Dikabarkan Dicopot, Begini Reaksi Buwas

KABARESKRIM Komjem Pol Budi Waseso dikabarkan dicopot dari jabatannya sebagai orang nomor satu di tubuh reserse. Mendengar kabar tersebut sudah beredar luas di masyarakat, jenderal yang akrab disapa Buwas itu menemui wartawan yang sudah berkumpul di depan gedung Bareskrim Mabes Polri. 

"Saya belum mendapatkan info itu (pencopotannya sebagai Kabareskrim)," kata Buwas kepada wartawan. Ekspresi Buwas tampak biasa saja. Dia malah terlihat tenang menjawab semua pertanyaan dari para wartawan. 

Dia melanjutkan bahwa selama ini dirinya bekerja sesuai dengan perintah atasan. Menurutnya tugas adalah amanah yang harus dilaksanalkan.

"Bagi saya tidak ada penegakan hukum yanng dibuat-buat. Yang jelas saya tidak mau mencederai penegakan hukum," ujar jenderal kelahiran Pati dan berulang tahun setiap 19 Februari itu. 

Seperti diberitakan sebelumnya, Buwas itu disebut-sebut akan digeser menjadi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Dalam posisi itu, Buwas menggantikan Irjen Pol Tito Karnavian yang kini menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya. 

"Ini masih rencana," kata seorang sumber di Mabes Polri. 

Beberapa kalangan pun mengaitkan pencopotan Buwas ini dengan pernyataan Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan yang meminta publik jangan kaget kalau ada pencopotan pejabat yang bekerja tidak sesuai aturan dan membuat kondisi ekonomi menjadi sulit. 

"Penegak hukum jangan gaduh. Silakan tangkap pelaku korupsi tapi nggak perlu gaduh dan bisa menyebabkan ketidakstabilan ekonomi. Jadi jangan kaget kalau ada pejabat yang dicopot," ujar Luhut saat menggelar acara silaturahmi bersama pimpinan redaksi media di kantornya, Selasa (1/9) malam. (mas/jpnn)

IMF: Indonesia Punya Pengalaman Tangani Krisis

VIVA.co.id - Direktur Operasional Dana Moneter Internasional (IMF) Christine Lagarde, berpendapat di tengah gejolak perekonomian dunia, pemerintah Indonesia harus lebih cermat dalam mengambil suatu kebijakan.
Namun, dia mempercayai Indonesia punya pengalaman yang banyak menghadapi krisis

Hal ini disampaikan Lagarde dalam seminar tingkat tinggi yang di Bank Indonesia bersama IMF, dengan tema Future of Asia's Finance bertajuk 'Financing for Development 2015' di Jakarta, Rabu 2 September 2015.

 

"Dari pengalaman masa lalu, para pembuat kebijakan (di Indonesia) sudah menggunakan pengalamannya saat masa krisis untuk menghadapi ekonomi di masa depan," ujar Lagarde dalam pidatonya.

Menurut dia, ada beberapa indikator utama yang perlu diperhatikan pemerintah dalam mengambil suatu kebijakan. Yakni, memperkuat kebijakan fiskal prudensial, mendorong pertumbuhan kredit, dan memperkuat nilai mata uang, mempertahankan cadangan devisa, serta pengawasan di sektor keuangan.

Lagarde menjelaskan, langkah lain yang harus dilakukan pemerintah adalah meningkatkan kinerja pasar keuangan nasional. Hal ini, sehubungan dengan maraknya sentimen negatif dari pasar keuangan global.

 

Mulai dari isu kenaikan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat, maupun kebijakan di Tiongkok. Semua itu berpengaruh memperlambat kinerja pasa keuangan RI. 

"Ada empat langkah untuk menyederhanakan masalah yang ada. Inovasi, integrasi, memperbaiki infratsruktur, dan inklusifitas," ujar dia.

Menurut dia, keempat langkah itu juga merupakan upaya menstabilkan perekonomian dalam negeri. "Ini bukan hanya tentang produk dan peraturan. Meskipun situasinya kompleks, kita harus bekerja sama," kata Lagarde. (asp)

 

Ada Kabar Akan Dicopot, Komjen Buwas Disebut Masih Gelar Perkara di Bareskrim

Idham Kholid - detikNews
Jakarta - Kabareskrim Komjen Budi Waseso atau tenar disebut Buwas dikabarkan akan dicopot dari jabatannya. Bagaimana kata Polri terkait kabar ini?

"Tidak ada berita itu yang saya dapatkan, saya sudah konfirm ke stafnya (Buwas)," kata Kabag Penum Polri, Kombes Suharsono di sela-sela kunjungan di Mapolda Lampung, Rabu (1/9/2015).

Ditambahkannya, Kabareskrim saat ini masih melakukan gelar perkara beberapa kasus. "Sedang melaksanakan gelar perkara di Bareskrim.
Di Mabes belum dengan berita itu. Sekarang ini bekerja Kabareskrim," ujarnya.

"Itu nggak betul (kabar pencopotan). Kita lihat perkembangannya," sambungnya.

Kabareskrim Komjen Budi Waseso (Buwas) akan dicopot. Hingga kini proses administrasi pencopotan Buwas sedang disiapkan.

Informasi yang didapatkan detikcom, Rabu (3/9/2015), Buwas dipanggil Presiden Jokowi ke Istana Selasa malam. Dalam pertemuan itu, hadir juga Wapres Jusuf Kalla.

"Dalam pertemuan itu, Buwas diberitahu akan diberhentikan, karena dianggap mengganggu atau menghambat upaya pembangunan ekonomi," kata sumber detik.

Atas rencana pemberhentian ini, Buwas mengaku legowo. Dia sebagai jenderal polisi taat perintah presiden. 

Pemerintah Dinilai Tak Serius Sikapi Ancaman PHK Massal

Oleh : Mohammad Arief Hidayat, Eka Permadi

VIVA.co.id - Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan mengatakan, DPR telah mengingatkan pemerintah sejak lama terkait ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) massal. PHK itu dipicu bukan hanya pelemahan rupiah, namun juga akibat perekonomian global sehingga sektor industri terpukul.

"Kejadian maupun situasi yang sekarang, DPR sudah dua-tiga bulan lalu mengingatkan. Kemenkeu (Kementeriran Keuangan) cukup aktif berkomunikasi dengan pimpinan DPR," katanya di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa, 1 September 2015.

Taufik menerangkan, situasi di Asia dan dunia pada umumnya juga memengaruhi kondisi ekonomi Indonesia. Secara umum memang sedang tidak menguntungkan perekonomian Indonesia. Pemerintah belum bisa menyerap tenaga kerja produktif seperti yang dijanjikan. Ancaman PHK massal menjadi beban berat. Tugas Pemerintah akan semakin berat untuk membuka lapangan kerja.

Sayangnta, ia belum melihat keseriusan pemerintah dalam menangani masalah ketenagakerjaan. Padahal, pemerintah bisa melakukan itu dengan memanfaatkan fasilitas yang ada.

"Harus ada program padat karya masyarakat, CSR (corporate social responsibility) BUMN harus dimanfaatkan untuk penyediaan lapangan pekerjaan. Akan mengurangi dampak situasi global," ujar anggota dewan asal PAN ini menambahkan.

Dolar Semakin Kuat, Hari Tembus Rp14.127

Oleh : Daurina Lestari
VIVA.co.id - Mata uang rupiah semakin keok di hadapan dolar Amerika Serikat. Berdasarkan Kurs Referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) Bank Indonesia, kurs tengah dolar AS di posisi Rp14,127, pada perdagangan Rabu 2 Agustus 2015.

Pagi ini, dolar AS semakin perkasa terhadap rupiah. Dolar naik Rp46 dibanding dengan kurs kemarin yang di level Rp14.081.

Ekspektasi kenaikkan suku bunga acuan Bank Sentral AS pada September ini semakin tinggi, menyebabkan dolar menguat terhadap mata uang utama dunia lainnya.
Dilansir reuters, dolar AS naik 0,4 persen terhadap mata uang Jepang di 119,8 yen. Euro juga tergelincir 0,2 persen ke level US$1,12.

Sementara itu, kurs dolar AS di perbankan nasional berada di level lebih dari Rp14.100. Kurs jual dolar AS di Bank Central Asia dipatok Rp14.140 dan kurs beli di Rp14.110.

Sedangkan kurs dolar Bank Mandiri, harga jual dipatok Rp14.145 dan kurs beli di Rp14.120. (asp)

Sah! Teten Masduki Resmi Dilantik Jadi Kepala Staf Kepresidenan

Bagus Prihantoro Nugroho - detikNews
Jakarta - Teten Masduki resmi menjadi Kepala Staf Kepresidenan. Dia menggantikan Luhut Pandjaitan yang kini menjabat sebagai Menko Polhukam.

Pelantikan digelar di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Rabu (2/9/2015) sekitar pukul 09.20 WIB. Presiden Jokowi membacakan langsung sumpah jabatan yang diikuti langsung oleh Teten.

"Dalam jabatan ini, saya tidak akan sekali kali menerima dari siapa pun juga," kata Jokowi diikuti oleh Teten kemudian.

Hingga pukul 09.30 WIB, upacara pelantikan masih berlangsung. Teten saat ini sedang menandatangani Keppres pengangkatan sebagai Kepala Staf Kepresidenan.

Sebelumnya, nama Teten memang sudah dikenal dekat dengan Jokowi. Selama 10 tahun terakhir, pendiri Indonesia Corruption Watch (ICW) itu kerap mendampingi Jokowi dalam berbagai peristiwa, termasuk Pilpres 2014 terakhir. 

Rupiah Diprediksi Terus Melemah

 Oleh : Siti Nuraisyah Dewi, Romys Binekasri
VIVA.co.id - Analis NH Korindo Securities Indonesia, Reza Priyambada, menyebut masih sulit untuk laju nilai mata uang rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) berbalik menguat jika data-data di Asia tidak cukup membantu.

"Laju rupiah terhadap dolar AS tampaknya masih berada dalam bearish pattern (pola menurun), yang terlihat belum adanya perlawanan dari rupiah sendiri untuk bergerak naik," ujarnya kepada VIVA.co.id, Rabu, 2 September 2015.

Pasalnya, pelemahan sejumlah indeks manufaktur di Asia sejak Senin, 31 Agustus 2015, yang dimotori oleh Korea Selatan dan berlanjut di Selasa, 1 September 2015, kemarin terutama oleh Tiongkok memberikan tekanan pada sejumlah mata uang Asia. Dengan dimikian, kurs rupiah pun ikut terkena imbas negatifnya.

Bahkan, adanya inflasi yang cukup positif dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat laju inflasi pada bulan Agustus 2015 sebesar 0,39 persen tidak cukup kuat membantu laju rupiah agar tidak melemah lebih dalam.

Padahal, Kepala BPS, Suryamin, mengatakan bahwa inflasi Agustus adalah terendah sejak tahun 2007 dan menurun drastis dibanding bulan Juli 2015 yang tercatat sebesar 0,93 persen.

"Kekhawatiran kami pun terjadi dimana laju rupiah masih melanjutkan pelemahannya," ujarnya.

Saat ini, laju rupiah di bawah target support (batas bawah) Rp14.036 per dolar AS. Reza memperkirakan, pergerakan rupiah terhadap dolar AS berada di level Rp14.095-14.069.

"Bearish mode on (trend penurunan) masih perlu diwaspadai jika sentimen yang ada kurang positif."

Ekonomi Lesu, Industri Kreatif Tetap Prospektif

JAKARTA - Kondisi perekonomian yang lesu dan disertai pelemahan nilai tukar rupiah membuat berbagai sektor bisnis kena imbasnya. Namun, ada bisnis yang tetap prospektif meski perekonomian sedang anjlok. Yakni industri ekonomi kreatif.

Menurut  Presiden Direktur Mata Air Group, Thiar Bramanthia, industri ekonomi kreatif justru menawarkan peluang bagus di saat perekonomian mengalami penurunan. “Asalkan mau kreatif, kondisi saat ini justru jadi peluang tersendiri,” ujarnya di kawasan Cibubur, senin (31/8).

Thiar menjelaskan, industri kreatif juga relatif aman dan kebal dari gejolak rupiah. Para pelaku industri kreatif bahkan tetap bertahan meski dolar Amerika Serikat (USD) sudah melampaui angka Rp 14.000,-.

Tiare menjelaskan, karena alasan untuk survive pula maka perusahaan yang dipimpinnya menekuni industri kreatif. Salah satunya adalah mengakuisisi Sekolah Musik Farabi.

Menurut Thiar, Sekolah Musik Farabi yang sebelumnya dimiliki musisi jazz Dwiki Darmawan itu punya prospek cerah. Hanya saja, katanya, selama ini memang sentuhan bisnis untuk mengembangkan Farabi kurang maksimal. “Kurang polesan bisnisnya aja,” ujarnya.

Karenanya ia akan berupaya mengembangkan Farabi sebagai leader di bidang kursus musik. Ia akan mengibarkan bendera Farabi ke berbagai daerah dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi.

“Kami akan meluncurkan program kursus online yang bisa diakses secara luas oleh seluruh masyarakat Indonesia bahkan mancanegara. Kami punya infrastrukturnya untuk videostreaming dalam proses kursus,” ujar pemilik PT Akoe Indonesia yang bergerak di bidang IT itu.(ara/JPNN)

Pengembangan UMKM Hindarkan Transmigran dari Jeratan Rentenir

Mega Putra Ratya - detikNews
Jakarta - Himpitan masalah ekonomi menjadi problem akut yang kerap dirasakan masyarakat di pelosok desa. Kondisi ini sering dimanfaatkan para rentenir untuk menarik keuntungan dengan menawarkan bantuan pinjaman, namun pada akhirnya malah memeras.

Fakta sosial yang dialami masyarakat ini menjadi perhatian Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar. Dia meminta agar program-program pemberdayaan masyarakat dengan konsep pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) segera digenjot.

Selain itu, program transmigrasi yang dijalankan pun perlu terus dibenahi dengan mengembangkan kualitas pemberdayaan masyarakat secara maksimal.

"Waktu saya meninjau Kota Transkmigrasi Baru (KTM) di Telang, Banyuasin. Ada laporan bahwa petani di sana dulunya sering dililit utang oleh para rentenir. Kemudian salah satu solusi yang dilakukan adalah dengan menghidupkan program UMKM dan Koperasi. Hasilnya ternyata sangat manjur karena masyarakat bisa lebih mandiri secara ekonomi dan terbebas dari lilitan utang para rentenir," ujar menteri Marwan saat membuka seminar 'Ketransmigrasian bertema Kawasan Transmigrasi Sebagai Daya Tarik Pertumbuhan Ekononi dan Investasi Melaui Agribisnis dan Agroindustri' sebagaimana tertulis dalam siaran pers, Selasa (1/9/2015).

Menteri Marwan mengaku sudah sejak awal mengajukan usul pembentukan 5.000 UMKM di daerah-daerah tertinggal dan transmigrasi. Namun sayang usulan ini dicoret oleh Bappenas.

"Sekarang ingin saya munculkan kembali UMKM di daerah transmigrasi dan pulau terluar. Sebab mafaatnya sangat banyak sekali bagi masyarakat," tegas Marwan.

Menteri Marwan mengaku sangat miris nendengar adanya masyarakat miskin yang dianiaya oleh rentenir hingga meninggal dunia hanya gara-gara menunggak utang sebesar Rp 300 ribu.

Penganiayaan yang terjadi di Bekasi, Jawa Barat itu adalah potret realitas social yang kemudian menghidupkan para pengijon dan rentenir.

"Para rentenir ini hidupnya pasti akan susah dan dijamin masuk neraka. Ini kata Al-Quran dan Hadits yang saya yakini benar," ujarnya.

Ketika kondisi ekonomi masyarakat semakin sulit, peran transmigrasi menjadi sangat penting. Baik untuk mengatasi masalah dalam jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang.

Indonesia memiliki bonus demografi yang sangat besar. Namun di sisi lain, tidak diimbangi dengan penyebaran sumber daya manusia untuk mengelola kekayaan alam tersebut, sehingga banyak potensi yang tidak tergarap dengan optimal.

Transmigrasi ini, lanjut Marwan, bukanlah program yang menakutkan, akan tetapi program yang menjadi solusi dan harus disambut dengan suka cita.

Program Transmigrasi yang sudah berjalan sejak jaman Orde Baru telah melahirkan 619 kawasan transmigrasi, tersebar di 23 kabupaten dan 13 provinsi. Telah banyak kisah sukses dalam program transmigrasi, namun belum banyak diketahui oleh masyarakat Indonesia.

Selama ini, lanjut Marwan, masyarakat desa sangat lekat dengan kemiskinan, ketertinggalan, pengangguran, dan masalah sosial lainnya. Permukiman kumuh dan sempit sering ditemukan di Pulau Jawa sedangkan pulau-pulau di daerah lainnya sulit berkembang karena tidak ada sumber daya manusia untuk bekerja.

"Ini menjadi problem klasik yang dihadapi bangsa Indonesia. Kemudian transmigrasi hadir untuk mengurai permasalahan ini agar potensi alam yang melimpah bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat," ujar Marwan.

Marwan mengakui program transmigrasi selalu mengalami pasang surut. Ada kalanya transmigrasi dijadikan primadona masyarakat yang ingin menggapai hidup yang lebih layak,.

Namun ada yang menyebut transmigrasi sebagai program penempatan di daerah sulit yang menakutkan. Padahal, jika transmigrasi ini dipahami dengan baik, maka semua masyarakat pasti akan mendukung dan sangat antusias untuk mengikutinya.

"Bayangkan saja, lahan kita di Luar Pulau Jawa masih banyak yang terisolir padahal potensinya sangat melimpah. Di sisi lain banyak masyarakat di pulau Jawa yang memiliki kemampuan bekerja dengan baik namun belum terberdayakan karena kesulitan lapangan pekerjaan. Ini tidak boleh lagi terjadi jika Transmigrasi kita jalankan dengan baik," tuturnya.

Program transmigrasi ini, lanjut Marwan, harus mendapat dukungan dari kabupaten, provinsi dan kementerian/lembaga terkait. Transmigrasi bisa digarap secara koordinatif maupun secara sektoral oleh kementerian lembaga.

Misalnya Kementerian Pertanian bisa bisa ikut menjalankan programnya di wilayah transmigrasi, kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat juga demikian, demikian juga Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, dan kementerian koperasi, dan semua kementerian lainnya.

"Pengelolaan sumber daya alam yang luas melalui transmigrasi akan sukses dilakukan apabila kita memakai sistem keroyok ramai-ramai. Dengan demikian problem sosial ekonomi masyarakat bisa diatasi, dan pada akhirnya kesejahteraan secara nasional bisa tercapai," kata Marwan.
(ega/fdn)

Rieke Tagih Janji Jokowi dalam Piagam Perjuangan Marsinah

JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka, datang ke gedung DPR membawa Piagam Perjuangan Marsinah, yang ditanda tangani oleh Joko Widodo (Jokowi) saat kampanye Pilpres, Juli 2014 lalu.

Ya, Rieke membawa piagam bermaterai yang berisikan program Trilayak, yakni Kerja Layak, Upah Layak dan Hidup Layak itu ke DPR, sebagai dukungan terhadap aksi buruh sekaligus mengingatkan Presiden Jokowi pada janji politiknya.

"Saya mendukung semua tuntutan buruh dan pekerja yang melakukan aksi, tidak hanya di Jakarta tapi di beberapa titik di Indonesia," kata Rieke di gedung DPR Jakarta, Senin (1/9).

Rieke mengatakan bulan September ini merupakan awal penentuan upah untuk tahun 2016 dengan diawali survei komponen hidup layak. Kemudian bulan Oktober kenaikan upah untuk 2016 harus diputuskan. Yang tak kalah penting, Desember akan berlaku Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

Karena itu terjadi di saat ekonomi nasional sedang sulit, Rieke menuntut diturunkannya harga kebutuhan pokok. Tidak boleh lagi ada kenaikan harga BBM, gas dan listrik. Karena itu terjadi maka akan ada tuntutan kenaikan upah yang lebih besar dari buruh.

Rieke tidak mengesampingkan adanya persoalan ekonomi dunia, tetapi dia menuntut pemerintah melakukan terobosan-terobosan dan langkah strategis. Apalagi hampir setiap hari ada PHK (pemutusan hubunahn kerja) buruh, tapi di sisi lain masuk tenaga kerja dari luar. Parahnya, sebagian mereka masuk melalui jalur ilegal.

"Kita butuh kesepakatan bersama, ini gak bisa kayak gini terus. Bahwa memang ada proyek-proyek besar yang akan dilakukan, hasilnya terlihat 2-3 tahun ke depan. Tapi rakyat butuh makan pada hari ini, pekerja butuh ada kepastian mereka bisa bekerja. Ini 70 tahun Indonesia merdeka, ayo kerja, pertanyaannya kerja dimana, cari kerja susah," tutur mantan pemerang Oneng dalam film Bajaj Bajuri itu.

Saat ditanya soal janji Jokowi dalam Piagam Perjuangan Marsinah apakah sudah dijalankan Jokowi, Rieke tegas menyatakan janji tersebut belum dilaksanakan. Karena itu dia menilai wajar bila buruh menagih janji Presiden Jokowi.

"Menurut saya yang dilakukan pekerja hari ini adalah upaya mengingatkan Pak Jokowi dan pemerintahannya, terutama Pak Jokowi untuk memenuhi janji kampanyenya. Karena kebetulan saat itu saya bagian dari tim pemenangan Joikowi-JK," tegasnya.(fat/jpnn)

Lihat nih! Foto Jenderal TNI Tebar Senyum di Tengah Lautan Massa Demo Buruh

JAKARTA - Demo Buruh di kawasan Istana Negara, Selasa (1/9) memunculkan banyak cerita.

Selain dari perjuangan buruh menyuarakan aspirasi, dalam demo itu juga muncul kejadian menarik. Salah satunya tentang Menkopolhukam Luhut Binsar Panjaitan.

Pria berkumis kelahiran Toba Samosir 28 September 1947 itu menunjukkan ketangguhan dan wibawanya saat melewati dan membelah kerumunan massa pedemo.

Luhut harus berjalan kaki, dari pusat demo menuju komplek perkantorannya di kawasan Istana.

Jenderal TNI (purn.) yang satu ini rela turun dari mobilnya, jalan kaki menuju markasnya. Tak terlihat sedikit pun raut gentar, saat Luhut melewati kerumunan massa.

Mantan Komandan Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Darat (Kodiklat TNI AD) (1997-1998) itu justru tebar senyum di tengah massa. (adk/jpnn)

MA Segera Kirim Putusan Yayasan Soeharto Rp 4,4 Triliun ke PN Jaksel

Dhani Irawan - detikNews
Jakarta - Kejaksaan Agung (Kejagung) masih menunggu salinan berkas putusan Mahkamah Agung (MA) terhadap Yayasan Supersemar yang dihukum Rp 4,4 triliun. Saat ini MA tengah mengoreksi berkas putusan tersebut.

"Dalam taraf koreksi, mungkin tidak lama lagi dikirim," kata juru bicara MA Suhadi ketika dikonfirmasi, Selasa (1/9/2015).

Saat dihubungi terpisah, Jaksa Agung HM Prasetyo mengaku masih menunggu salinan putusan tersebut. Prasetyo menyebut nantinya pihak pengadilan yang akan memanggil pihak kejaksaan dan dari yayasan itu mengenai eksekusi putusan tersebut.

"PN (Pengadilan Negeri) Jaksel yang justru punya strategi. Kita kan sebagai pihak penggugat. Nanti justru kita harapkan putusan MA kemarin kan sifatnya harus dilaksanakan, pihak tergugat itu secara sukarela mau memenuhi kewajibannya. Nah seperti apa? Itu menjadi domainnya pengadilan. Mereka punya solusi seperti apa. Kita sejauh ini masih menunggu ya sebagai pihak penggugat. Paling kalau perlu kan nanti kita dipanggil ya oleh pihak pengadilan terkait apa yang bisa kita lakukan," papar Prasetyo.

Patgulipat Presiden Soeharto dalam menyelewengkan uang rakyat yaitu membuat Yayasan Supersemar dengan ketua dirinya sendiri. Di sisi lain, sebagai Presiden, ia memerintahkan 5 persen dari 50 persen laba bank negara untuk disetor ke yayasan yang ia bentuk itu.

Caranya yaitu Presiden Soeharto mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 1976 pada 23 April 1976 tentang Keputusan Menteri Keuangan Nomor 333/KMK.011/1978 tertanggal 30 Agustus 1978. Sejak 1974 hingga tahun 1998, dana yang diselewengkan mencapai USD 420 juta dan ratusan miliar rupiah yang disalurkan Soeharto ke bank dan perusahaan, di luar tujuan Yayasan Supersemar.

Jika dengan kurs saat ini maka dana yang diselewengkan mencapai Rp 4,4 triliun.Modus penyelewengan dana ini diduga tidak hanya terjadi di Yayasan Supersemar. Jaksa Agung sejak era tahun 2000-an telah membidik yayasan lain serupa.

Dengan adanya putusan inkrah ini, maka membuka jalan bagi Jaksa Agung sebagai kuasa hukum negara menyidik yayasan Soeharto lainnya. Harifin yang duduk sebagai ketua majelis kasasi di kasus Supersemar itu mengatakan hakim yang akan menilai sendiri. 

Penggeledahan Pertamina Foundation Terkait Dugaan Korupsi Dana CSR

Dhani Irawan - detikNews
Jakarta - Kantor Pertamina Foundation digeledah penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Eksus) Bareskrim Polri. Proses hukum itu terkait dengan dugaan penyalahgunaan dana corporate social responsibility (CSR) program menabung pohon.

"Pidana pokoknya adalah penyalahgunaan dana CSR, seharusnya diberikan seluruhnya untuk kegiatan menabung pohon, tapi nyatanya banyak relawan fiktif dan lokasi yang fiktif," kata Kepala Sub Direktorat TPPU Kombes Golkar Pangarso, saat dihubungi detikcom, Selasa (1/9/2015).

Mengenai lokasi fiktif, Golkar mencontohkan adanya lokasi yang tidak sesuai untuk penanaman pohon.

"Misalnya saat diselidiki oleh tim dengan menggunakan GPS, lokasi itu ternyata rumah, bukan lokasi penanaman pohon," ujar Golkar.

Dugaan sementara, kerugian akibat dugaan penyalahgunaan dana tersebut mencapai Rp 120 miliar.

Belum ada tersangka dalam kasus yang berstatus penyidikan ini. Namun, Golkar menyebut pihaknya sudah mengarah ke adanya tersangka dalam kasus penggunaan dana pada 2012-2013 itu.

"Arah kepada tersangka sudah ada penentuan. Saat ini pemeriksaan saksi-saksi dulu, nanti setelah bukti cukup kita akan panggil tersangka itu untuk dimintai keterangannya," ujar mantan Wakapolresta Bekasi ini.

Golkar juga masih menutup rapat pihak-pihak yang dibidiknya. Termasuk calon tersangka dalam kasus ini. "Calon tersangka sudah ada, tapi itu tidak akan kita umumkan. Sementara ini masih terus didalami," kata dia. 

KPK Ancam Tangkap Tangan Transaksi di Pilkada

Jpnn

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan bakal memantau ketat Pilkada Serentak 2015 yang hari pencoblosannya berlangsung 9 Desember mendatang. Lembaga antirasuah itu bahkan siap mengambil tindakan tegas bila ada kegiatan yang berbau tindak pidana korupsi.

"KPK akan OTT (operasi tangkap tangan) kalau ada transaksi yang masuk kategori melanggar Undang-Undang Tipikor (Tindak Pidana Korupsi)," tegas Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja saat peluncuran program Pilkada Berintegritas 2015 di ruang auditorium KPK, Jakarta, kemarin (31/8).

Menurut Adnan, pilkada serentak punya peran penting bagi masa depan suatu daerah. Karena itu, KPK tak ingin pesta demokrasi tersebut ternodai politik uang. "Kami siaga (dalam memantau pilkada serentak, Red). Namun, itu juga bergantung informasi masyarakat," tuturnya.

Adnan mengakui, selama ini KPK memang belum pernah melaksanakan OTT terkait penyelenggaraan pilkada. Namun, hal itu tidak berarti lembaga ad hoc tersebut tak melakukan sesuatu pada penyelenggaraan pilkada serentak di beberapa daerah di Indonesia. Dari data KPU, Pilkada Serentak 2015 berlangsung di 269 daerah dengan perincian pemilihan gubernur sebanyak 9 daerah dan 260 pemilihan bupati/wali kota.

Menurut Adnan, melalui program Pilkada Berintegritas 2015, dengan menggandeng Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), KPK akan melakukan sosialisasi bagaimana membangun pilkada yang baik.

"Kami akan turun ke daerah karena jumlah terlalu banyak. Kami mengingatkan, kami akan menangkap pihak-pihak yang memang melakukan transaksi dalam rangka pilkada ini," tambahnya.

Setelah peluncuran program kemarin, KPK akan mengadakan serangkaian kegiatan sosialisasi di sembilan provinsi, yaitu Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tengah. Dua kota/kabupaten yang akan didatangi KPK terkait pilkada serentak adalah Kota Surabaya dan Kabupaten Bandung.

Di daerah-daerah tersebut KPK akan berkoordinasi dengan KPU daerah, Bawaslu atau panwaslu setempat, serta para tokoh dan organisasi masyarakat di daerah. "Kami ajak mereka bersama-sama menjaga pilkada," kata Adnan.

Tidak ada alasan khusus mengapa daerah-daerah tersebut dipilih. Namun, jika melihat data KPK, beberapa daerah itu termasuk yang tertinggi dalam hal terjadinya tindak pidana korupsi atau laporan dugaan korupsi. Di Provinsi Kepulauan Riau, misalnya, dalam kurun waktu sebelas tahun terakhir, ada 31 kasus korupsi. Begitu juga Provinsi Lampung. Dalam kurun waktu yang sama, ada 28 kasus korupsi.

Upaya pencegahan yang dilakukan KPK lainnya adalah membuka portal pelaporan laporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN) bagi calon kepala daerah. Nama bakal calon yang telah menyerahkan LHKPN itu pun sudah disampaikan lewat laman KPK.

"Ini semua bagian dari pencegahan. Kalau sudah dicegah tetap terjadi sesuatu, jangan salahkan kami untuk menindak," tegasnya.

Kerja sama dengan Bawaslu akan dimanfaatkan KPK untuk menjaring pengaduan-pengaduan dari masyarakat. Jika dari laporan itu memang ada indikasi korupsi yang dilakukan penyelenggara negara, KPK bisa mengambil langkah. Namun, jika pelanggaran pemilu itu tak memenuhi unsur korupsi, penanganannya sepenuhnya diserahkan pada Bawaslu.

Menurut Adnan, pelaksanaan pilkada yang tak berintegritas bakal melahirkan calon-calon yang bermasalah di kemudian hari. Berdasar data KPK dari 2004 hingga 2015, tercatat sudah ada 64 kasus korupsi yang menjerat kepala daerah. Baik itu terjadi di tingkat provinsi, kabupaten, maupun kota.

Korupsi tersebut dilakukan dengan berbagai macam modus. Ada yang terjerat gratifikasi, suap, maupun korupsi pengadaan. Yang paling sporadis mungkin kejadian 2013: sejumlah kepala daerah terjerat kasus penyuapan di Mahkamah Konstitusi.

Program Pilkada Berintegritas yang digagas KPK menyentuh seluruh elemen, baik penyelenggara, pengawas, maupun pemilih. Kegiatan tersebut terdiri atas lima program. Yaitu, pembentukan calon kepala daerah berintegritas, pembentukan penyelenggara pilkada berintegritas, deklarasi pilkada berintegritas, sosialisasi publik pilkada berintegritas, serta sosialisasi partai politik berintegritas.

Berdasar data KPK, saat ini ada 61 kasus korupsi yang menjerat sejumlah kepala daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. "Karena itu, masyarakat harus memilih dengan integritas agar calon terpilih juga orang yang berintegritas," kata Adnan.  (gun/aph/c9/kim)

JK Tegaskan Pemerintah 'Ganti Untung' Setiap Pembebasan Lahan Warga

Mulya Nurbilkis - detikNews
Jakarta - Dalam sejumlah proyek pembangunan, pemerintah harus membebaskan lahan milik warga dengan sejumlah uang. Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menegaskan pemerintah selalu memberi 'ganti untung' untuk lahan yang dibebaskan.

"Semua sekarang kebijakan pemerintah, semua lahan yang dibebaskan untuk kebutuhan proyek pemerintah itu pasti penggantiannya tidak merugikan orang tapi menguntungkan," kata JK di kantornya, Jl Medan Merdeka Utara, Jakpus, Senin (31/8/2015).

Misalnya saja untuk proyek waduk Jatigede. Ia mengatakan uang pengganti lahan milik warga sudah menguntungkan warga.

Ia menyatakan pemerintah sudah menyiapkan anggarannya. Namun, proses verifikasi sertifikat yang dimiliki warga yang membuat pembayaran menjadi lambat.

"Yang sekarang masalah kan biasa di mana-mana harus ada klarifikasi yang betul tanah ini milik siapa. Kalau ahli waris, berapa ahli waris. Kalau soal dana, sudah cukup. Anggaran ada berapa ratus miliar itu," tegasnya.

Proses penggenangan waduk Jatigede sudah mulai dilakukan. Warga Cipaku, Jawa Barat, sudah bersiap untuk mengosongkan wilayah mereka. Pasca pengosongan dan pengerjaan waduk, mereka berharap proses penggantian segera terealisasi.

 

Kapolda Metro Jaya larang anggota bawa pistol amankan demo

Pewarta: Taufik Ridwan
Jakarta (ANTARA News) - Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Polisi Tito Karnavian melarang anggotanya membawa senjata api saat mengamankan unjuk rasa buruh pada Selasa (1/9).

"Tidak ada anggota yang membawa senjata api," kata Tito di Jakarta, Senin.

Tito mengatakan tim khusus kepolisian membawa senjata api saat eskalasi unjuk rasa mengalami peningkatan atau terjadi kontijensi.

Tim khusus kepolisian tersebut dalam jumlah terbatas dan terkoordinasi saat terjadi kontijensi.

Tito menyebutkan petugas kepolisian diperkenankan menggunakan senjata api berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 1 dengan berbagai tahapan yang panjang.

Tito mengungkapkan Polda Metro Jaya mengerahkan 8.542 personel guna mengamankan demontrasi buruh se-Jabodetabek itu.

Polda Metro Jaya bertugas mengamankan unjuk rasa buruh yang diperkirakan mencapai 40.000 orang dari berbagai organisasi serikat pekerja.

Para buruh akan menyampaikan pendapat di mukan umum di sekitar Istana Negara dan Bundaran Hotel Indonesia dengan tuntutan meningkatkan kesejahteraan dan melemahkanya rupiah terhadap dolar. 

Harga minyak melonjak setelah produksi AS lebih rendah

New York (ANTARA News) - Harga minyak melonjak lebih tinggi pada Senin (Selasa pagi WIB), setelah pemerintah AS menurunkan estimasi produksi dalam negeri dan OPEC mengatakan pihaknya "siap berbicara" kepada para produsen tentang harga rendah multi-tahun.

Patokan AS, minyak mentah light sweet atau West Texas Intermediate untuk pengiriman Oktober, melonjak 3,98 dolar AS (8,8 persen) menjadi ditutup pada 49,20 dolar AS per barel di New York Mercantile Exchange, kenaikan sesi ketiga berturut-turut, lapor AFP.

Di London, minyak mentah Brent untuk pengiriman Oktober berakhir pada 54,15 dolar AS per barel, naik 4,10 dolar AS (8,2 persen) dari tingkat penutupan Jumat lalu.

Selama kenaikan tiga sesi terakhir WTI telah membukukan keuntungan 27,5 persen dan Brent 25,52 persen.

Harga minyak dibuka lebih rendah pada Senin, tetapi kemudian menarik diri dari wilayah negatif setelah Departemen Energi AS mengatakan bahwa produksi dalam negeri pada Juni mencapai 9,3 juta barel per hari, sekitar 100.000 barel lebih rendah dari perkiraan sebelumnya.

Perkiraan bulanan untuk periode Januari hingga Mei direvisi lebih rendah sebanyak 130.000 barel per hari.

Produksi AS telah berjalan pada tingkat rekor sejak awal tahun, sehingga memperburuk situasi kelebihan pasokan global.

Juga meningkatkan harga pernyataan kartel minyak OPEC yang mengatakan bahwa berlanjutnya tekanan pada harga "tetap menjadi kekhawatiran" untuk grup.

Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC), yang menghasilkan sekitar 40 persen dari produksi minyak mentah global, mengaitkan tekanan harga terhadap produksi yang lebih tinggi dan spekulasi pasar.

"Tak perlu dikatakan, OPEC, seperti biasa, akan terus melakukan semua dalam kekuasaannya untuk menciptakan lingkungan kondusif yang tepat untuk pasar minyak guna mencapai keseimbangan dengan harga yang adil dan wajar," kata OPEC dalam laporan bulanannya.

"Sebagai organisasi telah menekankan pada banyak kesempatan, siap berdiri untuk berbicara dengan semua produsen-produsen lain. Tetapi ini harus pada tingkat pemain lapangan. OPEC akan melindungi kepentingannya sendiri."

Para analis meragukan apakah OPEC bersedia mengurangi produksinya.

"Pedagang minyak tampak membaca ini sebagai janji untuk mengendalikan produksi, atau setidaknya, untuk menghindari membiarkan produksi lebih tinggi. Yang akan menopang harga -- jika berjalan," kata Paul Ausick dari 24/7 Wall St, yang menambahkan: "Warna kami skeptis."

Produksi minyak mentah OPEC naik sebesar 108.000 barel menjadi 32,32 juta barel per hari pada Agustus, Bloomberg News melaporkan pada Senin, mencatat bahwa itu jauh di atas batas resmi kartel 30 juta barel per hari.

Ausick mengatakan bahwa tampaknya kepemimpinan OPEC "setuju untuk menerima pengganggu mimbar atas nama para anggota yang terpukul paling keras, mengetahui bahwa setiap indikasi kartel siap untuk membangkitkan harga (cenderung menyiratkan) menurunkan produksi minyak mentah akan memberikan dampak positif."

KPK luncurkan program Pilkada Berintegritas 2015

Pewarta: Aubrey Kandelila Fanani
Jakarta (ANTARA News) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meluncurkan program Pilkda Berintegritas 2015 guna menghadirkan pemilihan kepala daerah yang jujur, adil dan transparan.

Menurut Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Adnan Pandu Praja, kegiatan ini penting karena penyelenggaraan pilkada rentan tersangkut politik uang.

"KPK berupaya membantu menghadirkan penyelenggaraan pilkada yang bersih dan jujur melalui Program Pilkada Berintegritas," kata Adnan di Gedung KPK, Jakarta,Senin.

Setelah peluncuran, KPK akan mengadakan serangkaian kegitan sosialisasi di sembilan provinisi dan dua kabupaten atau kota antara lain Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Kota Surabaya dan Kabupaten Bandung.

KPK akan berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), Bandan Pengawas Pemilu (Bawaslu) daerah setempat, tokoh dan organisasi masyarakat setempat.

Kegiatan sosialisasi akan menyentuh seluruh elemen, baik penyelenggara, pengawas maupun pemilih.

Antara lain, Pembentukan Calon Kepala Daerah Berintegritas, Sosialisasi Publik Pilkada Berintegrits serta Sosialisasi Partai Politik Berintegritas.

Data KPK menyebutkan ada 62 kasus korupsi yang menjerat kepala daerah, baik di tingkat provinsi atau kabupaten/kota.

"Karenanya, masyarakat harus memilih dengan integritas agar terpilih juga orang yang berintegritas sebagai pemimpin," kata Adnan.

Rangkaian kegiatan ini, kata Adnan bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh faktor terkait Pilkada akan mampu menjujung tinggi nilai-nilai integritas demi terwujudnya seluruh pilkada yang berintegritas.

"Sehingga mampu menghadirkan kepala daerah yang jujur, amanah dan mampu membawa kemakmuran bagi segenap rakyat Indonesia," kata dia. 

Kapolri: jangan takut jika penggunaan anggaran benar

Pewarta: Agung Pambudi
Padang (ANTARA News) - Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Pol Badrodin Haiti mengatakan bahwa pemerintah tidak perlu takut menggunakan anggaran selama dilakukan dengan benar.

"Kalau mekanisme dan prosedurnya dilakukan dengan benar, tidak perlu takut," kata Badrodin Haiti, didampingi Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Suatera Barat Brigjen Pol Bambang Sri Herwanto, saat melakukan kunjungan kerja ke kantor Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Barat, Kota Padang, Senin malam.

Saat ditanyai tentang pernyataan presiden yang mengatakan bahwa kesalahan administrasi tidak dipidana, ia mengatakan memang sudah seperti itu.

"Kesalahan administrasi diproses secara administrasi, dan tidak bisa dipidana," katanya.

Namun yang terpenting, lanjutnya, yaitu penggunaan anggaran secara benar. Selain itu jangan ada kebijakan yang dikriminalisasi.

"Selagi masih dalam alur yang benar, tak perlu takut. Yang diantisipasi itu adalah kebijakan yang diambil sudah memiliki niat buruk (dikriminalisasi)," katanya.

Dengan hal itu, kata Badrodin, baik pemerintah pusat maupun daerah tidak lagi menjadikan ketakutan hukum, sebagai penghambat penyerapan anggaran.

Dalam kunjungan itu, tampak ratusan perwira yang berada di wilayah hukum Polda Sumbar menghadiri kegiatan.

Sementara itu, Koordinator pegiat anti korupsi dari Gerakan Lawan Mafia Hukum (GLMH) Sumbar, Miko Kamal, menekankan perlunya peningkatan pengawasan terhadap penegak hukum terkait ketakutan penggunaan anggaran itu.

"Pengawasan terhadap penegak hukum diperlukan khususnya terhadap Kepolisian dan Kejaksaan," katanya.

Pengawasan tersebut, katanya, untuk menghindari penggunaan kesempatan oleh aparat hukum dalam pelaksanaan proyek pekerjaan. Karena ia menilai ada indikasi perbuatan itu oleh oknum aparat.

"Ada indikasi oknum penegak hukum sengaja mencari-cari atau mengganggu pelaksanaan proyek ataupun pengadaan barang dan jasa, mencari-cari kesalahan dan menjadikan peraturan hukum untuk menakut-nakuti. Jika pelaksana proyek tidak mau "bersahabat", maka kasus akan diproses," katanya.

Ia mengatakan kasus-kasus yang berawal dari mencari-cari kesalahan itu biasanya mendapatkan vonis bebas di pengadilan.

Ia menyebutkan, dalam pengawasan itu pimpinan aparat kepolisian dan kejaksaan harus aktif. Termasuk juga pengawas dari luar intitusi seperti Komisi Kejaksaan (Komjak), dan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).

Pemerintah, lanjutnya, harus memaksimalkan fungsi bagian hukum yang terdapat di sekretariat pemerintah daerah. Termasuk juga berkonsultasi dengan Inspektorat, dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Pemerintah juga bisa menggunakan jasa konsultan hukum jika memang dinilai perlu," katanya. 

Ekonomi Melemah, Pemerintah Diminta Tak Tambah Utang

 Oleh : Bayu Adi Wicaksono, Agus Rahmat
VIVA.co.id - Walau Indonesia kini mengalami pelemahan ekonomi, tetapi pemerintah diimbau untuk tidak mengambil utang luar negeri terlebih dahulu.

Hal itu dikatakan para ekonom, usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo, di Kantor Kepresidenan Jakarta, Senin 31 Agustus 2015.

Direktur Eksekutif CORE Indonesia Hendri Saparini yang turut memberi masukan ke Presiden mengatakan, meminjam dolar ke luar negeri memang salah satu instrumen untuk mengatasi krisis.

"Kalau misalnya hanya pasok dolar, Indonesia sebenarnya punya kerja sama bilateral, bisa juga dengan lembaga-lembaga multilateral untuk minta pinjaman, tapi itu belum diperlukan oleh Indonesia," kata Hendri menjelaskan usai bertemu Presiden Joko Widodo, di Kantor Kepresidenan, Senin 31 Agustus 2015.

Untuk itu, lanjutnya, pemerintah perlu mengoptimalkan kemampuan dalam negeri. Saat pertemuan dengan Presiden, Hendri Saparini mengaku, Presiden Jokowi juga belum akan menggunakan instrumen meminjam utang dolar.

Menurutnya, masih banyak cara yang bisa dilakukan. Untuk sektor usaha pemerintah harus menggerakkan. Termasuk, insentif-insentif yang diberikan secara fokus guna mendorong gairah ekonomi.

"Jadi tadi kita sepakat, kita belum perlu menggunakan instrumen-instrumen yang saat ini sifatnya darurat. Tetapi, kita persiapkan diri bahwa kalau misalnya kondisi ini, pilihan-pilihan kebijakan partner kita memperburuk kita, tapi sebenarnya kondisi ekonomi kita bisa diselesaikan dengan banyak cara," katanya.

Kapolda Metro: Demo yang Tertib Tanpa Ganggu Kepentingan Masyarakat Lain

Mei Amelia R - detikNews
Jakarta - Polda Metro Jaya mengimbau massa buruh yang akan berunjuk rasa di depan Istana Negara, Jakarta Pusat untuk melakukan aksi dengan tertib. Selain itu, massa buruh juga diimbau untuk tidak mengganggu kepentingan masyarakat lainnya selama berunjuk rasa.

"Agar penyampaian pendapat ini berlangsung tertib dan lancar, dilaksanakan dengan tidak mengganggu kepentingan masyarakat lainnya," kata Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Tito Karnavian kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Senin (31/8/2015) malam.

Hal ini sudah disampaikan Kapolda dalam rapat koordinasi bersama elemen buruh dengan stakeholder yang dilakukan berulang kali. Dengan begitu, diharapkan massa buruh memahami makna penyampaian pendapat di muka umum harus tetap dengan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Penyampaian pendapat, bukan untuk melakukan penekanan okarena itu ada batasan-batasan yang diatur PBB maupun UU kita, di antarany tidak mengganngu ketertiban umum, national security, public health dan lain sebagainya," imbuhnya.

Dalam rapat koordinasi yang digelar beberapa kali, elemen buruh sepakat bahwa visinya di antaranya masalah ketertiban. Massa buruh juga diimbau untuk mengikuti rencana teknis pelaksanaan aksi demo, di antaranya titik kumpul massa yang disepakati ada di Patung Kuda.

"Kemudian teknis masuk ke masalah berhenti di patung kuda, kendaraan diparkir, diterima beberapa perwakilan pejabat kementerian direncanakan di Balai Kota, nanti ddiakomodir dan terjadi dialog, mudah-mudahan hasilnya positif dan selesai agar kembali ke tempat masing-masing dengan tertib," paparnya.

Koordinator lapangan massa buruh juga diharapkan sudah mensosialisasikan hal ini kepada massa buruh karena melibatkan massa yang cukup besar yakni sekitar 40 ribu orang.

"Teman-teman serikat pekerja kami minta mensosialisasikannya ke bawah agar ini semua dipahami," tutupnya.

Buruh Jamin Demonstrasi Tertib dan Aman

 Oleh : Nur Azizah, Bayu Nugraha
VIVA.co.id - Aksi menyampaikan pendapat dengan berunjuk rasa kerap kali dilakukan oleh buruh. Jakarta, selalu dipilih dan menjadi favorit para massa buruh dari berbagai elemen menyampaikan aspirasi mereka.

"Ibu Kota negara di Jakarta. Besok, kalau Ibu Kota negaranya di Bekasi, kami pindah aksi ke Bekasi," kata Koordinator Aksi Buruh, Baris Silitonga di Mapolda Metro Jaya, Senin, 31 Agustus 2015.
Hari ini, Selasa 1 September 2015, ribuan buruh akan berunjuk rasa di depan Istana Negara. Kendati begitu, Baris menjamin aksi akan berlangsung damai dan tidak akan melanggar aturan.

"Kami sepakat untuk aman. Tidak ada yang nakal dan yang penting pokok tuntutan seperti biasa," kata Baris.
Baca Rupiah Anjlok, 26 Ribu Karyawan Kena PHK

Sementara itu, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Mohammad Iqbal, juga menjamin aksi akan berjalan tertib. Polda Metro Jaya bahkan akan menurunkan belasan ribu personel untuk kelancaran aksi para buruh.

"Kami sepakat kalau demo nanti koridornya tertib. Sepakat untuk tidak menyulitkan masyarakat, serta akan patuhi peraturan lalu lintas. Personel akan ditambah menjadi 11 ribu sesuai kondisi di lapangan," ujar Iqbal. (ase)

Antisipasi Demo Buruh, PT KAI Terapkan Berhenti Luar Biasa

Oleh : Nur Azizah, Foe Peace Simbolon
VIVA.co.id - PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daop 1 Jakarta bakal memberlakukan berhenti luar biasa (BLB) terkait adanya demo puluhan ribu buruh yang digelar hari ini, Selasa 1 September 2015.
BLB rencananya akan dilakukan di Stasiun Jatinegara, Jakarta Timur khusus bagi kereta api yang berangkat atau tiba di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat. BLB dilakukan mulai pukul 08.00-13.00 WIB.

"‎Untuk memperlancar dan mempermudah akses pengguna jasa menggunakan KA keberangkatan dari Stasiun Gambir," kata ‎Kepala Humas PT KAI Daop 1 Bambang S Prayitno dalam keterangan persnya hari ini.

Menurut Bambang, kebijakan itu dilakukan untuk memberikan pelayanan maksimal bagi pengguna KA melalui Stasiun Gambir. Sebab, dikhawatirkan calon penumpang yang hendak berangkat ke Stasiun Gambir akan terganggu akibat pengalihan arus lalu lintas sebagai imbas adanya demo buruh yang diperkirakan long march dari Bundaran HI hingga Istana Negara.

"Pengguna jasa bisa naik KA dari Stasiun Jatinegara, karena dikhawatirkan terjadi kemacetan dan pengalihan arus lalu lintas di seputaran Stasiun Gambir," ujar Bambang.

Meski begitu, Stasiun Gambir tetap beroperasi seperti biasa. Keberangkatan dan kedatangan KA tetap ‎berjalan sesuai jadwal. PT KAI hanya menambahkan opsi Stasiun Jatinegara untuk menampung penumpang KA yang khawatir tidak bisa berangkat melalui Stasiun Gambir.

‎"Keberangkatan awal tetap dari Stasiun Gambir (sesuai jadwal). Namun calon penumpang KA dapat naik dari Stasiun Jatinegara khusus hari Selasa 1 September pukul 08.00 hingga 13.00 WIB," jelasnya.

Adapun daftar kereta api yang akan berangkat dari Stasiun Gambir yang menjadi sasaran berhenti luar biasa di Stasiun Jatinegara yakni, KA Argo Dwipangga, KA Argo Parahyangan, KA Taksaka, KA Argo Jati, KA Argo Bromo Anggrek, KA Cirebon Ekspres, dan KA Tegal Bahari. (ase)

Begini Pengalihan Arus Lalin di Jakarta Antisipasi Demo Buruh Hari Ini

Mei Amelia R - detikNews
Jakarta - Sebanyak 40 ribu massa buruh, pagi ini akan turun ke jalan untuk berunjuk rasa di depan Istana Negara, Jakarta Pusat. Massa akan melakukan longmarch dari Bundaran Air Mancur/Patung Kuda hingga ke depan Istana.

"Titik kumpul dari Patung Kuda, kemudian kita kawal sampai ke depan Istana," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Mohammad Iqbal, Selasa (1/9/2015).

Massa diperkirakan mulai berdatangan pada pukul 09.00 WIB dengan menggunakan jalur prototkol Sudirman-Thamrin, Tugu Tani-Medan Merdeka Barat dan dari Harmoni. Titik-titik tersebut diperkirakan akan tersendat, untuk itu masyarakat diimbau untuk menghindari ruas jalan tersebut.

Ada 6 titik jalur massa yang akan dibuat pengalihan arusnya jika mengalami kemacetan, berikut titik-titiknya:

1. Semanggi
- Arus kendaraan yang datang dari arah Jl Gatot Subroto menuju Jl Sudirman dialihkan ke arah Senayan dst.
- Arus kendaraan yang datang dari arah Jl Gatot Subroto menuju Jl Sudirman diialikan ke Blok M
- Arus kendaraan yang datang dari arah Sudirman menuju Thamrin dialihkan ke kiri ke Jl Gatot Subroto dst.
- Arus kendataan yang datang dari arah Jl Gatot Subroto menuju Jl Sudirman diluruskan ke arah Jl Gatot Subroto-Rasuna Said maupun MT Haryono

2.Dukuh Atas
- Arus kendaraan yang datang dari arah Sudirman menuju ke Thamrin dialihkan melalui Jl BNI 46 Galunggung- ke kiri Jl Pasar Baru Timur
- Arus keendaraan dari arah Karet Pasarbaru Timur menuju ke Sudirman dialikan ke arah Galunggung-Halimun
- Arus kendaraan yang datang dari Galungguung menuju ke Karet Pasar Baru Timur dibelokkan ke kiri Jl Jenderal Sudirman.

3. Bundaran HI
- Arus kendaraan yang datang dari arah Sudirman ke arah Bundaran HI dialihkan ke Jl Tanjung Karang-Keendal-Latuharhari- dst atau Tanjung Karang belok ke kiri Blora-kembali lagi ke Sudirman arah Semanggi
- Arus kendaraan yang datang dari arah Kendal-menujukeTanjung Karang ditutup. Dialihkan ke Blora-ke kiri Sudirman arah Semanggi
- Arus kendaraan dari Jl Imam Bonjol dibelokkan menuju ke Jl Pamekasan

4. Kebon Sirih-Sarinah
- Arus kendaraan yang datang dari arah Jl Abdul Muis menuju Kebon Sirih dialihkan ke arah Jl Fachrudin-KH Mas. Mansyur dst
- Arus kendaraan yang datang dari arah Jl Agus Salim dialihkan ke kanan Kebon Sirih-Tugu Tani dst

5. Bundaran Air Mancur/Patung Kuda
- Arus kendaraan yang datang dari arah Jl Abdul Muis menuju Medan Merdeka Barat melalui TL Museum dialihkan ke Jl Abdul Muis Fachrudin dst
- Arus kendaraan yang datang dari arah Jl Abdul Muis menuju Sudirman-Thamrin dialihkan ke Jl Fachrudin dst
- Arus kendaraan yang datang dari arah Kwitang Senen yang menuju Monas diputarbalikan di Doorbrak Gunung Agung atau melalui Medan Merdeka Timur-Gambir dst.

6. TL Harmoni
- Arus kendaraan dari Jl Suryo Pranoto ke Sudirman diluruskan ke Jl Juanda ayai dialihkan ke kiri Jl Gajah Mada maupun ke kiri Jl KH Hasyim Ashari-Grogol-Jl S Parman maupun Jl Daan Mogot dst.
- Arus kendaraan dari Hayam Wuruk yang ingin ke Jl Sudirman-Thamrin dialihkan ke kiri menuju Jl Juanda-Jl Pos-Jl Dr Sutomo-Gunung Sahari dst.
- Arus kendaraan dari Jl Veteran ke Sudirman/Thammrin dialihkan ke Jl Suryo Pranoto-Timang-Jl Balikpapan-Jl Kyai Caringin-Tomang Raya-Jl S Parman atau ke Jl Gajah Mada maupun ke kiri ke Jl KH Hasyim Ashari-Grogol-S Parman-Daan Mogot dst.
- Arus kendaraan dari Jl Veteran 1 ke arah Harmo diputarbalikan menuju Jl Ir H Juanda lanjut ke arah Pasar Baru
- Arus kendaraan dari Jl Medan Merdeka Utara ke arah TL Oteva diputarbalikan menuju ke arah Jl Veteran 1
- Arus kendaraan dari Jl Medan Merdeka Timur dibelokkan ke Jl Perwira
(mei/jor)

8.542 Personel Kepolisian Siap Amankan Demo Buruh Hari ini

Aditya Fajar Indrawan - detikNews
Jakarta - Sekitar 52 ribu massa buruh dari gabungan serikat pekerja se-Jabodetabek akan melakukan aksi unjuk rasa besar-besaran hari ini. Polda Metro Jaya mengerahkan 8.542 personelnya untuk mengamankan aksi tersebut.

"Polda mengerahkan 8.542 personel untuk mengamankan aksi demo, dan ditempatkan pada titik-titik strategis tempat berkumpulnya massa hingga di titik pusat konsentrasi massa," kata Kapolda Irjen Pol Tito Karnavian kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Senin (31/8/2015) malam.

Tito mengatakan, polisi akan melakukan pengamanan ekstra ketat untuk aksi unjuk rasa buruh ini, baik di objek vital hingga sepanjang rute jalan massa. Diimbau agar massa melakukan aksinya dengan tertib dan damai.

"Kami dari polisi akan melakukan pengamanan ekstra ketat. Saya perintahkan polisi se-Jakarta untuk siap mengamankan dan menertibkan penyampaian pendapat di muka umum dari teman-teman buruh ini," kata Tito.

Kapolda juga meminta massa buruh untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam aksi penyampaian pendapat di muka umum. Meski massa bebas untuk menyampaikan pendapat di muka umum, namun bukan berarti massa bisa sewenang-wenang.

"Perlu diingat arti penyampaian pendapat di muka umum ini. Penyampaian pendapat bukan untuk melakukan penekanan, oleh karena itu ada batasan-batasan yang diatur PBB maupun UU kita, di antaranya tidak mengganngu ketertiban, national security, public health dan lainnnya," paparnya.