Aditya Fajar Indrawan - detikNews
Jakarta - Hujan deras yang terus mengguyur kawasan Puncak sejak
Senin (7/3/2016) sore tadi mengakibatkan debit air Sungai Ciliwung
meluap. Tingginya permukaan air di Bendungan Katulampa bahkan
menunjukkan level tertingginya, permukiman yang berada di daerah
bantaran Sungai Ciliwung diimbau waspada.
"Diperkirakan 9-11 jam
ke depan, permukiman di daerah-daerah di bantaran Sungai Ciliwung
berpotensi terendam banjir," ujar Kepala Pusat Data Informasi dan Humas
BNPB, Sutopo Purwo Nugroho dalam pesan singkatnya, Senin (7/3/2016).
Sutopo
menyebut kemungkinan aliran air dari Katulampa itu akan mencapai
Jakarta sekitar pukul 06.00 WIB atau 07.00 WIB, Selasa (8/3/2016). Dia
menyebut ada 9 wilayah di bantaran Sungai Ciliwung yang berpotensi
mengalami banjir yaitu Srengseng Sawah, Pejaten Timur, Rawajati,
Kalibata, Pengadegan, Cawang, Kebon Baru, Bukit Duri, Bidara Cina, dan
Kampung Melayu.
Sutopo menambahkan meskipun debit permukaan air di Bendungan Katulampa
terukur tinggi, yaitu berada di 250 cm pada pukul 22.00 WIB atau level
siaga 1. Kondisi di aliran sungai lainnya masih dalam kondisi aman.
"Meskipun
tidak akan terjadi banjir besar karena sungai-sungai lainnya masih
kondisi aman. Namun tetap perlu diwaspadai," pungkas Sutopo.
Diberitakan
sebelumnya, debit air Sungai Ciliwung diperkirakan akan terus
meningkat, karena di kawasan Puncak hingga kini masih diguyur hujan.
"Tetap waspada, ini masih hujan. Semoga cepat berhenti dan debit berkurang," kata Kepala Bendung Katulampa, Andi, saat ditemui.
Andi mengatakan ketinggian muka air di Bendung Katulampa kali ini merupakan yang tertinggi sejak tahun 2010 lalu.
Selasa, 08 Maret 2016
KPK Panggil Sekretaris MA untuk Diperiksa soal Kasus Suap
Dhani Irawan - detikNews
Jakarta - Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi dipanggil penyidik KPK untuk menjalani pemeriksaan terkait kasus suap di lingkungan MA. Nurhadi akan dimintai keterangan sebagai saksi.
"Iya, hari ini penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan kepada Sekretaris MA, Pak Nurhadi sebagai saksi untuk tersangka ATS," ucap Kabag Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha ketika dikonfirmasi, Selasa (8/3/2016).
Nurhadi akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Andri Tristianto Sutrisna (ATS). Andri sendiri merupakan Kasubdit Kasasi dan PK Perdata pada Direktorat Tata Laksana Perdata MA yang menjanjikan penundaan pengiriman putusan kasasi atas nama terpidana Ichsan. Penundaan itu sendiri dimaksudkan agar pelaksanaan eksekusi terhadap Ichsan molor.
Sebelumnya, KPK melakukan pemeriksaan pada dua orang karyawan JW Marriot Surabaya yaitu Irwansyah Putra dan Sapta Wibawa. Pemeriksaan keduanya dilakukan lantaran KPK mengendus adanya pertemuan 2 tersangka kasus suap yaitu Andri Tristianto Sutrisna dan Ichsan Suaidi di hotel tersebut.
Selain kedua karyawan hotel itu, KPK juga memanggil staf Panitera Muda Pidana Khusus MA, Kosidah. Ketiganya diperiksa untuk kasus penyuapan pejabat MA Andri Tristianto Sutrisna.
Sejauh ini, KPK telah meminta keterangan 6 pejabat MA di kasus ini. Keenam orang itu adalah:
1. Dirjen Badan Peradilan Umum (Badilum), Herri Swantoro
2. Panitera MA Soeroso Ono. Soeroso menjelaskan pemeriksaanya itu terkait prosedur berperkara di MA. Menurut Soeroso, apa yang dilakukan ATS merupakan tindakan spekulasi.
3. Direktur Pranata dan Tata Laksana Perkara Pidana MA, Wahyudin.
4. Direktur Pranata dan Tata Laksana Perkara Perdata, Ingan Malem Sitepu.
5. Panitera Muda Pidana Khusus Rocky Panjaitan untuk dimintai keterangan karena perkara yang dijual ATS adalah perkara yang ada di bawah kewenangannya yaitu kasus korupsi.
6. Koordinator Data Panitera MA, Asep Nursobah.
Jakarta - Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi dipanggil penyidik KPK untuk menjalani pemeriksaan terkait kasus suap di lingkungan MA. Nurhadi akan dimintai keterangan sebagai saksi.
"Iya, hari ini penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan kepada Sekretaris MA, Pak Nurhadi sebagai saksi untuk tersangka ATS," ucap Kabag Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha ketika dikonfirmasi, Selasa (8/3/2016).
Nurhadi akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Andri Tristianto Sutrisna (ATS). Andri sendiri merupakan Kasubdit Kasasi dan PK Perdata pada Direktorat Tata Laksana Perdata MA yang menjanjikan penundaan pengiriman putusan kasasi atas nama terpidana Ichsan. Penundaan itu sendiri dimaksudkan agar pelaksanaan eksekusi terhadap Ichsan molor.
Sebelumnya, KPK melakukan pemeriksaan pada dua orang karyawan JW Marriot Surabaya yaitu Irwansyah Putra dan Sapta Wibawa. Pemeriksaan keduanya dilakukan lantaran KPK mengendus adanya pertemuan 2 tersangka kasus suap yaitu Andri Tristianto Sutrisna dan Ichsan Suaidi di hotel tersebut.
Selain kedua karyawan hotel itu, KPK juga memanggil staf Panitera Muda Pidana Khusus MA, Kosidah. Ketiganya diperiksa untuk kasus penyuapan pejabat MA Andri Tristianto Sutrisna.
Sejauh ini, KPK telah meminta keterangan 6 pejabat MA di kasus ini. Keenam orang itu adalah:
1. Dirjen Badan Peradilan Umum (Badilum), Herri Swantoro
2. Panitera MA Soeroso Ono. Soeroso menjelaskan pemeriksaanya itu terkait prosedur berperkara di MA. Menurut Soeroso, apa yang dilakukan ATS merupakan tindakan spekulasi.
3. Direktur Pranata dan Tata Laksana Perkara Pidana MA, Wahyudin.
4. Direktur Pranata dan Tata Laksana Perkara Perdata, Ingan Malem Sitepu.
5. Panitera Muda Pidana Khusus Rocky Panjaitan untuk dimintai keterangan karena perkara yang dijual ATS adalah perkara yang ada di bawah kewenangannya yaitu kasus korupsi.
6. Koordinator Data Panitera MA, Asep Nursobah.
Hadapi Banjir, Dinas Tata Air Akan Buka Pintu Air Marina
TEMPO.CO, Jakarta
- Naiknya status pintu air Katulampa, Bogor menjadi Siaga 1 tadi malam,
membuat sejumlah daerah di Jakarta terancam banjir pagi ini. Dinas Tata
Air DKI Jakarta menyatakan sudah siap melakukan menghadapai luapan
banjir yang akan datang.
Kepala Dinas Tata Air DKI Jakarta Teguh Hendrawan mengungkapkan pihaknya telah mengaktifkan pompa-pompa kami. “Perintah Pak Gubernur (Basuki Tjahaja Purnama) pintu air Manggarai itu harus dibuka seterusnya setinggi 2 meter," katanya saat dihubungi Tempo, Selasa, 8 Maret 2016.
Pompa-pompa penyedot air juga menurut Teguh sudah disiapkan di beberapa titik. Beberapa daerah yang sudah siap menyedot air adalah di Hayam Wuruk, Gajah Mada, Istiqlal dan sekitarnya.
Selain itu, pintu air Marina, Ancol juka akan dibuka setinggi 1 meter. "Kemudian air akan kami alirkan ke sana semua untuk wilayah kanal Anak Ciliwung," ujar Teguh.Tadi malam, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memberi peringatan banjir di wilayah-wilayah pemukiman sekitar bantaran Sungai Ciliwung.
Hujan deras mengakibatkan pintu air Katulampa meluap hanya dalam hitungan jam. Pada pukul 22.00 WIB, Katulampa mencapai status siaga 1. "Diperkirakan 9-11 jam ke depan, permukiman di daerah-daerah di bantaran Sungai Ciliwung berpotensi terendam banjir," kata Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho.
Agar mengurangi debit air, selain menggunakan pompa, Teguh juga mengatakan akan mulai membersihkan kali dan saluran penghubung (PHB). Masalah utama yang selalu ditemukan, menurutnya adalah sampah yang menumpuk. "Ini salah satu kendala yang krusial," ucapnya.
Teguh mengatakan Dinas Air menyatakan sudah siap menghadapi kiriman banjir kali ini. "Kami sudah siap, pembenahan terus kami lakukan. Mudah-mudahan tak terjadi apa-apa," kata dia.
EGI ADYATAMA
Kepala Dinas Tata Air DKI Jakarta Teguh Hendrawan mengungkapkan pihaknya telah mengaktifkan pompa-pompa kami. “Perintah Pak Gubernur (Basuki Tjahaja Purnama) pintu air Manggarai itu harus dibuka seterusnya setinggi 2 meter," katanya saat dihubungi Tempo, Selasa, 8 Maret 2016.
Pompa-pompa penyedot air juga menurut Teguh sudah disiapkan di beberapa titik. Beberapa daerah yang sudah siap menyedot air adalah di Hayam Wuruk, Gajah Mada, Istiqlal dan sekitarnya.
Selain itu, pintu air Marina, Ancol juka akan dibuka setinggi 1 meter. "Kemudian air akan kami alirkan ke sana semua untuk wilayah kanal Anak Ciliwung," ujar Teguh.Tadi malam, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memberi peringatan banjir di wilayah-wilayah pemukiman sekitar bantaran Sungai Ciliwung.
Hujan deras mengakibatkan pintu air Katulampa meluap hanya dalam hitungan jam. Pada pukul 22.00 WIB, Katulampa mencapai status siaga 1. "Diperkirakan 9-11 jam ke depan, permukiman di daerah-daerah di bantaran Sungai Ciliwung berpotensi terendam banjir," kata Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho.
Agar mengurangi debit air, selain menggunakan pompa, Teguh juga mengatakan akan mulai membersihkan kali dan saluran penghubung (PHB). Masalah utama yang selalu ditemukan, menurutnya adalah sampah yang menumpuk. "Ini salah satu kendala yang krusial," ucapnya.
Teguh mengatakan Dinas Air menyatakan sudah siap menghadapi kiriman banjir kali ini. "Kami sudah siap, pembenahan terus kami lakukan. Mudah-mudahan tak terjadi apa-apa," kata dia.
EGI ADYATAMA
Anak Sakit Setelah Minum Susu, Warga Bandung Menggugat Ultra
TEMPO.CO, Bandung -
Orang tua seorang anak perempuan berusia 7 tahun di Kota Bandung
menggugat produsen susu PT Ultrajaya ke Badan Penyelesaian Sengketa
Konsumen. Penggugat menyatakan anaknya sakit setelah minum susu kemasan
dan pihak produsen bersedia bertanggung jawab. Setelah sidang perdana
yang berlangsung Senin siang, 7 Maret 2016, kedua belah pihak
melanjutkan proses musyawarah.
Pasangan Agus Ruhyat dan Rini Tresna Sari, yang hadir sebagai penggugat, menyatakan anak mereka AM, 7 tahun, kini menjadi tidak bisa meminum susu dan produk turunannya yang mengandung susu berdasarkan keterangan dokter. Sebelumnya,27 Januari 2016, AM meminum susu Ultra rasa cokelat ukuran 200 mililiter, kemudian sakit hingga dilarikan ke rumah sakit dan dirawat selama 5 hari.
Susu yang dibeli Rini dari toko serba ada dekat rumah itu tanggalnya belum kadaluarsa. Selain itu, pihak orang tua membawa contoh susu tersebut ke Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Bandung dan lembaga pemeriksa lain. “Sample pembanding kita coba lakukan, sekarang belum ada hasilnya,” kata Agus seusai sidang.
Konsumen menggugat perusahaan terkait dengan dampak lanjutan terhadap kondisi anak yang menjadi intoleran terhadap susu dan produk turunannya. Padahal anak mereka itu, kata Agus, penggemar berat susu. “Keinginan penggugat terhadap PT Ultra sebenarnya simpel, anak kami bisa sembuh seperti sedia kala,” ujar Agus.
Kuasa Hukum PT Ultrajaya, Sonny Lunardi, mengatakan produsen ingin menyelesaikan persoalan dengan baik sesuai dengan aturan dan solusi yang seimbang bagi kedua belah pihak. Dari hasil pemeriksaan, tidak ditemukan kasus serupa di susu lain, yang sama keluaran produksinya,. “Perusahaan menyatakan akan bertanggung jawab terhadap kasus itu,” tuturnya.
Pada kemasan susu yang bermasalah, produsen menyebutkan adanya lubang sebesar jarum. “Bisa disebabkan dus itu sudah agak ke dalam (penyok), lalu diluruskan, jadi bagian dalam pelapisnya itu ada bocor. Tapi tidak mengakibatkan (isinya) merembes ke luar dan mengakibatkan udara masuk,” kata Sonny.
Masalah itu, ujar dia, diduga terjadi di tingkat pengecer, terkait dengan perlakuan yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam menangani produk susu kemasan. Sonny mengatakan 3 tahun lalu pernah menangani keluhan seperti itu, tapi tidak sampai membuat konsumen sakit. “Rasa susu hanya asam,” ucapnya.
Sidang kedua kasus itu di kantor Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Bandung (BPSK) akan digelar Kamis, 10 Maret 2016. Wakil Ketua BPSK, yang menjadi anggota majelis hakim, Johanes Sitepu, berharap, kedua belah pihak bisa menyelesaikan sengketa dengan musyawarah.
ANWAR SISWADI
Pasangan Agus Ruhyat dan Rini Tresna Sari, yang hadir sebagai penggugat, menyatakan anak mereka AM, 7 tahun, kini menjadi tidak bisa meminum susu dan produk turunannya yang mengandung susu berdasarkan keterangan dokter. Sebelumnya,27 Januari 2016, AM meminum susu Ultra rasa cokelat ukuran 200 mililiter, kemudian sakit hingga dilarikan ke rumah sakit dan dirawat selama 5 hari.
Susu yang dibeli Rini dari toko serba ada dekat rumah itu tanggalnya belum kadaluarsa. Selain itu, pihak orang tua membawa contoh susu tersebut ke Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Bandung dan lembaga pemeriksa lain. “Sample pembanding kita coba lakukan, sekarang belum ada hasilnya,” kata Agus seusai sidang.
Konsumen menggugat perusahaan terkait dengan dampak lanjutan terhadap kondisi anak yang menjadi intoleran terhadap susu dan produk turunannya. Padahal anak mereka itu, kata Agus, penggemar berat susu. “Keinginan penggugat terhadap PT Ultra sebenarnya simpel, anak kami bisa sembuh seperti sedia kala,” ujar Agus.
Kuasa Hukum PT Ultrajaya, Sonny Lunardi, mengatakan produsen ingin menyelesaikan persoalan dengan baik sesuai dengan aturan dan solusi yang seimbang bagi kedua belah pihak. Dari hasil pemeriksaan, tidak ditemukan kasus serupa di susu lain, yang sama keluaran produksinya,. “Perusahaan menyatakan akan bertanggung jawab terhadap kasus itu,” tuturnya.
Pada kemasan susu yang bermasalah, produsen menyebutkan adanya lubang sebesar jarum. “Bisa disebabkan dus itu sudah agak ke dalam (penyok), lalu diluruskan, jadi bagian dalam pelapisnya itu ada bocor. Tapi tidak mengakibatkan (isinya) merembes ke luar dan mengakibatkan udara masuk,” kata Sonny.
Masalah itu, ujar dia, diduga terjadi di tingkat pengecer, terkait dengan perlakuan yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam menangani produk susu kemasan. Sonny mengatakan 3 tahun lalu pernah menangani keluhan seperti itu, tapi tidak sampai membuat konsumen sakit. “Rasa susu hanya asam,” ucapnya.
Sidang kedua kasus itu di kantor Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Bandung (BPSK) akan digelar Kamis, 10 Maret 2016. Wakil Ketua BPSK, yang menjadi anggota majelis hakim, Johanes Sitepu, berharap, kedua belah pihak bisa menyelesaikan sengketa dengan musyawarah.
ANWAR SISWADI
Terdesak dan Kelaparan, Labora Sitorus Menyerahkan Diri
TEMPO.CO, Jakarta - Terpidana kasus
pencucian uang dan pembalakan liar, Labora Sitorus, akhirnya datang dan
menyerahkan diri ke Kepolisian Resor Sorong, Papua Barat, pukul 03.00
WIT tadi. Dia datang seorang diri, tidak ditemani siapa pun. “Benar,
Labora menyerahkan diri. Dia terdesak dan kelaparan, juga mungkin enggak
punya uang,” ujar Kepala Kepolisian Daerah Papua Barat Brigadir
Jenderal Royke Lumowa saat dihubungi Tempo, Senin, 7 Maret 2016.
Royke berujar, alasan Labora menyerahkan diri karena dia sudah tak memiliki akses dan tujuan untuk melarikan diri serta bersembunyi lagi. “Semua sudut-sudut yang kemungkinan dia datangi, kan, sudah kami tutup,” ucapnya.
Labora Sitorus tak ditemukan di rumahnya saat hendak dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, Jakarta Timur, pada Jumat, 4 Maret 2016. Polisi kemudian mengerahkan kekuatan penuh untuk mengejar Labora.
Sebelumnya, Labora menolak dieksekusi lantaran telah menerima surat pembebasan dirinya. Setelah melakukan penyidikan, Mabes Polri memblokir 60 rekening miliknya. Rekening itu sebagian atas nama Labora Sitorus, sebagian lagi bukan atas namanya.
Akibat perbuatannya itu, Labora Sitorus divonis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Sorong 2 tahun penjara dan denda Rp 50 juta pada akhir 2013. Dia hanya terbukti melakukan pembalakan hutan liar dan penimbunan bahan bakar minyak. Sedangkan dakwaan lain, yakni tindak pidana pencucian uang, tak terbukti.
Namun Kejaksaan Tinggi Papua melakukan banding dan diputus 8 tahun penjara dan denda Rp 50 juta di Pengadilan Tinggi Papua. Vonis itu lebih tinggi dari putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Sorong. Pengadilan Tinggi Papua menyatakan Labora terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang.
GHOIDA RAHMAH | ARIEF HIDAYAT
Royke berujar, alasan Labora menyerahkan diri karena dia sudah tak memiliki akses dan tujuan untuk melarikan diri serta bersembunyi lagi. “Semua sudut-sudut yang kemungkinan dia datangi, kan, sudah kami tutup,” ucapnya.
Labora Sitorus tak ditemukan di rumahnya saat hendak dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, Jakarta Timur, pada Jumat, 4 Maret 2016. Polisi kemudian mengerahkan kekuatan penuh untuk mengejar Labora.
Sebelumnya, Labora menolak dieksekusi lantaran telah menerima surat pembebasan dirinya. Setelah melakukan penyidikan, Mabes Polri memblokir 60 rekening miliknya. Rekening itu sebagian atas nama Labora Sitorus, sebagian lagi bukan atas namanya.
Akibat perbuatannya itu, Labora Sitorus divonis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Sorong 2 tahun penjara dan denda Rp 50 juta pada akhir 2013. Dia hanya terbukti melakukan pembalakan hutan liar dan penimbunan bahan bakar minyak. Sedangkan dakwaan lain, yakni tindak pidana pencucian uang, tak terbukti.
Namun Kejaksaan Tinggi Papua melakukan banding dan diputus 8 tahun penjara dan denda Rp 50 juta di Pengadilan Tinggi Papua. Vonis itu lebih tinggi dari putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Sorong. Pengadilan Tinggi Papua menyatakan Labora terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang.
GHOIDA RAHMAH | ARIEF HIDAYAT
Senin, 07 Maret 2016
Menristek Ingatkan Cara Aman Amati Gerhana
Kartika Sari Tarigan - detikNews
Jakarta -Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir meminta masyarakat menyaksikan gerhana matahari total pada 9 Maret 2016 dengan cara yang aman. Nasir meminta masyarakat tidak lagi termakan kabar yang mengatakan melihat gerhana matahari total akan membuat mata buta.
Menurut dia, asalkan cara melihatnya benar maka masyarakat tak perlu cemas. "Katanya bahaya, (padahal) tidak ada bahayanya sama sekali itu," kata Nasir saat usai acara di Hotel Millenium, Jakarta, Senin (7/3/2016).
Nasir menjelaskan, agar aman untuk mata, maka alat bantu seperti kacamata gerhana harus dipakai saat bulan mulai bergeser dari matahari dan muncul cahaya menyilaukan. "Nah yang berbahaya itu saat bergesernya bulan dari matahari," ujarnya.
Larangan melihat gerhana matahari total secara langsung pernah muncul pada 1983. Masyarakat, kata Nasir, ditakut-takuti agar tidak melihat langsung karena konon bisa membutakan mata.
Nasir meminta masyarakat, khususnya generasi muda, tak lagi berpegang pada anggapan yang salah, apalagi mitos ataupun takhayul soal gerhana matahari total. Nasir menegaskan, gerhana adalah peristiwa alam yang bisa dijelaskan secara ilmiah.
Nasir juga meminta mereka yang lahir setelah gerhana matahari 1983 agar tak melewatkan fenomena alam yang langka ini. "Manfaatkan sebaik mungkin, karena Anda akan mengalami ini hanya dua kali dalam hidup, itupun kalau diberi umur panjang," kata dia. "Saya alhamdulillah diberi kesempatan dua kali dalam hidup untuk mengalaminya."
Menristek optimistis gerhana matahari akan membawa dampak positif bagi Indonesia, khususnya di bidang pariwisata. "Luar biasa. Wisatawan mulai masuk ini dari Jepang, Korea, Swedia."
Nasir mengatakan, ia awalnya akan mendampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla menyaksikan gerhana di Palu. Namun karena ada agenda lain, Nasir tidak jadi berangkat ke Palu, namun tetap mengirimkan tim Kementeriannya ke sana.
Jakarta -Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir meminta masyarakat menyaksikan gerhana matahari total pada 9 Maret 2016 dengan cara yang aman. Nasir meminta masyarakat tidak lagi termakan kabar yang mengatakan melihat gerhana matahari total akan membuat mata buta.
Menurut dia, asalkan cara melihatnya benar maka masyarakat tak perlu cemas. "Katanya bahaya, (padahal) tidak ada bahayanya sama sekali itu," kata Nasir saat usai acara di Hotel Millenium, Jakarta, Senin (7/3/2016).
Nasir menjelaskan, agar aman untuk mata, maka alat bantu seperti kacamata gerhana harus dipakai saat bulan mulai bergeser dari matahari dan muncul cahaya menyilaukan. "Nah yang berbahaya itu saat bergesernya bulan dari matahari," ujarnya.
Larangan melihat gerhana matahari total secara langsung pernah muncul pada 1983. Masyarakat, kata Nasir, ditakut-takuti agar tidak melihat langsung karena konon bisa membutakan mata.
Nasir meminta masyarakat, khususnya generasi muda, tak lagi berpegang pada anggapan yang salah, apalagi mitos ataupun takhayul soal gerhana matahari total. Nasir menegaskan, gerhana adalah peristiwa alam yang bisa dijelaskan secara ilmiah.
Nasir juga meminta mereka yang lahir setelah gerhana matahari 1983 agar tak melewatkan fenomena alam yang langka ini. "Manfaatkan sebaik mungkin, karena Anda akan mengalami ini hanya dua kali dalam hidup, itupun kalau diberi umur panjang," kata dia. "Saya alhamdulillah diberi kesempatan dua kali dalam hidup untuk mengalaminya."
Menristek optimistis gerhana matahari akan membawa dampak positif bagi Indonesia, khususnya di bidang pariwisata. "Luar biasa. Wisatawan mulai masuk ini dari Jepang, Korea, Swedia."
Nasir mengatakan, ia awalnya akan mendampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla menyaksikan gerhana di Palu. Namun karena ada agenda lain, Nasir tidak jadi berangkat ke Palu, namun tetap mengirimkan tim Kementeriannya ke sana.
Ngebut di Jalan, Hati-hati 'Tertangkap' Speed Gun
TEMPO.CO, Jakarta - Direktorat Lalu
Lintas Polda Metro Jaya akan memaksimalkan penindakan terhadap
pelanggaran batas kecepatan dengan menggunakan alat pengukur kecepatan,
yaitu speed gun. "Untuk menekan kecelakaan lalu lintas yang
diakibatkan oleh pelanggaran yang melebihi batas kecepatan," kata Kepala
Subdirektorat Bidang Penegakan Hukum Ajun Komisaris Besar Budiyanto,
Ahad, 6 Maret 2016.
Budiyanto menjelaskan, penggunaan speed gun adalah sebagai bentuk tanggung jawab kepolisian untuk menekan pelanggaran lalu lintas yang berpotensi terhadap kecelakaan fatal. "Seperti luka berat dan meninggal dunia," katanya.
Aturan mengenai batas kecepatan, kata Budiyanto, sudah ada dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 111 Tahun 2015 tentang tata cara batas kecepatan. Untuk di jalan tol, batas minimum kecepatan berkendara adalah 60 kilometer per jam dan maksimal 80 sampai 100 kilometer per jam. Sedangkan jalan perkotaan, kendaraan boleh melaju dengan batas kecepatan 50 kilometer per jam, dan 30 kilometer per jam untuk jalan permukiman.
Budiyono berujar pembatasan dan pengawasan masih sering diabaikan. Begitu pun sosialisasi dalam membangun budaya tertib lalu lintas, belum menyentuh manusia secara maksimal. Padahal pelanggaran terhadap batas kecepatan bisa dikenai denda paling banyak Rp 500 ribu atau pidana kurungan dua bulan, sesuai dengan Pasal 287 juncto Pasal 106 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.
"Permasalahan tersebut harus mampu dijabarkan dan diimplementasikan oleh pemangku kepentingan, untuk meningkatkan kualitas keselamatan, menurunkan fatalitas, dan membangun budaya tertib lalu lintas."
FRISKI RIANA
Budiyanto menjelaskan, penggunaan speed gun adalah sebagai bentuk tanggung jawab kepolisian untuk menekan pelanggaran lalu lintas yang berpotensi terhadap kecelakaan fatal. "Seperti luka berat dan meninggal dunia," katanya.
Aturan mengenai batas kecepatan, kata Budiyanto, sudah ada dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 111 Tahun 2015 tentang tata cara batas kecepatan. Untuk di jalan tol, batas minimum kecepatan berkendara adalah 60 kilometer per jam dan maksimal 80 sampai 100 kilometer per jam. Sedangkan jalan perkotaan, kendaraan boleh melaju dengan batas kecepatan 50 kilometer per jam, dan 30 kilometer per jam untuk jalan permukiman.
Budiyono berujar pembatasan dan pengawasan masih sering diabaikan. Begitu pun sosialisasi dalam membangun budaya tertib lalu lintas, belum menyentuh manusia secara maksimal. Padahal pelanggaran terhadap batas kecepatan bisa dikenai denda paling banyak Rp 500 ribu atau pidana kurungan dua bulan, sesuai dengan Pasal 287 juncto Pasal 106 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.
"Permasalahan tersebut harus mampu dijabarkan dan diimplementasikan oleh pemangku kepentingan, untuk meningkatkan kualitas keselamatan, menurunkan fatalitas, dan membangun budaya tertib lalu lintas."
FRISKI RIANA
Kali Ini Fadli Zon Beri Apresiasi ke Pemerintahan Jokowi
JAKARTA - Indonesia sejak
Sabtu (6/3) hingga hari ini (7/3) menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat
Tinggi (KTT) Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Melalui forum pertemuan
negara-negara Islam itu, Indonesia diharapkan semakin menunjukkan
perannya dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina.
Harapan itulah yang terlontar dari Wakil
Ketua DPR Fadli Zon. "Sebagai wadah kerjasama negara Islam di dunia, OKI
memiliki peran strategis dalam memberikan dorongan yang lebih kuat
untuk mempercepat proses kemerdekaan negara Palestina,” ujarnya melalui
layanan pesan singkat.
Politikus Partai Gerindra itu menambahkan,
OKI harus terus konsisten memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Sebab,
merujuk pada sejarah berdirinya, OKI merupakan reaksi atas kekalahan
negara-negara Arab dalam perang Arab-Israel 1967 dan pendudukan
Palestina oleh Israel.
Karenanya Fadli mengharapkan resolusi dan
deklarasi hasil KTT OKI di Jakarta kali ini bisa menjadi tonggak penting
untuk melakukan upaya ekstra dalam memperjuangkan kemerdekaan
Palestina. “Harapannya OTT OKI bisa lebih konkret dalam mendukung upaya
kemerdekaan Palestina,” tegasnya.
Ia menambahkan, hasil dari KTT OKI juga akan memperkuat Declaration on Palestine
yang dihasilkan dalam Konferensi Asia Afrika (KAA) di Indonesia pada
April 2015 yang lalu. Karenanya, kata Fadli, sudah semestinya Indonesia
memainkan peran strategis dalam forum internasional itu.
"Posisi Indonesia sangat unik sekaligus
strategis. Meskipun bukan negara Islam, namun Indonesia merupakan negara
demokratis dengan muslim terbesar di dunia,” tegasnya.
Fadli pun mengapresiasi sikap pemerintah
Joko Widodo yang terus mendukung kemerdekaan Palestina. “Sebagai negara
demokratis dengan jumlah muslim terbesar di dunia, saya yakin hal ini
akan memberikan efek yang luar biasa di dunia internasional,” ulasnya.(ara/JPNN)
Tak Semua PNS Lulusan SMA Kena Rasionalisasi
JUMLAH pegawai di
Indonesia dinilai terlalu gemuk dengan ratio 1,7 persen atau 4,517 juta
PNS. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
(KemenPAN-RB) membuat design rasionalisasi PNS agar ratio PNS bisa turun
ke angka 1,5 persen atau 3,5 juta orang.
Dengan demikian belanja pegawai yang
menyita 33 persen dana APBN/APBD menjadi 28 persen. Bagaimana skenario
rasionalisasi PNS yang telah dibuat pemerintah? Berikut petikan
wawancara wartawan JPNN Mesya Mohammad dengan Deputi SDM Aparatur KemenPAN-RB Setiawan Wangsaatmaja, Minggu (6/3).
Apa benar rasionalisasi PNS dilakukan tahun ini?
Belum tahun ini, karena masih dalam tahap
kajian. Kalau dalam roadmap memang dimulai 2016 sampai 2019, hanya saja
kajiannya kan belum selesai. Selain itu harus disesuaikan dengan
keuangan negara. Jadi nanti dimulai tahun depan karena secara anggaran
dan kajian sudah siap.
Kalangan politisi Senayan (Komisi II DPR RI) meragukan pelaksanaan rasionalisasi bisa berjalan baik. Tanggapan Bapak?
Alasan keraguannya apa? Sebelum
rasionalisasi diberlakukan, ada tahapan-tahapan yang dilewati. Dimulai
dari penataan SDM aparatur sipil negara (ASN) berupa audit organisasi,
pemetaaan kuadran meliputi kompetensi, kualifikasi, dan kinerja. Setelah
dipetakan, akan diperoleh berapa sebenarnya kebutuhan SDM baik dari
sisi jabatan maupun jumlah. Selain itu hasil pemetaan kompetensi,
kualifikasi, dan kinerja akan dimasukkan dalam peta kuadran. Peta
kuadran ini harus diisi masing-masing pejabat pembina kepegawaian (PPK)
karena mereka paling tahu kondisi pegawainya. Untuk mencegah penilaian
tidak objektif, akan digunakan sistem penilaian yang dibuat pusat. Saat
ini kami tengah mengembangkan rapid assessment untuk pemetaan
kualifikasi, kompetensi, dan kinerja pegawai.
Model peta kuadran kualifikasi dan kompetensi pegawai ASN seperti apa Pak?
Jadi nanti PPK akan mengisi, pegawainya
masuk kuadran satu, dua, tiga, dan empat. Kuadran satu artinya ASN-nya
kompeten dan kualifikasi sesuai. Kuadran dua, kompeten namun kualifikasi
tidak sesui. Kuadran tiga, tidak kompeten namun kualifikasi sesuai.
Kuadran empat, tidak kompeten dan kualifikasi tidak sesuai.
ASN yang masuk kuadran satu tetap
dipertahankan. Yang masuk kuadran dua diberikan diklat atau mutasi.
Kuadran ketiga diberikan diklat kompetensi dan kuadran empat inilah yang
kena kebijakan rasionalisasi.
Yang jadi sasaran kebijakan rasionalisasi?
Jumlah PNS kita saat ini 4,517 juta orang.
Terbesar menduduki jabatan fungsional umum (JFU) sebanyak 1,391 juta
orang. Nah, JFU inilah yang jadi target kami. Namun sebelum
rasionalisasi, 1,391 juta PNS itu akan melakukan tahapan pemetaan
seperti yang saya papar di atas. Setelah hasilnya tergambar dalam peta
kuadran, baru dilakukan rasionalisasi.
Jumlah PNS yang berpendidikan SD sampai SMA sekitar 1,331 juta, apakah mereka jadi target utama?
Mereka memang akan masuk tahapan penataan
SDM. Karena mereka semuanya berada di JFU. Tapi tidak berarti semua
lulusan SMA akan dirasionalisasi, karena ada jabatan-jabatan tertentu
seperti sipir, ABK yang juga SMA. Jadi ini akan tergambar di peta
kuadran kualifikasi dan kompetensi pegawai ASN. PNS lulusan SMA yang
kena rasionalisasi bila dia berada dalam kuadran empat.
Apa sebenarnya sasaran pemerintah dengan penataan pegawai?
Sasaran kami adalah mempertahankan pegawai
yang kompeten, qualified, dan berkinerja (kuadran satu). PNS yang masuk
kuadran dua dan tiga diberikan diklat, mutasi, redistribusi karena
mereka masih potensial dikembangkan. Sedangkan PNS yang masuk kuadran
empat, akan dirasionalisasi misalnya dengan pensiun dini. Dan yang
terakhir, rekruitmen PNS tepat sasaran.
Apakah tidak ada cara lain selain rasionalisasi, karena untuk menjadi PNS perlu banyak pengorbanan?
Rasionalisasi itu banyak cara. Jadi tidak
semuanya lewat pensiun dini, lewat e-PUPNS juga bisa. Sebab, dari hasil
e-PUPNS akan diketahui berapa jumlah PNS fiktif. Coba betapa ruginya
negara membayar gaji pegawai yang ternyata orangnya tidak ada. Sedangkan
PNS yang kinerja buruk, kompetensinya rendah mau tidak mau harus
dipensiunkan dini karena memang tidak layak dipertahankan.
Pengukuran kualifikasi, kompetensi, dan kinerja masing-masing PNS diukur oleh PPK. Apakah hasilnya tidak bias?
Ya tidak dong, karena ada sistem yang sementara kami bangun untuk mengukur itu, namanya rapid assessment.
Meski kepala unit organisasi yang melaksanakan, namun panduannya jelas.
Rapid assessment tengah kami ujicoba di KemenPAN-RB. Bila cara ini
sukses, akan diberlakukan secara nasional karena metodenya lebih mudah
dan cepat, dibandingkan full assessment.
Rapid assessment hanya
menggunakan tiga tools sederhana yang bisa digunakan sebagai penyaring,
yaitu tes aplikasi komputer untuk mengolah dan dan menulis dokumen, tes
kemampuan berbahasa dan kemampuan memberikan pelayanan, tes kompetensi
teknis sesuai bidang JFU yang akan dipertahankan.
Dengan rapid assessment ini akan
diperoleh data pegawai yang tidak disiplin, berkinerja buruk, dan
memiliki kualifikasi yang tidak sesuai. PNS yang tidak disiplin, kinerja
buruk, dan kompetensi rendah kena rasionalisasi.
Apa benar PNS yang kena rasionalisasi diberikan pesangon?
PNS yang kena rasionalisasi memang akan
dapat kompensasi. Tapi caranya bermacam-macam. Bisa lewat pesangon,
pensiun bulanan, dan lain-lain. Ini masih kami kaji lagi mana yang pas
dilakukan dan tidak membebani keuangan negara.
Apa sebenarnya yang diharapkan pemerintah dengan rasionalisasi?
Rasionalisasi akan memberikan multiplier
effect kepada negara. Ketika jumlah PNS berkurang, otomatif belanja
pegawai juga turun. PNS yang bekerja juga benar-benar kompeten sehingga
bisa mendatangkan devisa bagi negara. Bila devisa negara banyak,
pembangunan bisa dilaksanakan dan endingnya masyarakat Indonesia bisa
sejahtera. (esy/jpnn)
Rasionalisasi Bisa Tingkatkan Profesionalisme PNS
JAKARTA--Deputi SDM
Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi (KemenPAN-RB) Setiawan Wangsaatmaja mengatakan, bukan zamannya
lagi PNS kerja santai dan dilayani. Saat ini, PNS lah yang harus
melayani dan memberikan layanan terbaik bagi publik.
Untuk itu pemerintah telah melakukan
langkah-langkah penataan kualitas SDM baik yang bersifat personal maupun
struktural. "Pemerintah tengah gencar-gencarnya melakukan penataan SDM
baik di pusat dan daerah. Tujuannya untuk menjadikan SDM aparatur yang
profesional, berintegritas, melayani publik dan kompetitif sesuai dengan
tuntutan zaman saat ini (globalisasi) dan ke depan," papar Setiawan
kepada JPNN, Minggu (6/3).
Dia menambahkan, ada tiga program yang
akan diluncurkan untuk SDM aparatur. Pertama, perencanaan ASN yang tepat
sesuai arah pembangunan nasional. Kedua, rekruitmen ASN yang bebas KKN
untuk mendapatkan putra-putri terbaik bangsa.
Ketiga, peningkatan profesionalisme ASN,
termasuk di dalamnya pemetaan kualifikasi-kompetensi dan kinerja untuk
kebijakan pengembangan kapasitas ASN ataupun rasionalisasi.
"Jadi jangan salah tanggap dulu bila
pemerintah melakukan rasionalisasi. Rasionalisasi dilakukan sangat
hati-hati, setelah pemetaan dilakukan," tandasnya. (esy/jpnn)
Buron Korupsi Dibekuk di Mal, Disel Dekat Ramayana
PAYAKUMBUH
– Arda Wangsa, buronan kasus korupsi pengadaan Sistem Informasi
Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) di Badan Kepegawaian Daerah (BKD)
Payakumbuh tahun 2005, akhirnya berhasil ditangkap tim Kejaksaan Negeri
(Kejari) Payakumbuh dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumbar. Sebelumnya,
Arda yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) itu sudah
bertahun-tahun tidak jelas keberadaannya.
Arda dicokok jaksa saat sedang santai di
sebuah mall di Bekasi, Jawa Barat, Kamis lalu (4/3). Usai dicokok, Arda
dititip selama satu malam di ruang tahanan Kejari Jakarta Selatan.
Keesokan harinya atau Jumat (5/3), Arda diterbangkan dari Jakarta menuju
Bandara Internasional Minangkabau.
Sampai di BIM pada Jumat sore, Arda
langsung diboyong ke kantor Kejari Payakumbuh di Jalan Soekarno-Hatta,
Koto Nan Ompek. Setelah diperiksa sekitar dua jam, Arda dijebloskan
jaksa ke dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Payakumbuh yang
berada di samping Ramayana.
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari)
Payakumbuh Hasbih kepada anggota Balai Wartawan Luak Limopuluah
mengatakan, sampai Minggu sore (6/3), Arda Wangsa masih dititipkan di
Lapas Payakumbuh.
Arda dititip selama beberapa waktu ke depan, sampai berkas perkaranya bisa dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Padang.
Menurut Hasbih, sebelum ditangkap tim
Kejari Payakumbuh dan Kejati Sumbar dibantu personel Polres Payakumbuh,
Arda Wangsa sudah lama masuk DPO.
Arda jadi buronan, karena diduga kuat
terlibat dalam kasus korupsi SIMPEG di BKD Payakumbuh yang merugikan
negara sebesar Rp167,6 Juta.
Selain Arda Wangsa, nama lain yang
pernah disebut jaksa menjadi buronan dalam kasus korupsi SIMPEG adalah
Arija Budiman. Dia merupakan Direktur CV Melcadica Semesta, pemenang
pengadaan SIMPEG di BKD Payakumbuh.
Dalam persidangan kasus korupsi
pengadaan SIMPEG di Pengadilan Tipikor Padang beberapa tahun lalu,
dengan terdakwa Syafrizal (Pimpinan kegiatan pengadaan SIMPEG) dan M
Yusuf Yatim (mantan Kepala BKD Payakumbuh), nama Arda Wangsa dan Arija
Budiman, kerap disebut.
Bahkan, dalam vonis perkara Syafrizal,
majelis hakim memerintahkan Jaksa Penuntut Umum, menghadirkan salah satu
dari mereka sebagai terdakwa. Namun, selama bertahun-tahun, keduanya
tak bisa dihadirkan. Malahan, panggilan jaksa tak pernah dipenuhi.
Kini, dengan ditangkapnya Arda Wangsa,
diharapkan bisa menjadi titik balik penanganan perkara SIMPEG. Perkara
SIMPEG ini, terbilang unik. Walau kerugian negara hanya Rp167,5 juta,
namun akibat gagalnya pengadaan SIMPEG, Pemko Payakumbuh gagal merekam
data 3.286 PNS pada tahun 2005.
Bukan itu saja, menurut mantan Kajari
Payakumbuh Tri Karyono yang mula-mula menangani perkara ini, akibat
gagalnya pengadaan SIMPEG, BKD Payakumbuh pada tahun 2005 tidak bisa
membuat sejumlah laporan yang dibutuhkan untuk kepegawaian. Seperti,
daftar nominatif CPNS, daftar nominatif PNS, dan daftar urutan
kepangkatan.
Bukan itu saja, pengadaan SIMPEG 2005
itu juga gagal melahirkan laporan tentang daftar nominatif pejabat
negara, daftar nominatif pejabat struktural, daftar nominatif pejabat
fungsional, daftar nominatif alumni Diklat Struktural ataupun alumni
pendidikan umum, serta daftar nominatif PNS yang pensiun, naik pangkat
dan gaji. (frv/sam/jpnn)
Terdesak, Labora Sitorus Menyerahkan Diri!
Mei Amelia R - detikNews
Papua - Upaya aparat polisi melakukan pencarian Labora Sitorus terhenti. Setelah sempat melarikan diri, terpidana kasus pencucian uang itu akhirnya menyerahkan diri.
"Yang bersangkutan menyerahkan diri ke Polres Sorong Kota dini hari tadi," ujar Kapolda Papua Barat Brigjen Royke Lumowa kepada detikcom, Senin (7/3/2016).
Royke mengtakan, terpidana yang divonis 15 tahun penjara itu menyerahkan diri pada pukul 03.00 WIT.
"Dia menyerahkan diri karena terdesak dengan upaya pengejaran polisi," tutrnya.
Labora Sitorus sebelumnya melarikan diri saat hendak dipindahkan ke LP Cipinang. Labora izin keluar LP Sorong untuk berobat ke rumah sakit. Tetapi pada saat hendak dipindah ke LP Cipinang, Labora melarikan diri.
Papua - Upaya aparat polisi melakukan pencarian Labora Sitorus terhenti. Setelah sempat melarikan diri, terpidana kasus pencucian uang itu akhirnya menyerahkan diri.
"Yang bersangkutan menyerahkan diri ke Polres Sorong Kota dini hari tadi," ujar Kapolda Papua Barat Brigjen Royke Lumowa kepada detikcom, Senin (7/3/2016).
Royke mengtakan, terpidana yang divonis 15 tahun penjara itu menyerahkan diri pada pukul 03.00 WIT.
"Dia menyerahkan diri karena terdesak dengan upaya pengejaran polisi," tutrnya.
Labora Sitorus sebelumnya melarikan diri saat hendak dipindahkan ke LP Cipinang. Labora izin keluar LP Sorong untuk berobat ke rumah sakit. Tetapi pada saat hendak dipindah ke LP Cipinang, Labora melarikan diri.
Jumat, 04 Maret 2016
KPK Garap Staf Panitera Mahkamah Agung
JAKARTA -
Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil Staf Panitera Muda Pidana Khusus
Mahkamah Agung Kosidah, untuk diperiksa sebagai saksi suap permainan
penundaan salinan putusan kasasi MA.
Dia akan diperiksa untuk tersangka Kepala Sub Direktorat Kasasi dan Peninjauan Kembali Pranata Perdata MA Andri Tristianto.
"Kosidah akan diperiksa sebagai saksi
untuk tersangka ATS," kata Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK Yuyuk
Andriati, Jumat (4/3).
Selain Kosidah, KPK juga memanggil dua karyawan Hotel JW Marriot Surabaya, Sapta Wibawa dan Irwansyah Putra.
Keduanya juga akan digarap sebagai saksi
untuk Andri. KPK menetapkan Andri sebagai tersangka karena menerima
suap dari pengusaha Ichan Suaidi melalui pengacara Awang Lazuardi Embat.
Ketiganya ditangkap dalam sebuah operasi tangkap tangan di Gading Serpong dan Jakarta beberapa waktu lalu. (boy/jpnn)
Jokowi Minta KY-MA Jangan Seperti Tom and Jerry
Ray Jordan - detikNews
Jakarta - Pimpinan Komisi Yudisial (KY) menemui Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta. Dalam kesempatan itu Jokowi berpesan agar KY bisa menjaga hubungan yang harmonis dengan Mahkamah Agung (MA).
Ketua Komisi Yudisial Aidul Fitriciada Azhari mengatakan, kedatangannya menemui Presiden Jokowi untuk memperkenalkan kepengurusan pimpinan KY yang baru. Selain itu, KY juga melkaukan audiensi dengan Presiden Jokowi.
"Ada beberapa hal yang saya kira sangat penting disampaikan oleh Presiden kepada kami. Dan ada beberapa hal yang kami sampaikan ke Bapak Presiden," ujar Aidul di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (4/3/2016).
"Pertama kami silaturahmi karena kami adalah pengurus baru atau anggota baru dan pimpinan baru di KY, sehingga perlu melakukan silaturahmi untuk memperkuat sinergi antar lembaga negara," sambung Aidul.
Dalam kesempatan itu, lanjut Aidul, Presiden Jokowi menitipkan pesan agar KY bisa menjalin hubungan yang harmonis dengan MA. Presiden menilai selama ini hubungan KY dan MA kurang baik.
"Bapak Presiden pertama menyampaikan agar menjaga komunikasi yang baik dengan MA. Itu yang paling pokok. Kita tahu bahwa Bapak Presiden katakan hubungan yang sebelumnya agak kurang harmonis, agak renggang, mohon diperbaiki dengan komunikasi yang baik-baik secara personal maupun secara kelembagaan," jelas Aidul.
Namun, lanjut Aidul, Jokowi menekankan agar jalinan hubungan antara KY dan MA itu dibangun dengan komunikasi yang apik dan tidak melebihi wewenang masing-masing lembaga.
"Bapak Presiden menekankan hubungan yang baik ini tidak mengurangi tugas pengawsan terhadap hakim. Jadi pengawasan hakim tetap harus berjalan sebagaimana mestinya. Tetapi di sisi lain komunikasi tetat dijaga. Dua hal yang sangat ditekankan oleh Bapak Presiden berkenaan dengan KY," kata Aidul.
Hubungan harmonis yang seperti apa yang diinginkan Presiden?
"Itu memang ditekankan ya karena harmonis. Ada kecenderungan selama ini hubungan antara dua lembaga ini dalam istilah Bapak Menkum HAM itu seperti Tom and Jerry. Disebutkan begitu. Nah hubungan-hubungan ini bisa dipengaruhi oleh hubungan personal, hub atau ketidakmampuan, misalnya dalam berhubungan dengan publik yang mengakibatkan hubungan ini menjadi tidak harmonis," papar Aidul.
"Jadi dari situ saya menangkap sebenarnya bahwa secara konstitusional ini kan harusnya saling harmonis. Bukan harmonis tidak dalam pengertian tidak saling mengawasi atau tidak saling cekcok, tapi lebih tepat secara personal atau secara kelembagaan melakukan komunikasi terus menerus," pungkas Aidul.
(rjo/asp)
Jakarta - Pimpinan Komisi Yudisial (KY) menemui Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta. Dalam kesempatan itu Jokowi berpesan agar KY bisa menjaga hubungan yang harmonis dengan Mahkamah Agung (MA).
Ketua Komisi Yudisial Aidul Fitriciada Azhari mengatakan, kedatangannya menemui Presiden Jokowi untuk memperkenalkan kepengurusan pimpinan KY yang baru. Selain itu, KY juga melkaukan audiensi dengan Presiden Jokowi.
"Ada beberapa hal yang saya kira sangat penting disampaikan oleh Presiden kepada kami. Dan ada beberapa hal yang kami sampaikan ke Bapak Presiden," ujar Aidul di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (4/3/2016).
"Pertama kami silaturahmi karena kami adalah pengurus baru atau anggota baru dan pimpinan baru di KY, sehingga perlu melakukan silaturahmi untuk memperkuat sinergi antar lembaga negara," sambung Aidul.
Dalam kesempatan itu, lanjut Aidul, Presiden Jokowi menitipkan pesan agar KY bisa menjalin hubungan yang harmonis dengan MA. Presiden menilai selama ini hubungan KY dan MA kurang baik.
"Bapak Presiden pertama menyampaikan agar menjaga komunikasi yang baik dengan MA. Itu yang paling pokok. Kita tahu bahwa Bapak Presiden katakan hubungan yang sebelumnya agak kurang harmonis, agak renggang, mohon diperbaiki dengan komunikasi yang baik-baik secara personal maupun secara kelembagaan," jelas Aidul.
Namun, lanjut Aidul, Jokowi menekankan agar jalinan hubungan antara KY dan MA itu dibangun dengan komunikasi yang apik dan tidak melebihi wewenang masing-masing lembaga.
"Bapak Presiden menekankan hubungan yang baik ini tidak mengurangi tugas pengawsan terhadap hakim. Jadi pengawasan hakim tetap harus berjalan sebagaimana mestinya. Tetapi di sisi lain komunikasi tetat dijaga. Dua hal yang sangat ditekankan oleh Bapak Presiden berkenaan dengan KY," kata Aidul.
Hubungan harmonis yang seperti apa yang diinginkan Presiden?
"Itu memang ditekankan ya karena harmonis. Ada kecenderungan selama ini hubungan antara dua lembaga ini dalam istilah Bapak Menkum HAM itu seperti Tom and Jerry. Disebutkan begitu. Nah hubungan-hubungan ini bisa dipengaruhi oleh hubungan personal, hub atau ketidakmampuan, misalnya dalam berhubungan dengan publik yang mengakibatkan hubungan ini menjadi tidak harmonis," papar Aidul.
"Jadi dari situ saya menangkap sebenarnya bahwa secara konstitusional ini kan harusnya saling harmonis. Bukan harmonis tidak dalam pengertian tidak saling mengawasi atau tidak saling cekcok, tapi lebih tepat secara personal atau secara kelembagaan melakukan komunikasi terus menerus," pungkas Aidul.
(rjo/asp)
KPK Telisik Dugaan Suap ke Muhaimin Iskandar
Oleh : Ezra Natalyn, Taufik Rahadian
VIVA.co.id – Mantan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhaimin lskandar, disebut pernah menerima uang sebesar Rp400 juta yang diduga berasal dari hasil pemerasan yang dilakukan oleh anak buahnya. Hal tersebut dimuat dalam surat tuntutan mantan Dirjen P2KTrans Kemenakertrans, Jamaluddien Malik.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan semua fakta yang terungkap dalam persidangan Jamaluddien akan ditelisik. Termasuk dugaan gratifikasi kepada Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.
"Ya kami cermati saja dan kami hubungkan dengan keterangan dari saksi-saksi yang lain maupun dari tersangka," kata Pelaksana harian Kepala Biro Humas KPK, Yuyuk Andriati di kantornya, Jakarta, Kamis 3 Maret 2016.
Yuyuk tidak menampik pihaknya bisa mengembangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan itu.
"Kami sedang mencermati itu, termasuk fakta-fakta di persidangan yang muncul termasuk juga penerimaan yang diduga diterima. Kami akan cermati dululah dan menelisik apakah ada kemungkinan untuk mengembangkan dari temuan-temuan itu," tambah Yuyuk.
Sebelumnya, Muhaimin lskandar alias Cak lmin disebut turut menerima uang ratusan juta rupiah dari mantan anak buahnya yakni eks Dirjen P2KTrans, Jamaluddien Malik. Uang tersebut berasal dari hasil pemerasan yang dilakukan Jamaluddien kepada para pejabat pembuat komitmen (PPK) yang berada di bawah lingkup Ditjen P2KTrans.
Pada dakwaan pertama, Jamaluddien disebut mendapatkan uang sebesar Rp6.734.078.000. Jaksa menyebut sebagian uang itu lalu mengalir ke sejumlah pihak, termasuk Cak lmin.
"Diberikan kepada Abdul Muhaimin lskandar sejumlah Rp400 juta," ujar Jaksa dalam persidangan.
Dalam surat tuntutan Jamaluddien terdapat nama selain Muhaimin yang disangka turut menerima uang yaitu Anggota DPR dari Fraksi Golkar, Charles Jones Mesang. Anggota Dewan ini ditengarai menerima uang Rp9 miliar 750 juta dari Jamaluddien. Penerimaan uang itu tercantum dalam dakwaan kedua mantan dirjen itu. Uang tersebut merupakan fee sebesar 6,5 persen dari dana optimalisasi yang diterima oleh Ditjen P2KTrans.
Pada pemaparannya, Jaksa juga menyebut Jamaluddien pernah mendatangi Charles dengan tujuan agar DPR menyetujui usulan tambahan anggaran untuk Optimalisasi Tugas Pembantuan Khusus untuk Ditjen P2KTrans. Atas hal tersebut, Charles meminta fee sebesar 6,5 persen. Jamaluddien lantas mengumpulkan uang dengan meminta setoran kepada para kepala daerah dan kepala dinas calon penerima Tugas Pembantuan.
"Diberikan secara bertahap kepada Charles Jones mesang melalui Achmad Said Hudri sekitar bulan November sampai dengan bulan Desember 2013 sejumlah Rp9,750 miliar yang ditukarkan dalam bentuk dollar Amerika Serikat," kata Jaksa.
KPK Diminta Hakim Agung Gayus Lumbuun Pantau Suksesi Wakil Ketua MA
Andi Saputra - detikNews
Jakarta -
"Mengingat MA Republik Indonesia (MA RI) yang memiliki kedudukan strategis guna pembanguan dan keselamatan negara, perlu dilakukan secara terbuka untuk umum, agar bisa diikuti proses tersebut oleh pihak-pihak lain, DPR, BPK, KY dan KPK, serta termasuk seluruh koalisi masyarakat pemantau peradilan Indonesia," kata Gayus kepada wartawan, Jumat (4/3/2016).
Wakil Ketua MA yang dimaksud adalah hakim agung M Saleh yang akan pensiun pada 23 April 2016 karena memasuki usia 70 tahun. Sebanyak 53 hakim agung akan menggunakan hak pilihnya guna memilih pengganti M Saleh yang akan dipilih di antara mereka. Selain itu, terdapat pula kekosongan Ketua Muda MA bidang Perdata dan Ketua Muda Tata Usaha Negara (TUN).
"Terkait dengan masa pensiun Wakil Ketua MA bidang Yudisial tersebut, di kalangan MA RI telah mulai terdengar suara-suara yang akan 'bertanding' untuk ikut serta di dalam pemilihan untuk menjadi penjabat teras MA RI," ujar Gayus.
Proses suksesi di atas menurut Gayus harus dijadikan momentum untuk perbaikan sebagai bentuk penataan lembaga negara MA di tingkat pimpinan dalam mengatasi berbagai penyimpangan yang banyak terjadi yang meresahkan masyarakat. Gayus mengusulkan pemilihan pimpinan teras itu harus dilakukan dengan transparan.
"Perlu disampaikan kepada para hakim agung kriteria para calon yang memenuhi syarat dengan berbagai data kepribadian dari calon pimpinan yang ideal yaitu track record yang bersangkutan, baik sejak mulai ketika bertugas dari tingkat pertama (pengadilan negeri) dan banding (pengadilan tinggi) bagi hakim karier. Demikian pula berbagai informasi tentang kepribadian dari hakim agung nonkarier," papar Gayus.
Selain itu, perlu diperbaiki taat tertib pemilihan seperti haruslah mendapat dukungan 10 suara untuk dapat menuju ke tahapan berikutnya. Selain itu juga perlu menyampaikan pemaparan visi dan misi dari calon yang bersangkutan sebagai tolok ukur bahwa ia memang layak untuk menjadi salah satu pimpinan. Karena memiliki integritas, kredibilitas sosok yang jujur, adil, dan memiliki leadership guna mencapai kebutuhan MA yang powerful sebagai puncak peradilan (last resort).
"Proses Pemilihan juga harus dilakukan secara terbuka, termasuk kepribadian sang calon dapat diukur oleh semua pihak, sehingga tidak akan ada lagi pelbagai penyimpangan data, seperti seseorang yang disyaratkan untuk jadi hakim agung, harus berpengalaman sekurangnya 3 tahun menjadi hakim tinggi di pengadilan tinggi, sebagaimana diatur pada Pasal 7 UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung," papar guru besar Universitas Krisnadwipayana itu.
Wakil Ketua MA nantinya, menurut Gayus, bukanlah hakim tinggi yang hanya memegang jabatan struktural semata dan tidak memegang palu.
"Akan tetapi pada kenyataannya, justru para hakim agung seperti ini dalam waktu singkat terpilih menjadi hakim agung dan dapat menduduki jabatan Ketua Muda MA. Hal inilah salah satu akibat dari suatu pemilihan yang tidak transparan," cetus hakim agung pengoleksi 15 hukuman mati itu.
(asp/bar)
Jakarta -
KPK diminta hakim agung Prof Dr Gayus Lumbuun
untuk memantau suksesi Wakil Ketua Mahkamah Agung (MA) bidang Yudisial
yang akan digelar dalam hitungan hari. Selain itu, beberapa pimpinan MA
juga telah habis masa jabatannya dan akan dipilih penggantinya.
"Mengingat MA Republik Indonesia (MA RI) yang memiliki kedudukan strategis guna pembanguan dan keselamatan negara, perlu dilakukan secara terbuka untuk umum, agar bisa diikuti proses tersebut oleh pihak-pihak lain, DPR, BPK, KY dan KPK, serta termasuk seluruh koalisi masyarakat pemantau peradilan Indonesia," kata Gayus kepada wartawan, Jumat (4/3/2016).
Wakil Ketua MA yang dimaksud adalah hakim agung M Saleh yang akan pensiun pada 23 April 2016 karena memasuki usia 70 tahun. Sebanyak 53 hakim agung akan menggunakan hak pilihnya guna memilih pengganti M Saleh yang akan dipilih di antara mereka. Selain itu, terdapat pula kekosongan Ketua Muda MA bidang Perdata dan Ketua Muda Tata Usaha Negara (TUN).
"Terkait dengan masa pensiun Wakil Ketua MA bidang Yudisial tersebut, di kalangan MA RI telah mulai terdengar suara-suara yang akan 'bertanding' untuk ikut serta di dalam pemilihan untuk menjadi penjabat teras MA RI," ujar Gayus.
Proses suksesi di atas menurut Gayus harus dijadikan momentum untuk perbaikan sebagai bentuk penataan lembaga negara MA di tingkat pimpinan dalam mengatasi berbagai penyimpangan yang banyak terjadi yang meresahkan masyarakat. Gayus mengusulkan pemilihan pimpinan teras itu harus dilakukan dengan transparan.
"Perlu disampaikan kepada para hakim agung kriteria para calon yang memenuhi syarat dengan berbagai data kepribadian dari calon pimpinan yang ideal yaitu track record yang bersangkutan, baik sejak mulai ketika bertugas dari tingkat pertama (pengadilan negeri) dan banding (pengadilan tinggi) bagi hakim karier. Demikian pula berbagai informasi tentang kepribadian dari hakim agung nonkarier," papar Gayus.
Selain itu, perlu diperbaiki taat tertib pemilihan seperti haruslah mendapat dukungan 10 suara untuk dapat menuju ke tahapan berikutnya. Selain itu juga perlu menyampaikan pemaparan visi dan misi dari calon yang bersangkutan sebagai tolok ukur bahwa ia memang layak untuk menjadi salah satu pimpinan. Karena memiliki integritas, kredibilitas sosok yang jujur, adil, dan memiliki leadership guna mencapai kebutuhan MA yang powerful sebagai puncak peradilan (last resort).
"Proses Pemilihan juga harus dilakukan secara terbuka, termasuk kepribadian sang calon dapat diukur oleh semua pihak, sehingga tidak akan ada lagi pelbagai penyimpangan data, seperti seseorang yang disyaratkan untuk jadi hakim agung, harus berpengalaman sekurangnya 3 tahun menjadi hakim tinggi di pengadilan tinggi, sebagaimana diatur pada Pasal 7 UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung," papar guru besar Universitas Krisnadwipayana itu.
Wakil Ketua MA nantinya, menurut Gayus, bukanlah hakim tinggi yang hanya memegang jabatan struktural semata dan tidak memegang palu.
"Akan tetapi pada kenyataannya, justru para hakim agung seperti ini dalam waktu singkat terpilih menjadi hakim agung dan dapat menduduki jabatan Ketua Muda MA. Hal inilah salah satu akibat dari suatu pemilihan yang tidak transparan," cetus hakim agung pengoleksi 15 hukuman mati itu.
(asp/bar)
Hakim Gayus Minta Transparansi Pemilihan Wakil Ketua MA
VIVA.co.id – Mahkamah Agung (MA) akan memilih salah satu wakil ketua untuk menggantikan posisi Mohammad Saleh. Wakil Ketua MA Bidang Yudisial itu akan berusia 70 tahun dan memasuki masa pensiun pada 23 April 2016 mendatang.
Hakim Agung Gayus Lumbuun mengungkapkan bahwa proses pergantian atau pemilihan tersebut adalah momentum untuk melakukan perbaikan institusi MA di tingkat pimpinan. Khususnya dalam mengatasi berbagai penyimpangan yang banyak terjadi hingga kini.
"Penyimpangan itu tentu saja meresahkan masyarakat dan para pencari keadilan (justice seekers). Karena ada slogan, there are not bad soldiers, but bad commander," kata Hakim Gayus dalam siaran persnya kepada VIVA.co.id, Kamis, 3 Maret 2016.
Gayus memiliki setidaknya tiga konsep agar wakil ketua terpilih adalah calon yang bisa memenuhi harapan tersebut. Pertama, kriteria para calon yang memenuhi syarat dengan berbagai data kepribadian yang ideal perlu disampaikan kepada para Hakim Agung di kalangan MA yang memiliki hak dipilih dan memilih. Tak lupa, data itu juga harus memuat track record si calon.
"Baik sejak mulai ketika bertugas dari tingkat pertama (PN) dan Banding (PT) bagi hakim karier. Demikian pula berbagai informasi tentang kepribadian dari Hakim Agung non karier," ujar Gayus.
"Baik sejak mulai ketika bertugas dari tingkat pertama (PN) dan Banding (PT) bagi hakim karier. Demikian pula berbagai informasi tentang kepribadian dari Hakim Agung non karier," ujar Gayus.
Kedua, perlu syarat yang bisa membuat para calon mengerucut. Misalnya, dibuat tata tertib harus mendapat dukungan 10 suara untuk dapat melangkah ke tahapan berikutnya. Kemudian perlu juga kewajiban untuk menyampaikan visi dan misi sebagai tolok ukur bahwa ia memang layak untuk menjadi salah satu pimpinan.
"Karena memiliki integritas, kredibilitas sosok yang jujur, adil, dan memiliki leadership guna mencapai kebutuhan MA yang powerful sebagai puncak peradilan (last resort)," lanjut mantan Ketua Badan Kehormatan DPR tersebut.
Kemudian ketiga, proses pemilihan juga harus dilakukan secara terbuka, termasuk kepribadian sang calon dapat diukur oleh semua pihak sehingga tidak akan ada lagi berbagai penyimpangan data.
Misalnya saja seperti ketika seseorang ingin menjadi Hakim Agung yaitu harus berpengalaman sekurangnya tiga tahun menjadi Hakim Tinggi (Hakim Banding) di Pengadilan Tinggi, sebagaimana diatur pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia.
"Dan bukan diisi oleh para calon Hakim Agung yang belum pernah bertugas sebagai Hakim Tinggi, baik fungsional, maupun struktural melainkan hanya memegang jabatan struktural di MA," tutur Gayus.
Namun pada kenyataannya, tokoh yang pernah menjadi anggota Komisi III DPR itu mencatat, justru orang dengan rekam jejak seperti itulah dalam waktu singkat terpilih menjadi Hakim Agung dan dapat menduduki Jabatan Ketua Muda (Ketua Kamar).
"Hal inilah salah satu akibat dari suatu pemilihan yang tidak transparan," kata dia.
Selain pemilihan Wakil Ketua MA, lanjut Gayus, saat ini terdapat pula kekosongan Ketua Muda (Ketua Kamar) Bidang Perdata dan Ketua Muda Tata Usaha Negara (TUN) yang sudah habis masa jabatanya. Dia berharap pemilihan untuk posisi-posisi itu juga digelar secara transparan dan bertanggung Jawab.
"Walaupun menurut UU diputusakan oleh pimpinan Mahkamah Agung, tetapi juga seharusnya melibatkan para Hakim Agung yang saat ini jumlahnya 53 orang," imbuh Gayus.
Gayus menegaskan bahwa MA merupakan lembaga yang memiliki kedudukan strategis untuk pembanguan dan keselamatan negara. Oleh karena itu, idealnya setiap pergantian posisi di dalamnya seharusnya dilakukan secara terbuka untuk umum.
"Agar bisa diikuti proses tersebut oleh pihak-pihak lain, DPR, BPK, KY dan KPK, serta termasuk seluruh koalisi masyarakat pemantau peradilan Indonesia," demikian pendapat Gayus Lumbuun.
Antisipasi Copet, Satgas Khusus Berpakaian Preman Diterjunkan di TransJ
Hardani Triyoga - detikNews
Jakarta - Komplotan copet yang biasa beroperasi di TransJ Blok M-Kota dibekuk Tim Polda Metro Jaya. Pihak PT Transportasi Jakarta (TransJ) pun akan meningkatkan pengamanan lebih kepada penumpang agar aksi kriminal seperti pencopetan ini bisa dicegah.
Humas PT TransJ Prasetia Budi mengatakan, salah satu yang sudah dilakukan pihaknya adalah menyediakan pengamanan terbuka di halte TransJ. Satgas khusus juga disiapkan.
"Ini sudah kita siapkan dan ini yang kita utamakan. Ada satgas yang berjaga di halte saat penumpang naik dan turun. Mereka ini yang biasanya mengetahui gerak gerik pelaku tindak kriminal," kata Prasetia saat dikonfirmasi, Kamis (3/3/2016), malam.
Satgas khusus ini nantinya dibekali latihan khusus. Layaknya polisi reserse, satgas ini akan berpakaian preman dan berbaur dengan penumpang. Demi kenyamanan penumpang, petugas seperti ini bakal terus ditambah.
"Ini kita tambah. Petugas-petugas ini berpakaian preman yang punya pelatihan khusus. Nah, ini dia keliling karena nanti membaur. Ada informasi kejahatan, mereka koordinasi dengan aparat," sebutnya.
Lalu, Prasetia juga meminta masyarakat pengguna TransJ waspada terhadap orang yang di sekitar saat berada di dalam bus. Menurutnya, pencopetan di bus identik dengan komplotan yang mengincar korban dekat pintu. Kewaspadaan mesti ditingkatkan bila kondisi bus penuh dan berdesak-desakan.
"Pelaku yang biasanya bergerombol pasti menyesuaikan diri. Kalau seperti ini yang terjadi bus penuh, korban yang dekat pintu karena saat keluar di halte koridor yang jadi sasaran," tuturnya.
Sebelumnya, komplotan pencopet berhasil dibekuk tim Polda Metro Jaya. Empat pelaku yaitu Harun, Badawi, Kiky, dan Tedy diciduk. Keempatnya diketahui sebagai komplotan yang sudah setahun ini beroperasi di TransJ Blok M-Kota. Saat ini, empat pelaku sudah ditahan di Mapolres Jakarta Pusat.
Prasetia menambahkan, pihak PT TransJ juga mengapresiasi kinerja Polda Metro Jaya berhasil membekuk komplotan copet yang kerap beraksi di TransJ Blok M-Kota.
(hty/hri)
Jakarta - Komplotan copet yang biasa beroperasi di TransJ Blok M-Kota dibekuk Tim Polda Metro Jaya. Pihak PT Transportasi Jakarta (TransJ) pun akan meningkatkan pengamanan lebih kepada penumpang agar aksi kriminal seperti pencopetan ini bisa dicegah.
Humas PT TransJ Prasetia Budi mengatakan, salah satu yang sudah dilakukan pihaknya adalah menyediakan pengamanan terbuka di halte TransJ. Satgas khusus juga disiapkan.
"Ini sudah kita siapkan dan ini yang kita utamakan. Ada satgas yang berjaga di halte saat penumpang naik dan turun. Mereka ini yang biasanya mengetahui gerak gerik pelaku tindak kriminal," kata Prasetia saat dikonfirmasi, Kamis (3/3/2016), malam.
Satgas khusus ini nantinya dibekali latihan khusus. Layaknya polisi reserse, satgas ini akan berpakaian preman dan berbaur dengan penumpang. Demi kenyamanan penumpang, petugas seperti ini bakal terus ditambah.
"Ini kita tambah. Petugas-petugas ini berpakaian preman yang punya pelatihan khusus. Nah, ini dia keliling karena nanti membaur. Ada informasi kejahatan, mereka koordinasi dengan aparat," sebutnya.
Lalu, Prasetia juga meminta masyarakat pengguna TransJ waspada terhadap orang yang di sekitar saat berada di dalam bus. Menurutnya, pencopetan di bus identik dengan komplotan yang mengincar korban dekat pintu. Kewaspadaan mesti ditingkatkan bila kondisi bus penuh dan berdesak-desakan.
"Pelaku yang biasanya bergerombol pasti menyesuaikan diri. Kalau seperti ini yang terjadi bus penuh, korban yang dekat pintu karena saat keluar di halte koridor yang jadi sasaran," tuturnya.
Sebelumnya, komplotan pencopet berhasil dibekuk tim Polda Metro Jaya. Empat pelaku yaitu Harun, Badawi, Kiky, dan Tedy diciduk. Keempatnya diketahui sebagai komplotan yang sudah setahun ini beroperasi di TransJ Blok M-Kota. Saat ini, empat pelaku sudah ditahan di Mapolres Jakarta Pusat.
Prasetia menambahkan, pihak PT TransJ juga mengapresiasi kinerja Polda Metro Jaya berhasil membekuk komplotan copet yang kerap beraksi di TransJ Blok M-Kota.
(hty/hri)
Jelang KTT OKI, Polda Perketat Pengamanan di Jakarta
TEMPO.CO, Jakarta
- Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya, Inspektur Jenderal Tito
Karnavian, mengatakan akan memperketat pengamanan menjelang Konferensi
Tingkat Tinggi Organisasi Kelompok Islam (KTT OKI) yang akan digelar di
jakarta pada 7 Maret 2016. Menurut dia, pengamanan akan dilakukan di
lokasi hotel yang digunakan menginap perwakilan negara.
"Dari akomodasi akan ada 17 hotel di lingkungan Jakarta Pusat, Jakarta Selatan. Kami juga akan amankan semua hotel-hotel tersebut baik dengan cara terbuka maupun tertutup," kata Tito di Polda Metro Jaya, Kamis, 3 Maret 2016.
Menurut Tito, pada Ahad, 6 Maret 2016, akan digelar senior official meeting (SOM) atau meeting untuk pejabat setingkat menteri yang masuk dalam Golongan VIP, sehingga pengamanan sudah mereka mulai sejak kedatangan anggota KTT OKI.
"(Pengamanan) kami mulai saat di bandara atau kedatangan, ada pengamanan khusus termasuk pengamanan bagasi dan pengawalan," ujar Tito.
Rencananya, akan ada perwakikan 49 negara yang hadir, terdiri dari 25 orang lebih kepala negara dan 49 pejabat setingkat Menteri dalam acara yang digelar di kawasan Jakarta Convention Center selama dua hari tersebut.
Tito mengatakan, pengamanan di JCC juga akan diperketat mulai dari rute hingga sampai di lokasi acara dengan mempersiapkan hampir 4 ribu personil, termasuk dari Bantuan Kendali Operasi (BKO).
"Brimob sudah memberikan pasukannya untuk mendukung operasi kami, kalau tidak salah sebanyak 600. Jadi 6 satuan setingkat kompi, termasuk gegana penjinak bom dan lain-lain termasuk antisipasi kemungkinan terorisme, unjuk rasa, dan lain-lain," kata Tito.
DESTRIANITA K.
"Dari akomodasi akan ada 17 hotel di lingkungan Jakarta Pusat, Jakarta Selatan. Kami juga akan amankan semua hotel-hotel tersebut baik dengan cara terbuka maupun tertutup," kata Tito di Polda Metro Jaya, Kamis, 3 Maret 2016.
Menurut Tito, pada Ahad, 6 Maret 2016, akan digelar senior official meeting (SOM) atau meeting untuk pejabat setingkat menteri yang masuk dalam Golongan VIP, sehingga pengamanan sudah mereka mulai sejak kedatangan anggota KTT OKI.
"(Pengamanan) kami mulai saat di bandara atau kedatangan, ada pengamanan khusus termasuk pengamanan bagasi dan pengawalan," ujar Tito.
Rencananya, akan ada perwakikan 49 negara yang hadir, terdiri dari 25 orang lebih kepala negara dan 49 pejabat setingkat Menteri dalam acara yang digelar di kawasan Jakarta Convention Center selama dua hari tersebut.
Tito mengatakan, pengamanan di JCC juga akan diperketat mulai dari rute hingga sampai di lokasi acara dengan mempersiapkan hampir 4 ribu personil, termasuk dari Bantuan Kendali Operasi (BKO).
"Brimob sudah memberikan pasukannya untuk mendukung operasi kami, kalau tidak salah sebanyak 600. Jadi 6 satuan setingkat kompi, termasuk gegana penjinak bom dan lain-lain termasuk antisipasi kemungkinan terorisme, unjuk rasa, dan lain-lain," kata Tito.
DESTRIANITA K.
Ekonomi AS Semakin Suram, Dolar Melemah
TEMPO.CO, New York -
Kurs dolar AS melemah terhadap sebagian besar mata uang utama yang di
perdagangan New York pada Kamis atau Jumat, 4 Maret 2016, pagi WIB.
Pelemahan itu terjadi karena data ekonomi yang keluar dari negara itu
secara keseluruhan negatif.
Dalam pekan yang berakhir 27 Februari, angka pendahuluan untuk klaim pengangguran awal disesuaikan secara musiman mencapai 278.000, meningkat 6.000 dari tingkat direvisi minggu sebelumnya dan lebih tinggi dari perkiraan pasar, menurut Departemen Tenaga Kerja AS, Kamis.
Indeks non-manufaktur AS tercatat 53,4 persen pada Februari, 0,1 persentase poin lebih rendah dari angka Januari 53,5 persen, lembaga riset Institute Supply Management (ISM) melaporkan, Kamis.
Sementara itu, investor sedang menunggu laporan data penggajian non pertanian AS yang dipantau dengan cermat yang akan dirilis pada Jumat, untuk mendapatkan pandangan yang lebih komprehensif tentang pasar tenaga kerja di negara itu.
Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, turun 0,66 persen menjadi 97,566 pada akhir perdagangan.
Pada akhir perdagangan di New York, euro naik menjadi 1,0955 dolar dari 1,0866 dolar pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris naik menjadi 1,4165 dolar dari 1,4076 dolar. Dolar Australia naik ke 0,7356 dolar dari 0,7295 dolar.
Dolar dibeli 113,62 yen Jepang, lebih tinggi dari 113,46 yen pada sesi sebelumnya. Greenback turun menjadi 0,9910 franc Swiss dari 0,9965 franc Swiss, dan sedikit melemah menjadi 1,3404 dolar Kanada dari 1,3435 dolar Kanada.
ANTARA
Dalam pekan yang berakhir 27 Februari, angka pendahuluan untuk klaim pengangguran awal disesuaikan secara musiman mencapai 278.000, meningkat 6.000 dari tingkat direvisi minggu sebelumnya dan lebih tinggi dari perkiraan pasar, menurut Departemen Tenaga Kerja AS, Kamis.
Indeks non-manufaktur AS tercatat 53,4 persen pada Februari, 0,1 persentase poin lebih rendah dari angka Januari 53,5 persen, lembaga riset Institute Supply Management (ISM) melaporkan, Kamis.
Sementara itu, investor sedang menunggu laporan data penggajian non pertanian AS yang dipantau dengan cermat yang akan dirilis pada Jumat, untuk mendapatkan pandangan yang lebih komprehensif tentang pasar tenaga kerja di negara itu.
Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, turun 0,66 persen menjadi 97,566 pada akhir perdagangan.
Pada akhir perdagangan di New York, euro naik menjadi 1,0955 dolar dari 1,0866 dolar pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris naik menjadi 1,4165 dolar dari 1,4076 dolar. Dolar Australia naik ke 0,7356 dolar dari 0,7295 dolar.
Dolar dibeli 113,62 yen Jepang, lebih tinggi dari 113,46 yen pada sesi sebelumnya. Greenback turun menjadi 0,9910 franc Swiss dari 0,9965 franc Swiss, dan sedikit melemah menjadi 1,3404 dolar Kanada dari 1,3435 dolar Kanada.
ANTARA
Kamis, 03 Maret 2016
TNI AU kejar penerima komponen ilegal F-16
Pewarta: Ade Marboen
Jakarta
(ANTARA News) - Kepala Dinas Penerangan TNI AU, Marsekal Pertama TNI Dwi
Badarmanto, menegaskan, TNI AU tengah menyelidiki dan mengejar penerima
dan pelaku transaksi jual-beli secara ilegal komponen pesawat tempur
F-16 Fighting Falcon di pihak Indonesia.
“Kalau
kami jelas tidak menerima proses pengadaan sukucadang dengan cara ilegal
semacam itu. Makanya kami tengah menyelidiki dan mengejar pihak
penerima,” katanya, di Jakarta, Kamis.
TNI AU,
katanya, selalu menempuh cara-cara legal dan prosedural dalam pengadaan
dan pembelian arsenal, sistem persenjataan, dan sukucadang. “Termasuk
proses pendidikan personel dengan pihak luar,” katanya.
Kemarin,
The Salt Lake Tribune, melansir berita bahwa Seorang pria yang bekerja
di Pangkalan Udara Hill, Utah, didakwa atas tuduhan menjual secara
ilegal sukucadang F-16 Fighting Falcon ke Indonesia. Lelaki itu, Scott A
Williams (51 tahun), didakwa Pengadilan Distrik Amerika Serikat atas
dua hal: mengekspor barang keluar Amerika Serikat secara ilegal, dan
memalsukan pernyataan pada dokumen sekaligus mengubah status benda hak
milik negara itu.
Dikatakan
bahwa Williams mencoba mengekspor secara ilegal sukucadang pada sistem
pengereman pesawat tempur F-16 Fighting Falcon itu ke Indonesia.
Pangkalan
Udara Hill di Utah, Amerika Serikat, menjadi penting karena program
retrofit hibah 24 unit F-16 Fighting Falcon Blok 32 TNI AU dikerjakan di
sana.
Dalam program itu, performansi F-16 Blok 32 itu ditingkatkan setara Blok 52, dan diberi imbuhan ID menjadi Blok 52ID.
Ketua DPR Tidak Setuju Rencana Menpora Potong Gaji PNS
Oleh : Ridho Permana
VIVA.co.id – Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi berencana akan memotong gaji setiap pegawai negeri sipil atau PNS di Indonesia. Hal tersebut dilakukan untuk membantu pembalap Rio Haryanto maju dalam ajang balap Formula 1.
Menangapi hal ini Ketua DPR RI Ade Komarudin tak setuju dengan program Menteri Olahraga tersebut jika nantinya memberatkan bagi para PNS.
"Saya kira kalau itu memberatkan jangan, cari sumber yang lain. Tapi kalau penuh ke ikhlasan dan kesadaran ya boleh saja tidak ada yang dilanggar, tetapi kalau keberatan jangan, harus mencari sumber yang lain," ujar Ade di Komplek Parlemen, Senayan, Kamis 3 Maret 2016.
Sumber lain, kata Akom pangilan akrabnya seperti dana Corporate Social Responbility (CSR).
"Sumber lainya bisa CSR, ya yang tidak melanggar aturan lah," katanya. (rin)
Panglima TNI Tegaskan Insiden Briptu Seno Ditembak Prajurit AL Salah Paham
Jabbar Ramdhani - detikNews
Jakarta - Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo ikut berkomentar soal insiden anggota Polres Jaktim, Briptu Seno Aji, yang ditembak oleh seorang prajurit TNI. Gatot menegaskan kejadian tersebut murni karena kesalahpahaman.
"Kemarin itu bukan baku tempak, tapi ada kesalahpahaman. Yang satu prajurit saya, yaitu Kapten Eko adalah anggota Den Intel Armada Barat," kata Gatot usai acara penyerahan Komando Pasukan Pemukul Reaksi Cepat TNI (PPRC TNI) di Lanud Halim Perdanakusumah, Jakarta Timur, Kamis (3/3/2016).
"Salah paham kan, kemudian sama-sama meletakkan senjata. Korbannya diangkut dibawa ke rumah sakit. Anggota saya tidak salah. Polisi kan juga sedang melaksanakan tugas. Jadi itu kesalahpahaman," tuturnya.
Kasubag Humas Polres Jaktim Kompol Husaima menyatakan, saat ini Briptu Seno masih berada di RS Polri Kramat Jati untuk menjalani perawatan. Anggota Satnarkoba Polres Jaktim itu telah menjalani operasi pada Rabu (2/3) kemarin.
"Masih di rumah sakit," kata Husaimah saat dikonfirmasi, Kamis (3/3/2016).
Briptu Seno Aji ditembak oleh Kapten Eko pada Selasa (1/3) malam. Kala itu Briptu Seno bersama Tim Satnarkoba Polres Jaktim tengah melakukan penggerebekan kasus narkoba di kawasan Jalan Raya TMII.
Briptu Eko langsung dilarikan ke rumah sakit, sedangkan Kapten Eko diperiksa oleh Polisi Militer Angkatan Laut (Pomal). Pihak kepolisian maupun TNI sama-sama telah menyatakan bahwa kejadian tersebut merupakan kesalahpahaman.
Jakarta - Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo ikut berkomentar soal insiden anggota Polres Jaktim, Briptu Seno Aji, yang ditembak oleh seorang prajurit TNI. Gatot menegaskan kejadian tersebut murni karena kesalahpahaman.
"Kemarin itu bukan baku tempak, tapi ada kesalahpahaman. Yang satu prajurit saya, yaitu Kapten Eko adalah anggota Den Intel Armada Barat," kata Gatot usai acara penyerahan Komando Pasukan Pemukul Reaksi Cepat TNI (PPRC TNI) di Lanud Halim Perdanakusumah, Jakarta Timur, Kamis (3/3/2016).
"Salah paham kan, kemudian sama-sama meletakkan senjata. Korbannya diangkut dibawa ke rumah sakit. Anggota saya tidak salah. Polisi kan juga sedang melaksanakan tugas. Jadi itu kesalahpahaman," tuturnya.
Kasubag Humas Polres Jaktim Kompol Husaima menyatakan, saat ini Briptu Seno masih berada di RS Polri Kramat Jati untuk menjalani perawatan. Anggota Satnarkoba Polres Jaktim itu telah menjalani operasi pada Rabu (2/3) kemarin.
"Masih di rumah sakit," kata Husaimah saat dikonfirmasi, Kamis (3/3/2016).
Briptu Seno Aji ditembak oleh Kapten Eko pada Selasa (1/3) malam. Kala itu Briptu Seno bersama Tim Satnarkoba Polres Jaktim tengah melakukan penggerebekan kasus narkoba di kawasan Jalan Raya TMII.
Briptu Eko langsung dilarikan ke rumah sakit, sedangkan Kapten Eko diperiksa oleh Polisi Militer Angkatan Laut (Pomal). Pihak kepolisian maupun TNI sama-sama telah menyatakan bahwa kejadian tersebut merupakan kesalahpahaman.
KPK Geledah Rumah Pejabat Kemendagri Tersangka Kasus Pembangunan Gedung IPDN
Dhani Irawan - detikNews
Jakarta - Penyidik KPK kembali melakukan penggeledahan terkait kasus dugaan korupsi pembangunan gedung IPDN. Penggeledahan kali ini dilakukan di kediaman Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Setjen Kementerian Dalam Negeri, Dudy Jocom.
"Di rumah DJ di kawasan Jatibening," kata Kabag Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha saat dikonfirmasi, Kamis (3/3/2016).
Dudy sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan General Manager Divisi Gedung PT Hutama Karya, Budi Rachmat Kurniawan. Keduanya disangka terlibat dalam dugaan korupsi pembangunan gedung IPDN di Kabupaten Agam, Sumatera Barat pada Kementerian Dalam Negeri tahun anggaran 2011.
Penggeledahan dilakukan pada Rabu, 2 Maret 2016. Selain kediaman Dudy, penyidik juga menggeledah 2 lokasi lain di kantor rekanan di kawasan Tebet serta rumah salah seorang panitia pengadaan. Sebelumnya, penyidik KPK juga melakukan penggeledahan termasuk di kantor Kemendagri.
Kedua tersangka diduga menyalahgunakan kewenangan untuk memperkaya diri sendiri dan orang lain. Akibat perbuatan keduanya, negara diduga mengalami kerugian Rp 34 miliar dari total nilai proyek Rp 125 miliar.
Keduanya disangka melanggar Pasal 2 ayat 1 huruf a atau Pasal 3 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.
Jakarta - Penyidik KPK kembali melakukan penggeledahan terkait kasus dugaan korupsi pembangunan gedung IPDN. Penggeledahan kali ini dilakukan di kediaman Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Setjen Kementerian Dalam Negeri, Dudy Jocom.
"Di rumah DJ di kawasan Jatibening," kata Kabag Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha saat dikonfirmasi, Kamis (3/3/2016).
Dudy sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan General Manager Divisi Gedung PT Hutama Karya, Budi Rachmat Kurniawan. Keduanya disangka terlibat dalam dugaan korupsi pembangunan gedung IPDN di Kabupaten Agam, Sumatera Barat pada Kementerian Dalam Negeri tahun anggaran 2011.
Penggeledahan dilakukan pada Rabu, 2 Maret 2016. Selain kediaman Dudy, penyidik juga menggeledah 2 lokasi lain di kantor rekanan di kawasan Tebet serta rumah salah seorang panitia pengadaan. Sebelumnya, penyidik KPK juga melakukan penggeledahan termasuk di kantor Kemendagri.
Kedua tersangka diduga menyalahgunakan kewenangan untuk memperkaya diri sendiri dan orang lain. Akibat perbuatan keduanya, negara diduga mengalami kerugian Rp 34 miliar dari total nilai proyek Rp 125 miliar.
Keduanya disangka melanggar Pasal 2 ayat 1 huruf a atau Pasal 3 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.
Langganan:
Postingan (Atom)