga menyuap pejabat Bea Cukai, Heru agar terhindar dari kewajibannya membayar pajak.
Untuk menyamarkan perbuatannya, Yusran membuat 10 perusahaan yang hanya beroperasi kurang dari setahun.
Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat Pasal 3 dan Pasal 6 UU No.15 Tahun 2002 tentang TPPU sebagaimana diubah UU No 25 Tahun 2003 dan Pasal 3 dan Pasal 5 UU No.8 Tahun 2010. Pasal 5 ayat 2, Pasal 12 huruf a dan huruf b UU No. 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi sebagaimana diubah UU No.20 Tahun 2001 Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP. [gus]
Alma Bocah yang Hilang, Akhirnya Ditemukan
INILAH.COM, Jakarta - Alma Julian Hakim bocah berusia 7
tahun akhirnya ditemukan oleh seorang pegawai Perusahaan Gas Negara
(PGN), Dwisa Kartinia (42) di kawasan Monas, Rabu (30/10/2013).
Alma merupakan bocah yang hilang di sekitar Monumen Nasional (Monas) sejak hari Sabtu (26/10/2013).
Kartinia mengaku, telah mendapatkan pesan melalui BBM terkait hilangnya bocah berambut keriting itu. Kemudian, ia bersama suaminya meluangkan waktu untuk menolong mencari dimana keberadaan Alma yang sudah hilang selama lima hari ini. Akhirnya, sekira pukul 17.00 Wib, Nia mengitari area Monas untuk mencari Alma.
Selama perjalanan mencari Alma kurang lebih satu jam dengan memutati Monas, Nia melihat ada seorang anak berambut keriting bagian selatan tempat penyewaan sepeda. Lalu, Nia menghampiri bocah tersebut dan ternyata itu Alma yang sedang dicari-cari keluarganya.
"Naluri saya yakin bisa menemukan anak itu, padahal sempat ingin menyelesaikan upaya pencarian. Tapi akhirnya ketemu juga," kata Nia di Jakarta.
Kemudian, Nia langsung membawa Alma ke pos polisi bersama dengan seseorang yang menyewakan sepeda di kawasan Monas. Menurutnya, Alma selama empat hari tidur bersama seseorang didalam Monas.
Di samping itu, seorang pria yang mengamankan Alma, Aja Suharja (49) menuturkan, kalau ia didatangi oleh Alma pada hari Sabtu (26/10) sekira pukul 16.00 Wib. Ia mengatakan, Alma saat itu mengaku tersesat setelah disuruh membeli gorengan oleh tantenya.
"Ya saya langsung amankan Alma sambil mengajak bermain dengan anak saya. Tapi, sampai malam kok nggak ada yang mencarinya. Akhirnya, saya inisiatif untuk bantu Alma tidur bersama dengan lima anak perempuan saya," ucap dia.
Aja melanjutkan, Alma selama bersamanya tidak terlihat tertekan, takut atau sedih sama sekali. Justru, bocah berambut keriting itu tampak senang bermain dengan anak-anak Aja bersepeda bersama.
"Saya tidak melaporkan karena Alma tidak terlihat sedih, setiap hari selalu main sepeda. Sekarang dia sudah bisa naik sepeda, sebelumnya tidak bisa," kata Aja.
Sementara, Kanit Reskrim Polsek Gambir, Kompol Joko Waluyo mengatakan pihaknya masih meminta keterangan terhadap kedua orang yang mengaku menemukan Alma itu.[ris]
Alma merupakan bocah yang hilang di sekitar Monumen Nasional (Monas) sejak hari Sabtu (26/10/2013).
Kartinia mengaku, telah mendapatkan pesan melalui BBM terkait hilangnya bocah berambut keriting itu. Kemudian, ia bersama suaminya meluangkan waktu untuk menolong mencari dimana keberadaan Alma yang sudah hilang selama lima hari ini. Akhirnya, sekira pukul 17.00 Wib, Nia mengitari area Monas untuk mencari Alma.
Selama perjalanan mencari Alma kurang lebih satu jam dengan memutati Monas, Nia melihat ada seorang anak berambut keriting bagian selatan tempat penyewaan sepeda. Lalu, Nia menghampiri bocah tersebut dan ternyata itu Alma yang sedang dicari-cari keluarganya.
"Naluri saya yakin bisa menemukan anak itu, padahal sempat ingin menyelesaikan upaya pencarian. Tapi akhirnya ketemu juga," kata Nia di Jakarta.
Kemudian, Nia langsung membawa Alma ke pos polisi bersama dengan seseorang yang menyewakan sepeda di kawasan Monas. Menurutnya, Alma selama empat hari tidur bersama seseorang didalam Monas.
Di samping itu, seorang pria yang mengamankan Alma, Aja Suharja (49) menuturkan, kalau ia didatangi oleh Alma pada hari Sabtu (26/10) sekira pukul 16.00 Wib. Ia mengatakan, Alma saat itu mengaku tersesat setelah disuruh membeli gorengan oleh tantenya.
"Ya saya langsung amankan Alma sambil mengajak bermain dengan anak saya. Tapi, sampai malam kok nggak ada yang mencarinya. Akhirnya, saya inisiatif untuk bantu Alma tidur bersama dengan lima anak perempuan saya," ucap dia.
Aja melanjutkan, Alma selama bersamanya tidak terlihat tertekan, takut atau sedih sama sekali. Justru, bocah berambut keriting itu tampak senang bermain dengan anak-anak Aja bersepeda bersama.
"Saya tidak melaporkan karena Alma tidak terlihat sedih, setiap hari selalu main sepeda. Sekarang dia sudah bisa naik sepeda, sebelumnya tidak bisa," kata Aja.
Sementara, Kanit Reskrim Polsek Gambir, Kompol Joko Waluyo mengatakan pihaknya masih meminta keterangan terhadap kedua orang yang mengaku menemukan Alma itu.[ris]
DTKJ: Denda Maksimal Supaya Ada Efek Jera
Oleh: Ahmad Farhan Faris
INILAH.COM, Jakarta - Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) mendukung rencana diterapkannya sanksi denda Rp 1 juta bagi penerobos jalur bus khusus TransJakarta.
"Iya itu bagus dan memang sudah seharusnya dilakukan agar layanan Transjakarta membaik," kata Ketua DTKJ, Azas Tigor Nainggolan kepada INILAH.COM, Rabu (30/10/2013).
Tigor menjelaskan, penerapan sanksi denda itu sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalulintas. Menurutnya, dalam pasal 287 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Lalulintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 tahun 2009 disebutkan, besaran denda maksimal yaitu Rp 500.000.
"Ini perlu diberlakukan denda maksimal agar ada efek jera. Selama ini masih banyak pengendara yang melanggar ketertiban berlalu lintas, karena denda yang diberikan bagi pelanggar juga terlalu murah sehingga tidak membuat efek jera. Jadi, jika yang dikenakan sanksi maksimal saya pikir pasti para pengemudi jera dan takut melanggar menerobos jalur busway," ujar dia.
Maka dari itu, penerapan sanksi ini harus segera mungkin diberlakukan, jika memang ingin diterapkan pada tanggal 1 November 2013 tidak jadi persoalan. Karena, pembiaran terhadap jalur busway TransJakarta sudah lama dan kotor tanpa ada penindakan.
Akan tetapi, kata Tigor, kalau memang sudah diterapkan petugas juga harus tegas menindaknya jangan ada diskriminasi.
"Penindakan dan penegakan harus diberlakukan pada siapa saja. Tidak boleh pilih, entah itu anak jenderal atau jenderalnya sekalipun, jika melanggar ya harus ditindak," tegasnya.[ris]
INILAH.COM, Jakarta - Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) mendukung rencana diterapkannya sanksi denda Rp 1 juta bagi penerobos jalur bus khusus TransJakarta.
"Iya itu bagus dan memang sudah seharusnya dilakukan agar layanan Transjakarta membaik," kata Ketua DTKJ, Azas Tigor Nainggolan kepada INILAH.COM, Rabu (30/10/2013).
Tigor menjelaskan, penerapan sanksi denda itu sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalulintas. Menurutnya, dalam pasal 287 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Lalulintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 tahun 2009 disebutkan, besaran denda maksimal yaitu Rp 500.000.
"Ini perlu diberlakukan denda maksimal agar ada efek jera. Selama ini masih banyak pengendara yang melanggar ketertiban berlalu lintas, karena denda yang diberikan bagi pelanggar juga terlalu murah sehingga tidak membuat efek jera. Jadi, jika yang dikenakan sanksi maksimal saya pikir pasti para pengemudi jera dan takut melanggar menerobos jalur busway," ujar dia.
Maka dari itu, penerapan sanksi ini harus segera mungkin diberlakukan, jika memang ingin diterapkan pada tanggal 1 November 2013 tidak jadi persoalan. Karena, pembiaran terhadap jalur busway TransJakarta sudah lama dan kotor tanpa ada penindakan.
Akan tetapi, kata Tigor, kalau memang sudah diterapkan petugas juga harus tegas menindaknya jangan ada diskriminasi.
"Penindakan dan penegakan harus diberlakukan pada siapa saja. Tidak boleh pilih, entah itu anak jenderal atau jenderalnya sekalipun, jika melanggar ya harus ditindak," tegasnya.[ris]
MA Lantik Hakim Agung Baru
Oleh: Fadhly Dzikry
INILAH.COM, Jakarta - Mahkamah Agung (MA) melantik empat hakim agung baru.
"Ini artinya, MA memiliki komitmen untuk terus meningkatkan kinerja dalam menyelesaikan perkara di tingkat kasasi," kata Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung Ridwan Mansyur di Gedung MA, Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2013).
Pelantikan hakim agung tersebut berdasarkan Surat Keputusan Presiden No 121/P Tahun 2013 tentang Pengangkatan Sebagai Hakim Agung pada Mahkamah Agung.
Dilantiknya empat Hakim Agung ini, lanjut Ridwan, dalam rangka meningkatkan kinerja dan pelayanan MA terhadap perkara yang ditangani MA.
"Jadi jumlah hakim agung yang cukup adalah formasi yang pas dalam menguatkan formasi MA dalam menuntaskan perkara MA," ujarnya.
Adapun empat hakim agung tersebut dilantik setelah lolos fit dan propertest di Komisi III DPR RI. Empat hakim agung tersebut yaitu, Zahrul Rabain, mantan wakil ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo mengisi jabatan Kamar Perdata MA, dirinya memperoleh suara voting
39 suara di Komisi III DPR.
Eddy Army, mantan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Lampung, mengisi jabatan Kamar Pidana, memperoleh 35 suara. Sumardijatmo, mantan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bandung mengisi jabatan kamar pidana, memperoleh 28 suara DPR. dan Maraup Dohmatiga Pasaribu, mantan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, mengisi jabatan Kamar Pidana, memperoleh 27 suara. [yeh]
INILAH.COM, Jakarta - Mahkamah Agung (MA) melantik empat hakim agung baru.
"Ini artinya, MA memiliki komitmen untuk terus meningkatkan kinerja dalam menyelesaikan perkara di tingkat kasasi," kata Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung Ridwan Mansyur di Gedung MA, Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2013).
Pelantikan hakim agung tersebut berdasarkan Surat Keputusan Presiden No 121/P Tahun 2013 tentang Pengangkatan Sebagai Hakim Agung pada Mahkamah Agung.
Dilantiknya empat Hakim Agung ini, lanjut Ridwan, dalam rangka meningkatkan kinerja dan pelayanan MA terhadap perkara yang ditangani MA.
"Jadi jumlah hakim agung yang cukup adalah formasi yang pas dalam menguatkan formasi MA dalam menuntaskan perkara MA," ujarnya.
Adapun empat hakim agung tersebut dilantik setelah lolos fit dan propertest di Komisi III DPR RI. Empat hakim agung tersebut yaitu, Zahrul Rabain, mantan wakil ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo mengisi jabatan Kamar Perdata MA, dirinya memperoleh suara voting
39 suara di Komisi III DPR.
Eddy Army, mantan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Lampung, mengisi jabatan Kamar Pidana, memperoleh 35 suara. Sumardijatmo, mantan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bandung mengisi jabatan kamar pidana, memperoleh 28 suara DPR. dan Maraup Dohmatiga Pasaribu, mantan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, mengisi jabatan Kamar Pidana, memperoleh 27 suara. [yeh]
Demo Buruh di Kawasan Industri MM 2100 Cikarang Dihadang Ormas
Nala Edwin - detikNews
Jakarta - Massa buruh berkumpul di kawasan Industri MM 2100 Cikarang untuk menggelar demonstrasi dalam rangka mogok nasional. Buruh dihadang sekumpulan anggota ormas yang mencoba menghalau demo tersebut.
"Ada ormas yang mencoba menghalangi demo buruh di MM 2100," kata Opik Syapri, seorang peserta aksi melalui Info Anda detikcom, Kamis (31/10/2013).
Opik mengatakan, ormas ini ada yang memakai seragam ormas tertentu, namun ada juga yang memakai pakaian bebas. Mereka terpecah-pecah dan mencoba menghalangi buruh yang ingin bergabung dengan rekan-rekannya untuk menuntut perbaikan kesejahteraan.
"Ormas-ormas itu ada yang membawa bambu dan menantang buruh," katanya.
Opik menyatakan, ada beberapa motor buruh yang dirusak anggota ormas tersebut. "Saya mendapat informasi dari teman ada beberapa motor buruh yang dirusak," katanya.
Hari ini sebagian buruh mogok seiring dengan rapat Dewan Pengupahan (serikat kerja, pemerintah dan ppengusaha) menetapan UMP di berbagai daerah. Di Jakarta, buruh menuntut upah Rp 3,7 juta/bulan. Sebelumnya Dewan Pengupahan DKI Jakarta melansir kebutuhan hidup layak (KHL) yang akan menjadi dasar perhitungan UMP Rp 2,29 juta, sedangkan pengurus serikat buruh menilai angka itu kurang tinggi, harusnya Rp 2,7 juta.
Jakarta - Massa buruh berkumpul di kawasan Industri MM 2100 Cikarang untuk menggelar demonstrasi dalam rangka mogok nasional. Buruh dihadang sekumpulan anggota ormas yang mencoba menghalau demo tersebut.
"Ada ormas yang mencoba menghalangi demo buruh di MM 2100," kata Opik Syapri, seorang peserta aksi melalui Info Anda detikcom, Kamis (31/10/2013).
Opik mengatakan, ormas ini ada yang memakai seragam ormas tertentu, namun ada juga yang memakai pakaian bebas. Mereka terpecah-pecah dan mencoba menghalangi buruh yang ingin bergabung dengan rekan-rekannya untuk menuntut perbaikan kesejahteraan.
"Ormas-ormas itu ada yang membawa bambu dan menantang buruh," katanya.
Opik menyatakan, ada beberapa motor buruh yang dirusak anggota ormas tersebut. "Saya mendapat informasi dari teman ada beberapa motor buruh yang dirusak," katanya.
Hari ini sebagian buruh mogok seiring dengan rapat Dewan Pengupahan (serikat kerja, pemerintah dan ppengusaha) menetapan UMP di berbagai daerah. Di Jakarta, buruh menuntut upah Rp 3,7 juta/bulan. Sebelumnya Dewan Pengupahan DKI Jakarta melansir kebutuhan hidup layak (KHL) yang akan menjadi dasar perhitungan UMP Rp 2,29 juta, sedangkan pengurus serikat buruh menilai angka itu kurang tinggi, harusnya Rp 2,7 juta.
Istri Kapolres Tertangkap Bawa Sabu
Muhammad Nur Abdurrahman - detikNews
Makassar - Sabu telah menjerat siapa pun, tak pandang bulu. Bahkan termasuk istri seorang kapolres. Aparat Polres Gowa berhasil mengamankan dua wanita yang merupakan istri anggota Polri, yang salah satunya merupakan istri Kapolres Halmahera Utara (Halut).
Istri Kapolres yang diciduk bernama Selvi (41). Sedangkan lainnya bernama Ian (48), istri anggota Polres Gowa. Mereka diciduk di rumah Ian di Jl Wahidin Sudirohusodo, Kel Karetappa, Kec Somba Opu, Kab Gowa, Sulawesi Selatan, sekitar pukul 02.00 Wita, Rabu (30/10).
Dari tangan kedua wanita ini Satnarkoba Polres Gowa mengamankan 12 paket sabu siap pakai, 1 unit timbangan digital, 1 alat isap sabu dan satu plastik pirex, yang ditemukan di dalam tas Selvi. Saat digrebek, suami Ian, Aiptu AS tidak berada di rumahnya.
"Benar, dua wanita yang ditangkap itu istri seorang pejabat di Polres Halut, berpangkat AKBP dengan inisial ED, sedangkan yang satunya istri Aiptu AS, tugas di Polres Gowa," kata Kapolres Gowa AKBP Lafri Prasetya saat dihubungi detikcom, Kamis (30/10/2013).
Dari dalam rumah Ian ini juga ditemukan sepucuk senjata api berserta 6 butir amunisi. Kapolres Gowa AKBP Lafri menyebutkan penggerebekan ini dilakukan berkat informasi masyarakat yang melaporkan ada kegiatan mencurigakan di rumah oknum yang dinas di Polres Gowa.
"Aiptu AS sudah diminta keterangannya, sedangkan barang bukti dan tes urine dua pelaku akan diuji tim Labfor Polda Sulselbar," pungkas Lafri.
Makassar - Sabu telah menjerat siapa pun, tak pandang bulu. Bahkan termasuk istri seorang kapolres. Aparat Polres Gowa berhasil mengamankan dua wanita yang merupakan istri anggota Polri, yang salah satunya merupakan istri Kapolres Halmahera Utara (Halut).
Istri Kapolres yang diciduk bernama Selvi (41). Sedangkan lainnya bernama Ian (48), istri anggota Polres Gowa. Mereka diciduk di rumah Ian di Jl Wahidin Sudirohusodo, Kel Karetappa, Kec Somba Opu, Kab Gowa, Sulawesi Selatan, sekitar pukul 02.00 Wita, Rabu (30/10).
Dari tangan kedua wanita ini Satnarkoba Polres Gowa mengamankan 12 paket sabu siap pakai, 1 unit timbangan digital, 1 alat isap sabu dan satu plastik pirex, yang ditemukan di dalam tas Selvi. Saat digrebek, suami Ian, Aiptu AS tidak berada di rumahnya.
"Benar, dua wanita yang ditangkap itu istri seorang pejabat di Polres Halut, berpangkat AKBP dengan inisial ED, sedangkan yang satunya istri Aiptu AS, tugas di Polres Gowa," kata Kapolres Gowa AKBP Lafri Prasetya saat dihubungi detikcom, Kamis (30/10/2013).
Dari dalam rumah Ian ini juga ditemukan sepucuk senjata api berserta 6 butir amunisi. Kapolres Gowa AKBP Lafri menyebutkan penggerebekan ini dilakukan berkat informasi masyarakat yang melaporkan ada kegiatan mencurigakan di rumah oknum yang dinas di Polres Gowa.
"Aiptu AS sudah diminta keterangannya, sedangkan barang bukti dan tes urine dua pelaku akan diuji tim Labfor Polda Sulselbar," pungkas Lafri.
Wapres Boediono: KPK di Indonesia Lahir dari Tuntutan Publik
Muhammad Taufiqqurahman - detikNews
London - Wakil Presiden Boediono didaulat untuk memberikan kuliah umum di Universitas Oxford, Inggris. Boediono menceritakan perkembangan politik dan ekonomi Indonesia, termasuk lahirnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Boediono memberikan kuliah umumnya dengan tajuk 'Transforming Indonesia: The Challenges of Good Governance and Economic Development' di Oxford, Inggris, Rabu (30/10/2013). Kuliahnya ini dihadiri oleh berbagai mahasiswa internasional yang berkuliah di Universitas Oxford.
Di awal kuliahnya, Boediono menjelaskan proses transisi pemerintahan Indonesia mulai dari Orde Lama, Orde Baru, hingga era reformasi. Pada era reformasi, Boediono menyebut salah satu prioritas pemerintah adalah soal pemberantasan korupsi dan KPK lahir dari tuntutan yang besar dari publik.
"Lahirnya lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tuntutan era reformasi. Pemberantasan korupsi merupakan salah satu tuntutan publik yang sangat kuat saat itu," kata Boediono.
Dalam data yang disampaikan oleh Boediono, KPK yang sejak terbentuk tahun 2012 telah berhasil memenjarakan 360 orang yang terdiri dari pejabat negara, kepolisian, hakim, wali kota, dan banker. KPK disebut berhasil mewujudkan sistem yang transparan di internalnya dalam proses seleksinya.
"Ini adalah tantangan berat ketika pemerintahan yang baru harus membentuk sebuah institusi yang tidak tunduk pada proses hukum yang telah ada," ujarnya.
Menurut Boediono, agenda pemberantasan korupsi telah menyebar dan telah menjadi tuntutan masyarakat. "Termasuk di institusi publik," ucapnya
Mantan Gubernur BI ini mengutip hasil Indeks Persepsi Korupsi pada tahun 2012 yang mendudukkan Indonesia di posisi 118 dari 176 negara, meski nilai indeksnya meningkat dari 3.0 ke 3.2 untuk skala 1 hingga 10. Hal ini juga terlihat pada Global Competitiveness Index 2012-2013 pada katoegori Etika dan Korupsi yang mendudukkan posisi Indonesia ke tangga yang lebih baik di urutan 87 pada tahun 2013 di mana pada tahun 2010 berada diperingkat 135.
Sejalan dengan agenda pemberantasan korupsi, maka pemerintah memiliki agenda utama dalam proses reformasi birokrasi. Sebagai negara berkembang, Indonesia dihadapkan pada korupsi yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintahan.
"Korupsi sistemik di birokrasi menghalangi orang-orang yang memiliki bakat dan integritas masuk dan dengan demikian semakin mengurangi kemampuan birokrasi untuk bekerja efektif," terangnya.
Boediono juga menyebut selain reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi, pengentasan kemiskinan telah di daftar prioritas tertinggi pemerintahan saat ini.
London - Wakil Presiden Boediono didaulat untuk memberikan kuliah umum di Universitas Oxford, Inggris. Boediono menceritakan perkembangan politik dan ekonomi Indonesia, termasuk lahirnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Boediono memberikan kuliah umumnya dengan tajuk 'Transforming Indonesia: The Challenges of Good Governance and Economic Development' di Oxford, Inggris, Rabu (30/10/2013). Kuliahnya ini dihadiri oleh berbagai mahasiswa internasional yang berkuliah di Universitas Oxford.
Di awal kuliahnya, Boediono menjelaskan proses transisi pemerintahan Indonesia mulai dari Orde Lama, Orde Baru, hingga era reformasi. Pada era reformasi, Boediono menyebut salah satu prioritas pemerintah adalah soal pemberantasan korupsi dan KPK lahir dari tuntutan yang besar dari publik.
"Lahirnya lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tuntutan era reformasi. Pemberantasan korupsi merupakan salah satu tuntutan publik yang sangat kuat saat itu," kata Boediono.
Dalam data yang disampaikan oleh Boediono, KPK yang sejak terbentuk tahun 2012 telah berhasil memenjarakan 360 orang yang terdiri dari pejabat negara, kepolisian, hakim, wali kota, dan banker. KPK disebut berhasil mewujudkan sistem yang transparan di internalnya dalam proses seleksinya.
"Ini adalah tantangan berat ketika pemerintahan yang baru harus membentuk sebuah institusi yang tidak tunduk pada proses hukum yang telah ada," ujarnya.
Menurut Boediono, agenda pemberantasan korupsi telah menyebar dan telah menjadi tuntutan masyarakat. "Termasuk di institusi publik," ucapnya
Mantan Gubernur BI ini mengutip hasil Indeks Persepsi Korupsi pada tahun 2012 yang mendudukkan Indonesia di posisi 118 dari 176 negara, meski nilai indeksnya meningkat dari 3.0 ke 3.2 untuk skala 1 hingga 10. Hal ini juga terlihat pada Global Competitiveness Index 2012-2013 pada katoegori Etika dan Korupsi yang mendudukkan posisi Indonesia ke tangga yang lebih baik di urutan 87 pada tahun 2013 di mana pada tahun 2010 berada diperingkat 135.
Sejalan dengan agenda pemberantasan korupsi, maka pemerintah memiliki agenda utama dalam proses reformasi birokrasi. Sebagai negara berkembang, Indonesia dihadapkan pada korupsi yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintahan.
"Korupsi sistemik di birokrasi menghalangi orang-orang yang memiliki bakat dan integritas masuk dan dengan demikian semakin mengurangi kemampuan birokrasi untuk bekerja efektif," terangnya.
Boediono juga menyebut selain reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi, pengentasan kemiskinan telah di daftar prioritas tertinggi pemerintahan saat ini.
Polisi Curigai Sopir Avanza Karena Beri Keterangan Berbelit-belit
Tya Eka Yulianti - detikNews
Bandung - Polres Cimahi masih melakukan pendalaman atas kasus penembakan yang terkuak dari temuan mayat dalam mobil saat razia di Jalan Raya Purwakarta Cikalong Wetan pada Rabu sore. Meski belum bisa menentukan tersangka dalam kasus ini, namun polisi menyatakan kecurigaan pada sopir Avanza Silver B 1017 TOA bernama Asril yang menjadi saksi dalam kasus ini.
"Keterangan dari saksi ini tidak ada keterbukaan. Kita menaruh curiga kan jadinya," ujar Kanit Reskrim Polres Cimahi AKP Suparma di Polres Cimahi, Rabu (30/10/2013) malam.
Ia mengatakan alasan kecurigaan yaitu karena sejumlah keterangan yang diduga bohong antara lain soal lokasi penembakan.
"Awalnya dia ngaku di Subang, lalu katanya di Cibubur. Ini kan kita jadi merasa 'ada apa kok bohong'," katanya.
Namun, status Asril hingga saat ini masih saksi. Berdasarkan keterangan sopir yang masih terkait hubungan keluarga dengan korban itu, mobil yang ditumpangi dirinya bersama korban bernama Abdullah dipepet lalu setelah berhenti pelaku menembaki bagian kiri mobil dimana korban duduk.
Bandung - Polres Cimahi masih melakukan pendalaman atas kasus penembakan yang terkuak dari temuan mayat dalam mobil saat razia di Jalan Raya Purwakarta Cikalong Wetan pada Rabu sore. Meski belum bisa menentukan tersangka dalam kasus ini, namun polisi menyatakan kecurigaan pada sopir Avanza Silver B 1017 TOA bernama Asril yang menjadi saksi dalam kasus ini.
"Keterangan dari saksi ini tidak ada keterbukaan. Kita menaruh curiga kan jadinya," ujar Kanit Reskrim Polres Cimahi AKP Suparma di Polres Cimahi, Rabu (30/10/2013) malam.
Ia mengatakan alasan kecurigaan yaitu karena sejumlah keterangan yang diduga bohong antara lain soal lokasi penembakan.
"Awalnya dia ngaku di Subang, lalu katanya di Cibubur. Ini kan kita jadi merasa 'ada apa kok bohong'," katanya.
Namun, status Asril hingga saat ini masih saksi. Berdasarkan keterangan sopir yang masih terkait hubungan keluarga dengan korban itu, mobil yang ditumpangi dirinya bersama korban bernama Abdullah dipepet lalu setelah berhenti pelaku menembaki bagian kiri mobil dimana korban duduk.
Polda Lampung Tahan Penyebar Foto Polisi
Bandarlampung (Antara) - Polda Lampung telah menahan penyebar foto Brigpol RK yang merupakan mantan kekasih polisi tersebut.
"Motifnya pelaku diputusin oleh RK, yang membuat BS sakit hati.
Sehingga pada Sabtu (26/10), BS mengunggah foto tersebut," kata Kabid
Humas Polda Lampung AKBP Sulistyaningsih, di Bandarlampung, Rabu. Tiga foto bugil yang diduga potret Brigadir Polisi RK telah tersebar di jejaring sosial.
Ia merupakan ajudan istri Kapolda Lampung.
Berkaitan dengan kasus foto-foto itu, personel polwan tersebut telah diperiksa oleh Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Lampung. (03)
Tersangka Pengunggah Foto Bugil Polwan Mengaku Polisi
Bandarlampung (Antara) - Tersangka pelaku pengunggah
foto-foto bugil Brigadir Polisi RkS polwan ajudan istri Kapolda Lampung,
mengaku sebagai anggota kepolisian lulusan Akademi Kepolisian tahun
2007.
Kabid Humas Polda Lampung AKBP Sulityaningsih di Bandarlampug, Kamis
menyatakan tersangka BP mengaku alumnus Akpol lulusan 2007 dan terus
berusaha menggaet RkS, dan hubungan dekat di antara mereka pun telah
terjalin dari tahun 2010 hingga Desember 2012. "Selama berpacaran itu, tersangka mengaku anggota polisi, dan bukan anak dari anggota Polda Lampung," kata dia lagi.
Belakangan diketahui bahwa BP itu bukan polisi, melainkan anak dari anggota kepolisian Iptu BS yang bertugas di Polsek Tanjungan Lampung Selatan.
Menurut Sulistyaningsih, adanya informasi bahwa tersangka BP yang mengaku anggota kepolisian lulusan Akpol 2007 hanya rekayasa dari Polda Lampung, dia membantahnya dan menegaskan bahwa hal itu berdasarkan pengakuan tersangka sendiri.
Ia menegaskan pula bahwa anggota Polwan Polda Lampung, Brigpol RkS yang foto-foto bugilnya diduga telah disebarluaskan oleh tersangka BP itu, sampai dengan hari ini RkS berada dalam perlindungan saksi setelah dia melaporkan perkara tersebut.
Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Lampung juga masih menyelidiki apakah tersangka bekerja sendiri atau bersama dengan orang lain.
Sedangkan atas isu bahwa RkS juga menjalin hubungan asmara diam-diam dengan salah satu pejabat Polda Lampung, Kabid Humas Polda Lampung Sulistyaningsih membantahnya.
"Isu tersebut tidak benar," kata dia menegaskan.
Sebelumnya, Polda Lampung telah mengamankan BP, tersangka penyebar foto-foto bugil Brigpol RkS di jejaring sosial. Tersangka diketahui merupakan mantan kekasih Brigpol RkS.
"Motifnya pelaku diputuskan hubungannya oleh RkS, sehingga membuat tersangka BP sakit hati, sehingga pada Sabtu (26/10) lalu dia mengunggah foto-foto telanjang Brigpol RkS tersebut di jejaring sosialnya," kata Kabid Humas Polda Lampung AKBP Sulistyaningsih.
Saat ini pelaku masih berada di tahanan Polda Lampung, dan akan menjalani penahanan sementara selama 20 hari ke depan untuk dimintai keterangan lebih lanjut.
Menyusul kabar penangkapan BP itu, diperoleh informasi bahwa orang tuanya, Iptu BS yang anggota Polsek Tanjungan Lampung Selatan dikabarkan mengalami syok dan dilaporkan telah meninggal dunia pada Rabu (30/10). Namun belum diperoleh konfirmasi lebih lanjut tentang informasi tersebut.(rr)
Rabu, 30 Oktober 2013
Wali Kota Palembang: Diperiksa KPK 10 Kali Pun Saya Siap
VIVAnews - Rumah dan kantor Wali Kota Palembang, Romi
Herton digeledah penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta,
Selasa 29 Oktober 2013. Usai rumah dan kantornya digeledah KPK, Romi
Herton menggelar konferensi pers. Ia mengaku siap diperiksa KPK dalam
kasus suap penanganan perkara sengketa pilkada yang menjerat Ketua MK
nonaktif, Akil Mochtar.
"Kalau untuk memberikan kebenaran saya siap dipanggil. Tuhan pun nanti akan memanggil saya. Jika diperlukan sampai 10 kali ataupun lebih, saya siap dipanggil KPK," kata Romi di kediamannya.
Romi membantah telah menyuap Akil Mochtar saat gugatan sengketa pemilukada Kota Palembang diajukan ke MK. Menurutnya, keputusan MK yang memenangkan dirinya adalah keputusan yang benar dan objektif.
"Di MK itu sudah objektif tidak ada yang salah. Saya katakan, saya tidak pernah untuk menyuap Pak Akil untuk menang. Kenal pun tidak," ujar Romi.
Terkait penggeledahan yang berlangsung sejak pagi tadi, Romi mengaku ikut mendampingi penyidik KPK. Ia menegaskan, proses penggeledahan berjalan mulus dan tidak ada hambatan sedikit pun. "Sampai WC pun diperiksa, brankas, tempat tidur, ruang kerja. Tidak ada saya halangi, karena itu wewenang KPK," tegasnya.
Selain menggeledah isi rumah, KPK juga menggeledah mobil dinas Wali Kota Palembang jenis Alphard BG 1, serta satu unit mobil mewah pribadi milik Romi jenis Jeep Wrangler warna Orange BG 23 MK.
"Mobil hanya dokumen kerja yang didalam mobil yang diperiksa. Tidak ada yang lain. Kalau isi berangkas saya memang uang. Uang saya memang banyak, sayakan pengusaha," ucapnya.
Dari hasil penggeledahan itu, penyidik KPK mengamankan barang bukti berupa tiga buah handphone, berkas terkait Pilkada Palembang dan bukti transfer uang senilai Rp500 juta dari rekening milik Masito, istri Romi.
KPK menggeledah rumah dan kantor Wali Kota Palembang, Romi Herton. Selain itu, penyidik juga menggeledah kantor dinas Bupati Empat lawang, Budi Antoni. Penggeledahan dua tempat di Wilayah Sumatera Selatan ini, terkait adanya jejak kasus suap yang menjerat ketua MK Akil Mochtar.
"Penggeledahan ini terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam kaitannya dengan kewenangan tersangka AM (Akil Mochtar) sebagai hakim konstitusi MK," Kata Juru bicara KPK Johan Budi, Selasa 29 Oktober 2013. (umi)
"Kalau untuk memberikan kebenaran saya siap dipanggil. Tuhan pun nanti akan memanggil saya. Jika diperlukan sampai 10 kali ataupun lebih, saya siap dipanggil KPK," kata Romi di kediamannya.
Romi membantah telah menyuap Akil Mochtar saat gugatan sengketa pemilukada Kota Palembang diajukan ke MK. Menurutnya, keputusan MK yang memenangkan dirinya adalah keputusan yang benar dan objektif.
"Di MK itu sudah objektif tidak ada yang salah. Saya katakan, saya tidak pernah untuk menyuap Pak Akil untuk menang. Kenal pun tidak," ujar Romi.
Terkait penggeledahan yang berlangsung sejak pagi tadi, Romi mengaku ikut mendampingi penyidik KPK. Ia menegaskan, proses penggeledahan berjalan mulus dan tidak ada hambatan sedikit pun. "Sampai WC pun diperiksa, brankas, tempat tidur, ruang kerja. Tidak ada saya halangi, karena itu wewenang KPK," tegasnya.
Selain menggeledah isi rumah, KPK juga menggeledah mobil dinas Wali Kota Palembang jenis Alphard BG 1, serta satu unit mobil mewah pribadi milik Romi jenis Jeep Wrangler warna Orange BG 23 MK.
"Mobil hanya dokumen kerja yang didalam mobil yang diperiksa. Tidak ada yang lain. Kalau isi berangkas saya memang uang. Uang saya memang banyak, sayakan pengusaha," ucapnya.
Dari hasil penggeledahan itu, penyidik KPK mengamankan barang bukti berupa tiga buah handphone, berkas terkait Pilkada Palembang dan bukti transfer uang senilai Rp500 juta dari rekening milik Masito, istri Romi.
KPK menggeledah rumah dan kantor Wali Kota Palembang, Romi Herton. Selain itu, penyidik juga menggeledah kantor dinas Bupati Empat lawang, Budi Antoni. Penggeledahan dua tempat di Wilayah Sumatera Selatan ini, terkait adanya jejak kasus suap yang menjerat ketua MK Akil Mochtar.
"Penggeledahan ini terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam kaitannya dengan kewenangan tersangka AM (Akil Mochtar) sebagai hakim konstitusi MK," Kata Juru bicara KPK Johan Budi, Selasa 29 Oktober 2013. (umi)
Hujan Mulai Deras, DKI Anggarkan Rp4 Miliar Antisipasi Bencana
VIVAnews – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah
menyiapkan dana darurat bencana menyambut datangnya musim hujan, Rabu 30
Oktober 2013. Sudah dua hari terakhir ramalan Badan Meteorologi
Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengenai peningkatan curah hujan dan
angin kencang, terjadi di ibu kota. Pohon-pohon tumbang dihantam angin.
“Kami sudah siapkan dana darurat bencana Rp4 miliar. Dana ini siap dicairkan kapan saja saat bencana datang,” kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta Kukuh Hadi Santoso di Balai Kota Jakarta, Rabu 30 Oktober 2013.
Pemprov DKI juga telah membuat tim gabungan khusus untuk menangani bencana. “Jumlahnya ada 2.000 orang. Anggotanya dari Satpol PP, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Sosial, Dinas Perhubungan, Dinas Kebersihan, Dinas Pertamanan, Dinas Kesehatan, dan Pemadam Kebakaran,” ujar Kukuh.
Tim ini dalam posisi siaga dan bisa bergerak sesuai kebutuhan. “Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur ingin semua serba cepat. Maka kami siapkan tim ini,” kata Kukuh.
Sementara tugas utama BPPB DKI ialah memantau situasi dan langsung berkoordinasi dengan dinas terkait saat dibutuhkan. “Misal sungai meluap atau banyak genangan seperti Selasa kemarin, kami langsung minta Dinas PU untuk memantau dan mengambil langkah,” ujar Kukuh.
Langkah serupa telah dilakukan saat kemarin pohon bertumbangan di beberapa wilayah Jakarta. “Kami langsung minta Dinas Pertamanan buat bersihkan itu. Kita juga sudah minta Dinas Pertamanan untuk memeriksa pohon yang tua dan membahayakan,” kata dia.
Pemprov DKI juga telah mendengar kabar mengenai beberapa warga yang meninggal dalam dua minggu terakhir karena tersengat listrik di tempat umum saat hujan. “Saya sudah minta Satpol PP memeriksa pagar, tiang, dan jembatan pake, supaya kalau ada listrik bocor langsung lapor PLN agar langsung dibenarkan,” ujar Kukuh.
Terkait pengawasan curah hujan dan jumlah air yang masuk ke ibu kota, BPBD berkoordinasi dengan Pemda Bogor, BMKG, dan kementrian terkait. “Kami dapat informasi setiap saat. Saya misalnya dapat laporan 3-4 kali dari pagi sampai malam setiap harinya,” kata Kukuh. (umi)
“Kami sudah siapkan dana darurat bencana Rp4 miliar. Dana ini siap dicairkan kapan saja saat bencana datang,” kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta Kukuh Hadi Santoso di Balai Kota Jakarta, Rabu 30 Oktober 2013.
Pemprov DKI juga telah membuat tim gabungan khusus untuk menangani bencana. “Jumlahnya ada 2.000 orang. Anggotanya dari Satpol PP, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Sosial, Dinas Perhubungan, Dinas Kebersihan, Dinas Pertamanan, Dinas Kesehatan, dan Pemadam Kebakaran,” ujar Kukuh.
Tim ini dalam posisi siaga dan bisa bergerak sesuai kebutuhan. “Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur ingin semua serba cepat. Maka kami siapkan tim ini,” kata Kukuh.
Sementara tugas utama BPPB DKI ialah memantau situasi dan langsung berkoordinasi dengan dinas terkait saat dibutuhkan. “Misal sungai meluap atau banyak genangan seperti Selasa kemarin, kami langsung minta Dinas PU untuk memantau dan mengambil langkah,” ujar Kukuh.
Langkah serupa telah dilakukan saat kemarin pohon bertumbangan di beberapa wilayah Jakarta. “Kami langsung minta Dinas Pertamanan buat bersihkan itu. Kita juga sudah minta Dinas Pertamanan untuk memeriksa pohon yang tua dan membahayakan,” kata dia.
Pemprov DKI juga telah mendengar kabar mengenai beberapa warga yang meninggal dalam dua minggu terakhir karena tersengat listrik di tempat umum saat hujan. “Saya sudah minta Satpol PP memeriksa pagar, tiang, dan jembatan pake, supaya kalau ada listrik bocor langsung lapor PLN agar langsung dibenarkan,” ujar Kukuh.
Terkait pengawasan curah hujan dan jumlah air yang masuk ke ibu kota, BPBD berkoordinasi dengan Pemda Bogor, BMKG, dan kementrian terkait. “Kami dapat informasi setiap saat. Saya misalnya dapat laporan 3-4 kali dari pagi sampai malam setiap harinya,” kata Kukuh. (umi)
Kubu Vika Punya Bukti Video, Pelaku Perusakan Bukan Adiguna Sutowo
Ahmad Toriq - detikNews
Jakarta - Pihak istri kedua Adiguna Sutowo, Vika Dewayani, memiliki bukti baru terkait kasus perusakan rumahnya. Ada rekaman audio visual yang memperlihatkan bahwa pelaku perusakan bukan Adiguna.
"Ada rekaman gambar dan suara, tapi bukan CCTV, dari handphone. Kebetulan saat kejadian ada yang merekam melalui handphone. Hari gini, di mana-mana ada yang ngerekam pakai HP," kata Pengacara Vika, Syahrifudin Noor, saat dihubungi, Rabu (30/10/2013).
Bukti rekaman itu sudah diserahkan ke Polda Metro Jaya. Diharapkan bukti tersebut bisa membantu penyidikan polisi.
"Sudah diserahkan ke humasnya, ke Pak Rikwanto," tutur Syahrifudin.
Sebelumnya pengakuan mengagetkan datang dari Adiguna Sutowo. Pengusaha ini mengaku bahwa dialah yang mengamuk di rumahnya sendiri yang dihuni bersama Vika Dewayani, Sabtu (25/10) pukul 02.00 WIB.
"Yang nabrak ya saya, saya lagi marah. Karena saya lagi marah kok," ujar Adiguna dalam jumpa pers bersama Piyu di kafe De Hub, Thamrin City, Jakarta Pusat, Senin (28/10) siang.
Jakarta - Pihak istri kedua Adiguna Sutowo, Vika Dewayani, memiliki bukti baru terkait kasus perusakan rumahnya. Ada rekaman audio visual yang memperlihatkan bahwa pelaku perusakan bukan Adiguna.
"Ada rekaman gambar dan suara, tapi bukan CCTV, dari handphone. Kebetulan saat kejadian ada yang merekam melalui handphone. Hari gini, di mana-mana ada yang ngerekam pakai HP," kata Pengacara Vika, Syahrifudin Noor, saat dihubungi, Rabu (30/10/2013).
Bukti rekaman itu sudah diserahkan ke Polda Metro Jaya. Diharapkan bukti tersebut bisa membantu penyidikan polisi.
"Sudah diserahkan ke humasnya, ke Pak Rikwanto," tutur Syahrifudin.
Sebelumnya pengakuan mengagetkan datang dari Adiguna Sutowo. Pengusaha ini mengaku bahwa dialah yang mengamuk di rumahnya sendiri yang dihuni bersama Vika Dewayani, Sabtu (25/10) pukul 02.00 WIB.
"Yang nabrak ya saya, saya lagi marah. Karena saya lagi marah kok," ujar Adiguna dalam jumpa pers bersama Piyu di kafe De Hub, Thamrin City, Jakarta Pusat, Senin (28/10) siang.
Pertimbangan MA di Balik 'Sulap' Vonis Seumur Hidup Jadi 20 Tahun Penjara
Andi Saputra - detikNews
Jakarta - Mahkamah Agung (MA) berkeinginan menghukum kurir narkoba internasional dengan hukuman penjara seumur hidup. Namun dalam amarnya, MA memvonis WN Inggris dan WN India tersebut dengan hukuman 20 tahun penjara.
Kedua kurir itu adalah Franco Holinski (26) dan Khanna Narendraganga (53). Mereka ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta dan di sebuah hotel di Tanah Abang pada 22 November 2011 lalu. Pengadilan Negeri Tangerang dan Pengadilan Tinggi Banten menjatuhkan vonis 6 tahun penjara atau setengah dari tuntutan jaksa.
Oleh MA, majelis kasasi dalam pertimbangannya akan memperberat hukuman keduanya menjadi penjara seumur hidup.
"Sangat tidak beralasan sebab peran Terdakwa sebagai kurir yang sangat strategis dan sangat menentukan sekali dalam hal terjadinya tindak pidana melanggar pasal 113 ayat 2 jo pasal 132 ayat 1 UU No 35/2009," demikian pertimbangan MA seperti tertulis dalam berkas kasasi nomor 2124 K/Pid.Sus/2013 yang dikutip detikcom dari website MA, Rabu (30/10/2013).
Menurut majelis kasasi yang terdiri dari Zaharudin Utama, Suhadi dan Prof Dr Surya Jaya, bahwa peran terdakwa yang menjadi kurir yang membutuhkan keberanian atau nyali yang sangat besar membawa sabu tersebut, tidaklah mungkin terjadi tindak pidana.
"Bahwa seharusnya para kurir inilah yang harus dijatuhi hukuman berat, sama dengan pelaku intelektualnya untuk memberi peringatan dalam bentuk prevensi umum kepada kurir yang lain untuk tidak lagi memasukkan narkotika ke dalam wilayah RI," ujar MA.
Hal yang memberatkan perbuatan para terdakwa menurut majelis yaitu keduanya meresahkan masyarakat khusunya generasi muda, negara dan pemerintah. Selain itu, para terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah RI yang sedang giat-giatnya memberantas kejahatan narkoba
"Maka menurut majelis MA berpendapat bahwa mengingat jumlah barang bukti cukup besar, terdakwa seyogyanya dijatuhi pidana seumur hidup," ujar majelis kasasi.
Namun dalam amarnya, MA ternyata tidak sinkron dengan pertimbangan tersebut di atas. Keinginan majelis malah berubah tidak seperti pertimbangannya.
"Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 20 tahun," ucap kasasi MA bernomor 2124 K/Pid.Sus/2012 itu.
Atas kejanggalan putusan Franco itu, Kepala Biro Hukum dan Humas MA Ridwan Mansyur menyatakan pihaknya akan mengecek putusan tersebut.
Jakarta - Mahkamah Agung (MA) berkeinginan menghukum kurir narkoba internasional dengan hukuman penjara seumur hidup. Namun dalam amarnya, MA memvonis WN Inggris dan WN India tersebut dengan hukuman 20 tahun penjara.
Kedua kurir itu adalah Franco Holinski (26) dan Khanna Narendraganga (53). Mereka ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta dan di sebuah hotel di Tanah Abang pada 22 November 2011 lalu. Pengadilan Negeri Tangerang dan Pengadilan Tinggi Banten menjatuhkan vonis 6 tahun penjara atau setengah dari tuntutan jaksa.
Oleh MA, majelis kasasi dalam pertimbangannya akan memperberat hukuman keduanya menjadi penjara seumur hidup.
"Sangat tidak beralasan sebab peran Terdakwa sebagai kurir yang sangat strategis dan sangat menentukan sekali dalam hal terjadinya tindak pidana melanggar pasal 113 ayat 2 jo pasal 132 ayat 1 UU No 35/2009," demikian pertimbangan MA seperti tertulis dalam berkas kasasi nomor 2124 K/Pid.Sus/2013 yang dikutip detikcom dari website MA, Rabu (30/10/2013).
Menurut majelis kasasi yang terdiri dari Zaharudin Utama, Suhadi dan Prof Dr Surya Jaya, bahwa peran terdakwa yang menjadi kurir yang membutuhkan keberanian atau nyali yang sangat besar membawa sabu tersebut, tidaklah mungkin terjadi tindak pidana.
"Bahwa seharusnya para kurir inilah yang harus dijatuhi hukuman berat, sama dengan pelaku intelektualnya untuk memberi peringatan dalam bentuk prevensi umum kepada kurir yang lain untuk tidak lagi memasukkan narkotika ke dalam wilayah RI," ujar MA.
Hal yang memberatkan perbuatan para terdakwa menurut majelis yaitu keduanya meresahkan masyarakat khusunya generasi muda, negara dan pemerintah. Selain itu, para terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah RI yang sedang giat-giatnya memberantas kejahatan narkoba
"Maka menurut majelis MA berpendapat bahwa mengingat jumlah barang bukti cukup besar, terdakwa seyogyanya dijatuhi pidana seumur hidup," ujar majelis kasasi.
Namun dalam amarnya, MA ternyata tidak sinkron dengan pertimbangan tersebut di atas. Keinginan majelis malah berubah tidak seperti pertimbangannya.
"Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 20 tahun," ucap kasasi MA bernomor 2124 K/Pid.Sus/2012 itu.
Atas kejanggalan putusan Franco itu, Kepala Biro Hukum dan Humas MA Ridwan Mansyur menyatakan pihaknya akan mengecek putusan tersebut.
6 Kesaksian Istri Sah Gatot Supiartono Terkait Holy
Rachmadin Ismail,Mei Amelia R - detikNews
Jakarta - Herbudianti menceritakan sekelumit rumah tangganya dengan Gatot Supiartono dalam pemeriksaannya sebagai saksi kepada polisi. Kendati mengetahui soal pernikahan suaminya dengan Holy Angela Ayu, namun istri sah dari pejabat esolon I Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) itu tidak pernah tahu permasalahan suaminya dengan istri keduanya.
"Kita tanyakan juga apakah pernah ada pertengkaran hebat (Gatot dengan Holy), namun istrinya ini tidak tahu," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Rikwanto kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (29/10/2013).
Dalam pemeriksaan di Unit V Subdit Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Senin 28 Oktober 2013 lalu, Herbudianti memberikan kesaksiannya soal keseharian Gatot. Berikut 6 poin yang menjadi kesaksian Herbudianti dalam pemeriksaan tersebut.
1. Gatot Tak Minta Izin Menikah
Pernikahan Gatot Supiartono dengan Holy Angela Ayu tidak pernah disampaikan ke istri sahnya, Herbudianti. Herbudianti baru mengetahui pernikahan kedua suaminya dengan Holy setelah diceritakan oleh Gatot sendiri.
"Namun disampaikannya bukan sebelum menikah tetapi setelah menikah baru diberitahukan kepada istrinya," jelas Rikwanto.
Tidak diketahui jelas kapan Gatot dan Holy ini menikah. Tetapi, Gatot menceritakan pernikahan keduanya itu kepada Herbudianti sekitar tahun 2010.
"Ya itu kan perlu proses. Mungkin setelah beberapa bulan menikah atau satu tahun menikah baru diceritakan, bisa saja," ungkap Rikwanto.
2. Tak Tahu Barang yang Diberikan Gatot ke Holy
Gatot diketahui memberika Holy sejumlah fasilitas setelah dinikahi secara agama. Namun, Herbudianti tidak juga tidak tahu-menahu barang-barang apa saja yang pernah diberikan pejabat esolon I Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) itu kepada Holy.
"Istrinya tidak tahu apa saja yang pernah diberikan G (Gatot) kepada Holy. Tahu setelah kejadian saja," kata Rikwanto.
Rikwanto mengatakan, dalam pemeriksaan terhadap Herbudianti, Senin (28/10) kemarin, istri pertama Gatot itu baru mengetahui bahwa suaminya sudah membelikan Holy apartemen dan mobil Honda CRV, setelah kasus tersebut mencuat.
"Tahunya juga bukan dari G sendiri," imbuh Rikwanto.
Dari sumber di kepolisian, selain dibelikan apartemen, Holy juga mendapatkan mobil Honda CRV B 19 HLY warna hitam. Holy juga dibelikan sejumlah perhiasan swarovski dan uang saku bulanan
3. Herbudianti Tak Pernah Bertemu dengan Holy
Herbudianti mengaku tidak tahu banyak soal hubungan rumah tangga suaminya Gatot Supiartono dengan istri keduanya, Holy Angela Ayu. Istri sah Gatot itu bahkan tidak pernah bertemu atau pun berkomunikasi dengan Holy setelah mengetahui suaminya menikah lagi.
"Herbudianti tidak pernah bertemu atau pun berkomunikasi dengan Holy. Dia hanya tahu dari cerita-cerita G (Gatot) saja," ujar Rikwanto.
4. Gatot Ceritakan Keinginan Holy Ceraikan Herbudianti
Holy pernah meminta Gatot Supiartono untuk menceraikan istri sahnya, Herbudianti. Keinginan Holy itu pernah disampaikan pejabat esolon I Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) itu langsung ke Herbudianti.
"G pernah cerita kepada Herbudianti, keinginan Holy untuk menceraikan Herbudianti," imbuh Rikwanto.
Menurut Rikwanto, Herbudianti tidak menunjukkan sikap yang reaktif ketika suaminya menceritakan keinginan Holy untuk menceraikannya. Herbudianti hanya memasrahkan semuanya kepada Gatot.
"Reaksinya terserah suami saya. Saya sebagai istri yang sah, kalau mau diceraikan terserah," ucap Rikwanto.
Rikwanto menambahkan, Gatot menceritakan unek-uneknya itu kepada Herbudianti pada pertengan tahun 2013.
Rikwanto melanjutkan, Herbudianti sudah tidak bisa menuntut apa-apa sejak mengetahui pernikahan Gatot dengan Holy.
Jakarta - Herbudianti menceritakan sekelumit rumah tangganya dengan Gatot Supiartono dalam pemeriksaannya sebagai saksi kepada polisi. Kendati mengetahui soal pernikahan suaminya dengan Holy Angela Ayu, namun istri sah dari pejabat esolon I Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) itu tidak pernah tahu permasalahan suaminya dengan istri keduanya.
"Kita tanyakan juga apakah pernah ada pertengkaran hebat (Gatot dengan Holy), namun istrinya ini tidak tahu," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Rikwanto kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (29/10/2013).
Dalam pemeriksaan di Unit V Subdit Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Senin 28 Oktober 2013 lalu, Herbudianti memberikan kesaksiannya soal keseharian Gatot. Berikut 6 poin yang menjadi kesaksian Herbudianti dalam pemeriksaan tersebut.
1. Gatot Tak Minta Izin Menikah
Pernikahan Gatot Supiartono dengan Holy Angela Ayu tidak pernah disampaikan ke istri sahnya, Herbudianti. Herbudianti baru mengetahui pernikahan kedua suaminya dengan Holy setelah diceritakan oleh Gatot sendiri.
"Namun disampaikannya bukan sebelum menikah tetapi setelah menikah baru diberitahukan kepada istrinya," jelas Rikwanto.
Tidak diketahui jelas kapan Gatot dan Holy ini menikah. Tetapi, Gatot menceritakan pernikahan keduanya itu kepada Herbudianti sekitar tahun 2010.
"Ya itu kan perlu proses. Mungkin setelah beberapa bulan menikah atau satu tahun menikah baru diceritakan, bisa saja," ungkap Rikwanto.
2. Tak Tahu Barang yang Diberikan Gatot ke Holy
Gatot diketahui memberika Holy sejumlah fasilitas setelah dinikahi secara agama. Namun, Herbudianti tidak juga tidak tahu-menahu barang-barang apa saja yang pernah diberikan pejabat esolon I Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) itu kepada Holy.
"Istrinya tidak tahu apa saja yang pernah diberikan G (Gatot) kepada Holy. Tahu setelah kejadian saja," kata Rikwanto.
Rikwanto mengatakan, dalam pemeriksaan terhadap Herbudianti, Senin (28/10) kemarin, istri pertama Gatot itu baru mengetahui bahwa suaminya sudah membelikan Holy apartemen dan mobil Honda CRV, setelah kasus tersebut mencuat.
"Tahunya juga bukan dari G sendiri," imbuh Rikwanto.
Dari sumber di kepolisian, selain dibelikan apartemen, Holy juga mendapatkan mobil Honda CRV B 19 HLY warna hitam. Holy juga dibelikan sejumlah perhiasan swarovski dan uang saku bulanan
3. Herbudianti Tak Pernah Bertemu dengan Holy
Herbudianti mengaku tidak tahu banyak soal hubungan rumah tangga suaminya Gatot Supiartono dengan istri keduanya, Holy Angela Ayu. Istri sah Gatot itu bahkan tidak pernah bertemu atau pun berkomunikasi dengan Holy setelah mengetahui suaminya menikah lagi.
"Herbudianti tidak pernah bertemu atau pun berkomunikasi dengan Holy. Dia hanya tahu dari cerita-cerita G (Gatot) saja," ujar Rikwanto.
4. Gatot Ceritakan Keinginan Holy Ceraikan Herbudianti
Holy pernah meminta Gatot Supiartono untuk menceraikan istri sahnya, Herbudianti. Keinginan Holy itu pernah disampaikan pejabat esolon I Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) itu langsung ke Herbudianti.
"G pernah cerita kepada Herbudianti, keinginan Holy untuk menceraikan Herbudianti," imbuh Rikwanto.
Menurut Rikwanto, Herbudianti tidak menunjukkan sikap yang reaktif ketika suaminya menceritakan keinginan Holy untuk menceraikannya. Herbudianti hanya memasrahkan semuanya kepada Gatot.
"Reaksinya terserah suami saya. Saya sebagai istri yang sah, kalau mau diceraikan terserah," ucap Rikwanto.
Rikwanto menambahkan, Gatot menceritakan unek-uneknya itu kepada Herbudianti pada pertengan tahun 2013.
Rikwanto melanjutkan, Herbudianti sudah tidak bisa menuntut apa-apa sejak mengetahui pernikahan Gatot dengan Holy.
5. Sejak Tahu Soal Holy, Istri Sah Tak Pedulikan Gatot SupiartonoHerbudianti hanya bisa pasrah setelah mengetahui suaminya, Gatot Supiartono memiliki istri baru, Holy. Sejak saat itu pula, Herbudianti tidak pernah memusingkan Gatot pulang atau tidak ke rumahnya di Penggilingan, Jakarta Timur.
"Sehari-hari, istri G ini tidak mempermasalahkan kapan (Gatot) pulang atau tidak pulang," terang Rikwanto.
Menurut Rikwanto, Herbudianti tidak banyak mempertanyakan kemana saja suaminya setelah seharian bekerja di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Di samping karena mengetahui kesibukan dinas suaminya sebagai pejabat esolon I BPK, Herbudianti juga bisa memaklumi bila Gatot sudah 'terbagi dua'.
"Karena sudah tahu sudah menikah dengan Holy dan pekerjaannya sibuk juga, jadi tidak banyak tanya," ujar Rikwanto
6. Herbudianti Pernah Bertemu Surya
Herbudianti juga memberikan kesaksian soal Surya Hakim (45), tersangka yang menjadi koordinator dalam pembunuhan Holy. Namun, Herbudianti mengungkapkan tidak pernah tahu siapa Surya, kendati sudah pernah bertemu beberapa kali.
"Herbudianti pernah bertemu dengan S, di kantor dan juga di rumahnya. Pernah ke rumahnya di Penggilingan, tetapi hanya di teras rumah," jelas Rikwanto.
Menurut Herbudianti kepada penyidik, ia tidak tahu betul siapa Surya sebenarnya. Yang ia tahu, Surya adalah sopir rental yang diminta Gatot untuk menyopirinya.
"Dia tidak kenal S itu, hanya tahu sopir rental," imbuh Rikwanto.
Surya Hakim adalah sopir freelance yang dikenal Gatot di Hotel Pecenongan, Jakarta Pusat sekitar tahun 2011. Sejak saat itu, hubungan Gatot dengan Surya semakin intens.
Surya sering diminta oleh Gatot untuk mengantarnya menemui Holy di Apartemen Kalibata City. Gatot pula lah yang menyuruh Surya untuk mencari eksekutor untuk menghabisi nyawa Holy.
"Sehari-hari, istri G ini tidak mempermasalahkan kapan (Gatot) pulang atau tidak pulang," terang Rikwanto.
Menurut Rikwanto, Herbudianti tidak banyak mempertanyakan kemana saja suaminya setelah seharian bekerja di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Di samping karena mengetahui kesibukan dinas suaminya sebagai pejabat esolon I BPK, Herbudianti juga bisa memaklumi bila Gatot sudah 'terbagi dua'.
"Karena sudah tahu sudah menikah dengan Holy dan pekerjaannya sibuk juga, jadi tidak banyak tanya," ujar Rikwanto
6. Herbudianti Pernah Bertemu Surya
Herbudianti juga memberikan kesaksian soal Surya Hakim (45), tersangka yang menjadi koordinator dalam pembunuhan Holy. Namun, Herbudianti mengungkapkan tidak pernah tahu siapa Surya, kendati sudah pernah bertemu beberapa kali.
"Herbudianti pernah bertemu dengan S, di kantor dan juga di rumahnya. Pernah ke rumahnya di Penggilingan, tetapi hanya di teras rumah," jelas Rikwanto.
Menurut Herbudianti kepada penyidik, ia tidak tahu betul siapa Surya sebenarnya. Yang ia tahu, Surya adalah sopir rental yang diminta Gatot untuk menyopirinya.
"Dia tidak kenal S itu, hanya tahu sopir rental," imbuh Rikwanto.
Surya Hakim adalah sopir freelance yang dikenal Gatot di Hotel Pecenongan, Jakarta Pusat sekitar tahun 2011. Sejak saat itu, hubungan Gatot dengan Surya semakin intens.
Surya sering diminta oleh Gatot untuk mengantarnya menemui Holy di Apartemen Kalibata City. Gatot pula lah yang menyuruh Surya untuk mencari eksekutor untuk menghabisi nyawa Holy.
Dipolisikan Pukuli Orang, Anggota DPRD Mengaku Hanya Melerai
TRIBUNNEWS.COM, MALANG - Sugiyanto, anggota DPRD kaget ketika tahu kalau dirinya dilaporkan ke Polres Malang oleh Untung karena kasus pemukulan.
Menurut politisi dari Partai Golkar ini, kedatangannya ke warung kopi di perempatan jalan Pantai Balekambang, Desa Srigonco, Kecamatan Bantur itu untuk melerai adiknya, Sumadi yang berkelahi dengan Untung. "Saat saya datang ke warung itu, Sumadi dan Umar sudah terlibat cekcok dengan Untung,” terangnya ketika dihubungi Surya Online lewat ponselnya, Selasa (29/10/2013) malam.Menurutnya, saat itu ia sempat mendorong adiknya agar menjauh dari Untung. Menurutnya, sebelum ke warung itu ia dan puluhan temannya hendak menggelar istighotsa di tambang pasir itu. “Sekarang saya kok malau dibilang menganiaya Untung,” tutur Sugik, panggilan akrabnya.
Rendra Kresna, Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Malang menyatakan yang dilakukan Sugiyanto tindakan pribadi dan tidak terkait partai. Ia hanya mengharapkan, bisa diselesaikan secara adat yaitu kompromi-kompromi.
Jika terbukti terjadi penganiayaan, menurut Rendra, institusi tidak bertanggung jawab terhadap ulah oknum. Ia khawatir jika di jalur hukum, maka masih ada buntut-buntut lagi yang tidak terima. (Sylvianita Widyawati)
Wapres Boediono ingatkan ketidakpastian ekonomi dunia
Pewarta: Ahmad Wijaya
London (ANTARA News) - Wakil Presiden Boediono di depan pemimpin politik dan bisnis sejumlah negara mayoritas penduduknya Muslim mengingatkan ketidakpastian finansial masih terasa sangat tinggi sehingga setiap negara harus tetap waspada.
"Ekonomi dunia diperkirakan akan sedikit membaik tahun depan. Perbaikan ini belum lagi perubahan yang signifikan, namun setidaknya cukup sebagai bentuk perbaikan dari tahun-tahun sebelumnya," kata Boediono saat berbicara dalam "World Islamic Economic Forum" (WIEF) ke-9 di London, Inggris, Selasa.
Hadir dalam acara itu Perdana Menteri Inggris David Cameron, Perdana Menteri Malaysia Najib Razak, juga pimpinan negara dan pemerintahan dari 10 negara-negara Muslim seperti Afghanistan, Bangladesh, Bermuda, Bosnia dan Herzegovina, Brunei Darussalam, Yordania, Kosovo, Maroko, dan Pakistan.
Dikatakan Boediono, pada saat yang sama dunia menyaksikan berkembangnya konflik di banyak daerah yang terjadi di negara Muslim bermukim.
Wapres mengatakan, meski "World Islamic Economic Forum" khususnya membahas tentang isu ekonomi dan bisnis, tak mungkin menghindar bahwa masalah keamanan sangat mempengaruhi berbagai aspek dalam kehidupan.
"Dalam forum seperti ini, di mana para pemimpin politik dan pemimpin bisnis dari negara-negara Muslim bertemu, tidak ada salahnya membicarakan tentang isu-isu ini. Bagaimana kita bisa mengurangi penderitaan mereka dan mendukung perdamaian di wilayah-wilayah konflik," kata Wapres.
Secara global, kata Wapres, terdapat pertanyaan besar situasi keuangan global dan prospeknya ke depan untuk satu hingga dua tahun ke depan.
Dari pesan yang sama yang diperoleh dari pertemuan G-20, KTT APEC dan Rapat Tahunan World Bank, IMF didapatkan bahwa ekonomi global berubah di mana pertumbuhan negara-negara berkembang melambat dan negara-negara maju justru membaik.
Menurut Wapres, isu penting pertama yang sebaiknya menjadi bagian dari forum ini adalah mengidentifikasi opsi-opsi kerja sama di antara korporasi dan negara-negara Muslim serta negara-negara non-Muslim dengan tujuan memaksimalkan potensi pertumbuhan.
"Isu kedua adalah mengantisipasi ancaman ketidakstabilan di wilayah masing-masing akibat kondisi keuangan global," katanya.
Di samping persoalan makro ekonomi, kata Wapres, ada sejumlah isu lain yang menjadi masalah mendasar di dalam forum ekonomi negara-negara Muslim beberapa tahun terakhir yakni bagaimana upaya kolektif mengatasi ancaman perubahan iklim, bagaimana mempercepat pertumbuhan institusi-institusi finansial Islam untuk membantu umat.
Juga mengatasi masalah dasar kurangnya infrastruktur yang dihadapi banyak negara-negara berkembang, meningkatkan peran perempuan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga, masyarakat dan pertumbuhan ekonomi secara global.
London (ANTARA News) - Wakil Presiden Boediono di depan pemimpin politik dan bisnis sejumlah negara mayoritas penduduknya Muslim mengingatkan ketidakpastian finansial masih terasa sangat tinggi sehingga setiap negara harus tetap waspada.
"Ekonomi dunia diperkirakan akan sedikit membaik tahun depan. Perbaikan ini belum lagi perubahan yang signifikan, namun setidaknya cukup sebagai bentuk perbaikan dari tahun-tahun sebelumnya," kata Boediono saat berbicara dalam "World Islamic Economic Forum" (WIEF) ke-9 di London, Inggris, Selasa.
Hadir dalam acara itu Perdana Menteri Inggris David Cameron, Perdana Menteri Malaysia Najib Razak, juga pimpinan negara dan pemerintahan dari 10 negara-negara Muslim seperti Afghanistan, Bangladesh, Bermuda, Bosnia dan Herzegovina, Brunei Darussalam, Yordania, Kosovo, Maroko, dan Pakistan.
Dikatakan Boediono, pada saat yang sama dunia menyaksikan berkembangnya konflik di banyak daerah yang terjadi di negara Muslim bermukim.
Wapres mengatakan, meski "World Islamic Economic Forum" khususnya membahas tentang isu ekonomi dan bisnis, tak mungkin menghindar bahwa masalah keamanan sangat mempengaruhi berbagai aspek dalam kehidupan.
"Dalam forum seperti ini, di mana para pemimpin politik dan pemimpin bisnis dari negara-negara Muslim bertemu, tidak ada salahnya membicarakan tentang isu-isu ini. Bagaimana kita bisa mengurangi penderitaan mereka dan mendukung perdamaian di wilayah-wilayah konflik," kata Wapres.
Secara global, kata Wapres, terdapat pertanyaan besar situasi keuangan global dan prospeknya ke depan untuk satu hingga dua tahun ke depan.
Dari pesan yang sama yang diperoleh dari pertemuan G-20, KTT APEC dan Rapat Tahunan World Bank, IMF didapatkan bahwa ekonomi global berubah di mana pertumbuhan negara-negara berkembang melambat dan negara-negara maju justru membaik.
Menurut Wapres, isu penting pertama yang sebaiknya menjadi bagian dari forum ini adalah mengidentifikasi opsi-opsi kerja sama di antara korporasi dan negara-negara Muslim serta negara-negara non-Muslim dengan tujuan memaksimalkan potensi pertumbuhan.
"Isu kedua adalah mengantisipasi ancaman ketidakstabilan di wilayah masing-masing akibat kondisi keuangan global," katanya.
Di samping persoalan makro ekonomi, kata Wapres, ada sejumlah isu lain yang menjadi masalah mendasar di dalam forum ekonomi negara-negara Muslim beberapa tahun terakhir yakni bagaimana upaya kolektif mengatasi ancaman perubahan iklim, bagaimana mempercepat pertumbuhan institusi-institusi finansial Islam untuk membantu umat.
Juga mengatasi masalah dasar kurangnya infrastruktur yang dihadapi banyak negara-negara berkembang, meningkatkan peran perempuan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga, masyarakat dan pertumbuhan ekonomi secara global.
Selasa, 29 Oktober 2013
Kapolri Larang Kelompok Masyarakat Lakukan Penegakan Hukum
Depok (Antara) - Kapolri Komjen Pol Sutarman melarang kelompok masyarakat melakukan upaya penegakan hukum, karena hal itu melanggar hukum.
"Siapapun, apapun kelompok masyarakatnya, tidak melaksanakan tujuannya dengan cara-cara melanggar hukum. Kita harus tegakkan hukum secara tegas," katanya setelah serah terima jabatan Kapolri di Markas Korps Brimob, Depok, Jawa Barat, Selasa. Sutarman menegaskan bahwa tidak boleh ada yang melakukan penegakan hukum, kecuali aparatur penegak hukum. Kepolisian sebagai lembaga penegak hukum wajib melakukan upaya penegakan hukum guna mencegah terjadinya hukum rimba.
"Karena kalau kita biarkan, begitu berjalan terus, ini bisa berlaku hukum rimba. Artinya siapa yang kuat dia yang menang, ini berbahaya buat negara," ujarnya.
Sutarman juga mengimbau masyarakat agar tidak berbuat kejahatan sehingga tidak terjadi pelanggaran hukum.
Ia juga mengingatkan masyarakat supaya berada di jalur yang benar. "Jadi kalau terjadi pelanggaran hukum, diserahkan kepada institusi penegak hukum," katanya.
Dalam kesempatan itu, Kapolri juga mengajak ulama untuk menyampaikan pesan tersebut kepada umat agar tidak ada kelompok masyarakat yang main hakim sendiri. (tp)
Polisi Tangkap Eks Pacar Sespri Kapolda Lampung, Diduga Sebarkan Foto Syur
Andri Haryanto - detikNews
Jakarta - Polisi telah mengidentifikasi dan menangkap pelaku yang mengunggah foto polwan yang bertugas sebagai staf Sekretaris Pribadi (Sespri) Polda Lampung yang berpose syur. Pelaku tak lain adalah mantan pacarnya sendiri yang merupakan warga sipil biasa.
"Sudah diketahui yang upload, mantan pacarnya," kata Kadiv Humas Polri, Irjen Ronny F Sompie, di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Jakarta Selatan, Selasa (29/10/2013).
Berdasarkan hasil identifikasi tersebut, polisi pun kemudian mengejar pelaku. "Baru ditangkap," kata Ronny.
Terkait motif, Ronny menduga pelaku nekat menggunggah foto mantan kekasihnya itu karena persoalan pribadi. Tak lain dan tak bukan karena hubungan asmaranya dengan polwan cantik itu tidak berakhir dengan baik.
"Motifnya kan sudah bisa diperkirakan, ya sakit hati," ujarnya.
Sekurangnya ada 3 foto syur staf Sespri yang beredar di dunia maya. Foto-foto itu kemungkinan diambil sendiri oleh polwan yang sudah bekerja sebagai Sespri tersebut dengan kamera telepon genggamnya.
Tidak ada siapa-siapa selain Sespri itu sendiri di dalam foto yang beredar. Salah satu foto terlihat seragam dinas kepolisian yang tergantung di lemari kamarnya.
Jakarta - Polisi telah mengidentifikasi dan menangkap pelaku yang mengunggah foto polwan yang bertugas sebagai staf Sekretaris Pribadi (Sespri) Polda Lampung yang berpose syur. Pelaku tak lain adalah mantan pacarnya sendiri yang merupakan warga sipil biasa.
"Sudah diketahui yang upload, mantan pacarnya," kata Kadiv Humas Polri, Irjen Ronny F Sompie, di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Jakarta Selatan, Selasa (29/10/2013).
Berdasarkan hasil identifikasi tersebut, polisi pun kemudian mengejar pelaku. "Baru ditangkap," kata Ronny.
Terkait motif, Ronny menduga pelaku nekat menggunggah foto mantan kekasihnya itu karena persoalan pribadi. Tak lain dan tak bukan karena hubungan asmaranya dengan polwan cantik itu tidak berakhir dengan baik.
"Motifnya kan sudah bisa diperkirakan, ya sakit hati," ujarnya.
Sekurangnya ada 3 foto syur staf Sespri yang beredar di dunia maya. Foto-foto itu kemungkinan diambil sendiri oleh polwan yang sudah bekerja sebagai Sespri tersebut dengan kamera telepon genggamnya.
Tidak ada siapa-siapa selain Sespri itu sendiri di dalam foto yang beredar. Salah satu foto terlihat seragam dinas kepolisian yang tergantung di lemari kamarnya.
Upah Naik, Perusahaan Rumahkan Puluhan Ribu Buruh
VIVAnews - Pengurus Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), pada Selasa 29 Oktober 2013, menyatakan, puluhan ribu pekerja di Jabodetabek telah dirumahkan pada awal tahun ini.
"BPS (Badan Pusat Statistik) DKI Jakarta merilis, pada Mei 2013 sudah ada 65 ribu tenaga kerja yang dirumahkan," kata Wakil Sekjen Apindo, Franky Sibarani, di kantor Apindo, Jakarta.
Ketua Umum Apindo, Sofjan Wanandi, menambahkan, tahun lalu, sekitar 200 ribu karyawan dirumahkan, karena masalah upah. Alasannya, banyak perusahaan padat karya yang kesulitan membayar upah buruhnya.
Dia menjelaskan, industri padat karya seperti garmen, sepatu, dan pakaian, telah menghabiskan hampir setengah biaya modal untuk membayar gaji buruh.
"Industri padat karya itu mengeluarkan 30-40 persen biayanya untuk upah," kata dia.
Sofjan menambahkan, beberapa perusahaan asing juga telah memutuskan keluar dari Indonesia dan mengalihkan investasinya ke negara lain. Relokasi tersebut disebabkan perusahaan keberatan membayar upah minimum Rp2,2 juta.
"Perusahaan Korea ada yang pindah ke Kamboja dan Myanmar yang upahnya masih US$40 per bulan. Sedangkan upah buruh di Indonesia mencapai US$200 dolar," kata dia.
Terkait aksi mogok kerja nasional yang direncanakan pada 31 Oktober-1 November 2013, Sofjan meminta agar buruh turut menjaga kondisi ekonomi di dalam negeri. Karena, demonstrasi bisa mengganggu iklim investasi.
"Kita tahu, pengangguran terbuka ada 9-10 juta orang dan setengah menganggur 40 juta orang. Silakan mogok, tapi jangan memaksa orang lain untuk mogok," kata dia. (eh)
"BPS (Badan Pusat Statistik) DKI Jakarta merilis, pada Mei 2013 sudah ada 65 ribu tenaga kerja yang dirumahkan," kata Wakil Sekjen Apindo, Franky Sibarani, di kantor Apindo, Jakarta.
Ketua Umum Apindo, Sofjan Wanandi, menambahkan, tahun lalu, sekitar 200 ribu karyawan dirumahkan, karena masalah upah. Alasannya, banyak perusahaan padat karya yang kesulitan membayar upah buruhnya.
Dia menjelaskan, industri padat karya seperti garmen, sepatu, dan pakaian, telah menghabiskan hampir setengah biaya modal untuk membayar gaji buruh.
"Industri padat karya itu mengeluarkan 30-40 persen biayanya untuk upah," kata dia.
Sofjan menambahkan, beberapa perusahaan asing juga telah memutuskan keluar dari Indonesia dan mengalihkan investasinya ke negara lain. Relokasi tersebut disebabkan perusahaan keberatan membayar upah minimum Rp2,2 juta.
"Perusahaan Korea ada yang pindah ke Kamboja dan Myanmar yang upahnya masih US$40 per bulan. Sedangkan upah buruh di Indonesia mencapai US$200 dolar," kata dia.
Terkait aksi mogok kerja nasional yang direncanakan pada 31 Oktober-1 November 2013, Sofjan meminta agar buruh turut menjaga kondisi ekonomi di dalam negeri. Karena, demonstrasi bisa mengganggu iklim investasi.
"Kita tahu, pengangguran terbuka ada 9-10 juta orang dan setengah menganggur 40 juta orang. Silakan mogok, tapi jangan memaksa orang lain untuk mogok," kata dia. (eh)
Buruh Ancam Mogok Nasional, Ini Kata Pengusaha
VIVAnews - Serikat buruh berencana melakukan aksi mogok kerja nasional pada 31 Oktober-1 November 2013. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai aksi ini sebenarnya tidak perlu dilakukan.
Ketua Umum Apindo Sofjan Wanandi, Selasa 29 Oktober 2013, menyatakan seharusnya aksi mogok tersebut dilakukan apabila perundingan mengenai upah minimum antara pengusaha, buruh, dan pemerintah gagal. Kenyataannya, perundingan tripartit yang dilakukan dewan pengupahan berjalan baik.
"Mogok itu sebenarnya terjadi kalau perundingannya gagal. Ini, perundingannya baik, sampai gubernur dan bupati memutuskan yang terbaik," ujar Sofjan di Jakarta.
Meski begitu, ia melanjutkan, jika rencana aksi mogok tetap dilaksanakan, diharapkan berjalan tertib dan damai. "Kami meminta mereka agar tidak memaksa teman-temannya yang tetap ingin bekerja," kata Sofjan.
Serikat pekerja yang menggelar aksi mogok ini juga diminta tidak memaksa para buruh untuk ikut serta. Apindo mengecam penyisiran atau sweeping para buruh yang tidak ikut berpartisipasi dalam aksi menuntut kenaikan upah ini.
"Kami menyesalkan adanya sweeping yang ada di Cimahi dan Tangerang," kata Sofjan. (umi)
Ketua Umum Apindo Sofjan Wanandi, Selasa 29 Oktober 2013, menyatakan seharusnya aksi mogok tersebut dilakukan apabila perundingan mengenai upah minimum antara pengusaha, buruh, dan pemerintah gagal. Kenyataannya, perundingan tripartit yang dilakukan dewan pengupahan berjalan baik.
"Mogok itu sebenarnya terjadi kalau perundingannya gagal. Ini, perundingannya baik, sampai gubernur dan bupati memutuskan yang terbaik," ujar Sofjan di Jakarta.
Meski begitu, ia melanjutkan, jika rencana aksi mogok tetap dilaksanakan, diharapkan berjalan tertib dan damai. "Kami meminta mereka agar tidak memaksa teman-temannya yang tetap ingin bekerja," kata Sofjan.
Serikat pekerja yang menggelar aksi mogok ini juga diminta tidak memaksa para buruh untuk ikut serta. Apindo mengecam penyisiran atau sweeping para buruh yang tidak ikut berpartisipasi dalam aksi menuntut kenaikan upah ini.
"Kami menyesalkan adanya sweeping yang ada di Cimahi dan Tangerang," kata Sofjan. (umi)
Istri Gatot mengaku tak pernah bertemu Holly
Pewarta: Dewanto Samodro
Jakarta (ANTARA News) - Herbudianti, istri auditor Badan Pemeriksa Keuangan Gatot Supiartono yang menjadi tersangka pembunuhan Holly Angela Hayu, mengaku tidak pernah bertemu dengan Holly.
"Namun, Herbudianti tahu bahwa Gatot menikah lagi dengan Holly. Setelah menikahi Holly baru Gatot menyampaikan ke Herbudianti sehingga yang bersangkutan tidak bisa apa-apa," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombespol Rikwanto, di Jakarta, Selasa.
Rikwanto mengatakan saat dimintai keterangan oleh penyidik, Herbudianti mengatakan Gatot pernah menyampaikan bahwa Holly meminta Gatot menceraikan dirinya.
"Hal itu disampaikan Gatot sekitar pertengahan 2013. Sebagai istri, Herbudianti mengatakan hanya pasrah. Terserah suami, katanya," tutur Rikwanto.
Menurut Rikwanto, Herbudianti juga ditanya mengenai keseharian Gatot. Setelah mengetahui Gatot memiliki istri lagi, Herbudianti mengaku tidak terlalu mempermasalahkan kapan suaminya pulang atau tidak pulang, apalagi sebagai auditor BPK, Gatot termasuk sibuk.
Sebelumnya, penyidik Subdit Kejahatan dengan Kekerasan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya meminta keterangan Herbudianti terkait pembunuhan Holly Angela Hayu yang disangkakan kepada suaminya.
Penyidik juga sudah meminta keterangan dari adik Holly, Prabu. Polisi kembali memeriksa Prabu untuk mengetahui apa saja yang dia ketahui tentang Gatot dan hubungannya dengan Holly.
Auditor BPK Gatot Supiartono menjadi tersangka atas kasus pembunuhan berencana terhadap Holly Angela Hayu di Ebony Tower, Apartemen Kalibata City, Senin (30/9).
Gatot diduga memerintahkan Surya Hakim, tersangka lain, merekrut beberapa orang untuk membunuh Holly. Surya kemudian merekrut Abdul Latif, Elrizki Yudhistira, PG dan R.
Jakarta (ANTARA News) - Herbudianti, istri auditor Badan Pemeriksa Keuangan Gatot Supiartono yang menjadi tersangka pembunuhan Holly Angela Hayu, mengaku tidak pernah bertemu dengan Holly.
"Namun, Herbudianti tahu bahwa Gatot menikah lagi dengan Holly. Setelah menikahi Holly baru Gatot menyampaikan ke Herbudianti sehingga yang bersangkutan tidak bisa apa-apa," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombespol Rikwanto, di Jakarta, Selasa.
Rikwanto mengatakan saat dimintai keterangan oleh penyidik, Herbudianti mengatakan Gatot pernah menyampaikan bahwa Holly meminta Gatot menceraikan dirinya.
"Hal itu disampaikan Gatot sekitar pertengahan 2013. Sebagai istri, Herbudianti mengatakan hanya pasrah. Terserah suami, katanya," tutur Rikwanto.
Menurut Rikwanto, Herbudianti juga ditanya mengenai keseharian Gatot. Setelah mengetahui Gatot memiliki istri lagi, Herbudianti mengaku tidak terlalu mempermasalahkan kapan suaminya pulang atau tidak pulang, apalagi sebagai auditor BPK, Gatot termasuk sibuk.
Sebelumnya, penyidik Subdit Kejahatan dengan Kekerasan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya meminta keterangan Herbudianti terkait pembunuhan Holly Angela Hayu yang disangkakan kepada suaminya.
Penyidik juga sudah meminta keterangan dari adik Holly, Prabu. Polisi kembali memeriksa Prabu untuk mengetahui apa saja yang dia ketahui tentang Gatot dan hubungannya dengan Holly.
Auditor BPK Gatot Supiartono menjadi tersangka atas kasus pembunuhan berencana terhadap Holly Angela Hayu di Ebony Tower, Apartemen Kalibata City, Senin (30/9).
Gatot diduga memerintahkan Surya Hakim, tersangka lain, merekrut beberapa orang untuk membunuh Holly. Surya kemudian merekrut Abdul Latif, Elrizki Yudhistira, PG dan R.
Penyerahan Jabatan Kapolri Digelar di Depok
VIVAnews - Hari ini, Selasa 29 Oktober 2013, Komisaris Jenderal Sutarman rencananya resmi melakukan serah terima jabatan sebagai Kepala Polisi Republik Indonesia menggantikan Jenderal Polisi Timur Pradopo.
Acara yang berlangsung di Markas Komando Brimob Kelapa Dua Depok itu dikabarkan akan berlangsung sederhana.
Kadiv Humas Mabes Polri, Ronny F Sompi kepada wartawan mengatakan bahwa sertijab diagendakan berlangsung sekitar pukul 08:30 WIB. Saat ini, berbagai persiapan masih terus berlangsung.
"Pak Timur inginnya sederhana. Usai prosesi serah terima, ia akan menyalami pejabat utama di depan dan pergi dari sini menggunakan mobil bersama istri," kata Ronny.
Sebelum pergi, Timur lebih dulu menyerahkan tongkat komando dan jabatan serta panji-panji Polri. "Tongkat komando, tanda jabatan, panji Polri, Tri Brata, dan bendera pataka adalah bagian legitimasi Kapolri," ujarnya.
"Ada pisah sambut internal. Namun, lebih dulu ada pidato dari mantan Kapolri dan juga Kapolri baru di lapangan utama," ucap Ronny.
Upacara sertijab Kapolri akan dihadiri Panglima TNI, Pimpinan KPK, Kepala Lembaga Negara, sejumlah menteri, Komisi III DPR dan Pimpinan DPR RI, Ombusman, Komisioner Kompolnas, dan mantan-mantan Kapolri. (eh)
Pesan Jenderal Timur Pradopo untuk Kapolri Baru
VIVAnews - Mantan Kepala Polisi Republik Indonesia Jenderal Timur Pradopo meminta Kapolri baru Komisaris Jenderal Sutarman fokus mempersiapkan pengamanan Pemilu 2014. Pesan ini disampaikan Timur saat serah terima jabatan di Markas Komando Brimob, Kelapa Dua, Depok, 29 Oktober 2013.
"Amanah seperti yang saya sampaikan tadi," kata Timur kepada wartawan usai serah terima jabatan.
Menanggapi permintaan itu, Sutarman mengaku telah menyiapkan sejumlah jurus pengamanan Pemilu. Salah satu yang akan dilakukan menurunkan pasukan untuk menjaga kemananan, khususnya di daerah rawan konflik.
"Polri dengan kekuatan penuh siap mengamankan Pemilu," katanya. Ia juga berjanji pasukannnya akan tetap netral, sehingga keamanan Pemilu tetap terjaga.
Dalam serah terima jabatan ini dihadiri sejumlah pejabat dan menteri, seeperti Menteri Pertahanan PurnomoYusgiantoro dan Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama.
Pada kesempatan itu, Basuki menilai sosok Sutarman sebagai pribadi yang tegas. "Kami butuh orang yang bisa perang. Perang terhadap korupsi, kriminal, dan narkoba," kata Wakil Gubernur Ahok.
Ketika ditanya lebih jauh, Ahok tak banyak komentar. Dengan gayanya yang santai, Ahok pun pergi meninggalkan wartawan dan memilih kembali ke tempat duduk menunggu acara dimulai.
Hari ini, Komisaris Jenderal Sutarman resmi menerima serah terima jabatan sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Polisi Timur Pradopo. Acara yang berlangsung di Mako Brimob itu berlangsung sederhana.
"Pak Timur inginnya sederhana," kata Kadiv Humas Mabes Polri, Ronny F Sompi. (eh)
"Amanah seperti yang saya sampaikan tadi," kata Timur kepada wartawan usai serah terima jabatan.
Menanggapi permintaan itu, Sutarman mengaku telah menyiapkan sejumlah jurus pengamanan Pemilu. Salah satu yang akan dilakukan menurunkan pasukan untuk menjaga kemananan, khususnya di daerah rawan konflik.
"Polri dengan kekuatan penuh siap mengamankan Pemilu," katanya. Ia juga berjanji pasukannnya akan tetap netral, sehingga keamanan Pemilu tetap terjaga.
Dalam serah terima jabatan ini dihadiri sejumlah pejabat dan menteri, seeperti Menteri Pertahanan PurnomoYusgiantoro dan Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama.
Pada kesempatan itu, Basuki menilai sosok Sutarman sebagai pribadi yang tegas. "Kami butuh orang yang bisa perang. Perang terhadap korupsi, kriminal, dan narkoba," kata Wakil Gubernur Ahok.
Ketika ditanya lebih jauh, Ahok tak banyak komentar. Dengan gayanya yang santai, Ahok pun pergi meninggalkan wartawan dan memilih kembali ke tempat duduk menunggu acara dimulai.
Hari ini, Komisaris Jenderal Sutarman resmi menerima serah terima jabatan sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Polisi Timur Pradopo. Acara yang berlangsung di Mako Brimob itu berlangsung sederhana.
"Pak Timur inginnya sederhana," kata Kadiv Humas Mabes Polri, Ronny F Sompi. (eh)
BPK: Jelang 2014, Korupsi Keuangan Negara Meningkat
VIVAnews - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mengingatkan para pejabat di tingkat pusat maupun daerah agar supaya berhati-hati dalam mengelola keuangan negara menjelang pemilihan umum 2014.
Anggota BPK, Agung Firman Sampurna mengatakan, menjelang pemilu 2014, resiko pengelolaan dan korupsi keuangan negara semakin meningkat. Biasanya terjadi dalam bentuk pelaksanaan belanja bantuan sosial dan hibah, belanja modal dan belanja barang.
Praktik ini lanjut Agung, bisa berpotensi menurunkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara atau daerah.
"Berdasarkan temuan BPK modus baru fraud dalam pengelolaan keuangan negara yang terjadi saat ini tidak saja pada pengelolaan APBN dan APBD," kata Agung saat paparan di kantor pusat BPK, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Selasa 29 Oktober 2013
Di samping itu kata Agung, celah korupsi juga terjadi dalam pengelolaan BUMD yang melibatkan kepala daerah. Bahkan kecenderungan, pegelolaan itu ditutup-tutupi dengan pemailitan sejumlah aset BUMD.
"Itu adalah modus baru yang perlu segera dicermati dan disikapi secara proaktif," ujarnya. (eh)
Anggota BPK, Agung Firman Sampurna mengatakan, menjelang pemilu 2014, resiko pengelolaan dan korupsi keuangan negara semakin meningkat. Biasanya terjadi dalam bentuk pelaksanaan belanja bantuan sosial dan hibah, belanja modal dan belanja barang.
Praktik ini lanjut Agung, bisa berpotensi menurunkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara atau daerah.
"Berdasarkan temuan BPK modus baru fraud dalam pengelolaan keuangan negara yang terjadi saat ini tidak saja pada pengelolaan APBN dan APBD," kata Agung saat paparan di kantor pusat BPK, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Selasa 29 Oktober 2013
Di samping itu kata Agung, celah korupsi juga terjadi dalam pengelolaan BUMD yang melibatkan kepala daerah. Bahkan kecenderungan, pegelolaan itu ditutup-tutupi dengan pemailitan sejumlah aset BUMD.
"Itu adalah modus baru yang perlu segera dicermati dan disikapi secara proaktif," ujarnya. (eh)
Tiga Hakim Hadapi Sidang Etik 6-7 November
Jakarta (Antara) - Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung akan melakukan sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH) terhadap tiga hakim pengadilan tingkat pertama yang diduga melanggar etika pada 6-7 November 2013.
"Kami belum mendapat undangannya, namun sudah ada agenda sidang MKH pada 6-7 November mendatang," kata Komisioner KY Jaja Ahmad Jayus, di Jakarta, Selasa. Dia mengungkapkan bahwa pada Rabu (6/11) akan menyidangkan dua hakim, sedangkan untuk Kamis (7/11) satu hakim diberi kesempatan membela diri pada sidang MKH.
Namun Jaja belum mengetahui majelis hakim perwakilan Mahkamah Agung yang akan menyidangkan tiga hakim yang diduga melanggar etik tersebut.
"Karena baru agenda saja, jadi belum tahu siapa saja hakim agung yang menjadi anggota majelis MKH," kata Jaja.
Dia mengungkapkan baru mengetahui anggota majelis MKH yang berasal dari KY saja.
Dalam pemberitaan sebelumnya, KY sudah menetapkan tiga majelis yang akan menyidangkan ketiga hakim yang diduga melakukan pelanggaran etik tersebut.
Ketiga hakim itu yang direkomendasikan oleh KY sebanyak dua orang dan seorang hakim merupakan rekomendasi dari MA.
Untuk MKH terhadap dugaan pelanggaran kode etik oleh hakim salah satu PN di wilayah Sumatera Utara yang diduga menggunakan narkoba adalah Komisioner Eman Suparman, Komisioner Jaja Ahmad Jayus, Komisioner Ibrahim dan Wakil Ketua KY Abbas Said.
Sedangkan MKH terhadap dugaan pelanggaran kode etik oleh hakim salah satu PN di wilayah Jawa Barat adalah Komisioner KY Ibrahim, Komisioner KY Eman Suparman, Komisioner KY Imam Anshori Saleh dan Wakil Ketua KY Abbas Said.
Sementara Untuk MKH terhadap dugaan pelanggaran kode etik oleh hakim salah satu PN di wilayah Jawa Timur adalah Komisioner KY Imam Anshori, Komisioner KY Taufiqurrahman Syahuri, Komisioner KY Eman Suparman dan Komisioner KY Jaja Ahmad Jayus.(rr)
Investasi Bodong, Suami Artis Eddies Ditahan
Oleh: Ahmad Farhan Faris
INILAH.COM, Jakarta - Aparat Polda Metro Jaya menahan suami dari artis Eddies Adelia, Ferry Setiawan terkait kasus dugaan penipuan kepada rekan bisnis hingga miliaran rupiah.
Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Rikwanto mengatakan, yang bersangkutan FR alias Ferry sudah ditahan dan sebagai tersangka.
"Ia ditangkap pada 18 Oktober 2013 lalu," kata Rikwanto di kantornya, Senin (28/10/2013).
Ia melanjutkan, Ferry ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta ketika baru turun dari Singapura. Sebab, sebelumnya sudah diketahui gerak-geriknya oleh aparat kepolisian.
"Yang bersangkutan diduga menipu dalam bisnis investasi bodong penjualan batubara," ujarnya.
Rikwanto menjelaskan, awalnya ada korban inisial AM yang melaporkan ke Polda Metro Jaya perihal ditipu oleh Ferry. Menurutnya, modus yang dilakukan pelaku yakni menawarkan investasi bodong dalam bisnis penjualan batubara.
"Tersangka bertindak sebagai penghimpun investor dalam bisnis tersebut," jelas dia.
Ia menuturkan, FR meyakinkan korban dengan membubuhkan bukti serta dokumen-dokumen sehingga AM percaya. Namun setelah diselidiki, ternyata investasinya fiktif.
"Dokumen itu fiktif bodong, FR juga tidak ada kerjasama dengan batubara. Korban mengalami kerugian Rp 25 miliar," tukasnya lagi.
Rikwanto menambahkan, saat ini Ferry masih dilakukan pemeriksaan penyidik untuk mengetahui kemana aliran dana tersebut. "Ferry disangkakan pasal 378 KUHP," ucap dia.[jat]
INILAH.COM, Jakarta - Aparat Polda Metro Jaya menahan suami dari artis Eddies Adelia, Ferry Setiawan terkait kasus dugaan penipuan kepada rekan bisnis hingga miliaran rupiah.
Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Rikwanto mengatakan, yang bersangkutan FR alias Ferry sudah ditahan dan sebagai tersangka.
"Ia ditangkap pada 18 Oktober 2013 lalu," kata Rikwanto di kantornya, Senin (28/10/2013).
Ia melanjutkan, Ferry ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta ketika baru turun dari Singapura. Sebab, sebelumnya sudah diketahui gerak-geriknya oleh aparat kepolisian.
"Yang bersangkutan diduga menipu dalam bisnis investasi bodong penjualan batubara," ujarnya.
Rikwanto menjelaskan, awalnya ada korban inisial AM yang melaporkan ke Polda Metro Jaya perihal ditipu oleh Ferry. Menurutnya, modus yang dilakukan pelaku yakni menawarkan investasi bodong dalam bisnis penjualan batubara.
"Tersangka bertindak sebagai penghimpun investor dalam bisnis tersebut," jelas dia.
Ia menuturkan, FR meyakinkan korban dengan membubuhkan bukti serta dokumen-dokumen sehingga AM percaya. Namun setelah diselidiki, ternyata investasinya fiktif.
"Dokumen itu fiktif bodong, FR juga tidak ada kerjasama dengan batubara. Korban mengalami kerugian Rp 25 miliar," tukasnya lagi.
Rikwanto menambahkan, saat ini Ferry masih dilakukan pemeriksaan penyidik untuk mengetahui kemana aliran dana tersebut. "Ferry disangkakan pasal 378 KUHP," ucap dia.[jat]
Buruh "istirahat" dari demo di balaikota karena hujan
Pewarta: Yakob Arfin T Sasongko
Jakarta (ANTARA News) - Hujan yang mengguyur Selasa siang membuat terhentinya unjuk rasa forum buruh DKI di balaikota Jalan Merdeka Selatan Jakarta Pusat.
Menjelang hujan deras, Sekjen forum buruh DKI Muhamad Toha, mengumumkan kepada seluruh peserta aksi bahwa unjuk rasa akan dilanjutkan setelah hujan reda.
Para buruh seketika berhamburan mencari tempat berteduh di sekitar kawasan balaikota.
Ada yang berteduh di bawah tenda pedagang kaki lima, shelter bus serta halte busway balaikota
Jakarta (ANTARA News) - Hujan yang mengguyur Selasa siang membuat terhentinya unjuk rasa forum buruh DKI di balaikota Jalan Merdeka Selatan Jakarta Pusat.
Menjelang hujan deras, Sekjen forum buruh DKI Muhamad Toha, mengumumkan kepada seluruh peserta aksi bahwa unjuk rasa akan dilanjutkan setelah hujan reda.
Para buruh seketika berhamburan mencari tempat berteduh di sekitar kawasan balaikota.
Ada yang berteduh di bawah tenda pedagang kaki lima, shelter bus serta halte busway balaikota
400 polisi antisipasi mogok buruh di Buleleng
Pewarta: I Made Tirthayasa
Singaraja (ANTARA News) - Sedikitnya 400 polisi dikerahkan untuk mengantisipasi mogok kerja para buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) di Kabupaten Buleleng, Bali.
"Setelah dilakukan apel kesiapan antisipasi rencana buruh itu secara berkala saya perintahkan anggota untuk melakukan pemantauan, terutama di kawasan industri yang banyak terdapat buruh," kata Kepala Kepolisian Resor Buleleng Ajun Komisaris Beny Arjanto di Singaraja, Senin.
Dia menyebutkan beberapa wilayah yang menjadi prioritas pemantaun, di antaranya Desa Celukan Bawang dan Desa Tinga-Tinga, Kecamatan Gerokgak.
"Kedua desa itu merupakan kawasan industri yang tentu saja banyak mempekerjakan buruh," katanya.
Namun sejauh ini pihaknya belum menemukan indikasi adanya gerakan buruh untuk melalukan mogok kerja di Buleleng. "Saya telah lakukan koordinasi dengan sejumlah tokoh buruh dan mereka pastikan tidak akan ikut dalam aksi itu," ujarnya.
Sementara itu, Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kabupaten Buleleng Abdul Gafar Makaramah mengaku tidak mendapat instruksi apa pun dari pusat sehingga tidak ikut aksi mogok buruh untuk merespons ajakan KSPI.
"Saya sudah lakukan koordinasi dengan pimpinan SPSI Provinsi Bali dan sepakat kami tidak akan lakukan aksi mogok," katanya. (MDE/M038)
Singaraja (ANTARA News) - Sedikitnya 400 polisi dikerahkan untuk mengantisipasi mogok kerja para buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) di Kabupaten Buleleng, Bali.
"Setelah dilakukan apel kesiapan antisipasi rencana buruh itu secara berkala saya perintahkan anggota untuk melakukan pemantauan, terutama di kawasan industri yang banyak terdapat buruh," kata Kepala Kepolisian Resor Buleleng Ajun Komisaris Beny Arjanto di Singaraja, Senin.
Dia menyebutkan beberapa wilayah yang menjadi prioritas pemantaun, di antaranya Desa Celukan Bawang dan Desa Tinga-Tinga, Kecamatan Gerokgak.
"Kedua desa itu merupakan kawasan industri yang tentu saja banyak mempekerjakan buruh," katanya.
Namun sejauh ini pihaknya belum menemukan indikasi adanya gerakan buruh untuk melalukan mogok kerja di Buleleng. "Saya telah lakukan koordinasi dengan sejumlah tokoh buruh dan mereka pastikan tidak akan ikut dalam aksi itu," ujarnya.
Sementara itu, Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kabupaten Buleleng Abdul Gafar Makaramah mengaku tidak mendapat instruksi apa pun dari pusat sehingga tidak ikut aksi mogok buruh untuk merespons ajakan KSPI.
"Saya sudah lakukan koordinasi dengan pimpinan SPSI Provinsi Bali dan sepakat kami tidak akan lakukan aksi mogok," katanya. (MDE/M038)
Yana Novia, Staf Gapura Angkasa Pernah 'Disemprot' Azlaini 7 Bulan Lalu
Chaidir Anwar Tanjung - detikNews
Pekanbaru - Rupanya bukan kali ini saja staf PT Gapura Angkasa, Yana Novia (20), berurusan dengan anggota DPR periode 1999-2014 Azlaini Agus (51). Tujuh bulan lalu dia juga mengalami pengalaman tidak mengenakkan.
Saat ditemui oleh detikcom, Selasa (29/10/2013), Yana menuturkan awal pertemuannya dengan Azlaini yang kini menjadi komisioner Ombudsman. Dia pertama bertemu dengan Azlaini sekitar tujuh bulan lalu saat masih baru bekerja di Gapura Angkasa.
Saat itu, Yana bertugas di pintu gate I Bandara Sultan Syarif Kasim (SSK) II Pekanbaru untuk memeriksa seluruh ID dan boarding pass seluruh penumpang. Ketika hendak memeriksa ID dan boarding pass milik Azlaini, Yana mengaku kena 'semprot'.
"Waktu saya minta ID, Ibu itu ngomong ke saya 'Kamu belum kenal saya ya?' Saya jawab, 'Maaf saya tidak kenal Ibu'," tutur Yana.
"Kamu tidak kenal saya, atau IQ kamu yang jongkok," imbuh Yana mengutip perkataan Azlaini saat itu. Yana mengaku dirinya hanya bisa menjawab: "Maaf Ibu, saya hanya menjalankan tugas."
Pertemuan tak mengenakkan berikutnya terjadi Senin (28/10/2013) pagi. Pipi kanannya ditampar Azlaini dengan tangan kiri setelah mengumumkan penundaan penerbangan pesawat. Akibat peristiwa itu, Yana Novia melaporkan Azlaini ke Mapolsek Bukit Raya Pekanbaru usai menjalani visum di rumah sakit setempat. Dia juga mengantongi bukti foto guratan warna merah di pipi ke arah leher kanan akibat tamparan.
Sedangkan Azlaini sendiri membantah telah menampar Yana. Perempuan yang juga dosen ini mengaku hanya membentak petugas tersebut karena ketidakjelasan penundaan dan keberangkatan pesawat GA 227 tujuan Bandara Kuala Namu, Sumut. Azlaini saat itu mendampingi anggota Komisi II DPR RI melakukan kunjungan kerja.
Pekanbaru - Rupanya bukan kali ini saja staf PT Gapura Angkasa, Yana Novia (20), berurusan dengan anggota DPR periode 1999-2014 Azlaini Agus (51). Tujuh bulan lalu dia juga mengalami pengalaman tidak mengenakkan.
Saat ditemui oleh detikcom, Selasa (29/10/2013), Yana menuturkan awal pertemuannya dengan Azlaini yang kini menjadi komisioner Ombudsman. Dia pertama bertemu dengan Azlaini sekitar tujuh bulan lalu saat masih baru bekerja di Gapura Angkasa.
Saat itu, Yana bertugas di pintu gate I Bandara Sultan Syarif Kasim (SSK) II Pekanbaru untuk memeriksa seluruh ID dan boarding pass seluruh penumpang. Ketika hendak memeriksa ID dan boarding pass milik Azlaini, Yana mengaku kena 'semprot'.
"Waktu saya minta ID, Ibu itu ngomong ke saya 'Kamu belum kenal saya ya?' Saya jawab, 'Maaf saya tidak kenal Ibu'," tutur Yana.
"Kamu tidak kenal saya, atau IQ kamu yang jongkok," imbuh Yana mengutip perkataan Azlaini saat itu. Yana mengaku dirinya hanya bisa menjawab: "Maaf Ibu, saya hanya menjalankan tugas."
Pertemuan tak mengenakkan berikutnya terjadi Senin (28/10/2013) pagi. Pipi kanannya ditampar Azlaini dengan tangan kiri setelah mengumumkan penundaan penerbangan pesawat. Akibat peristiwa itu, Yana Novia melaporkan Azlaini ke Mapolsek Bukit Raya Pekanbaru usai menjalani visum di rumah sakit setempat. Dia juga mengantongi bukti foto guratan warna merah di pipi ke arah leher kanan akibat tamparan.
Sedangkan Azlaini sendiri membantah telah menampar Yana. Perempuan yang juga dosen ini mengaku hanya membentak petugas tersebut karena ketidakjelasan penundaan dan keberangkatan pesawat GA 227 tujuan Bandara Kuala Namu, Sumut. Azlaini saat itu mendampingi anggota Komisi II DPR RI melakukan kunjungan kerja.
Yana Novia, Staf Gapura Angkasa Beberkan Insiden Penamparan yang Dialaminya
Chaidir Anwar Tanjung - detikNews
Pekanbaru - Staf Gapura Angkasa, Yana Novia, yang menjadi korban penamparan komisioner Ombudsman Azlaini Agus angkat bicara. Wanita berusia 20 tahun ini menuturkan insiden penamparan yang dialaminya saat bertugas.
"Saya hanya bertugas untuk menyampaikan bahwa pesawat delay karena pilot ingin memastikan soal cuaca terkait Gunung Sinabung. Saya masih menjelaskan, langsung saja Ibu itu menampar pipi kanan saya," ujar Yana Novia kepada detikcom di Bandara Sultan Syarif Kasim (SSK) II Pekanbaru, Selasa (29/10/2013).
"Saya sendiri tidak mengetahui kalau Ibu itu dalam keadaan emosional, tapi saya menjalankan tugas untuk menerangkan kepada seluruh penumpang terkait cuaca menuju Bandara Kuala Namu," imbuhnya.
Yana mengaku, dirinya sempat melontarkan protes kepada Azlaini usai ditampar. "Kok Ibu menampar saya? Apa salah saya?" ucap Yana mengulang pertanyaannya kepada Azlaini saat itu.
Mendapat protes darinya, menurut Yana, Azlaini justru menjawab dengan gaya cuek. "Emang masalah kamu saya tampar?" tutur Yana mengutip perkataan Azlaini kepadanya, saat insiden terjadi pada Senin (28/10) pagi.
Mendengar perkataan seperti itu, Yana mengaku dirinya hanya bisa terdiam dan menangis.
Yana Novia melaporkan Azlaini ke Mapolsek Bukit Raya Pekanbaru usai menjalani visum di rumah sakit setempat. Dia juga mengantongi bukti foto guratan warna merah di pipi ke arah leher kanan akibat tamparan.
Sedangkan Azlaini membantah telah menampar Yana. Mantan anggota DPR dari PAN yang juga dosen hukum ini mengaku hanya membentak petugas tersebut karena ketidakjelasan penundaan dan keberangkatan pesawat GA 227 tujuan Bandara Kuala Namu, Sumut.
Pekanbaru - Staf Gapura Angkasa, Yana Novia, yang menjadi korban penamparan komisioner Ombudsman Azlaini Agus angkat bicara. Wanita berusia 20 tahun ini menuturkan insiden penamparan yang dialaminya saat bertugas.
"Saya hanya bertugas untuk menyampaikan bahwa pesawat delay karena pilot ingin memastikan soal cuaca terkait Gunung Sinabung. Saya masih menjelaskan, langsung saja Ibu itu menampar pipi kanan saya," ujar Yana Novia kepada detikcom di Bandara Sultan Syarif Kasim (SSK) II Pekanbaru, Selasa (29/10/2013).
"Saya sendiri tidak mengetahui kalau Ibu itu dalam keadaan emosional, tapi saya menjalankan tugas untuk menerangkan kepada seluruh penumpang terkait cuaca menuju Bandara Kuala Namu," imbuhnya.
Yana mengaku, dirinya sempat melontarkan protes kepada Azlaini usai ditampar. "Kok Ibu menampar saya? Apa salah saya?" ucap Yana mengulang pertanyaannya kepada Azlaini saat itu.
Mendapat protes darinya, menurut Yana, Azlaini justru menjawab dengan gaya cuek. "Emang masalah kamu saya tampar?" tutur Yana mengutip perkataan Azlaini kepadanya, saat insiden terjadi pada Senin (28/10) pagi.
Mendengar perkataan seperti itu, Yana mengaku dirinya hanya bisa terdiam dan menangis.
Yana Novia melaporkan Azlaini ke Mapolsek Bukit Raya Pekanbaru usai menjalani visum di rumah sakit setempat. Dia juga mengantongi bukti foto guratan warna merah di pipi ke arah leher kanan akibat tamparan.
Sedangkan Azlaini membantah telah menampar Yana. Mantan anggota DPR dari PAN yang juga dosen hukum ini mengaku hanya membentak petugas tersebut karena ketidakjelasan penundaan dan keberangkatan pesawat GA 227 tujuan Bandara Kuala Namu, Sumut.
Akhirnya, Loyalis Anas Siap Penuhi Panggilan KPK
VIVAnews - Mantan Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Cilacap, Jawa Tengah, Tri Dianto, Senin 28 Oktober 2013, siap memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi.
Tri akan dimintai keterangan sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi proyek Hambalang, yang menjerat mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum.
"Iya. Jadi hari Senin tanggal 28 Oktober 2013 surat panggilan kedua sudah saya terima," kata Tri kepada VIVAnews.
Tri berjanji akan bersikap kooperatif apabila KPK meminta maaf atau mengirim surat panggilan cukup satu alamat yaitu tempat tinggal istri pertamanya, di Desa Gentasari RT 8/RW 3, Kroya, Cilacap. Karena salah satu permintaannya itu dipenuhi, maka ia tidak keberatan memenuhi panggilan KPK.
"Maka pada hari Kamis besok tanggal 31 Oktober 2013 saya siap untuk hadir memenuhi panggilan KPK. Jadi saksi untuk tersangka atas nama Anas Urbaningrum," ujarnya.
Tri menegaskan akan memberikan kesaksian sejujur-jujurnya apa yang dia ketahui di hadapan penyidik.
Namun sampai hari ini, dia tidak meyakini keterlibatan tokoh yang sekarang menjabat sebagai Ketua Presidium Organisasi Masyarakat (Ormas) Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) itu dalam kasus tersebut.
"Ya nanti kita akan menjelaskan kepada penyidik KPK. Dan tetap dari awal kasus ini muncul saya tetap berkeyakinan Anas tidak terlibat dalam kasus Hambalang. Meskipun Hambalang dan kongres selalu dikaitkan dengan Anas," tuturnya.
Sebelumnya, Tri menolak memenuhi panggilan KPK. Bahkan, dirinya menuntut lembaga tersebut meminta maaf karena surat panggilan dikirim ke rumah istri-istrinya.
Surat panggilan dia terima 14 Oktober 2013, dipanggil untuk hari Jum'at 18 Oktober 2013, pukul 10.00 WIB untuk menjadi saksi dengan tersangka Anas Urbaningrum.
"Sudah mengganggu privasi dan kenyamanan keluargaku dan kalau KPK tidak minta maaf di media, saya besok hari Jumat, 18 Oktober 2013 tidak akan memenui panggilan KPK," kata Tri ketika itu. (umi)
Tri akan dimintai keterangan sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi proyek Hambalang, yang menjerat mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum.
"Iya. Jadi hari Senin tanggal 28 Oktober 2013 surat panggilan kedua sudah saya terima," kata Tri kepada VIVAnews.
Tri berjanji akan bersikap kooperatif apabila KPK meminta maaf atau mengirim surat panggilan cukup satu alamat yaitu tempat tinggal istri pertamanya, di Desa Gentasari RT 8/RW 3, Kroya, Cilacap. Karena salah satu permintaannya itu dipenuhi, maka ia tidak keberatan memenuhi panggilan KPK.
"Maka pada hari Kamis besok tanggal 31 Oktober 2013 saya siap untuk hadir memenuhi panggilan KPK. Jadi saksi untuk tersangka atas nama Anas Urbaningrum," ujarnya.
Tri menegaskan akan memberikan kesaksian sejujur-jujurnya apa yang dia ketahui di hadapan penyidik.
Namun sampai hari ini, dia tidak meyakini keterlibatan tokoh yang sekarang menjabat sebagai Ketua Presidium Organisasi Masyarakat (Ormas) Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) itu dalam kasus tersebut.
"Ya nanti kita akan menjelaskan kepada penyidik KPK. Dan tetap dari awal kasus ini muncul saya tetap berkeyakinan Anas tidak terlibat dalam kasus Hambalang. Meskipun Hambalang dan kongres selalu dikaitkan dengan Anas," tuturnya.
Sebelumnya, Tri menolak memenuhi panggilan KPK. Bahkan, dirinya menuntut lembaga tersebut meminta maaf karena surat panggilan dikirim ke rumah istri-istrinya.
Surat panggilan dia terima 14 Oktober 2013, dipanggil untuk hari Jum'at 18 Oktober 2013, pukul 10.00 WIB untuk menjadi saksi dengan tersangka Anas Urbaningrum.
"Sudah mengganggu privasi dan kenyamanan keluargaku dan kalau KPK tidak minta maaf di media, saya besok hari Jumat, 18 Oktober 2013 tidak akan memenui panggilan KPK," kata Tri ketika itu. (umi)
Pimpinan Ombudsman akan Klarifikasi Kasus Penamparan Staf Garuda
Ferdinan - detikNews
Jakarta - Pimpinan Ombudsman akan mengklarifikasi insiden di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru kepada komisionernya Azlaini Agus. Staf maskapai Garuda Indonesia melaporkan Azlaini karena melakukan penamparan.
"Ada rencana kami akan adakan rapat pimpinan untuk membahas hal tersebut," kata komisioner Ombudsman, Budi Santoso, saat dihubungi, Selasa (29/10/2013).
Hingga pagi ini Budi mengaku belum mendapat keterangan langsung dari Azlaini yang kini tengah berada di Medan untuk mendampingi kunjungan Komisi II DPR. Dia memastikan akan ada komite etik yang memeriksa dugaan pelanggaran Azlaini.
"Semua kemungkinan (pemeriksaan) mau kami bahas dalam rapat pimpinan nanti," ujarnya.
Yana Novia yang jadi korban penamparan melapor ke Mapolsek Bukit Raya Pekanbaru. Pelapor juga menyertakan bukti foto yang menunjukkan guratan merah bekas tamparan Azlaini yang juga dosen ilmu hukum Universitas Islam Riau.
Penamparan ini terjadi ketika Azlaini berada di lintasan bandara saat akan menaiki pesawat. Diduga dia kesal karena mendadak pihak maskapai mengumumkan penundaan keberangkatan ke Bandara Kuala Namu, Medan.
Pesawat yang sedianya berangkat pukul 07.45 WIB ditunda hingga pukul 08.20 WIB. "Kami harus tunda keberangkatan karena menunggu kepastian cuaca terkait aktifnya Gunung Sinabung," papar Kepala Stasiun Garuda di Pekanbaru Irawan menjelaskan alasan penundaan keberangkatan
Azlaini membantah keterangan yang menyebut keterlambatan penerbangan karena faktor cuaca. Dia menyebut keterlambatan terjadi karena pesawat GA 227 terlambat datang ke Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru.
"Sebab begitu penumpang masuk dalam pesawat, awak pramugari meminta maaf atas keterlambatan tersebut dengan alasan terlambatnya pesawat tiba di Pekanbaru. Jadi bukan kerena masalah cuaca," kata Azlaini kepada detikcom, Senin (28/10) malam.
Keterlambatan ini yang memicu emosi Azlaini. Mantan anggota DPR ini lantas menampar staf Garuda bernama Yana Novia. Tapi Azlaini membantah tuduhan penamparan.
"Tidak ada saya menampar, saya cuma membentak karena kesal, tidak ada jawaban yang pasti, kenapa pesawat mengalami keterlambatan. Dan setelah saya bentak, wanita itu pergi," ujar Azlaini menceritakan kejadian yang terjadi di Bandara.
Jakarta - Pimpinan Ombudsman akan mengklarifikasi insiden di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru kepada komisionernya Azlaini Agus. Staf maskapai Garuda Indonesia melaporkan Azlaini karena melakukan penamparan.
"Ada rencana kami akan adakan rapat pimpinan untuk membahas hal tersebut," kata komisioner Ombudsman, Budi Santoso, saat dihubungi, Selasa (29/10/2013).
Hingga pagi ini Budi mengaku belum mendapat keterangan langsung dari Azlaini yang kini tengah berada di Medan untuk mendampingi kunjungan Komisi II DPR. Dia memastikan akan ada komite etik yang memeriksa dugaan pelanggaran Azlaini.
"Semua kemungkinan (pemeriksaan) mau kami bahas dalam rapat pimpinan nanti," ujarnya.
Yana Novia yang jadi korban penamparan melapor ke Mapolsek Bukit Raya Pekanbaru. Pelapor juga menyertakan bukti foto yang menunjukkan guratan merah bekas tamparan Azlaini yang juga dosen ilmu hukum Universitas Islam Riau.
Penamparan ini terjadi ketika Azlaini berada di lintasan bandara saat akan menaiki pesawat. Diduga dia kesal karena mendadak pihak maskapai mengumumkan penundaan keberangkatan ke Bandara Kuala Namu, Medan.
Pesawat yang sedianya berangkat pukul 07.45 WIB ditunda hingga pukul 08.20 WIB. "Kami harus tunda keberangkatan karena menunggu kepastian cuaca terkait aktifnya Gunung Sinabung," papar Kepala Stasiun Garuda di Pekanbaru Irawan menjelaskan alasan penundaan keberangkatan
Azlaini membantah keterangan yang menyebut keterlambatan penerbangan karena faktor cuaca. Dia menyebut keterlambatan terjadi karena pesawat GA 227 terlambat datang ke Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru.
"Sebab begitu penumpang masuk dalam pesawat, awak pramugari meminta maaf atas keterlambatan tersebut dengan alasan terlambatnya pesawat tiba di Pekanbaru. Jadi bukan kerena masalah cuaca," kata Azlaini kepada detikcom, Senin (28/10) malam.
Keterlambatan ini yang memicu emosi Azlaini. Mantan anggota DPR ini lantas menampar staf Garuda bernama Yana Novia. Tapi Azlaini membantah tuduhan penamparan.
"Tidak ada saya menampar, saya cuma membentak karena kesal, tidak ada jawaban yang pasti, kenapa pesawat mengalami keterlambatan. Dan setelah saya bentak, wanita itu pergi," ujar Azlaini menceritakan kejadian yang terjadi di Bandara.
Kasus Staf Garuda, Kemenhub: Penumpang Jangan Main Hakim Sendiri!
Ferdinan - detikNews
Jakarta - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mendukung langkah staf Garuda Indonesia melaporkan komisioner Ombdusman Azlaini Agus ke polisi. Penyelesaian jalur hukum dianggap penting agar kasus serupa tidak terulang.
"Kemenhub mendorong penyelesaian jalur hukum agar kasus ini tidak lagi terulang. Biar proses hukum yang menyelesaikan," kata Kepala Pusat Komunikasi Publik Kemenhub, Bambang S Ervan saat dihubungi detikcom, Selasa (29/10/2013).
Bambang mengaku sudah menerima laporan insiden di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru, kemarin (28/10). Dia menyesalkan bila benar terjadi penamparan seperti dilaporkan staf Garuda, Yana Novia ke polisi.
Bambang menuturkan, seharusnya pengguna jasa menggunakan hak-haknya sebagaimana diatur dalam peraturan terkait bila merasa dirugikan. Aturan itu juga mengatur hak dan kewajiban pengguna dan penyedia jasa angkutan.
"Jangan main hakim sendiri karena sudah ada aturannya," tutur dia.
"Kita negara hukum selesaikan dengan hukum, banyak orang yang main hakim sendiri yang malah merugikan kedua belah pihak," imbuh Bambang.
Staf Garuda melaporkan Azlaini ke Mapolsek Bukit Raya Pekanbaru usai menjalani visum di rumah sakit setempat. Dia juga mengantongi bukti foto guratan warna merah di pipi ke arah leher kanan akibat tamparan.
Sedangkan Azlaini sendiri membantah telah menampar Yana. Perempuan yang juga dosen ini mengaku hanya membentak petugas tersebut karena ketidakjelasan penundaan dan keberangkatan pesawat GA 227 tujuan Bandara Kuala Namu, Sumut.
Atas kejadian ini, pimpinan Ombudsman juga akan mengklarifikasi Azlaini."Ada rencana kami akan adakan rapat pimpinan untuk membahas hal tersebut," kata komisioner Ombudsman, Budi Santoso, saat dihubungi secara terpisah.
Jakarta - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mendukung langkah staf Garuda Indonesia melaporkan komisioner Ombdusman Azlaini Agus ke polisi. Penyelesaian jalur hukum dianggap penting agar kasus serupa tidak terulang.
"Kemenhub mendorong penyelesaian jalur hukum agar kasus ini tidak lagi terulang. Biar proses hukum yang menyelesaikan," kata Kepala Pusat Komunikasi Publik Kemenhub, Bambang S Ervan saat dihubungi detikcom, Selasa (29/10/2013).
Bambang mengaku sudah menerima laporan insiden di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru, kemarin (28/10). Dia menyesalkan bila benar terjadi penamparan seperti dilaporkan staf Garuda, Yana Novia ke polisi.
Bambang menuturkan, seharusnya pengguna jasa menggunakan hak-haknya sebagaimana diatur dalam peraturan terkait bila merasa dirugikan. Aturan itu juga mengatur hak dan kewajiban pengguna dan penyedia jasa angkutan.
"Jangan main hakim sendiri karena sudah ada aturannya," tutur dia.
"Kita negara hukum selesaikan dengan hukum, banyak orang yang main hakim sendiri yang malah merugikan kedua belah pihak," imbuh Bambang.
Staf Garuda melaporkan Azlaini ke Mapolsek Bukit Raya Pekanbaru usai menjalani visum di rumah sakit setempat. Dia juga mengantongi bukti foto guratan warna merah di pipi ke arah leher kanan akibat tamparan.
Sedangkan Azlaini sendiri membantah telah menampar Yana. Perempuan yang juga dosen ini mengaku hanya membentak petugas tersebut karena ketidakjelasan penundaan dan keberangkatan pesawat GA 227 tujuan Bandara Kuala Namu, Sumut.
Atas kejadian ini, pimpinan Ombudsman juga akan mengklarifikasi Azlaini."Ada rencana kami akan adakan rapat pimpinan untuk membahas hal tersebut," kata komisioner Ombudsman, Budi Santoso, saat dihubungi secara terpisah.
Senin, 28 Oktober 2013
Sejumlah Elemen Buruh Karawang Tidak Mogok Nasional
Karawang (Antara) - Sejumlah elemen buruh di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, yang tergabung dalam Aliansi Besar Karawang sepakat tidak akan menggelar mogok nasional.
Juru Bicara Aliansi Besar Karawang Abda Khair Mufti, Senin mengatakan, melalui deklarasi itu para buruh sepakat untuk menciptakan hubungan kerja sama yang baik, saling menghormati dan menghargai, serta siap bersinergi dengan pemangku kepentingan dunia usaha. Kesepakatan para buruh untuk tidak mogok nasional tersebut tertuang dalam Deklarasai Damai yang digelar di halaman Pemerintah Kabupaten Karawang.
Selain tidak menggelar aksi mogok nasional, para buruh dari Aliansi Besar Karawang juga tidak akan melakukan kegiatan lainnya yang mengganggu aktivitas perusahaan dan mengganggu kepentingan umum terkait pembahasan Upah Minimum Kabupaten (UMK) setempat.
Sebanyak 10 elemen buruh di Karawang yang tergabung dalam Aliansi Besar Karawang yang menyetujui kesepakatan itu. Kesepakatan itu juga ditandatangani Bupati Karawang, Ketua Apindo Karawang, dengan disaksikan Ketua DPRD, Kapolres, Dandim, serta tokoh masyarakat setempat.
Ia menilai, ajakan mogok nasional yang disuarakan oleh para elit buruh di Jakarta kurang relevan dengan kondisi riil yang ada di lapangan, khususnya di Karawang.
"Tidak ada alasan bagi kami di Karawang mengikuti jejak mereka untuk mogok nasional, karena mekanisme penyelesaian perbedaan maupun perselisihan ketenagakerjan sudah berjalan sesuai dengan kesepakatn bersama," kata dia.
Ia menginginkan agar para buruh bisa berpartisipasi dalam menciptakan keamanan, ketentraman dan kenyamanan bagi pelaku usaha, pekerja, maupun lingkungan masyarakat.
Dalam deklarasi damai tersebut, Apindo Karawang sepakat akan menaikkan upah buruh pada 2014. Para buruh menerima kenaikan tersebut dan mekanismenya diserahkan kepada Dewan Pengupahan Kabupaten Karawang yang mengacu kepada ketentuan yang berlaku. (ar)
Ditampar, Staf Garuda Laporkan Komisioner Ombudsman ke Polisi
Chaidir Anwar Tanjung - detikNews
Pekanbaru, - Yana, staf maskapai Garuda Indonesia di Pekanbaru melaporkan penumpang berinisial AA. AA yang juga komisioner Ombudsman ini diduga melakukan penamparan saat hendak terbang dari Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru.
"Yana diduga ditampar oleh penumpang bernama AA, Wakil Ketua Ombudsman," kata Kepala Stasiun Garuda Pekanbaru, Irawan Suryadi saat dihubungi detikcom, Senin (28/10/2013).
Penamparan ini terjadi ketika AA berada di lintasan bandara saat akan menaiki pesawat. Diduga AA kesal karena mendadak pihak maskapai mengumumkan penundaan keberangkatan ke Bandara Kuala Namu, Medan. "Penumpang ini merasa tidak sabar padahal penumpang lainnya tidak protes," ujar dia.
Pesawat yang sedianya berangkat pukul 07.45 WIB ditunda hingga pukul 08.20 WIB pagi tadi. "Kami harus tunda keberangkatan karena menunggu kepastian cuaca terkait aktifnya Gunung Sinabung," papar Irawan menjelaskan alasan penundaan keberangkatan.
Korban penamparan didampingi pihak maskapai kemudian melaporkan kasus ini ke Mapolsek Bukit Raya, Pekanbaru. "Sudah dibuatkan laporan. Korban juga sudah diminta keterangan," ujarnya.
Pekanbaru, - Yana, staf maskapai Garuda Indonesia di Pekanbaru melaporkan penumpang berinisial AA. AA yang juga komisioner Ombudsman ini diduga melakukan penamparan saat hendak terbang dari Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru.
"Yana diduga ditampar oleh penumpang bernama AA, Wakil Ketua Ombudsman," kata Kepala Stasiun Garuda Pekanbaru, Irawan Suryadi saat dihubungi detikcom, Senin (28/10/2013).
Penamparan ini terjadi ketika AA berada di lintasan bandara saat akan menaiki pesawat. Diduga AA kesal karena mendadak pihak maskapai mengumumkan penundaan keberangkatan ke Bandara Kuala Namu, Medan. "Penumpang ini merasa tidak sabar padahal penumpang lainnya tidak protes," ujar dia.
Pesawat yang sedianya berangkat pukul 07.45 WIB ditunda hingga pukul 08.20 WIB pagi tadi. "Kami harus tunda keberangkatan karena menunggu kepastian cuaca terkait aktifnya Gunung Sinabung," papar Irawan menjelaskan alasan penundaan keberangkatan.
Korban penamparan didampingi pihak maskapai kemudian melaporkan kasus ini ke Mapolsek Bukit Raya, Pekanbaru. "Sudah dibuatkan laporan. Korban juga sudah diminta keterangan," ujarnya.
Staf Garuda Ditampar Komisioner Ombudsman Saat Umumkan Delay
Chaidir Anwar Tanjung - detikNews
Pekanbaru, - Yana Novia (20) staf maskapai Garuda Indonesia di Bandara Sultan Syarif Kasim (SSK) II di Pekanbaru ditampar penumpang bernama Azlaini Agus. Tak terima ditampar, Yana melapor ke Mapolsek Bukit Raya.
Peristiwa ini terjadi sekitar pukul 08.00 WIB, Senin (28/10/2013) pagi tadi. Saat itu Azlaini diketahui akan berangkat ke Bandara Kuala Namu, Sumut menggunakan pesawat Garuda GA 227 dengan jam keberangkatan pukul 07.45 WIB.
Namun keberangkatan harus tertunda, karena pilot meminta kepastian soal cuaca terkait aktifnya Gunung Sinabung. Saat itu seluruh penumpang berangkat menuju bus yang mengantar ke pesawat.
Yana mendapat tugas untuk menyampaikan kepada seluruh penumpang soal keterlambatan keberangkatan. "Waktu kejadian posisi Yana berada di depan pintu masuk bus, saat itulah penumpang kami bernama Azlaini Agus menamparnya. Kayak menampar sambil mencakar, soalnya ada bekas goresan di wajahnya staf kami," kata Kepala Stasiun Garuda di Pekanbaru, Irawan kepada detikcom.
Perlakuan kasar yang dilakukan Azlaini akhirnya dilaporkan ke Polsek Bukit Raya, Pekanbaru.
"Benar kita menerima laporan dari staf Garuda terkait dugaan penamparan itu," kata Kapolsek Bukit Raya, Kompol HM Sembiring terpisah.
Saat dikonfirmasi Azlaini mengaku sedang rapat. "SMS saja," kata dia meminta detikcom mengajukan pertanyaan melalui pesan singkat.
Pekanbaru, - Yana Novia (20) staf maskapai Garuda Indonesia di Bandara Sultan Syarif Kasim (SSK) II di Pekanbaru ditampar penumpang bernama Azlaini Agus. Tak terima ditampar, Yana melapor ke Mapolsek Bukit Raya.
Peristiwa ini terjadi sekitar pukul 08.00 WIB, Senin (28/10/2013) pagi tadi. Saat itu Azlaini diketahui akan berangkat ke Bandara Kuala Namu, Sumut menggunakan pesawat Garuda GA 227 dengan jam keberangkatan pukul 07.45 WIB.
Namun keberangkatan harus tertunda, karena pilot meminta kepastian soal cuaca terkait aktifnya Gunung Sinabung. Saat itu seluruh penumpang berangkat menuju bus yang mengantar ke pesawat.
Yana mendapat tugas untuk menyampaikan kepada seluruh penumpang soal keterlambatan keberangkatan. "Waktu kejadian posisi Yana berada di depan pintu masuk bus, saat itulah penumpang kami bernama Azlaini Agus menamparnya. Kayak menampar sambil mencakar, soalnya ada bekas goresan di wajahnya staf kami," kata Kepala Stasiun Garuda di Pekanbaru, Irawan kepada detikcom.
Perlakuan kasar yang dilakukan Azlaini akhirnya dilaporkan ke Polsek Bukit Raya, Pekanbaru.
"Benar kita menerima laporan dari staf Garuda terkait dugaan penamparan itu," kata Kapolsek Bukit Raya, Kompol HM Sembiring terpisah.
Saat dikonfirmasi Azlaini mengaku sedang rapat. "SMS saja," kata dia meminta detikcom mengajukan pertanyaan melalui pesan singkat.
Polisi Siap Tindak Tegas Pendemo Anarki
VIVAnews - Kepala Divisi Humas Polri, Inspektur Jenderal (Pol) Ronny Frankie Sompie menyatakan, akan menindak tegas perilaku anarki yang terjadi dalam kegiatan demo buruh.
Seperti diketahui, ratusan buruh menggelar demo hampir di seluruh wilayah Jakarta. Demo itu dilakukan dalam rangka aksi mogok nasional yang digelar mulai hari ini hingga 1 November 2013 mendatang.
Ronny pun menyatakan, jika pendemo melakukan pemblokiran jalan, merusak fasilitas umum, dan membangun tenda-tenda di tempat umum dan pabrik, sanksi keras akan segera diberikan. "Yang jelas, izin aksi buruh adalah mogok kerja dengan damai," kata Ronny.
Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Rikwanto juga mengatakan, pihaknya akan mengerahkan 17.276 personel gabungan, terdiri daru, Satuan Tugas Daerah (Satgasda) 4.136 personel, Satuan Tugas Resor (Satgasres) 5.950, BKO Mabes Polri 1.882, BKO TNI sebanyak 3.280, dan BKO Pemda DKI 8.15 personel, serta jajaran Mapolres untuk cadangan sebanyak 1.210 personel.
"Nantinya mereka akan ditempatkan pada aksi mogok nasional berlangsung, terutama mengamankan di sekitar lingkungan kerja, depan Istana Negara, gedung MPR/DPR, dan Bunderan HI," kata Rikwanto saat ditemui di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Senin 28 Oktober 2013.
Kendati demikian, dikatakan Rikwanto dari ratusan buruh yang berdemo tak semua pekerja setuju dengan aksi ini. "Sebagian berdemo, sebagian tetap bekerja." (umi)
Seperti diketahui, ratusan buruh menggelar demo hampir di seluruh wilayah Jakarta. Demo itu dilakukan dalam rangka aksi mogok nasional yang digelar mulai hari ini hingga 1 November 2013 mendatang.
Ronny pun menyatakan, jika pendemo melakukan pemblokiran jalan, merusak fasilitas umum, dan membangun tenda-tenda di tempat umum dan pabrik, sanksi keras akan segera diberikan. "Yang jelas, izin aksi buruh adalah mogok kerja dengan damai," kata Ronny.
Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Rikwanto juga mengatakan, pihaknya akan mengerahkan 17.276 personel gabungan, terdiri daru, Satuan Tugas Daerah (Satgasda) 4.136 personel, Satuan Tugas Resor (Satgasres) 5.950, BKO Mabes Polri 1.882, BKO TNI sebanyak 3.280, dan BKO Pemda DKI 8.15 personel, serta jajaran Mapolres untuk cadangan sebanyak 1.210 personel.
"Nantinya mereka akan ditempatkan pada aksi mogok nasional berlangsung, terutama mengamankan di sekitar lingkungan kerja, depan Istana Negara, gedung MPR/DPR, dan Bunderan HI," kata Rikwanto saat ditemui di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Senin 28 Oktober 2013.
Kendati demikian, dikatakan Rikwanto dari ratusan buruh yang berdemo tak semua pekerja setuju dengan aksi ini. "Sebagian berdemo, sebagian tetap bekerja." (umi)
Presiden SBY: Pemuda Indonesia Milikilah Tekad Bangun Bangsa
Oleh : DESK INFORMASI
Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berharap Pemuda Indonesia memilikil
semangat dan tekad berjuang untuk membangun bangsa demi hari esok yang
lebih baik. Harapan ini disampaikan Presiden SBY melalui akun twitternya
@SBYudhoyono yang diunggahnya Senin (28/10) beberapa saat lalu.
Melalui
akun twitternya itu, Presiden SBY juga menyampaikan ucapan Selamat Hari
Sumpah Pemuda!, yang jatuh pada hari Senin (28/10) ini.
Sebelumnya,
melalui akun twitternya pula Presiden SBY (25/10) menegaskan, bahwa
kemajuan sebuah bangsa adalah hasil persatuan dan kerja keras seluruh
rakyat, bukan kerja pemerintah belaka. Kemajuan Bangsa Indonesika,
menurut Presiden SBY, bukan merupakan tujuan final.
Menurut
Presiden, kamajuan bangsa Indonesia itu masih membutuhkan keberlanjutan
. Presiden SBY yakin bahwa bangsa Indonesia memerlukan kontinuitas,
bukan jalan pintas. Indonesia memerlukan kerja keras, bukan suara
keras.
"Kami
telah menempuh jalan yang panjang untuk mewujudkan visi tersebut. Namun
demikian, pencapaiannya tidaklah mudah. Kami melakukannya dengan kerja
keras, keberanian dan kegigihan," kata Presiden SBY dalam pidato
penganugerahan World Statesman Award (WSA), di New York, Amerika
Serikat, Kamis (30/5).
Presiden
SBY kala itu mengingatkan bahwa kemajuan bangsa dan keberlanjutannya
hanya dapat dicapai bila warga yang berbagai suku, keyakinan dan
nilai-nilai, hidup bersama dalam harmoni. Bangsa Indonesia, kata
Presiden, memiliki aspirasi untuk menjadi bangsa yang bersatu di dalam
perbedaan.
Presiden
SBY mengakui, selain banyak capaian, masih banyak pekerjaan rumah (PR)
menyangkut harmoni atar peradaban, antar komponen bangsa di Indonesia,
termasuk antar umat beragama, juga toleransi, perlindungan bagi mereka
untuk menjalankan hak-hak politiknya, termasuk hak untuk beribadah.
“Saya
harus akui di sana-sini masih ada kekurangan. Tapi kalau kita
bandingkan dengan situasi 1998, 1999, 2000 dan 2001, situasinya tentu
berbeda. Anggaplah itu cambuk, sarana untuk memotivasi kita untuk
berbuat lebih," papar Presiden SBY.
Peringatan
Hari Sumpah Pemuda ke-85 tahun ini mengangkat tema “DENGAN SUMPAH
PEMUDA, KITA WUJUDKAN PEMUDA YANG SANTUN, CERDAS, INSPIRATIF, DAN
BERPRESTASI”. Tema tersebut membawa pesan bahwa pemuda Indonesia perlu
meyakinkan dunia bahwa generasi pemuda tetap memelihara kesantunannya di
tengah berbagai perubahan nilai moral dan sosial yang melanda dunia. (WID/ES)
Langganan:
Postingan (Atom)