VIVAnews - Menteri Luar Negeri Inggris, William Hague, menegaskan kembali dukungan negaranya terhadap keutuhan wilayah RI, khususnya setelah Organisasi Papua Merdeka (OPM) membuka kantor perwakilan di Oxford pada April 2013 lalu. Hague menyebut kendati pemberitaan itu sempat menjadi perdebatan, tetapi hal itu tidak akan mengubah kebijakan dari Pemerintah Inggris yang mendukung penuh NKRI.
Hal tersebut diungkap Hague dalam jumpa pers yang digelar usai pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri, Marty Natalegawa di Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Rabu, 29 Januari 2014. Ini merupakan kunjungan kali pertama Hague ke Indonesia, setelah terakhir menyambangi Jakarta pada 2005.
"Inggris sepenuhnya mendukung integritas Indonesia. Tidak ada keraguan posisi mengenai isu terkait hal itu (Papua dan Papua Barat). Kebijakan kami juga sama mengenai demokrasi. Kami jelas mendukung keutuhan negeri ini," kata Hague.
Sebelumnya, aksi pembukaan kantor perwakilan OPM oleh Benny Wenda pada akhir April 2013 lalu sempat membuat geram Pemerintah Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Djoko Suyanto sampai harus memanggil Dubes Inggris untuk Indonesia, Mark Canning.
Dia menjelaskan pembukaan kantor perwakilan di kota Oxford itu turut dihadiri oleh wali kota dan anggota DPR setempat. Padahal, selama ini Pemerintah Inggris dan oposisi di parlemen tidak pernah mendukung kegiatan tersebut.
Djoko menyebut secara formal Inggris mengakui kedaulatan NKRI atas Papua.
Pernyataan serupa juga pernah dilontarkan oleh Menlu Marty. Dia mengatakan kendati OPM berhasil membuka kantor perwakilan di Oxford, bukan berarti negeri yang dipimpin Ratu Elizabeth II itu mendukung gerakan separatisme di Papua. Sebaliknya mereka sudah berulang kali menegaskan bahwa sikap pemerintah kota tidak mencerminkan kebijakan luar negeri Inggris.
Marty malah meminta agar isu mengenai pembukaan kantor itu tidak dibesar-besarkan, karena justru malah akan dijadikan forum bagi Benny dalam menyuarakan perjuangannya.
Blog ini merupakan kumpulan berita dari berbagai media elektronik, terutama yang berkaitan dengan langkah-langkah nyata dari seseorang/lembaga dalam rangka menegakan kebenaran, dan semoga blog ini akan berguna bagi pembaca.
BERBUAT BENAR ADALAH KEHARUSAN, BERBUAT TIDAK BENAR ADALAH KETIDAK HARUSAN
Minggu, 02 Februari 2014
Polisi: ED Eksekutor Mayat Wanita di Bagasi Nissan March
VIVAnews - Polisi telah menangkap ED, pelaku kasus pembunuhan sadis Feby Lorita, Minggu 2 Februari 2014. ED diduga berperan sebagai eksekutor wanita muda yang jasadnya ditemukan dalam bagasi mobil Nissan March putih F 1536 KA pekan lalu.
"Pukul 03.00 WIB ED ditangkap di Siantar, Sumatera Utara. Saat ini sedang dalam perjalanan ke Jakarta," ujar Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Rikwanto melalui pesan singkat kepada VIVAnews.
Menurut Rikwanto, ED merupakan kakak kandung DN, yang lebih dulu ditangkap kepolisian pada Sabtu 1 Februari 2014, di Taman Mini, Jakarta Timur, sekitar pukul 17.00 WIB. Dalam kasus ini, DN yang merupakan sopir angkot M28, diduga berperan membantu ikut membuang jasad Feby ke dalam bagasi mobil Nissan milik korban.
Tim penyidik kepolisian saat ini sedang dalam perjalanan ke Jakarta bersama ED. "Untuk latar belakang dan motif kasus dan bagaimana proses terjadinya peristiwa tersebut, masih dalam pendalaman," kata Rikwanto.
Sebelumnya diberitakan, polisi menemukan jasad wanita di dalam bagasi mobil Nissan March di depan TPU Pondok Kelapa, Jakarta Timur pada Selasa siang, 28 Januari 2014. Korban ditemukan dalam keadaan membusuk, dengan kondisi tangan dan kaki diikat kabel stop kontak empat lubang berwarna putih, sepanjang 290 cm.
Pada bagian leher sebelah kanan dan kiri korban ditemukan luka terbuka dengan tepi rata dan salah satu sudut tumpul. Luka juga terdapat di bagian dahi. Saat ditemukan, korban diduga sudah meninggaL lebih dari 24 jam, sehingga muncul belatung dengan ukuran terpanjang 1,5 cm.
Dugaan kepolisian bahwa mayat dalam bagasi itu adalah Feby Lorita diperkuat keterangan pihak keluarga yang mengenali ciri-ciri fisiknya. (eh)
Polisi Tangkap Pembunuh Feby 'Nissan March' di Medan
VIVAnews - Polisi berhasil menangkap pelaku pembunuhan sadis Feby Lorita. Jasad Feby ditemukan di dalam bagasi Nissan March putih F 1356 KA.
Kapolres Jakarta Timur, Komisaris Besar Mulyadi menyatakan pelaku ditangkap di luar kota.
"Ya betul sekali, saat ini sedang dalam perjalanan ke Jakarta," kata Mulyadi, yang juga mantan Kapolres Depok, kepadaVIVAnews.
Informasi yang dihimpun VIVAnews, pelaku pembunuhan Feby Lorita, ditangkap oleh pihak kepolisian di Medan, Sumatera Utara. Tim berangkat dari Medan sekitar pukul 06.00 WIB.
Sebelumnya, polisi telah menangkap seorang pria berinisial D di kawasan Taman Mini, Jakarta Timur, Sabtu 1 Februari, sekitar pukul 15.00 WIB.
Diduga D membantu pelaku memasukkan jasad Feby ke dalam bagasi mobil dan meninggalkannya di samping Tempat Pemakaman Umum (TPU) Pondok Kelapa, Jakarta Timur.
Kepolisian diketahui telah memeriksa sembilan orang saksi terkait kasus tersebut. Beberapa di antaranya memberi keterangan bahwa Feby memang sedang dekat dengan seseorang.
Tetapi para saksi tak banyak memiliki informasi mengenai orang yang diduga pelaku pembunuhan itu.
Sebagaimana diberitakan, mayat Feby dalam bagasi itu ditemukan di TPU Pondok Kelapa, Jakarta Timur pada Selasa siang, 28 Januari 2014. Korban ditemukan dalam keadaan membusuk, dengan kondisi tangan dan kaki diikat kabel stop kontak empat lubang berwarna putih, sepanjang 290 cm. (eh)
SBY Sedih Warga Sinabung Abaikan Peringatannya
VIVAnews - Awan panas Gunung Sinabung memakan korban. Sebanyak 14 warga meninggal dunia akibat terpapar awan panas.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menghaturkan duka cita melalui akun Twitternya @SBYudhoyono, Minggu 2 Februari 2014. Dalam kicauannya, SBY mengaku sedih karena masyarakat tak mendengarkan peringatannya.
"Mari tundukkan kepala bagi 14 korban tewas awan panas Gn. Sinabung. Dari Tuhan kita berasal, kepada-Nya lah kita kembali. Saya sedih, karena sudah saya ingatkan untuk tetap di penampungan, bersabar dan jangan kembali ke desanya jika belum aman," katanya.
SBY mengatakan, dirinya sudah menghubungan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Syamsul Ma'arif via telepon untuk mengambil langkah-langkah cepat dan tepat untuk mencegah musibah.
"Bagi rakyat, patuhi petugas, hindari zona bahaya. Erupsi bisa terjadi setiap waktu. Selalu waspada dan antisipasi kemungkinan terburuk," ujarnya.
Sebelumnya, BNPB menyatakan semua korban ditemukan di Desa Sukameriah berjarak 3 km dari puncak kawah Gunung Sinabung.
Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, kejadian ini berlangsung sekitar pukul 10.30 WIB saat terjadi letusan Gunung Sinabung, Sabtu 1 Februari 2014.
"Erupsi ini setinggi 2 km dan awan panasnya menjangkau sejauh 4,5 km ke arah tenggara-selatan," kata Sutopo dalam keterangan tertulis. (eh)
Evakuasi Jenazah Sementara Dihentikan
Laporan Wartawan Tribun Medan/ Joseph Wesly Ginting
TRIBUNNEWS.COM KABANJAHE- Evakuasi jenazah korban yang tersisa akibat awas panas yang terjadi Sabtu (1/2/2014) lalu, terpaksa dihentikan. Dua tim yang diterjunkan bergantian harus kembali ke pos Titik Aju, Minggu (2/2/2014) disimpang Desa Gurukinayan akibat erupsi Sibanung,
Tim pertama yang diterjunkan dari unsur Basarnas, TNI-Polri harus pulang dengan tangan hampa karena erupsi Sinabung. Setiap ada erupsi, tim Basarnas yang berada di mobil membunyikan sirine yang menandakan adanya bahaya. Tim hanya diberikan waktu selama 15 menit untuk mencari jenazah. Bila tidak ditemukan, tim kedua akan meluncur.
Namun, aktivitas Sinabung yang tinggi tidak memberikan banyak waktu bagi tim untuk mencari. Tim kedua yang berusaha mencari korban hanya sempat menghabiskan waktu lima menit karena adanya desiran suara dari arah puncak gunung.
Akibat tingginya aktivitas gunung, pencarian harus dihentikan. Tim evakuasi akan kembali melanjutkan pencarian setelah mendapatkan laporan dari tim vulkanologi.
Kisruh Beras Ilegal,Suswono Beberkan Cara Impornya
TEMPO.CO, Jakarta - Banjir beras asal Vietnam menjadi kisruh akan status keabsahannya. Menteri Pertanian Suswono memastikan beras impor jenis medium yang beredar di Pasar Induk Cipinang tersebut ilegal. Sebab, beras tersebut diimpor oleh importir swasta, bukan Perum Bulog.
"Impor beras medium merupakan kewenangan Bulog. Kalau ada beras umum di Cipinang sementara yang mengimpor adalah swasta, sudah pasti ilegal," kata Suswono kepada Tempo di kantornya, akhir pekan ini. (Baca: Mentan Pastikan Beras Vietnam di Cipinang Ilegal).
Ia menjelaskan, kebutuhan impor beras selama ini terbagi atas dua jenis, yakni beras umum atau dikenal dengan beras medium dan beras khusus. Beras umum digunakan untuk mendukung ketahanan pangan. Mekanisme importasinya ditetapkan dalam Rapat Koordinasi di Kementerian Perekonomian. Rapat tersebut menentukan kapan beras medium tersebut diimpor dan berapa jumlahnya.
Sementara beras khusus biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan tertentu, seperti restoran, keperluan kesehatan, dan kebutuhan industri. Ada juga beras ketan dan beras menir yang pecahannya 100 persen untuk bahan baku tepung.
Menurutnya, mekanisme importasi beras khusus ini melalui pembahasan di Tim Kelompok Kerja Beras yang beranggotakan lintas kementerian. Tim yang terdiri dari Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementeran Perindustrian, dan Bappenas ini akan mengevaluasi importasi beras pada tahun sebelumnya, lantas membuat usulan tahun berjalan. Dari rapat itu, akan dibuka pendaftaran importir yang memerlukan rekomendasi importasi beras.
Beras jenis khusus ini, kata dia, tidak menggunakan kuota impor. Sebab, kebutuhan importasi tergantung pada kebutuhan industri. Selain itu, tergantung pula pada analisa Tim Pokja Beras. "Posisi Kementerian Pertanian sesungguhnya hanya administratif karena yang menentukan Tim Pokja," ujarnya.
AYU PRIMA SANDI
Ini Kata Aher Soal Proyek Waduk di Bogor yang Didanai APBD DKI
M Iqbal - detikNews
Jakarta - Pemprov DKI Jakarta bersama Pemprov Jabar menyepakati pembangunan Waduk Ciawi di Bogor yang didanai oleh APBD DKI sekitar Rp 500 miliar. Waduk baru itu diharapkan dapat menjadi salah satu solusi banjir di Jakarta. Bagaimana sikap Pemprov Jabar?
"Jalan terus, 2015 mulai konstruksi dari kementerian. Sekarang ya pembebasan lahan dulu, apa yang mau dibangun kalau lahan nggak ada," kata Gubernur Jabar Ahmad Heryawan di DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jaksel, Sabtu (1/2/2014) malam.
Pembangunan waduk itu dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum, namun pembebasan lahannya diserahkan kepada Pemprov DKI bukan Jawa Barat selaku pemilik lahan.
"Pembebasan lahan dari APBD DKI Rp 500 miliar. Itu bocorannya," ujarnya.
"Lahannya rumah nggak banyak cuma 180 rumah, jadi nggak gitu sulit. Apalagi dengan bebas ganti untung dan dibantu untuk dapat rumah lebih baik," imbuh anggota majelis syuro PKS itu.
Aher juga mengatakan telah memerintahkan Bupati Bogor Rahmat Yasin untuk membentuk tim khusus pembebasan lahan yang akan dibangun menjadi Waduk Ciawi tersebut.
"Bupati Bogor bikin tim pembebasan tanah diketuai Sekda, ada perwakilan kabupaten dan pusat yang berkaitan dengan stakeholder tanah," ucapnya.
Sebelumnya, Jokowi telah melakukan rapat koordinasi dengan Aher soal penaggulangan banjir di Jakarta. Salah satunya adalah usul membangun 2 waduk baru di Bogor sebagai 'folder' baru atasi debit sungai Ciliwung.
Total luas waduk yang akan dibangun adalah 162 hektar dengan rincian Waduk Ciawi seluas 119 hektar dan Waduk Sukamahi 42 hektar.
Jakarta - Pemprov DKI Jakarta bersama Pemprov Jabar menyepakati pembangunan Waduk Ciawi di Bogor yang didanai oleh APBD DKI sekitar Rp 500 miliar. Waduk baru itu diharapkan dapat menjadi salah satu solusi banjir di Jakarta. Bagaimana sikap Pemprov Jabar?
"Jalan terus, 2015 mulai konstruksi dari kementerian. Sekarang ya pembebasan lahan dulu, apa yang mau dibangun kalau lahan nggak ada," kata Gubernur Jabar Ahmad Heryawan di DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jaksel, Sabtu (1/2/2014) malam.
Pembangunan waduk itu dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum, namun pembebasan lahannya diserahkan kepada Pemprov DKI bukan Jawa Barat selaku pemilik lahan.
"Pembebasan lahan dari APBD DKI Rp 500 miliar. Itu bocorannya," ujarnya.
"Lahannya rumah nggak banyak cuma 180 rumah, jadi nggak gitu sulit. Apalagi dengan bebas ganti untung dan dibantu untuk dapat rumah lebih baik," imbuh anggota majelis syuro PKS itu.
Aher juga mengatakan telah memerintahkan Bupati Bogor Rahmat Yasin untuk membentuk tim khusus pembebasan lahan yang akan dibangun menjadi Waduk Ciawi tersebut.
"Bupati Bogor bikin tim pembebasan tanah diketuai Sekda, ada perwakilan kabupaten dan pusat yang berkaitan dengan stakeholder tanah," ucapnya.
Sebelumnya, Jokowi telah melakukan rapat koordinasi dengan Aher soal penaggulangan banjir di Jakarta. Salah satunya adalah usul membangun 2 waduk baru di Bogor sebagai 'folder' baru atasi debit sungai Ciliwung.
Total luas waduk yang akan dibangun adalah 162 hektar dengan rincian Waduk Ciawi seluas 119 hektar dan Waduk Sukamahi 42 hektar.
AJI Medan: Jurnalis Jangan Sembrono dalam Peliputan Erupsi Sinabung
VIVAnews - Kabar duka melingkupi jurnalis di Sumatera Utara. Rizal Syahputra, biasa disapa Jack, menjadi korban awan panas Sinabung bersama belasan korban lainnya di Desa Suka Meriah, Kecamatan Naman Teran, Kabupaten Karo, Sabtu 1 Februari 2014. Rizal tercatat sebagai Wakil Pemimpin Redaksi di media online zonasumut.com.
Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Medan, Soetana Monang Hasibuan, Minggu 2 Februari 2014, mengingatkan kepada jurnalis khususnya yang sedang melakukan kegiatan peliputan di daerah bencana erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, untuk mengutamakan keselamatan diri.
“Jurnalis harus mengutamakan keselamatan diri dan melakukan mapping wilayah liputan dengan memperhatikan zona berbahaya yang telah ditetapkan pihak berwenang. Dan, AJI Medan pun mengungkapkan belasungkawa kepada keluarga korban Rizal Syahputra dan korban lainnya,” ujar Monang dalam keterangan tertulisnya.
Untuk keselamatan dan kenyamanan dalam bekerja, perusahaan media diminta untuk melengkapi jurnalisnya dengan peralatan dan fasilitas yang mencakup keamanan jurnalis.
“Jangan hanya memberikan beban tugas meliput kepada jurnalis tapi tidak memberikan fasilitas yang membuat jurnalis lebih aman bekerja di daerah bencana alam yang sulit diprediksi,” kata Monang.
Jurnalis pun diminta untuk tidak nekad melakukan peliputan hingga memasuki radius berbahaya sebagaimana telah ditetapkan oleh pihak berwenang.
“Jangan ambisius untuk mendapatkan berita eksklusif. Karena apapun itu tidak setimpal bila nyawa taruhannya,” kata Monang. (eh)
Jurnalis pun diminta untuk tidak nekad melakukan peliputan hingga memasuki radius berbahaya sebagaimana telah ditetapkan oleh pihak berwenang.
“Jangan ambisius untuk mendapatkan berita eksklusif. Karena apapun itu tidak setimpal bila nyawa taruhannya,” kata Monang. (eh)
Sabtu, 01 Februari 2014
Polisi Amankan Seorang Terduga Pelaku Pembunuhan Feby Lorita
Sukma Indah Permana - detikNews
Jakarta - Salah satu pelaku pembunuh Feby Lorita (31) dikabarkan sudah ditangkap polisi. Namun diduga pelaku tersebut bukan pelaku utama.
Informasi yang dihimpun detikcom, pelaku yang ditangkap hari ini bernama Daniel. Daniel diduga berperan membuang mayat Feby.
"Kita masih kembangkan dulu. Kami masih terus bekerja," ujar salah seorang sumber di kepolisian saat dikonfirmasi detikcom, Sabtu (1/2/2014).
Dia juga menyebutkan, polisi juga mencari barang bukti berupa motor yang digunakan pelaku untuk mengangkut accu mobil milik Feby.
Feby Lorita ditemukan tewas mengenaskan dalam bagasi mobil Nissan March bernopol F 1356 KA di Pondok Kopi, Duren Sawit, Jakarta Timur, Selasa (28/1/2014) lalu. Mobil tersebut sudah terparkir di lokasi sejak Sabtu (25/1) lalu, dalam kondisi accu sudah tidak terpasang.
Dari hasil autopsi, Feby tewas karena luka akibat benda tajam pada lehernya. Waktu kematian Feby lebih dari 24 jam sebelum jasadnya ditemukan.
Sampai saat ini belum diketahui siapa pelaku pembunuhan Feby ini. Sejumlah saksi yang berkaitan dengan kasus ini masih terus digali keterangannya.
Jakarta - Salah satu pelaku pembunuh Feby Lorita (31) dikabarkan sudah ditangkap polisi. Namun diduga pelaku tersebut bukan pelaku utama.
Informasi yang dihimpun detikcom, pelaku yang ditangkap hari ini bernama Daniel. Daniel diduga berperan membuang mayat Feby.
"Kita masih kembangkan dulu. Kami masih terus bekerja," ujar salah seorang sumber di kepolisian saat dikonfirmasi detikcom, Sabtu (1/2/2014).
Dia juga menyebutkan, polisi juga mencari barang bukti berupa motor yang digunakan pelaku untuk mengangkut accu mobil milik Feby.
Feby Lorita ditemukan tewas mengenaskan dalam bagasi mobil Nissan March bernopol F 1356 KA di Pondok Kopi, Duren Sawit, Jakarta Timur, Selasa (28/1/2014) lalu. Mobil tersebut sudah terparkir di lokasi sejak Sabtu (25/1) lalu, dalam kondisi accu sudah tidak terpasang.
Dari hasil autopsi, Feby tewas karena luka akibat benda tajam pada lehernya. Waktu kematian Feby lebih dari 24 jam sebelum jasadnya ditemukan.
Sampai saat ini belum diketahui siapa pelaku pembunuhan Feby ini. Sejumlah saksi yang berkaitan dengan kasus ini masih terus digali keterangannya.
BPBD Sumatera Utara: Korban Tewas Awan Panas Sinabung 14 Orang
JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumatera Utara Asren Nasution mengatakan, korban tewas akibat awan panas erupsi Gunung Sinabung, Kabanjahe, Sumatera Utara, Sabtu (1/2/2014), berjumlah 14 orang. Hal itu dikatakan Asren dalam wawancara dengan Metro TV, Sabtu malam. Para korban ditemukan di Desa Sukameriah.
"Ada 14 korban. Keempatbelas jenazah di rumah sakit Kabanjahe. Satu orang sudah dijemput keluarga," kata Asren.
Sementara itu, kata Asren, selain korban tewas, ada tiga orang korban luka yang masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Evarina Etaham Kabanjahe. Tiga korban luka itu adalah Sehat Sembiring (48), Surya Sembiring (21), dan Doni Sembiring (65).
Mengenai kemungkinan bertambahnya jumlah korban, Asren mengatakan, pihaknya akan bekerja sama dengan Badan SAR Nasional, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk upaya pencarian korban pada Minggu (2/2/2014) besok.
Sebelumnya, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, masih ada korban yang belum bisa dievakuasi karena adanya potensi awan panas susulan.
Sutopo menjelaskan, sebenarnya ada larangan warga untuk masuk mendekati kawah Gunung Sinabung dengan radius 5 kilometer. Berbagai rambu pelarangan, sosialisasi, serta penempatan petugas di jalan masuk sudah dilakukan. "Namun ternyata masih ada warga yang masuk di daerah berbahaya. Untuk itu perlu kerja sama bersama," ujarnya.
"Ada 14 korban. Keempatbelas jenazah di rumah sakit Kabanjahe. Satu orang sudah dijemput keluarga," kata Asren.
Sementara itu, kata Asren, selain korban tewas, ada tiga orang korban luka yang masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Evarina Etaham Kabanjahe. Tiga korban luka itu adalah Sehat Sembiring (48), Surya Sembiring (21), dan Doni Sembiring (65).
Mengenai kemungkinan bertambahnya jumlah korban, Asren mengatakan, pihaknya akan bekerja sama dengan Badan SAR Nasional, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk upaya pencarian korban pada Minggu (2/2/2014) besok.
Sebelumnya, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, masih ada korban yang belum bisa dievakuasi karena adanya potensi awan panas susulan.
Sutopo menjelaskan, sebenarnya ada larangan warga untuk masuk mendekati kawah Gunung Sinabung dengan radius 5 kilometer. Berbagai rambu pelarangan, sosialisasi, serta penempatan petugas di jalan masuk sudah dilakukan. "Namun ternyata masih ada warga yang masuk di daerah berbahaya. Untuk itu perlu kerja sama bersama," ujarnya.
Korban Tewas Erupsi Sinabung Mahasiswa dan Warga
TEMPO.CO, Medan - Empat orang dinyatakan tewas akibat terkena awan panas erupsi Gunung Sinabung, Sabtu 1 Februari 2014. Jasad empat orang itu ditemukan di Desa Sukameriah, Kecamatan Payung.
Camat Payung Tony Sembiring mengatakan 4 korban tewas adalah mahasiswa dan warga Sukameriah. "Tadi dari penjelasan warga kepada saya ada mahasiswa dipandu warga memasuki Desa Sukameriah sebelum erupsi terjadi," kata Camat Payung Tony Sembiring, kepada Tempo, Sabtu. (Baca juga: Awan Panas Sinabung Tewaskan 4 Orang)
Gunung Sinabung kembali memuntahkan debu panas sekitar pukul 10.30 WIB. Hujan debu panas mengguyur beberapa desa di Kecamatan Tiganderket, Kecamatan Simpang Empat. Hujan debu kali ini tergolong besar sehingga mempengaruhi jarak pandang di sekitar kaki Gunung Sinabung.
Salah seorang yang tewas di antaranya warga Desa Sukameriah yang diduga sebagai pemandu jalan mahasiswa.
"Jenazah sedang diotopsi di rumah sakit. Nanti akan kami sampaikan data diri korban tewas. Saat ini saya sedang di Desa Sukameriah di lokasi ditemukannya jenazah bersama musyawarah pimpinan kecamatan," ujar Sembiring.
SAHAT SIMATUPANG
Ini Alasan DPRD Tolak Pengadaan 200 Unit Truk Sampah
Prins David Saut - detikNews
Jakarta - Wakil Gubernur DKI Basuki T Purnama menyayangkan DPRD DKI menolak pengadaan 200 unit truk sampah. Namun ternyata penolakan itu karena para anggota dewan tak setuju truk digunakan pihak swasta.
“200 truk sampah itu direncanakan dilaksanakan pihak ketiga. Kalau truk DKI dikasih ke pihak ketiga ya kita rugi berkali-kali," kata anggota Komisi D DPRD DKI Aliman Aat saat dihubungi, Sabtu (1/2/2014).
Menurut Aliman, DPRD tak ingin ada pihak swasta yang memanfaatkan fasilitas dari pemprov dan membayar pihak tersebut. Para anggota dewan di Kebon Sirih Jakpus menilai hal itu tidak tepat.
“Kita bayar ke swasta kok kita fasilitasi lagi, ini kan aneh. Kecuali penggunaannya untuk mendukung kekurangan yang sekarang dipakai pihak ketiga, jadi itu persoalannya, kalau dikelola sendiri oleh Dinas Kebersihan DKI, saya yakin teman teman DPRD tidak akan keberatan,” ujar Aliman.
Anggota Fraksi Partai Demokrat itu menambahkan, pemprov memanjakan pihak swasta jika pengadaan itu dikabulkan. Menurut Aliman, pihak swasta seharusnya sudah mampu membeli truk sampah sendiri.
“Mereka (pihak swasta) ini dimanjakan sekali, tidak beli truk, tapi dibayar per ton oleh Pemprov. Mereka pakai truk plat merah semua, harusnya mereka investasi dong, kan mereka mau usaha. Jadi bukannya kita coret tanpa alasan,” ujar Aliman.
Dijelaskan pula, jika harga angkut sampag ke Bantargebang Bekasi sebesar Rp 253.837 per ton dikalikan ribuan ton per hari, maka biaya yang harus dibayar pemprov kepada pihak swasta mencapai ratusan juta rupiah. Hal ini yang menjadi pertimbangan para anggota dewan itu.
"Kita yang beli truk, swasta operasikan, kita bayar juga mereka, enak benar swasta itu,” tutup Aliman.
Jakarta - Wakil Gubernur DKI Basuki T Purnama menyayangkan DPRD DKI menolak pengadaan 200 unit truk sampah. Namun ternyata penolakan itu karena para anggota dewan tak setuju truk digunakan pihak swasta.
“200 truk sampah itu direncanakan dilaksanakan pihak ketiga. Kalau truk DKI dikasih ke pihak ketiga ya kita rugi berkali-kali," kata anggota Komisi D DPRD DKI Aliman Aat saat dihubungi, Sabtu (1/2/2014).
Menurut Aliman, DPRD tak ingin ada pihak swasta yang memanfaatkan fasilitas dari pemprov dan membayar pihak tersebut. Para anggota dewan di Kebon Sirih Jakpus menilai hal itu tidak tepat.
“Kita bayar ke swasta kok kita fasilitasi lagi, ini kan aneh. Kecuali penggunaannya untuk mendukung kekurangan yang sekarang dipakai pihak ketiga, jadi itu persoalannya, kalau dikelola sendiri oleh Dinas Kebersihan DKI, saya yakin teman teman DPRD tidak akan keberatan,” ujar Aliman.
Anggota Fraksi Partai Demokrat itu menambahkan, pemprov memanjakan pihak swasta jika pengadaan itu dikabulkan. Menurut Aliman, pihak swasta seharusnya sudah mampu membeli truk sampah sendiri.
“Mereka (pihak swasta) ini dimanjakan sekali, tidak beli truk, tapi dibayar per ton oleh Pemprov. Mereka pakai truk plat merah semua, harusnya mereka investasi dong, kan mereka mau usaha. Jadi bukannya kita coret tanpa alasan,” ujar Aliman.
Dijelaskan pula, jika harga angkut sampag ke Bantargebang Bekasi sebesar Rp 253.837 per ton dikalikan ribuan ton per hari, maka biaya yang harus dibayar pemprov kepada pihak swasta mencapai ratusan juta rupiah. Hal ini yang menjadi pertimbangan para anggota dewan itu.
"Kita yang beli truk, swasta operasikan, kita bayar juga mereka, enak benar swasta itu,” tutup Aliman.
Banjir Bangkitkan Rasa Kesetiakawanan Warga Binong
Citizen6, Tangerang: Bencana banjir yang melanda berbagai wilayah akhir-akhir ini membangkitkan rasa kesetiakawanan sosial. Seperti yang dilakukan masyarakat Kelurahan Binong. Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang Banten. Musibah banjir menjadi momen warga dari beragam suku bangsa dan agama itu untuk meningkatkan kepedulian terhadap sesama.
"Sudah 2 kali kami menyumbangkan bantuan sembako dan pakaian layak pakai. Jumat lalu di Kantor Desa Cirumpak dan sekarang di Kantor Koramil Kronjo ini. Kami bersyukur kegiatan ini mendapatkan dukungan lurah, dan seluruh lapisan masyarakat," terang Sugiarto, ketua panitia posko bantuan banjir pada Jumat 31 Januari 2014.
Sugirato mengungkapkan, kegiatan sosial yang dilaksanakan komunitasnya, diprakarsai Pos Polisi (Pospol) Binong bekerja sama dengan Ormas Citra Bhayangkara, Gutji, Permabi, Sekolah Binong Permai, dan Allayyinah. Camat Curug sendiri, Bay Barokna, mengapresiasi kegiatan masyarakatnya dalam meringankan kesusahan yang telah dialami para korban banjir.
Masduki selaku Kapospol Binong membenarkan pengakuan Sugiarto. Ia mengungkapkan, meski baru melaksanakan bakti sosial pada tahun ini, kegiatan ini mendapatkan apresiasi luar biasa dari para warga. Camat Curug bahkan sampai 2 kali melepas rombongan relawan wilayahnya. Untuk itu pihaknya mengucapkan terima kasih pada segala pihak yang telah mendukung.
"Seluruh bantuan yang kami terima, kami laporkan pada Pak Camat. Agar tepat sasaran, sumbangan yang kami terima secepatnya pula kami serahkan langsung pada korban bencana banjir. Kami telah menyampaikan bantuan pada Posko Banjir Cirumpak dan Koramil Kronjo ini," ungkapnya di tempat penyerahan bantuan makanan dan pakaian.
Wakil Komandan Rayon Militer (Danramil) 13 Kecamatan Kronjo, Ridwan, yang menerima sumbangan untuk disalurkan pada warga terkena bencana banjir, mengemukakan, sumbangan seperti ini sangat besar artinya bagi para korban banjir. Dia berjanji akan menyerahkan bantuan secepatnya pada yang membutuhkannya.
"Masyarakat Kronjo sangat membutuhkan membutuhkan makanan dan pakaian saat banjir ini," jelas Wadan ramil itu. (mar)
Penulis
Edy Syahputra Tanjung
Aher Bangun Waduk untuk Bantu Jokowi Tangani Banjir
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan atau Aher, menegaskan kesiapannya membantu Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatasi banjir di Jakarta.
Aher mengatakan siap membangun waduk raksasa di Ciawi, Bogor, dan pembangunannya kini sudah memasuki tahap pembebasan lahan.
"Sekarang ya pembebasan lahan dulu, apa yang mau dibangun kalau lahan nggak ada. Awal 2015 mulai konstruksi," ujar Aher, di DPP PKS, Jakarta, Sabtu (1/2/2014).
Aher mengaku telah memerintahkan Bupati Bogor Rahmat Yasin dan telah membentuk tim khusus untuk pembebasan lahan yang akan diubah jadi Waduk Ciawi.
Dalam pembebasan tersebut, Aher menegaskan tidak mengalami banyak kendala karena tidak banyak lahan warga yang harus dibebaskan.
"Lahan rumahnya nggak banyak cuma 180 rumah, jadi nggak sulit. Apalagi dengan lahan dibebaskan kita ganti untung dan dibantu untuk dapat rumah lebih baik," jelas Aher yang juga masuk dalam bursa calon presiden RI dari PKS.
Pembangunan waduk tersebut diperkirakan mampu mengurangi debet air Kali Ciliwung yang ke Jakarta saat musim hujan.
Aher berharap, pembangunan Waduk Ciawi benar-benar akan dimulai pada 2015. Proyek ini ditaksir menelan biaya tak kurang Rp 1,9 triliun dan membutuhkan waktu pengerjaan sekitar tiga tahun. Pemerintah Provinsi DKI menyumbang Rp 500 miliar.
"Bocorannya dapat APBD DKI 500 miliar untuk pembebasan lahan," tukas Aher.
DPR Panggil Tiga Kementerian untuk Jelaskan Beras Vietnam
Jpnn
JAKARTA - Komisi IV DPR pada pekan depan memanggil tiga kementerian sekaligus terkait temuan beras impor asal Vietnam yang beredar di Indonesia. Wakil Ketua Komisi IV DPR Firman Soebagyo menyatakan, tujuan pemanggilan itu mengklarifikasi temuan beras impor tersebut.
"Pekan depan kita akan panggil kementerian perdagangan, kementerian keuangan dan kementerian pertanian untuk membicarakan beras impor," kata Firman dalam diskusi bertajuk 'Main Kotor Beras Impor' di Cikini, Jakarta, Sabtu (1/2).
Menurutnya, persoalan beras ilegal asal Vietnam itu tak bisa dibiarkan. Untuk itu, komisi yang membidangi pertanian itu berharap ketiga kementerian yang akan dipanggil nanti bisa mempertanggungjawabkan kisruh beras impor itu. "Ini perlu kita bahas bersama dengan tiga kementerian dengan DPR," tegasnya.
Kabar masuknya beras Vietnam bermula ketika rombongan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa melakukan indpeksi mendadak (sidak) di Pasar Induk Cipinang, Jakarta Timur, Rabu (22/1) lalu. Nah, saat itu mendadak rombongan Hatta didatangi seorang pedagang bernama Billy Haryanto yang mengeluhkan masuknya beras impor.
Dari laporan Billy disebutkan bahwa pihak yang mendatangkan beras berharga murah itu kabarnya memiliki izin dari Direktorat Perdagangan Luar Negeri Kemendag. Namun, Hatta menegaskan bahwa tak mungkin ada beras impor masuk. Kalaupun laporan Billy benar, maka bisa dipastikan beras asal Vietnam itu ilegal karena selundupan.
"Tidak mungkin resmi. Karena beras biasa hanya boleh diberikan Bulog untuk impor. Kecuali beras-beras yang bersifat tertentu. Biasanya untuk beras orang asing. Di luar itu ilegal," aku Hatta. (chi/jpnn)
Angkat 423.652 Honorer K2 jadi PPPK Tanpa Tes!
Jpnn
JAKARTA - Forum Honorer Indonesia (FHI) mendesak Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) untuk mengangkat seluruh tenaga honorer kategori dua (K2) yang nantinya gagal tes CPNS.
Pengumuman kelulusan honorer K2 sendiri akan dilakukan oleh Panselnas pada Rabu, 5 Februari 2014. Jika kuota 30 persen jadi diterapkan, maka dari jumlah peserta tes CPNS honorer K2 sebanyak 605.179, yang akan lulus menjadi CPNS sebanyak 30 persennya, atau sekitar 181.537 orang. Dengan demikian, sisanya sebanyak 423.652 honorer K2, dipastikan gagal menjadi CPNS.
Sekjend Presidium FHI Pusat Eko Imam Suryanto, S.Psy mengatakan, sesuai kesepakatan DPR RI dan Pemerintah dalam menyelesaikan tenaga honorer K2, di samping dengan pendekatan status juga dilakukan pendekatan kesejahteraan.
Karenanya, FHI menolak model kuota, dengan menggunakan pendekatan status saja. DPR diharapkan mendorong pemerintah tidak mendepak honorer K2 yang gagal dari tempatnya bekerja selama ini.
"Oleh sebab itu FHI meminta agar DPR RI tegas dalam penyelesaian K2 dengan pendekatan kesejahteraan melalui pengangkatan bagi sisa honorer k2 yang tidak lulus untuk diangkat secara otomatis menjadi PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak) tanpa ada mekanisme tes dan ujian lagi," ujar Eko dalam keterangan tertulisnya kepada JPNN, Sabtu (1/2).
Pernyataan sikap FHI diteken sejumlah pengurusnya, antara lain Andi Subakti, S.Ag (Ketua Dewan Pembina FHI Pusat), Hasbi, S.Pd, MM (Ketua Dewan Presidium FHI Pusat), Eko Imam Suryanto, S.Psy ( Sekjend Presidium FHI Pusat), Bisri Samsuri.S.Pd SD (Perwakilan FHI Sumatera Utara), Parwis Nst, S.Pd (Kordinator FHI Kab.Madina), Anjang,S.Pd (Kordnator FHI Lampung), M.Soleh (Kordinator FHI Kaltim), Tati Supriati,S.Pd (Kordinator FHI Tangerang Selatan), Habib,S,pd (Kordinator FHI Lebak), dan Herman, S.Pd (Kordinator FHI Jawa Barat).(sam/jpnn)
Jubir Presiden: Gita Tak Ada Kaitan Dengan Kasus Beras Impor
VIVAnews - Pengunduran Gita Wirjawan dari jabatanya sebagai Menteri Perdagangan RI banyak menuai kritikan. Sebab, kementerian yang Gita pimpin sedang terbelit kasus impor beras Vietnam yang kini sedang mencuat.
Juru Bicara Kepresidenan, Julian Aldrin Pasha, mengatakan Presiden SBY sudah menyetujui pengunduran diri itu dan menilai tepat alasannya.
"Ya kalau masalah beras impor tentu akan ditangani, itu akan dikelola dengan baik. Artinya tentu dalam hal ini pihak yang akan menjelaskan pasti akan bisa menjelaskan mengenai masalah beras impor," kata Julian saat ditemui wartawan di Istana Merdeka, di Jakarta, Sabtu 1 Februari 2014.
Akan tetapi, Julian mengaku belum mendapatkan informasi detail mengenai kasus beras impor tersebut.
"Tapi yang pasti bisa saya sampaikan adalah Pak Gita Wirjawan yang kami ketahui tidak ada kaitan atau hubungannya dengan kasus beras impor dari Vietnam yang mengemuka beberapa waktu terakhir ini," kata Julian.
Lantas apakah pemerintah ada antisipasi jika terjadi lagi menteri-menteri lain yang ikut mundur di penghujung jelang pemilu?
"Saya kira kita tentu mengetahui sistem itu tetap ada. Artinya di Kementerian meskipun itu dipimpin oleh seorang menteri, tapi kan tetap, kalau policy atau kebijakan yang sudah digariskan itu tetap berjalan," ucap Julian. (sj)
Presiden minta Gita bertugas sampai ada pengganti
Pewarta: Panca Hari Prabowo
Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menerima surat permintaan pengunduran diri Menteri Perdagangan Gita Wirjawan dan meminta dia tetap melaksanakan tugas sebagai menteri sampai penggantinya ditetapkan.
"Presiden sudah membaca dan telah memberikan respons yang positif dan ini contoh pejabat yang beretika politik," kata Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi saat memberikan keterangan pers di Kantor Presiden Jakarta, Sabtu siang.
Sudi mengatakan Presiden akan menetapkan pengganti Gita Wirjawan sebagai menteri perdagangan setelah berkonsultasi dengan Wakil Presiden Boediono.
"Kemudian dalam waktu dekat Presiden akan sampaikan secara resmi pengunduran diri Pak Gita dan disertai penjelasan siapa penggantinya," katanya.
"Meski pengunduran diri terhitung 31 januari 2014, namun Beliau masih diminta melaksanakan tugas sampai ditunjuk pengganti definitif," tambah dia.
Ketika ditanya wartawan apakah pada 2013 lalu Gita Wirjawan pernah menyampaikan rencana pengunduran dirinya kepada Presiden, Sudi mengatakan bahwa komunikasi pernah dilakukan.
"Barangkali Pak Gita sudah pernah sampaikan pada Presiden, tentu Presiden paham tugas-tugas Mendag, masih ada beberapa tugas yang harus diselesaikan, harus dilaksanakan dulu," kata Sudi.
Menurut salinan surat pengunduran diri Gita Wirjawan yang disampaikan kepada Presiden, Gita menyatakan alasan dia mengundurkan diri dari jabatan menteri perdagangan didasari oleh kesadaran etis tentang besarnya potensi konflik kepentingan jika ia terlibat dalam proses politik di konvensi Partai Demokrat dan masih menjalankan tugas sebagai menteri perdagangan.
Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menerima surat permintaan pengunduran diri Menteri Perdagangan Gita Wirjawan dan meminta dia tetap melaksanakan tugas sebagai menteri sampai penggantinya ditetapkan.
"Presiden sudah membaca dan telah memberikan respons yang positif dan ini contoh pejabat yang beretika politik," kata Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi saat memberikan keterangan pers di Kantor Presiden Jakarta, Sabtu siang.
Sudi mengatakan Presiden akan menetapkan pengganti Gita Wirjawan sebagai menteri perdagangan setelah berkonsultasi dengan Wakil Presiden Boediono.
"Kemudian dalam waktu dekat Presiden akan sampaikan secara resmi pengunduran diri Pak Gita dan disertai penjelasan siapa penggantinya," katanya.
"Meski pengunduran diri terhitung 31 januari 2014, namun Beliau masih diminta melaksanakan tugas sampai ditunjuk pengganti definitif," tambah dia.
Ketika ditanya wartawan apakah pada 2013 lalu Gita Wirjawan pernah menyampaikan rencana pengunduran dirinya kepada Presiden, Sudi mengatakan bahwa komunikasi pernah dilakukan.
"Barangkali Pak Gita sudah pernah sampaikan pada Presiden, tentu Presiden paham tugas-tugas Mendag, masih ada beberapa tugas yang harus diselesaikan, harus dilaksanakan dulu," kata Sudi.
Menurut salinan surat pengunduran diri Gita Wirjawan yang disampaikan kepada Presiden, Gita menyatakan alasan dia mengundurkan diri dari jabatan menteri perdagangan didasari oleh kesadaran etis tentang besarnya potensi konflik kepentingan jika ia terlibat dalam proses politik di konvensi Partai Demokrat dan masih menjalankan tugas sebagai menteri perdagangan.
Sukses Anggoro Diciduk di China, Siapa Lagi Buron yang Menyusul?
Fajar Pratama - detikNews
Jakarta - Buron KPK Anggoro Widjojo sukses ditangkap di China. Kerjasama Kemenkum HAM, KPK, dan penegak hukum di China membuat tersangka kasus SKRT di Kemenhut itu bisa dibawa kembali ke Indonesia.
"Capaian dan keberhasilan tersabut adalah buah kerjasama Imigrasi Indonesia dan KPK serta dukungan dan bekejasama otoritas China," jelas Menkum Amir Syamsuddin saat dikonfirmasi detikcom, Sabtu (1/2/2014).
Amir yang tengah berada di Brussels, Belgia dalam rangka kerjasama recovery asset ini menjelaskan, dengan kesukseskan kerjasama dengan pemerintah China, diharapkan hal serupa bisa dilakukan dengan negara lain, khususnya di ASEAN. Diharapkan dengan demikian buron-buron lain yang juga tengah diburu bisa segera dibekuk dan dipenjarakan di Indonesia.
"Berharap ke depan pola dan dukungan serupa dapat pula terwujud dengan negara negara lain terutama sesama ASEAN," jelas dia.
Sejumlah buronan kakap masih dilacak dan dikejar pemerintah Indonesia. Salah satu yang paling diburu yakni Edy Tansil. Keberadaan buronan kasus pembobolan bank Rp 1,3 triliun itu belum juga terendus.
Jakarta - Buron KPK Anggoro Widjojo sukses ditangkap di China. Kerjasama Kemenkum HAM, KPK, dan penegak hukum di China membuat tersangka kasus SKRT di Kemenhut itu bisa dibawa kembali ke Indonesia.
"Capaian dan keberhasilan tersabut adalah buah kerjasama Imigrasi Indonesia dan KPK serta dukungan dan bekejasama otoritas China," jelas Menkum Amir Syamsuddin saat dikonfirmasi detikcom, Sabtu (1/2/2014).
Amir yang tengah berada di Brussels, Belgia dalam rangka kerjasama recovery asset ini menjelaskan, dengan kesukseskan kerjasama dengan pemerintah China, diharapkan hal serupa bisa dilakukan dengan negara lain, khususnya di ASEAN. Diharapkan dengan demikian buron-buron lain yang juga tengah diburu bisa segera dibekuk dan dipenjarakan di Indonesia.
"Berharap ke depan pola dan dukungan serupa dapat pula terwujud dengan negara negara lain terutama sesama ASEAN," jelas dia.
Sejumlah buronan kakap masih dilacak dan dikejar pemerintah Indonesia. Salah satu yang paling diburu yakni Edy Tansil. Keberadaan buronan kasus pembobolan bank Rp 1,3 triliun itu belum juga terendus.
Jabodetabek Diprediksi Diguyur Hujan Seharian
JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) merilis ramalan cuaca di wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang dan Bekasi, Sabtu (1/2/2014). Rata-rata seluruh wilayah tersebut diprediksi bakal hujan ringan dan sedang.
Kepulauan Seribu, hujan lebat diprediksi bakal terjadi pada pagi hari. Pada sore hari diprediksi bakal terjadi hujan ringan. Sementara pada malam hari diprediksi bakal terjadi hujan intensitas sedang.
Pola cuaca demikian juga diprediksi bakal terjadi di Jakarta Utara. Di Jakarta Pusat, pagi, siang, sore hingga malam hari diprediksi bakal diguyur hujan dengan intensitas ringan. Adapun di Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Bogor dan Depok, pagi dan malam hari diprediksi turun hujan ringan. Sementara pada sore hari diprediksi terjadi hujan berintensitas sedang.
Di Jakarta Barat dan Bekasi, hujan berintensitas sedang dprediksi bakal turun di pagi hari. Sementara untuk sore serta malam hari, diprediksi bakal hujan ringan.
Di Tangerang, Banten, hujan berintensitas sedang diprediksi bakal turun dari pagi hingga sore hari. Sementara pada malam hari diprediksi bakal turun hujan berintensitas ringan.
Kepulauan Seribu, hujan lebat diprediksi bakal terjadi pada pagi hari. Pada sore hari diprediksi bakal terjadi hujan ringan. Sementara pada malam hari diprediksi bakal terjadi hujan intensitas sedang.
Pola cuaca demikian juga diprediksi bakal terjadi di Jakarta Utara. Di Jakarta Pusat, pagi, siang, sore hingga malam hari diprediksi bakal diguyur hujan dengan intensitas ringan. Adapun di Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Bogor dan Depok, pagi dan malam hari diprediksi turun hujan ringan. Sementara pada sore hari diprediksi terjadi hujan berintensitas sedang.
Di Jakarta Barat dan Bekasi, hujan berintensitas sedang dprediksi bakal turun di pagi hari. Sementara untuk sore serta malam hari, diprediksi bakal hujan ringan.
Di Tangerang, Banten, hujan berintensitas sedang diprediksi bakal turun dari pagi hingga sore hari. Sementara pada malam hari diprediksi bakal turun hujan berintensitas ringan.
Gita Mundur dan Nasib Penyelidikan Impor Beras Vietnam
VIVAnews - Menteri Perdagangan RI, Gita Wirjawan, memutuskan untuk meletakkan jabatannya. Dia mundur saat kasus beras impor vietnam menyeruak dan mundur dengan alasan ingin berkonsentrasi kepada konvensi capres Partai Demokrat.
"Saya mengundurkan diri dari jabatan saya sebagai Menteri Perdagangan Republik Indonesia efektif 1 Februari 2014," kata Gita saat menggelar konferensi pers di Kementerian Perdagangan, Jumat, 31 Januari 2014.
"Saya mengundurkan diri dari jabatan saya sebagai Menteri Perdagangan Republik Indonesia efektif 1 Februari 2014," kata Gita saat menggelar konferensi pers di Kementerian Perdagangan, Jumat, 31 Januari 2014.
"Mengingat betapa pentingnya konvensi ini bagi kepentingan bangsa, saya sudah merasa selayaknya jika saya mencurahkan seluruh energi dan waktu untuk menyukseskan upaya mulia ini," kata dia.
Lalu, bagaimana dengan kasus beras Vietnam impor?
Seperti diketahui, kasus beras impor Vietnam mulai mengemuka ketika Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Hatta Rajasa, melakukan inspeksi mendadak bersama Wakil Menteri Perdagangan, Bayu Krisnamurthi, dan Menteri Pertanian, Suswono, di Pasar Induk Beras Cipinang, pada pada Rabu, 22 Januari 2014. Di sana, Hatta didatangi pedagang beras yang protes akan keberadaan beras Vietnam medium. Padahal beras yang bisa masuk ke Indonesia hanyalah beras khusus, bukan beras medium.
"Tidak mungkin resmi. Karena beras biasa hanya boleh diberikan Bulog untuk impor. Kecuali beras-beras yang bersifat tertentu. Biasanya untuk beras orang asing. Di luar itu ilegal," kata Hatta.
Bayu pun juga bersikap sama dengan Hatta. Dia meyakini beras itu adalah beras ilegal. Kementerian Perdagangan segera menggelar koordinasi dengan instansi terkait, seperti Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) dan Kementerian Pertanian. Kemendag mengancam akan menyeret para penyelundup kalau terbukti ada pelanggaran importasi ini.
"Penyelundup, kok. Tangkap, pidana," kata Bayu.
Pada Minggu, 26 Januari 2014, DJBC mengeluarkan rilis yang "mementahkan" ucapan pemerintah. "Beras Vietnam yang membanjiri Pasar Induk Cipinang tersebut bukan berasal dari penyelundupan, namun benar-benar diimpor melalui Tanjung Priok dan Belawan. Ada izin dari Kemendag (Kementerian Perdagangan)," seperti yang dikutip dari keterangan tertulis DJBC.
Dalam rilis tersebut, tercatat ada 83 kali importasi beras dengan total 16.900 ton. Selain itu, importasi beras ini dilakukan oleh 58 importir dan disertai dengan Surat Perizinan Impor (SPI) dari Kementerian Perdagangan. Beras yang diimpor itu berkode HS 1006.30.99.00.
Pedagang beras pun mengatakan hal serupa: beras-beras tersebut, ada surat-suratnya. "Ada (suratnya). Kalau tidak ada, mana mungkin bisa keluar dari Bea Cukai (Direktorat Jenderal Bea Cukai)," kata Billy ketika dihubungi VIVAnews pada Senin, 27 Januari 2014.
Perum Bulog memastikan bahwa perusahaan pelat merah ini tidak mengimpor beras selama 2013. Mereka mengaku surplus 2 juta ton beras pada tahun 2013.
Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Bachrul Chairi ikut menegaskan, izin impor beras kepada importir swasta hanya untuk beras khusus. Ada 50 perusahaan yang mendapat izin mengimpor 1.190 ton beras basmati dan 114 importir mengimpor 14.990 ton beras japonica.
"Jadi mesti dilihat itu jenis yang mana. Disitu ada beras ketan, ada lagi tajmahal, thai mali. Ada memang rekomendasi Kemendag (Kementerian Perdagangan). Tapi yang dikatakan 16 tadi itu betul. Itu 2 izin dari vietnam itu terkait basmati dan Japonica. 16 ribu itu sebagian saja dari vietnam. Untuk izin tahun 2013," kata Bachrul di Kementerian Perdagangan, Jakarta, beberapa hari lalu.
Tapi, pihaknya belum berani memastikan apakah beras tersebut adalah beras impor legal atau bukan. Kode HS 1006.30.99.00 ini dinilai bermasalah. Masalahnya kode beras premium/khusus dan beras umum/medium, dimasukkan ke dalam satu kode yang sama pada BTKI 2012.
Pihak DJBC pun mengakui kesalahannya. Pada Direktur Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai, Susiwijono Moegiarso, mengatakan, pihaknya tidak memeriksa lagi beras impor yang masuk.
"Atas importasi beras tersebut, berdasarkan sistem risk management yang ada di DJBC yang menetapkan bahwa atas komiditi yang sudah diperiksa di negara asal barang oleh institusi yang berwenang, dikelompokkan ke dalam komoditi berisiko rendah (low risk), dan dengan mempertimbangkan percepatan kelancaran arus barang, maka terhadap importasi beras tersebut lebih dominan tidak dilakukan pemeriksaan fisik barang oleh DJBC," kata Susiwijono dalam keterangannya pada Selasa 28 Januari 2014.
Pihak DJBC pun mengubah sistem pemeriksannya, seperti memasukkan beras ke dalam high risk system dari semula low risk system.
Pihak Kementerian Perdagangan pun segera melakukan penyelidikan internal dan eksternal terkait permasalahan ini. Kamis, 30 Januari 2014, Kemendag Gita Wirjawan berjanji untuk melakuan penyelidikan. Hasil penyelidikannya akan keluar selama 1-2 hari. Dengan kata lain, hasilnya akan keluar hari ini atau besok.
Tapi, setelah dia mundur dari menteri perdagangan, bagaimana kelanjutan beras impor Vietnam dan hasil penyelidikan yang dijanjikannya?
Lalu, bagaimana dengan kasus beras Vietnam impor?
Seperti diketahui, kasus beras impor Vietnam mulai mengemuka ketika Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Hatta Rajasa, melakukan inspeksi mendadak bersama Wakil Menteri Perdagangan, Bayu Krisnamurthi, dan Menteri Pertanian, Suswono, di Pasar Induk Beras Cipinang, pada pada Rabu, 22 Januari 2014. Di sana, Hatta didatangi pedagang beras yang protes akan keberadaan beras Vietnam medium. Padahal beras yang bisa masuk ke Indonesia hanyalah beras khusus, bukan beras medium.
"Tidak mungkin resmi. Karena beras biasa hanya boleh diberikan Bulog untuk impor. Kecuali beras-beras yang bersifat tertentu. Biasanya untuk beras orang asing. Di luar itu ilegal," kata Hatta.
Bayu pun juga bersikap sama dengan Hatta. Dia meyakini beras itu adalah beras ilegal. Kementerian Perdagangan segera menggelar koordinasi dengan instansi terkait, seperti Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) dan Kementerian Pertanian. Kemendag mengancam akan menyeret para penyelundup kalau terbukti ada pelanggaran importasi ini.
"Penyelundup, kok. Tangkap, pidana," kata Bayu.
Pada Minggu, 26 Januari 2014, DJBC mengeluarkan rilis yang "mementahkan" ucapan pemerintah. "Beras Vietnam yang membanjiri Pasar Induk Cipinang tersebut bukan berasal dari penyelundupan, namun benar-benar diimpor melalui Tanjung Priok dan Belawan. Ada izin dari Kemendag (Kementerian Perdagangan)," seperti yang dikutip dari keterangan tertulis DJBC.
Dalam rilis tersebut, tercatat ada 83 kali importasi beras dengan total 16.900 ton. Selain itu, importasi beras ini dilakukan oleh 58 importir dan disertai dengan Surat Perizinan Impor (SPI) dari Kementerian Perdagangan. Beras yang diimpor itu berkode HS 1006.30.99.00.
Pedagang beras pun mengatakan hal serupa: beras-beras tersebut, ada surat-suratnya. "Ada (suratnya). Kalau tidak ada, mana mungkin bisa keluar dari Bea Cukai (Direktorat Jenderal Bea Cukai)," kata Billy ketika dihubungi VIVAnews pada Senin, 27 Januari 2014.
Perum Bulog memastikan bahwa perusahaan pelat merah ini tidak mengimpor beras selama 2013. Mereka mengaku surplus 2 juta ton beras pada tahun 2013.
Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Bachrul Chairi ikut menegaskan, izin impor beras kepada importir swasta hanya untuk beras khusus. Ada 50 perusahaan yang mendapat izin mengimpor 1.190 ton beras basmati dan 114 importir mengimpor 14.990 ton beras japonica.
"Jadi mesti dilihat itu jenis yang mana. Disitu ada beras ketan, ada lagi tajmahal, thai mali. Ada memang rekomendasi Kemendag (Kementerian Perdagangan). Tapi yang dikatakan 16 tadi itu betul. Itu 2 izin dari vietnam itu terkait basmati dan Japonica. 16 ribu itu sebagian saja dari vietnam. Untuk izin tahun 2013," kata Bachrul di Kementerian Perdagangan, Jakarta, beberapa hari lalu.
Tapi, pihaknya belum berani memastikan apakah beras tersebut adalah beras impor legal atau bukan. Kode HS 1006.30.99.00 ini dinilai bermasalah. Masalahnya kode beras premium/khusus dan beras umum/medium, dimasukkan ke dalam satu kode yang sama pada BTKI 2012.
Pihak DJBC pun mengakui kesalahannya. Pada Direktur Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai, Susiwijono Moegiarso, mengatakan, pihaknya tidak memeriksa lagi beras impor yang masuk.
"Atas importasi beras tersebut, berdasarkan sistem risk management yang ada di DJBC yang menetapkan bahwa atas komiditi yang sudah diperiksa di negara asal barang oleh institusi yang berwenang, dikelompokkan ke dalam komoditi berisiko rendah (low risk), dan dengan mempertimbangkan percepatan kelancaran arus barang, maka terhadap importasi beras tersebut lebih dominan tidak dilakukan pemeriksaan fisik barang oleh DJBC," kata Susiwijono dalam keterangannya pada Selasa 28 Januari 2014.
Pihak DJBC pun mengubah sistem pemeriksannya, seperti memasukkan beras ke dalam high risk system dari semula low risk system.
Pihak Kementerian Perdagangan pun segera melakukan penyelidikan internal dan eksternal terkait permasalahan ini. Kamis, 30 Januari 2014, Kemendag Gita Wirjawan berjanji untuk melakuan penyelidikan. Hasil penyelidikannya akan keluar selama 1-2 hari. Dengan kata lain, hasilnya akan keluar hari ini atau besok.
Tapi, setelah dia mundur dari menteri perdagangan, bagaimana kelanjutan beras impor Vietnam dan hasil penyelidikan yang dijanjikannya?
Gita: Beras Vietnam Bisa Saja Masuk dari Pelabuhan Tikus
VIVAnews - Gita Wirjawan kembali menegaskan, mundurnya dia sebagai Menteri Perdagangan RI untuk fokus di kancah Konvensi capres Partai Demokrat dan tidak terkait dengan isu impor beras Vietnam.
Disampaikan Gita dalam perbincangan dengan tvOne pada Jumat petang, 31 Januari 2014, bahwa dirinya menghormati demokrasi dan siapa saja yang meliki opini terkait dengan isu impor beras Vietnam.
"Tapi saya menggarisbawahi, bahwa Kemendag akan mampu menyikapi permasalahan ini," katanya.
Ditambahkan Gita, tidak menutup kemungkinan bila beras impor asal Vietnam itu memang ada di pasaran, dipastikan masuk melalui pelabuhan-pelabuhan tikus yang sulit dideteksi.
"Tidak menutup kemungkinan kalau berasnya ada dan datang dari luar, ini dari pelabuhan tikus yang sulit dideteksi. Tapi saya yakin Kemendag mampu menyikapi dan mampu mencabut izin importir yang nakal," katanya.
Seperti diketahui, kasus beras impor Vietnam mulai mengemuka ketika Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Hatta Rajasa, melakukan inspeksi mendadak bersama Wakil Menteri Perdagangan, Bayu Krisnamurthi, dan Menteri Pertanian, Suswono, di Pasar Induk Beras Cipinang, pada pada Rabu, 22 Januari 2014.
Di sana, Hatta didatangi pedagang beras yang protes akan keberadaan beras Vietnam medium. Padahal beras yang bisa masuk ke Indonesia hanyalah beras khusus, bukan beras medium.
Pada Minggu, 26 Januari 2014, Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) mengeluarkan rilis bahwa Beras Vietnam yang membanjiri Pasar Induk Cipinang tersebut bukan berasal dari penyelundupan, namun benar-benar diimpor melalui Tanjung Priok dan Belawan. Ada izin dari Kemendag (Kementerian Perdagangan).
Dalam rilis tersebut, tercatat ada 83 kali importasi beras dengan total 16.900 ton. Selain itu, importasi beras ini dilakukan oleh 58 importir dan disertai dengan Surat Perizinan Impor (SPI) dari Kementerian Perdagangan. Beras yang diimpor itu berkode HS 1006.30.99.00
Disampaikan Gita dalam perbincangan dengan tvOne pada Jumat petang, 31 Januari 2014, bahwa dirinya menghormati demokrasi dan siapa saja yang meliki opini terkait dengan isu impor beras Vietnam.
"Tapi saya menggarisbawahi, bahwa Kemendag akan mampu menyikapi permasalahan ini," katanya.
Ditambahkan Gita, tidak menutup kemungkinan bila beras impor asal Vietnam itu memang ada di pasaran, dipastikan masuk melalui pelabuhan-pelabuhan tikus yang sulit dideteksi.
"Tidak menutup kemungkinan kalau berasnya ada dan datang dari luar, ini dari pelabuhan tikus yang sulit dideteksi. Tapi saya yakin Kemendag mampu menyikapi dan mampu mencabut izin importir yang nakal," katanya.
Seperti diketahui, kasus beras impor Vietnam mulai mengemuka ketika Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Hatta Rajasa, melakukan inspeksi mendadak bersama Wakil Menteri Perdagangan, Bayu Krisnamurthi, dan Menteri Pertanian, Suswono, di Pasar Induk Beras Cipinang, pada pada Rabu, 22 Januari 2014.
Di sana, Hatta didatangi pedagang beras yang protes akan keberadaan beras Vietnam medium. Padahal beras yang bisa masuk ke Indonesia hanyalah beras khusus, bukan beras medium.
Pada Minggu, 26 Januari 2014, Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) mengeluarkan rilis bahwa Beras Vietnam yang membanjiri Pasar Induk Cipinang tersebut bukan berasal dari penyelundupan, namun benar-benar diimpor melalui Tanjung Priok dan Belawan. Ada izin dari Kemendag (Kementerian Perdagangan).
Dalam rilis tersebut, tercatat ada 83 kali importasi beras dengan total 16.900 ton. Selain itu, importasi beras ini dilakukan oleh 58 importir dan disertai dengan Surat Perizinan Impor (SPI) dari Kementerian Perdagangan. Beras yang diimpor itu berkode HS 1006.30.99.00
ICMI Serukan Ormas Islam Memayungi Keanekaragaman
VIVAnews - Ketua Presidium Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia, Priyo Budi Santoso menyerukan kepada seluruh komponen bangsa untuk tetap mengikatkan diri pada sikap kekeluargaan, musyawarah, kegotong royongan serta nilai religius. Jangan sampai elemen bangsa terpecah karena adanya gesekan sosial.
Priyo mengungkapkan, dalam waktu dekat ICMI akan mengadakan pertemuan dan rembukan khusus dengan sejumlah ormas Islam. Seperti NU, Muhammadiyah, Persis, Dewan Dakwah Islam, dan lainnya.
"Kami ingin menyerukan Islam yang damai dari seluruh lini. Kami akan mengajak elemen umat Islam dari warna apapun, yang memayungi keanekaragaman," ujar Priyo di usai menggelar pertemuan dengan anggota Presidium ICMI, Kediaman BJ Habibie, Jakarta, Jumat 31 Januari 2014.
Dia menambahkan, tidak hanya dengan sejumlah ormas Islam, rencananya ICMI juga akan melakukan safari rembukan khusus dengan berbagai organisasi kecendekiawan dari lintas agama.
"Kami duduk satu meja ingin semangat kekeluargaan jangan sampai terpecah karena problem politik dan demokrasi," imbuhnya.
Menurutnya, Habibie yang juga Ketua Dewan Kehormatan ICMI telah menawarkan kediamannya beliau menjadi tempat bertemu dengan para ketua umum cendekiawan lintas agama itu.
Selain itu, Habibi juga sempat berpesan mengenai sejumlah figur potensial dari ICMI yang diusung menjadi Calon Presiden agar tetap mengedepankan politik luhur.
"Di ICMI kami sepakat akan melepas baju politik,tapi politik yang kami serukan adalah politik luhur jadi biarkan berjalan secara alamiah, secara khusus ICMI saya pastikan tidak berpolitik praktis, kami mengedepankan politik luhur," tukas Priyo.
Habibie, kata Priyo, menegaskan bahwa ICMI memang tidak ikut dalam politik praktis. Menurutnya ICMI hanya berkonsentrasi kepada 5K.
"ICMI tidak ikut dalam politik. Konsentrasi pada 5 hal, kualitas bekerja, kualitas berpikir, kualitas berkarya, kualitas iman taqwa dan kualitas kehidupan," ujarnya.
Langganan:
Postingan (Atom)