KPK Kumpulkan Data Penyaluran Bansos yang Dicairkan Jelang Pemilu

Rina Atriana - detikNews

Jakarta - KPK dibuat khawatir dengan pencairan dana bantuan sosial (bansos) yang dilakukan menjelang pemilu. Hal itu beralasan apalagi hingga kini KPK belum mendapat data pencairan dana yang dilakukan secara transparan.

"Pencairan dana bansos, meskipun masih perlu dibuktikan, yaitu pencairan yang dilakukan dalam hari-hari menjelang pilkada mengindikasikan adanya abuse of power dari kepala daerah terutama incumbent," kata komisioner KPK Busyro Muqqodas, di KPK, Jl HR Rasuna Said, Jakarta, Selasa (1/4/2014).

"KPK tidak memperoleh data apakah ada incumbent punya kebijakan yang diketahui oleh masyarakat bahwa dana bansos itu jumlahnya sekian, digunakan untuk sekian kebutuhan rakyat, lalu pencairannya dari bulan ini sampai ini," lanjutnya.

Menurut Busyro, padahal data-data tersebut sangat penting untuk diketahui. Apalagi di beberapa tempat KPK mengindikasikan adanya abuse of power dari para pemimpin.

"KPK memiliki kewenangan untuk melakukan monitoring terhadap proses tata kelola pemerintahan oleh pemerintah pusat ataupun daerah. Kewenangan itu dalam konteks bansos itu diterapkan melalui surat itu," ujar Busyro.

Busyro menambahkan, KPK sangat berharap bansos tersebut bisa tepat sasaran seperti tertuang dalam undang-undang tentang kesejahteraan sosial. Dimana UU itu salah satunya mengatur tentang bantuan sosial.

"UU nomor 11 tahun 2009. Poin terpenting KPK ingin agar bansos ini pencairannya memenuhi kriteria yang ada di UU," tambahnya.