KPK Setuju Usut Pencetakan Uang di Australia

TEMPO.CO , Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi bersepakat untuk mengusut kasus dugaan suap proyek pencetakan uang kertas Rupiah di Note Printing Australia pada 1999 atas permintaan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Komunikasi antara KPK dan Pemerintah Australia akan dimulai setelah Kementerian Sekretariat Negara mengirimkan surat resmi pemintaan pengusutan.

"Sudah melalui telepon, KPK intinya setuju ikut mengusut," kata Menteri Sekretaris Negara, Sudi Silalahi di Kantor Presiden, Kemarin. (Baca: Soal Wikileaks, SBY Minta KPK Kontak Australia)

Yudhoyono sendiri dalam pembukaan rapat terbatas menyatakan sangat serius dengan permintaan kepada KPK untuk mengusut kasus tersebut. Ia mengklaim pengungkapan kasus pencetakan uang akan membuktikan sejumlah isu dan kabar yang turut menyeret namanya dan mantan Presiden Megawati Soekarnoputri.

Wikileaks mengeluarkan dokumen, yang berisi mengenai intervensi Pemerintah Australia terhadap pengusutan kasus pencetakan uang Indonesia, Malaysia dan Vietnam di negara itu. Australia berdalih kasus ini melibatkan sejumlah petinggi tiga negara tersebut yang berpotensi menimbulkan ketegangan hubungan antarnegara. (Baca: Ini Jawaban Australia Soal Bocoran Wikileaks)

Yudhoyono bahkan menggelar konferensi pers khusus di kediamannya, Puri Cikeas, 31 Juli 2014 untuk membantah dokumen Wikileaks. Ia menuding Wikileaks dan beberapa media menyebarkan fitnah karena pada tahun tersebut dirinya masih aktif sebagai perwira TNI.

"Kalau memang ada warga Indonesia yang terlibat, harus diusut dan diproses hukum tanpa pandang bulu," kata dia. (Baca: Dituding Wikileaks Terima Suap, SBY Bela Megawati)

Sudi menyatakan, KPK dapat ikut dalam proses pengusutan kasus di Australia karena sifatnya hanya memberikan bantuan. Pengusutan KPK juga menjadi penting jika pelaku dan tempat kejadian berada di Indonesia.

FRANSISCO ROSARIANS

Pengamat: Kabinet Ekonomi Jokowi-JK Harus Prorakyat

Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Zulfikar

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti berharap kabinet pemerintahan terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla harus mampu membangun sektor ekonomi, dan diisi orang-orang yang peduli pada kesejahteraan rakyat.
"Kabinet perekonomian ke depan harus diisi para patriotis yang prokesejahteraan rakyat, menjunjung kepentingan nasional, dan berani mengoreksi kebijakan keliru masa lalu," kata Ray di Jakarta, Senin (4/8/2014).
Pemerintahan Jokowi-JK juga harus mencegah masuknya individu anggota partai politik atau akademisi maupun ekonom bermazhab liberal. Mereka yang tidak sesuai platform Trisakti dan Pancasila jangan masuk ke dalam jajaran kabinet.
"Mereka yang sering disebut kelompok Berkeley yakni agen perusahaan-perusahaan multinasional dan lembaga keuangan internasional atau mafia ekonomi jangan ada dalam kabinet pemerintahan ke depan," tuturnya.
Sudah menjadi tugas Jokowi-JK membangun sektor pertanian nasional yang mandiri dan berdaulat sesuai Pancasila dan UUD 1945. Ini sebagai bentuk perlawanan atas nasib perekonomian Indonesia yang sudah terbelenggu pada hukum pasar bebas kapitalistik.
Ray mencontohkan bagaimana kepemilikan modal asing begitu besar pada cabang-cabang produksi nasional yang strategis. Harusnya, sebagai bangsa berdaulat, Indonesia harus memiliki seutuhnya aset nasionalnya sendiri.

Pansus Pilpres Diusung karena Prabowo-Hatta Sudah Tahu akan Kalah di MK

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Koordinator Komite Pemilih Indonesia, Jerry Sumampouw rencana kubu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa mengusung Pansus Pilpres karena mereka sudah merasa akan kalah bersengketa di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Saya menduga pasangan Prabowo - Hatta yakin di MK pasti kalah, oleh karena itu mereka mengusung wacana Pansus," katanya di Rumah Makan Dapur Selera, Tebet, Jakarta Selatan, Senin (4/8/2014).
Pansus Pilpres menurutnya tidak akan bisa mengubah hasil yang ditetapkan MK maupun KPU. Dengan kata lain bila MK memutuskan Jokowi - JK sebagai pemenang Pilpres, maka Pansus Pilpres tidak akan mungkin mengubah hasilnya. Oleh karena itu ia menganggap pengusungan wacana tersebut sebagai suatu hal yang sia-sia.
"Saya melihat ini sebagai bagian dari upaya mendelegitimasi KPU, sampai wacana Pansus diusung,"ujarnya.
Ia juga menyebutkan Pansus Pilpres adalah sebuah pemborosan uang rakyat, karena tentunya DPR harus mengalokasikan anggaran khusus bila Pansus disetujui untuk dibentuk. Jerry juga mengimbau apapun pilihan rakyat terkait pilpres harus diterima oleh semua pihak.

KPK Siap Bantu Jokowi Beri Pertimbangan Menteri yang Bersih dari Korupsi

Ikhwanul Khabibi - detikNews

 

 Jakarta - Presiden terpilih, Joko Widodo seharusnya sudah mulai memikirkan soal nama-nama yang akan bergabung di kabinetnya kelak. Usulan agar Jokowi berkonsultasi dengan KPK agar memperoleh menteri yang bersih dari kasus korupsi pun muncul.

Bak gayung bersambut, KPK menyambut baik usulan itu. Lembaga anti korupsi itu siap membantu Jokowi untuk memberi pertimbangan nama-nama yang bersih dari kasus korupsi dan layak untuk menjabat sebagai menteri.

"Sejauh untuk kepentingan bangsa, sesuai dengan otoritas dan kompetensi KPK dan bila tidak menimbulkan potensi coi, KPK tentu akan mempertimbangkannya bila memang ada permohonan resmi untuk itu (membantu memberi pertimbangan nama menteri)," kata Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto saat berbincang dengan detikcom, Selasa (5/8/2014).

KPK tentu sudah punya data nama-nama orang yang bersih dan berintegritas. Sayangnya, Bambang belum mau membuka nama-nama tokoh bersih dan berintegritas yang sudah masuk dalam data KPK.

Usulan agar KPK bisa ikut dalam proses pemilihan menteri ini awalnya muncul dari adik kandung alm Gus Dur, KH Salahuddin Wahid. Gus Sholah mengatakan Jokowi harus hati-hati agar menemukan menteri yang benar-benar memiliki integritas. Bahkan dia menyarankan Jokowi bertanya ke KPK soal rekam jejak calon menterinya.

"Perlu klarifikasi dengan KPK apakah calon yang akan diangkat betul-betul bersih," sarannya.

Mantan cawapres di Pilpres 2004 ini juga mengajak masyarakat berperan aktif membantu Jokowi memilih calon menteri. Jika tahu rekam jejak tak baik dari seorang calon, bisa melaporkan ke KPK.

"KPK harus bisa mencegah munculnya tokoh yang tidak bersih jadi menteri. Jika ada laporan masyarakat ke KPK tentang dugaan korupsi calon menteri harus diperhatikan," ujarnya.

Polisi Siap Tindak Tegas Perusuh di MK

RIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Dwi Priyatno mengatakan pihaknya akan menindak tegas para oknum perusuh di Mahkamah Konstitusi (MK).
"Kami tindak tegas perusuh di MK, siapapun yang menghalangi proses demokrasi akan ditindak," kata Dwi, Selasa (4/8/2014) di Mapolda Metro Jaya.
Dwi melanjutkan, pada prinsipnya anggota di lapangan akan bertindak sesuai dengan Perkap NO 1 tahun 2009. Dimana para perusuh akan diimbau dengan berbagai tahapan.
Tahapan tersebut yakni mulai dari berbicara, imbauan, hingga borgol. Nantinya apabila ada penyerangan pada petugas baru dilakukan tindakan tegas.
"Kalau diserang yang kami siapkan juga peluru karet dan laras licin sampai level 6. Peluru karet itu untuk melumpuhkan bukan mematikan," tegasnya.

BEM UI: Rakyat Tak Perlu Risaukan Gugatan Prabowo

INILAHCOM, Jakarta - Langkah pasangan nomor urut satu Prabowo-Hatta menggugat hasil Pilpres 2014 merupakan hal yang diperbolehkan secara hukum.

"Apa yang berlangsung saat ini di MK adalah sesuatu yang sangat wajar dan merupakan tindakan yang mengedepankan semangat keadilan," kata Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) M. Ivan Riansa di kampus UI Salemba, Jakarta, Senin (4/8).

Menurutnya, publik tidak perlu mempermasalahkan proses gugatan hasil Pilpres 2014 tersebut. Dan semestinya publik tetap mendukung proses pemilu yang demokratis dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Oleh karena itu, dalam kesempatan ini kami menyerukan kepada kedua pihak pasangan calon presiden dan wakil presiden agar tetap menghormati proses yang berlaku," ucapnya.

Selain itu, BEM UI juga mendukung proses penyelesaian sengketa hasil pemilu oleh MK agar menghasilkan putusan yang seadil-adilnya demi tegaknya hukum dan demokrasi di Indonesia.

Ivan menjelaskan, meskipun KPU telah menyatakan Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai pemenang Pilpres 2014 dengan perolehan suara 53,15 persen.

Namun, kata Ivan, kontestasi pemilihan umum Pilpres 2014 masih belum berakhir. Pasalnya, proses tersebut masih berlanjut pasca penetapan, yaitu proses penyelesaian sengketa hasil pemilu atau Perkara Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden oleh Mahkamah Konstitusi.

"Hal ini terjadi pada pilpres kali ini, dimana pasangan Prabowo Subianto - Hatta Rajasa mengajukan gugatan terhadap hasil pemilu tiga hari setelah msa penetapan. Mari kita lihat fenomena ini dalm kerangka aturan yang berlaku dalam pemilu," ungkapnya.

Pada dasarnya, sambung dia, kewenangan penyelesaian sengketa hasil pemilu oleh MK sudah secara lugas disebutkan dalam UUD 1945 Pasal 24C ayat 1.

Selain itu, ujar dia, secara prosedural aturan tersebut dipertegas dalam UU Pilpres pasal 201 ayat (1) yang menyebutkan bahwa pengajuan keberatan hasil pemilu ke MK paling lambat tiga hari setelah penetapan hasil pilpres.

"Sedangkan masa pemutusan perselisihan tersebut paling lama 14 hari setelah pengajuan keberatan (ayat 3). Sedangkan perselisihan yang diputuskan adalah perolehan hasil suara pemilu presiden sesuai dengan peraturan MK nomor 4 tahun 2013 pasal 3," katanya. [rok]

Mahfud MD Nyatakan Tetap Berjuang untuk Prabowo-Hatta

JAKARTA - Mantan Ketua Tim Pemenangan Mahfud MD meluruskan kabar yang menyebut dirinya sudah meninggalkan tim Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

"Ada kesalahan informasi yang menyebutkan saya keluar dari tim Prabowo-Hatta. Saya tidak pernah keluar dari tim Prabowo-Hatta," ujar Mahfud di rumah Polonia, Jakarta Minggu, (3/8).

Mahfud menjelaskan memang dirinya pernah mengatakan tidak banyak lagi terlibat dalam tim pemenangan Prabowo-Hatta pasca pengumuman KPU soal hasil pilpres 2014. Hal ini dilakukannya seiring masa tugas sebagai ketua tim pemenangan Prabowo-Hatta sudah selesai.

Meski begitu Mahfud kini tetap berada di barisan Prabowo-Hatta. Mahfud menegaskan menjadi bagian dari tim perjuangan merah putih untuk kebenaran dan keadilan yang dipimpin oleh Yunus Yusfiah.

"Saya dan koalisi merah putih tetap berjuang. Jadi jelas Mahfud MD tidak keluar dari Tim Prabowo-Hatta," demikian Mahfud. (rmo/jpnn)

Buka Kotak Suara Tak Seizin MK, Dianggap Bukti Ketimpangan

JAKARTA - Ketua Umum Relawan Koalisi Perjuangan Merah Putih untuk Kebenaran dan Keadilan, Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zen, Minggu (3/8) mengeluarkan pernyataan sikap. Pernyataan tersebut menurut Kivlan akan memperjuangkan kebenaran dan keadilan lebih baik di Indonesia.

"Pertama, mengajak dan mengimbau kepada seluruh saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang mendukung pasangan Capres Nomor 1 Prabowo-Hatta agar bersama-sama mengawal sidang perdana dan seterusnya untuk sengketa Pilpres yang akan dimulai pada 6 Agustus 2014, di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat," kata Kivlan Zen, dalam rilisnya, Minggu (3/8).

Kedua lanjutnya, bahwa berdasarkan Dokumen Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) telah terjadi ketidakadilan di dalam penyelenggaraan Pilpres yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif yang terjadi di begitu banyak Tempat Pemungutan Suara (TPS) di lebih dari 7 (tujuh) provinsi di seluruh Indonesia.

"Bila tak ada ketimpangan di dalam proses penghitungan suara maka kami berkeyakinan bahwa pasangan nomor 1 Prabowo-Hatta  memenangkan Pilpres 2014 dengan perolehan suara 50,25 persen atau 67.139.153 suara," ungkapnya.

Berdasarkan rekap C1 yang dimiliki oleh relawan ujarnya, ada 21 juta suara pemilih untuk pasangan nomor 1 Prabowo-Hatta yang diselewengkan dan dihilangkan. "Terlebih KPU telah membuka kotak suara tanpa izin dari MK, itu sudah merupakan bukti bahwa ada sesuatu ketimpangan yang telah terjadi," jelasnya.

Terakhir, Ketua Umum Relawan Koalisi Perjuangan Merah Putih untuk Kebenaran dan Keadilan, memohon kepada para Hakim MK agar supaya bisa mengambil keputusan yang sebenar-benarnya dan seadil-adilnya tanpa intervensi dari pihak manapun.(fas/jpnn)

Setelah Tim Prabowo, Kubu Jokowi Ikut Kecam Aksi KPU Buka Kotak Suara

JAKARTA - Kecaman soal membuka kotak suara, yang dilakukan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota atas perintah KPU pusat, terus mengalir. Tak hanya dari kubu Prabowo-Hatta, kritik juga datang dari kubu Jokowi-JK. 

Abdul Malik Haramain yang menjadi anggota Tim Survei Pemenangan Pasangan Jokowi-JK menyebut tindakan KPU itu sama sekali tidak ada dasarnya. "Tindakan (KPU) itu berbahaya," kata politisi PKB ini dalam keterangan persnya kepada Rakyat Merdeka Online, Minggu (3/8).

Sebaliknya, menurut dia, tindakan yang diklaim dalam rangka mengantisipasi gugatan Prabowo-Hatta ke MK itu justru akan memunculkan kecurigaan dan kecurigaan publik.

Seharusnya, menurut Abdul Malik yang juga anggota Komisi II DPR RI, pembukaan kotak suara dilakukan berdasarkan rekomendasi dari MK karena salah satu pasangan capres-cawapres mengajukan gugatan kepada pengadilan konstitusi itu. "Apa yang dilakukan KPU tidak berdasar," pungkas dia. (rmo/jpnn)

Buka Kotak Suara Tak Seizin MK, Dianggap Bukti Ketimpangan

JAKARTA - Ketua Umum Relawan Koalisi Perjuangan Merah Putih untuk Kebenaran dan Keadilan, Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zen, Minggu (3/8) mengeluarkan pernyataan sikap. Pernyataan tersebut menurut Kivlan akan memperjuangkan kebenaran dan keadilan lebih baik di Indonesia.

"Pertama, mengajak dan mengimbau kepada seluruh saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang mendukung pasangan Capres Nomor 1 Prabowo-Hatta agar bersama-sama mengawal sidang perdana dan seterusnya untuk sengketa Pilpres yang akan dimulai pada 6 Agustus 2014, di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat," kata Kivlan Zen, dalam rilisnya, Minggu (3/8).

Kedua lanjutnya, bahwa berdasarkan Dokumen Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) telah terjadi ketidakadilan di dalam penyelenggaraan Pilpres yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif yang terjadi di begitu banyak Tempat Pemungutan Suara (TPS) di lebih dari 7 (tujuh) provinsi di seluruh Indonesia.

"Bila tak ada ketimpangan di dalam proses penghitungan suara maka kami berkeyakinan bahwa pasangan nomor 1 Prabowo-Hatta  memenangkan Pilpres 2014 dengan perolehan suara 50,25 persen atau 67.139.153 suara," ungkapnya.

Berdasarkan rekap C1 yang dimiliki oleh relawan ujarnya, ada 21 juta suara pemilih untuk pasangan nomor 1 Prabowo-Hatta yang diselewengkan dan dihilangkan. "Terlebih KPU telah membuka kotak suara tanpa izin dari MK, itu sudah merupakan bukti bahwa ada sesuatu ketimpangan yang telah terjadi," jelasnya.

Terakhir, Ketua Umum Relawan Koalisi Perjuangan Merah Putih untuk Kebenaran dan Keadilan, memohon kepada para Hakim MK agar supaya bisa mengambil keputusan yang sebenar-benarnya dan seadil-adilnya tanpa intervensi dari pihak manapun.(fas/jpnn)

Demokrasi di Indonesia Sangat Hebat

VIVAnews - Mark Canning termasuk diplomat yang beruntung. Tidak banyak diplomat Inggris yang berkesempatan bertugas di suatu negara yang sama lebih dari sekali.

Sebelum menjadi Duta Besar Inggris untuk Indonesia selama 2011-2014, Canning juga pernah bertugas di negeri ini, sebagai diplomat muda dengan posisi Sekretaris Pertama selama 1993-1997. Dia turut menjadi saksi mata transisi dramatis yang dialami Indonesia dalam 17 tahun terakhir.

"Sewaktu meninggalkan Indonesia sebagai wakil duta besar, Indonesia tengah terpuruk dalam krisis moneter dan gejolak politik. Sekarang negara ini masuk dalam kelompok elit ekonomi dunia, G20. Transisi menjadi negara yang demokratis pun berjalan dengan baik," kata Canning dalam perbincangan dengan VIVAnews di Kedutaan Besar Inggris di Jakarta Juli lalu.

Selama tiga tahun lebih sebagai Dubes, Canning turut berperan membawa perkembangan hubungan bilateral Inggris dan Indonesia ke tingkat yang tertinggi sepanjang sejarah diplomatik kedua negara sejak 1949.

Dia turut mengatur kunjungan Perdana Menteri David Cameron ke Indonesia April 2012. Pada akhir Oktober di tahun yang sama, giliran Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang bertandang ke Inggris untuk menerima penghargaan khusus dari Ratu Elizabeth II. Jarang terjadi kedua pemimpin dari dua negara yang berjauhan saling kunjung pada tahun yang sama.

Tidak hanya itu, di masa tugas Canning-lah pemerintah Inggris merampungkan kantor diplomatiknya yang baru di bilangan Kuningan, Jakarta. Ini adalah gedung kedutaan besar asing yang paling megah dan terbaru di Ibu Kota.

Namun, Canning mengingatkan banyak kemajuan yang dicapai Indonesia dan dalam hubungannya dengan Inggris. Tidak hanya di kalangan pejabat, hubungan antarwarga pun berjalan kian erat.

Dia pun memuji lancarnya pemilihan umum legislatif dan presiden yang berlangsung pada April dan Juli lalu. Bahkan, Canning turut menyebut Indonesia bisa dijadikan contoh demokrasi bagi negara-negara lainnya, khususnya yang berada di Timur Tengah dan Thailand.

Berikut percakapan VIVAnews dengan Canning, yang bersiap memasuki masa pensiun setelah 35 tahun menjalani karier diplomatik dan menjadi duta besar di tiga negara, Zimbabwe, Myanmar, dan Indonesia.

Hubungan Bilateral
Apa pencapaian tertinggi bagi Anda selama bertugas di Indonesia?

Menurut saya, kami [Kedutaan Besar Inggris] berhasil membuat hubungan kedua negara menjadi lebih luas di banyak bidang. Apabila Anda melihat bidang pendidikan, jaringan di bidang itu benar-benar bertambah luas.

Tahun 2013, kami telah menandatangani 22 perjanjian kemitraan di antara universitas di Inggris dan Indonesia. Kami meningkatkan jumlah beasiswa yang akan kami berikan hingga tiga kali lipat di tahun depan.

Kami tengah meningkatkan jumlah warga Indonesia untuk belajar di Inggris. Jadi, kerjasama di bidang pendidikan sangat baik. British Council baru saja membuka tempat pengajaran di Medan dan baru saja membuka tempat serupa yang baru di Jakarta dan Surabaya.

Kami juga berhasil menghadapi tantangan di bidang politik, seperti pertemuan High Level Panel of Eminent Persons on the Post 2015 Development Agenda, saat itu dihadiri oleh Presiden SBY, PM David Cameron dan Presiden Liberia.

[Presiden SBY, PM David Cameron dan Presiden Liberia, Ellen Johnson Sirleaf, menjadi ketua bersama dalam pertemuan tersebut yang berlangsung selama tiga hari di Liberia pada bulan Februari 2013]

Selain itu kedua negara juga bekerja sama dalam forum Open Government Partnership (OGP). Kami bekerja sama dengan Kuntoro Mangkusubroto [Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP-PPP)], yang berupaya agar membuat pemerintahan lebih transparan.

Kami juga bekerja dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam penerapan e-procurement, pemberian izin bisnis, dengan cara itu diharapkan bisa menghentikan celah korupsi.

Saat ini kami juga bekerja sama lebih baik di bidang pertahanan, di mana angkatan bersenjata militer Indonesia melakukan latihan bersama dengan militer Inggris.

Dan tentu saja, kerjasama erat juga dijalin di bidang investasi dan perdagangan, karena kami menjadi salah satu negara yang berinvestasi cukup besar di negara ini. Jadi, pencapaian terbesar menurut saya adalah membangun hubungan kedua negara ke depan dan meningkatkan dialog tingkat tinggi.

Seperti yang Anda ketahui, Presiden SBY pernah berkunjung ke London dan PM Cameron ke Jakarta. Kedua kunjungan itu terjadi di tahun 2012 silam. Selain, itu ada banyak sekali kunjungan pejabat tingkat tinggi ketika saya bertugas di sini.

Jika kita ingat kembali di tahun-tahun 1990an, mungkin hanya kunjungan Menteri saja yang terjadi dalam sekali setahun, kini kunjungan semacam itu bias terjadi setiap waktu. Itu hanya satu dari sekian banyak pencapaian yang telah saya buat.

Jadi, menurut Anda hubungan bilateral Inggris-Indonesia kini berada di tingkat tertinggi?

Saya pikir juga begitu, tetapi masih banyak yang perlu dilakukan. Kami menginginkan lebih banyak pelajar asal Inggris yang datang kemari.

Saya pikir iklim investasi di Indonesia cukup sulit, karena seharusnya lebih banyak investasi dari Inggris yang masuk kemari. Saya ingin melihat investasi Indonesia di Inggris. Ya, sejauh ini kami telah melakukan hal yang baik. Namun, masih banyak hal yang perlu untuk dilakukan.

Anda pernah bekerja di sini ketika Indonesia tengah dibelit krisis ekonomi. Bagaimana Anda menilai perkembangan yang kini telah dicapai oleh Indonesia. Apakah Indonesia sudah berada di jalur yang tepat?

Ya, saya pikir ada begitu banyak yang dapat dibanggakan dari Indonesia. Saya pikir warga Indonesia cukup kritis terhadap perkembangan situasi yang terjadi negaranya.

Saya sering mengatakan, Anda perlu kembali ke tahun 2004 dan membayangkan, apakah 10 tahun ke depan Anda akan menjadi salah satu negara dengan perekonomian terbesar di dunia? Satu-satunya negara anggota G20 yang ada di kawasan Asia Tenggara, memiliki 40% dari GDP ASEAN?

Lalu, tetap menjadi negara yang damai dan demokratis? Ini benar-benar suatu pencapaian yang hebat.

Kendati begitu, kami juga tahu Indonesia masih memiliki berbagai tantangan dan kami tahu hal itu. Tetapi, Indonesia juga perlu melihat apa yang telah diraih.

Saya pikir demokrasi di Indonesia sangat hebat. Hal itu bisa terlihat ketika pemilu legislatif tanggal 9 April dan pemilu presiden tanggal 9 Juli. Sama sekali tidak ada kericuhan. Kita hanya perlu melewati beberapa hari lagi dan saya yakin itu semua bisa dilalui dengan baik.

Apa tantangan terbesar yang dihadapi dalam memperkuat hubungan bilateral kedua negara?

Saya kira tidak ada permasalahan berarti di antara kedua negara. Saya pikir tantangan terbesar, adalah bagaimana mendatangkan keuntungan lebih bagi Indonesia dan Inggris.

Untuk membina sebuah hubungan, tidak mungkin hanya salah satu pihak yang diuntungkan, tetapi harus kedua pihak. Jadi, saya pikir tidak ada masalah berarti.

Namun, yang menjadi kekhawatiran saya yaitu sulitnya iklim dunia usaha di Indonesia dalam kurun waktu 1,5 tahun terakhir. Saya berharap, warga akan berbicara lebih banyak mengenai investasi asing, karena pada faktanya kedua negara membutuhkan investasi asing berkualitas dan modal dari luar.

Diharapkan investasi yang masuk adalah yang memberikan teknologi dan membuka lapangan pekerjaan. Ada juga perusahaan asal Inggris yang telah beroperasi di negara ini dan telah melakukan pekerjaan yang berharga.

Apabila kita melihat perusahaan minyak dan gas, yang membantu Anda untuk memperoleh migas dengan menggunakan teknologi yang rumit.

Jadi, investasi sangat penting, tetapi ada perasaan di Indonesia yang mencerminkan tidak membutuhkan investasi asing. Padahal, sebenarnya itu tidak benar. Kami membutuhkan investasi asing di Inggris dan di Indonesia.

Apakah Anda melihat Indonesia lebih protektif terhadap investasi asing?

Banyak orang mengatakan hal itu, tapi sepertinya hal itu terkait dengan musim kampanye pemilihan umum. Hal yang sama juga terjadi di Inggris.

Saya selalu mengatakan kepada orang-orang, apa yang dikatakan dan dilakukan oleh para politisi adalah dua hal berbeda. Jadi, apa yang mereka janjikan saat dan paska pemilu juga dua hal berbeda.

Namun, saya yakin, siapa pun sosok yang memenangkan pemilu di Indonesia akan mengakui pentingnya nilai investasi asing, karena dengan adanya investasi tersebut, dapat membuka lapangan pekerjaan baru, menyumbangkan teknologi dan pengetahuan.

Apabila Anda menutup perekonomian Anda terhadap investasi asing, itu berarti Anda mendukung monopoli dan oligopoli. Hal itu akan merugikan negara ini dan konsumen.

Apakah sejauh ini warga Inggris mengenal Indonesia dan di mata mereka, negara macam apa Indonesia itu?

Saya pikir, Indonesia belum begitu dikenal di luar negeri, sebagaimana seharusnya. Saya pikir hal itu disebabkan, Anda memiliki negara yang begitu kompleks untuk dikelola.

Satu hal yang saya harapkan dapat dilakukan dan bisa terlihat di masa mendatang yaitu Pemerintah Indonesia lebih menonjolkan negaranya. Salah satu hal positif dari karakter orang Indonesia tidak begitu “ngotot” atau agresif.

Tapi, terkadang Anda perlu sekali-kali bersikap agresif dalam mengenalkan Indonesia, karena aliran modal di dunia ini dikuasai oleh orang yang cepat melakukan penilaian.

Banyak dari mereka belum pernah berkunjung ke Indonesia, sehingga sangat penting untuk bersikap lebih agresif dalam mengenalkan potensi negara ini kepada orang-orang semacam itu. Jadi, mereka memiliki sesuatu yang dikenang mengenai Indonesia.

Selain itu, aliran modal yang masuk ke Indonesia nominalnya bisa konsisten. Sehingga, Anda bisa bercerita mengenai demokrasi Indonesia yang damai dan kesuksesan di bidang ekonomi secara lebih agresif.

Apakah Anda juga bercerita mengenai Indonesia kepada kolega Anda ketika kembali ke Inggris?

Iya, saya selalu melakukannya. Itu salah satu pekerjaan saya untuk berbicara mengenai potensi Indonesia kepada para pengusaha Inggris dan mengatakan kepada mereka, ada negara lain di kawasan Asia Tenggara selain Singapura dan Malaysia, di mana kedua negara itu memang sudah memiliki hubungan dengan kami sejak lama.

Hal itu berhasil, karena tingkat minat mereka kian bertambah. Namun, saya berharap peningkatannya bisa lebih.

Apa hal yang paling Anda rindukan ketika meninggalkan Indonesia?

Saya akan merindukan orang-orangnya.

Apakah Anda telah berkunjung ke semua provinsi yang ada di Indonesia?

Belum. Saya telah melihat banyak, tapi ketika bertugas sebagai Dubes, Anda berkeliling dengan mengerjakan sesuatu jadi tidak bisa berkunjung ke beberapa tempat sesuka hati. Tapi, ketika nanti saya kembali lagi kemari, ada beberapa tempat yang ingin saya kunjungi.

Apa yang akan Anda lakukan setelah kembali ke Inggris?

Saya akan pensiun. Profesi ini telah saya tekuni lebih dari 35 tahun. Saya telah menjadi Dubes selama tiga kali. Saya bangga dan bahagia dapat mengemban tugas itu. Setelah nanti pensiun, saya hanya ingin melakukan hal lain.

Apakah hal lain itu terkait dengan Indonesia?

Mungkin saja. Saya akan terjun di bidang bisnis dengan menjadi penasihat bagi perusahaan-perusahaan Inggris di berbagai belahan dunia.

Bagaimana Anda melihat peranan yang dimainkan Indonesia dalam menangani beberapa isu seperti situasi di Timur Tengah, karena seperti yang Anda katakana sebelumnya, warga Indonesia tidak begitu terlalu agresif. Apa hal ini turut berpengaruh?

Saya memperhatikan ada perbedaannya. Indonesia kini lebih memainkan peranan yang lebih aktif di kawasan dan di tingkat internasional.

Seperti upaya yang dilakukan oleh Menlu Marty Natalegawa untuk mengurangi ketegangan di kawasan Laut China Selatan, dengan menggagas Kode Tata Berperilaku Baik (COC), kami juga melihat peranan Indonesia, ketika Kamboja dan Thailand mengalami permasalahan. Indonesia juga begitu membantu Myanmar sebagai negara baru yang berdemokrasi. Indonesia juga membantu Mesir ketika mereka mengalami masalah.

Saya mengetahui Presiden SBY begitu memperhatikan situasi yang terjadi saat ini di Gaza dan bahkan berbicara dengan Sekjen PBB beberapa waktu lalu.
Jadi, seperti yang Anda ketahui kebijakan luar negeri Indonesia saat ini lebih aktif, terutama menyangkut beberapa isu.

Di mata saya, Indonesia telah menampilkan dirinya di dunia internasional dengan baik dan saya berharap pemerintah dapat terus melanjutkannya, karena itu sangat penting.

Saya kerap mengatakan Asia Tenggara demokratis yang damai tergantung kepada situasi demokrasi di Indonesia. Salah satu alasan mengapa kawasan ini bisa begitu sukses, tak lepas dari kesuksesan yang diraih oleh Indonesia.

Di masa lalu Inggris pernah memberlakukan larangan ekspor produk pertahanan ke Indonesia. Setelah larangan itu dicabut, bagaimana kerjasama kedua negara?

Kerjasama kedua negara di bidang pertahanan sangat baik. Seperti yang Anda ketahui, kedua negara memang memiliki permasalahan di tahun 1999 silam, karena kasus Timor Leste. Tapi, itu kasus yang sudah lama terjadi.

Indonesia saat ini merupakan negara demokrasi yang matang dan terkait penjualan alat-alat pertahanan, kami memandang Indonesia sebagai mitra. Kami bersedia untuk menjual alat-alat pertahanan kepada Indonesia yang sesuai. Sebagai negara, Inggris memiliki pengawasan internal.

Namun, saat ini kami merasa nyaman dengan situasi hubungan kedua negara saat ini, bahkan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro tengah berada di Inggris. Dia berada di sana untuk memeriksa tiga kapal fregat yang dipesan Indonesia, kami juga bekerja sama untuk memperbarui pesawat, kami melakukan banyak hal. Jadi, kami berani memastikan sudah tidak ada permasalahan lagi di bidang pertahanan.

Siapa yang ditemui Menhan Purnomo, karena Menhan Philip Hammond saat ini menggantikan posisi William Hague sebagai Menteri Luar Negeri?

Sejujurnya, tujuan dia berkunjung ke Inggris untuk memeriksa apakah tiga kapal perang yang dipesan telah disiapkan dengan baik.

Jadi, Philip Hammond merangkap dua jabatan atau ada orang baru yang menggantikan posisinya di Kementerian Pertahanan?

Philip Hammond hanya menjabat sebagai Menlu dan yang mengisi posisinya di Kemenhan adalah Michael Fallon.

[Michael Fallon ditunjuk sebagai Menhan oleh PM Cameron pada 15 Juli 2014. Sebelum menduduki jabatan sebagai Menhan, dia juga pernah menduduki posisi sebagai Menteri Negara Energi pada Maret 2013 dan Menteri Urusan Bisnis dan Perusahaan di tahun 2012 silam]

Demokrasi Indonesia

Jadi, Anda pikir kami masih dalam situasi yang baik, kendati ada begitu banyak ketegangan di luar sana? Khususnya, ketika menentukan siapa Presiden pilihan rakyat?

Ya, saya pikir begitu, karena Anda memiliki proses hukum dan Anda mengikuti proses itu. Dan saya yakin ketika Komisi Pemilihan Umum mengumumkan hasilnya tanggal 22 Juli, mungkin saja akan ada keberatan hukum yang diajukan, tapi itu tidak masalah. Itu merupakan proses dan publik akan memantau proses tersebut.

Anda juga perlu membandingkan dengan beberapa negara seperti Thailand atau negara lain yang menerapkan prinsip demokrasi. Sehingga, apa yang telah Anda raih, itu sangat bagus.

Apakah menurut Anda, Indonesia bisa dijadikan contoh bagi negara-negara lain, tidak hanya di kawasan Asia Tenggara tetapi juga antar kawasan lainnya?

Saya pikir Indonesia bisa dan memang seharusnya sudah begitu. Saya ingin melihat Indonesia lebih asertif dan menceritakan kisahnya sendiri. Saya tahu bahwa Indonesia juga memiliki masalahnya sendiri, tetapi Anda juga perlu melihat kekacauan yang terjadi di negara-negara Arab atau negara Muslim lainnya.

Dan saya tahu Indonesia tidak mendefinisikan dirinya sebagai negara Islam. Tetapi, memang pada faktanya, Indonesia memiliki populasi Muslim terbesar di dunia.

Saya berharap negara Muslim lainnya di belahan dunia lain merujuk ke Indonesia. Mereka bisa mencontoh kesuksesan yang diraih Indonesia.

Apakah Anda memiliki kriteria pemimpin baru Indonesia yang dapat meningkatkan kerjasama bilateral Indonesia-Inggris?

Tentunya, kami bisa bekerjasama dengan senang dan produktif dengan siapa pun dari kedua kandidat itu yang terpilih sebagai Presiden baru RI.

Jadi, ketika ada beberapa rekan dari Indonesia bertanya kepada saya siapa yang ingin saya lihat sebagai pemenang pemilu, saya menjawab: “Itu adalah pemilu kalian dan bukan pemilu kami”.

Tapi, saya juga dapat mengatakan kepada Anda, pemimpin seperti apa yang saya harapkan muncul dari Indonesia. Anda tentu berharap dapat memiliki pemimpin yang akan meningkatkan perekonomian Indonesia, terkait kemajuan di bidang demokrasi, Anda berharap ingin melihat pemimpin kuat dan dapat mengkonsolidasi negara ini.

Anda ingin terus melihat adanya kesetaraan di bidang sosial, karena saya pikir kemiskinan sangat berbahaya dan sebanyak 100 juta penduduk Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan.

Jadi, Anda tentu mengetahui, siapa pun yang memimpin negara ini harus membuat adanya perkembangan di bidang ekonomi, demokrasi dan politik.

Selain itu, bidang hak asasi manusia juga perlu mendapat perhatian. Indonesia berhasil mencapai kemajuan di bidang HAM dan itu harus dipertahankan.

Pilpres di Indonesia turut berdampak kepada media. Banyak yang mengkritik media di Indonesia bias dalam pemberitaan dan cenderung berpihak. Apakah hal serupa juga terjadi pada media di Inggris?

Anda tahu, media-media massa di Inggris juga partisan. Ada berbagai pemilik yang memiliki berbagai media. Mereka juga memiliki keberpihakan tertentu.

Apakah pemilik media itu juga terjun ke dunia politik?

Permasalahannya bukan siapa yang memiliki media, karena akan selalu ada situasi di mana pemodal memiliki media cetak, entah itu di Amerika Serikat, atau di sini.

Sebagai contoh Rupert Murdoch. Permasalahannya lebih kepada bagaimana media mengatur hal tersebut.

Di Inggris sendiri sedang terjadi perdebatan, karena kami juga memiliki permasalahan dengan media. Publik mengira media melakukan berbagai cara untuk memperoleh sumber cerita untuk ditulis. Hal itu menjadi kontroversi tersendiri.

Isi perdebatannya yaitu apakah pemerintah perlu mengatur media atau media yang mengeluarkan aturan untuk hal itu. Banyak orang yang berpikir jika pemerintah yang mengatur media, maka dapat berbahaya, karena akan memicu terjadinya sensor informasi.

Ini juga menjadi dilema yang akan dihadapi di Indonesia. Anda memiliki institusi yang mengatur media dan mungkin perlu ditanyakan apakah institusi tersebut memiliki kekuatan dan kewenangan untuk melakukan pekerjaan mereka?

Karena yang terjadi di Inggris, apabila ada sebuah media cetak yang menulis artikel yang tidak akurat dan merugikan, pertama media tersebut bisa dikenakan denda oleh sebuah badan bernama Press Complaint Commission (PCC).

Nominal dendanya sangat besar. Kedua, media tersebut juga bisa dituntut oleh individu yang merasa dirugikan akan pemberitaan itu.

Sebagai contoh, apabila Anda menulis berita yang merugikan saya, maka saya bisa memperkarakan Anda ke pengadilan dan mungkin media tempat Anda bekerja diharuskan untuk membayar jutaan Poundsterling kepada saya. Jadi, itu cara media di negara kami mengendalikan diri mereka sendiri.

Dan yang saya tahu ada perdebatan di Indonesia mengenai bagaimana cara mengatur media lebih baik.

[PCC adalah badan pengatur independen yang mengurus keluhan mengenai isi yang dimuat oleh pers. PCC juga bisa mewakili individu yang memiliki kepentingan terkait isi pemberitaan tertentu yang dianggap merugikan. PCC juga terus mempromosikan standar tinggi di dunia pers dengan membangun panduan yang jelas dan prinsip praktis melalui aturan yang mereka buat. Selain itu, PCC menawarkan pelatihan dan masukan kepada para editor dan jurnalis]

Apakah menurut Anda itu sebuah saran yang baik untuk mengelola media dengan tindakan seperti yang diberlakukan di Inggris?

Saya pikir Indonesia harus memutuskan bagaimana cara mengatur media di sini. Apa yang coba saya sampaikan, ketika Anda memiliki demokrasi baru dan Anda memiliki media dan kebebasan baru, maka hal-hal semacam ini butuh waktu untuk diselesaikan.

Indonesia telah melalui masa dari rezim otoriter. Perubahan terbesar yang saya rasakan ketika bertugas kembali di Indonesia adalah kebebasan pers.

Indonesia memiliki pers yang paling bebas dibandingkan di negara-negara lain, namun kebebasan juga harus diikuti dengan tanggung jawab. Pasti akan ada perdebatan di beberapa tahun mendatang, bagaimana kita melakukan hal ini [mengatur kebebasan pers.red].

Karena jika Anda tidak melakukannya, maka orang lain yang akan membuat aturan itu untuk Anda.

Masalah Keamanan
Salah satu masalah yang tengah dihadapi Inggris dan Indonesia, banyaknya pemuda yang tertarik berangkat ke Timur Tengah untuk berperang di  Suriah dan Irak. Permasalahan yang muncul, jika mereka kembali dan berpotensi menyebar terror di negara asal. Bagaimana cara Inggris menghadapi permasalahan ini?

Indonesia juga memiliki permasalahan yang sama terkait hal ini seperti kami. Anda memiliki beberapa pemuda yang menjadi radikal dan kami tidak begitu memahami proses radikalisasi ini dimulai.

Pemicunya sama sekali tidak terkait isu kemiskinan. Bahkan, sebagian besar warga kami yang diketahui berangkat ke Irak dan Suriah berasal dari kalangan menengah, mereka lulusan universitas dan mahasiswa Fakultas Kedokteran,

Jadi, jelas penyebabnya bukan karena kemiskinan. Tapi, ini merupakan ideologi modern dan berbahaya yang tengah disebar dan mencoba untuk menarik para pemuda.

Pesan kuat yang ingin saya tinggalkan bagi negeri ini yaitu, Indonesia jangan menyia-nyiakan karakternya sebagai negaranya yang moderat.

Indonesia adalah negara yang moderat dan pemerintah telah melakukan pekerjaan yang luar biasa untuk menekan ekstrimisme. Tapi, Indonesia perlu berhati-hati.

Apabila Anda melihat negara seperti Pakistan, negeri itu dulunya adalah negara yang normal. Namun Anda bisa melihat betapa cepat Pakistan berubah karena terpengaruh paham radikalisme.

Hal serupa juga bisa terjadi di Indonesia. Saat ini, keadaan memang baik-baik saja dan hanya menimbulkan sedikit permasalahan.

Tapi, Indonesia juga harus mempertimbangkan para ekstremis yang kembali dari Suriah dalam beberapa tahun mendatang, Anda juga akan menghadapi kenyataan beberapa napi kasus terorisme akan bebas dan mereka masih dianggap berbahaya.

Saya juga khawatir terhadap materi “beracun” yang bisa dengan mudah diperoleh dari media online. Dan beberapa hari lalu, ketika saya tengah menyeberang ke Hotel Grand Hyatt [di Bundaran HI]  saya melihat segerombolan orang berdemonstrasi sambil membawa bendera ISIS.

Anda harus memahami demokrasi dan kebebasan berbicara bukan berarti tidak memiliki batas. Di Inggris, jika ada orang yang menyampaikan ceramah berisi kebencian dan tindak kekerasan, itu merupakan tindak kejahatan dan mereka bisa ditahan.

Salah satu tantantangan besar yang dihadapi oleh Indonesia adalah mempertahankan moderasi. Banyak orang berpikir Indonesia adalah negara yang moderat karena memiliki sistem hukum sendiri dan hal itu tidak benar.

Prinsip moderat harus terus diperjuangkan, karena jika tidak, maka hal tersebut akan menghilang. Sebelum Anda mengetahuinya, situasi buruk telah terjadi.

Apakah Inggris mencabut kewarganegaraan bagi warganya yang terbukti berperang atau bergabung dengan kelompok militan di Irak atau Suriah?

Saya tidak begitu yakin terhadap jawaban dari pertanyaan Anda, tapi sepertinya tidak. Tapi, kami memiliki permasalahan serupa dengan Pemerintah Indonesia yaitu bagaimana menghentikan warga untuk berangkat ke Timur Tengah terkait konflik di sana.

Kadang, kami menghentikan orang yang bepergian ke sana jika diperlukan. Namun, hingga kini kami belum menemukan solusi bagaimana menghentikan para pemuda agar tidak mempercayai ideologi berbahaya ini, karena akar permasalahan utamanya bukan finansial.

Di sini, Anda memiliki masyarakat moderat yang hebat. Namun, Pemerintah Indonesi juga perlu tetap waspada.

Lalu, bagaimana cara Anda menjelaskan hal ini setiap kali bertemu dengan para ulama dan cendekiawan Muslim di Indonesia?

Permasalahannya, ulama dan cendekiawan Muslim yang saya temui bukanlah sumber masalahnya.

Tetapi apakah para ulama dan cendekiawan Muslim yang Anda temui juga khawatir terhadap isu ini?

Iya. Tetapi permasalahannya bukan terletak kepada Cendikiawan Muslim yang Anda temui dan ajak bicara, namun kelompok yang tidak kami ajak berkomunikasi.

Kedubes Inggris telah melakukan banyak hal untuk menjangkau mereka. Kami turut mengajak pemimpin kelompok Muslim untuk berdialog dan itu merupakan cara yang bagus.

Tapi, bukan itu permasalahannya. Permasalahannya terletak kepada kelompok yang tidak mampu kami jangkau. Jadi, ketika Kedubes ingin berdialog dengan kelompok tertentu, saya tidak mempermasalahkan hal itu. Tetapi, Anda juga perlu menjangkau kelompok lainnya.

Seperti yang kami lakukan di Inggris, kami tidak menceramahi kepada mualaf, tetapi kami perlu menjangkau kelompok yang belum mampu kami jangkau dan tantangan itu juga dimiliki oleh Indonesia.

Kerjasama Pendidikan

Inggris menjadi negara tujuan favorit bagi pelajar Indonesia untuk menuntut ilmu. Berapa jumlah beasiswa yang akan diberikan tahun 2015?

Tahun 2014, kami memberikan 30 beasiswa dan tahun depan akan memberikan 90 beasiswa.

Apa yang menyebabkan Inggris meningkatkan jumlah pemberian beasiswa hingga tiga kali lipat?

Karena kami menganggap Indonesia merupakan negara yang begitu penting dan luasnya negara ini. Salah satu cara penting yang bisa kami lakukan yaitu dengan membangun jejaring di bidang pendidikan dengan para pemudanya.

Seperti sebelumnya, ketika saya diwawancarai oleh salah satu media di sini, beberapa pemuda mendatangi dan berbicara dengan saya dan mengatakan mereka dulunya juga menimba ilmu di Inggris.

Dan kini, begitu banyak lulusan universitas di Inggris asal Indonesia menduduki jabatan strategis di beberapa Kementerian di sini dan itu sangat bagus.

Itu merupakan investasi yang bagus. Kami tidak berharap mereka akan menjadi Dubes untuk Inggris. Namun, banyak orang yang telah lulus dari Inggris dan mengatakan negara kami tempat yang tepat untuk belajar.

Apakah hal tersebut akan mempengaruhi jumlah kenaikan pemberian visa kepada pelajar Indonesia?

Saya pikir juga begitu. Namun, apabila Anda cermati, jumlah pelajar asal Indonesia yang menuntut ilmu di Inggris masih kecil.

Jumlahnya mencapai 4.000 atau mungkin kurang. Jika Anda melihat pelajar asal Malaysia, maka jumlahnya mencapai 30 ribu per tahun.

Pemberian visa untuk para pelajar memang mengalaim kenaikan. Namun, masih membutuhkan perjalanan yang panjang untuk bisa menyamai jumlah pelajar asal Singapura atau Malaysia.

Apakah penyebab banyaknya pelajar asal Inggris yang memilih belajar di Malaysia dan Singapura, ketimbang Indonesia, karena adanya kedekatan sejarah?

Bisa jadi itu salah satu penyebabnya. Namun, penyebab lainnya karena adanya standar Bahasa Inggris, karena pada kenyataannya ada pelajar yang begitu pintar, namun tidak memiliki standar Bahasa Inggris yang memadai untuk bisa kuliah di Inggris.

Itu sebabnya British Council membuka pusat pengajaran Bahasa Inggris sehingga bisa memberikan pengajaran ketika mereka masih muda.

Warga Inggris dikenal akan aksen “British”nya yang begitu kental. Apakah Anda bisa bercerita dari mana aksen itu berasal? Apakah turut dipengaruhi bahasa lokal di sana?

Saya tidak tahu pasti penyebabnya, mungkin saja sama seperti Indonesia, ketika ada yang berasal dari Bandung atau Sumatera Utara, Anda langsung mengetahui asal orang tersebut hanya ketika mendengar mereka berkomunikasi.

Di Inggris pun begitu, kami memiliki ratusan aksen bahasa regional. Apabila Anda berkunjung ke Inggris di bagian utara, tidak begitu banyak orang yang tahu.

Ada juga aksen Bahasa Inggris ala warga Skotlandia dan baru-baru ini Newscastle. Aksen ini sudah ada sejak ratusan ribu tahun lalu.

Kami sangat bersyukur karena merupakan bagian dari penutur Bahasa Inggris. Ini merupakan keuntungan yang besar bagi Inggris, sebuah negara tujuan investasi. Kami memiliki Bahasa Inggris, sistem hukum Inggris, kami memiliki zona waktu tepat di tengah antara timur dengan barat (GMT), sehingga menurut kami ini merupakan keuntungan yang besar.

Selain bidang pendidikan, ketika berbicara mengenai Inggris, warga Indonesia juga akan mengasosiasikannya dengan sepak bola. Banyak yang berharap Inggris juga lebih banyak mengedepankan diplomasi sepak bola.

Tidak hanya dengan mendukung kunjungan klub Liga Primer ke Indonesia, tetapi diharapkan juga ada program pelatihan bagi kaum muda di Indonesia agar bisa menjadi pemain sepak bola profesional. Atau bisa juga turut memfasilitasi kaum muda Indonesia agar bisa bermain di Liga Primer di sana. Bagaimana Anda menjawab harapan semacam itu?

Kami juga memiliki program semacam itu yang dikelola oleh British Council, bernama Primier Skills. Saya pikir Anda perlu menulis soal program tersebut. Acara tersebut efektif.

Kami melatih anak-anak dari kaum yang tidak mampu dan anak-anak jalanan. Kami bahagia dapat melakukan hal itu. Di Kedubes sendiri, kami memiliki tim kesebelasan. Kemenangan terbesar kami ketika melawan tim dari Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin.  Ya, kami juga melakukan diplomasi lunak sepak bola.

September nanti, penduduk Skotlandia akan melakukan referendum, apakah tetap bergabung dengan Inggris atau memisahkan diri. Apakah  Inggris telah siap? Apa yang akan dilakukan seandainya sebagian besar Warga Skotlandia memutuskan untuk membentuk negara sendiri?

Sikap Pemerintah Inggris, kami menginginkan Skotlandia tetap menjadi bagian dari negara kami. Itu sudah menjadi posisi yang jelas. Namun, kami mengetahui akan referendum di bulan September.

Kami ingin, dalam referendum itu, sebagian besar warga mengatakan tidak dan ingin tetap berada di Inggris. Kami menyakini Inggris akan lebih baik dan kuat jika tetap bersatu dan bersama-sama.

Kami  meyakini Skotlandia telah berkontribusi besar terhadap Inggris dan sebaliknya. Itulah yang kami harapkan isi dari referendum yang digelar pada bulan depan.

Namun, kami masih harus menanti hasilnya. Walau begitu, kami tetap yakin Inggris merupakan sebuah negara yang sukses dan kami berharap, kami tetap menjadi satu negara yang utuh.

Tahun 2017, PM Cameron akan menggelar referendum untuk menentukan syarat dan keanggotaan Inggris di Uni Eropa. Apa yang melatarbelakangi keputusan itu? Apakah Inggris tidak merasakan adanya manfaat bergabung di UE?

Kami mengakui UE telah memberikan manfaat yang cukup besar bagi Inggris di bidang ekonomi dan sektor lainnya. Namun, kami juga meyakini UE kini bergerak menuju ke satu arah di luar kompetensi dan tanggung jawab mereka.

Kami menyakini UE telah menjadi organisasi yang begitu sukses dalam meningkatkan akses pasar, menciptakan pasar tunggal, standar tunggal, sehingga memungkinkan negara-negara yang tergabung di dalamnya bisa berdagang dan itu hebat.

Namun, banyak pihak, termasuk Inggris merasakan UE kini bergerak ke area lainnya yang menyasar ke sistem hukum kami, sistem Hak Asasi Manusia.

Jadi, ini masalah yang masih didebatkan, apakah UE bisa kembali fokus kepada hal-hal yang memang penting dan menurut kami hal yang lebih penting untuk diprioritaskan adalah ekonomi, pembukaan lapangan pekerjaan baru, perdagangan terbuka, dan beberapa kerjasama seperti melawan tindak kejahatan peredaran narkoba.

Hal-hal semacam itu lebih nyata dan tidak fokus untuk mengurus hal lainnya.

Apakah ada pesan khusus bagi Dubes selanjutnya yang akan mengisi posisi Anda?

Saya hanya ingin mengatakan bahwa dia sangat beruntung bisa ditugaskan di Indonesia. Saya sudah bertemu dengan Dubes pengganti saya, Moazzam Malik.

Dia sangat beruntung bisa bertugas di sini, di saat hubungan kedua negara dalam keadaan stabil. Dia akan dibantu oleh tim Kedubes yang luar biasa di sini, jadi dia pasti akan menunaikan tugasnya dengan baik.

Apakah hal yang umum terjadi di Inggris, kaum Muslim bisa menjadi Dubes?

Kami memiliki jumlah populasi Muslim yang cukup besar dan tidak hanya Muslim, kepercayaan lain pun juga ada di Inggris. Jadi, mereka yang bekerja di Kemenlu Inggris mewakili dan mencerminkan negara kami.

Saya yakin tidak hanya kaum Muslim, Kristiani, mungkin ada juga pemeluk agama Buddha yang menjadi Dubes Inggris di negara lain. Ini merupakan wajah Inggris, beragam dan multikultural. Jadi, Dubes Malik sangat beruntung bisa ditugaskan di sini.  (umi)

Ketua MK Jamin Tak Ada Intervensi Hakim dalam Sidang Sengketa Pilpres

Mulya Nurbilkis - detikNews

Jakarta - Sidang perdana gugatan Pilpres kubu Prabowo-Hatta akan dilaksanakan pada 6 Agustus mendatang. Ketua MK, Hamdan Zulva menjamin tak akan ada intervensi terhadap hakim yang akan menangani sidang ini.

"Saya pastikan hakim tidak di intervensi. Sudah pasti," kata Hamdan saat ditanya independensi hakim MK menangani sidang sengketa pilpres, Minggu (3/8/2014).

Hal ini disampaikannya usai menghadiri resepsi pernikahan putri Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi di Balai Kartini, Jalan Gatot Subroto, Jakarta.

Hamdan memperkirakan tidak menutup kemungkinan ada pihak yang berusaha untuk mengusik independensi para hakim MK untuk memutuskan hasil sengketa Pilpres. Namun, dia kembali memastikan pihak MK tak bisa dintervensi.

"Orang bisa saja mengintervensi, tapi hakim mau diintervensi atau tidak? Saya pastikan hakim tidak mau diintervensi," ucapnya.

Anggota tim Prabowo-Hatta, Fadli Zon menyatakan sebagai pihak penggugat mengaku sudah siap untuk menghadapi sidang tersebut. Prabowo-Hatta akan datang. Kader dan relawan juga.

"Bahan-bahan sebagai bukti, sudah disiapkan," kata Fadli di sela acara silaturahmi Koalisi Merah Putih, Timkamnas, dan relawan di Rumah Polonia, Jakarta Timur, hari ini.

Mahfud: Saya Masih Berada di Tim Prabowo-Hatta

Oleh: Indra Hendriana

INILAHCOM, Jakarta - Mahfud MD membantah telah keluar dari tim Capres/ Cawapres Prabowo-Hatta. Mantan Ketua Tim Pemenangan Prabowo-Hatta itu menilai selama ini ada kesalahan informasi yang beredar.

"Ada kesalahan informasi yang mengatakan saya keluar dari tim Prabowo-Hatta. Saya tidak pernah keluar dari tim Prabowo-Hatta," ujarnya di Rumah Polonia, Jakarta Timur, Minggu (3/8/2014).

Mahfud menjelaskan mundurnya ia sebagai ketua tim pemenangan, bukan berarti ia mundur secara total dari tim tersebut. Sebab menurutnya saat ini memang kampanye nasional sudah selesai, sehingga tidak ada masalah jika ia mundur.

"Tugas sebagai tim kampanye nasional sudah selesai, tetapi masih ada tugas lain," katanya.

Sebelumnya diberitakan, pada 22 Juli lalu Mahfud MD mengatakan jika ia sudah tidak lagi menjabat sebagai Ketua Tim Kampanye Pemenangan pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

"Saya sudah mengembalikan mandat kepada capres-cawapres (Prabowo-Hatta), saya tidak lagi bisa berbicara mewakili," ujarnya.

Mahfud mengaku, jabatan tersebut dikembalikan lantaran dirinya selaku ketua tim tidak bisa membawa pasangan nomor urut 1 itu untuk meraih kemenangan. "Saya mengembalikan mandat karena saya gagal (memenangkan Prabowo-Hatta)," katanya.[bay]

Liput halal bihalal di Prabowo-Hatta, wartawan Metro TV diusir

MERDEKA.COM. Reporter dan kamerawan Metro TV diusir saat meliput acara halal bihalal yang diadakan tim Prabowo-Hatta di Rumah Polonia. Pengusiran tersebut dilakukan oleh sejumlah tamu yang menghadiri halal bihalal.

Dari pantauan merdeka.com di lokasi, sekitar pukul 14.30 WIB para tamu yang berada di bibir panggung meneriaki reporter dan kamerawan Metro TV tersebut dan langsung menyuruhnya keluar.

"Keluar, keluar, keluar Metro TV," teriak para tamu, Minggu (3/8).

Akhirnya, reporter dan kamerawan itu melangkah keluar melewati pagar samping kanan Rumah Polonia. Di bawah guyuran hujan mereka keluar diiringi teriakan.

"Huuu... Keluar Metro TV... Huuu," sorak para pendukung

PKS Siapkan Bukti untuk Sidang Perdana di MK

INILAHCOM, Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengaku sudah siap menyampaikan bukti-bukti untuk persidangan dalam sengketa gugatan Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK).

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKS, Taufik Ridho mengatakan, pihak Prabowo-Hatta akan menyiapkan semua bukti-bukti untuk persidangan awal di MK pada tanggal 6 Agustus nanti.

"Data kan itu sudah siap semu. Nanti dipilih mana yang mau diajukan ke MK," kata Taufik di Rumah Polonia, Jakarta Timur, Minggu (3/8/2014).

Menurutnya, selain data, Prabowo-Hatta juga telah menyiapkan saksi yang akan dihadirkan dalam persidangan. Saksi yang akan diajukan tergantung permintaan dari MK.

"Bukti saksi itu tergantung dengan permintaan MK nantinya. Misalnya kata MK diperlukan tingkat provinsi 20 saksi yang dibutuhkan, ya kita datangi saksi itu," tandasnya.
Sebelumnya, Kubu Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa telah resmi mendaftarkan gugatan hasil pemilihan umum presiden 2014 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pada Rabu (6/8/2014) rencananya sidang perdana gugatan perselisihan hasil pemilihan umum.[jat]

Hukuman Koruptor Masih Ringan, ICW: MA Wajib Tegur Hakim

VIVAnews - Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai putusan terhadap terpidana kasus korupsi pada semester I tahun 2014 masih tergolong dalam kategori ringan. Baik itu putusan di tingkat Pengadilan Tipikor, Pengadilan Tinggi, hingga Mahkamah Agung.

"Temuan kami, rata-rata vonis 2 tahun 9 bulan, masih terlalu ringan," kata peneliti ICW, Aradila Caesar, di kantornya, Minggu 3 Agustus 2014.

Dari 210 perkara dengan 261 terdakwa, ICW membagi putusan dalam tiga kategori; yakni kategori ringan (0-4 tahun) sebanyak 195 terdakwa; kategori sedang (4-10 tahun) sebanyak 43 terdakwa, serta kategori berat (di atas 10 tahun) sebanyak empat terdakwa. Sedangkan 19 orang terdakwa dinyatakan bebas oleh pengadilan.

Dikatakannya, jumlah rata-rata hukuman untuk terdakwa korupsi di semester I tahun 2014 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Meski peningkatan hukuman sendiri hanya berkisar antara dua-tiga bulan saja.

Pada semester I tahun 2012, tercatat rata-ratanya adalah 2 tahun 8 bulan, sedangkan semester I tahun 2013 yakni 2 tahun 6 bulan.

"Keseluruhan vonis yang dijatuhkan terhadap koruptor belum memberikan efek jera, karena mayoritas dihukum dengan ringan," kata Aradila.

Koordinator Divisi Monitoring Hukum dan Peradilan ICW, Emerson Yuntho, menambahkan, pihaknya berencana akan menyampaikan hasil temuannya kepada Mahkamah Agung.

"Kami akan sampaikan ke MA. Nanti di MA kami sampaikan kecenderungan bahwa vonis yang dijatuhkan tergolong ringan," kata dia.

Pihaknya pun berharap agar MA memperbaiki sistem tersebut dengan cara mengeluarkan surat edaran kepada para hakim untuk memberikan hukuman seberat-beratnya kepada terdakwa korupsi.

"MA juga harus mewaspadai upaya koruptor untuk bebas melalui mekanisme Peninjauan Kembali (PK), saya pikir harus diwaspadai MA," ujar Emerson. (ren)

Selain kepada Pendukungnya, Jokowi Ucapan Terima Kasih untuk Haters

Ayunda W Savitri - detikNews

 Jakarta - KPU menetapkan Joko Widodo (Jokowi) sebagai presiden terpilih periode 2014-2019, 22 Juli lalu. Tak henti-hentinya Jokowi pun mengucapkan terima kasih baik untuk para pendukungnya maupun haters-nya.

"Ya ini halal bihalal sekaligus saya diundang saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh relawan, seniman, artis, musisi, yang telah mengadakan konser Dua Jari di GBK," ujar Jokowi di Restoran Kembang Goela, Jl Jend Sudirman, Jakarta Pusat, Minggu (3/8/2014) malam.

"(Terima kasih juga untuk) orang yang menyampaikan Jokowi sinting. saya ucapkan terima kasih yang sebesarnya kepada KPU dan saudara semuanya yang telah amat susah payah dengan jerih payah, saya tahu dari pagi siang malam pagi siang malam saya tahu itu," ujarnya dalam acara halal bihalal.

Gubernur DKI Jakarta ini mengaku tidak menyangka begitu besarnya antusiasme dan dukungan para penggemarnya, terutama saat di GBK. Mulai dari donasi-donasi yang diberikan oleh relawannya hingga dapat melaksanakan konser Salam 2 Jari begitu meriah.

"Saya ingin mengucapkan terima kasih karena tidak mengeluarkan uang serupiah pun, tapi terselenggara acara yang luar biasa dan biayanya habis berapa M, pasti biayanya M tapi saya enggak ngerti. Sehingga saya diundang dan saya perlu hadir untuk mengucapkan terima kasih," ujar Jokowi.

Suami Iriana Widodo ini juga sempat berkelakar, dirinya dinilai orang-orang tampil dengan memukau dan pintar sewaktu debat final capres cawapres. Sontak saja candaan Jokowi ini mengundang tawa renyah seisi ruangan yang mendengar sambutannya tersebut.

"Katanya lagi waktu debat, katanya saya kelihatan pintar katanya. Ini katanya loh ya. Tapi ya nggak tahulah yang jelas kita sudah tahu hasilnya seperti apa dan malam hari ini saya tidak ingin berbicara masalah quick count, KPU dan MK. Itu sudah urusannya sana. Bukan kita yang digugat ngapain kita urus," pungkasnya.

Relawan pendukung Prabowo-Hatta keluarkan pernyataan sikap

Pewarta: S.Muryono

 Jakarta (ANTARA News) - Ketua Umum Relawan Koalisi Perjuangan Merah Putih untuk Kebenaran dan Keadilan, Mayjen (Purn) Kivlan Zen mengeluarkan enam pernyataan sikap terkait persidangan gugatan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa di Mahkamah Konstitusi (MK) pekan depan.

Pertama, kata Kivlan dalam pernyataan pers yang disampaikan di Jakarta, Minggu, mengajak dan mengimbau kepada seluruh saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang mendukung pasangan Capres Nomor 1 Prabowo-Hatta supaya bersama-sama mengawal sidang perdana dan seterusnya untuk sengketa pemilihan presiden yang akan dimulai pada 6 Agustus 2014 di Gedung Mahkamah Konstitusi Jl Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat.

Kedua, bahwa berdasarkan Dokumen Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) telah terjadi ketidakadilan dalam penyelenggaraan pilpres yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif Tempat Pemungutan Suara (TPS) di lebih dari 7 (tujuh) provinsi di Indonesia.

"Ketiga, bila tak ada ketimpangan di dalam proses penghitungan suara maka kami berkeyakinan bahwa pasangan nomor 1 Prabowo-Hatta memenangkan Pilpres 2014 dengan perolehan suara 50,25 persen atau 67.139.153 suara," kata Kivlan.

Keempat, berdasarkan rekap C1 yang dimiliki tim sukses Prabowo-Hatta ada 21 juta suara pemilih untuk pasangan nomor 1 Prabowo-Hatta yang diselewengkan dan dihilangkan.

Keempat, KPU telah membuka kotak suara tanpa izin dari MK itu sudah merupakan bukti bahwa ada sesuatu ketimpangan yang telah terjadi.

"Keenam, memohon kepada para Hakim MK agar bisa mengambil keputusan yang sebenar-benarnya dan seadil-adilnya tanpa intervensi dari pihak manapun," katanya.

Kivlan diakhir pernyataan menegaskan, semua yang dilakukan demi untuk memperjuangkan kebenaran dan keadilan untuk Indonesia yang lebih baik di masa kini dan di masa yang akan datang.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jakarta, Selasa (22/7) menetapkan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Joko Widodo dan Jusuf Kalla, memenangi Pilpres 2014 dengan perolehan suara 70.990.832 suara atau 53,15 persen dari total 133.567.276 suara sah nasional.

Sementara pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa, memperoleh 62.576.444 suara atau 46,85 persen.
(S023/Z003)

Hasyim: Muslim Indonesia jangan terprovokasi isu ISIS

Pewarta: Sigit Pinardi

Jakarta (ANTARA News) - Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Hasyim Muzadi mengatakan Muslim Indonesia tidak boleh terprovokasi oleh isu Iraq Syria of Islamic State (ISIS), apalagi ikut-ikutan menjadi pendukungnya.

"Sebagai sesama Muslim saya mengimbau agar kaum Muslimin Indonesia tidak termakan dan terprovokasi terhadap isu ISIS yang belakangan ini masuk di Indonesia," kata Hasyim dalam pernyataan tertulis yang diterima Antara di Jakarta, Minggu.

Hasyim mengatakan umat Islam di Indonesia, khususnya warga NU, sebaiknya tidak ikut-ikutan mendukung ISIS dan sekaligus tidak membuat perpecahan di kalangan kaum Muslimin.

"ISIS adalah fenomena Islam di Timur Tengah yang sama sekali tidak sama dengan kondisi Indonesia," kata Hasyim.

Di samping itu, tambah Hasyim, kehati-hatian ini perlu karena selama musim reformasi telah terbentuk embrio-embrio kekuatan garis keras (radikal), baik yang bergerak melalui gerakan massa, gerakan yang masuk ke dalam sistem keindonesiaan, maupun yang menggunakan cara teror.

"Menurut saya, apabila embrio radikalitas ini diolah dengan bumbu isu ISIS atau perpecahan pascapilpres pasti akan meningkatkan kadar radikalitas dalam gerakan transnasional yang membahayakan keselamatan kaum Muslimin Indonesia dan sekaligus membahayakan keutuhan NKRI," kata Hasyim.

Menurut Hasyim, lebih baik kaum Muslimin berbuat dan melakukan strategi yang islami dan "Indonesiawi" daripada mengaku sebagai kelompok yang paling Islam, namun menghalalkan segala cara karena merasa untuk kepentingan kelompoknya yang paling Islam itu.

"Padahal yang sedemikian itu tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah. Menghalalkan segala cara bukanlah ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Yang pernah terjadi dalam sejarah Islam adalah kelompok Khawarij, yang berprinsip boleh merusak apa saja yang bertentangan dengan kemauannya," kata Hasyim.

Sekarang ini, lanjut dia, ajaran tersebut menjelma dalam berbagai bentuk gerakan pengrusakan dengan segala manifestasinya.

"Dan apabila terjadi bentrok antarkelompok kaum Muslimin, itulah saatnya kekuatan asing akan masuk dan merusak Islam dan Indonesia. Waspadalah," kata Hasyim.(*)

Oknum Jaksa dan Polisi Ditangkap saat Pesta Sabu di Banyumas

Arbi Anugrah - detikNews

Banyumas - Polres Banyumas menangkap oknum jaksa dan polisi yang berpesta sabu. Mereka juga menangkap seorang warga Desa Sudagaran, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas yang rumahnya dijadikan sebagai lokasi pesta narkoba.

Ketiga tersangka, yakni oknum jaksa berinisial Sud (48), oknum polisi berinisial Ags (40), dan seorang warga berinisial Mar (39) hanyalah pengguna sabu. Saat ini Polres Banyumas terus mengembangkan kasus tersebut dan memburu pemasok sabu. Ketiga tersangka saat ini juga sudah ditahan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

"Kasusnya masih dalam pengembangan. Kami masih memburu pemasok sabu yang berinisial SDM," kata Kapolres Banyumas AKBP Dwiyono kepada wartawan, Minggu (3/8/2014).

Dia menjelaskan, pihaknya tetap akan mengikuti aturan hukum yang berlaku meskipun anggotanya sendiri yang terlibat dalam kasus tersebut. "Ya yang terlibat akan tetap mengikuti hukum yang berlaku," ujarnya.

Dari informasi yang dikumpulkan, Sud dan Ags ditangkap oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Banyumas pada Kamis (31/7) malam saat berpesta sabu di rumah Mar, Desa Sudagaran, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas. Dalam penangkapan tersebut, petugas menyita satu paket sabu yang dibeli oleh Mar dari luar kota seharga Rp 600 ribu menggunakan uang yang dikumpulkan oleh ketiga tersangka.

Dari hasil pemeriksaan diketahui tersangka Sud merupakan oknum jaksa yang dimutasikan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah mulai 1 Agustus 2014, sedangkan Ags merupakan oknum polisi berpangkat brigadir yang bertugas di Kepolisian Sektor Kalibagor, Banyumas.

Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, ketiga tersangka dijerat Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara.

Razia PKL di Monas Ricuh, Polisi Amankan 1 Orang Satpol PP

Nur Khafifah - detikNews
 Jakarta - Razia PKL di Monas yang digelar kemarin sore oleh Satpol PP di kawasan Monas sempat diwarnai kericuhan. Saat itu, Satpol PP diduga salah tangkap dalam razia.

Dari informasi yang beredar, salah seorang anggota TNI menjadi sasaran razia karena diduga PKL oleh Satpol PP. Akibat kejadian itu, salah seorang anggota Satpol PP diamankan di Mapolsek Gambir, Jakarta Pusat.

"Kemarin memang ada gesekan, tetapi yang diangkut bukan PKL, tapi orang yang menggunakan pakaian biasa yang dikiranya mungkin PKL," kata Kapolsek Gambir AKBP Putu Putra Sadana kepada wartawan, Minggu (3/8/2014).

Putu mengatakan, pihaknya akan memanggil beberapa anggota Satpol PP yang lain untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Namun ia belum dapat memastikan apakah korban salah tangkap itu anggota TNI atau warga biasa.

"Masih proses penyelidikan," katanya.

Putu juga enggan mengungkapkan identitas anggota Satpol PP yang diamankan maupun identitas korban. Pemanggilan itu sendiri dilakukan atas adanya laporan dari korban.

"Kemarin memang ada yang melaporkan kasus ini. Saat ini kami sedang melakukan penyelidikan," tuturnya.

Sementara itu Kasatpol PP Jakarta Pusat, Yadi Rusmayadi enggan memberi keterangan terkait kasus tersebut. "Saya no comment," ujarnya.

Jalur Pantura Mulai Padat

INILAHCOM, Jakarta - Memasuki H+4 Lebaran ini jalur Pantura mulai dipadati oleh kendaraan yang melintas dari arah Cirebon menuju Jakarta. Kepadatan kendaraan itu dipicu banyaknya tempat peristirahatan yang ada di sepanjang jalur Pantura.

Meski arus lalu lintas di sepanjang jalur Pantura dapat dikatakan padat lancar, namun keberadaan tempat peristirahatan itu menjadi penyebab tersendatnya kendaraan yang melintas. Pasalnya tak sedikit kendaraan yang harus memutar mobilnya, baik keluar maupun yang masuk ke tempat peristirahatan tersebut.

Tak hanya itu, keberadaan pasar tumpah pun menjadi penyebab jalur Pantura sempat mengalami kemacetan. Seperti halnya di kawasan Pamanukan hingga Jatisari Karawang. [ANT]

Tersandera Macet di Bumiayu, Matikan Mesin dan Menginap di Mobil Jadi Pilihan

Bagus Prihantoro Nugroho - detikNews

Jakarta - Jalur Bumiayu mungkin menjadi titik macet terparah pada arus balik tahun ini. Berjam-jam kendaraan terjebak parkir berjamaah di jalur Bumiayu arah Purwokerto. Akhirnya menginap di mobil menjadi pilihan.

Seperti dituturkan pemudik asal Yogyakarta yang hendak menuju ke Jakarta, Fitria Amelida dan keluarganya, Sabtu (2/8/2014). Tiba di Bumiayu tengah malam, membuat Fitria tak punya pilihan.

Kendaraan tak bergerak, macet parah terjadi di kawasan ini. "Akhirnya matikan mesin mobil, terus tidur," jelas Fitria.

Pagi hari tadi jam 06.00 WIB, sejumlah pengendara lain membangunkan. Kendaraan sudah bergerak kembali walau perlahan. "Semua dijadikan satu jalur, jadi arah sebaliknya ditutup. Ada 5 jalur semua berebutan melintas," tutur Fitria.

Pusat kemacetan di persimpangan jalan di dekat rel kereta. Polisi memberlakukan buka tutup. Nah, karena volume arus balik amat padat, alhasil macet panjang terjadi.

"Untung di pinggir jalan banyak rest area, ada restoran dan masjid. Jadi tenang," tambah dia.

Siang Fitria dan keluarganya setelah antre cukup lama bisa keluar dari kawasan Bumiayu. Selepas titik macet itu kendaraan bisa bergerak bebas. Dia kemudian memilih jalur alternatif ke Brebes-Cirebon.

"Macet tahun ini lebih parah dari tahun dahulu, tapi sekarang jalan sudah bagus dan mulus nggak rusak lagi," tutup dia.

Pemerintah tak fasilitasi WNI berperang di Palestina

Pewarta: Muhammad Arief Iskandar

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto menegaskan pemerintah tidak akan memfasilitasi warga negara Indonesia (WNI) yang ingin berangkat ke Palestina untuk ikut berperang (berjihad).

"Kepedulian dan solidaritas masyarakat Muslim Indonesia terhadap tragedi kemanusiaan yang terjadi di Jalur Gaza, akan lebih bermanfaat apabila diwujudkan dalam bentuk bantuan kemanusiaan. Pemerintah tidak akan memfasilitasi apabila keinginan ke Palestina itu untuk berperang," katanya dalam pesan singkat yang diterima Antara, Jumat.

Ia menegaskan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga telah menyerukan gencatan senjata dilakukan sekarang juga untuk menghentikan serangan brutal terhadap warga sipil.

"Indonesia juga secara konsisten dan tegas mendukung kemerdekaan bangsa Palestina," katanya.

Kabar terbaru kondisi Gaza dari relawan Indonesia:

Pewarta: Andi Jauhari

 Jakarta (ANTARA News) - Relawan Indonesia yang menetap di Jalur Gaza Palestina, Abdillah Onim, mengemukakan rakyat di wilayah itu sangat memerlukan obat dan makanan karena Israel masih memblokade dan melakukan serangan.

"Selain itu, yang juga dibutuhkan saat ini adalah alat kesehatan, tim medis, air bersih, pembalut, kasur busa, bantal, dan genset," katanya saat menghubungi Antara dari Gaza, Sabtu sore.

Ia menjelaskan lebih dari 400 ribu warga Gaza menempati tempat pengungsian di sekolah-sekolah.

Abdillah Onima masuk ke Gaza beberapa tahun lalu ketika menjadi relawan organisasi kegawatdaruratan kesehatan  "Medical Emergency Rescue Committee" (MER-C) Indonesia.

"Doa dan dukungan sangat mereka butuhkan," kata pria yang telah menikah dengan muslimah Gaza Rajaa Yusuf Ali dan sudah dikaruniai seorang putri bernama Marwiyah Filindo (Filistin/Palestina-Indonesia) itu.

Ia menyebutkan masyarakat di Indonesia bisa memberikan bantuan dan infak yang bisa disampaikan melalui Abdillah Onim, dengan alamat ke Rekening BNI Cabang Kenari Mas Jakarta Pusat No.Rek : 6900090001 a/n Abdillah Onim.

Konfirmasi transfer donasi bisa melalui pin BB di Gaza: 25C63245, dan Whatsapp/mobile : +972 598058513.

Onim mengatakan, hingga dua hari setelah Idul Fitri/Lebaran (31/7), pihak israel masih menyerang dengan misi utama membumi hanguskan wilayah Gaza.

"Israel menyerang warga sipil, anak-anak, wanita Gaza dengan menggunakan bom fosfor, roket, artileri, gas beracun dari pesawat jet F16, tank, dan kapal perang," katanya.

Bahkan, kata dia, Israel melontarkan roket persis di pintu masuk tempat ia sebagai koresponden sedang siaran untuk televisi swasta di Jakarta.

"Sebanyak dua kali Israel melontarkan roket, dan dengan sengaja ingin membunuh saya. Tapi Alhamdulillah Allah SWT masih melindungi," katanya.

Ditegaskannya bahwa di Gaza saat ini tidak ada jaminan keamanan.

"Kami hanya berlindung dan tetap tawakal kepada Allah SWT saja," kata warga negara Indonesia (WNI) sudah menetap di Gaza itu.