Elvan Dany Sutrisno - detikNews
Jakarta - Mantan Kabareskrim Polri Komjen (Purn) Susno
Duadji akhirnya menyerahkan diri. Susno sempat berpesan ke kolega
dekatnya, Yusril Ihza Mahendra, sebelum mendekam di Lapas Cibinong. Apa
isinya?
"Pak Susno mengirim pesan kepada saya melalui stafnya,"
kata Yusril dalam pesan Blackberry Messenger kepada wartawan, Jumat
(3/5/2013).
Dalam pesan singkatnya, Susno melaporkan kepada
Yusril dan Ketua Umum PBB MS Kaban terkait niatnya menyerahkan diri.
Susno berpamitan ke LP Cibinong, meminta untuk dieksekusi.
Berikut pesan lengkap Susno kepada Yusril sebelum menyerahkan diri:
"Aswb
mohon laporkan Pak YIM, pak Ketum dan DPP. Karena tujuan unt menarik
perhatian komponen bangsa atas ketidak adilan dan penegakan hukum yg
arogan sdh tercapai, pesan sdh didengar segenap komponen bngs walaupun
TINDAK lanjut memerlukan waktu, dan hasilnya juga perlu waktu, maka agar
masalah tidak berlarut menjadi pro kontra maka malam ini saya ambil
langkah simpatik DATANG ke Lapas Cibinong minta unt dieksekusi walapun
dasar hukumnya salah"
Terpidana korupsi Susno Duadji menyerahkan
diri pukul 23.10 WIB dan menghuni Lapas Cibinong. Polda Jabar menarik 35
orang Tim Monitor guna mengakhiri pelacakan mantan petinggi Polri
tersebut.
Jumat, 03 Mei 2013
Susno: Jangan Adu Domba Polisi dan Jaksa
VIVAnews –
Terpidana kasus korupsi PT Arowana Lestari dan dana pengamanan Pilkada
Jabar 2008, Komjen Pol (Purn) Susno Duadji, akhirnya menyerahkan diri
kepada Kejaksaan dan bersedia dieksekusi sesuai putusan Pengadilan
Negeri Jakarta Selatan yang memvonisnya 3 tahun 6 bulan penjara, Kamis 2
Mei 2013 pukul 23.10 WIB.
Jaksa Agung Basrief Arief mengatakan, dalam proses penyerahan diri Susno, mantan Kabareskrim Polri itu menitipkan empat pesan kepada tim eksekutor. Pesan Susno itu kemudian dipaparkan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Didiek Darmanto, dalam konferensi pers di gedung Kejaksaan Agung, Jumat 3 Mei 2013.
“Pertama, Pak Susno menyatakan bahwa (penyerahan diri) ini membuktikan dia tidak melarikan diri. Dia mematuhi hukum, maka melaksanakan eksekusi. Jaksa dan polisi adalah sahabatnya yang telah bekerja dengan baik,” ujar Didiek.
Kedua, Susno menyatakan walaupun putusan yang dibuat Mahkamah Agung atas dirinya multitafsir, tapi prinsipnya dia mau dan siap menjalani putusan pengadilan. Ketiga, Susno meminta jangan ada adu domba antara polisi dan jaksa karena itu dapat dipolitisir.
Keempat, Susno menyampaikan bahwa dia dalam keadaan sehat, dan selanjutnya akan melakukan upaya Peninjauan Kembali (PK) terhadap proses eksekusi terhadap dirinya itu. “Susno juga menyatakan kepada Kalapas (Cibinong) untuk membantu menjalani eksekusinya dengan tertib. Susno mengatakan siap menjalani aturan,” kata Didiek.
Dalam perbincangan bernuansa kekeluargaan antara tim eksekutor kejaksaan dengan Susno semalam, ujar Didiek, Susno juga mengatakan sempat mengikuti tayangan Indonesia Lawyers Club yang membahas tentang dirinya di televisi.
Jaksa Agung Basrief Arief mengatakan, dalam proses penyerahan diri Susno, mantan Kabareskrim Polri itu menitipkan empat pesan kepada tim eksekutor. Pesan Susno itu kemudian dipaparkan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Didiek Darmanto, dalam konferensi pers di gedung Kejaksaan Agung, Jumat 3 Mei 2013.
“Pertama, Pak Susno menyatakan bahwa (penyerahan diri) ini membuktikan dia tidak melarikan diri. Dia mematuhi hukum, maka melaksanakan eksekusi. Jaksa dan polisi adalah sahabatnya yang telah bekerja dengan baik,” ujar Didiek.
Kedua, Susno menyatakan walaupun putusan yang dibuat Mahkamah Agung atas dirinya multitafsir, tapi prinsipnya dia mau dan siap menjalani putusan pengadilan. Ketiga, Susno meminta jangan ada adu domba antara polisi dan jaksa karena itu dapat dipolitisir.
Keempat, Susno menyampaikan bahwa dia dalam keadaan sehat, dan selanjutnya akan melakukan upaya Peninjauan Kembali (PK) terhadap proses eksekusi terhadap dirinya itu. “Susno juga menyatakan kepada Kalapas (Cibinong) untuk membantu menjalani eksekusinya dengan tertib. Susno mengatakan siap menjalani aturan,” kata Didiek.
Dalam perbincangan bernuansa kekeluargaan antara tim eksekutor kejaksaan dengan Susno semalam, ujar Didiek, Susno juga mengatakan sempat mengikuti tayangan Indonesia Lawyers Club yang membahas tentang dirinya di televisi.
“Pak Susno menyatakan
terima kasih kepada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus yang menunjukan surat
kesediaannya untuk dieksekusi. Kata dia, “Salam hormat saya untuk
Jampidsus”,” kata Didiek. (umi)
Ketua MA: Serahkan Diri, Susno Duadji Ksatria
VIVAnews - Mahkamah Agung (MA) mengapresiasi langkah
terpidana kasus korupsi PT Arowana Lestari dan dana pengamanan Pilkada
Jabar 2008, Komjen Pol (Purn) Susno Duadji, yang bersedia menyerahkan
diri kepada Kejaksaan pada Kamis, 2 Mei 2013 pukul 23.10 WIB. Sesuai
putusan MA, mantan Kabareskrim itu harus mendekam di dalam penjara
selama 3 tahun 6 bulan penjara.
"Dia bersedia menyerahkan diri ke Kejaksaan, jadi bukan dieksekusi. Jadi Pak Susno ini betul-betul menunjukkan jiwa yang kesatria," ujar Ketua Mahkamah Agung, Hatta Ali usai acara launching majalah warta MA di kantornya, Jumat, 3 Mei 2013.
Sebagai warga negara yang baik, menurut Hatta, Susno memang seharusnya mematuhi putusan MA. "Sebab putusan itu sudah mempunyai kekuatan hukum tetap," ungkap dia.
Pada 22 November 2012 lalu, Mahkamah Agung menolak kasasi yang diajukan oleh Susno Duadji. Dengan ditolaknya kasasi itu, Susno tetap dibui sesuai vonis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tiga tahun enam bulan.
Hakim menilai Susno terbukti bersalah dalam kasus korupsi PT Salmah Arowana Lestari dan korupsi dana pengamanan Pilkada Jawa Barat. Selain hukuman penjara, hakim juga mewajibkan Susno membayar denda Rp200 juta subsidair enam bulan penjara.
Hatta menegaskan tidak ada yang multitafsir dalam putusan Susno itu. Putusan kasasi MA memang tidak perlu menyebutkan perintah penahanan. "Kalau sudah dihukum di bawah (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi), kemudian Susno mengajukan kasasi dan MA sependapat dengan Pengadilan Tinggi, itu cukup menolak saja. Dengan menolak itu berarti sama dengan keputusan Pengadilan Tinggi. Tidak perlu diulangi lagi," tegasnya.
Sebelumnya, Susno Duadji sempat menolak dieksekusi dengan berargumen bahwa vonis MA tidak sah karena tidak mencantumkan perintah penahanan bagi dirinya. Padahal, masih menurut Susno, KUHAP Pasal 197 ayat (1) huruf K mensyaratkan hal tersebut. (adi)
"Dia bersedia menyerahkan diri ke Kejaksaan, jadi bukan dieksekusi. Jadi Pak Susno ini betul-betul menunjukkan jiwa yang kesatria," ujar Ketua Mahkamah Agung, Hatta Ali usai acara launching majalah warta MA di kantornya, Jumat, 3 Mei 2013.
Sebagai warga negara yang baik, menurut Hatta, Susno memang seharusnya mematuhi putusan MA. "Sebab putusan itu sudah mempunyai kekuatan hukum tetap," ungkap dia.
Pada 22 November 2012 lalu, Mahkamah Agung menolak kasasi yang diajukan oleh Susno Duadji. Dengan ditolaknya kasasi itu, Susno tetap dibui sesuai vonis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tiga tahun enam bulan.
Hakim menilai Susno terbukti bersalah dalam kasus korupsi PT Salmah Arowana Lestari dan korupsi dana pengamanan Pilkada Jawa Barat. Selain hukuman penjara, hakim juga mewajibkan Susno membayar denda Rp200 juta subsidair enam bulan penjara.
Hatta menegaskan tidak ada yang multitafsir dalam putusan Susno itu. Putusan kasasi MA memang tidak perlu menyebutkan perintah penahanan. "Kalau sudah dihukum di bawah (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi), kemudian Susno mengajukan kasasi dan MA sependapat dengan Pengadilan Tinggi, itu cukup menolak saja. Dengan menolak itu berarti sama dengan keputusan Pengadilan Tinggi. Tidak perlu diulangi lagi," tegasnya.
Sebelumnya, Susno Duadji sempat menolak dieksekusi dengan berargumen bahwa vonis MA tidak sah karena tidak mencantumkan perintah penahanan bagi dirinya. Padahal, masih menurut Susno, KUHAP Pasal 197 ayat (1) huruf K mensyaratkan hal tersebut. (adi)
Setelah Menunggu 24 Tahun, Jokowi Resmikan Proyek MRT
VIVAnews - Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, Kamis, 2
Mei 2013, sore meresmikan proyek pembangunan Mass Rapid Transit (MRT)
Jakarta. Proyek MRT ini telah dimulai sejak puluhan tahun lalu dan baru
berjalan hari ini.
Jokowi yang menggunakan kemeja putih lengan panjang memukul gong sebanyak lima kali menandakan pembangunan proyek yang studinya telah dirintis sejak 1986 lalu. Jokowi didampingi oleh Direktur Utama MRT, Dono Boestami, Kepala Perwakilan JICA Indonesia, Atsushi Sasaki, Kepala Bappeda, Sarwo Handayani, dan Kepala Dinas Perhubungan, Udar Wistno.
"Atas rahmat Allah, setelah menunggu 24 tahun, dengan ini pembangunan MRT resmi dimulai," kata Jokowi usai memukul gong.
Jokowi optimis proyek fase satu Lebak Bulus-Bundaran Hotel Indonesia sepanjang 15,7 kilometer ini akan rampung pada 2017 mendatang. Ia menjelaskan, jarak Hotel Indonesia-Al-Azhar Kebayoran Baru sepanjang 5,9 KM akan dibangun tiga stasiun.
Jokowi menjelaskan seluruh masalah administrasi telah selesai sehingga tidak ada lagi penundaan proyek. Bahkan, ia meminta pemenang proyek MRT untuk mempercepat proyek tersebut.
"Kalau bisa mulai besok kontraktor pemenang bisa mulai konstruksi, argo sudah jalan," katanya.
"MRT Jakarta fase satu terdiri dari tiga paket. Paket satu dan dua akan dikerjakan konsorsium Shimizu-Obayashi-Wijaya Karya-Jaya Construction. Sedangkan satu paket lainya akan dikerjakan konsorsium Hutama Karya dan Sumitomo Mitsui.
Jokowi yang menggunakan kemeja putih lengan panjang memukul gong sebanyak lima kali menandakan pembangunan proyek yang studinya telah dirintis sejak 1986 lalu. Jokowi didampingi oleh Direktur Utama MRT, Dono Boestami, Kepala Perwakilan JICA Indonesia, Atsushi Sasaki, Kepala Bappeda, Sarwo Handayani, dan Kepala Dinas Perhubungan, Udar Wistno.
"Atas rahmat Allah, setelah menunggu 24 tahun, dengan ini pembangunan MRT resmi dimulai," kata Jokowi usai memukul gong.
Jokowi optimis proyek fase satu Lebak Bulus-Bundaran Hotel Indonesia sepanjang 15,7 kilometer ini akan rampung pada 2017 mendatang. Ia menjelaskan, jarak Hotel Indonesia-Al-Azhar Kebayoran Baru sepanjang 5,9 KM akan dibangun tiga stasiun.
Jokowi menjelaskan seluruh masalah administrasi telah selesai sehingga tidak ada lagi penundaan proyek. Bahkan, ia meminta pemenang proyek MRT untuk mempercepat proyek tersebut.
"Kalau bisa mulai besok kontraktor pemenang bisa mulai konstruksi, argo sudah jalan," katanya.
"MRT Jakarta fase satu terdiri dari tiga paket. Paket satu dan dua akan dikerjakan konsorsium Shimizu-Obayashi-Wijaya Karya-Jaya Construction. Sedangkan satu paket lainya akan dikerjakan konsorsium Hutama Karya dan Sumitomo Mitsui.
Kedua Terduga Teroris Itu Memiliki KTP Jakarta
VIVAnews - Heru Bambang, yang sudah 10 tahun menjadi
Ketua Rukun Tetangga 02 Ruku Warga 13, Kelurahan Mampang, Kecamatan,
Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, tidak pernah terbayang di wilayahnya
ada terduga teroris. Heru tak pula curiga karena dua orang terduga
teroris itu melapor saat hendak tinggal di RT itu.
VIVAnews pun mendatangi rumah Heru, Jumat 3 Mei 2013 pagi ini. "Maaf saya baru bangun. Sampai dini hari menemani polisi. Badan saya agak kurang enak," ujar pria yang menggunakan kaos oblong putih dan celana pendek berwarna putih di ruang tengah rumahnya.
Sebelum berbicara lebih jauh, pria paruh baya ini mencari identitas warganya di antara tumpukan arsip lama. Dia duduk di sebuah kursi, ditemani secangkir kopi hitam dan televisi yang menyala, memberitakan laporan operasi penangkapan semalam.
"Seingat saya mereka datang 2-3 bulan yang lalu. Mereka datang ke rumah saya sekitar pukul 11.00 WIB, siang. Dia memperkenalkan sebagai warga baru yang mengontrak," katanya.
Ia menunjukkan foto kopi KTP yang sudah cukup lecek. "Mereka berdua yang waktu itu datang. Keduanya berpenampilan sederhana. Yang satu senang mengobrol, yang satu pendiam."
Berdasarkan foto kopi KTP, orang pertama datang bernama Jukisman. Lahir di Jakarta, 31 Juli 1985. No KTP 0953053107857001. Alamat awal sesuai KTP, Gang Kembang RT 007/007, Kebayoran Lama Utara, Kebayoran lama, Jakarta Selatan. Agama Islam dan pekerjaan wiraswasta.
"Dia mengenalkan temannya satu lagi. Dia bilang orang ini yang akan bantu bantu usaha air isi ulang di kontrakan barunya," katanya.
Orang kedua bernama Zaenal Abidin. Lahir Jakarta 15 April 1975. No KTP 0953031504750614. Alamat Jalaan Bangka VIII, RT, 11/03, Kelurahan Pelampang, Kecamatan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Pekerjaan swasta.
Mereka mendiami rumah permanen dengan sebuah kios bercat cokelat tua dan rumah yang bercat oranye di Jalan Bangka II F, RT 02/13, Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan Mampang Perapatan, Jakarta selatan.
Ketua RT yang pensiunan sebuah perusahaan ini sempat bingung saat ditanya identitas wanita dan seorang bayi di rumah itu. "Saya tak tahu. Pas datang menemui saya, mereka hanya bilang akan menempati rumah itu cuma berdua," katanya.
VIVAnews pun mendatangi rumah Heru, Jumat 3 Mei 2013 pagi ini. "Maaf saya baru bangun. Sampai dini hari menemani polisi. Badan saya agak kurang enak," ujar pria yang menggunakan kaos oblong putih dan celana pendek berwarna putih di ruang tengah rumahnya.
Sebelum berbicara lebih jauh, pria paruh baya ini mencari identitas warganya di antara tumpukan arsip lama. Dia duduk di sebuah kursi, ditemani secangkir kopi hitam dan televisi yang menyala, memberitakan laporan operasi penangkapan semalam.
"Seingat saya mereka datang 2-3 bulan yang lalu. Mereka datang ke rumah saya sekitar pukul 11.00 WIB, siang. Dia memperkenalkan sebagai warga baru yang mengontrak," katanya.
Ia menunjukkan foto kopi KTP yang sudah cukup lecek. "Mereka berdua yang waktu itu datang. Keduanya berpenampilan sederhana. Yang satu senang mengobrol, yang satu pendiam."
Berdasarkan foto kopi KTP, orang pertama datang bernama Jukisman. Lahir di Jakarta, 31 Juli 1985. No KTP 0953053107857001. Alamat awal sesuai KTP, Gang Kembang RT 007/007, Kebayoran Lama Utara, Kebayoran lama, Jakarta Selatan. Agama Islam dan pekerjaan wiraswasta.
"Dia mengenalkan temannya satu lagi. Dia bilang orang ini yang akan bantu bantu usaha air isi ulang di kontrakan barunya," katanya.
Orang kedua bernama Zaenal Abidin. Lahir Jakarta 15 April 1975. No KTP 0953031504750614. Alamat Jalaan Bangka VIII, RT, 11/03, Kelurahan Pelampang, Kecamatan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Pekerjaan swasta.
Mereka mendiami rumah permanen dengan sebuah kios bercat cokelat tua dan rumah yang bercat oranye di Jalan Bangka II F, RT 02/13, Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan Mampang Perapatan, Jakarta selatan.
Ketua RT yang pensiunan sebuah perusahaan ini sempat bingung saat ditanya identitas wanita dan seorang bayi di rumah itu. "Saya tak tahu. Pas datang menemui saya, mereka hanya bilang akan menempati rumah itu cuma berdua," katanya.
Pasca Penangkapan Teroris, Polisi Tambah Personel Jaga di Kedubes Myanmar
Rivki - detikNews
Jakarta - Pasca penangkapan teroris di Benhil, Jakarta Pusat, aparat kepolisian melakukan peningkatan keamanan di Kedubes Myanmar yang terletak di Jalan Agus Salim, Menteng, Jakarta Pusat. Polisi menambah 25 personel di Kedubes tersebut.
"Iya kita tingkatkan penjagaan dari butir Polres, Polsek dan Polda Metro Jaya," ujar Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Angesta Romano Yoyol, saat dikonfirmasi detikcom, Jumat (3/5/2013).
Yoyol mengatakan pihaknya melakukan penambahan personel karena Kedubes Myanmar merupakan sasaran aksi teror. "Karena dia target makanya kita lakukan peningkatan," terangnya.
Seperti diketahui, polisi baru saja melakukan penangkapan dua terduga teroris yaitu Zainal alias Asep dan Ovie. Polisi juga menggeledah rumah di Jalan Bangka II F, Kemang, Jakarta Selatan. Dalam penggeledahan itu polisi menyita 5 buah bom pipa siap ledak.
Jakarta - Pasca penangkapan teroris di Benhil, Jakarta Pusat, aparat kepolisian melakukan peningkatan keamanan di Kedubes Myanmar yang terletak di Jalan Agus Salim, Menteng, Jakarta Pusat. Polisi menambah 25 personel di Kedubes tersebut.
"Iya kita tingkatkan penjagaan dari butir Polres, Polsek dan Polda Metro Jaya," ujar Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Angesta Romano Yoyol, saat dikonfirmasi detikcom, Jumat (3/5/2013).
Yoyol mengatakan pihaknya melakukan penambahan personel karena Kedubes Myanmar merupakan sasaran aksi teror. "Karena dia target makanya kita lakukan peningkatan," terangnya.
Seperti diketahui, polisi baru saja melakukan penangkapan dua terduga teroris yaitu Zainal alias Asep dan Ovie. Polisi juga menggeledah rumah di Jalan Bangka II F, Kemang, Jakarta Selatan. Dalam penggeledahan itu polisi menyita 5 buah bom pipa siap ledak.
Jadi Target Teroris, Kedubes di Jakarta Makin Diperketat
Rivki - detikNews
Jakarta - Selain menambah pengamanan di Kedubes Myanmar yang dijadikan sasaran target teroris, polisi juga melakukan penambahan pengamanan di kedubes-kedubes negara sahabat lainnya. Setiap Kedubes dijaga lebih dari 25 personel.
"Kita kerahkan 25 personel untuk pengamanan kedubes-kedubes yang berada di Jakarta Pusat," kata Kapolres Jakarta Pusat, Kombes Angesta Romano Yoyol, saat dikonfirmasi detikcom, Jumat (3/5/2013).
Yoyol mengatakan, penambahan pengamanan itu dilakukan guna mencegah adanya aksi terorisme. Kedubes Myanmar sendiri merupakan calon sasaran aksi teror.
"Penambahan dilakukan untuk upaya pencegahan," terangnya.
Seperti diketahui, polisi baru saja melakukan penangkapan dua terduga teroris yaitu Zainal alias Asep dan Ovie. Polisi juga menggeledah rumah di Jalan Bangka II F, Kemang, Jakarta Selatan. Dalam penggeledahan itu polisi menyita 5 buah bom pipa siap ledak.
Jakarta - Selain menambah pengamanan di Kedubes Myanmar yang dijadikan sasaran target teroris, polisi juga melakukan penambahan pengamanan di kedubes-kedubes negara sahabat lainnya. Setiap Kedubes dijaga lebih dari 25 personel.
"Kita kerahkan 25 personel untuk pengamanan kedubes-kedubes yang berada di Jakarta Pusat," kata Kapolres Jakarta Pusat, Kombes Angesta Romano Yoyol, saat dikonfirmasi detikcom, Jumat (3/5/2013).
Yoyol mengatakan, penambahan pengamanan itu dilakukan guna mencegah adanya aksi terorisme. Kedubes Myanmar sendiri merupakan calon sasaran aksi teror.
"Penambahan dilakukan untuk upaya pencegahan," terangnya.
Seperti diketahui, polisi baru saja melakukan penangkapan dua terduga teroris yaitu Zainal alias Asep dan Ovie. Polisi juga menggeledah rumah di Jalan Bangka II F, Kemang, Jakarta Selatan. Dalam penggeledahan itu polisi menyita 5 buah bom pipa siap ledak.
Kamis, 02 Mei 2013
KPK Cari Tersangka Baru Kasus Suap Hakim Setyabudi
RMOL. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melanjutkan pemeriksaan
saksi-saksi kasus suap hakim Pengadilan Negeri Bandung dalam penanganan
kasus korupsi Bantuan Sosial.
Kemarin, KPK memeriksa enam saksi untuk tersangka hakim Setyabudi Tedjocahyono. Setyabudi merupakan Ketua Majelis Hakim yang menyidangkan kasus Bantuan Sosial (Bansos) di Pengadilan Negeri (PN) Bandung.
Keenam saksi tersebut adalah Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat Pasti Serefina Sinaga, Kasubag Kepegawaian PN Bandung Wawan Setiawan, dan empat orang pengacara. Empat advokat itu adalah Ebeneser Damanik, Erdi Djarti Soemantri, Wienarno Djati dan Benny Joesoef.
Pemeriksaan Pasti merupakan penjadwalan ulang setelah dia tidak hadir pada pemeriksaan 23 April lalu. Sedangkan empat advokat yang diperiksa sebagai saksi merupakan pengacara pada kasus Bansos di PN Bandung.
Pasti tiba di Gedung KPK, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, sekitar pukul 9.30 pagi. Pasti datang mengenakan blazer cokelat dipadu kerudung yang dibelitkan ke lehernya. Tak ada komentar saat kedatangannya.
Saat istirahat jam makan siang, Pasti turun ke lobi dan mengambil telepon genggamnya yang dititipkan di lemari lobi Gedung KPK. Seusai menelepon, Pasti kembali menjalani pemeriksaan di lantai 4.
Pukul 4.30 sore, Pasti kembali turun untuk menelepon. Kali ini, ia menjadi bidikan kamera fotograper. Menyadari dirinya menjadi bidikan kamera, Pasti menelpon sambil memasukkan wajahnya ke lemari. Usai menelepon, Pasti buru-buru naik kembali untuk menjalani pemeriksaan. Ditanya soal pemeriksan, Pasti bungkam. Sampai pukul 7 malam, dia masih menjalani pemeriksaan.
Saat ini, KPK masih memburu pihak pemberi dan penerima suap dalam kasus ini. Untuk menelusuri keterlibatan pihak lain, KPK memeriksa para terdakwa kasus Bansos yang disidangkan di PN Bandung pada 2012 sebagai saksi.
Lima terdakwa itu dipanggil pada waktu yang berbeda. Pada (30/4), KPK memeriksa Yanos Septadi yang merupakan bekas ajudan Walikota Bandung Dada Rosada dan Kepala Bagian Tata Usaha Pemkot Bandung Uus Ruslan.
Keduanya merupakan terdakwa kasus penyelewenangan dana Bansos Pemkot Bandung 2009-2010.
Pukul 3 sore, Uus keluar dari Gedung KPK. Ditanya soal materi pemeriksaan, Uus malah menyibukkan diri dengan telepon genggamnya. “Tanya saja sama penyidik,” kata Uus usai diperiksa KPK sekitar lima jam. Semua pertanyaan terkait kasus Bansos dan penyuapan Setyabudi tidak dijawabnya. Ia bergegas menuju tempat parkir.
Sehari sebelumnya (29/4), KPK juga memeriksa tiga terdakwa lain, yakni Lutfan Barkah, Firman Himawan dan Rochman.
KPK menelusuri, apakah kasus penyuapan hakim Setyabudi Tedjocahyono terkait penanganan perkara Bansos Pemkot Bandung juga melibatkan hakim-hakim lain. Tidak hanya hakim di PN Bandung, tapi juga di Pengadilan Tinggi (PT) Jabar.
Sebab itu, KPK juga memeriksa hakim-hakim lain yang bertugas PT Jawa Barat sebagai saksi. Rabu (22/4), KPK memeriksa empat hakim, dua di antaranya adalah Ketua PN Bandung Singgih Budi Prakoso dan Ketua PT Jabar Marni Emmy Mustafa. Sisanya adalah Hakim PT Jabar Ch Kristi Purnamiwulan dan bekas Ketua PT Jabar Sareh Wiyono.
Hakim pertama yang menyelesaikan pemeriksaan ialah Marni. Sekitar satu jam berselang, Kristi keluar dari Gedung KPK. Setelah itu, giliran Sareh Wiyono meninggalkan KPK yang hampir berbarengan dengan Singgih. Ditanya soal materi pemeriksaan, keempat saksi tersebut kompak mengunci mulut.
Dalam kasus ini, rencananya KPK akan memanggil Walikota Bandung Dada Rosada. Namun kapan pemanggilan tersebut, KPK belum menjadwalkan.
“Belum ada jadwal. Tapi dia pasti akan diperiksa. Karena sudah dicegah, pasti diperiksa. Tidak melihat status, siapa pun akan diperiksa. Semua sama di muka hukum,” kata Juru Bicara KPK Johan Budi di kantornya.
Hakim Setyabudi Tejocahyono terlihat lemas pada Senin (22/3) malam. Pria berbadan kurus ini tangannya diborgol. Setyabudi ditangkap KPK di ruang kerjanya. Uang sejumlah Rp 150 juta yang dibungkus koran, ada di mejanya.
Menurut Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas, yang ditangkap KPK adalah Wakil Ketua Pengadilan Negeri.
Sebelum Setyabudi ditangkap, seorang perantara bernama Asep dikuntit penyidik seharian. Sekitar pukul 13.00, Asep memarkir mobilnya di seberang kantor Pengadilan Negeri Bandung. Keluar dari Avanza biru, dia terlihat menenteng tas kertas. Dia tidak langsung masuk ke ruangan Setyabudi. Sempat muter-muter beberapa menit di areal sekitar pengadilan.
Pukul 14.00, Asep masuk ke ruangan Setyabudi. Sekitar 10 menit kemudian keluar. Tas kertas yang ditentengnya sudah tak ada. Saat itulah, penyidik menangkap dan menggiring dia masuk kembali ke ruangan Setyabudi.
“Di meja Hakim SET, masih ada uang yang dibungkus dalam kertas koran, dikaretin. Jumlahnya Rp 150 juta dalam pecahan Rp 100 ribuan,” kata Johan Budi.
Johan menyebut Setyabudi dengan inisial SET. Asep disebut Johan dengan “A” perannya sebagai messenger alias perantara.
Apakah Cuma ST Yang Diduga Disuap
Alvon Kurnia Palma, Ketua YLBHI
Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Alvon Kurnia Palma mendesak KPK untuk mengungkap pihak-pihak yang terlibat dalam kasus suap hakim Pengadilan Negeri (PN) Bandung Setyabudi Tedjocahyono (ST). Menurut dia, hal tersebut diperlukan untuk menciptakan lembaga peradilan yang bersih.
Menurut Alvon, KPK perlu memeriksa hakim lain di PN Bandung karena dalam memutus perkara penyelewengan dana Bantuan Sosial (Bansos) di Pemkot Bandung, hakim ST tidak sendirian. Tapi, bersama-sama dalam sebuah majelis hakim. “Jadi, patut dipertanyakan, apakah yang menerima suap hanya hakim ST,” katanya, kemarin.
Pemeriksaan itu, lanjut Alvon, untuk menelusuri siapa saja yang menerima suap atau tidak. KPK perlu juga memeriksa Ketua PN Bandung. Apakah saat menugaskan ST menangani kasus penyelewangan dana bansos sudah sesuai aturan, atau karena mendapat pesanan. Salah satu tugas Ketua PN adalah menugaskan hakim dalam memutus perkara.
“Bisa ditelusuri, apakah ada pelanggaran atau tidak dalam menugaskan ST itu,” ujarnya.
Menurut Alvon, kasus suap hakim merupakan preseden buruk bagi peradilan.
Dia berharap, Mahkamah Agung (MA) terus menjalin kerja sama dengan KPK untuk membersihkam lembaga peradilan dari hakim-hakim kotor.
Mengenai status ST, Alvon mengatakan, MA dan Komisi Yudisial (KY) tak perlu melakukan sidang etik atau sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH). “Karena ini pidana, jadi begitu diputus bersalah, maka hakim yang bersangkutan langsung dipecat,” ucapnya.
Namun, kata dia, jika ada persoalan etik terkait hakim lain dalam memutus perkara bansos, KY dan MA harus melakukan penyelidikan dahulu sebelum menggelar sidang etik.
“Nanti dari penyelidikan tersebut bisa diputuskan, apakah memang ada pelanggaran etik atau tidak,” ujarnya.
Kembangkan Ke Pihak Yang Diduga Menyuap
Eva Kusuma Sundari, Anggota Komisi III DPR
Anggota Komisi III DPR Eva Kusuma Sundari meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap tuntas kasus suap hakim Pengadilan Negeri (PN) Bandung Setyabudi Tejocahyono (ST).
Menurut Eva, siapa pun yang ikut terlibat dalam kasus ini, harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. “Jika ada hakim lain yang juga terlibat, pokoknya siapa pun yang menerima suap atau memberi suap, tentu saja harus diperiksa,” kata Eva, kemarin.
Menurut Eva, dalam pengembangan kasus suap tersebut, KPK seharusnya tak hanya mengembangkan ke pihak yang diduga sebagai penerima suap. Tapi juga ke pihak yang diduga sebagai pemberi suap.
“Apakah ada keterlibatan Walikota Bandung Dada Rosada atau tidak, makanya KPK perlu meminta keterangan walikota tersebut. Jika memang dibutuhkan, maka siapa pun bisa diperiksa sebagai saksi,” kata politisi PDIP itu.
Dia mendukung KPK untuk membersihkan lembaga peradilan dari hakim-hakim kotor. Menurut Eva, adanya hakim yang menerima suap merupakan hambatan bagi orang-orang yang mencari keadilan.
“Hakim ini kan merupakan wakil Tuhan di dunia. Tentu ini perlu dijaga agar mereka menjalankan tugasnya dengan baik dan benar,” tandasnya.
Mengenai dugaan ada hakim Pengadilan Tinggi (PT) Jawa Barat yang terlibat kasus ini, Eva meminta KPK untuk menelusuri benar atau tidaknya.
Rencananya, terdakwa kasus penyelewengan dana bansos akan naik banding ke pengadilan tinggi. “Tentu saja KPK perlu menelusuri apakah benar atau tidak,” ucapnya. [Harian Rakyat Merdeka]
Kemarin, KPK memeriksa enam saksi untuk tersangka hakim Setyabudi Tedjocahyono. Setyabudi merupakan Ketua Majelis Hakim yang menyidangkan kasus Bantuan Sosial (Bansos) di Pengadilan Negeri (PN) Bandung.
Keenam saksi tersebut adalah Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat Pasti Serefina Sinaga, Kasubag Kepegawaian PN Bandung Wawan Setiawan, dan empat orang pengacara. Empat advokat itu adalah Ebeneser Damanik, Erdi Djarti Soemantri, Wienarno Djati dan Benny Joesoef.
Pemeriksaan Pasti merupakan penjadwalan ulang setelah dia tidak hadir pada pemeriksaan 23 April lalu. Sedangkan empat advokat yang diperiksa sebagai saksi merupakan pengacara pada kasus Bansos di PN Bandung.
Pasti tiba di Gedung KPK, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, sekitar pukul 9.30 pagi. Pasti datang mengenakan blazer cokelat dipadu kerudung yang dibelitkan ke lehernya. Tak ada komentar saat kedatangannya.
Saat istirahat jam makan siang, Pasti turun ke lobi dan mengambil telepon genggamnya yang dititipkan di lemari lobi Gedung KPK. Seusai menelepon, Pasti kembali menjalani pemeriksaan di lantai 4.
Pukul 4.30 sore, Pasti kembali turun untuk menelepon. Kali ini, ia menjadi bidikan kamera fotograper. Menyadari dirinya menjadi bidikan kamera, Pasti menelpon sambil memasukkan wajahnya ke lemari. Usai menelepon, Pasti buru-buru naik kembali untuk menjalani pemeriksaan. Ditanya soal pemeriksan, Pasti bungkam. Sampai pukul 7 malam, dia masih menjalani pemeriksaan.
Saat ini, KPK masih memburu pihak pemberi dan penerima suap dalam kasus ini. Untuk menelusuri keterlibatan pihak lain, KPK memeriksa para terdakwa kasus Bansos yang disidangkan di PN Bandung pada 2012 sebagai saksi.
Lima terdakwa itu dipanggil pada waktu yang berbeda. Pada (30/4), KPK memeriksa Yanos Septadi yang merupakan bekas ajudan Walikota Bandung Dada Rosada dan Kepala Bagian Tata Usaha Pemkot Bandung Uus Ruslan.
Keduanya merupakan terdakwa kasus penyelewenangan dana Bansos Pemkot Bandung 2009-2010.
Pukul 3 sore, Uus keluar dari Gedung KPK. Ditanya soal materi pemeriksaan, Uus malah menyibukkan diri dengan telepon genggamnya. “Tanya saja sama penyidik,” kata Uus usai diperiksa KPK sekitar lima jam. Semua pertanyaan terkait kasus Bansos dan penyuapan Setyabudi tidak dijawabnya. Ia bergegas menuju tempat parkir.
Sehari sebelumnya (29/4), KPK juga memeriksa tiga terdakwa lain, yakni Lutfan Barkah, Firman Himawan dan Rochman.
KPK menelusuri, apakah kasus penyuapan hakim Setyabudi Tedjocahyono terkait penanganan perkara Bansos Pemkot Bandung juga melibatkan hakim-hakim lain. Tidak hanya hakim di PN Bandung, tapi juga di Pengadilan Tinggi (PT) Jabar.
Sebab itu, KPK juga memeriksa hakim-hakim lain yang bertugas PT Jawa Barat sebagai saksi. Rabu (22/4), KPK memeriksa empat hakim, dua di antaranya adalah Ketua PN Bandung Singgih Budi Prakoso dan Ketua PT Jabar Marni Emmy Mustafa. Sisanya adalah Hakim PT Jabar Ch Kristi Purnamiwulan dan bekas Ketua PT Jabar Sareh Wiyono.
Hakim pertama yang menyelesaikan pemeriksaan ialah Marni. Sekitar satu jam berselang, Kristi keluar dari Gedung KPK. Setelah itu, giliran Sareh Wiyono meninggalkan KPK yang hampir berbarengan dengan Singgih. Ditanya soal materi pemeriksaan, keempat saksi tersebut kompak mengunci mulut.
Dalam kasus ini, rencananya KPK akan memanggil Walikota Bandung Dada Rosada. Namun kapan pemanggilan tersebut, KPK belum menjadwalkan.
“Belum ada jadwal. Tapi dia pasti akan diperiksa. Karena sudah dicegah, pasti diperiksa. Tidak melihat status, siapa pun akan diperiksa. Semua sama di muka hukum,” kata Juru Bicara KPK Johan Budi di kantornya.
Hakim Setyabudi Tejocahyono terlihat lemas pada Senin (22/3) malam. Pria berbadan kurus ini tangannya diborgol. Setyabudi ditangkap KPK di ruang kerjanya. Uang sejumlah Rp 150 juta yang dibungkus koran, ada di mejanya.
Menurut Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas, yang ditangkap KPK adalah Wakil Ketua Pengadilan Negeri.
Sebelum Setyabudi ditangkap, seorang perantara bernama Asep dikuntit penyidik seharian. Sekitar pukul 13.00, Asep memarkir mobilnya di seberang kantor Pengadilan Negeri Bandung. Keluar dari Avanza biru, dia terlihat menenteng tas kertas. Dia tidak langsung masuk ke ruangan Setyabudi. Sempat muter-muter beberapa menit di areal sekitar pengadilan.
Pukul 14.00, Asep masuk ke ruangan Setyabudi. Sekitar 10 menit kemudian keluar. Tas kertas yang ditentengnya sudah tak ada. Saat itulah, penyidik menangkap dan menggiring dia masuk kembali ke ruangan Setyabudi.
“Di meja Hakim SET, masih ada uang yang dibungkus dalam kertas koran, dikaretin. Jumlahnya Rp 150 juta dalam pecahan Rp 100 ribuan,” kata Johan Budi.
Johan menyebut Setyabudi dengan inisial SET. Asep disebut Johan dengan “A” perannya sebagai messenger alias perantara.
Apakah Cuma ST Yang Diduga Disuap
Alvon Kurnia Palma, Ketua YLBHI
Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Alvon Kurnia Palma mendesak KPK untuk mengungkap pihak-pihak yang terlibat dalam kasus suap hakim Pengadilan Negeri (PN) Bandung Setyabudi Tedjocahyono (ST). Menurut dia, hal tersebut diperlukan untuk menciptakan lembaga peradilan yang bersih.
Menurut Alvon, KPK perlu memeriksa hakim lain di PN Bandung karena dalam memutus perkara penyelewengan dana Bantuan Sosial (Bansos) di Pemkot Bandung, hakim ST tidak sendirian. Tapi, bersama-sama dalam sebuah majelis hakim. “Jadi, patut dipertanyakan, apakah yang menerima suap hanya hakim ST,” katanya, kemarin.
Pemeriksaan itu, lanjut Alvon, untuk menelusuri siapa saja yang menerima suap atau tidak. KPK perlu juga memeriksa Ketua PN Bandung. Apakah saat menugaskan ST menangani kasus penyelewangan dana bansos sudah sesuai aturan, atau karena mendapat pesanan. Salah satu tugas Ketua PN adalah menugaskan hakim dalam memutus perkara.
“Bisa ditelusuri, apakah ada pelanggaran atau tidak dalam menugaskan ST itu,” ujarnya.
Menurut Alvon, kasus suap hakim merupakan preseden buruk bagi peradilan.
Dia berharap, Mahkamah Agung (MA) terus menjalin kerja sama dengan KPK untuk membersihkam lembaga peradilan dari hakim-hakim kotor.
Mengenai status ST, Alvon mengatakan, MA dan Komisi Yudisial (KY) tak perlu melakukan sidang etik atau sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH). “Karena ini pidana, jadi begitu diputus bersalah, maka hakim yang bersangkutan langsung dipecat,” ucapnya.
Namun, kata dia, jika ada persoalan etik terkait hakim lain dalam memutus perkara bansos, KY dan MA harus melakukan penyelidikan dahulu sebelum menggelar sidang etik.
“Nanti dari penyelidikan tersebut bisa diputuskan, apakah memang ada pelanggaran etik atau tidak,” ujarnya.
Kembangkan Ke Pihak Yang Diduga Menyuap
Eva Kusuma Sundari, Anggota Komisi III DPR
Anggota Komisi III DPR Eva Kusuma Sundari meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap tuntas kasus suap hakim Pengadilan Negeri (PN) Bandung Setyabudi Tejocahyono (ST).
Menurut Eva, siapa pun yang ikut terlibat dalam kasus ini, harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. “Jika ada hakim lain yang juga terlibat, pokoknya siapa pun yang menerima suap atau memberi suap, tentu saja harus diperiksa,” kata Eva, kemarin.
Menurut Eva, dalam pengembangan kasus suap tersebut, KPK seharusnya tak hanya mengembangkan ke pihak yang diduga sebagai penerima suap. Tapi juga ke pihak yang diduga sebagai pemberi suap.
“Apakah ada keterlibatan Walikota Bandung Dada Rosada atau tidak, makanya KPK perlu meminta keterangan walikota tersebut. Jika memang dibutuhkan, maka siapa pun bisa diperiksa sebagai saksi,” kata politisi PDIP itu.
Dia mendukung KPK untuk membersihkan lembaga peradilan dari hakim-hakim kotor. Menurut Eva, adanya hakim yang menerima suap merupakan hambatan bagi orang-orang yang mencari keadilan.
“Hakim ini kan merupakan wakil Tuhan di dunia. Tentu ini perlu dijaga agar mereka menjalankan tugasnya dengan baik dan benar,” tandasnya.
Mengenai dugaan ada hakim Pengadilan Tinggi (PT) Jawa Barat yang terlibat kasus ini, Eva meminta KPK untuk menelusuri benar atau tidaknya.
Rencananya, terdakwa kasus penyelewengan dana bansos akan naik banding ke pengadilan tinggi. “Tentu saja KPK perlu menelusuri apakah benar atau tidak,” ucapnya. [Harian Rakyat Merdeka]
Dahlan: Sebaiknya Direktur BUMN dari Internal
VIVAnews - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN),
Dahlan Iskan, lebih suka jika rekrutmen direktur perusahaan pelat merah
berasal dari kalangan internal ketimbang orang luar.
Dalam kesempatan berbincang dengan wartawan di Menara Jamsostek, Jakarta, Kamis 2 Mei 2013, Dahlan menjelaskan bahwa syarat penting untuk menjadi direktur BUMN hanya ada dua.
"Direktur BUMN harus memiliki syarat integritas dan antusias," ujar Dahlan.
Menurut Dahlan, integritas seorang pemimpin sangat penting agar mendapat kepercayaan atasan maupun bawahan. Sementara itu, antusias diperlukan untuk meraih keuntungan perusahaan.
Maka, Dahlan lebih setuju apabila calon direktur BUMN dipilih dari kalangan internal. "Sedapat mungkin orang dalam, karena bisa membentuk jenjang karier," kata dia.
Selain lebih mengenal karakteristik perusahaan, dia menjelaskan, calon direktur dari internal dapat mengembangkan potensi aset sumber daya manusia yang dimiliki perusahaan.
Dengan demikian, menurut Dahlan, kalangan internal yang potensial dan mempunyai kinerja baik pasti akan lebih dilirik sebagai calon direktur. Dahlan mencontohkan proses pergantian direksi di PT Aneka Tambang Tbk dan PT Bank Mandiri Tbk.
"Antam dan Mandiri itu dari dalam," kata Dahlan.
Sebelumnya, Tato Miraza terpilih sebagai direktur utama Antam menggantikan Alwinsyah Lubis. Sebelumnya, Tato menjabat sebagai direktur Pengembangan Antam.
Sementara itu, Direktur Utama Bank Mandiri yang baru dijabat oleh Budi Gunadi Sadikin, menggantikan Zulkifli Zaini. Awalnya, Budi menjabat sebagai direktur Pengembangan Perbankan Mikro dan Ritel Mandiri.
Namun, Dahlan menambahkan, jika memang tidak ada calon potensial dari internal, pemimpin BUMN harus dipilih dari luar perusahaan.
Menurut Dahlan, rekrutmen direksi BUMN dari kalangan eksternal ini diharapkan bisa memperbaiki kinerja perusahaan milik negara itu. (art)
Dalam kesempatan berbincang dengan wartawan di Menara Jamsostek, Jakarta, Kamis 2 Mei 2013, Dahlan menjelaskan bahwa syarat penting untuk menjadi direktur BUMN hanya ada dua.
"Direktur BUMN harus memiliki syarat integritas dan antusias," ujar Dahlan.
Menurut Dahlan, integritas seorang pemimpin sangat penting agar mendapat kepercayaan atasan maupun bawahan. Sementara itu, antusias diperlukan untuk meraih keuntungan perusahaan.
Maka, Dahlan lebih setuju apabila calon direktur BUMN dipilih dari kalangan internal. "Sedapat mungkin orang dalam, karena bisa membentuk jenjang karier," kata dia.
Selain lebih mengenal karakteristik perusahaan, dia menjelaskan, calon direktur dari internal dapat mengembangkan potensi aset sumber daya manusia yang dimiliki perusahaan.
Dengan demikian, menurut Dahlan, kalangan internal yang potensial dan mempunyai kinerja baik pasti akan lebih dilirik sebagai calon direktur. Dahlan mencontohkan proses pergantian direksi di PT Aneka Tambang Tbk dan PT Bank Mandiri Tbk.
"Antam dan Mandiri itu dari dalam," kata Dahlan.
Sebelumnya, Tato Miraza terpilih sebagai direktur utama Antam menggantikan Alwinsyah Lubis. Sebelumnya, Tato menjabat sebagai direktur Pengembangan Antam.
Sementara itu, Direktur Utama Bank Mandiri yang baru dijabat oleh Budi Gunadi Sadikin, menggantikan Zulkifli Zaini. Awalnya, Budi menjabat sebagai direktur Pengembangan Perbankan Mikro dan Ritel Mandiri.
Namun, Dahlan menambahkan, jika memang tidak ada calon potensial dari internal, pemimpin BUMN harus dipilih dari luar perusahaan.
Menurut Dahlan, rekrutmen direksi BUMN dari kalangan eksternal ini diharapkan bisa memperbaiki kinerja perusahaan milik negara itu. (art)
Polisi Manfaatkan Teknologi Lacak Susno Duadji
INILAH.COM, Jakarta - Pihak kepolisian belum memperoleh
informasi mengenai keberadaan mantan Kabareskrim Polri Komisaris
Jenderal (Purn) Susno Duadji di wilayah Soreang, Bandung, Jawa Barat.
Bahkan, Tim Cyber Crime Polri yang sudah diturunkan untuk menyelidiki keberadaan Susno Duadji mengaku belum ada titik terang, atau masih dirahasiakan.
"Namun, ada titik terang atau tidak, kami belum bisa publikasikan karena itu bagian dari penyelidikan. Dan itu sifatnya memberikan perbantuan kepada kejaksaan. Jadi tugas kami adalah memberikan perbantuan kepada kejaksaan," ungkap Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Mabes Polri Boy Rafli Amar di Mabes Polri, Kamis (2/5/2013).
Dia menegaskan, pihaknya belum mengetahui kabar atau informasi bahwa mantan Kapolda Jabar ini berada di Soreang, Bandung.
"Saat ini Pak Susno ada di mana kami belum tahu. Bisa saja tim di lapangan mendapat informasi. Tapi sejauh ini tim belum memberikan informasi kepada kami," tegas Boy.
Terkait terdeteksinya sinyal handphone milik Susno tengah berada di Jawa Barat, lagi-lagi Boy menegaskan Polri tidak mengetahui. Yang jelas, Tim Polri sedang bekerja mencari keberadaan Susno dengan memanfaatkan tehnologi informasi canggih.
"Posisi terakhir belum ada kepastian. Karena itu kami seksama mengikuti hasil yang sedang bekerja," tutur Boy. [yeh]
Bahkan, Tim Cyber Crime Polri yang sudah diturunkan untuk menyelidiki keberadaan Susno Duadji mengaku belum ada titik terang, atau masih dirahasiakan.
"Namun, ada titik terang atau tidak, kami belum bisa publikasikan karena itu bagian dari penyelidikan. Dan itu sifatnya memberikan perbantuan kepada kejaksaan. Jadi tugas kami adalah memberikan perbantuan kepada kejaksaan," ungkap Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Mabes Polri Boy Rafli Amar di Mabes Polri, Kamis (2/5/2013).
Dia menegaskan, pihaknya belum mengetahui kabar atau informasi bahwa mantan Kapolda Jabar ini berada di Soreang, Bandung.
"Saat ini Pak Susno ada di mana kami belum tahu. Bisa saja tim di lapangan mendapat informasi. Tapi sejauh ini tim belum memberikan informasi kepada kami," tegas Boy.
Terkait terdeteksinya sinyal handphone milik Susno tengah berada di Jawa Barat, lagi-lagi Boy menegaskan Polri tidak mengetahui. Yang jelas, Tim Polri sedang bekerja mencari keberadaan Susno dengan memanfaatkan tehnologi informasi canggih.
"Posisi terakhir belum ada kepastian. Karena itu kami seksama mengikuti hasil yang sedang bekerja," tutur Boy. [yeh]
Benarkah Ada yang Melindungi Susno di Persembunyian? Ini Jawaban Polri
Andry Haryanto Siregar - detikNews
Jakarta - Keberadaan mantan Kabareskrim Polri Susno Duadji masih misterius. Tapi tiba-tiba, Susno malah muncul di youtube membela diri. Banyak muncul dugaan, keberanian Susno bicara lewat youtube karena ada pihak-pihak yang membekinginya. Benarkah?
"Belum ada indikasinya," jawab Karo Penmas Mabes Polri Brigjen Pol Boy Rafli Amar di Jakarta, Kamis (2/5/2013).
Boy menjelaskan tim Cyber Crime Polri masih bekerja melacak Susno. Keberadaan tim Polri sebatas untuk mendukung Kejaksaan.
Boy juga menerangkan perihal tim Irwasum Polri yang turun ke Polda Jabar melakukan penyelidikan terkait eksekusi Susni akhir pekan lalu. Saat itu, jaksa beralasan tak bisa membawa Susno karena ada yang melindungi.
"Sudah ada hasil. Semuanya dalam konteks situasi yang pada saat itu terjadi," tutupnya.
Jakarta - Keberadaan mantan Kabareskrim Polri Susno Duadji masih misterius. Tapi tiba-tiba, Susno malah muncul di youtube membela diri. Banyak muncul dugaan, keberanian Susno bicara lewat youtube karena ada pihak-pihak yang membekinginya. Benarkah?
"Belum ada indikasinya," jawab Karo Penmas Mabes Polri Brigjen Pol Boy Rafli Amar di Jakarta, Kamis (2/5/2013).
Boy menjelaskan tim Cyber Crime Polri masih bekerja melacak Susno. Keberadaan tim Polri sebatas untuk mendukung Kejaksaan.
Boy juga menerangkan perihal tim Irwasum Polri yang turun ke Polda Jabar melakukan penyelidikan terkait eksekusi Susni akhir pekan lalu. Saat itu, jaksa beralasan tak bisa membawa Susno karena ada yang melindungi.
"Sudah ada hasil. Semuanya dalam konteks situasi yang pada saat itu terjadi," tutupnya.
Kasasi Jaksa Ditolak, Tukang Ojek Terbukti Dijebak di Kasus Perampokan
Andi Saputra - detikNews
Jakarta - Mahkamah Agung (MA) tidak menerima kasasi jaksa atas tudingan keterlibatan tukang ojek Hasan Basri dalam kasus perampokan. Vonis ini menguatkan putusan bebas yang diterima Hasan dan membuktikan ada rekayasa kasus atas Hasan.
"Tidak menerima (NO) kasasi pemohon," demikian lansir panitera MA dalam websitenya, Kamis (2/4/2013).
Perkara nomor 2161 K/PID/2012 diadili oleh Dr Artidjo Alkostar, Dr Sofyan Sitompul dan Dr Dudu D Machmuddin. Vonis diketok pada 25 April 2013 dengan panitera pengganti Mariana Sondang Pandjaitan.
Kasus ini bermula saat polisi menangkap Hasan pada 9 November 2011 silam di pangkalan ojek Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Tanpa ba bi bu, sekitar pukul 20.00 WIB, Hasan dibawa sejumlah polisi ke Polsek Menteng dengan tuduhan terlibat perampokan.
Di Polsek Menteng, Hasan menyatakan dipaksa untuk mengakui tuduhan polisi. Setelah itu, Hasan harus mendekam di tahanan Polsek Menteng dan Rutan Salemba. Setelah melalui persidangan selama lebih kurang 6 bulan, Hasan akhirnya divonis tidak bersalah dan tidak terbukti terlibat dalam perampokan.
"Terdakwa II yakni Hasan Basri tidak ikut telibat dan tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum. Dengan ini majelis hakim menyatakan terdakwa II tidak terbukti secara sah, membebaskan terdakwa II, meminta terdakwa II dibebaskan dari penjara, memulihkan harkat dan martabat terdakwa, serta membebankan biaya perkara kepada negara," ujar ketua majelis hakim Purwono Edi Santosa di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada 20 Juni 2012 lalu.
Jakarta - Mahkamah Agung (MA) tidak menerima kasasi jaksa atas tudingan keterlibatan tukang ojek Hasan Basri dalam kasus perampokan. Vonis ini menguatkan putusan bebas yang diterima Hasan dan membuktikan ada rekayasa kasus atas Hasan.
"Tidak menerima (NO) kasasi pemohon," demikian lansir panitera MA dalam websitenya, Kamis (2/4/2013).
Perkara nomor 2161 K/PID/2012 diadili oleh Dr Artidjo Alkostar, Dr Sofyan Sitompul dan Dr Dudu D Machmuddin. Vonis diketok pada 25 April 2013 dengan panitera pengganti Mariana Sondang Pandjaitan.
Kasus ini bermula saat polisi menangkap Hasan pada 9 November 2011 silam di pangkalan ojek Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Tanpa ba bi bu, sekitar pukul 20.00 WIB, Hasan dibawa sejumlah polisi ke Polsek Menteng dengan tuduhan terlibat perampokan.
Di Polsek Menteng, Hasan menyatakan dipaksa untuk mengakui tuduhan polisi. Setelah itu, Hasan harus mendekam di tahanan Polsek Menteng dan Rutan Salemba. Setelah melalui persidangan selama lebih kurang 6 bulan, Hasan akhirnya divonis tidak bersalah dan tidak terbukti terlibat dalam perampokan.
"Terdakwa II yakni Hasan Basri tidak ikut telibat dan tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum. Dengan ini majelis hakim menyatakan terdakwa II tidak terbukti secara sah, membebaskan terdakwa II, meminta terdakwa II dibebaskan dari penjara, memulihkan harkat dan martabat terdakwa, serta membebankan biaya perkara kepada negara," ujar ketua majelis hakim Purwono Edi Santosa di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada 20 Juni 2012 lalu.
Tak Gubris Putusan MA, KY Panggil Ketua PN Jakpus
INILAH.COM, Jakarta - Karena tidak menggubris putusan MA agar
melaksanakan eksekusi kasus sengketa sita jaminan yang melibatkan PT
Manfaat Wira (MW) dengan Hedijanto cs, Ketua Pengadilan Negeri (PN)
Jakarta Pusat akan dipanggil oleh Komisi Yudisial (KY).
Kuasa hukum PT MW, Marhumi mengaku sudah mengajukan surat ke KY pada hari Senin (29/4) kemarin. "Kami juga melaporkan Ketua PN Jakpus Soeharto ke MA," katanya, Rabu (1/5/2013).
Katanya lagi, pihak KY berjanji akan menangani laporan ini dengan serius. Dan akan segera memanggil Ketua PN Jakpus.
Kasus ini berawal sita jaminan tanah, salah satunya di kawasan Pondok Indah, Jaksel, antara PT MW dengan Hedijanto cs. Namun di tengah perjalanan, Hedijanto cs melakukan wanprestasi, sehingga memaksa PT MW menempuh jalur hukum.
Marhumi menjelaskan, mulai dari PN Jakpus sampai MA memenangkan pihaknya. Bahkan MA katanya, sudah sampai mengeluarkan putusan PK bernomor 635 PK/Pdt/2009 tanggal 22 Maret 2010 yang berkekuatan hukum tetap (inkrah), yang isinya memerintahkan PN Jakpus segera melakukan eksekusi sita jaminan yang memenangkan PT MW.
"Dalam putusan itu, Hedijanto cs harus membayar Rp 25 miliar kepada PT MW," ucapnya.
Ia curiga, tidak juga dilaksanakan eksekusi karena ada sebabnya. Mar mengaku mendengar bahwa PN Jakpus sudah menerima Rp 4 miliar dari Hedijanto cs. "Putusan MA harus Rp 25 miliar. Berani sekali menerima segitu," tukasnya.
Lanjutnya, sebenarnya MA sudah mengeluarkan surat teguran bernomor 138/PAN.2/II/63 SPK/PDT/2012. Tapi tidak digubris oleh PN Jakpus.
Wakil Ketua KY Imam Anshori mengatakan, pihaknya akan mempelajari laporan tersebut, dan berjanji jika menemukan ketidakberesan akan memanggil Ketua PN Jakpus.
"Kita tidak akan memberikan toleransi kepada hakim-hakim bandel. Sudah banyak contohnya yang kami beri sanksi," tegasnya [ton]
Kuasa hukum PT MW, Marhumi mengaku sudah mengajukan surat ke KY pada hari Senin (29/4) kemarin. "Kami juga melaporkan Ketua PN Jakpus Soeharto ke MA," katanya, Rabu (1/5/2013).
Katanya lagi, pihak KY berjanji akan menangani laporan ini dengan serius. Dan akan segera memanggil Ketua PN Jakpus.
Kasus ini berawal sita jaminan tanah, salah satunya di kawasan Pondok Indah, Jaksel, antara PT MW dengan Hedijanto cs. Namun di tengah perjalanan, Hedijanto cs melakukan wanprestasi, sehingga memaksa PT MW menempuh jalur hukum.
Marhumi menjelaskan, mulai dari PN Jakpus sampai MA memenangkan pihaknya. Bahkan MA katanya, sudah sampai mengeluarkan putusan PK bernomor 635 PK/Pdt/2009 tanggal 22 Maret 2010 yang berkekuatan hukum tetap (inkrah), yang isinya memerintahkan PN Jakpus segera melakukan eksekusi sita jaminan yang memenangkan PT MW.
"Dalam putusan itu, Hedijanto cs harus membayar Rp 25 miliar kepada PT MW," ucapnya.
Ia curiga, tidak juga dilaksanakan eksekusi karena ada sebabnya. Mar mengaku mendengar bahwa PN Jakpus sudah menerima Rp 4 miliar dari Hedijanto cs. "Putusan MA harus Rp 25 miliar. Berani sekali menerima segitu," tukasnya.
Lanjutnya, sebenarnya MA sudah mengeluarkan surat teguran bernomor 138/PAN.2/II/63 SPK/PDT/2012. Tapi tidak digubris oleh PN Jakpus.
Wakil Ketua KY Imam Anshori mengatakan, pihaknya akan mempelajari laporan tersebut, dan berjanji jika menemukan ketidakberesan akan memanggil Ketua PN Jakpus.
"Kita tidak akan memberikan toleransi kepada hakim-hakim bandel. Sudah banyak contohnya yang kami beri sanksi," tegasnya [ton]
Para Menteri Nyaleg, Sebaiknya Mundur
INILAH.COM, Jakarta - Sejauh ini, 10 Menteri Kabinet
Indonesia Bersatu Jilid II, ikut menjadi caleg DPR pada Pemilu 2014.
Masyarakat madani (civil society) menyikapi kritis atas fenomena ini,
meski mayoritas bersikap apatis. Sungguh dilematis. Apa yang sebaiknya
dilakukan?
Sepuluh menteri yang juga kader sejumlah partai politik telah resmi terdaftar dalam Daftar Caleg Sementara (DCS). Partai Demokrat mengusung lima orang menteri sebagai caleg DPR RI yaitu Menteri Koperasi Usaha Keceil dan Menengah Syarifuddin Hasan maju melalui Dapil (daerah pemilihan) Jawa Barat III, dan Menteri Perhubungan EE Mangindaan maju melalui Dapil Sulawesi Utara.
Juga Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin maju melalui Dapil Sulawesi Tenggara, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik maju melalui Dapil Bali, dan Menteri Pemuda dan Olaraga Roy Suryo maju melalui Dapil DI Yogyakarta.
Partai Keadilan Sosial (PKS) mencalegkan dua orang menteri yakni Menteri Pertanian Suswono maju dari Dapil Jawa Tengah X, dan Menteri Komunikasi dan Informasi Tifatul Sembiring maju dari Dapil Sumatera Utara I.
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) juga mencalegkan dua orang menteri, yakni Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar (Cak Imin) maju melalui Dapil Jawa Timur VIII, dan Menteri Perhubungan Daerah Tertinggal Helmy Faishal Zaini melalui Dapil Nusa Tenggara Barat. Sementara Partai Amanat Nasional (PAN) hanya mencalegkan 1 menteri yaitu Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan yang maju melalui Dapil Lampung I.
Para analis politik memastikan tugas negara akan terganggu, jika anggota ikut pencalegan. Para menteri yang jadi caleg dipastikan tidak fokus mengurus tugasnya, karena menjadi caleg adalah urusan panjang dan memerlukan banyak waktu.
Tak hanya itu mereka pun sangat sulit memilah antara mengurus tugas negara, dengan mengurus kepentingan pribadi mereka sebagai caleg. Dan banyak yang membantah dan menuding sebagai omong kosong kalau sang menteri yang ikut caleg, mengatakan keikutsertaan mereka sebagai caleg tak menggangu kenegaraannya.
Bahkan kalangan intelektual, LSM dan media paling mengkhawatirkan, para menteri yang ikut nyaleg akan memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pemenangannya. Karena bisa saja menteri yang nyaleg ketika melakukan kunjungan ke daerah terutama ke daerah pemilihannya mengatasnamakan tugas sebagai menteri, dimanfaatkan sebagai ajang kampanye.
“Hal itu sudah jamak diketahui,” kata Ray Rangkuti, pengamat politik. Malah setelah resmi menjadi caleg, sang menteri sengaja melakukan kunjungan mengatasnamakan tugasnya selaku menteri ke daerah pemilihannya.
Secara moral etis, jelas para menteri yang menjadi caleg sudah melanggar fatsun politik, bahkan menodai kesantunan politik mereka. Kondisi ini merusak komitmen dan kredibilitas Kabinet SBY serta menimbulkan sinisme publik karena ternyata para menteri masih haus kekuasaan dan egoistis.
Mustinya para menteri itu mundur terhormat tanpa menunggu tekanan media dan publik. Presiden SBY jelas tersudut dengan perilaku para menteri yang nekad nyaleg, sementara tugas dan kewajiban mereka sebagai menteri tidak optimal.
Adakah para menteri itu menyadari bagaimana perasaan Presiden SBY atas dualisme perilaku mereka yakni tetap mau jadi menteri dan sekaligus nyaleg? [berbagai sumber]
Sepuluh menteri yang juga kader sejumlah partai politik telah resmi terdaftar dalam Daftar Caleg Sementara (DCS). Partai Demokrat mengusung lima orang menteri sebagai caleg DPR RI yaitu Menteri Koperasi Usaha Keceil dan Menengah Syarifuddin Hasan maju melalui Dapil (daerah pemilihan) Jawa Barat III, dan Menteri Perhubungan EE Mangindaan maju melalui Dapil Sulawesi Utara.
Juga Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin maju melalui Dapil Sulawesi Tenggara, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik maju melalui Dapil Bali, dan Menteri Pemuda dan Olaraga Roy Suryo maju melalui Dapil DI Yogyakarta.
Partai Keadilan Sosial (PKS) mencalegkan dua orang menteri yakni Menteri Pertanian Suswono maju dari Dapil Jawa Tengah X, dan Menteri Komunikasi dan Informasi Tifatul Sembiring maju dari Dapil Sumatera Utara I.
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) juga mencalegkan dua orang menteri, yakni Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar (Cak Imin) maju melalui Dapil Jawa Timur VIII, dan Menteri Perhubungan Daerah Tertinggal Helmy Faishal Zaini melalui Dapil Nusa Tenggara Barat. Sementara Partai Amanat Nasional (PAN) hanya mencalegkan 1 menteri yaitu Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan yang maju melalui Dapil Lampung I.
Para analis politik memastikan tugas negara akan terganggu, jika anggota ikut pencalegan. Para menteri yang jadi caleg dipastikan tidak fokus mengurus tugasnya, karena menjadi caleg adalah urusan panjang dan memerlukan banyak waktu.
Tak hanya itu mereka pun sangat sulit memilah antara mengurus tugas negara, dengan mengurus kepentingan pribadi mereka sebagai caleg. Dan banyak yang membantah dan menuding sebagai omong kosong kalau sang menteri yang ikut caleg, mengatakan keikutsertaan mereka sebagai caleg tak menggangu kenegaraannya.
Bahkan kalangan intelektual, LSM dan media paling mengkhawatirkan, para menteri yang ikut nyaleg akan memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pemenangannya. Karena bisa saja menteri yang nyaleg ketika melakukan kunjungan ke daerah terutama ke daerah pemilihannya mengatasnamakan tugas sebagai menteri, dimanfaatkan sebagai ajang kampanye.
“Hal itu sudah jamak diketahui,” kata Ray Rangkuti, pengamat politik. Malah setelah resmi menjadi caleg, sang menteri sengaja melakukan kunjungan mengatasnamakan tugasnya selaku menteri ke daerah pemilihannya.
Secara moral etis, jelas para menteri yang menjadi caleg sudah melanggar fatsun politik, bahkan menodai kesantunan politik mereka. Kondisi ini merusak komitmen dan kredibilitas Kabinet SBY serta menimbulkan sinisme publik karena ternyata para menteri masih haus kekuasaan dan egoistis.
Mustinya para menteri itu mundur terhormat tanpa menunggu tekanan media dan publik. Presiden SBY jelas tersudut dengan perilaku para menteri yang nekad nyaleg, sementara tugas dan kewajiban mereka sebagai menteri tidak optimal.
Adakah para menteri itu menyadari bagaimana perasaan Presiden SBY atas dualisme perilaku mereka yakni tetap mau jadi menteri dan sekaligus nyaleg? [berbagai sumber]
Pertamina Incar Rp261 M dari Slack Wax
INILAH.COM, Jakarta - PT Pertamina mengincar pendapaan
RP261 miliar dari produk Slack Wax yang diproduksi Pertamina Refinery
Unit IV Cilacap.
Untuk Slack Wax selama ini banyak digunakan sebagai bahan dasar dalam industri pabrik korek api, semir sepatu, lilin maupun kosmetik dan banyak diminati oleh pasar domestik maupun luar negeri. "Tahun ini, kami menargetkan produksi dan penjualan Slack Wax sebesar 28.500 metrik ton yang diharapkan dapat tercapai melalui penambahan Slack Wax grade baru, Slack Wax MMO, dan rencana lifting langsung menggunakan kapal,” kata Vice President Corporate Communication Pertamina, Ali Mundakir di Jakarta, Rabu (1/5/2013).
Produk tersebut juga akan menjadi produk ekspor. Saat ini 68% produk akan dipasarkan ke negara-negara tujuan ekspor, sedangkan 32% ke pasar domestik. Perseroan mengharapkan bisnis Slack Wax ini dapat menghasilkan penerimaan sebesar US$26,98 juta atau sekitar Rp261 miliar sampai dengan akhir tahun ini.
Pertengahan bulan lalu, lanjut Ali, pihaknya mulai melakukan ekspor perdana Slack Wax MMO dengan tujuan pasar Korea Selatan. Ekspor Slack Wax MMO tersebut ditargetkan dapat mencapai 400 metrik ton per bulan.
Untuk Slack Wax selama ini banyak digunakan sebagai bahan dasar dalam industri pabrik korek api, semir sepatu, lilin maupun kosmetik dan banyak diminati oleh pasar domestik maupun luar negeri. "Tahun ini, kami menargetkan produksi dan penjualan Slack Wax sebesar 28.500 metrik ton yang diharapkan dapat tercapai melalui penambahan Slack Wax grade baru, Slack Wax MMO, dan rencana lifting langsung menggunakan kapal,” kata Vice President Corporate Communication Pertamina, Ali Mundakir di Jakarta, Rabu (1/5/2013).
Produk tersebut juga akan menjadi produk ekspor. Saat ini 68% produk akan dipasarkan ke negara-negara tujuan ekspor, sedangkan 32% ke pasar domestik. Perseroan mengharapkan bisnis Slack Wax ini dapat menghasilkan penerimaan sebesar US$26,98 juta atau sekitar Rp261 miliar sampai dengan akhir tahun ini.
Pertengahan bulan lalu, lanjut Ali, pihaknya mulai melakukan ekspor perdana Slack Wax MMO dengan tujuan pasar Korea Selatan. Ekspor Slack Wax MMO tersebut ditargetkan dapat mencapai 400 metrik ton per bulan.
Soal Trolly Rp 10 Juta, Harifin: Jangan Sampai MA Jadi Tempat Korupsi
Rivki - detikNews
Jakarta - Polemik trolly Rp 10 juta per unit yang akan dibeli oleh Mahkamah Agung (MA) membuat mantan Ketua MA Harifin Tumpa angkat bicara. Harifin meminta kepada MA agar tidak memasukan daftar belanja sarana dengan harga yang tidak wajar.
"Dengan adanya berita ini dari media tentu pembuat komitmen atau dirjen harus hati-hari menetapkan anggaran. Jangan sampai itu hanya dihabiskan dengan harga yang tidak wajar," ujar Harifini usai Wisuda Purnabakti 10 Hakim Agung, di gedung MA, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Rabu (1/5/2013).
Harifin mengaku senang dengan adanya pemberitaan ini. Menurutnya, pemberitaan ini sebagai pengawas terhadap kebijakan-kebijakan MA yang dinilai berpotensi terjadinya korupsi.
"Saya sangat positif terhadap media. Karena ini wanti-wanti dari masyarakat jadi jangan sampai lembaga peradilan ini menjadi tempat korupsi," tuturnya.
Pria yang pensiun menjadi Ketua MA pada tahun 2012 ini meminta MA supaya berterimakasih kepada media. Jika tidak, maka kepercayaan publik akan luntur pada lembaga peradilan tertinggi di Indonesia ini.
"Saya rasa MA harus terimakasih kepada media dalam hal ini," tutup Harifin mengakhiri pembicaraan.
Ditjen Badan Peradilan Umum (Badilum) yang membawahi pengadilan negeri membatalkan rencana pembelian trolly seharga Rp 10 juta per unit. Sebagai gantinya, MA akan membeli trolly dengan harga Rp 1,5 juta per unit untuk 9 trolly.
"Spesifikasi trolly dengan modifikasi ada dinding pengaman berkas setinggi tiang dengan tiang baja/besi tebal," kata Dirjen Badan Peradilan Umum (Badilum) Cicut Sutiarso.
Jakarta - Polemik trolly Rp 10 juta per unit yang akan dibeli oleh Mahkamah Agung (MA) membuat mantan Ketua MA Harifin Tumpa angkat bicara. Harifin meminta kepada MA agar tidak memasukan daftar belanja sarana dengan harga yang tidak wajar.
"Dengan adanya berita ini dari media tentu pembuat komitmen atau dirjen harus hati-hari menetapkan anggaran. Jangan sampai itu hanya dihabiskan dengan harga yang tidak wajar," ujar Harifini usai Wisuda Purnabakti 10 Hakim Agung, di gedung MA, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Rabu (1/5/2013).
Harifin mengaku senang dengan adanya pemberitaan ini. Menurutnya, pemberitaan ini sebagai pengawas terhadap kebijakan-kebijakan MA yang dinilai berpotensi terjadinya korupsi.
"Saya sangat positif terhadap media. Karena ini wanti-wanti dari masyarakat jadi jangan sampai lembaga peradilan ini menjadi tempat korupsi," tuturnya.
Pria yang pensiun menjadi Ketua MA pada tahun 2012 ini meminta MA supaya berterimakasih kepada media. Jika tidak, maka kepercayaan publik akan luntur pada lembaga peradilan tertinggi di Indonesia ini.
"Saya rasa MA harus terimakasih kepada media dalam hal ini," tutup Harifin mengakhiri pembicaraan.
Ditjen Badan Peradilan Umum (Badilum) yang membawahi pengadilan negeri membatalkan rencana pembelian trolly seharga Rp 10 juta per unit. Sebagai gantinya, MA akan membeli trolly dengan harga Rp 1,5 juta per unit untuk 9 trolly.
"Spesifikasi trolly dengan modifikasi ada dinding pengaman berkas setinggi tiang dengan tiang baja/besi tebal," kata Dirjen Badan Peradilan Umum (Badilum) Cicut Sutiarso.
Rabu, 01 Mei 2013
Dibantu Bupati, 3 Siswi SMP Kakak Beradik yang Jadi Buruh Menangis
Arbi Anugrah - detikNews
Purbalingga - Pantang menyerah menjalani hidup. Prinsip ini dipegang tiga kakak beradik Indah Sari (17), Supriani Astuti (15) dan Juliah (13). Dalam himpitan ekonomi mereka terus bersekolah, sambil bekerja menjadi buruh menyambung hidup.
Perjuangan mereka, yang menjadi buruh cuci dan pembuat bulu mata palsu ini kini lebih mudah untuk sementara. Bupati purbalingga, Heru Sudjatmoko datang langsung untuk mengunjungi keluarga tersebut di Dusun Batur, Desa Panusupan, Kecamatan Rembang, Purbalingga, Jawa Tengah, Rabu (1/5/2013) dan memberi bantuan.
Kedatangan Bupati Purbalingga ke rumah ketiga saudara tersebut menjadi kisah tersendiri bagi mereka, tidak pernah terlintas sedikitpun jika orang nomor satu di Purbalingga tersebut akan datang dan mengunjungi rumah mereka yang berjarak sekitar 35 kilometer dari pusat kota.
Heru memberikan bantuan berupa beras, mie instan, pakaian sekolah serta uang. Heru tampak terharu melihat ketiga siswi kakak beradik ini.
"Siapa yang memasak," tanya Heru ke Indah Sari.
"Saya pak yang memasak," jawab Indah sambil tersedu.
Terlihat Heru menahan tangis yang kemudian dialihkan dengan menanyakan kabar ibunya Tarmini (40) dan Sayang (5) adiknya yang paling kecil.
Setelah bupati pergi meninggalkan rumah yang hanya berdinding kayu dan berbilik bambu dengan hanya berlantaikan tanah itu pergi untuk langsung menggelar rapat koordinasi mengenai nasib keluarga tersebut, tangis bahagia pecah dari keluarga itu.
Sambil dipeluk guru dan tetangga, keluarga itu coba ditenangkan. Bahkan sang ibu yang mengalami depresi berat dan berada di dekat Juliah yang saat itu ikut menangis.
Sang ibu yang depresi seakan tahu jika semangat ketiga anaknya tersebut untuk bekerja menjadi buruh untuk menyambung hidup keluarganya dan terus bersekolah mendapatkan perhatian dari semua pihak.
"Saya mengucap syukur alhamdulilah kepada allah bisa mendapatkan bantuan dan perhatian dari bapak bupati, kami juga sangat berterima kasih kepada semuanya," kata anak kedua Supiani berusaha menahan tangis haru.
(arb/ndr)
Purbalingga - Pantang menyerah menjalani hidup. Prinsip ini dipegang tiga kakak beradik Indah Sari (17), Supriani Astuti (15) dan Juliah (13). Dalam himpitan ekonomi mereka terus bersekolah, sambil bekerja menjadi buruh menyambung hidup.
Perjuangan mereka, yang menjadi buruh cuci dan pembuat bulu mata palsu ini kini lebih mudah untuk sementara. Bupati purbalingga, Heru Sudjatmoko datang langsung untuk mengunjungi keluarga tersebut di Dusun Batur, Desa Panusupan, Kecamatan Rembang, Purbalingga, Jawa Tengah, Rabu (1/5/2013) dan memberi bantuan.
Kedatangan Bupati Purbalingga ke rumah ketiga saudara tersebut menjadi kisah tersendiri bagi mereka, tidak pernah terlintas sedikitpun jika orang nomor satu di Purbalingga tersebut akan datang dan mengunjungi rumah mereka yang berjarak sekitar 35 kilometer dari pusat kota.
Heru memberikan bantuan berupa beras, mie instan, pakaian sekolah serta uang. Heru tampak terharu melihat ketiga siswi kakak beradik ini.
"Siapa yang memasak," tanya Heru ke Indah Sari.
"Saya pak yang memasak," jawab Indah sambil tersedu.
Terlihat Heru menahan tangis yang kemudian dialihkan dengan menanyakan kabar ibunya Tarmini (40) dan Sayang (5) adiknya yang paling kecil.
Setelah bupati pergi meninggalkan rumah yang hanya berdinding kayu dan berbilik bambu dengan hanya berlantaikan tanah itu pergi untuk langsung menggelar rapat koordinasi mengenai nasib keluarga tersebut, tangis bahagia pecah dari keluarga itu.
Sambil dipeluk guru dan tetangga, keluarga itu coba ditenangkan. Bahkan sang ibu yang mengalami depresi berat dan berada di dekat Juliah yang saat itu ikut menangis.
Sang ibu yang depresi seakan tahu jika semangat ketiga anaknya tersebut untuk bekerja menjadi buruh untuk menyambung hidup keluarganya dan terus bersekolah mendapatkan perhatian dari semua pihak.
"Saya mengucap syukur alhamdulilah kepada allah bisa mendapatkan bantuan dan perhatian dari bapak bupati, kami juga sangat berterima kasih kepada semuanya," kata anak kedua Supiani berusaha menahan tangis haru.
(arb/ndr)
Polda Metro: Aksi May Day Diikuti 71 Ribu Orang Berlangsung Aman
Prins David Saut - detikNews
Jakarta - Ribuan buruh merayakan hari buruh dan memenuhi sejumlah ruas jalan di Jakarta tadi siang. Polisi menyebut perayaan Hari Buruh yang disebut May Day berlangsung aman.
"Secara umum, kondusif dan pelaksanaan pengamanan berjalan sesuai rencana," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Rikwanto, kepada detikcom, Rabu (1/5/2013).
Rikwanto menjelaskan jumlah massa yang turun ke jalan hari ini mencapai 71.080 orang. Jumlah ini mampu menutup sejumlah jalan di Jakarta.
"Jumlah massa berdasarkan pemberitahuan 349.635 orang, tapi riil 71.080 orang. Jumlah buruh sempat menutup ruas jalan di Thamrin, Sudirman, Jalan Medan Merdeka Barat, Jalan Medan Merdeka Utara, Jalan Gatot Subroto depan Gedung DPR, Jalan Rasuna Said, dan Jalan Kiai Tapa di Grogol," ujar Rikwanto.
Sementara jumlah kendaraan yang ditumpangi puluhan ribu buruh ini mencapai 4.975 kendaraan yang didominasi oleh bus dan motor. Ada pula puluhan angkutan umum yang digunakan para buruh tersebut.
"Jumlah kendaraan yang digunakan bus 897 unit, sepeda motor 4.000 unit, dan Metro Mini 78 unit," tutup Rikwanto.
(vid/nrl)
Jakarta - Ribuan buruh merayakan hari buruh dan memenuhi sejumlah ruas jalan di Jakarta tadi siang. Polisi menyebut perayaan Hari Buruh yang disebut May Day berlangsung aman.
"Secara umum, kondusif dan pelaksanaan pengamanan berjalan sesuai rencana," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Rikwanto, kepada detikcom, Rabu (1/5/2013).
Rikwanto menjelaskan jumlah massa yang turun ke jalan hari ini mencapai 71.080 orang. Jumlah ini mampu menutup sejumlah jalan di Jakarta.
"Jumlah massa berdasarkan pemberitahuan 349.635 orang, tapi riil 71.080 orang. Jumlah buruh sempat menutup ruas jalan di Thamrin, Sudirman, Jalan Medan Merdeka Barat, Jalan Medan Merdeka Utara, Jalan Gatot Subroto depan Gedung DPR, Jalan Rasuna Said, dan Jalan Kiai Tapa di Grogol," ujar Rikwanto.
Sementara jumlah kendaraan yang ditumpangi puluhan ribu buruh ini mencapai 4.975 kendaraan yang didominasi oleh bus dan motor. Ada pula puluhan angkutan umum yang digunakan para buruh tersebut.
"Jumlah kendaraan yang digunakan bus 897 unit, sepeda motor 4.000 unit, dan Metro Mini 78 unit," tutup Rikwanto.
(vid/nrl)
Kejagung Beri Sinyal Akan Pidanakan Pihak yang Halangi Eksekusi Susno
Salmah Muslimah - detikNews
Jakarta - Kejaksaan Agung (Kejagung) masih menimang-nimang untuk mempidanakan pihak-pihak yang menghalangi eksekusi pada Susno Duadji. Kejagung akan melihat apakah unsur pidana terpenuhi.
"Ya kalau memenuhi syarat-syarat unsur pidana kan bisa saja. Tapi nanti kan belum dievaluasi. Semua dievaluasi," jelas Wakil Jaksa Agung Darmono di Kejagung, Jl Sultan Hasanuddin, Jakarta, Rabu (1/5/2013).
Saat ini tim Kejagung masih melakukan pelacakan posisi Susno. Darmono mengaku tak tahu posisi terakhir mantan Kabareskrim itu.
"Belum ada informasi," tuturnya.
Susno sejatinya mesti menjalani eksekusi putusan penjara 3,5 tahun. Tapi lewat youtube Susno menegaskan, di dalam putusan Mahkamah Agung (MA) itu tak ada perintah penahanan. Susno dipidana atas kasus korupsi pengamanan Pilkada Jabar 2008. Pada pekan lalu Susno hampir dieksekusi jaksa di Bandung, tapi kemudian, jaksa menyebut ada perlindungan dari Polda Jabar.
Jakarta - Kejaksaan Agung (Kejagung) masih menimang-nimang untuk mempidanakan pihak-pihak yang menghalangi eksekusi pada Susno Duadji. Kejagung akan melihat apakah unsur pidana terpenuhi.
"Ya kalau memenuhi syarat-syarat unsur pidana kan bisa saja. Tapi nanti kan belum dievaluasi. Semua dievaluasi," jelas Wakil Jaksa Agung Darmono di Kejagung, Jl Sultan Hasanuddin, Jakarta, Rabu (1/5/2013).
Saat ini tim Kejagung masih melakukan pelacakan posisi Susno. Darmono mengaku tak tahu posisi terakhir mantan Kabareskrim itu.
"Belum ada informasi," tuturnya.
Susno sejatinya mesti menjalani eksekusi putusan penjara 3,5 tahun. Tapi lewat youtube Susno menegaskan, di dalam putusan Mahkamah Agung (MA) itu tak ada perintah penahanan. Susno dipidana atas kasus korupsi pengamanan Pilkada Jabar 2008. Pada pekan lalu Susno hampir dieksekusi jaksa di Bandung, tapi kemudian, jaksa menyebut ada perlindungan dari Polda Jabar.
Dugaan Korupsi di UI, KPK Tak Hanya Fokus di Kasus Perpustakaan
Rina Atriana - detikNews
Jakarta - Sejak tahun 2012, KPK mulai melakukan penyelidikan proyek pengadaan instalasi informasi dan teknologi di perpustakaan Universitas Indonesia. Lebih dari sepuluh orang sudah dimintai keterangan, termasuk mantan Rektor UI, Gumilar Rusliwa Somantri.
Berdasarkan informasi yang diterima wartawan, ternyata KPK tak hanya fokus dalam kasus perpustakaan saja. Ada kasus lainnya yang juga sedang digarap lembaga anti korupsi itu.
Sebelumnya, juru bicara KPK, Johan Budi, mengatakan sejak dua pekan lalu KPK sudah melakukan gelar perkara proyek pengadaan instalasi informasi dan teknologi di perpustakaan itu. Namun belum ada informasi apakah sudah naik status ke penyidikan atau belum.
"Dua pekan lalu sudah dilakukan gelar perkara," kata Johan Budi di KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, Senin (29/4/2013).
Untuk diketahui, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2012 menemukan adanya konsultan fiktif dalam pengadaan IT di perpustakaan UI tahun 2010-2011 dengan anggaran sekitar Rp 20 miliar. BPK menjelaskan modus yang ditemukan adalah pengelola seakan-akan menyerahkan pengadaan kepada perusahaan konsultan tertentu. Namun, dalam praktiknya pengadaan dilakukan oleh orang dalam.
Jakarta - Sejak tahun 2012, KPK mulai melakukan penyelidikan proyek pengadaan instalasi informasi dan teknologi di perpustakaan Universitas Indonesia. Lebih dari sepuluh orang sudah dimintai keterangan, termasuk mantan Rektor UI, Gumilar Rusliwa Somantri.
Berdasarkan informasi yang diterima wartawan, ternyata KPK tak hanya fokus dalam kasus perpustakaan saja. Ada kasus lainnya yang juga sedang digarap lembaga anti korupsi itu.
Sebelumnya, juru bicara KPK, Johan Budi, mengatakan sejak dua pekan lalu KPK sudah melakukan gelar perkara proyek pengadaan instalasi informasi dan teknologi di perpustakaan itu. Namun belum ada informasi apakah sudah naik status ke penyidikan atau belum.
"Dua pekan lalu sudah dilakukan gelar perkara," kata Johan Budi di KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, Senin (29/4/2013).
Untuk diketahui, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2012 menemukan adanya konsultan fiktif dalam pengadaan IT di perpustakaan UI tahun 2010-2011 dengan anggaran sekitar Rp 20 miliar. BPK menjelaskan modus yang ditemukan adalah pengelola seakan-akan menyerahkan pengadaan kepada perusahaan konsultan tertentu. Namun, dalam praktiknya pengadaan dilakukan oleh orang dalam.
Harga BBM Ditunda, Kompensasi untuk Jutaan Warga Disiapkan
VIVAnews - Pemerintah memilih menunda kenaikan
harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, yang rencananya akan
diberlakukan per 1 Mei 2013. Meskipun, Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN) dirasakan sudah tidak sehat lantaran tingginya subsidi
bahan bakar yang sudah tak terkendali.
Pemerintah mencatat, pada April ini, subsidi bahan bakar sudah
membengkak. Sebab, BBM yang seharusnya sudah Rp10.000 per liter terpaksa
masih dijual Rp4.500.
Akibatnya, subsidi pun membengkak tajam dan membuat APBN tak sehat
yang bisa mengganggu stabilitas pertumbuhan dan ketahanan ekonomi
nasional. Lengkapnya, buka tautan ini.
Namun, pemerintah akhirnya menunda pemberlakukan harga BBM
bersubsidi baru karena ingin memastikan bahwa rakyat miskin atau kelas
menengah bawah tidak akan terkena dampak kenaikan harga BBM.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam sambutan pembukaan
acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) di
Jakarta, Selasa 30 April 2013, menyatakan kenaikan harga BBM bersubsidi
akan diberlakukan pemerintah bila anggaran dana kompensasi untuk
memberikan perlindungan kepada masyarakat miskin sudah tersedia dan
disetujui parlemen.
Untuk itu, pemerintah akan memastikan bahwa perhitungan mengenai
bantuan kepada masyarakat ini tepat dan sesuai dengan laju inflasi
sebagai dampak kebijakan menaikkan harga BBM.
Dengan demikian, keputusan kenaikan harga BBM bersubsidi ini
menunggu dana kompensasi perlindungan sosial bagi masyarakat menengah
bawah siap. Pemerintah berencana mengajukan rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2013 dalam waktu dekat
untuk meminta persetujuan mengenai dana kompensasi kenaikan harga BBM
itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Pemerintah, kata Presiden, berharap
agar pembahasan APBN-P tersebut lancar dan dapat rampung pada bulan
depan atau Mei 2013.
Bentuk Kompensasi
Lantas, apa bentuk bantuan atau kompensasi tersebut?
Bentuknya, menurut Presiden, pemberian Bantuan Langsung Sementara
Masyarakat (BLSM), penambahan raskin, perluasan cakupan Program
Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Siswa Miskin (BSM untuk masayarakat
miskin dalam bentuk tunai.
Sedangkan bentuk kelima dan keenam, tambah SBY, diharapkan ada
bantuan-bantuan lain di pusat maupun daerah, seperti di waktu lalu ada
gerakan kesetiakawanan sosial dan pelaksanaan pasar murah.
SBY mengakui bahwa sejak Senin malam, beredar kabar dan berita
bahwa dirinya akan mengumumkan kenaikan harga BBM. Namun, ia menegaskan
bahwa harga dinaikkan bila dana kompensasi sudah siap. Sebab, begitu
ada, dialirkan agar tidak terjadi gap. "Jadi, waktu (kenaikan harga BBM)
itu tergantung dana kompensasi siap," jelasnya.
Pengalaman buruk pada waktu pemerintah menaikkan harga BBM
bersubsidi pada 2005 lalu, juga menjadi alasan kenapa pemerintah
mendahulukan kejelasan akan kompensasi kepada masyarakat miskin sebelum
menaikkan harga BBM.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengungkapkan
bahwa pada delapan tahun lalu, pemerintah menaikkan harga BBM dan
menyebabkan angka kemiskinan di Indonesia meningkat dari 15 persen
menjadi 17 persen.
Peningkatan harga BBM juga menyebabkan laju inflasi meningkat.
Berbagai harga komoditas barang pokok melambung tinggi. Kondisi itu
menunjukkan kebijakan kenaikan harga BBM memberikan dampak yang luar
biasa bagi masyarakat miskin. "Jadi, pengalaman-pengalaman itu harus
menjadi pelajaran," ujar Hatta, juga di sela acara Musrenbangnas.
Sebelumnya Hatta menjelaskan bahwa diperkirakan terdapat sekitar
30 persen dari total masyarakat Indonesia yang akan terkena dampak
kenaikan BBM bersubsidi. Mereka yang akan diberi kompensasi. "Ada
sekitar 18,5 juta kepala keluarga atau sekitar 30 persen masyarakat kita
yang terdampak."
Saat ditanya kenapa opsi kenaikan BBM subsidi yang semula
menggunakan dua harga menjadi satu harga, Hatta menjelaskan, Kementerian
Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan tidak sanggup menerapkan
kenaikan sistem dua harga BBM bersubsidi.
Selain infrastrukturnya yang belum memadai, potensi terjadinya
kebocoran masih besar. "Dilaporkan Menteri ESDM sulit dilakukan, bahkan
mungkin terjadi chaos," tuturnya.
Menteri Sosial, Salim Segaf Al Jufri, memastikan bahwa penghematan
yang dihasilkan dari kenaikan harga BBM bersubsidi, khususnya untuk
jenis Premium akan dialokasikan untuk program kesejahteraan masyarakat.
Presiden, kata diam telah memaparkan ada empat program kompensasi
yang sedang disiapkan pemerintah. Antara lain, pemberian Bantuan
Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), penambahan raskin, perluasan
cakupan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Siswa Miskin (BSM).
Dari keempat kompensasi tersebut, Salim mengatakan yang belum pasti
diberikan adalah BLSM. "Kalau penghematannya banyak dapat nanti. Itu
kan masih wacana, belum definitif. Yang definitif itu tiga tadi,"
ujarnya pada kesempatan sama di Musrembangnas.
Pemerintah saat ini sedang menghitung berapa penghematan yang akan
dihasilkan dari kenaikan harga BBM. "Kalau dinaikan Rp6.500, seingat
saya itu sekitar Rp21 triliun. Kalau sampai Rp7.000, sekitar Rp30
triliun. Itulah nanti yang akan dibagi," tambahnya.
Salim memaparkan, untuk program BSM sekitar 12 juta orang siswa
dari keluarga sangat miskin akan mendapatkan kompensasi dari kebijakan
tersebut. "Itu sekitar 2,4 juta rumah tangga sangat miskin, satu
keluarga dua siswa itu saja sudah 4,8 juta siswa. Di samping ada yang di
Kemendikbud dan Kemenag," tambahnya.
Sedangkan untuk penambahan raskin, minimal tiga bulan penambahan
penyalurannya pada tahun ini. Kemudian, lanjutnya, adalah Program
Keluarga Harapan. Program itu sebenarnya BLT (bantuan langsung tunai)
bersyarat dan sudah enam tahun disalurkan pemerintah.
"Tapi bersyarat (conditional cash transfer), karena untuk
orang-orang miskin, mereka dapat Rp100 ribu sekian per bulan, atau
Rp1,4 juta per tahun. Ini akan dinaikkan menjadi Rp1,5 juta hingga Rp1,8
juta per tahun," tuturnya.
Hak Rakyat
Cara yang ditempuh pemerintah tersebut mendapat kritikan tajam dari
Ekonom Institute Of Development For Economic And Finance (Indef), Eni
Sri Hartati.
Cara pemerintah saat ini, dengan memberikan kompensasi kepada
masyarakat miskin dengan meningkatkan raskin dan beasiswa, hanya
menguntungkan pemerintah yang sedang berkuasa saat ini. "Kebijakan ini
menguntungkan presiden. Kompensasi untuk masyarakat miskin akan
menguntungkan secara politik menjelang 2014," katanya.
Namun, menurut Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie, jika
pemerintah benar-benar akan menaikkan harga bahan bakar minyak,
pemberian kompensasi kepada masyarakat miskin merupakan keharusan.
Kompensasi tersebut, lanjut dia, merupakan salah satu upaya pemerintah meringankan beban rakyat atas kenaikan harga BBM yang biasanya selalu diikuti kenaikan harga-harga kebutuhan pokok. “Itu hak rakyat dan harus dikembalikan kepada rakyat.”
Kompensasi tersebut, lanjut dia, merupakan salah satu upaya pemerintah meringankan beban rakyat atas kenaikan harga BBM yang biasanya selalu diikuti kenaikan harga-harga kebutuhan pokok. “Itu hak rakyat dan harus dikembalikan kepada rakyat.”
Bawa Airsoft Gun, Tiga Bersaudara Ditangkap
INILAH.COM, Jakarta - Aparat Polresta Tangerang telah menangkap
tiga orang pria lantaran membawa senjata softgun illegal di kawasan
Cikupa, Tangerang, Banten pada Senin (29/4/2013).
Kepala Satuan Reskrim Polresta Tangerang, Kompol Shinto Silitonga mengatakan, pihaknya telah menangkap tiga tersangka bernama Muhammad Ridwan (35), ditangkap di rumahnya kawasan Cikupa sekitar pukul 12.00 Wib.
"Dari tangan pelaku disita 1 pucuk airsoftgun jenis M84 kaliber 6 mm. Tersangka membeli softgun dari Jamal (DPO) di daerah Legok seharga Rp.3 juta, softgun dikuasai tersangka sejak 1 tahun 5 bulan," kata Shinto melalui pesannya, Jakarta, Selasa (30/4/2013).
Selain itu, polisi juga mengamankan pelaku atas nama Muhammad Darimi (36) yang ditangkap di Cikupa pada jam 11.00 Wib dan disita jenis softgun Cold MKIV Series 80DA dari Jamal juga di daerah Legok yang dibeli seharga Rp3,7juta. "Tersangka ini sudah memiliki softgun sejak 1 tahun," singkatnya.
Kemudian, setelah menangkap dua pelaku polisi berhasil menangkap satu orang pelaku lagi bernama Muhammad Zakyudin Alfathy (39) ditangkap di rumahnya Cikupa sekitar pukul 13.00 Wib dan disita satu pucuk airsoft gun jenis MRP kaliber 4,5 mm.
"Tersangka membeli softgun tersebut dari Bambang (DPO) seharga Rp. 3,8 juta di daerah Kelapa Dua, softgun dikuasai sejak 8 bulan yang lalu," pungkas Shinto.
Dikatakan oleh Shinto, ketiga tersangka tersebut masih mempunyai hubungan keluarga yaitu keponakan dan bekerja sebagai wiraswasta dalam bidang perdagangan limbah sepatu di Bitung. Menurutnya, para tersangka membeli softgun untuk menambah kepercayaan diri dan penampilan.
"Selain itu, mereka buat jaga-jaga dari ancaman pihak lain yang mungkin menganggu mereka dalam bisnis tersebut," ujarnya lagi.
Atas perbuatannya, para tersangka dijerat pasal 1 ayat (1) UU Darurat No.12 tahun 1951 tentang senjata api dan bahan peledak dengan ancaman lebih dari 7 tahun penjara. [ton]
Kepala Satuan Reskrim Polresta Tangerang, Kompol Shinto Silitonga mengatakan, pihaknya telah menangkap tiga tersangka bernama Muhammad Ridwan (35), ditangkap di rumahnya kawasan Cikupa sekitar pukul 12.00 Wib.
"Dari tangan pelaku disita 1 pucuk airsoftgun jenis M84 kaliber 6 mm. Tersangka membeli softgun dari Jamal (DPO) di daerah Legok seharga Rp.3 juta, softgun dikuasai tersangka sejak 1 tahun 5 bulan," kata Shinto melalui pesannya, Jakarta, Selasa (30/4/2013).
Selain itu, polisi juga mengamankan pelaku atas nama Muhammad Darimi (36) yang ditangkap di Cikupa pada jam 11.00 Wib dan disita jenis softgun Cold MKIV Series 80DA dari Jamal juga di daerah Legok yang dibeli seharga Rp3,7juta. "Tersangka ini sudah memiliki softgun sejak 1 tahun," singkatnya.
Kemudian, setelah menangkap dua pelaku polisi berhasil menangkap satu orang pelaku lagi bernama Muhammad Zakyudin Alfathy (39) ditangkap di rumahnya Cikupa sekitar pukul 13.00 Wib dan disita satu pucuk airsoft gun jenis MRP kaliber 4,5 mm.
"Tersangka membeli softgun tersebut dari Bambang (DPO) seharga Rp. 3,8 juta di daerah Kelapa Dua, softgun dikuasai sejak 8 bulan yang lalu," pungkas Shinto.
Dikatakan oleh Shinto, ketiga tersangka tersebut masih mempunyai hubungan keluarga yaitu keponakan dan bekerja sebagai wiraswasta dalam bidang perdagangan limbah sepatu di Bitung. Menurutnya, para tersangka membeli softgun untuk menambah kepercayaan diri dan penampilan.
"Selain itu, mereka buat jaga-jaga dari ancaman pihak lain yang mungkin menganggu mereka dalam bisnis tersebut," ujarnya lagi.
Atas perbuatannya, para tersangka dijerat pasal 1 ayat (1) UU Darurat No.12 tahun 1951 tentang senjata api dan bahan peledak dengan ancaman lebih dari 7 tahun penjara. [ton]
Polda Metro Jaya Akan Ikut Buru Susno Duadji
INILAH.COM, Jakarta - Hingga saat ini, keberadaan mantan
Kabareskrim Polri Susno Duaji masih belum diketahui, pasca menghilang
saat hendak dieksekusi oleh Kejaksaan Tinggi Jakarta. Terkait hal itu,
Polda Metro Jaya siap membantu menemukan Susno yang raib sejak 26 April
lalu.
Kapolda Metro Jaya, Irjen Putut Eko Bayuseno mengatakan, untuk menemukan keberadaan terpidana kasus korupsi dana pengamanan Pilkada Jawa Barat pada 2008, dan penangganan perkara penggelapan di PT Salma Arowana Lestari itu, pihaknya akan mengunakan cyber crime investigation satelite.
"Saya yakin dengan alat ini bisa terlacak keberadaan Susno," kata Putut di Mapolda Metro Jaya, Selasa (30/4/2013).
Ia menjelaskan, satelit yang digunakan ini bekerjasama dengan Australian Federal Police dalam mengungkap kasus besar di internet seperti contoh kasus jaringan teroris bom Bali 1 dan narkotika. "Ya semoga bisa diketahui keberadaannya," ucapnya.
Putut menambahkan, Polda Metro Jaya juga akan membantu mengawal dan mengamankan ketika eksekusi dilakukan oleh Kejaksaan Agung nantinya. Ia menegaskan, tidak akan takut menangkap karena hal itu sesuai perintah Kapolri Jenderal Timur Pradopo.
"Jumlah personel yang diturunkan sekitar 40 orang, jadi kita tidak takut untuk menangkap dia," tegasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Mantan Kabareskrim Polri Komjen Susno Duadji menghilang sejak beberapa hari lalu. Pria yang juga pernah menjabat sebagai Kapolda Jawa Barat itu, menghilang setelah menolak dieksekusi oleh Kejati DKI Jakarta dalam dua kasus korupsi.
Namun, beberapa hari setelah bersembunyi, Susno muncul di Youtube. Susno menuding eksekusi yang dilakukan kejaksaan sebagai eksekusi liar, ia pun tetap tak mau mengatakan dimana ia bersembunyi dari petugas penegak hukum.[bay]
Kapolda Metro Jaya, Irjen Putut Eko Bayuseno mengatakan, untuk menemukan keberadaan terpidana kasus korupsi dana pengamanan Pilkada Jawa Barat pada 2008, dan penangganan perkara penggelapan di PT Salma Arowana Lestari itu, pihaknya akan mengunakan cyber crime investigation satelite.
"Saya yakin dengan alat ini bisa terlacak keberadaan Susno," kata Putut di Mapolda Metro Jaya, Selasa (30/4/2013).
Ia menjelaskan, satelit yang digunakan ini bekerjasama dengan Australian Federal Police dalam mengungkap kasus besar di internet seperti contoh kasus jaringan teroris bom Bali 1 dan narkotika. "Ya semoga bisa diketahui keberadaannya," ucapnya.
Putut menambahkan, Polda Metro Jaya juga akan membantu mengawal dan mengamankan ketika eksekusi dilakukan oleh Kejaksaan Agung nantinya. Ia menegaskan, tidak akan takut menangkap karena hal itu sesuai perintah Kapolri Jenderal Timur Pradopo.
"Jumlah personel yang diturunkan sekitar 40 orang, jadi kita tidak takut untuk menangkap dia," tegasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Mantan Kabareskrim Polri Komjen Susno Duadji menghilang sejak beberapa hari lalu. Pria yang juga pernah menjabat sebagai Kapolda Jawa Barat itu, menghilang setelah menolak dieksekusi oleh Kejati DKI Jakarta dalam dua kasus korupsi.
Namun, beberapa hari setelah bersembunyi, Susno muncul di Youtube. Susno menuding eksekusi yang dilakukan kejaksaan sebagai eksekusi liar, ia pun tetap tak mau mengatakan dimana ia bersembunyi dari petugas penegak hukum.[bay]
Ada Prajurit TNI Langgar Hukum, SMS ke Sini
INILAH.COM, Jakarta - Letnan Jenderal TNI Geerhan
Lantara mewakili Panglima TNI menandatangani perjanjian kerjasama dengan
sejumlah penyelenggara jasa telekomunikasi untuk melayani pesan singkat
atau Short Message Service (SMS) pengaduan masyarakat tentang kinerja
TNI.
Masyarakat dapat dengan mudah melaporkan dengan kode akses 1978 secara cepat dan mudah. Layanan SMS ini sebagai bentuk kepedulian TNI terhadap upaya mencegah dan meminimalisir adanya penyimpangan atau pelanggaran dalam tugas pokok TNI.
"Sistem ini akan memantau setiap tindakan prajurit TNI yang melanggar ketentuan yang berlaku," katanya, Selasa (30/4/2013).
Menurutnya, Panglima TNI sangat konsern menuntaskan suatu permasalahan yang terjadi yang melibatkan anggotanya. Penyampaian informasi yang benar juga sangat dibutuhkan untuk menuntaskan suatu permasalahan. Selain itu layanan ini juga untuk memberdayakan masyarakat dalam rangka ikut serta mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) serta sesuai dengan harapan masyarakat.
Prosedur teknis pelaksanaan partisipasi masyarakat melalui pesan pendek antara lain pengirim mengirimkan pesan pendek ke TNI melalui nomor 1978. Lalu, operator menerima pesan pendek dari pengirim dan meneruskannya dalam bentuk data ke aplikasi server TNI yang diakses melalui internet.
Selanjutnya server TNI menerima data dan masuk ke dalam aplikasi server TNI. Tarif biaya yang digunakan adalah sama dengan tarif pesan pendek biasa sesuai dengan tarif normal. "Jadi, tak perlu sungkan-sungkan untuk mengkritik kinerja TNI," tambahnya. [ANT]
Masyarakat dapat dengan mudah melaporkan dengan kode akses 1978 secara cepat dan mudah. Layanan SMS ini sebagai bentuk kepedulian TNI terhadap upaya mencegah dan meminimalisir adanya penyimpangan atau pelanggaran dalam tugas pokok TNI.
"Sistem ini akan memantau setiap tindakan prajurit TNI yang melanggar ketentuan yang berlaku," katanya, Selasa (30/4/2013).
Menurutnya, Panglima TNI sangat konsern menuntaskan suatu permasalahan yang terjadi yang melibatkan anggotanya. Penyampaian informasi yang benar juga sangat dibutuhkan untuk menuntaskan suatu permasalahan. Selain itu layanan ini juga untuk memberdayakan masyarakat dalam rangka ikut serta mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) serta sesuai dengan harapan masyarakat.
Prosedur teknis pelaksanaan partisipasi masyarakat melalui pesan pendek antara lain pengirim mengirimkan pesan pendek ke TNI melalui nomor 1978. Lalu, operator menerima pesan pendek dari pengirim dan meneruskannya dalam bentuk data ke aplikasi server TNI yang diakses melalui internet.
Selanjutnya server TNI menerima data dan masuk ke dalam aplikasi server TNI. Tarif biaya yang digunakan adalah sama dengan tarif pesan pendek biasa sesuai dengan tarif normal. "Jadi, tak perlu sungkan-sungkan untuk mengkritik kinerja TNI," tambahnya. [ANT]
3 Siswi Kakak Beradik Ini Berjuang Jadi Buruh Demi Hidupi Keluarga
Arbi Anugrah - detikNews
Purbalingga - Hidup ini mungkin dianggap sebagai perjuangan bagi tiga kakak beradik ini. Meski dalam himpitan ekonomi, mereka masih mampu bersekolah dan mencari uang untuk menyambung hidup keluarganya. Indah Sari (17), Supriani Astuti (15) dan Juliah (13) harus menjadi buruh pembuat bulu mata dan buruh cuci pakaian. Masih ada adiknya paling kecil, Sayang (5). Ibunya Tarmini (40) yang sudah lima tahun ini mengalami depresi berat. Sementara sang ayah Winarto (45) sudah meninggal satu tahun lalu akibat sakit.
Jauh dari Kota Purbalingga, Jawa Tengah, tepatnya di Dusun Batur, Desa Panusupan, Kecamatan Rembang daerah yang berada di deretan pegunungangan Ardiwalet dan berjarak 35 km dari pusat kota, mereka setiap harinya harus bangun pagi dari tempat tidurnya yang hanya beralaskan kayu tanpa kasur. Mereka juga harus membersihkan rumah yang hanya berukuran 6 x 5 meter dengan dinding kayu dan berbilik bambu dan tiga ruangan beralaskan tanah tanpa MCK serta berdiri di tanah bengkok (tanah milik desa) yang sering bocor di saat hujan.
Mereka memang bangun pagi sebelum berangkat ke sekolah di SMP Negeri 4 Rembang yang berjarak sekitar 300 meter. Namun, hampir setiap pagi itu pula keluarga ini tidak pernah memasak. Mereka baru memasak dan makan setelah Indah, sang kakak tertua pulang dari sekolahnya.
"Kalau pagi tidak pernah sarapan, makannya nanti sepulang sekolah, itupun hanya dua kali siang dan malam, pernah makan satu kali, itupun malam," kata Indah, Selasa (30/4/2013).
Dari tungku kayu bakar yang hanya disusun menggunakan tiga buah batu kali inilah mereka biasa memasak nasi dan membuat sayur singkong yang didapat dari pohon singkong yang ditanamnya di pekarangan rumah. Setelah memasak dan makan, ketiga saudara ini harus membuat bulu mata palsu, aktivitas keseharian yang harus dilakoni ketiga saudara tersebut untuk menyambung hidup selain menunggu kiriman dari kakak tertuanya Tanto Purnomo (23) yang saat ini bekerja di bengkel di Kalimantan Timur sebesar Rp 300 ribu per bulan. Itupun belum dipotong angsuran hutang sang ibu kepada seseorang sebesar Rp 100 ribu.
"Kalau membuat bulu mata palsu dapatnya Rp 10 ribu itupun selama dua hari membuatnya. Kalau kami bertiga berarti dapatnya Rp 30 ribu. Kadang juga suka mencuci pakaian tetangga, tapi tidak tentu, jika mengandalkan uang dari Mas Tanto tidak cukup," jelas Indah yang mempunyai cita-cita menjadi atlet bulutangkis.
Bahkan, tidak jarang Indah harus mengutang ke warung jika sudah tidak mempunyai uang untuk membeli beras maupun sayur. Walaupun kadang, Indah mengaku pernah mendapatkan beras untuk orang miskin (Raskin). "Pernah tidak punya beras, hutang ke warung dan bayarnya nanti menunggu kiriman Mas Tanto, tapi sekarang sudah tidak pernah utang lagi," ujarnya.
Meski hidup dalam kesusahan, ketiga kakak beradik ini ternyata memiliki prestasi di sekolahnya. Indah yang saat ini sudah selesai mengikuti Ujian Nasional (UN) pernah masuk ranking 10 besar. Dia pun mengaku ingin melanjutkan pendidikannya ke Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan mengambil jurusan Akuntansi.
Sedangkan Supriani yang bercita–cita menjadi atlet tenis meja ini pernah menjuarai perlombaan tenis meja tingkat kabupaten dengan mendapatkan juara dua. Sedangkan Juliah adik keempatnya yang juga satu sekolah dengan kedua kakaknya ini pernah mendapatkan ranking lima.
Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Rembang, Sumarno mengatakan ketiga anak didiknya memang berprestasi di sekolahnya, bahkan pernah mendapatkan beasiswa dari program Beasiswa Siswa Miskin (BSM). Pihaknya juga mengaku jika siswa-siswa yang bersekolah di sekolahnya tidak dipungut biaya, bahkan untuk ketiga siswinya tersebut pihak guru sering membantu ekonomi mereka dengan cara iuran.
"Mereka anak berprestasi, dalam kegiatan belajar mengajar bisa melaksanakan dengan baik, walaupun beberapa kali sempat berhenti sekolah, hanya mungkin terbentur kondisi keluarganya saja. Ayahnya meninggal dan ibunya depresi. Kadang guru-guru membantu dengan menyisihkan sebagian untuk dia," kata Sumarno saat mengunjungi rumah Indah.
Purbalingga - Hidup ini mungkin dianggap sebagai perjuangan bagi tiga kakak beradik ini. Meski dalam himpitan ekonomi, mereka masih mampu bersekolah dan mencari uang untuk menyambung hidup keluarganya. Indah Sari (17), Supriani Astuti (15) dan Juliah (13) harus menjadi buruh pembuat bulu mata dan buruh cuci pakaian. Masih ada adiknya paling kecil, Sayang (5). Ibunya Tarmini (40) yang sudah lima tahun ini mengalami depresi berat. Sementara sang ayah Winarto (45) sudah meninggal satu tahun lalu akibat sakit.
Jauh dari Kota Purbalingga, Jawa Tengah, tepatnya di Dusun Batur, Desa Panusupan, Kecamatan Rembang daerah yang berada di deretan pegunungangan Ardiwalet dan berjarak 35 km dari pusat kota, mereka setiap harinya harus bangun pagi dari tempat tidurnya yang hanya beralaskan kayu tanpa kasur. Mereka juga harus membersihkan rumah yang hanya berukuran 6 x 5 meter dengan dinding kayu dan berbilik bambu dan tiga ruangan beralaskan tanah tanpa MCK serta berdiri di tanah bengkok (tanah milik desa) yang sering bocor di saat hujan.
Mereka memang bangun pagi sebelum berangkat ke sekolah di SMP Negeri 4 Rembang yang berjarak sekitar 300 meter. Namun, hampir setiap pagi itu pula keluarga ini tidak pernah memasak. Mereka baru memasak dan makan setelah Indah, sang kakak tertua pulang dari sekolahnya.
"Kalau pagi tidak pernah sarapan, makannya nanti sepulang sekolah, itupun hanya dua kali siang dan malam, pernah makan satu kali, itupun malam," kata Indah, Selasa (30/4/2013).
Dari tungku kayu bakar yang hanya disusun menggunakan tiga buah batu kali inilah mereka biasa memasak nasi dan membuat sayur singkong yang didapat dari pohon singkong yang ditanamnya di pekarangan rumah. Setelah memasak dan makan, ketiga saudara ini harus membuat bulu mata palsu, aktivitas keseharian yang harus dilakoni ketiga saudara tersebut untuk menyambung hidup selain menunggu kiriman dari kakak tertuanya Tanto Purnomo (23) yang saat ini bekerja di bengkel di Kalimantan Timur sebesar Rp 300 ribu per bulan. Itupun belum dipotong angsuran hutang sang ibu kepada seseorang sebesar Rp 100 ribu.
"Kalau membuat bulu mata palsu dapatnya Rp 10 ribu itupun selama dua hari membuatnya. Kalau kami bertiga berarti dapatnya Rp 30 ribu. Kadang juga suka mencuci pakaian tetangga, tapi tidak tentu, jika mengandalkan uang dari Mas Tanto tidak cukup," jelas Indah yang mempunyai cita-cita menjadi atlet bulutangkis.
Bahkan, tidak jarang Indah harus mengutang ke warung jika sudah tidak mempunyai uang untuk membeli beras maupun sayur. Walaupun kadang, Indah mengaku pernah mendapatkan beras untuk orang miskin (Raskin). "Pernah tidak punya beras, hutang ke warung dan bayarnya nanti menunggu kiriman Mas Tanto, tapi sekarang sudah tidak pernah utang lagi," ujarnya.
Meski hidup dalam kesusahan, ketiga kakak beradik ini ternyata memiliki prestasi di sekolahnya. Indah yang saat ini sudah selesai mengikuti Ujian Nasional (UN) pernah masuk ranking 10 besar. Dia pun mengaku ingin melanjutkan pendidikannya ke Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan mengambil jurusan Akuntansi.
Sedangkan Supriani yang bercita–cita menjadi atlet tenis meja ini pernah menjuarai perlombaan tenis meja tingkat kabupaten dengan mendapatkan juara dua. Sedangkan Juliah adik keempatnya yang juga satu sekolah dengan kedua kakaknya ini pernah mendapatkan ranking lima.
Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Rembang, Sumarno mengatakan ketiga anak didiknya memang berprestasi di sekolahnya, bahkan pernah mendapatkan beasiswa dari program Beasiswa Siswa Miskin (BSM). Pihaknya juga mengaku jika siswa-siswa yang bersekolah di sekolahnya tidak dipungut biaya, bahkan untuk ketiga siswinya tersebut pihak guru sering membantu ekonomi mereka dengan cara iuran.
"Mereka anak berprestasi, dalam kegiatan belajar mengajar bisa melaksanakan dengan baik, walaupun beberapa kali sempat berhenti sekolah, hanya mungkin terbentur kondisi keluarganya saja. Ayahnya meninggal dan ibunya depresi. Kadang guru-guru membantu dengan menyisihkan sebagian untuk dia," kata Sumarno saat mengunjungi rumah Indah.
Langganan:
Postingan (Atom)