VIVAnews - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono belum mendapat laporan perihal adanya mafia diyat di balik kasus pembunuhan yang melibatkan para tenaga kerja Indonesia (TKI). Hal ini berbeda dengan yang dikatakan oleh Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono bahwa pemerintah sudah mendapat laporan.
Menurut juru bicara Presiden SBY, Julian Pasha, Rabu 2 Maret 2014 Presiden hanya menunggu informasi dari satu sumber saja, yaitu satuan tugas (satgas) yang ditugaskan untuk menyelesaikan masalah TKI, termasuk Satinah. Satinah adalah TKI yang terancam hukuman mati karena membunuh majikannya di Arab Saudi.
"Itu (mafia diyat) kita belum tahu, itu bersumber dari yang dikumpukan satgas, untuk mengelola, kasus-kasus TKI yang harus menghadapi pengadilan, itu sumber yang bisa kita terima," kata Julian di Kantor Presiden, Jakarta.
Jika memang benar mafia diyat itu ada, kata dia, tim satgas pasti akan melaporkannya ke SBY. "Kami mengikuti perkembangan yang beredar. Sebagian dari berita itu, tuduhan yang menyebut ada pihak-pihak lain yang memanfaatkan (kasus TKI), kami juga mendengar ada istilah-istilah itu (mafia) meluas," kata dia.
Tetapi, kata dia, Presiden SBY terus memonitor perkembangan kasus Satinah yang saat ini masih dalam tahap negosiasi dengan keluarga korban. "Sebetulnya untuk urusan dengan pemerintah Saudi udah diselesaikan," kata dia.
Negosiasi yang dilakukan satgas itu, kata Julian agar eksekusi pancung kepada Satinah bisa diundur. Satinah akan dieksekusi 3 April mendatang. "Ini yang kita perjuangkan dengan konsekuensi pemerintah sekuat tenaga membebaskan Satinah," kata dia.
Diberitakan sebelumnya, keluarga majikan Satinah meminta diyat sebesar Rp21 miliar. Sementara Pemerintah Indonesia menawar diyat itu menjadi Rp12 miliar. (adi)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar