Jokowi berani hapus subsidi BBM, Hatta bilang mustahil

MERDEKA.COM. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa sepakat dengan tawaran Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memangkas porsi subsidi Bahan Bakar Minyak di pemerintahan selanjutnya.

Salah satu pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi sudah memfatwakan bahwa subsidi harus diberikan pada rakyat, terutama untuk komoditas energi dan pangan.

Pernyataan ini berbeda dengan pandangan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) yang siap menghapus subsidi jika sudah empat tahun menjabat sebagai presiden.

"Kalau subsidi itu enggak boleh hilang, yang rakyat memerlukan subsidi. Kalau (subsidi) BBM-nya bisa secara bertahap, mungkin tidak hilang, MK itu kan sudah mengatakan tidak boleh hilang, harus ada sedikit. Karena tidak boleh harga pasar, istilah MK seperti itu lah," ujarnya di sela-sela pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta, Rabu (30/4).

Dia lantas mengatakan bahwa pemerintahan saat ini pun sudah mengakui porsi subsidi energi di APBN memberatkan. Masalahnya, kebijakan itu tidak sepenuhnya mulus, karena ada hambatan politik di legislatif.

"Yang penting mendapat dukungan DPR. Cuma kan tidak mudah. Sedangkan listrik saja tidak mudah, (tarif) yang sekarang dinaikkan kan ribut. Jadi harus ada komunikasi baik dengan DPR," kata Hatta.

Mantan menteri perhubungan ini menegaskan, pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah menelurkan peta jalan (roadmap) pemangkasan subsidi energi. Dananya akan dialihkan ke infrastruktur. Hatta berpesan pemerintahan baru merealisasikan kebijakan tidak populis itu. "Pemerintahan baru saya kira bisa menjalankan itu," tandasnya.

Tahun ini, subsidi BBM saja menyedot porsi Rp 299 triliun di APBN. Kondisi itu dianggap tidak ideal, karena membebani kemampuan belanja pemerintah.

Bappenas, bersama Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan serta Dewan Energi Nasional, sedang merancang skema paling tepat. Ketiga lembaga ini bakal mengarahkan presiden baru mengucurkan lebih banyak anggaran kepada pembangunan infrastruktur.

"Saving dari pengalihan anggaran energi itu pasti diarahkan ke infrastruktur. BKF yang lagi ngitung itu, melihat-lihat indikasi terhadap inflasi dan macam-macam. Tapi tentu semua akan tergantung presiden baru," kata Direktur Divisi Energi, Sumber Daya Mineral dan Pertambangan Bappenas Monty Girianna.

Sedangkan ccalon Presiden jagoan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Joko Widodo punya pandangan berbeda. Dia mengklaim tidak ragu menghapus subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM).

Jokowi, demikian dia biasa disapa, menilai BBM subsidi tidak bisa mendadak dikurangi besarannya. Atas dasar itu, penaikan harga berkala akan lebih strategis.

"Saya kira empat tahun lah, subsidi BBM tadi empat tahun tapi berjenjang. Kurang kurang lalu hilang," ujarnya di sela-sela Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional, di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (30/4).

Mantan Wali Kota Surakarta ini menyatakan subsidi energi harus diarahkan ke masyarakat yang lebih berhak. Terutama, pelaku di sektor pertanian.

Jokowi mengaku tidak ragu menerapkan kebijakan non-populis itu saat terpilih sebagai presiden. Penolakan atas kenaikan harga BBM menurutnya sudah biasa.

"(Akan ada) guncangan ekonomi sosial, tetapi harus. Tapi dengan catatan subsidi itu bisa diberikan kepada yang menerima. Misalnya subsidi untuk petani, subsidi untuk nelayan yang dibutuhkan oleh mereka," kata pria yang datang di acara Bappenas sebagai Gubernur DKI Jakarta ini.

Sumber: Merdeka.com

Ketua Hanura: Duet WIN-HT Tamat!

Elvan Dany Sutrisno - detikNews

Jakarta - Ketua DPP Hanura Fuad Bawazier menilai mimpi partainya menduetkan Wiranto-Hary Tanoesoedibjo di Pilpres 2014 kandas. Duet WIN-HT dinilainya sudah tamat.

"WIN-HT sudah tamat. Tamat dengan sendirinya," kata Fuad kepada wartawan, Rabu (30/4/2013).

Untuk mengusung capres memang tak mudah. UU mengatur minimal perolehan suara 25% atau 20% kursi DPR bagi parpol atau gabungan parpol yang mengusung capres. Saat ini maksimal 4 parpol yang cukup kuat untuk menggalang koalisi yakni PDIP, Golkar, Gerindra, dan PD.

"Habis gimana wong perolehan suaranya begitu. Golkar aja yang suaranya gede susah dapat tiket, apalagi Hanura," kata Fuad. Menurut quick count, perolehan suara partai nomor 10 itu sekitar 5,4% alias paling buncit. 

Fuad juga menuturkan saat ini arah koalisi Hanura belum jelas. Ketum Wiranto masih terus berkomunikasi dengan sejumlah parpol.

"Arah koalisi nanti kita bahas di Rapimnaslah. Kita kan nggak nyampe 22 kursi," kata Fuad.

Aher Ancam Perusahaan Tak Libur 1 Mei

Jpnn

BANDUNG- Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan mengancam akan memberikan sanksi kepada  perusahaan yang tidak meliburkan para pekerjanya saat 1 Mei atau bertepatan Hari Buruh Internasional.

"Kalau ada yang melanggar ada sanksi," katanya saat ditemui di Mapolda Jabar, Selasa (29/4).

Untuk sanksi, pria yang akrab disapa Aher itu mengaku pihaknya belum memikirkan seperti apa bentuknya, lantaran harus melihat dari berat ringannya pelanggaran.

"Semua perusahan harus libur. Kasih kesempatan karyawan dan pekerja untuk merayakan Hari Buruh Internasional," ucapnya.

Dia mengimbau kepada para pekerja yang mengikuti kegiatan agar menggelar kegiatan yang positif dan berjalan sekondusif mungkin.

"Bisa kegiatan syukuran, bakti sosial, hiburan, dan lainnya. Ya dengan catatan acaranya dikemas dengan baik tanpa gangguan keamanan apapun," jelasnya.

Sementara itu, Kapolda Jabar Irjen Mochamad   Iriawan mengatakan, dari informasi sementara baru sekitar 4.000 buruh yang akan mengadakan kegiatan di Soreang, Kabupaten Bandung.

"Tanggal 1 akan apel di Soreang sebanyak empat ribu buruh, kita akan seminar, olahraga bersama, liburan bersama, kita sudah melangkah duluan dengan buruh ini," katanya di tempat yang sama.

Disinggung perihal demo buruh, hingga saat ini pihaknya belum menerima adanya laporan terkait aksi unjuk rasa di wilayah Jawa Barat. Namun ditegaskannya, antisipasi dini telah dilakukan.

"Kita akan lakukan langkah antisipasi. Kalau ada (demo) kita layani, kita harapkan tidak ada (blokade jalan tol) karena itu merugikan banyak masyarakat," pungkasnya.(bal)

Polisi Anggap Pengunjuk Rasa May Day Teman

Jpnn

JAKARTA - Puluhan ribu buruh akan melaksanakan aksi memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day, Kamis (1/5) Mei. Seperti aksi-aksi di tahun sebelumnya, pihak kepolisian siap mengawal aksi tersebut.

Menurut Kabag Penum Mabes Polri Kombes Agus Rianto, ada beberapa elemen yang akan melaksanakan kegiatan besok di beberapa tempat. Yakni di Bundaran Hotel Indonesia, Istana Negara, Tugu Proklamasi, Gedung DPR, Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta.

Menurutnya, tuntutan yang menjadi agenda unjuk rasa antara lain tolak upah murah, jaminan kesehatan, hapuskan sistem kerja kontrak. "Kita berharap semua aktivitas dapat belangsung dengan tertib, karena dinamika berdemokrasi akan terus diuji," katanya.

Menurutnya, jumlah pengunjuk rasa berdasarkan data yang ada pun bervariasi. Ada 300, 500, 1000 bahkan ada yang mencapai 10 ribu.

Agus menjelaskan, untuk jumlah personel yang akan diterjunkan dengan buruh yang menggelar aksi semua tergantung situasi.

"Pengunjuk rasa tidak dianggap sebagai lawan, melainkan sebagai teman. Oleh karena itu kami tidak bisa membandingkan berapa jumlah unras berapa pula yang harus disediakan oleh pihak kepolisian," katanya.

Sedangkan Polda Metro Jaya akan menerjunkan sedikitnya 19.557 personel untuk mengamankan aksi di May Day. Bahkan, kendaraan lapis baja dan mobil water canon juga disiagakan.

Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Rikwanto, 19.577 personel yang diterjunkan itu terdiri dari 4.316 anggota Polda, 6.868 jajaran Polres. Kemudian pasukan Bawah Kendali Operasi dari Mabes Polri sebanyak 4.241 personel, BKO TNI 3.610 serta dari pemda sebanyak 550 personel.

Sebanyak 3600 personel akan disebar di sekitar Monumen Nasional dan Istana Negara. Kemudian di Gedung DPR MPR disiagakan 2811 serta di Bundaran HI 550 personel. (boy/jpnn)

Lakukan Aksi May Day, KSPI Minta Maaf Bikin Macet Jalan

Jpnn

JAKARTA - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) meminta maaf kepada seluruh masyarakat lantaran besok, 1 Mei 2014 akan melakukan aksi buruh pada perayaan May Day. Aksi aksi itu ditengarai akan menyebabkan lumpuhnya jalan di beberapa lokasi di Jakarta.

Karenanya, Presiden KSPI Said Iqbal meminta pada masyarakat untuk menghindari beberapa titik yang nantinya akan menjadi lokasi aksi buruh.

"Kami meminta maaf pada masyarakat, karena nantinya akan terjadi penumpukan bus yang berjumlah ribuan dan ratusan ribu buruh akan turun ke jalan," ujar Said dalam keterangan tertulisnya, Rabu (30/4).

Adapun beberapa lokasi tersebut antara lain Bundaran HI, Istana Negara, Kantor Gubernur DKI dan Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Acara itu dijadwalkan akan berlangsung pada pukul 10.00- 17.00 WIB.

Said memastikan setidaknya ada 500 ribu buruh di Indonesia yang akan mengikuti perayaan May Day di kantor gubernur di 20 provinsi. Sementara, khusus untuk wilayah Jabodetabek akan diikuti 100 ribu buruh.

"Besok kita mulai bergerak pukul 10.00 WIB dengan titik kumpul di Bundaran HI, kemudian long march ke Istana Negara untuk melakukan orasi dan membacakan tuntutan buruh Indonesia," terang dia.

Kemudian pada pukul 13.00 WIB, 100 ribu massa buruh akan bergerak ke stadion GBK, Senayan, Jakarta. "Di GBK kegiatan akan diisi dengan orasi 10 tuntutan buruh dan pidato politik calon presiden pilihan buruh Indonesia," tukasnya. (chi/jpnn)

10 Tuntutan Buruh Dalam Memperingati May Day

Jpnn

JAKARTA - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan menyerukan 10 tuntutan buruh dalam merayakan May Day, yang akan jatuh pada 1 Mei 2014. Menurut Presiden KSPI Said Iqbal, 10 tuntutan tersebut masih terbilang masuk akal.

"Tuntutan kita (buruh), enggak aneh-aneh kok. Intinya kami minta pemerintah lebih mensejahterakan nasib buruh, bukan sebaliknya," ucap Said di Jakarta, Rabu (30/4).

Berikut 10 tuntutan buruh:

1. Naikkan upah minimum 2015 sebesar 30 persen dan revisi kriteria hidup layak (KHL) menjadi 84 Item.

2. Tolak penangguhan upah minimum.

3. Jalankan Jaminan Pensiun Wajib bagi buruh pada Juli 2015.

4. Jalankan Jaminan Kesehatan seluruh rakyat dengan cara cabut permenkes 69/2013 tentang tarif, ganti INA CBG's dengan Fee For Service, audit BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

5. Hapus outsourcing, khususnya outsourcing di BUMN dan pengangkatan sebagai pekerja tetap seluruh pekerja outsourcing.

6. Sahkan RUU PRT dan Revisi UU Perlindungan TKI No 39/2004.

7. Cabut UU Ormas ganti dengan RUU perkumpulan.

8. Angkat pegawai dan guru honorer menjadi PNS, serta subsidi Rp 1 Juta per orang/per bulan dari APBN untuk guru honorer.

9. Sediakan transportasi publik dan perumahan murah untuk buruh.

10. Jalankan wajib belajar 12 tahun dan bea siswa untuk anak buruh hingga perguruan tinggi.

Selain 100 ribu buruh yang akan turun ke lapangan memperingati acara May Day besok, rencananya 10 ribu guru honorer dan tenaga honorer dari seluruh Indonesia serta ratusan perwakilan mahasiswa juga akan ikut berpartisipasi.(chi/jpnn)

Serahkan Keamanan ke Paspampres, KPK Berharap Boediono Datang ke Pengadilan

Fajar Pratama - detikNews

Jakarta - Jaksa KPK melayangkan panggilan untuk Wapres Boediono sebagai saksi dalam kasus Century di persidangan 9 Mei mendatang. KPK berharap mantan Gubernur BI itu datang langsung ke persidangan.

"Saya menduga, saksi akan hadir ke pengadilan," ujar Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto di Jakarta, Rabu (30/4/2014).

Bambang mengatakan, bila Boediono hadir langsung ke persidangan, maka hal itu bisa menjadi teladan yang bagik bagi masyarakat. Ada satu pelajaran berharga yang bisa didapat.

"Bila hal tersebut dilakukan maka proses hadirnya saksi Pak Boediono itu akan menjadi pelajaran terbaik bagi siapapun bahwa semua orang sama di muka hukum," kata Bambang.

Bagaimana dengan persoalan keamanan? "Keamanan biarlah keamanan dan protokoler wapres yang menanganinya," ujar komisioner bidang penindakan ini.

Pemerintah Himbau Peringatan Hari Buruh Tidak Anarkis

Oleh : desk informasi

Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat (Menkokesra) Agung Laksono mengimbau peserta unjuk rasa memperingati Hari Buruh Sedunia (May Day) Kamis  1 Mei tidak anarkis.
"Pemerintah mengharapkan aksi buruh damai dan tertib, tidak anarkis," kata Agung Laksono ketika dihubungi Antara di Jakarta, Selasa (29/4)
Agung menjelaskan, para pekerja bebas menyampaikan aspirasinya pada peringatan hari buruh.
Meski demikian, penyampaian aspirasi diharapkan berlangsung secara tertib dan tidak disusupi oleh provokator atau pihak yang tidak bertanggung jawab.
"Aksi unjuk rasa harus murni, jangan disusupi provokator," katanya.
Pemerintah, kata Agung, akan menampung seluruh keinginan para buruh yang disampaikan melalui aksi unjuk rasa.
"Pemerintah senantiasa berupaya untuk merealisasikan keinginan para buruh," katanya.
Seperti tahun-tahun sebelumnya, Agung kembali meminta aparat keamanan untuk menjaga agar pelaksanaan hari buruh berlangsung tertib.
"Kami minta aparat keamanan untuk mengawal aksi demonstrasi buruh agar tidak anarkis," katanya.
Agung berharap tidak ada aksi seperti penutupan jalan tol, atau aksi anarkis lainnya yang bisa mengganggu aktivitas masyarakat.

Sejahterakan Buruh

Presiden saat meninjau PT Indocement Tunggal Perkasa Tbk di Citereup, Kabupaten Bogot, Jawa Barat, Senin (28/4) mengingatkan dunia usaha di tanah air, terutama yang sudah menunjukkan perkembangan yang baik, agar juga harus taking care of tenaga kerja, bukan hanya upahnya saja tapi total kesejahteraan harus semakin baik.

 “Tidak boleh dipisahkan antara berkembangnya sektor riil, berkembangnya perusahaan, dengan meningkatnya kesejahteraan buruh. Artinya, perusahaan berupaya sekuat tenaga dengan menggunakan pekerja yang terampil, disiplin, produktif, agar bisnisnya tumbuh dengan baik. Ketika bisnis tumbuh dengan baik maka bersamaan itu pula, perhatikan dan tingkatkan upah serta kesejahteraan buruhnya,” kata Presiden SBY

Presiden yang didamping Ibu Negara Hj. Ani Yudhoyono mengemukakan, masalah kesejahteraan buruh itu kerap menjadi isu sosial serta isu politik. Apalagi kalau sudah dimanipulasi isunya, apalagi kalau para politisi menjadikan sebagai komoditas politik di musim pemilu.

Karena itu, Presiden mengingatkan pentingnya perusahaan maupun buruh berkontribusi untuk perkembangan perusahaan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja. Ia mengatakan, kalau bekerja, tentu dengan harapan kesejahteraannya semakin baik berarti harus disiplin, produktif dan harus meningkatkan daya saing. Tapi perusahaan juga harus meningkatkan usahanya dan dengan buruh yang produkti, sehingga perkembangan bisnisnya akan lebih baik. (WID/Humas Menko Kesra/Ant/ES)

Kadin DKI nilai libur 1 Mei turunkan produktivitas

Pewarta: Ida Nurcahyani

Jakarta (ANTARA News) - Wakil Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia DKI Jakarta, Sarman Jorang, menilai keputusan pemerintah menjadikan Hari Buruh setiap 1 Mei menjadi hari libur nasional yang mulai berlaku mulai tahun ini menurunkan produktivitas dan daya saing ekonomi.

"Urgensinya tidak ada menjadikan hari buruh menjadi hari libur nasional, malah akan menurunkan produktivitas dan daya saing kita. Kalau hanya karena di beberapa negara sudah menetapkan May Day menjadi hari libur tentu situasi dan kondisi suatu negara akan berbeda-beda" kata dia, di Jakarta, Rabu.

Dia menilai pemerintah cukup mengeluarkan peraturan yang mewajibkan perusahaan industri melaksanakan perayaan hari buruh dengan berbagai kegiatan internal.

Bentuknya bisa berupa pelatihan SDM, olahraga dan kesenian, serta kegiatan lainnya yang mampu meningkatkan kualitas pekerja dan meningkatkan produktivitas dan daya saing alih-alih meliburkan karyawan.

"Dengan demikian kita mampu bersaing pada Asean Economic Community yang akan diberlakukan tahun 2015," katanya. 

Sarman menyampaikan berdasarkan penilaian World Economic Forum (WEF) daya saing Indonesia masih rendah dibandingkan dengan perusahaan internasional maupun lingkungan regional Asean.

Saat ini, Indonesia berada di peringkat 50 dari 144 negara di bawah Singapura (urutan kedua), Malaysia (urutan 25), Brunei Darussalam (urutan 28), dan Thailand (urutan 38).

"Dari kaca mata pengusaha kita melihat sangat tidak menguntungkan bagi dunia bisnis,  yang ada pengusaha yang mengalami kerugian karena stop produksi. 

Kalau hanya untuk membangun kebersamaan antarpelaku hubungan industrial agar lebih harmonis secara nasional tidak perlu dengan menjadikan hari buruh menjadi hari libur nasional," katanya.

Dengan bertambahnya hari libur nasional, menurut Sarman dipastikan pengusaha akan menanggung kerugian.

"Apalagi tahun ini tahun politik dimana hari libur bertambah tiga hari yaitu Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Hari buruh. Bisa dibayangkan berapa besar kerugian yang harus ditanggung pengusaha," katanya.

Sarman mencontohkan, satu perusahaan padat karya bidang garmen jika libur satu hari maka akan mengalami kerugian antara lain: perusahaan wajib membayar gaji karyawan Rp100 juta perhari, kehilangan hasil produksi Rp7.500 per hari x 3 dolar AS = 22.500 dolar AS, sanksi dari buyer akibat target produksi tidak tercapai dan untuk menghindari sanksi, maka terpaksa dilakukan over time dengan pembayaran gaji dua kali. 

"Dengan data itu, dapat kita bayangkan berapa besar kerugian yang harus ditanggung dunia usaha industri belum termasuk perputaran bisnis dan transaksi keuangan yang berhenti?" katanya.

Kadin DKI berharap perayaan May Day bisa diidi dengan kegiatan positif yang mampu meningkatkan kualitas SDM pekerja alih-alih diliburkan.

"Kita berharap pemerintah mengkaji ulang keputusan meliburkan buruh saat May Day," katanya.

Legislator dukung demonstrate May Day

Pewarta: Zul Sikumbang

Jakarta (ANTARA News) - Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PKS, Indra , mendukung dan memahami kenapa buruh melakukan ujuk rasa besar-besaran pada May Day esok hari. 

"Ini realitas atas keprihatinan kondisi perburuhan Indonesia dan sekaligus refleksi kegagalan/kelalaian pemerintah dalam menjamin hak-hak buruh sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan berlaku," kata Indra, di Jakarta, Rabu.

Tuntutan buruh Indonesia pada May Day esok hari di antaranya peningkatan kesejahteraan, kerja layak, upah layak, penghapusan perbudakan modern dalam bentuk praktik alih daya dan kerja kontrak yang menyimpang, jaminan kebebasan berserikat, tolak PHK sepihak dan keamanan sosial.

"Tuntutan itu bukanlah tuntutan baru yang mereka wacanakan. Hal ini merupakan tuntutan lama dan sudah sangat sering mereka tuntut dalam banyak momen," kata Indra. 

 Kesemua butir tuntutan itu memang menjadi kewajiban pemerintah untuk penuhi dan menjamin hak dasar buruh sebagaimana diatur UUD 1945, UU Nomor 13/2003, UU Nomor 21/2000 dan berbagai peraturan pelaksana lain.

ICW: Hakim G dan A Tak Mau Lapor Gratifikasi iPod ke KPK

VIVAnews - Dua hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dilaporkan ke Komisi Yudisial, Rabu, 30 April 2014. Mereka diduga enggan mengembalikan souvenir iPod dari Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi.

"Dalam investigasi awal  terdapat dua hakim berinisial G dan A yang tidak bersedia melaporkan gratifikasi tersebut ke KPK," ujar Koordinator Divisi Monitoring Hukum dan Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho dalam konferensi pers di Gedung KY, Jakarta.

Menurut Emerson, hakim-hakim yang tidak melaporkan gratifikasi bisa menjadi preseden buruk dalam upaya mendorong pemberantasan korupsi dan mencederai citra pengadilan di mata publik.

"Jika hingga tenggat waktu berakhir dan masih ada hakim yang nekat tidak melaporkan gratifikasi tersebut kepada KPK, maka dia dapat dikategorikan sebagai hakim yang tidak berintegritas dan tidak layak menyandang jabatan sebagai hakim," ungkap dia.

Koalisi ini mendesak KY untuk berkoordinasi dengan KPK dan memasukkan nama-nama hakim yang tidak kooperatif soal gratifikasi itu dalam daftar hitam KY. "Sehingga nama mereka dicoret dari daftar nama calon yang layak menjadi hakim agung di kemudian hari," jelas dia.

Sebelumnya diberitakan, KPK menilai pemberian souvenir berupa iPod pada acara pernikahan putri Sekretaris MA Nurhadi merupakan gratifikasi. KPK meminta penyelenggara negara yang menghadiri pesta pernikahan anak Nurhadi itu mengembalikan souvenir iPod kepada negara. 

Berdasarkan hasil penelitian KPK nilai iPod tersebut sebesar Rp699 ribu. Juru bicara KPK Johan Budi mengungkapkan, sudah ada 256 buah iPod yang dilaporkan ke Direktorat Gratifikasi KPK per 25 April 2014. Sebagian besar penerima iPod tersebut merupakan hakim agung. (ita)

Soal Suvenir iPod, Gayus Lumbuun: Ketua MK Jangan Ngomong Sembarangan!

Rivki - detikNews

Jakarta - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva dan hakim konstitusi telah mengembalikan iPod sebelum keluarnya 'fatwa haram' KPK. iPod itu didapat dari perkawinan anak Sekretaris MA Nurhadi.

Atas pengembalian sebelum adanya 'fatwa haram' itu, hakim agung Prof Dr Gayus Lumbuun menilai langkah MK tidak sesuai aturan yang ada.

"Ketua MK itu jangan ngomong sembarangan (telah mengembalikan sebelum ada 'fatwa haram'-red). Jangan asal ngomong," kata Gayus di Gedung Sekretariat Mahkamah Agung (MA), Jl Ahmad Yani, Jakarta, Rabu (30/4/2014).

Menurut Gayus, langkah Ikatan Hakim Indonesia (Ikahi) cabang Mahkamah Agung (MA) yang meminta fatwa ke KPK sudah sesuai aturan. Langkah hati-hati ini diatur dalam Pasal 17 UU Tipikor.

"Kalau kami diminta ya kami akan kembalikan. Tolong itu MK harus berpikir dengan argumen yang tepat, seperti argumen UU kami," cetus mantan politikus PDIP itu.

Perkawinan anak Sekretaris MA Nurhadi digelar sangat mewah di Hotel Mulia, Senayan, awal Maret lalu. Penyanyi nasional dan orkestra kenamaan ikut menyemarakkan pesta yang dihadiri 2.500 undangan.

Sepulangnya, para tamu undangan mendapatkan cinderamata berupa iPod Shuffle 2GB. Ketua MK dan hakim konstitusi mengembalikan ke KPK sebelum keluar fatwa KPK.

"Mereka (MK) cuma 7 orang, kami ini 8 ribu orang. Tak tahu siapa-siapa saja yang menerima. Apakah mudah mencari tahu hakim-hakim mana saja yang menerima? Nah, dia 9 orang. Jangan sembarangan ngomong kalau mereka lebih baik dari yang lain," ucap Gayus. 

"Tolong ingatkan Ketua MK itu, bicara tanpa dasar. Kalau kami rujukannya pasal 17. Kami akan kembalikan dalam waktu 7 hari setelah menerima surat. Demikian pula KPK harus patuhi pasal 17 ayat 3 tersebut," sambung Gayus.

Jokowi Masih Sangat Mungkin Dikalahkan Prabowo dan Ical

Basuki Rahmat Nugroho - detikNews

Jakarta - Tidak adanya partai yang signifikan mendominasi perolehan suara pemilu legilatif memungkinan para calon presiden memiliki kesempatan yang sama besar dalam pertarungan di pemilu presiden.

Selain berpotensinya pemilihan presiden berlangsung dua putaran, peneliti senior Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Toto Izul Fattah berpendapat, capres dari PDI Perjuangan Joko Widodo (Jokowi) masih sangat mungkin untuk bisa dikalahkan.

"Peluang bagi capres Partai Golkar Aburizal Bakrie dan capres Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk melawan Jokowi masih terbuka lebar," kata Toto saat berbincang dengan 
detikcom, Selasa (30/4/2014).

Toto menekankan dengan PDIP gagal meraup 30 persen lebih suara di pileg tentunya sangat memberatkan Jokowi melangkah ke pertarungan pilpres. Dengan tidak bisa mencapai suara yang signifikan maka PDIP harus hati-hati dalam memilih pasangan cawapres untuk Jokowi.

Menurut Toto kalau Ical atau Prabowo bisa mendapatkan cawapres yang tepat maka akan sangat membantu dalam menghadang laju Jokowi. "Figur ketokohan dalam pilpres nanti juga sangat berperan, baik sosok capresnya maupun cawapresnya," ujar dia. "Tren elektabilitas Prabowo naik terus, sementara Jokowi tidak."

Lebih lanjut Toto mengatakan koalisi Golkar dan Gerindra sangat kecil kemungkinan dilakukan sebelum pilpres karena Ical dan Prabowo tidak mau menurunkan posisi menjadi cawapres. Kalaupun misalnya mereka koalisi, tidak lantas berarti bisa memenangkan pilpres. "Penghitungannya bukan matematis begitu kan," ucapnya.

Suryadharma: Kader PPP ke Prabowo Besar Sekali, ke Jokowi Lemah

Ray Jordan - detikNews

Jakarta - Pascal islah, Ketum PPP Suryadharma Ali ternyata masih tetap memberikan 'cintanya' untuk Capres Gerindra Prabowo Subianto. Suryadharma mengakui ada juga kadernya yang mendukung Jokowi, namun tak sekuat dukungan untuk Prabowo.

"Ada (dukungan untuk Jokowi), cuma lemah," kata Suryadharma usai mengikuti acara Musrembangnas di Gedung Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Rabu (30/4/2014).

Suryadharma menyebut kader-kader PPP lebih condong ke Prabowo. Dia mengklaim aspirasi dukungan ke Prabowo di internal PPP sangat besar.

"Kalau saya tidak salah nangkap sinyal, aspirasi yang menghendaki PPP ke Pak Prabowo besar sekali," ujarnya.

Pasca islah di Mukernas, yang juga menganulir dukungan Suryadharma ke Prabowo, PPP langsung aktif bergerak mencari teman koalisi. Senin (28/4), ada tiga tim dari PPP yang menemui tiga partai berbeda. Suryadharma bertemu Prabowo, Waketum Suharso Monoarfa dan Hamzah Haz merapat ke kediaman Megawati, dan Waketum Emron Pangkapi ke Ketum Golkar Aburizal Bakrie.

PDIP: Pos Strategis Kabinet Jokowi Diisi Kalangan Profesional

Moksa Hutasoit - detikNews

Jakarta - PDI Perjuangan mengamini kabinet menteri Joko Widodo, jika menang dalam pilpres mendatang, bakal didominasi kalangan profesional. Terutama di pos-pos yang dianggap strategis.

"Untuk yang posisi strategis itu dari kelompok profesional," kata Jubir PDIP Eva Kusuma Sundari saat dihubungi, Rabu (30/4/2014).

Eva mengambil contoh seperti Menteri ESDM, Menteri Keuangan atau menteri yang bersinggungan dengan ekonomi. Jabatan ini sangat mungkin diisi dari kalangan teknokrat. Sedangkan yang lain, bisa saja diserahkan kepada orang yang memiliki kapabilitas namun berasal dari parpol.

"Namun sesuai nggak sama Jokowi, bisa ikutin mau nya Jokowi atau tidak," lanjut Eva.

Jokowi, disebut Eva, pasti mempunyai penilaian sendiri terhadap sosok yang sudah diincarnya untuk membantu dalam kabinet. Dan itu semua bukan berdasarkan bagi-bagi kekuasaan.

Di Bandara El Tari, Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Jokowi mulai berani menegaskan seperti apa kabinet bayangannya nanti jika dia terpilih sebagai presiden. Jokowi memastikan menterinya bakal didominasi orang dari luar partai.

"Lebih besar (peluangnya) profesional," kata Jokowi.

Dia berjanji akan memilih sendiri menteri dengan penilaian kapasitas dan kualitas. Jika ada partai yang mengajukan nama, dia tidak akan mempersoalkan. Namun keputusan tetap ada di tangannya, dan nama tersebut harus melewati berbagai tes.

"(Menteri) bukan jatah. Bisa memasukkan nama, tapi harus sesuai kriteria. Artinya akan ada fit dan proper test. Kalau kriterianya pas ya mau diambil nggak apa. Kita ini mau membangun kabinet kerja," kata Jokowi.

Golkar-Gerindra Dinilai Punya Kesamaan Pandang

INILAHCOM, Jakarta - Partai Golkar merasa cocok untuk berkoalisi dengan Gerindra yang bakal capresnya Prabowo Subianto.

Sebab, kata Ketua Badan Koordinator Pemenangan Pemilu (BKPP), Sharif Cicip Sutardjo, Golkar dan Gerindra memiliki pandangan yang sama untuk membangun bangsa kedepan. Dikatakannya, koalisi nanti harus punya nilai lebih dan harus bersama-sama memikirkan negara besar yang berdaulat, mandiri lebih dari yang lain.

"Nah dengan Pak Prabowo ini kita sama sama punya konsep gagasan untuk bangsa lebih mantap kedepan. Kita belum ada keputusan. Kita menyamakan dulu, tidak buru-buru lah karena kita harus punya pikiran sama, tidak sesaat saja," kata Cicip di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Selasa (29/4/2014).

Sementara itu, untuk berkoalisi dengan partai lain seperti PKS, PKB, belum terpikirkan oleh Golkar.

"Dengan PKS, PKB masih pikir-pikir. Dengan Hanura dan Gerindra cara berpikir sama. Tapi kan kita semua akan maju sebagai capres," kata Menteri Kelautan dan Perikanan itu.[ant]

Ada Dua Blok Koalisi Pilpres atau Bikin Blok Lain

Oleh: Abdullah Mubarok

INILAHCOM, Jakarta - Hingga saat ini hanya ada dua partai politik (parpol) yang resmi berkoalisi, PDI Perjuangan (PDIP) dan Partai NasDem. Parpol lainnya masih dalam taraf penjajakan.

Berdasarkan hitung cepat berbagai lembaga survei, gabungan persentase perolehan suara sudah cukup memenuhi syarat pengajuan pasangan capres-cawapres. PDIP sekitar 19% dan NasDem sekitar 6%, jika digabungkan lebih dari 25%.

Kekuatan PDIP pun bertambah karena Ketua Umum NasDem Surya Paloh adalah pemilik Media Group. 'Serudukan Banteng' makin kuat, PDIP kini gampang beriklan.

Salah satu media yang diandalkan Paloh dalam pemilu legislatif kemarin adalah Metro TV. Hampir setiap hari iklan NasDem tayang. "Tidak hanya darat, udara, laut juga, yang paling penting mengambil hati masyarakat," ujar Paloh saat mendeklarasikan dukungan NasDem ke PDIP, Jakarta, Sabtu (12/4/2014).

PDIP terus membangun komunikasi politik dengan parpol lainnya agar mau ikut. Salah satu yang dibidik adalah PKB (persentase suara) sekitar 9%. PDI Perjuangan butuh parpol berbasis massa Islam.

Gerbong lainnya sedang dibentuk Partai Gerindra, dipimpin oleh Prabowo Subianto. Siapa yang gabung, pintu terbuka lebar. Partai berlambang garuda emas itu butuh dukungan karena persentase perolehan suara sekitar 11%. Artinya harus berkoalisi dengan parpol agar memenuhi syarat.

Parpol berbasis massa Islam diperkirakan akan bergabung dengan Gerindra. Ada dua parpol yang belakangan ini diberitakan bakal satu gerbong, yakni PAN dan PKS.

Dua parpol itu diprediksi menyodorkan kadernya untuk dipertimbangkan menjadi pendamping Prabowo. Nama yang mencuat adalah Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan dan Ketua Umum PAN Hatta Rajasa.

Kualitas Aher dan Hatta tidak diragukan. Keduanya memiliki segudang pengalaman, bisa melengkapi Prabowo (nasionalis-relijius dan Jawa-luar Jawa).

Selain itu, diprediksi akan ada satu gerbong lagi. Belum bisa dipastikan siapa yang bakal memimpin. Partai Golkar yang menempati urutan kedua dalam persentase perolehan suara (14%) masih abu-abu.

Ada ketidakyakinan beberapa kalangan terhadap pencapresan Aburizal Bakrie atau ARB. Elektabilitas ARB, berdasarkan hasil survei, masih saja rendah jika dibandingkan Jokowi (PDI Perjuangan) dan Prabowo.

Golkar sepertinya bakal sia-sia memajukan ARB di pilpres nanti. Elektabilitas Ketua Umum Golkar itu tidak naik signifikan, meski sudah digenjot sebelum pemilu legislatif.

Terdapat kemungkinan, gerbong tersisa ini akan dimotori Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Suara Demokrat cukup besar sekitar 9% berdasarkan hitung cepat berbagai lembaga survei.

Pengaruh SBY cukup besar, sayangnya tidak bisa maju kembali menjadi capres karena sudah dua kali terpilih. Bisa saja SBY menggalang parpol lainnya yang masih belum mengambil keputusan koalisi, di antaranya Partai Hanura (5%), PPP (6%), dan PKB (9%).

Masih banyak kemungkinan yang bisa. Tinggal pilih mau gerbong yang mana, Jokowi atau Prabowo. Atau mau ambil gerbong yang tersisa. [rok]

BNN: Pecandu Narkoba Tak Akan Ditahan

Oleh: Ajat M Fajar

INILAHCOM, Jakarta - Badan Narkotika Nasional (BNN) terus melakukan upaya strategis untuk menghentikan peredaran dan penyalahgunaan narkoba yang kian marak di Indonesia.

Kasubdit Heroin BNN Slamet Pribadi mengatakan, BNN telah menyusun strategi melalui kebijakan dekriminalisasi dan depenalisasi penyalahguna narkotika. Kebijakan ini sebagai penerapan konvensi PBB tahun 1988 dimana pecandu narkoba harus diberi edukasi, perawatan, rehabilitasi, pasca rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

Kebijakan tersebut disosialisasikan dan dicanangkan mulai 2014 sebagai tahun Penyelamatan Pengguna Narkoba. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Melalui kebijakan ini, para korban penyalahgunaan narkoba atau pecandu agar direhabilitasi dan dibimbing menuju kehidupan yang lebih baik," ungkap Slamet, Selasa (29/4/2014).

Menurutnya, solusi memberikan edukasi dan rehabilitasi lebih tepat dibandingkan dengan menempatkan pecandu ke dalam lembaga pemasyarakatan (lapas).

"Penerapan hukum pidana berupa penjara bagi korban penyalahguna narkoba terbukti gagal, karena justru setiap tahunnya korban penyalahguna yang masuk penjara angkanya semakin naik," imbuhnya.

Lebih lanjut, Slamet mengatakan, kebijakan ini akan efektif untuk melakukan pendekatan dengan pihak-pihak pecandu sehingga mereka tidak takut dan menyembunyikan soal kebiasaannya.

Sehingga kedepannya para pecandu narkoba tidak takut untuk melaporkan diri secara sukarela kepada Institusi Penerima Wajib Lapor ( IPWL ) agar mendapatkan perawatan.

"Dalam rangka pembenahan lapas agar tidak menjadi overload serta dapat menurunkan angka prevalensi pengguna narkoba," katanya.

Untuk itu, BNN mengajak media untuk mengubah paradigma masyarakat, agar para pecandu narkoba bisa melapor dan disembuhkan.

"Melalui sosialisasi media diharapkan para korban penyalahguna narkoba yang sebelumnya takut untuk melaporkan diri karena ancaman hukuman penjara menjadi paham bahwa mereka merupakan korban dan harus mendapatkan rehabilitasi untuk pulih," tandasnya.[jat]

Menakar Kekuatan PDIP di Pilpres

Oleh: Bayu Hermawan

INILAHCOM, Jakarta - Pasca Pemilu legislatif, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menjadi Parpol yang paling gencar melakukan komunikasi politik ke Parpol-parpol yang dianggap berpotensi untuk ditarik menjadi mitra koalisi.

Hal tersebut tidak mengherankan, sebab hasil hitung cepat Pileg 9 April lalu menunjukan tidak ada satu Parpol pun yang menjadi pemenang dominan, dan mampu mengusung jagoannya di Pilpres 9 Juli mendatang.

Menghadapi situasi tersebut, ada dua langkah taktis strategis yang bisa dilakukan oleh Parpol-parpol, khususnya yang berada di tiga besar , untuk bisa memenangkan 'pertarungan terakhir'.

Langkah pertama adalah menginisiasi komunikasi politik ke sejumlah kompetitor untuk meraup atau memberi dukungan dalam skema koalisi. Langkah kedua, menentukan positioning di tengah keacakan pola pergerakan kekuatan lain.

Lalu bagaimana kekuatan PDIP yang berdasarkan hasil hitung cepat bertengger di posisi pertama dalam menghadapi Pilpres?

Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute Gun Gun Heryanto menilai ada tiga jangkar kekuatan yang membuat PDIP unggul di Pileg. Jangkar kekuatan ini dianggap masih dapat menjadi kekuatan PDIP dalam Pilpres mendatang.

"Pertama, sosok Megawati Soekarnoputri yang menjadi figur perekat sekaligus menentukan kohesivitas internal PDIP. Mega secara faktual memang mewarisi kekuatan rujukan (referent power) dari Soekarno. Oleh karenanya, Mega kerap diposisikan tak hanya sekedar ketua umum dalam pengertian formal organisasional, melainkan juga representasi trah Soekarno bagi para pendukungnya," jelasnya.

"Oleh karenanya, faktor Mega masih sangat menentukan orientasi PDIP saat ini maupun ke depan, terlebih Mega masih memosisikan dirinya sebagai figur sentral sekaligus pengambil kebijakan utama di partai ini," tambahnya.

Gun gun melanjutkan, yang kedua adalah faktor kontekstual. Hal ini terkait dengan adanya sejumlah tren positif yang memberi keuntungan bagi PDIP. Ia melihat perlahan tapi pasti, mulai muncul kader maupun sosok simbolik yang lekat dengan identitas partai. Misalnya nama Jokowi, Ganjar Pranowo, Tri Rismaharini, dan sejumlah nama lain yang turut menyumbang persepsi mulai adanya tranformasi di tubuh PDIP, meskipun terlalu prematur mengatakan PDIP sukses memodernisasi dirinya.

"Di tengah banyak pihak yang mulai meragukan efek Jokowi, keberadaannya di garda depan PDIP, turut menjadi insentif elektoral yang tak bisa dinafikan," ujarnya.

Jangkar kekuatan ketiga adalah posisi PDIP yang berada di luar kekuasaan selama dua periode. Menurutnya sepuluh tahun berada di luar koalisi besar partai politik pendukung pemerintahan SBY, merupakan masa pancaroba yang menguji daya tahan partai.

"Positifnya, PDIP punya kesempatan menata internal terutama menggelorakan kembali semangat kekitaan di akar rumput yang sempat tercerabut dikala PDIP memerintah 1999-2004. Sikap pemilih pascareformasi menunjukkan gejala sama yakni menghukum pemenang di pemilu berikutnya jika tak memenuhi harapan mereka. Pada Pemilu 1999 PDIP menang lantas dikalahkan Golkar di 2004, Demokrat menang di 2009 lantas dikalahkan PDIP di 2014," jelasnya.

Hal lain yang menjadi kekuatan PDIP adalah bergeraknya mesin pemenangan partai. Hal ini terlihat dari keberhasilan PDIP mempertahankan basis-basis tradisional mereka, bahkan penetratif di sebagian basis lawan.

"Meskipun pertarungan belum usai, namun 'gairah' menuju kemenangan Pilpres, nampak ekspresif di wajah para kader PDIP," ucapnya.[bay]

Kejar Napi Kabur Sampai ke Hutan, Petugas Rutan Hanya Makan Jambu Biji

Laporan Wartawan Pos Kupang, Novemy Leo

TRIBUNNEWS.COM, KUPANG - Petugas Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kupang, Jefri Oil dkk, mendapat penghargaan setelah Jumat (25/4/2014) berhasil menangkap narapidana (napi) alias warga binaan pemasyarakatan (WBP), Simon Petrus Bana yang melarikan diri dari Rutan Kupang, 4 April 2014.

Selama 'berburu' Simon Petrus Bana di hutan, Jefri bersama  lima petugas Rutan Kupang lainnya, yaitu Carlo Barbier, Arif Kolhuan, Rian Rafe, Iwan dan Polce Nitbani berangkat ke SoE,  hanya jambu biji dan ubi bakar yang diperoleh di hutan.

Ditemui di sela-sela upacara HUT Pemasyarakatan di Rutan KupangJefri menceritakan suka duka mereka 'berburu' Simon Petrus Bana yang melarikan diri dari Rutan Kupang, saat menjalani masa asimilasi pada Jumat (4/4/2014) pagi.

Jefri mengatakan, pascakaburnya Simon dari Rutan Kupang, ia dan lima rekannya, Carlo Barbier, Arif Kolhuan, Rian Rafe, Iwan dan Polce Nitbani, berangkat ke SoE- TTS, 4 April 2014.  Mereka mendapat informasi bahwa Simon melarikan diri dan berada di Kecamatan Kolbano.

Tiba di SoE mereka bergerak ke Kecamatan Kolbano untuk menggali informasi dari masyarakat setempat. Beberapa hari kemudian mereka mendapat informasi bahwa Simon berada di Desa Kiufatu. Mereka melakukan pengejaran dan memantau di wilayah Desa Kiufatu.  

"Tanggal 22 April kami mendapat informasi lagi bahwa Simon sedang menonton olahraga voli di Desa Kiufatu. Kami bergerak ke sana, namun tidak berhasil menemukan Simon," kata Jefri.

Jefri menjelaskan, agar tidak terlihat oleh Simon, ia dan kawan-kawan tidur di hutan untuk memantau keberadaan Simon.  

"Kami tidur di hutan selama beberapa hari. Selama di hutan, saya dan teman-teman hanya makan ubi dan 'kejawas' (jambu biji) yang ada di dalam hutan. Ubi kami bakar dan 'kejawas' kami langsung makan saja agar perut tidak lapar," ujar Jefri.

Informasi terakhir, jelas Jefri, Simon berada di  salah satu rumah kosong bantuan pemerintah yang tidak digunakan oleh masyarakat. "Kami  bergerak ke rumah itu dan mendapatkan Simon ada di dalam rumah itu tanggal 25 April dini hari. Saat ditangkap, Simon tidak melakukan perlawanan dan kami langsung membawa Simon ke SoE. Dari SoE berangkat ke Kupang," kata Jefri.

Atas prestasinya itu, Jefri dan lima kawannya mendapat penghargaan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) saat upacara HUT ke- 50 Pemasyarakatan di Rutan Kupang.

May Day Tanpa Anarkis

RMOL
PERINGATAN Hari Buruh Internasional 1 Mei 2014 merupakan moment untuk menyuarakan peningkatan kesejahteraan buruh dan Pemerintah harus mendukung perjuangan tersebut. Karena setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak, sesuai dengan amanat institusi (UUD 1945).

Peringatan Hari Buruh Internasional (MayDay) 1 Mei 2014, hendaknya diperingati dengan damai dan tanpa kekerasan. Namun demikian, pemerintah pusat, daerah dan Disnakertrans harus membuat gebrakan agar nasib buruh diperhatikan, jangan hanya mengambil keuntungan dari perusahaan. Selain itu, seluruh kaum buruh hendaknya dalam memperjuangkan kepentingannya tidak ditumpangi oleh kepentingan politik tertentu terutama pada momen pelaksanaan pemilu 2014, sehingga pelaksanaan hari buruh internasional betul-betul berjalan sesuai dengan kepentingan buruh dan perjuangan yang dilakukan secara murni sehingga dapat berjalan damai, aman dan tanpa kekerasan. 

Tuntutan upah buruh perlu diperhatikan khususnya dari pemerintah, perusahaan (korporasi), dalam rangka meningkatkan kesejahteraan buruh di Indonesia. Pemerintah perlu memperhatikan tenaga kerja atau buruh melalui peningkatan SDM buruh, upah, serta kebijakan dan regulasi yang berpihak pada kepentingan buruh di Indonesia. Permasalahan buruh sangat kompleks, maka setiap permasalahan buruh harus dibicarakan dengan berdialog dan berdiskusi, sehingga kedamaian dan suasana aman, serta tanpa kekerasan dapat tercipta sesuai yang kita harapkan semua. 

Isu perjuangan peningkatan pendapatan dan kesejahteraan buruh perlu diperhatikan dan didorong oleh semua pihak sehingga pelaksanaan hari buruh internasional akan tercipta suasana damai dan aman nantinya. Pengusaha dan buruh harus duduk bersama dalam memecahkan setiap persoalan buruh, dimana permasalahan buruh merupakan masalah yang akan terus terjadi, apabila sebagian pengusaha belum memahami secara benar terhadap kehadiran serikat pekerja dalam suatu perusahaan. Kurangnya pemahaman hukum ketenagakerjaan baik di pihak pekerja maupun pengusaha terhadap pentingnya kehadiran serikat pekerja. 

“Panggung politik akan selalu ada, dan orang-orang akan selalu meramaikannya,  …ceritanya terkadang membosankan terkadang menyenangkan,… kisahnya terkadang baik, terkadang buruk,…aktifitasnya terkadang menguntungkan terkadang merugikan,…pengaruhnya terkadang menguasai segalanya, terkadang segalanya menguasainya”. 

Konvensi Dasar International Labour Organization (ILO) terdiri atas 4 kelompok yakni: Kebebasan Berserikat (Konvensi ILO No. 87 dan No. 98), diskriminasi (Konvensi ILO No. 100, dan No. 111), kerja paksa (Konvensi ILO No. 29, dan No. 105), perlindungan anak (Konvensi ILO No. 138 dan No. 182), konflik antara buruh-pengusaha-pemerintah, UMR, THR, Tunjangan Pensiun, Tunjangan Kesehatan, Kriteria kebutuhan hidup layak (KHL), dan PHK, dimana peran pemerintah sebagai wasit tidak pernah dianggap benar-benar adil menangani konflik. 

Untuk itu, perlu dipahami dan dibangun argumen, hakekat persamaan dan perbedaan manusia. Peringatan Hari Buruh Internasional identik dengan demonstrasi dan Pemerintah berkewajiban untuk memastikan suasana daerah tetap kondusif dan iklim usaha berjalan normal dan aman. Peringatan Hari Buruh Internasional diharapkan mampu, disikapi oleh para buruh dengan kegiatan positif sehingga masyarakat, pengusaha terus memberikan simpati dan empati kepada buruh dalam setiap upaya memperjuangkan hak-haknya sehingga dapat melahirkan strategi dan langkah-langkah posiif dengan eksistensi buruh, baik secara personal dan organisasi. 

Para buruh seyogyanya mengisi momentum May Day 2014 dengan mematuhi ketentuan yang berlaku, diawali dengan pemberitahuan kepada pihak keamanan dan mengharapkan agar kegiatan buruh, tidak ditunggangi kepentingan politik, khususnya dalam situasi memasuki masa Pilpres 2014. Ada beberapa peran pemerintah pusat dan daerah yakni mengoptimalkan peran sebagai fasilitator dan mediator yang baik dalam penanganan perselisihan.

Hubungan industrial yang terjadi antara pelaku usaha dan buruh, menyelenggarakan program-program pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan produktifitas pekerja, menggalakkan penyelenggaraan Program Pengembangan Usaha Swasta (PPUS) dalam upaya pemberdayaan sektor UMKM, memberikan insentif bagi perusahaan yang berkomitmen untuk membantu peningkatan produktifitas pekerja melalui pendirian lembaga pelatihan sesuai standar kompetensi yang dibutuhkan, memberikan insentif bagi perusahaan yang mendukung pengembangan kegiatan kewira usahaan yang bekerja dan mendukung penciptaan daya dukung investasi terutama sektor padat karya yang memberdayakan sumber daya lokal. 

Sedangkan, untuk mencegah terjadinya konflik, yakni hindari pengelompokkan, pertebalan wawasan kebangsaan, budayakan musyawarah mufakat, ciptakan mekanisme komunikasi guna menyampaikan aspirasi. Begitu juga dengan Serikat Perkerja Indonesia (SPI) harus berusaha memperjuangkan kepentingan buruh atau tenaga kerja melalui advokasi, penyuluhan, dan peningkatan SDM Buruh dengan cara bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk mendorong terbentuknya dewan pengupahan di daerah dalam rangka memperjuangkan upah buruh secara layak dan manusiawi sesuai dengan standar kehidupan layak daerahnya. 

Seharusnya, buruh bersyukur kegiatan Mayday, dijadikan hari libur nasional oleh pemerintah. Untuk itu diharapkan ini menjadi momentum untuk merefleksikan yang telah mereka lakukan selama ini, tentunya bagai mana kedepannya untuk menjadikan Tripartit ini bekerja dengan baik, mensikapi pekerjaan dan tugas terhadap kesejahteraan buruh dan membantu pengusaha dalam merekrut SDM para pekerja. 

“Sistem yang buruk akan melahirkan politikus yang buruk…politikus yang buruk akan menciptakan sistem yang buruk. Politikus baik tidak akan bisa bertahan dalam sistem yang buruk, dan sistem yang buruk tidak akan bisa bertahan dalam rakyat yang mengiginkan kebaikan. Rakyat yang mengiginkan kebaikan, melahirkan politikus baik, yang kemudian menciptakan sistem yang baik, yang menciptakan kehidupan yang cemerlang”.

Bondan Arion Prakoso
Pemerhati Masalah Demokrasi dan Bangsa