BERBUAT BENAR ADALAH KEHARUSAN, BERBUAT TIDAK BENAR ADALAH KETIDAK HARUSAN

Selasa, 30 Juni 2015

Krisis Yunani, Harga Minyak Mentah di Posisi Terendah

Oleh : Rochimawati
VIVA.co.id , Setelah tiga minggu berselang, harga minyak mentah internasional turun di posisi terendah, akibat Yunani menutup bank dan mengontrol modal.

Sementara itu, Iran melihat kemungkinan akan memperpanjang negosiasi nuklir dengan negara Barat untuk mengekspor minyaknya ke pasar, karena kelebihan pasokan.

Dolar melonjak terhadap Euro ke level tertinggi awal Juni, di tengah kekhawatiran atas krisis Yunani, sebelum mundur pada sesi perdagangan New York untuk minyak mentah.

Minyak mentah AS ditutup turun US$1,30, atau 2,18 persen, menjadi US$58,33 per barel. Sedangkan minyak mentah Brent, turun US$1,20 menjadi US$62,02 per barel.

"Hari ini, semua masih memantau perkembangan di Yunani. Untuk Iran, masih menjadi pertimbangan hingga satu minggu kedepan. Semuanya adalah risiko dari off hari ini," kata Tariq Zahir, dari Tyche Capital Advisors di Laurel Hollow, New York, seperti dilansir dari CNBC, Selasa 30 Juni 2015.

Pada Senin, Yunani diketahui menutup aktivitas bank dan tidak mengeluarkan uang tunai, akibat gagalnya kesepakatan dengan kreditor, sehingga menjerumuskan negara itu ke dalam krisis. Euro terbukti masih tangguh, meski Yunani tinggal selangkah lagi keluar dari Euro.

Beberapa analis mengatakan, harga minyak mentah bisa melemah jika situasi Yunani belum diselesaikan hingga referendum pada akhir pekan sampai mereka mendapatkan bailout, atau dana talangan. (asp)

Izinkan Mobil Dinas Dipakai Mudik, Menteri Yuddy Tak Khawatir Direshuffle

Danu Damarjati - detikNews
Jakarta - Kocok ulang (reshuffle) kabinet menjadi isu panas dewasa ini. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi tak khawatir kena reshuffle meski kebijakannya mengizinkan penggunaan mobil dinas untuk mudik kini menuai kontroversi.

"Saya tidak punya agenda lain kecuali menyukseskan Presiden Jokowi. Jadi saya bekerja saja. Bila saya yakini bekerja dengan baik mengikuti arahan Presiden dan Wakil Presiden ya buat apa ada rasa kekhawatiran," tutur Yuddy kepada detikcom di kediamannya, Jl Widya Chandra IV, Jakarta Selatan, Minggu (28/6/2015).

Yuddy menyatakan kebijakan diskresi (keringanan) bagi PNS golongan 3 ke bawah itu sudah benar dan berdasarkan nurani kemanusiaan. Maka dia tak khawatir bakal kena reshuffle.

"Saya tidak terpengaruh dengan gaduhnya isu reshuffle yang disuarakan kalangan di luar pemerintahan," tutur Yuddy.

Menurutnya, isu reshuffle itu justru disuarakan oleh kalangan di luar pemerintahan. Namun dalam internal pemerintahan sendiri, para menteri masih bekerja tanpa risau.

"Di dalam pemerintahan, tidak ada menteri yang resah. Kita tenang-tenang saja bekerja," tuturnya.

Dia menyerahkan sepenuhnya kewengan reshuffle kepada Presiden Jokowi yang mempunyai hak prerogatif. Bahkan semua menteri diyakininya siap menerima hasil evaluasi kerja yang dicermati Jokowi, apapun jadinya.

"Saya yakin semua menteri siap diganti, dipindahtugaskan, santai-santai saja," tuturnya.
 

Hanya Bagian dari Intrik

 Jpnn
JAKARTA - Guru Besar Riset Pusat Penelitian Politik pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Ikrar Nusa Bhakti mengkritisi menteri yang memojokkan menteri lainnya.
"Saya tidak suka ada menteri menjelekkan menteri lain. Kenapa tidak dibahas saja di sidang kabinet? Menjelekkan menteri lain menunjukkan kabinet tidak kompak," kata Ikrar Nusa Bhakti, saat dihubungi wartawan, Senin (29/6).
Terlebih di tengah isu reshuffle dan sikap PDIP yang ngotot minta jatah menteri lebih banyak. "Yang ingin saya katakan, sah-sah saja minta tambahan jatah menteri. Tapi bukan dengan cara-cara yang menimbulkan pertanyaan besar," tegasnya.
Menurut Ikrar, seharusnya para menteri tidak membuat gaduh. Biarlah presiden menilai sendiri dan pasti ada laporan menteri yang membuat pernyataan negatif dan tidak negatif.
Tjahjo Kumolo yang kini Mendagri itu lanjutnya, bagian dari birokratif dan boleh mendesak supaya mencopot beberapa menteri yang tidak disukai.
"Tapi anda ingat, presiden  (yang mengusung Jokowi jadi capres) tidak seratus persen PDIP, ada yang lain. Kan ada juga saham lain termasuk orang lain. Termasuk yang non partai," tegasnya.
Lagi pula, setelah Jokowi jadi Presiden RI, ujar Ikrar, semuanya tergantung presiden. Boleh melakukan tekanan kepada pemerintah, tapi biarlah presiden menunjukkan hak prerogatifnya.
"Kalau reshuffle dasarnya harus kinerja. Jangan malah isu politik yang disebarkannya begitu besar. Penyebaran isu itu hanya bagian dari intrik," pungkasnya. (fas/jpnn)

Senin, 29 Juni 2015

Ringankan Beban Warga, Pemprov DKI Gelar Pasar Murah

Oleh : Dedy Priatmojo, Foe Peace Simbolon

Dari pantauan VIVA.co.id, masyarakat terlihat sangat antusias mendatangi pasar murah tersebut. Berbagai stan yang menjual kebutuhan pokok terlihat ramai diserbu warga.
Berbagai kebutuhan pokok seperti Tepung dijual 7 ribu/kg, Gula 10 ribu/kg, minyak goreng 10 ribu/kg, beras 44 ribu/5kg dan daging sapi 85 ribu/kg. Selain itu juga dijual paket sembako yang terdiri dari gula pasir 1 kg, Sariwangi 1pcs, Indomie rasa soto 2 pcs dan Fortune cooking oil 2 ltr 1 pcs dijual seharga 25 ribu rupiah.
Sekretaris Dinas UMKMP DKI Jakarta Irwandi mengatakan, kegiatan ini dilakukan dalam rangka membantu ekonomi masyarakat yang kurang mampu. Apalagi saat Ramadhan terjadi lonjakan harga di sejumlah kebutuhan pokok.
"Agar masyarakat yang tidak mampu juga bisa mendapatkan bahan kebutuhan pokok yang lebih murah dari harga pasar, kita pilih lokasi yang warganya cukup padat pemukimannya," katanya, Senin, 29 Juni 2015.
Menurut dia, acara serupa akan digelar di lima wilayah kota se-DKI Jakarta yaitu di Jakarta Pusat di Kelurahan Tanah Tinggi, Jakarta Utara Kelurahan Pademangan, Jakarta Selatan di Setu Babakan, Jakarta Timur di GOR Ciracas dan Jakarta Barat Di Kantor Walikota.
Ali Hasan(45), warga Kelurahan Tanah Tinggi mengaku sangat terbantu dengan adanya kegiatan tersebut. Selain itu dia juga berharap acara serupa kembali digelar menjelang hari Lebaran.
"Kalau bisa menjelang Lebaran lagi bisa digelar aksi serupa, karena ini sangat membantu ekonomi kita."
 

Jokowi Harus Lakukan Ini Agar Tragedi 98 tak Terulang

JAKARTA- Presiden Joko Widodo harus waspada atas ancaman kinerja menterinya. Sebab, kinerja menteri bermuara pada lambannya pertumbuhan ekonomi akibat program-program pemerintah yang tidak jalan.
Hal itu disampaikan Pengamat Kebijakan Publik Independen, Ibnu Purna saat Diskusi dan Rilis Survei Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (21/6).
"Ingat tahun 98 penguasa diganti karena kelas mengah sudah alami tekanan yang berat akibat krisis ekonomi," kata Ibnu.
Karena itu, Ibnu mendesak pemerintah segera perbaiki tata niaga bahan pokok untuk mengendalilkan harga dan menjaga inflasi. Ibnu menegaskan, spekulan dan mafia di pasar harus segera diatasi pemerintah. Pemerintah juga harus kuatkan fungsi bulog.
Pemerintah Jokowi pun diharapkan mendesak para menterinya untuk menjelaskan secara berkala soal realiasi dan efektivitas belanja pendidikan, kesehatan, infrastktur dan pertanian. Sebab, hal itu dibiayai dari pengalihan subsidi BBM.
"Jokowi juga harus turun tangan kendalikan menterinya yang lambat dalam menyelesaikan perubahan di struktur kementerian sehingga pencairan belanja khsusunya anggaran infrastruktur bisa dijalankan," kata Ibnu. (dem/rm/jpnn)

Inilah Dua Alat Bukti yang Menyeret Margareith Jadi Tersangka Pembunuh ANG

JAKARTA - Teka-teki keterlibatan Margareith Christina Megawe, dalam kasus pembunuhan anak angkatnya, ANG, 8, akhirnya terkuak. Kerja keras Polda Bali, Polresta Denpasar yang dibackup Mabes Polri akhirnya berhasil membongkar keterlibatan Margareith dalam pembunuhan sadis bocah kelas III SD di Sanur, Bali, itu. Bahkan, korps baju cokelat menduga bahwa Margareith pelaku utama pembunuhan ANG.
Dengan begitu, Margareith merupakan tersangka kedua yang dijerat polisi setelah Agustinus Tae, yang merupakan mantan pembantu rumah tangganya.
"Ya, benar nyonya MM (Margareith Megawe) sudah ditetapkan sebagai tersangka pelaku pembunuhan dan atau penganiayaan yang menyebabkan ANG meninggal dunia," kata Kapolda Bali Irjen Ronny Franky Sompie kepada JPNN, Minggu (28/6) malam.
Menurut Ronny, penyelidikan kasus ini berjalan alot. Bahkan, Mabes Polri harus menurunkan tim Laboratorium Forensik dan Indonesia Automatic Finger System (Inafis) untuk membantu menelisik lebih dalam kematian bocah lucu tersebut. Apalagi, sebelumnya keterangan Agustinus Tae selalu berbelit-belit dan membuat Polri harus kerja ekstra keras. 
Bahkan, Polri pun harus menggunakan alat uji kebohongan memeriksa Agustinus.
Setelah melalui serangkaian proses penyelidikan yang panjang, Polda Bali dan Polresta Denpasar pun berkesimpulan menemukan dua bukti permulaan yang cukup untuk menjerat Margareith sebagai tersangka pembunuhan ANG.
Menurut Ronny dalam wawancara via telepon dengan salah satu stasiun televisi swasta, Minggu (28/6) malam, alat bukti itu antara lain pengakuan tersangka Agustinus Tae tentang dugaan keterlibatan Margareith. Ditambah lagi hasil pemeriksaan dari tim forensik RSUP Sanglah, Denpasar, Bali.
Bareskrim Polri juga sudah berkali-kali melakukan olah tempat kejadian perkara, melibatkan tim  Inafis dan Labfor Mabes Polri.
"Tak hanya Inafis saja, Labfor juga akan melakukan olah TKP. Mungkin sekitar dua atau tiga kali dilakukan," kata Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, Selasa (23/6).
Polri ingin punya bukti yang kuat dalam menjerat tersangka baru dalam kasus ini. Setiap keterangan saksi akan dilengkapi dengan alat bukti yang menguatkan. "Secara prinsip Polri itu keterangan apapun yang diberikan, kita harus cari alat bukti yang menguatkan," jelas Haiti.
Sebelumnya, saat melakukan olah TKP tim  menemukan bukti baru yaitu sebuah kayu, bercak darah dan beberapa sidik jadi di kamar ibu angkat Ang. Tim juga membawa empat buah alat pel dan sapu dari rumah Margareith. Selain itu, ada juga kaos dan sebuah kayu dengan panjang hampir dua meter.
"Ada kayu kami ambil dari kamar ibu M. Ada bercak darah juga. Kami juga ambil sidik jari," tambah Ketua Tim Inafis Mabes Polri, AKBP Yuswanto, usai olah TKP beberapa waktu lalu. (boy/jpnn)

Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana, Margriet Terancam Hukuman Mati

Ikhwanul Khabibi - detikNews
Jakarta - Margriet C Megawe dijerat dengan pasal 340 KUHP karena diduga telah melakukan pembunuhan secara berencana terhadap anak angkatnya, Engeline. Margriet terancam hukuman mati.

Menurut Kabid Humas Polda Bali, Kombes Heri Wiyanto, penyidik memang menduga Margriet merencanakan aksi pembunuhannya. Sehingga, pasal berlapis diterapkan dalam kasus ini, termasuk pasal pembunuhan berencana.

"Kalau dari pasalnya memang berlapis ya, 338, 353 dan 340 KUHP," kata Kabid Humas Polda Bali, Kombes Heri Wiyanto, Senin (29/6/2015).

Pasal 340 KUHP mengatur tentang tindak pidana pembunuhan yang dilakukan secara berencana. Dalam pasal ini diatur bahwa hukuman maksimal yang bisa dijatuhkan majelis hakim adalah hukuman mati.

Pihak kepolisian menduga Margriet adalah otak dalam pembunuhan Engeline. Berbagai bukti dan pengakuan Agus Tay memang merujuk bahwa Margriet lah yang menjadi pelaku utama pembunuhan sadis ini.

"Dari pengakuan AG kan sangat jelas kalau pelakunya memang MM, pelaku utama dari pengakuan dia memang MM," jelas Heri.

Jumat, 26 Juni 2015

Mulai Hari Ini Masuk Tol Cipali Bayar, Ini Tarifnya

Dana Aditiasari - detikNews
Jakarta - Bagi Anda yang biasa melewati Tol Cikopo-Palimanan (Cipali) hari ini sejak pukul 00.00 WIB, tarif tol ini resmi berlaku. Tol sepanjang 116 km ini sempat digratiskan sejak 14 Juni 2015 sebagai ajang sosialisasi.

Tarif ruas tol Cikopo-Palimanan, sesuai Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 323/KPTS/M/2015 adalah sebesar Rp823 per kilometer (km) untuk kendaraan golongan I.

Berdasarkan situs Setkab dikutip, Jumat (25/6/2015), besaran tarif adalah sesuai jarak yang ditempuh, misalnya untuk jarak terjauh (dari Cikopo sampai Palimanan).

Golongan I akan membayar Rp 96.000.
Golongan V akan membayar Rp 288.500.

Berikut rincian jumlah yang harus dikeluarkan pengguna jalan tol dari Jakarta hingga Pejagan (Brebes):

- Tol JORR Rp 8.500

- Tol Jakarta- Cikampek Rp 13.500

- Tol Cikopo-Palimanan Rp 96.000

- Tol Palimanan-Kanci Rp 4.500,

Jumlah total Rp 146.000

Selama arus mudik lebaran Idul Fitri terhitung mulai H-10 hingga H+5 tarif tol akan didiscount sebesar 25%-35 %, hingga menjadi:

- Tol JORR Rp 5.500

- Tol Jakarta- Cikampek Rp 8.500

- Tol Cikopo-Palimanan Rp 72.000

- Tol Kanci-Pejagan Rp 18.000

Jumlah total Rp 107.000

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memberikan diskon atau potongan harga sebesar 25-35 persen khusus untuk ruas-ruas tol yang dioperasikan oleh PT Jasa Marga (Persero) Tbk, berlaku hingga H-10 hingga H+3 Lebaran 2015.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dalam Peresmian Tol Cipali di Puwakarta, Sabtu mengatakan penetapan potongan tarif dilakukan oleh operator sesuai SK Menpupera. 

Kamis, 25 Juni 2015

Alhamdulillah, Juknis Gaji Baru dan Gaji ke-13 Sudah Terbit

 Jpnn
JAKARTA--Petunjuk teknis pembayaran gaji baru dan gaji ke-13 akhirnya keluar. Peraturan Menkeu RI No 117/PMK.05/2015 tentang Juknis Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan ke-13 dalam tahun anggaran 2015 kepada PNS, Polri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan tertanggal 22 Juni 2015 itu diteken Menkeu Bambang PS Brodjonegoro.
"Alhamdulillah PMK tentang gaji baru serta gaji ke-13 sudah keluar sejak 22 Juni. Dalam PMK 117/2015 itu disebutkan, pembayaran gaji serta rapelan dan tunjangan bulan ke-13 untuk PNS yang bekerja di instansi pusat, TNIi, Polri, dan pejabat negara dilaksanakan Juli. Demikian juga untuk PNS yang bekerja di instansi daerah," kata Karo Hukum, Komunikasi Informasi Publik (HKIP) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Herman Suryatman kepada JPNN, Kamis (25/6).
Untuk gaji baru serta rapelan dan gaji ke-13 PNS, TNI/Polri maupun pejabat negara di instansi pusat dibebankan pada DIPA Satuan Kerja berkenaan tahun anggaran 2015. Sedangkan untuk PNS di instansi daerah dibebankan pada APBD.
"Untuk para pensiunan, pembayarannya oleh PT Taspen dan PT Asabri dilaksanakan bulan Juli juga. Mengenai pertanggungjawaban pembayaran pensiun bulan ke-13 dibuat terpisah dengan pertanggungjawaban pembayaran pensiun bulananan," beber Herman. (esy/jpnn)

Kelebihan Produk BBM, Harga Minyak Mentah AS Anjlok

Oleh : Raden Jihad Akbar
VIVA.co.id - Harga minyak mentah berjangka Amerika Serikat (AS) anjlok pada perdagangan Rabu sebesar 1,21 persen. Menyusul laporan pemerintah yang menunjukkan penurunan persediaan minyak mentah AS karena meningkatnya produksi bahan bakar minyak di negara tersebut. 

Dilansir dari CNBC, Kamis 25 Juni 2015, sementara itu, ketidakpastian tentang perkembangan pembayaran utang Yunani, dan krisis nuklir di Iran menambah kehati-hatian investor dan pedagang. 

"Ini akhirnya bisa berubah menjadi tarik ulur antara minyak dan produk yang dihasilkan," ujar  Tariq Zahir dari Tyche Capital Advisors di Laurel Hollow di New York.

Harga minyak mentah berjangka jenis Brent crude turun 96 sen, atau 1,49 persen menjadi US$63,50 per barel. Brent telah terjebak di kisaran US$62-65 kisaran selama dua minggu terakhir.

Sementara itu, minyak mentah AS dipatok sebesar US60,27 per barel, turun 1,21 persen  atau sebesar 74 sen dari perdagangan sebelumnya. 

Penguatan sedikit yang terjadi pada dolar AS karena adanya prospek suku bunga AS yang lebih tinggi, menambah tekanan pada harga minyak mentah. (one)

Duh, Agus Mengaku Diminta Margriet Gauli Mayat Angeline

TEMPO.CO , Jakarta:Pengacara Agustinus Tai Hamdani alias Agus, Haposan Sihombing, mengungkap lebih rinci lagi  pengakuan kliennya.  Menurur  Haposan, ibu angkat Angeline, sempat meminta  Agus untuk menyetubuhi Angeline yang sudah tewas, tapi ia menolaknya. “Klien kami tidak mau,” ujar Haposan, 24 Juni 2015.


Haposan menjelaskan bahwa Agus telah mengoreksi keterangan sebelumnya yang sempat menyatkan bahwa ia membunuh dan memperkosa Angeline. Perubahan ini disampaikan pada keterangan tambahan yang disampaikan kepada polisi pada Rabu, 17 Juni 2015. Dalam koreksi yang dimuat dalam Berita Acara pemeriksaan itu  Agus mengaku bahwa Margriet-lah yang membunuh anak angkatnya itu.


Keterangan itu bertolak belakang dengan pengakuan pada  hari pertama Agus diperiksa polisi, yakni pada 10 Juni 2015. Saat itu Agus menyatakan sebagai pelaku pembunuhan yang membuat ia ditetapkan sebagai tersangka.


Sesuai pengakuan Agus terbaru,  justru Margriet-lah –pelakunya. Kejadiannya pun di kamar  Ibu angkat ini. Menurut Haposan, saat itu Agus dipanggil datang ke kamar Margriet. Di sana Angeline sudah sekarat. 


Haposan juga mengatakan, pengakuan awal bahwa Agus  berbuat asusila kepada korban yang sudah tidak bernyawa tidak lepas dari perintah Margriet kepada Agus. Yang jelas, "Klien kami tidak mau ketika diperintahkan oleh Margriet untuk menyetubuhi korban," ujar Haposan.  . Tak hanya diminta menyetubuhi korban, Agus juga diminat menguburkan—permintaan yang terakhir ini dipenuhi.


Peristiwa ini terjadi pada   16 Mei 2015 sekitar pukul 09.30 Wita. Adapun mayat Angeline yang dikubur di pekarangan rumah Margriet ditemukan pada  10 Juni lalu


Pengacara Margriet, Hotma Sitompoel menyangkal tudingan Agus. Menurut Hotma, cerita sebenarnya adalah Agus meminjam pensil kepada Angeline untuk menulis surat yang akan dikirimkan kepada keluarganya di Sumba. Sekitar 30 menit kemudian, Angeline mendatangi Agus untuk meminta pensil itu.


Agus mengembalikannya. Saat akan ke luar kamar Agus, Angeline berkata kepada Agus, “Kata ibu (Margriet), kerja kamu enggak becus.” Akibatnya, Hotma berujar, Agus naik pitam. Agus lalu memukuli Angeline dan membenturkan kepalanya ke tembok sampai tewas. "Tidak ada kejadian di kamar Margriet," kata Hotma.


Dari hasil  tes kebohongan yang diselenggarakan Pusat Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia, rupanya keterangan Agus yang terbaru banyak benarnya.  Jawaban Agus menunjukkan sebagian besar ia berkata benar,” ujar juru bicara Kepolisian Daerah Bali, Komisaris Besar Heri Wianto, 23 Juni lalu.


ADITYA BUDIMAN | LINDA HAIRANI | AVIT HIDAYAT

Bantu Temukan Kapal Tanker yang Hilang, Malaysia Apresiasi Indonesia

Elza Astari Retaduari - detikNews
Jakarta - Malaysia mengapreasiasi bantuan Indonesia dalam pencarian kapal tanker MT Orkim Harmony yang sempat hilang karena dibajak perompak. Keberhasilan mengungkap perompakan di perairan Malaysia itu disebut tak terlepas atas kerjasama dan dukungan Indonesia, terutama satuan Western Fleet Quick Response (WFQR) atau tim reaksi cepat Koarmabar.

Indonesia yang diwakili oleh Komandan Gugus Keamanan Laut Komando Armada RI Kawasan Barat (Danguskamlaarmabar) Laksamana Pertama TNI Abdul Rasyid turut hadir dalam undangan konferensi pers Agen Penguatkuasan Maritim Malaysia (APMM). Wakil Ketua APMM Bidang Operasi Laksamana Madya Maritim Dato' Ahmad Puzi bin AB Kahar menyebut keberhasilan operasi pencarian MT Orkim Harmony berkat bantuan dari WFQR di bawah kendal Pangarmabar Laksda Taufiq R.

Keberhasilan pencarian Kapal Orkim Harmony juga disebut berkat terjalinnya pertukaran informasi intelijen yang ditindaklanjuti dengan operasi di laut yang sangat membantu dan membuat semua operasi berjalan dengan lancar.

"Kerjasama antara APMM dan WFQR berawal dari pembentukan sebuah organisasi khusus di mana dalam organisasi ini kedua pihak bergandengan tangan dalam menangani kasus-kasus perompakan khususnya yang melibatkan sindikat pencurian minyak. Keberhasilan mendapatkan informasi terkait lokasi MT Orkim Harmony adalah salah satu wujud kerjasama dan hasil dari organisasi ini," ungkap Puzi seperti tertulis dalam keterangan Dispenarmabar yang diterima detikcom, Rabu (24/6/2015).

Jaringan kerjasama seperti yang dilakukan APMM dan WFQR, kata Puzi, perlu dilakukan antar-negara, khususnya di Asia Tenggara. Kerjasama yang kuat antara Indonesia dan Malaysia seperti itu, disebut Puzi menjadi pelopor dalam usaha APMM untuk mengembangkan jaringan komunikasi dengan negara lain di Asean.

"APMM sangat mengharapkan jalinan kerjasama ini dapat dikembangkan dengan negara negara Asean yang lain pada masa depan demi membasmi kejahatan perompakan khususnya yangg melibatkan sindikat pencurian minyak," jelas Puzi.

Menurut Kadispenarmabar, Letkol Ariris Miftachurrahman, dalam mencari Kapal Orkim Harmony, ada 4 KRI yang dikerahkan Guskamla (gugus keamanan laut) Koarmabar. Tiga di antaranya adalah KRI Imam Bonjol, KRI Alamang, dan KRI Parang. Selain itu, TNI AL juga mengerahkan pesawat patroli maritim untuk kapal yang membawa bahan bakar minyak itu.

"Peran kita kerjasama, tukar menukar informasi, intelijen, dalam melaksanakan pencarian di wilayah masing-masing. Itu kejadian tanggal 11 Juni, kita sudah aktif dari tanggal 12 juni. Kita sudah bantu mencari," tutur Ariris dalam keterangan yang sama.

"Mereka minta untuk saling menjaga, mengantisipasi supaya nggak terjadi hal seperti itu (pembajakan kapal) lagi," pungkasnya. 

Rabu, 24 Juni 2015

Pulang Malam, Perempuan Diimbau Bawa Alat Pelindung Diri

Oleh : Harry Siswoyo, Bayu Nugraha
VIVA.co.id , Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Tito Karnavian, mengimbau kepada masyarakat, khususnya perempuan, untuk selalu membawa alat pelindung diri dari kejahatan. Ini untuk mengantisipasi berulangnya kasus kejahatan di fasilitas publik.

"Silahkan bawa alat proteksi diri yang tidak melanggar hukum, seperti taser, merica atau pepper spray," ujar Tito di Mapolda Metro Jaya, Selasa 23 Juni 2015.

Perlindungan itu, menurut Tito penting dipahami oleh para pekerja perempuan. Hal itu juga sudah lazim dilakukan oleh para perempuan di negara lain salah satunya di Amerika.

"Boleh boleh saja bawa itu (alat proteksi diri), ini tidak hanya terjadi di Indonesia. Di Amerika juga banyak perempuan, ibu-ibu membawa paper spray. Bebas dijual bahkan di sana," ujarnya.

Mengenai himbauan lainnya, Tito mengatakan masyarakat agar lebih hati hati dalam memilih angkutan umum. "Kalau di malam hari, feeling tidak yakin, lebih baik jangan pakai kendaraan itu," kata Tito.

Sebelumnya, pada Sabtu dinihari 20 Juni 2015, seornag sopir angkot telah ditangkap kepolisian setelah terbukti memperkosa seorang karyawati yang menjadi penumpangnya. (ren)

Hotman Paris Yakin Ada Tersangka Baru pada Kasus Angeline

Oleh : Daurina Lestari, Ichsan Suhendra
VIVA.co.id , Kuasa hukum Agustinus Tai, Hotman Paris Hutapea, meyakini ada tersangka baru dalam kasus pembunuhan Engeline. Hotman sempat berkelakar perkiraan itu ia dapat setelah melihat raut wajah Kapolda Bali.

"Ketika tadi malam, pengacara tersangka mendatangi saya ke Kelapa Gading, dibawa semua BAP (Berita Acara Pemeriksaan), saya pelajari satu malam, baru rasa manusia sedikit terbuka, asas praduga tak bersalah. Wajah Kapolda agak cerah, saya yakin ada tersangka baru," kata Hotman saat mengisi acara Indonesia Lawyers Club tvOne, Selasa malam, 23 Juni 2015.

Hotman kembali melempar argumen, kliennya, Agus, tak bersalah dalam kasus ini. Pertama dari tempat kejadian perkara yang disangkanya ganjil. Kedua, baju Agus yang ditemukan dalam bungkusan seprei. Dia meyakaini ada yang menjebak kliennya

"Baju klien kami dibungkus ke sepresi, ke badan korban, itu sama aja, habis membunuh KTP dimasukkan. Mana ada orang bodoh yang memasang jebakan agar dicari," ujarnya.

Hotman juga mencocokkan BAP dengan hasil temuannya yaang mengarah Agus tak bersalah. Begitu yakinnya, Hotman juga mengulangi pernyataannya, bahwa akan ada tersangka dan berita baru yang akan dirilis oleh kepolisian.

"Begitu lihat wajah Kapolda, besok akan ada berita baru, tersangka baru," katanya.

Menlu Retno: Pembajak Tanker Malaysia Belum Tentu WNI

 Jpnn
JAKARTA - Pemerintah Indonesia hingga saat ini belum bisa memastikan 8 orang yang ditangkap otoritas Vietnam karena membajak kapal tanker Orkim Harmony itu adalah Warga Negara Indonesia (WNI). 
Menurut ‎Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi, informasi sementara pengakuan 8 orang itu demikian. Namun, secara resmi kementeriannya belum mendapatkan bukti ‎soal kewarganegaraan 8 orang tersebut.
"Menurut pengakuan sementara iya, tetapi kan kami harus melakukan verifikasi. Oleh karena itu kami minta masuk melalui akses kekonsuleran, agar kami bisa lakukan verifikasi apa betul 8 orang itu WNI," kata Retno di kantornya, Jakarta, Selasa (23/6).
Retno mengatakan Kemenlu sudah mengirimkan tim untuk menangani 8 orang yang diduga WNI tersebut. Nantinya, tim itu akan bertugas memverifikasi status kewarganegaraan kawanan perompak tersebut.
"Kami ada dua kepentingan. Satu adalah untuk memverifikasi kalau mereka adalah betul 8 orang itu adalah WNI, yang kedua adalah tentu memberikan pendampingan hukum, kami ingin menjamin tak ada hak-hak hukum yang dikurangi selama proses berlangsung," tegas Retno.‎ (flo/jpnn)

Di Antara 5 Pimpinan KPK, Cuma Johan Budi yang Masih Minat

JAKARTA - Plt Wakil Ketua KPK Johan Budi SP berniat mengikuti seleksi calon pimpinan lembaga antirasuah itu periode 2015-2019. Dia mengaku terpanggil untuk memimpin upaya pemberantasan korupsi.
Namun panggilan itu tampaknya tidak dirasakan oleh keempat koleganya sesama pimpinan KPK. Taufiequrachman Ruki, Indriyanto Seno Adji, Adnan Pandu Praja dan Zulkarnain semua menyatakan urung ikut seleksi.
"Sebagai kolega tentu saya senang yang empat atau yang mantan pimpinan KPK mendaftarkan diri. Jadi ada kesinambungan manejemen ke depan. Kalau saya sendiri tidak mencalonkan diri," kata Plt Ketua KPK Taufiequrachman Ruki, Selasa (23/6).
Para pimpinan KPK lainnya hanya menjawab singkat saat ditanya kesediaan mereka ikut seleksi calon pimpinan.
Zulkarnain dan Adnan Pandu Praja kompak mengatakan, tidak akan mendaftar lagi. 
Sementara Indriyanto mengaku ingin kembali ke aktivitasnya semula sebagai akademisi. "Back to campus," tutur guru besar Universitas Krisnadwipayana itu. (dil/jpnn)

BUMDes Akan Sulit Bertahan, Jika...

 Jpnn
JAKARTA – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (DPDTT) Marwan Jafar mengatakan, penguatan ekonomi desa menjadi salah satu fokus program lembaganya saat ini.
Bukan hanya sekadar produksi sektor primer yang kerap menempatkan masyarakat desa sebagai subsistem, tapi harus mempunyai nilai tambah. Karena itu, perlu ada upaya menciptakan kewirausahawan berbasis modal finansial dan sosial.
“Misalnya kalau kita bicara desa wisata, kami bukan hanya sekadar bicara kekuatan modal. Akan tetapi juga ada kekuatan sosial seperti gotong royong yang kita punyai sebagai identitas masyarakat Indonesia. Itu harus menjadi nilai tambah," ujar  Marwan, Senin (22/6).
Marwan mencontohkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dalam menjalankan programnya, BUMDes tidak harus melulu menyantuni kepentingan yang bersifat ekonomi. Aspek sosial juga diperhatikan sehingga keberadaan BUMDes menjadi relevan dalam konteks sosial masyarakat desa.
“Jika meletakkan modal sosial sebagai yang utama, BUMDes tidak akan menimbulkan konflik kepentingan di tengah masyarakat. Kalau melulu hanya bertujuan mengumpulkan  modal finansial, BUMDes akan susah bertahan di tengah-tengah masyarakat," ujar Marwan. (gir/jpnn)

Ahok Anggarkan Rp 40 M untuk Bangun Masjid di Balai Kota

Ayunda Windyastuti Savitri - detikNews
Jakarta - Pemprov DKI berencana membangun masjid di dalam area kompleknya tahun ini. Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) memastikan pembangunan masjid itu berlangsung dalam waktu dekat ini.

"Sudah mau lelang tahun ini. Mau bangun nih. Tanya Sekda saya sudah pilih rancangannya ada 2 desain," ujar Ahok usai ikut berbuka puasa di Kantor Wali Kota Jakarta Pusat, Selasa (23/6/2015).

Mantan Bupati Belitung Timur itu mengatakan pembangunan masjid tersebut menggunakan dana dari APBD 2015. Adapun total anggaran yang disiapkan kurang lebih Rp 40 miliar.

Lokasi masjid nantinya menggantikan Musala Fatahillah yang terletak di sisi kanan dari pintu depan Balai Kota di tengah gedung tua Pemprov dan baru nan menjulang tinggi milik DPRD. "Sebelah kiri (dari kantor Gubernur) jajaran Bank DKI itu loh. (Musala lama) bongkar nanti. Saya sudah pilih modelnya kelihatan masjidnya, saya bilang mesti kelihatan masjid," sambungnya.

"(Anggarannya dari) APBD, kalau nggak salah Rp 40 miliar," tutup Ahok.

Niat Ahok membangun masjid bermula dari keheranannya tidak ada masjid di Balai Kota, kantor pemerintahan provinsi Jakarta. Padahal di kantor-kantor walikota, masjidnya bagus-bagus. Maka Ahok berniat membangun masjid di Balai Kota.

"Saya pikir musalanya perlu kita bikin sayembara desain. Apa 2 lantai, kita bangun (masjid)," ujar Ahok dalam sambutan pidato pelantikan 4.676 PNS di Lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat, Jumat (2/1) lalu.

Ahok tidak akan membangun gereja. Ayah 3 anak ini akan meminta PNS nonmuslim untuk berdoa di rumah saja. Tujuan dibangunnya masjid di Balai Kota, lanjut Ahok, agar PNS-PNS ingat pada Tuhan.

"Nah saya lagi berpikir, yang muslim begitu banyak. Saya juga heran gitu di Balai Kota kan besar, tapi saya tidak temukan ada masjid. Biasanya semua kantor, kantor walikota ada dan masjidnya lebih bagus," ujarnya.

Sebelumnya, Ahok sempat menyatakan, masjid tersebut akan dibangun tanpa biaya dari APBD DKI. Biaya pembangunan masjid dari PNS, bahkan Ahok akan menyumbang. 

Tingkatkan Kerjasama, Polisi Shanghai Belajar dari Polda Metro

Mei Amelia R - detikNews
Jakarta - Keberhasilan Polda Metro Jaya dalam menangkap buronan Kepolisian Tiongkok yang kabur ke Indonesia mendapat apresiasi dari pemerintah Negeri Tirai Bambu. Bahkan, kepolisian Shanghai pun ingin meningkatkan kerjasama yang lebih optimal agar dapat berguru ke polisi Polda Metro Jaya.

Hal ini diungkapkan Mr Ling Feng selaku Chief of Sixth Division Economic Crime Investigation Department (ECID) saat melakukan pertemuan dengan jajaran Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya pimpinan Kombes Krishna Murti dan Kasubdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Herry Heryawan dan rombongan di markas ECID Kota Shanghai, Selasa (23/6/2015).

"ECID menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kerjasama yang dibangun selama ini antara Polda Metro Jaya dan Kepolisian Shanghai khususnya dalam menangani kejahatan yang dilakukan oleh warga negara China yang melarikan diri ke Indonesia," jelas Krishna dalam keterangannya kepada wartawan, Selasa (23/6/2015).

"Untuk itu ECID berharap agar dapat memperoleh informasi tentang cara-cara pengungkapan kasus kejahatan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya," lanjutnya.

Dalam pertemuan itu pula, Feng memberikan gambaran situasi keamanan di Kota Shanghai. Di mana intensitas kejahatan lintas batas yang cukup besar, sehingga sumber daya yang dimiliki ECID lebih maju dibanding dengan kota lainnya di China.

Menanggapi hal ini, Krishna menyampaikan bahwa ke depan perlu adanya peningkatan kerjasama operasional antara kepolisian Shanghai dan Polda Metro Jaya.  Kerjasama ini, kata Krishna, bisa ditindaklanjuti dengan pelatihan SDM masing-masing instansi kepolisian.

"Peningkatan sarana prasarana dan magang antara masing masing anggota Kepolisian," ucapnya. 

Orang Tua Kandung Engeline Berharap Pembunuh Anaknya Dihukum Berat

Mulya Nur Bilkis - detikNews
Jakarta - Polisi terus bekerja mengembangkan kasus pembunuhan bocah cantik Engeline yang ditemukan tewas di belakang rumahnya di Bali. Ibu kandung Engeline, Hamidah, berharap pembunuh anaknya itu benar-benar ditemukan dan diberikan hukuman yang berat.

"Saya berharap pembunuhnya bisa segera ditemukan dan dihukum seberat mungkin. Dia sudah menghilangkan nyawa anak saya," kata Hamidah saat berbincang dengan detikcom di Hotel Borobudur, Jl Lapangan Banteng, Jakpus, Selasa (23/6/2015) malam.

Hamidah yang mengenakan baju kaos yang ditutup dengan jaket kulit berwarna hitam itu lebih banyak diam. Beberapa kali ia menatap kosong ke sudut-sudut kamar yang ditempatinya.

Dengan suara lirih ia menyampaikan permintaannya pada pihak kepolisian untuk menuntaskan kasus pembunuhan anaknya. Menurutnya, harus ada orang yang bertanggung jawab atas segala kekejian yang dirasakan anaknya.

"Sampai sekarang saya masih terus berusaha menerima kenyataan jika anak saya sudah meninggal. Tapi saya juga meminta polisi menyelesaikan kasus ini," ucapnya.

Harapan yang sama disampaikan pula oleh ayah kandung Engeline, Rosidi, yang duduk di samping Hamidah. Ia yakin tak cuma pembantu rumah, Agustinus Tay, yang harus ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi.

"Kalau ada dalangnya, harus mendapat hukuman yang setimpal," kata Rosidi yang mengenakan jaket jins berwarna gelap.

Sampai saat ini sudah ada 51 saksi yang dimintai keterangan oleh kepolisian. Meski begitu, penyidik tampak berhati-hati dalaam menetapkan tersangka Agus. 

Hercules TNI AU bantu distribusi sembako Papua

Pewarta:

Selasa, 23 Juni 2015

Mendes: penguatan ekonomi desa harus berbasis modal sosial

 Pewarta:
Jakarta (ANTARA News) - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar menjelaskan untuk menginisiasi kegiatan ekonomi yang mempunyai nilai tambah, maka perlu upaya menciptakan kewirausahawan yang basisnya bukan hanya modal finansial tapi juga modal sosial.

"Misalnya kalau kita bicara desa wisata, kita bukan hanya sekedar bicara kekuatan modal saja, akan tetapi juga ada kekuatan sosial seperti gotong royong yang kita punyai sebagai identitas masyarakat Indonesia, itu harus menjadi nilai tambah," kata Menteri Marwan dalam keterangan persnya, di Jakarta, Senin.

Menurut Mendes, BUMDes sebagai salah satu instrumen penguatan ekonomi yang diamanatkan UU Desa, menurut Marwan tidak harus melulu menyantuni kepentingan yang bersifat ekonomi, tapi ada aspek-aspek sosial yang perlu dipenuhi.

"Sehingga keberadaan BUMDes itu menjadi relevan dalam konteks sosial masyarakat desa," katanya.

BUMDes sebagai instrumen koorporasi dalam instrumen ekonomi di pedesaan, harus tetap meletakkan modal sosial masyarakat sebagai yang utama.

"Dengan seperti itu, jika meletakkan modal sosial sebagai yang utama, BUMDes tidak akan menimbulkan konflik kepentingan di tengah masyarakat. Kalau melulu hanya bertujuan mengumpulkan  modal finansial, BUMDes akan susah bertahan di tengah-tengah masyarakat," ujarnya.

Mendes menambahkan, penguatan ekonomi desa menjadi salah satu fokus dari program Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Namun, penguatan ekonomi desa yang dimaksudkan bukan hanya sekedar produksi sektor primer yang kerap kali menempatkan masyarakat desa sebagai subsistem.

Ekonomi Melambat, Sektor Pertanian di Jateng Justru Bertumbuh

TEMPO.CO, Semarang - Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah memastikan sektor pertanian tetap tumbuh tahun ini meski secara umum ekonomi mengalami perlambatan.

“Sektor pertanian justru mengalami perbaikan pertumbuhan, bersama dengan sektor industri pengolahan,” kata Kepala Perwakilan Bank Indonesia wilayah Jawa Tengah Iskandar Simorangkir di Semarang, Senin, 22 Juni 2015.

Survei konsumen oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia pada Mei menunjukkan inflasi mencapai 0,51 persen atau meningkat dari April yang hanya 0,17 persen. Menurut  Iskandar,  peningkatan inflasi akibat naiknya harga-harga komoditas yang tergabung dalam kelompok volatile foods, seperti bawang merah, cabai merah, telur ayam ras, daging ayam ras, dan bawang putih.

“Sektor pertanian justru mengalami perbaikan pertumbuhan, bersama dengan sektor industri pengolahan,” katanya.

Iskandar memprediksi sektor pertanian akan tumbuh pada pertengahan tahun 2015. Hal ini disebabkan perkiraan panen masa tanam II di sebagian besar wilayah Jawa Tengah. Sedangkan perlambatan justru terjadi di sektor perdagangan, pertambangan-penggalian, dan konstruksi. “Ini akibat tingginya impor antar daerah di sektor perdagangan, pertambangan-penggalian, dan sektor konstruksi.”

Deputi Direktur Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah Marlison Hakim mengatakan kondisi sektor pertanian itu menjadi alasan BI mengembangkan klaster peternakan dan hortikultura  untuk menjaga stabilitas nilai rupiah dan sistem keuangan.

“Selain itu, untuk efektivitas pengelolaan rupiah dan kehandalan sistem pembayaran untuk mendukung pembangunan ekonomi daerah maupun nasional yang inklusif dan berkesinambungan,” kata Marlison.

BI mengembangkan klaster sapi perah yang digabungkan dengan hortikultura di Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang. Daerah itu dinilai punya potensi peternakan sapi perah dan produksi sayuran organik yang baik.

“Kelompok hortikultura itu telah punya Koperasi Mutiara Syariah yang memiliki branding produk sayur mutiara organik,” kata Marlison.

EDI FAISOL

ANGELINE DIBUNUH: Margriet Dicecar 47 Pertanyaan dalam 6 Jam

TEMPO.CO, Denpasar - Tersangka kasus penelantaran anak, Margriet Christina Megawe, Senin, 22 Juni 2015, menjalani pemeriksaan seputar kehidupan sehari-harinya bersama Angeline. Margriet diperiksa selama lebih dari 6 jam. Dia diminta menjawab 47 pertanyaan dari penyidik.

"Semua bisa dijawab dengan lancar," kata Posko Simbolon, pengacara dari Hotma Sitompoel and Associates yang mendampingi Margriet di Markas Kepolisian Daerah Bali, Denpasar, Senin malam, 22 Juni 2015.

Dalam pemeriksaan, polisi misalnya menyoal proses adopsi Angeline. Margriet menyebutkan adanya surat keterangan dari bidan yang menerangkan kondisi bayi yang akan dia adopsi. Namun dalam surat itu belum ada nama si bayi, sehingga Margriet memberikan nama Angeline.

Angeline ditemukan tewas membusuk di pekarangan rumah Margriet di Jalan Sedap Malam, Sanur, Denpasar Timur, Rabu, 10 Juni 2015. Bocah malang delapan tahun itu ditemukan meringkuk di dalam lubang sedalam 60 sentimeter dengan tali melilit tubuhnya.

Dalam kasus kematian Angeline, Kepolisian Daerah Bali baru menetapkan Agustinus Tai Hamdani sebagai tersangka utama. Adapun Margriet ditetapkan sebagai tersangka kasus penelantaran anak. Margriet menyangkal tuduhan terlibat dalam kematian Angeline.

ROFIQI HASAN

5 WNI ABK Orkim Harmony Diizinkan Pulang oleh Otoritas Malaysia

Nograhany Widhi Koesmawardhani - detikNews
Jakarta - 5 WNI ABK Orkim Harmony telah selesai diperiksa otoritas Malaysia. Mereka kini diizinkan meninggalkan kapal tanker yang selamat dari pembajakan itu.

"Pemeriksaan terhadap 5 kru Indonesia sudah dianggap cukup dan mereka boleh pulang," demikian jelas Wakil Dubes RI untuk Malaysia, Hermono dalam keterangan tertulis yang diterima detikcom, Senin (22/6/2015) malam.

Dari 5 WNI ABK tersebut, ada yang memutuskan untuk pulang, ada yang memutuskan untuk tetap bekerja. "3 Kru menyatakan akan pulang ke Indonesia, dan 2 orang ingin lanjut kerja di Orkim Harmony," tandas Hermono.

Sebelumnya diberitakan bahwa sejak kapal Orkim Harmony sandar di Pelabuhan Petronas, Kuantan, Malaysia, pada Sabtu (20/6/2015) pagi lalu, 4 WNI ABK belum diizinkan meninggalkan kapal karena masih dimintai keterangan oleh penyidik Malaysian Maritim Enforcement Agency (MMEA). Keempat WNI ABK itu yaitu Bambang Suryawan, Iwan Asriadi, Nelson Sitorus dan Nathan Kombongan.

Sedangkan ABK yang tertembak kakinya, juru masak bernama Mawit Matin, telah meninggalkan RS Universiti Sains Malaysia, Kuala Bahru, Kelantan. pada Minggu (21/6) kemarin pukul 12.30 waktu setempat, demikian menurut Harian Bernama. Menaiki ambulans, dia sempat melambaikan tangan pada media.

"Dia sekarang dibawa ke Kuantan oleh personel MMEA (Malaysian Maritime Enforcement Agency) untuk membantu proses investigasi kasus tersebut," kata kepala MMEA distrik 10 kapten Nurul Hizam Zakaria sebelumnya.

Senin, 22 Juni 2015

Rupiah senin pagi menguat tipis menjadi R13.330

Pewarta:

Ini Cerita Upeti 20 Miliar di Tanah Musi Banyuasin

SEKAYU - Operasi Tangkap Tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (OTT KPK) di Musi Banyuasin (Muba) Sumatera Selatan menyisakan penggalan kisah antara legislatif dan eksekutif.
Sebelumnya diketahui, KPK menetapkan empat orang tersangka dalam OTT di Sumsel, Jumat (19/6) malam. Dua tersangka adalah anggota DPRD Musi Banyuasin berinisial BK dan AM. 
Sedangkan yang lain adalah Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) SF dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) berinsial F. Mereka ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pembahasan RAPBD-Perubahan Musi Banyuasin 2015.
Sebelum OTT, sudah ada isu yang merebak, anggota DPRD Muba meminta semacan upeti kepada Pemerintah Kabupaten Muba sebesar Rp 20 miliar, pada pengesahan APBD tahun 2015. Isu itu ternyata bukanlah hisapan jempol. Molornya pembahasan dan pengesahan APBD 2015, mulai bulan Februari, Maret hingga April baru diketok palu. 
Akhirnya semua terbukti setelah KPK menangkap dua Kepala Dinas dan dua anggota DPRD Kabupaten Muba. Di sana mulai terungkap, pemberian uang itu merupakan pembayaran secara bertahap, atas pengesahan APBD tahun 2015.
Sejumlah uang telah dibayar kepada anggota DPRD Kabupaten Muba. Barulah pada tahap kedua, pejabat Pemkab Muba kembali membayar uang sebesar Rp 2,5 miliar itu. 
Sebelumnya, isu soal adanya upeti itu dibantah keras oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Muba, Islan Hanura. "Tidak benar kalau DPRD minta upeti atas pengesahan APBD Kabupaten Muba,” kata Islan mantan Wakil Bupati Muba periode 2009 -2012 itu seperti dilansir dari Sumatera Ekspres (Grup JPNN), Minggu (21/6).
Menurutnya, ada pihak yang memutarbalikkan fakta atas pengesahan APBD Kabupaten Muba yang molor itu. “Apalagi melontarkan isu upeti ini,” sesalnya.
Molornya pengesahan APBD Kabupaten Muba, lanjutnya, ditenggarai atas kesalahan eksekutif yang lambat menyampaikan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) ke legislatif. “ Seharusnya eksekutif menyerahkan KUA PPAS pada bulan Juni-Juli 2014 lalu. Kenyatannya, eksekutif menyerahkan KUA PPAS di akhir 2014,” ungkapnya. 
Keterlambatan penyerahan KUA PPAS inilah, mengakibatkan pembahasan KUA PPAS terlambat. “Kami (DPRD), telah kerja keras membahas KUA PPAS siang dan malam tanpa henti,” tegasnya.
Alhasil, KUA PPAS telah ditandatangani pada Februrai yang lalu. Yakni jumlah plafon APBD Kabupaten Muba mencapai Rp 3,07 triliun. Plafon itu, turun dratis dari APBD Kabupaten Muba sekitar 3,7 triliun di tahun 2014 lalu. “Penurunan ini, ditenggarai oleh dana alokasi khusus 0, dana alokasi umum turun Rp 300 miliar,” katanya.
Sementara Bupati Muba, Pahri Azhari membantah dan menampik pengesahan APBD Kabupaten Muba terganjal upeti. “ Tak benar tuhh APBD Muba tak disahkan, terganjal upeti,” ungkapnya. (yud)

Kronologis Suap APBD Musi Banyuasin

Kasus:
Operasi Tangkap Tangan (OTT) dugaan suap perubahan APBD Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) 2015  
TKP:
Kediaman BK di Jl Sanjaya, Alang- Slang Lebar, Palembang 
Tersangka:
- Bambang Karyanto (Ketua Komisi III DPRD Muba, Ketua DPC PDIP Muba)
- Adam Munandar (Ketua Fraksi Gerindra)
- Syamsudin Fei (Kadis DPKAD Muba)
- Fasyar (Kepala Bappeda Muba)
 
Kronologis
Januari 2015
* KPK menyelidiki adanya dugaan penyerahan uang suap dalam rencana perubahan APBD Kabupaten Musi Banyuasin
* Diduga penyerahan uang tahap pertama sudah dilakukan
* Saat itu pelaku yang menyerahkan dan menerima belum terjerat 
Awal Juni 2015
* KPK kembali mengendus adanya dugaan penyerahan uang yang diduga sebagai suap terkait perubahan APBD Kabupaten Muba tahun 2015
19 Juni 2015
* Tim penyelidik KPK mendatangi TKP
* Di TKP, KPK mengamankan 8 orang
* Empat di antaranya status tersangka, anggota DPRD Muba yakni BK dan AM serta dua pejabat Pemkab Muba yakni SYF dan F
* Di kediaman BK diduga tengah dilakukan transaksi suap senilai Rp 2,560 miliar secara tunai
* Uang suap dimasukkan dalam tas merah marun dengan pecahan bernilai Rp50 ribu dan Rp100 ribu
* KPK membawa 8 orang dan barang bukti ke Mako Brimob Polda Sumsel di Palembang dan langsung melakukan pemeriksaan  
Sabtu 20 Juni 2015  
* Setelah menjalani pemeriksaan 4 orang ditetapkan tersangka
* Empat orang lain yang berprofesi sebagai sopir hanya berstatus saksi dan tidak ditahan
* Empat tersangka diberangkatkan ke Jakarta pukul 14.40 WIB beserta barang bukti melalui pesawat dari Bandara SMB II Palembang menuju Jakarta
* Pukul 16.20 WIB tersangka tiba di Gedung KPK, Jakarta
* Langsung dilakukan penahanan untuk 20 hari pertama.
* Tersangka BK dan AM dijebloskan ke rutan KPK cabang Guntur Pomdam Jaya, sementara tersangka SYF dan F ditahan di rutan Cipinang.
Sumber: Sumatera Ekspres (Grup JPNN) dan KPK

OTT Muba, Bukti Kuat Penyadapan adalah Marwah KPK

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil mengungkap kasus suap di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, melalui operasi tangkap tangan pada Sabtu, 20 Juni 2015. KPK menangkap empat tersangka yakni dua anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Muba serta Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Musi Banyuasin dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Musi Banyuasin.

Pimpinan KPK Indriyanto Seno Adji menyatakan OTT Muba merupakan bukti kuat bahwa penyadapan merupakan gerbang depan pemberantasan korupsi oleh KPK. "OTT Muba adalah jawaban tepat bahwa penyadapan adalah marwah KPK yang primaritas sifatnya," kata Indriyanto melalui pesan pendek, Ahad, 21 Juni 2015.

Secara universal, kata Indriyanto, semua tindakan OTT selalu dilakukan dalam tahap penyelidikan dan umumnya dilakukan dengan aksi surveillance yang salah satunya adalah penyadapan. Penyadapan, lanjut dia, selalu berbasis pada penyelidikan bukan penyidikan secara projustitia.

Menteri Hukum dan HAM serta DPR telah bersepakat untuk merevisi Undang-Undang KPK. Salah satu yang rencananya akan diutak-atik dari aturan tersebut adalah kewenangan penyadapan yang dimiliki KPK. Revisi dimaksudkan untuk mengatur prosedur penyadapan dan membuat mekanisme pengawasan.

Salah satunya, KPK diharuskan mendapat izin dari pengadilan sebelum melakukan penyadapan. Hal ini diprotes Indriyanto. "Kehendak perlunya izin pengadilan adalah aturan umum, sedangkan KPK berbasis pada regulasi lex specialis," ujar dia.

Pendapat Menteri Hukum bahwa penyadapan hanya bisa dilakukan pada tahap projustitia juga dinilai Indriyanto tidak memiliki nilai dan akan mereduksi kewenangan KPK. Rencana meniadakan Pasal 44 dalam UU KPK, ucap Indriyanto, akan menempatkan KPK pada regulasi umum yang bukan karakteristik KPK dengan dasar-dasar kekhususan. "Bila direduksi demikian, lebih baik bubarkan saja KPK."

MOYANG KASIH DEWIMERDEKA

Angeline Dibunuh: Kisah Darah, Kain Pel, dan Kayu di Kamar M

TEMPO.CO, Denpasar - Tim Indonesia Automatic Fingerprint Identification System (Inafis) Mabes Polri kemarin membawa beberapa benda dari rumah Margriet Christina Megawe, di antaranya pel dan sebatang tongkat sepanjang sekitar satu setengah meter. (Baca: Pagi Itu, Jeritan Angeline Terdengar Sangat Keras)

Ada juga empat orang anggota lain yang tampak membawa koper berwarna jingga. Tak ada keterangan resmi dari tim Inafis. Mereka langsung masuk ke mobil dan meninggalkan rumah di Jalan Sedap Malam, Sanur, Bali, itu.


Baca Juga
Bercak di Kamar Margriet: Darah Angeline atau Kucing?
KESAKSIAN AGUS: Tak Membunuh, Cuma Angkat dan Kubur Angeline


Pemeriksaan itu diduga merupakan lanjutan dari temuan adanya bercak darah baru dan sidik jari laten di kamar Margriet. Sidik jari laten bersifat tak kasat mata dan memerlukan teknis khusus agar membuatnya terlihat. Namun, tim Inafis belum mengumumkan pemilik sidik jari tersebut. (Baca: PENGAKUAN AGUS: Hanya Pangku, Ambil Boneka, Kubur Angeline)

Sebelumnya, keterangan tambahan disampaikan oleh tersangka Agustinus Tai kepada penyidik Kepolisian Resor Kota Denpasar, Rabu, 17 Juni 2015. Menurut pengacaranya, Haposan Sihombing, dalam BAP tambahan itu, kliennya mengatakan hanya membantu untuk mengubur jasad Angeline ke lubang di belakang rumah. Dia sendiri tidak melihat eksekusi pembunuhan yang dilakukan oleh Margriet.

"Karena saat telah tiba di kamar Margriet, Angeline sudah dalam kondisi sekarat dan terlentang di lantai," kata pengacara Agus, Haposan Sihombing, kepada Tempo sesaat setelah mendampingi Agus sebagai saksi dalam kasus penelantaran anak oleh tersangka Margriet, Kamis, 18 Juni 2015. (Baca juga: Bercak Darah dan Sidik Jari di Kamar Margriet Pembuka Tabir)

Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak Arist Merdeka Sirait mengatakan dua bukti baru berupa bercak darah dan sidik jari laten di kamar Margriet Christina Megawe membuat penyidikan semakin terang. Menurut Arist, bukti itu bisa menuntun kepada pelaku yang menyebabkan Angeline tewas. "Bukti itu bisa mengungkap tabir penyebab kematian Angeline," kata Arist.

Jasad Angeline ditemukan terkubur di dekat kandang ayam di belakang rumah Magriet pada 10 Juni 2015. Polisi telah menetapkan Agustinus Tai Hamdani, pembantu yang bekerja di rumah Margriet, sebagai tersangka pembunuh Angeline. Sedangkan Margriet ditetapkan sebagai tersangka penelantaran anak. (Baca: Angeline Dibunuh: Kisah Darah, Kain Pel, dan Kayu dari Kamar M)

LINDA HAIRANI

Kompolnas Minta Polisi Tangkap Otak Aksi Anarkis PKL di Monas

Herianto Batubara - detikNews
Jakarta - Ratusan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang melakukan aksi anarkis di Monas pada Sabtu (20/6) sore dengan merusak fasilitas umum dan menyerang Satpol PP. Kompolnas meminta para pelaku segera ditangkap.

"Kita meminta kepada Polri tegas. Itu adalah tindakan anarkis dan merupakan pelanggaran hukum," kata Komisioner Kompolnas Edi Hasibuan saat dihubungi detikcom lewat telepon, Minggu (21/6/2015).

"Polisi harus mengusut tuntas dan menangkap siapa otak di balik peristiwa itu," sambung Edi menegaskan.

Menurut Edi, jika ada masalah, para PKL seharusnya menempuh jalan yang benar. Tindakan anarkis sangat tidak dibenarkan, apalagi sampai merusak fasilitas umum.

Edi juga menyayangkan bisa terjadi tindakan anarkis oleh PKL di wilayah Monas yang merupakan daerah ring 1. Ia pun meminta Kapolda Metro Jaya Irjen Tito Karnavian menginstruksikan jajarannya meningkatkan pengawasan di wilayah tersebut agar kejadian serupa tak terulang.

"Saya kira ini tugas polisi memberikan kamtibmas. Jangan sampai preman menguasai suatu wilayah. Polisi punya kewajiban memberikan rasa aman kepada masyarakat, supaya masyarakat yang berkunjung ke sana (Monas) merasa nyaman," ucapnya.

Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) juga geram dengan aksi penyerangan PKL terhadap Satpol PP di Monas. Ia meminta Kapolda Metro Jaya Irjen Tito Karnavian bisa bekerja cepat menindak para pelaku.

Ahok juga mengkritik polisi menyayangkan aksi anarkis itu bisa terjadi di Monas. Menurutnya petugas kepolisian seringkali mengaku belum berkoordinasi dengan Garnisun Kodam Jaya di wilayah tersebut.

"Makanya karena sudah ada Garnisun, polisi mengatakan kami tidak melakukan kordinasi. Padahal, petugas polsek polres ada di dalam kok. Kan kita juga nggak melakukan operasi PKL kok. Kita cuma menjaga agar PKL tidak masuk," kata kepada wartawan di Stasiun Gondangdia, Jakarta Pusat, Minggu (21/6/2015).

Seperti diberitakan sebelumnya, ratusan PKL menyerbu kawasan Monas melalui gerbang timur pada Sabtu (20/6) sore bertepatan dengan waktu berbuka puasa. Para oknum PKL itu membabi buta melakukan pengerusakan fasilitas umum di Monas dan melakukan penyerangan terhadap Satpol PP yang tengah berjaga.

Para PKL juga membakar tenda tempat Satpol PP berjaga. Beberapa kendaraan Satpol PP dan pengunjung Monas tak luput dari amukan PKL.

Tak sampai di situ, kawasan Lenggang Jakarta yang tengah ramai pengunjung juga ikut diserang. Para PKL melakukan pengerusakan di area Lenggang Jakarta.

Aksi penyerangan tersebut sudah kedua kali terjadi dalam minggu ini. Penyebab aksi anarkis itu disebut-sebut karena para PKL marah dilarang berjualan di Monas. 

Kapolres Jakpus: PKL Berinisial S Jadi Tersangka Ricuh di Monas

Ferdinan - detikNews
Jakarta - Polisi bergerak cepat menangani kasus kericuhan di Monas yang dilakukan PKL pada Sabtu (20/6). Polres Jakarta Pusat menetapkan 1 orang PKL sebagai tersangka.

"Satu orang tersangka, PKL berinisial S. Ada 10 saksi," kata Kapolres Jakpus Kombes Hendro Pandowo saat dikonfirmasi, Senin (22/6/2015).

Tersangka, menurut Kombes  Hendro dikenakan pasal 170 KUHP.  Ancaman pidana terhadap tersangka yang melakukan kekerasan yakni maksimal 5 tahun dan 6 bulan penjara.

"Dikenakan Pasal 170 KUHP," sebut Hendro memastikan polisi tetap mengembangkan penyidikan kericuhan di Monas.

Kericuhan di Monas terjadi saat ratusan PKL menyerbu melalui gerbang timur pada Sabtu (20/6) sore bertepatan dengan waktu berbuka puasa. Para oknum PKL itu membabi buta melakukan pengrusakan fasilitas umum di Monas dan melakukan penyerangan terhadap Satpol PP yang tengah berjaga.

Para PKL juga membakar tenda tempat Satpol PP berjaga. Beberapa kendaraan Satpol PP dan pengunjung Monas tak luput dari amukan PKL. Tak sampai di situ, kawasan Lenggang Jakarta yang tengah ramai pengunjung juga ikut diserang. Para PKL melakukan pengrusakan di area Lenggang Jakarta.

Bijaksana, Sikap Persuasif Kapolda Metro Jaya Hadapi PKL di Monas

Ferdinan - detikNews
Jakarta - Sikap persuasif Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Tito Karnavian sebelum mengambil tindakan tegas terhadap PKL pembuat kericuhan di Monas patut diapresiasi. Semua pihak termasuk Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) harus menghormatinya.

"Sebagai orang pertama di Polda Metro Jaya yang paling bertanggung jawab pada keamanan ibu kota negara Jakarta dan sekitarnya, tentunya Pak Tito lebih tahu tindakan yang harus dilakukannya terhadap PKL pembuat kericuhan di Monas. Upayanya bersama jajaran mengedepankan komunikasi pantas diapresiasi," ujar pengamat kepolisian, Aqua Dwipayana Minggu (21/6/2015) malam.

Aqua menyebut Tito sebagai Kapolda tunduk pada perintah atasannya yakni Kapolri Jenderal (Pol) Badrodin Haiti. Sehingga orang yang paling berhak untuk memerintahkan penanganan kejadian termasuk menangkap perusuh di Monas adalah Badrodin.

Diberitakan sebelumnya, ratusan PKL menyerbu kawasan Monas melalui gerbang timur pada Sabtu (20/6) sore bertepatan dengan waktu berbuka puasa. Para oknum PKL itu membabi buta melakukan pengerusakan fasilitas umum di Monas dan melakukan penyerangan terhadap Satpol PP yang tengah berjaga.

Para PKL juga membakar tenda tempat Satpol PP berjaga. Beberapa kendaraan Satpol PP dan pengunjung Monas tak luput dari amukan PKL.

Tak sampai di situ, kawasan Lenggang Jakarta yang tengah ramai pengunjung juga ikut diserang. Para PKL melakukan pengerusakan di area Lenggang Jakarta.

Aksi penyerangan tersebut sudah kedua kali terjadi dalam minggu ini. Penyebab aksi anarkis itu disebut-sebut karena para PKL marah dilarang berjualan di Monas.

Menyikapi kejadian itu Tito berjanji menindaklanjuti keinginan Ahok untuk menindak tegas PKL pembuat kericuhan di Monas. Tapi Irjen Tito memilih melakukan jalur persuasif sebelum mengambil tindakan tegas bagi perusuh.

"Saya akan diskusikan dan saya tugaskan kepala biro operasional dan Kapolsek untuk koordinasi. Kalau langkah persuasif (gagal) bisa ambil tindakan tegas," kata Irjen Tito di sela buka puasa bersama warga di Jl Tanah Tinggi Barat, Jakpus, Minggu (21/6).

Tito menyebut Gubernur Ahok memang menginginkan penertiban PKL yang dilakukan secara tegas. Sebab keberadaan PKL malah membuat kondisi Monas kotor dan tidak nyaman.

"Kami mendukung, saya minta jajaran kami di Polres dan Polda proaktif mendiskusikan taktik yang tepat sehingga potensi yang merugikan misalnya ada korban bisa diminimalkan," sambungnya.

Aqua yang pakar komunikasi menambahkan bahwa Tito tidak mau bersikap represif terhadap para PKL tersebut sebab bisa menimbulkan antipati mereka pada polisi. Sementara dengan pendekatan komunikasi, berbicara dari hati ke hati, masalah PKL itu dapat dituntaskan.

Dalam membenahi PKL di Jakarta termasuk di kawasan Monas, Aqua menyarankan kepada Ahok untuk mencontoh berbagai hal positif dan langkah-langkah yang telah dilakukan pendahulunya, Presiden Jokowi saat menjadi Wali kota Solo.

Saat itu Jokowi berhasil memindahkan para PKL di berbagai tempat di Kota Solo tanpa menimbulkan gejolak. Malah mereka dengan sukarela melakukannya dan pakai upacara dengan swadaya para PKL.

"Kunci penuntasan masalah PKL tersebut bukan pada tindakan tegas dengan menangkapi mereka. Tetapi yang jauh lebih efektif adalah lewat komunikasi. Sebagai warga negara
Indonesia mereka butuh didengar dan diberikan tempat yang layak untuk berdagang," tegas kandidat doktor Komunikasi dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjajaran Bandung ini.

Aqua melanjutkan, Tito yang telah sangat berpengalaman menghadapi kondisi konflik termasuk dengan orang-orang yang diduga teroris terutama ketika jadi Komandan Densus 88 Polri, menyadari sekali bahwa kunci utama mengatasi semua masalah adalah dengan pendekatan komunikasi. Bukan lewat tindakan kekerasan yang bisa menimbulkan korban jiwa dan luka-luka. Selain itu juga memunculkan rasa dendam pada orang-orang yang teraniaya dan keluarganya.

"Sebagai Kapolda yang belum genap sebulan bertugas di Metro Jaya tentunya Pak Tito ingin menuntaskan setiap masalah tanpa menimbulkan gejolak atau masalah baru. Sehingga lewat pendekatan komunikasi yang dilakukan jajarannya dengan para PKL di Monas ingin mencarikan solusi terbaik," sambungnya.

Di sisi lain Aqua menyarankan agar Ahok dan semua pihak menghargai langkah-langkah yang diambil Tito. Apalagi mantan Kapolda Papua yang merupakan lulus terbaik (adhi makayasa) di angkatannya (1987) itu telah berjanji untuk mengambil tindakan tegas jika cara persuasif yang dilakukannya tidak membawa hasil.

"Serahkanlah sepenuhnya pada Pak Tito untuk menuntaskan kasus tersebut. Apa pun yang dilakukan beliau dan jajarannya adalah yang terbaik dan harus didukung semua pihak," ujar Aqua.

Suap APBD Musi Banyuasin, KPK Bidik Bupati Pahri Azhari

Oleh : Nur AzizahAji YK Putra (Palembang)

VIVA.co.id , Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah empat rumah di Palembang, terkait kasus dugaan suap dalam pembahasan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan Musi Banyuasin 2015.
Salah satunya kediaman Bupati Musi Banyuasin, Pahri Azhari yang berada di Jalan Supeno, Kelurahan Talang Semut, Kecamatan Bukit Kecil, Palembang.

"Benar bahwa untuk kepentingan penyidikan dugaan suap di Kabupaten Muba, Sumsel, pada hari ini (Minggu, 21 Juni 2015) penyidik KPK melakukan penggeledahan di beberapa lokasi di Palembang. Dari lokasi, tim menyita sejumlah dokumen," kata Priharsa melalui pesan singkatnya.

Yakni, dikediaman tersangka BK, tersangka SYF, tersangka F, dan kediaman Bupati Musi Banyuasin Pahri Azhari yang terletak Jalan Supeno, Kelurahan Talang Semut, Kecamatan Bukti Kecil, Palembang.

Dari kediaman Pahri, penyidik KPK terlihat keluar membawa satu kantong keresek besar. Penggeledahan dikawal oleh satu regu Brimob Polda Sumsel berjumlah enam orang dengan mengenakan senjata lengkap.

Sebelumnya, KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap berkaitan dengan pembahasan RAPBD Perubahan Musi Banyuasin 2015.

Mereka adalah Kepala Dinas Pendapatam Pengelolaan keuangan da Aset Daerah (DPPKAD) Musiu Banyuasin, Syamsudin Fei, dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Musi Banyuasin, Faisyar. Dua orang lainnya adalah anggota DPRD dari PDI Perjuangan Bambang Karyanto dan Adam Munandar dari Partai Gerindra. 

Keempat tersangka dicokok KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Jumat 19 Juni hingga Sabtu 20 Juni 2015. Dalam OTT itu KPK menyita barang bukti sebesar hampir Rp2,56 miliar. KPK menduga ini adalah pemberian pertama dalam kasus tersebut. Saat ini, empat tersangka ditahan di Rumah Tahanan Pomdam Guntur Cabang KPK dan Rumah Tahanan Cipinang, Jakarta. (asp)
 

Ahli Ungkap Bahasa Tubuh Margriet dan Agus


VIVA.co.id - Ibu angkat Engeline, Margriet Megawe, sempat berbicara di tvOne, sebelum bocah usia delapan tahun itu ditemukan meninggal dunia pada Rabu 10 Juni 2015.
Psikolog dan Ahli Mikro Ekspresi, Poppy Amalya, mengungkap arti bahasa tubuh dari Margriet dalam menyampaikan kesaksiannya tersebut.

"Bahasa tubuh terlihat hati-hati, dan di-back up oleh anaknya. Yang jelas, dia membutuhkan kekuatan, sebelah kiri ada anak, pegangan tangan. Kalimat yang diucapkan benar-benar detail," kata Poppy dalam perbincangan dengan tvOne, Minggu 21 Juni 2015.

Apakah ada kesan takut? Poppy menilai, ekspresi wajah Margriet memang cenderung ada kemurungan dan kesedihan. Namun, dia menangkap wanita tua tersebut butuh kekuatan.

"Butuh power, tangan digendam erat (anaknya). Pas bicara, ada statement yang diulang. Dia memikirkan sekali, dia terlihat tegang," ujar dia.

Poppy mengakui, apa yang disampaikan Margriet konsisten. Namun, dia berpendapat, jika keterangan yang disampaikannya berubah-ubah, seperti Agus Tai Andamai, maka dia justru bisa jadi tersangka pembunuh Engeline.

"Dia pasti harus bertahan, apa pun hasilnya. Kalau si A ini bisa berubah-ubah. Dan, kalau dia memiliki bukti bahwa ia bukan pelakuknya, dia cuma membantu, dia bisa bebas," tuturnya.

Melihat ke Kiri
Lantas bagaimana dengan Agus? Poppy menangkap satu fakta tentang Agus yang juga melakukan wawancara dengan tvOne, sebelum Engeline ditemukan meninggal dunia.

"Matanya dia melihat ke kiri. Fakta itu tidak bisa direkayasa, gerakan mata tak bisa direkayasa. Ketika dia mengatakan berdarah-darah, mata melihat ke kiri, itu fakta bahwa dia melihat Engeline dipukul. Statement Agus itu benar," ujar Poppy.

Menurut Poppy, Agus melihat bahwa satu hari sebelum hilang, ada pemukuan, atau kekerasan yang dialami oleh Engeline. "Itu fakta. Lalu, besoknya tidak ada," tegas dia.

Kemudian, Agus dalam wawancara itu terlihat mengeluarkan lidahnya. Poppy mengartikan, ada emosi yang tidak ingin dia sampaikan. "Dia tidak mau menceritakan suatu peristiwa yang dia lihat," katanya.

Terakhir, Poppy menyoroti temuan penyidik bahwa tubuh Engeline ternyata dipenuhi oleh sundutan rokok.

"Begitu dendamnya sampai disundut rokok. Kalau mau memastikan sudah mati, atau belum, digini-giniin (tangan ditempel ke pipi) kan cukup."

Engeline, bocah perempuan berusia delapan tahun itu dilaporkan hilang sejak 16 Mei 2015. Hingga akhirnya pada Rabu 10 Juni 2015, polisi menemukan Engeline dikubur di pekarangan rumah ibu asuhnya, Margriet, di Jalan Sedap Malam, Denpasar, Bali, dalam kondisi meninggal daan jasad yang mengenaskan.

Polisi hingga kini baru menetapkan Agus Tai Andamai sebagai tersangka pembunuhan Engeline. Sedangkan sang ibu angkat, Margriet Megawe, baru tersangka kasus penelantaran anak. (asp)


Mengungkap Jejak-jejak yang Ditinggalkan Pembunuh Engeline

Oleh : Bayu Adi Wicaksono
VIVA.co.id , Kepolisian Daerah (Polda) Bali masih bersemangat untuk mengungkap misteri pembunuhan sadis Engeline.

Satu persatu jejak-jejak apapun yang dinilai memiliki hubungan dengan pembunuhan telah ditemukan. Mulai dari jasad Engeline hingga ke bercak darah sudah diteliti tim ahli kepolisian dan forensik.

Kepala Polda Bali, Irjen Pol Ronny F Sompie mengatakan, sudah banyak jejak yang ditemukan, baik itu jejak yang ditemukan akhir-akhir ini, maupun jejak-jejak yang ditemukan di awal kasus pembunuhan sadis ini terungkap.

Dan jejak-jejak itu dalam penelitian tim Inafis dan forensik RSUP Sanglah, Denpasar.

"Jejak-jejak itu sedang kita teliti untuk bisa saling memperkuat satu sama lain," kata Ronny saat berbincang dengan tvOne, Minggu malam, 21 Juni 2015.

Menurut Ronny, penyidik sangat yakin bahwa akan bisa membuktikan dan mengungkap kasus ini secara tuntas selain juga membuktikan pengakuan tersangka AG.

"Kita masih bersemangat, Polda dan Polresta Denpasar. Selain itu, kita sudah mendapatkan keterangan dari ahli forensik, filosofi dari Inafis," ujarnya.

Namun, Ronny menyatakan, penyidik tidak akan gegabah untuk menetapkan kemungkinan adanya tersangka pembunuh lain selain tersangka AG.

"Kita yakin bisa dapatkan alat bukti, kita tidak gegabah, secara cepat menetapkan ada tersangka yang lain," katanya.

Menurut Ronny, selain apa yang telah disampaikan penyidik selama proses penyidikan berjalan, ada barang-barang bukti lain yang dipergunakan penyidik untuk mencari jejak yang ditinggalkan pelaku tindak pidana pembunuhan Engeline.

"Ada kegiatan lain yang tak terlihat oleh media, karena masih merupakan informasi yang dikecualikan, sebelum dapat bukti yang mendukung, kami tidak akan membuka," kata dia.

Ronny mengungkapkan, penyidik juga telah menemukan sidik jari dan darah. Tapi temuan itu sedang diteliti secara kimia dan biologi.

"Menemukan jejak sidik jari dan darah. Tapi darah ini, DNA cocok atau tidak, terus kita lakukan pengolahan," katanya.

Ronny yakin, kasus pembunuhan Engeline akan terungkap dalam waktu yang tak lama lagi. "Segera, semakin bisa kita ungkap," ujar Ronny.

Jumat, 19 Juni 2015

Kapolda Bali: Pengakuan Agus Soal Tersangka Lain Sangat Menggembirakan

Ardian Fanani, - detiknews
Denpasar - Pengakuan tersangka Agus bahwa yang melakukan pembunuhan Angeline adalah ibu angkatnya sendiri, Margriet Ch Megawe, menjadi hal yang menggembirakan bagi pihak kepolisian. Sebab hal ini menurut Kapolda Bali, Irjen pol Ronny F Sompie sebuah kemajuan dalam penyidikan yang dilakukan pihaknya.

"Itu merupakan hal yang menjadi kemajuan dalam pemeriksaan. Artinya keterangan tersangka AG, adanya keterlibatan orang lain ini menjadi hal yang menggembirakan," ujar Kapolda Bali, Irjen Pol Ronny F Sompie, kepada sejumlah wartawan di Mapolda Bali, Sabtu (19/6/2015).

Menurutnya, pengakuan dari tersangka Agus ini, nantinya akan dipertajam lagi oleh penyidik Polda Bali. Bahkan bisa jadi, tersangka Agus akan menjadi saksi mahkota atau saksi utama, dalam persidangan yang akan digelar nanti.

"Bisa jadi saksi mahkota atau utama. Bisa jadi pengakuannya benar. Sebab pengakuannya di depan penasihat hukumnya," tambah Kapolda Bali.

Namun demikian, pihaknya tidak langsung bisa mempercayai pengakuan tersangka Agus. Sebab polisi harus memiliki bukti kuat untuk menjerat tersangka lain dalam kasus pembunuhan ini.

"Perlu ada bukti untuk meyakinkan hakim disidang nanti," tambahnya.
(gah/dra) 

Menteri BUMN: Harapan Kita Pada Pertamina di Blok Mahakam

Oleh : Rochimawati, Rizki Aulia Rachman
VIVA.co.idSetelah puluhan tahun blok Mahakam dikelola oleh perusahaan asing, yakni PT Total Indonesie dan Inpex Corporation, akhirnya pemerintah Indonesia dapat turut serta mengelola ladang minyak itu.

Terhitung 1 Januari 2018 mendatang, blok tersebut juga akan dikelola oleh perusahaan BUMN, PT Pertamina (Persero). Nantinya Pertamina akan bekerja sama denga Total, Inpex dan BUMD Kalimantan Timur.

Menteri BUMN, Rini Soemarno, mengatakan, dengan diikut sertakan pemerintah Indonesia dalam mengelola blok Mahakam, dinilai sebagai lompatan sejarah yang bisa berdampak besar, terutama dipercayakannya PT Pertamina dalam sebagai pengelolanya.

"Bahwa, ini betul-betul pemerintah menaruh kepercayaan tinggi dan harapan terhadap Pertamina, juga seluruh anak bangsa untuk dapat mengelola Blok Mahakam," ujar Rini di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat 19 Juni 2015.

Menurut Rini, pihaknya juga memberikan apresiasi kepada Total dan Inpex yang ikut memberikan dukungannya untuk bisa bekerjasama dengan Pertamina.

"Keputusan ini akan baik bagi semua pihak. Bagi Pertamina, ini akan menjadi kesempatan sangat besar untuk pengembangan bisnis dan mengukuhkan diri sebagai NOC yang andal," kata dia.

Karena dengan begitu, lanjut Rini, pihaknya akan tetap mempangun kolaborasi bersama Total yang berperan sebagai operator Blok Mahakam sebelumnya.

"Saya memiliki keyakinan yang kuat sebagai pemain kelas dunia, Total dan Inpex dapat bersinerji dengan Pertamina tidak hanya dalam konteks Blok Mahakam, tetapi juga blok lainnya baik di Indonesia maupun peluang di Negara lain," kata Rini.

Sementara itu,Kementerian ESDM, memastikan agar proses alih kelola blok ini berjalan dengan baik, akan mengambil langkah-langkah sebagai berikut.

SKK Migas akan ditugaskan untuk melakukan valuasi aset WK Mahakam, pembentukan Tim Pengawas Alih Kelola (Oversight committee proses alih kelola), pembahasan Terms and Condition kontrak baru.

"Ditargetan seluruh proses tersebut akan diselesaikan pada akhir tahun 2015. Total dan Inpex sudah menerima penjelasan dari Pemerintah hari ini, dan keduanya akan mendiskusikan dengan Pertamina, berkaitan dengan proses alih kelola dan kerjasama pasca 2017," ujar Menteri ESDM, Sudirman Said. (ren)

Jokowi Undang Dubes Inggris Salat Jumat Bersama di Istana

Ray Jordan - detiknews
Jakarta - Duta Besar (Dubes) Inggris Moazzam Malik bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta pusat. Pertemuan itu membahas hubungan antara dua negara dengan diakhiri salat Jumat berjamaah.

Sebelum masuk waktu salat Jumat, Moazzam dan Jokowi melakukan pertemuan tertutup di Istana Merdeka, Jumat (19/6/2015). Pertemuan itu untuk memperdalam hubungan antara Indonesia dan Inggris.

"Bagaimana kita mampu meningkatkan hubungan ini dan memperdalam kerjasama kita di berbagai macam sektor, pendidikan, bisnis, ekonomi dan investasi. Saya berharap kami bisa berbicara soal isu internasional juga," ujar Moazzam.

Untuk diketahu, Moazzam adalah seorang muslim. Usai pertemuan, Jokowi dan Moazzam berjalan kaki menuju Masjid Baiturrahman yang berada di Kompleks Istana. Wakil Presiden Jusuf Kalla juga melakukan salat Jumat di mesjid itu.

"Kami tadi bersembahyang Jumat bersama dengan Pak Presiden. Ini Jumat pertama di bulan puasa. Jadi Pak Presiden mengundang saya untuk bersembahyang bersama," kata Moazzam saat ditemui usai salat Jumat.
(jor/dra)

Jokowi: Saya Sudah Ngomong, Kalau Dicopot ya Dicopot!

, CNN Indonesia
Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menegaskan akan mencopot menteri, pimpinan lembaga, dan pelaku di lapangan yang dianggap tak mampu melakukan upaya baik dalam mempersingkat waktu tunggu kontainer di pelabuhan atau dwelling time.

"Saya sudah ngomong apa? Kalau dicopot ya akan dicopot!" ujar Jokowi lantang di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (18/6).

Jokowi menuturkan, jika waktunya dirasa tepat, dirinya akan mengungkap siapa pihak yang dianggap berkontribusi memperlambat dwelling time. "Nanti… Nanti… Kalau sudah akan saya sampaikan," kata dia. (Baca juga: Menko Kemaritiman Sebut Ancaman Jokowi Bak Penyemangat)

Yang jelas, imbuh dia, ancaman itu berlaku untuk pejabat dan pegawai di semua level. "Kemarin saya sampaikan, yang di lapangan, yang dirjen, maupun yang menterinya juga, kalau memang performanya tidak bisa melayani dengan cepat, seperti yang saya sampaikan, ya (dicopot)," ujar dia. (Baca juga: Jokowi Ancam Copot Menteri, Dirjen, Sampai Bos BUMN Pelabuhan)
 
Menurut Jokowi terdapat ketidakefisienan anggaran sebesar Rp 780 triliun akibat lambatnya dwelling time ini. "Loading dan unloading, bongkar muat, kelamaan karena hal-hal yang bersifat dokumen," kata dia.

Jokowi mengaku akan mengecek seluruh data pelabuhan di Indonesia untuk mencari tahu apakah permasalahan ketidakefisienan yang sama juga terjadi di wilayah lain. "Nanti kalau sudah data itu, betul-betul sudah, saya akan cek dengan cara saya sendiri. Nanti dilihat, kamu bisa lihat," ujar dia.

Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto memastikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan segera memecat pimpinan lembaga dan badan usaha milik negara (BUMN) yang tidak mampu bekerja maksimal untuk mempersingkat waktu tunggu kontainer di pelabuhan (dwelling time).

Andi menuturkan, Jokowi sudah mengetahui pejabat mana saja yang dianggap tak becus mengurusi salah satu permasalahan pokok yang menyebabkan Indonesia memiliki dwelling time terlama dibanding negara-negara tetangga lainnya.

"Sudah ada daftar namanya. Nanti tunggu saja yang dipecat, segera," ujar Andi. (Baca juga: Jokowi Pilih Berbaju Militer saat Terima PP Muhammadiyah)

Menurut ahli kajian strategis itu, level pejabat yang akan dipecat bisa bermacam-macam. Ia mengungkapkan Jokowi sudah sangat kecewa dan jelas menekankan bahwa hal sepenting itu harus menjadi prioritas. Namun karena melihat implementasinya di lapangan tidak dikerjakan secara serius, maka Jokowi tidak ragu untuk mengganti pejabat terkait di sektor tersebut.

"Apakah di tingkat BUMN atau di tingkat eselon akan bisa dilakukan. Di tingkat direksi BUMN atau eselon di kementerian. Memang ada evaluasi sistem yang lebih menyeluruh," kata dia.

Sementara itu anggota Tim Komunikasi Presiden Teten Masduki menyampaikan Jokowi merasa sangat kecewa atas pelayanan pelabuhan.

"Itu (dwelling time) kan masih sangat lama, padahal Presiden berkali-kali menekankan prioritas pembangunan ekonomi menarik investor. Itu salah satu faktor penting kan doing business-nya, dari aspek perizinan dan pelayanan, dari segi waktu harus singkat, dari segi biaya harus lebih murah," ujarnya.

Teten bercerita, Presiden secara khusus menanyakan kepada Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan tentang pihak mana yang paling memberi kontribusi dalam berlarut-larutnya proses perizinan yang menyebabkan lamanya dwelling time, namun para pejabat itu tidak mampu memberi jawaban.

"Mereka tidak bisa menjawab dan Presiden betul-betul marah. Presiden bilang akan mencari tahu sendiri,” kata dia.

Sebelumnya, ancaman pencopotan jabatan terkait permasalahan di pelabuhan dilontarkan Presiden Jokowi ketika melakukan peninjauan ke Kantor Pelayanan Terpadu Terminal Penumpang Nusantara Pura Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu (17/6).

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menekankan bahwa urusan pemerintah adalah memberikan pelayanan, sedangkan permasalahan tracking dan loading merupakan urusan pelaku bisnis. Oleh sebab itu, ia menegaskan agar institusi pemerintah, baik di kementerian maupun lembaga terkait bisa berupaya mendekati dwelling time negara-negara tetangga Indonesia.
 

MER-C : Presiden Jokowi bersedia resmikan RS Indonesia Gaza

Margriet Perintahkan Agus Perkosa Engeline

Oleh : Finalia KodratiBobby Andalan (Bali)

VIVA.co.id , Kuasa hukum Agus Tai Andamai, Haposan memaparkan pengakuan terbaru kliennya yang disampaikan kepada penyidik. Agus, kata Haposan, tak pernah memperkosa Engeline. Dalam pemeriksaan itu, Agus mengakui melihat bocah cantik itu dalam kondisi lemas.

Tak lama kemudian, bocah mungil tersebut terbujur kaku. Peristiwa itu terjadi kala ia dipanggil ibu angkat Engeline, Margriet ke dalam kamarnya. Pada saat itu hari masih pagi, sekira pukul 10.00 WITA tanggal 16 Mei 2015.

Menurut Haposan, Agus dipanggil masuk ke kamar Margriet di lantai bawah. Saat Agus masuk ke dalam kamar, ia melihat Engeline sudah tergeletak lemah tak berdaya, dengan posisi badan miring. Rupanya bocah itu tengah sekarat. "Hanya tangannya yang bergerak sedikit, lalu tak bergerak sama sekali," kata Haposan menirukan ucapan Agus.

Pada saat itu, Margriet memerintahkan Agus untuk memperkosa Angeline. Namun, permintaan itu ia tolak. "Agus tak memperkosa Engeline seperti selama ini diucapkan. Hal itu (pemerkosaan) ia ungkapkan karena dia ditekan dan diancam," kata Haposan.

Karena permintaan itu ditolak, Margriet meminta Agus untuk melepas baju yang dikenakannya, lalu ditaruh di atas tubuh bocah perempuan yang sudah tak bernyawa.

Margriet kemudian menyuruh Agus mengambil sprei dan membungkusnya. Sore harinya, Agus diminta untuk melarikan diri.

Apakah pengakuan ini berhubungan dengan bercak darah yang ditemukan di kamar Margriet? Ditanya seperti itu, Haposan mengatakan jika hal itu terserah kepada penyidik. "Penyidiklah yang memiliki kewenangan untuk menentukan itu semua," ujarnya.

Dengan begitu, kata Haposan, Agus bukanlah pelaku pembunuhan Engeline. Pelakunya adalah Margriet yang tak lain ibu angkat Engeline.

 

PWI : proses hukum oknum wartawan resahkan warga

Pelaku penembakan di gereja warga Afrika-Amerika ditangkap

Washington (ANTARA News) - Seorang pria bersenjata berkulit putih yang menjadi tersangka penembakan yang menewaskan sembilan orang Afrika-Amerika di satu gereja di Charleston, South Carolina, Amerika Serikat, ditangkap pada Kamis (18/6).

Dylann Roof, pria berusia 21 tahun asal Lexington, South Carolina, dibawa ke tahanan di Shelby, North Carolina, kata kepala kepolisian Charleston, Gregory Mullen.

"Kami harus melakukan banyak penyelidikan untuk mengetahui mengapa ini terjadi," katanya seperti dilansir kantor berita Xinhua.

Masih belum jelas apakah pelaku menyasar individu tertentu dalam penembakan di gereja warga Afrika-Amerika itu.

"Kami tidak tahu jika ada orang yang disasar selain gereja itu sendiri," katanya serta menambahkan bahwa aparat yakin Roof bekerja sendiri.

Sebelumnya Jaksa Agung Amerika Serikat Loretta Lynch menyatakan Departemen Kehakiman sudah membuka penyelidikan kejahatan karena kebencian dalam kejadian penembakan di Emanuel African Methodist Episcopal Church, salah satu gereja terkemuka warga kulit hitam di Amerika Serikat yang dibangun tahun 1891.

Menurut polisi Roof mengikuti pertemuan doa selama hampir satu jam pada Rabu malam sebelum melepaskan tembakan.

Aparat penegak hukum yang diwawancarai jaringan televisi CNN mengatakan para saksi mata memberitahu mereka bahwa tersangka berada di gereja "untuk menembaki orang kulit hitam."

Sembilan orang, semuanya berkulit hitam, tewas dalam kejadian penembakan itu dan tiga orang lainnya selamat, termasuk seorang perempuan.

Media lokal mengutip perempuan itu mengatakan bahwa penembak mengatakan dia membiarkannya hidup supaya bisa memberitahu semua orang apa yang terjadi.

"Satu-satunya alasan seseorang bisa ke gereja dan menembaki orang yang sedang berdoa adalah kebencian," kata Wali Kota Charleston Joe Riley dalam konferensi pers Rabu malam.

Dua Bercak Darah di Tempat Tidur Margareith

 Jpnn
DENPASAR - Polisi dikabarkan menemukan bercak darah di tempat tidur Margareith Christina Megawe, ibu angkat Angeline, di Jalan Sedap Malam 26, Denpasar. Sebelumnya juga sudah ditemukan bercak darah di tisu.
Darah itu ditemukan tim Indonesia Automatic Fingerprint Identification System (Inafis) Polda Bali saat melakukan identifikasi sekitar pukul 10.00, Selasa (16/6). Saat ini bercak darah tersebut sudah ditindaklanjuti tim dengan mengirimnya ke Labfor Mabes Polri.

"Kemarin (Selasa) diamankan beberapa barang bukti di rumah tersebut. Selain pakaian, kami menemukan bercak darah di tempat tidur Margareith," ujar sumber di lingkungan kepolisian kemarin (17/6).

Setelah mengamankan beberapa barang bukti, termasuk seragam sekolah Angeline, mereka pun masuk ke kamar Margareith. Di sana, ternyata ditemukan dua titik darah. Tepatnya di bagian kepala tempat tidur yang posisinya di ujung sebelah kanan. Titik darah itu langsung diambil tim untuk diserahkan ke labfor.

Terkait dengan penemuan tersebut, Wakapolresta Denpasar AKBP Nyoman Arthana tidak mau berkomentar banyak. (dre/ken/yes/c7/sof)

LPSK Siap Lindungi Pengungkap Motif Pembunuhan Ang

 Jpnn
JAKARTA - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengaku siap menerima laporan Siti Sapura, pendamping hukum dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Denpasar yang mendapatkan ancaman dari orang tak dikenal. Tekanan diterima setelah Siti aktif mengungkap dugaan motif pembunuhan terhadap Ang, bocah umur 8 tahun yang ditemukan dalam kondisi tak bernyawa lagi di rumah orang tua angkatnya, Margreith Megawe di Sanur, Denpasar, Bali.
“Silakan jika ingin minta perlindungan, kita selalu terbuka. Kasus seperti ini merupakan satu dari beberapa tindak pidana tertentu yang menjadi fokus LPSK," kata Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai , Kamis (18/6).
Siti atau yang biasa disapa Ipung, memberikan pendampingan hukum terhadap orang tua kandung Ang. Ia mengaku sangat terganggu dengan teror-teror dari seorang pria yang mengaku bernama Edwin. Dalam sehari, Siti bahkan bisa menerima 20 kali telepon bernada teror.
Peneror kerap menanyakan alamat rumah dan mengaku dari Polda Bali. Pria itu juga selalu mengajaknya bertemu di rumah untuk membicarakan kasus Ang.
Untuk itu, Semendawai mempersilakan Siti yang merasa keselamatannya terancam setelah mengungkap kasus Ang untuk mengajukan permohonan ke LPSK. Nantinya, LPSK akan memproses permohonan itu melalui rapat pimpinan.
"Jika diputuskan diterima, selanjutnya akan diketahui jenis perlindungan seperti apa yang akan diberikan. Dalam memutuskan nanti, ada hal-hal yang menjadi persyaratan LPSK,” ujar Semendawai.(flo/jpnn)