Laporan: Elitha Tarigan
RMOL. Mata anggaran kegiatan di Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI tahun 2014 ditengarai penuh kejanggalan.
Banyak ditemukan mata anggaran dobel pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/ unit kerja perangkat daerah (UKPD) maupun antar-SKPD/UKPD. Tak tanggung-tanggung, angkanya menembus di atas 1 triliun rupiah.
Salah satunya ditemukan dalam pagu anggaran Dinas Pekerjaan Umum dengan total nilai Rp 39,07 miliar. Di situ tertulis pembebasan tanah untuk pembangunan Jalan Layang Non Tol (JLNT) Antasari-Blok M senilai Rp 10 miliar. Padahal, JLNT tersebut telah rampung di awal 2013 lalu. Bahkan pengendara sudah dapat bebas lalu lalu lalang di area itu.
Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta, Endang Widjajanti ketika dikonfirmasi mengemukakan, sebetulnya SKPD tidak memiliki perancangan yang baik dalam menyusun anggaran. Akibatnya sering terjadi duplikasi anggaran di internal audit.
"Persoalan ini membuat kami belum bisa menampilkan transparansi anggaran ke publik dan menyebutkan total anggaran yang ganda itu," ujar Endang di Balaikota, Jakarta Pusat, Selasa (25/4).
Tak hanya di Dinas PU, lanjutnya, duplikasi anggaran juga terjadi di unit kerja serumpun seperti Dinas Pelayanan Pajak (DPP). Dinas PU serumpun dengan Dinas Perumahan Gedung Pemerintah, Dinas Perhubungan, Dinas Tata Ruang dan Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan (P2B). Pada kegiatan tertentu sudah dialokasikan oleh satu bidang, ternyata juga didapatkan di SKPD lainnya.
"Terkadang pembelian alat tulis kantor seperti kertas tetap dilakukan. Padahal di masing-masing gudang SKPD barang tersebut masih terdapat dalam jumlah yang sangat besar," jelasnya.
Belum lagi pegawai di kelurahan ternyata tidak memahami sistem informasi akuntansi. Akibatnya duplikasi dan mark up harga barang dalam mata anggaran terus meningkat.
"Selama ini SDM di lapangan hanya terbiasa dengan pembukuan manual," sambungnya.[wid]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar