BERBUAT BENAR ADALAH KEHARUSAN, BERBUAT TIDAK BENAR ADALAH KETIDAK HARUSAN

Kamis, 13 Oktober 2016

'Setiap atasan atau pengawas harus melihat bawahannya.'

Oleh : Bayu Adi Wicaksono, Chandra G. Asmara

VIVA.co.id – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan praktik pungutan liar yang terjadi di lingkungan Kementerian Perhubungan, telah menjadi pelajaran penting bagi pemerintah, maupun dirinya dalam memimpin seluruh jajaran Kementerian Keuangan. Disaksikan Presiden Joko Widodo, polisi menangkap basah tiga pegawai Kemenhub dalam praktik pungutan liar di kantor mereka Selasa kemarin. 
"Apa yang terjadi di Kemenhub menjadi pelajaran penting bagi seluruh jajaran pemerintah, termasuk di bawah Kemenkeu," kata Sri saat ditemui di gedung parlemen, Jakarta, Rabu 12 Oktober 2016.
Sri Mulyani mengaku telah menginstruksikan seluruh jajaran eselon I di Kemenkeu untuk mencermati berbagai keluhan yang masuk ke dalam otoritas yang berada langsung di bawah Kemenkeu. Baik itu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Pajak, hingga Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
Hal ini dilakukan, menurut Sri demi meminimalisir terjadinya praktik pungutan liar di lingkungan pemerintah. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengaku, mewanti-wanti kepada seluruh unit eselon I Kemenkeu, agar bertindak tegas untuk mencegah terjadinya praktik terlarang tersebut.
"Instruksinya, setiap atasan atau pengawas harus melihat bawahannya apabila ada indikasi terjadinya penyelewengan. Kalau terjadi segera laporkan. Saya minta seluruh jajaran eselon I melakukan tindakan atas temuan yang telah diidentifikasi," katanya.
Sebagai informasi, aparat kepolisian telah menangkap enam orang yang diduga melakukan praktik pungutan liar di lingkungan Kementerian Perhubungan, terkait masalah perizinan perkapalan dan pelayaran di Indonesia.
Aparat keamanan pun telah menyita uang tunai senilai puluhan juta yang berjumlah Rp1 miliar, sebagai barang bukti dari transaksi terlarang itu. Barang bukti ditemukan di dua lokasi berbeda, yaitu di lantai enam dan lantai 12 gedung Kemenhub.
Presiden Joko Widodo pun turun tangan atas praktik terlarang tersebut. Kepala Negara geram dengan masih ditemukannya praktik pungutan liar yang justru terjadi di ruang lingkup pemerintahan. Ia pun mengingatkan kepada seluruh jajarannya, untuk memberantas praktik tersebut.
 

Tidak ada komentar: