Rapor Akuntabilitas Kinerja K/L dan Provinsi Meningkat

JAKARTA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) kembali menggelar acara penyerahan Laporan Evaluasi Kinerja kementerian/lembaga dan Pemerintah Provinsi, di Istana Wakil Presiden. Penyerahan penghargaan dilakukan oleh Wapres Jusuf Kalla di Jakarta, Selasa (15/12).  

 

Dari hasil evaluasi, nilai rata-rata untuk kementerian/lembaga  meningkat, dari 64,70 pada tahun 2014 menjadi 65,82 pada tahun 2015. Sedangkan  nilai rata-rata untuk pemerintah provinsi meningkat dari 59.21 pada tahun 2014 menjadi 60.47 pada tahun 2015. Nilai  tersebut menunjukkan tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government).  

 

Semakin baik hasil evaluasi yang diperoleh instansi pemerintah, menunjukkan semakin baik tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya serta semakin baik kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi di instansi tersebut. “Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja ini dapat menjadi ukuran sejauh mana instansi pemerintah berorientasi kepada hasil,” ujar Wakil Presiden Jusuf Kalla.  

 

Dalam kesempatan itu, Wapres berpesan agar seluruh instansi pemerintah membangun etos kerja sebagai budaya Pemerintah Kabinet Kerja yang mengutamakan hasil yang memberikan manfaat nyata baik bagi masyarakat, bangsa dan negara. Seluruh anggaran yang dikelola sesuai dengan tugas dan fungsi harus benar-benar digunakan bagi kepentingan yang memberikan kemanfaatan bagi publik, dan harus berorientasi pada hasil. “Kinerja tidak hanya dilihat dari sisi penyerapan anggaran tetapi juga  kesesuaian dengan hasil yang diperoleh,” tegas Kalla.

 

 

Wakil Presiden menekankan bahwa setiap instansi pemerintah harus melakukan tujuh langkah pengembangan manajemen kinerja, yaitu fokus pada target-target yang telah ditetapkan di RPJMN 2015 – 2019, pemilihan strategi yang tepat, penguraian target-target nasional menjadi target-target yang lebih operasional namun harus tetap selaras dengan target nasional, target-target operasional harus terukur agar dapat dipantau hasil pencapaiannya, penentuan kegiatan-kegiatan yang tepat untuk mewujudkan target-target tersebut, pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan, dan evaluasi secara berkala.

 

Ketujuh hal tersebut menjadi kunci bagi instansi pemerintah untuk membangun etos kerja pemerintahan Kabinet Kerja yang berorientasi pada hasil. Jika ketujuh pesan ini dipahami oleh pimpinan kementerian/lembaga dan pemerintah provinsi, dan digaungkan  sampai ke pegawai pada tingkat yang paling operasional di masing-masing instansi, diyakini pemerintahan Indonesia akan mencapai kemajuan yang luar biasa.

 

Pada gilirannya, lanjut Wapres, etos kerja akan menjadi budaya yang melekat di seluruh instansi pemerintah, pegawai akan berlomba-lomba, berkompetisi untuk menghasilkan kinerja yang terbaik bagi organisasi, anggaran untuk membiayai kegiatan benar-benar digunakan secara optimal untuk memberikan kemanfaatan langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat, dan akhirnya pemerintahan Kabinet Kerja dapat mempertanggungjawabkan semuanya secara akuntabel.

 

Dengan kata lain, setiap instansi pemerintah tidak hanya dituntut dari penyerapan anggaran, tetapi juga bagaimana penyerapan anggaran tersebut digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang memberikan kemanfaatan bagi publik.

 

Penyerahan laporan hasil evaluasi kinerja memiliki arti yang sangat penting dalam membangun budaya kinerja di lingkungan instansi pemerintah. Budaya ini harus secara konsisten  diterapkan melalui penerapan manajemen kinerja yang memfokuskan pelaksanaan tugas dan fungsi harus memberikan hasil yang bermanfaat bagi publik/masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.

 

Kementerian PANRB dibantu oleh BPKP, sejak tahun 1999 telah mendorong upaya penerapan manajemen kinerja diseluruh instansi pemerintah. Perlahan tapi pasti, perubahan-perubahan demi perubahan terjadi di instansi pemerintah. Tetapi baru pada tahun 2010, secara rutin Kementerian PANRB melakukan evaluasi terhadap seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah provinsi.

 

Proses evaluasi dilakukan dengan melihat seluruh aspek yang terkait dengan penerapan manajemen kinerja di instansi pemerintah sehingga mampu membangun etos kerja pemerintahan yang berorientasi pada hasil – orientasi penyelenggaraan pembangunan yang memfokuskan pada upaya memberikan hasil yang bermanfaat bagi publik/masyarakat, sebagai bentuk akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

 

Kepada kementerian/lembaga/pemerintah provinsi yang telah berhasil dengan baik membangun dan menerapkan manajemen kinerja di instansi diberikan penghargaan berupa piagam yang diserahkan langsung oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla.

 

Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi mengungkapkan, tahun ini ada 4 (empat) kementerian/lembaga dan 2 (dua) pemerintah provinsi yang memperoleh predikat memuaskan dengan nilai di atas 80, yaitu Kementerian Keuangan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Pemeriksa Keuangan, Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

 

Selain itu, ada 3 (tiga) kementerian/lembaga dan 4 (empat) pemerintah provinsi yang memperoleh nilai dalam rentang 75 dan 80, yaitu: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas). Adapun pemerintah provinsi dimaksud adalah Kalimantan Selatan, Bali, Kalimantan Timur, dan Sumatera Selatan.

 

Yuddy menambahkan, tahun ini terdapat 18 kementerian/lembaga, dan 3 (tiga) pemerintah provinsi yang memperoleh nilai dalam rentang 70 dan 75. Sementara kementerian/lembaga dan pemerintah provinsi lainnya  masih berada rentang nilai di bawah 70. “Kami tidak akan berhenti untuk mendorong penerapan manajemen kinerja di seluruh instansi pemerintah,” imbuh Yuddy.  (ags/HUMAS MENPANRB)

 

PERKEMBANGAN NILAI AKUNTABILITAS KINERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA
NO.	INSTANSI PUSAT	NILAI	PREDIKAT
		2015
1	KEMENTERIAN KEUANGAN	83.59	A
2	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	80.89	A
3	KEMENTERIAN KELAUTAN PERIKANAN	80.76	A
4	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	80.45	A
5	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	77.54	BB
6	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGERA DAN REFORMASI BIROKRASI	77.00	BB
7	KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS	76.13	BB
8	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	73.90	BB
9	BADAN PUSAT STATISTIK	73.86	BB
10	MAHKAMAH KONSTITUSI	73.73	BB
11	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	73.43	BB
12	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	73.31	BB
13	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	73.30	BB
14	KEMENTERIAN KESEHATAN	72.82	BB
15	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	72.25	BB
16	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	72.20	BB
17	KEMENTERIAN PERTANIAN	72.16	BB
18	KEMENTERIAN PARIWISATA	72.08	BB
19	KEMENTERIAN SEKRETARIS NEGARA	74.02	BB
20	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	71.12	BB
22	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	70.64	BB
23	KEMENTERIAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	70.48	BB
24	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	70.46	BB
25	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	70.14	BB
26	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	70.12	BB
27	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	68.94	B
28	KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI	68.76	B
30	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	68.51	B
31	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM	68.32	B
32	BADAN PENGKAJIAN PENERAPAN TEKNOLOGI	68.13	B
33	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	68.13	B
34	BADAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	68.07	B
36	KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA	68.04	B
37	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	67.59	B
38	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK HUKUM DAN KEAMANAN	67.02	B
39	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	66.60	B
40	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	66.23	B
41	SEKRETARIAT KABINET REPUBLIK INDONESIA	66.09	B
42	BADAN SAR NASIONAL	65.88	B
43	BADAN METEROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA	65.37	B
44	BADAN INTELEJEN  NASIONAL	65.18	B
45	KEMENTERIAN PERTAHANAN	65.14	B
46	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	65.07	B
47	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI	64.35	B
48	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	64.22	B
49	BADAN STANDARDISASI NASIONAL	64.21	B
50	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	64.06	B
51	MAHKAMAH AGUNG	64.04	B
52	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	63.83	B
53	KEMENTERIAN SOSIAL	63.04	B
54	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	62.96	B
55	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN	62.11	B
56	KEMENTERIAN AGAMA	62.01	B
57	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	61.21	B
58	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA IN DONESIA	60.96	B
59	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	60.84	B
60	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM	60.52	B
61	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	60.17	B
62	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORIS	60.17	B
63	KOMISI YUDISIAL	60.07	B
64	SEKRETARIAT JENDERAL MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	60.01	B
65	SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	58.95	CC
66	MARKAS BESAR TENTARA NASIONAL INDONESIA	58.24	CC
67	SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN DAERAH	58.07	CC
68	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	58.54	CC
72	KEMENTERIAN TENAGA KERJA	57.79	CC
73	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	57.61	CC
74	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	56.97	CC
75	KOMISI PEMILIHAN UMUM	56.17	CC
76	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	55.04	CC
78	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	54.51	CC
80	LEMBAGA SANDI NEGARA	54.24	CC
82	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN  DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	53.97	CC
83	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLEH RAGA	53.54	CC
84	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	51.60	CC
85	PERPUSTAKAAN NASIONAL	50.38	CC
86	KEJAKSAAN AGUNG	50.02	CC

PERKEMBANGAN NILAI AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI
NO.	INSTANSI PEMERINTAH	NILAI	PREDIKAT
		2015
1	PEMERINTAH PROVINSI DI YOGYAKARTA	80.68	A
2	PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR	80.04	A
3	PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	76.30	BB
4	PEMERINTAH PROVINSI BALI	75.39	BB
5	PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	75.15	BB
6	PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN	75.11	BB
7	PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH	72.09	BB
8	PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT	70.52	BB
9	PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT	70.06	BB
10	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU	68.62	B
11	PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU	63.74	B
12	PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	62.42	B
13	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA	61.00	B
14	PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG	60.96	B
15	PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT	60.85	B
16	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH	60.85	B
17	PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	60.69	B
18	PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA	58.57	CC
19	PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	58.65	CC
20	PEMERINTAH ACEH	58.24	CC
21	PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA	58.00	CC
22	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN	56.25	CC
23	PEMERINTAH PROVINSI MALUKU	55.62	CC
24	PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO	55.15	CC
25	PEMERINTAH PROVINSI RIAU	54.73	CC
26	PEMERINTAH PROVINSI JAMBI	52.87	CC
27	PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG	51.13	CC
28	PEMERINTAH PROVINSI BANTEN	51.12	CC
29	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA	50.56	CC
30	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT	50.23	CC
31	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA	46.03	C
32	PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT	32.81	C
33	PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA	31.24	C
34	PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA	25.34	D