M Iqbal - detikNews
Jakarta - Bawaslu mendapati tingkat partisipasi memilih di Hong Kong pada Minggu (30/3) lalu, hanya sepertiga dari jumlah DPT. Temuan itu ditindaklanjuti oleh Bawaslu dengan menyurati KPU.
"Kita sudah memberikan surat ke KPU bahwa ini ada sosialisasi yang terlalu kurang, sehingga masyarakat kita masih banyak yang belum tahu," kata Ketua Bawaslu Muhammad di kantornya, Jalan MH Thamrin, Jakpus, Rabu (2/4/2014).
Menurut Muhammad, fakta kurangnya sosialisasi didapati dalam rapat pleno Senin (1/4) malam tadi usai mendengarkan laporan Komisioner Bawaslu Nelson Simanjuntak yang meninjau langsung pemungutan suara di Hong Kong.
Namun, jumlah partisipasi memilih tersebut belum final atau seluruhnya, karena pemungutan suara di Hong Kong juga dilakukan dengan metode drop box dan pos yang datanya belum terkumpul.
"Kita belum melihat bagaimana partisipasi melalui drop box dan pos. Kita berharap dua media ini bisa optimal, karena kalau melalui kunjungan ke TPS itu, kami sudah punya datanya di Hong Kong tidak sepertiga dari DPT," ujarnya.
Selain partisipasi yang rendah, temuan Bawaslu lain adalah adanya inefisiensi waktu dalam pemungutan suara di TPS. Terjadi antrean panjang karena waktu pencocokan data pemilih yang manual dan lama membuat waktu tak efisien.
"Kita sudah ingatkan proses tidak boleh lama. Warga negara di luar negeri tidak seperti di Indonesia, dia perlu izin majikannya, bekerja. Khusus di Hong Kong, Pak Nelson menyaksikan sendiri itu lama sekali satu orang dilayaninya," tuturnya.
"Seharusnya tidak sampai 10 menit dari mendaftarkan. Kalau dia mengantre sampai banyak, oke 20-30 menit. Tapi kalau tidak banyak harusnya tidak sampai 10 menit. Ini ada yang satu jam gara-gara mencocokkan data manual oleh PPLN," imbuh Muhammad.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar