Oleh: Indra Hendriana
INILAHCOM, Jakarta - Prabowo Subianto-Hatta Rajasa menyatakan siap untuk mengorbankan kepentingan partai demi kepentingan rakyat. Sebab, presiden dan wakil presiden bukanlah petugas partai melainkan petugas rakyat.
Begitu disampaikan Prabowo menjawab kader partai Demokrat, Didi Irawadi yang menanyakan belakangan marak istilah petugas partai. Sebab bila seorang presiden adalah presiden dari partai maka kepentingan rakyat menjadi terbelakang.
"Presiden tanggung jawab pada rakyat, dan tidak boleh menjadi petugas partai, maaf Gerindra dan PAN kami mungkin akan korbankan kepentingan partai, saya kira disitu kita berbeda dengan pihak lain," kata Prabowo menjawab pertanyaan kader Demokrat di Hotel Sahid, Jakarta, Minggu (1/6/2014).
Menurut Prabowo, hal tersebut bakal dilakukan dirinya bersama Hatta Rajasa bila nanti terpilih menjadi capres-cawapres periode 2014-2019. Dia mengatakan, partai hanyalah instrumen untuk mengantarkan dirinya menjadi presiden.
"Saat kami Insya Allah dilantik, saat itu yang kami utamakan semua kepentingan bangsa, dan sistem demokrasi kita adalah parpol instrumen untuk kaji dan yakinkan kehendak rakyat,tapi," kata rabowo.
Selain itu, papar Prabowo, seorang kader partai yang terpilih menjadi presiden harus merelakan partainya, meski orang tersebut loyal kepada partai. Sebab, seorang pemimpin bangsa adalah mengutamakan kepentingan rakyat, bukan partai.
"Dalam pelajaran demokrasi, kesetian pada partai, harus berakhir saat kesetiaan pada negara mulai, ini pegangan kami," tutup Prabowo. [mes]
Senin, 02 Juni 2014
Inilah Perbedaan Prabowo dan Jokowi
Oleh: Marlen Sitompul
INILAHCOM, Jakarta - Calon presiden (capres) Prabowo Subianto dan Joko Widodo (Jokowi) memiliki gaya bicara dan penampilan yang sangat berbeda. Prabowo apa adanya, Jokowi terkesan sederhana.
Dari segi bicara saja misalnya, Prabowo terlihat lebih tegas dan lantang, sementara gaya bicara Jokowi selalu mengundang lawan bicara dan yang mendengarnya tertawa bahkan kebingunan.
Sudah jelas tentu, gaya bicara Prabowo lebih tegas dan lantang dari Jokowi. Mengingat latarbelakang Prabowo dari seorang militer, sedangkan Jokowi dari sipil.
Sedangkan dari segi penampilan, Prabowo dengan Jokowi juga memiliki perbedaan. Jika Prabowo lebih terlihat apa adanya, sementara Jokowi lebih mengada-ada dengan cara mencari perhatian publik.
Misalnya, Prabowo-Hatta menggunakan Mobil Lexus sedangkan Jokowi-Jusuf Kalla mengendarai bajaj ketika mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melakukan pengundian nomor urut capres-cawapres di Pilpres 9 Juli nanti.
Pengamat politik dan hukum tata negara dari Universitas Parahyangan, Asep Warlan Yusuf mengatakan, pertunjukkan Jokowi-JK itu sebagai salah satu strategi kampanye untuk mencari perhatian publik. Menurutnya, sikap Jokowi-JK terlalu berlebihan dan pencitraan.
"Jokowi itu memang mengada-ada, terkesan berlebihan, pencitraan. Pejabat itu semestinya apa adanya, jangan terlalu cari perhatian," kata Asep, kepada INILAHCOM, Jakarta, Senin (2/6/2014)
Asep mengatakan, gaya pencitraan Jokowi-JK sudah terbaca oleh publik. Sebab, kata Asep, saat ini rakyat Indonesia membutuhkan sosok pemimpin yang berwibawa dan benar-benar peduli terhadap rakyatnya.
"Itu namanya marketing. Saya kira rakyat sudah cerdas," kata Asep sembari mengingatkan bahwa seorang pemimpin itu harus konsisten.
Menurutnya, kampanye kesederhanaan Jokowi-JK itu belum tentu menarik simpati publik. Mengingat, Jokowi-JK sengaja memakai bajaj ke KPU hanya mencari perhatian publik.
Sementara, Prabowo-Hatta menggunakan mobil Lexus yang sehari-hari digunakan oleh Prabowo. Hal itu menunjukkan bahwa Prabowo sebagai pemimpin yang apa-adanya.
"Kalau sehari-harinya pakai Lexus tidak masalah, kalau pakai kijang seharusnya pakai kijang saja. Jadi tidak mesti cari perhatian pakai bajaj. Kalau sehari-harinya pakai bajaj tidak masalah," tegas Asep.
Diketahui, kedua kandidat capres-cawaprs itu telah melakukan pengundian nomor urut di KPU, Minggu (1/6/2014). Pasangan Prabowo-Hatta mendapat nomor urut satu, sedangkan Jokowi-JK mendapat nomor urut dua. [mes]
INILAHCOM, Jakarta - Calon presiden (capres) Prabowo Subianto dan Joko Widodo (Jokowi) memiliki gaya bicara dan penampilan yang sangat berbeda. Prabowo apa adanya, Jokowi terkesan sederhana.
Dari segi bicara saja misalnya, Prabowo terlihat lebih tegas dan lantang, sementara gaya bicara Jokowi selalu mengundang lawan bicara dan yang mendengarnya tertawa bahkan kebingunan.
Sudah jelas tentu, gaya bicara Prabowo lebih tegas dan lantang dari Jokowi. Mengingat latarbelakang Prabowo dari seorang militer, sedangkan Jokowi dari sipil.
Sedangkan dari segi penampilan, Prabowo dengan Jokowi juga memiliki perbedaan. Jika Prabowo lebih terlihat apa adanya, sementara Jokowi lebih mengada-ada dengan cara mencari perhatian publik.
Misalnya, Prabowo-Hatta menggunakan Mobil Lexus sedangkan Jokowi-Jusuf Kalla mengendarai bajaj ketika mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melakukan pengundian nomor urut capres-cawapres di Pilpres 9 Juli nanti.
Pengamat politik dan hukum tata negara dari Universitas Parahyangan, Asep Warlan Yusuf mengatakan, pertunjukkan Jokowi-JK itu sebagai salah satu strategi kampanye untuk mencari perhatian publik. Menurutnya, sikap Jokowi-JK terlalu berlebihan dan pencitraan.
"Jokowi itu memang mengada-ada, terkesan berlebihan, pencitraan. Pejabat itu semestinya apa adanya, jangan terlalu cari perhatian," kata Asep, kepada INILAHCOM, Jakarta, Senin (2/6/2014)
Asep mengatakan, gaya pencitraan Jokowi-JK sudah terbaca oleh publik. Sebab, kata Asep, saat ini rakyat Indonesia membutuhkan sosok pemimpin yang berwibawa dan benar-benar peduli terhadap rakyatnya.
"Itu namanya marketing. Saya kira rakyat sudah cerdas," kata Asep sembari mengingatkan bahwa seorang pemimpin itu harus konsisten.
Menurutnya, kampanye kesederhanaan Jokowi-JK itu belum tentu menarik simpati publik. Mengingat, Jokowi-JK sengaja memakai bajaj ke KPU hanya mencari perhatian publik.
Sementara, Prabowo-Hatta menggunakan mobil Lexus yang sehari-hari digunakan oleh Prabowo. Hal itu menunjukkan bahwa Prabowo sebagai pemimpin yang apa-adanya.
"Kalau sehari-harinya pakai Lexus tidak masalah, kalau pakai kijang seharusnya pakai kijang saja. Jadi tidak mesti cari perhatian pakai bajaj. Kalau sehari-harinya pakai bajaj tidak masalah," tegas Asep.
Diketahui, kedua kandidat capres-cawaprs itu telah melakukan pengundian nomor urut di KPU, Minggu (1/6/2014). Pasangan Prabowo-Hatta mendapat nomor urut satu, sedangkan Jokowi-JK mendapat nomor urut dua. [mes]
Antara Feng Shui, Primbon dan Nomor Urut Capres
Jpnn
JAKARTA - Nomor urut dinilai tidak punya makna apapun terhadap peluang kemenangan pasangan calon presiden/calon wakil presiden pada pemilihan Presiden, 9 Juli mendatang.
Terbukti, dari dua pelaksanaan pemilu sebelumnya, pemenang bukan capres bernomor urut kecil.
Direktur Sinergi Masyarakat Untuk Demokrasi Indonesia (Sigma), Said Salahudin membeberkan, pada pemilu 2004 pemenang capres justru diraih pasangan dengan nomor urut 4. Sementara pada pilpres 2009, dimenangkan pasangan dengan nomor urut 2.
"Tapi mungkin bagi masyarakat yang percaya feng shui, mungkin nomor urut 1 bagi pasangan Prabowo-Hatta dianggap memberi tanda positif dibanding nomor urut 2, yang didapat Jokowi-JK. Karena dalam feng shui angka 1 disebut bintang uang yang selalu menguntungkan. Sementara angka 2 bintang penyakit yang membawa pada penyakit yang sangat serius," katanya di Jakarta, Minggu (1/6).
Selain masyarakat yang percaya fengshui, bagi masyarakat yang percaya primbon kata Said, angka 1 juga ditafsirkan pertanda kelahiran pemimpin yang memberi harapan baik untuk mencapai kesuksesan.
Angka 1 juga dimaknai sebagai pemberi cahaya, pemberi ide, dan bijaksana. Namun bisa juga bersifat egois. Sedangkan angka 2 dimaknai tidak serius melaksanakan rencana yang dibuat, sering berubah-ubah, kurang percaya diri, namun punya sisi lembut dan memiliki kekuatan intuisi.
"Sementara bagi umat Islam, angka 1 maupun angka 2 punya keistimewaan masing-masing, dan sama baiknya. Jadi semua kembali kepada penilaian masyarakat yang akan menjadi pemilih dari kedua pasangan itu. Mau percaya pada fengshui, silahkan. Mau percaya pada primbon, ya monggo,” katanya.
Namun begitu, Said menyarankan agar masyarakat lebih mengendepankan rasio dalam memilih capres-cawapres, tanpa harus terjebak dalam makna angka-angka yang ada.(gir/jpnn)
PD Dukung Prabowo-Hatta Bukan Pertimbangan Kekeluargaan
Jpnn
JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono menyampaikan kader Demokrat akan mendukung pasangan yang akan meneruskan kesuksesan program pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
"Demokrat mendukung Pasangan itu yang benar-benar mencintai Program-program Pak SBY yang baik dan sudah dirasakan Masyarakat. Itulah esensi pemimpin yg berkelanjutan," ujar Ibas sapaan Edhie Baskoro usai acara Dialog Demokrat dengan pasangan Prabowo-Hatta di Jakarta, Minggu (1/6).
Ibas meyakinkan, kader Partai Demokrat akan mendukung pasangan capres-cawapres yang menyusun program kerja untuk mempertahankan dan meningkatkan prestasi dan keberhasilan pemerintah. "Nomor satu bagi kami memilih pemimpin yang segaris dengan cita-cita perjuangan PD yang sudah diimplementasikan pemerintahan saat ini," tambahnya.
Ditambahkan Ibas, dirinya menentukan pilihannya bukan sekedar alasan kekeluargaan, melainkan bukti konkret bahwa program SBY benar-benar berhasil dan harus terus berlanjut. "Bukan karena Pak Hatta merupakan orang tua saya saja, tetapi memang Pak Prabowo-Hatta benar-benar mencintai program-program SBY yang sudah berjalan baik untuk diteruskan dan ditingkatkan di masa mendatang," katanya. (jpnn)
Ini Janji Jokowi untuk Guru Honorer Jika Terpilih Jadi RI-1
Rivki - detikNews
Jakarta - Selain menjanjikan kuota Mendikbud dari Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), capres Joko Widodo juga menjanjikan hal lain untuk pahlawan tanpa tanda jasa itu. Jokowi berjanji akan menyelesaikan semua permasalahan guru honorer seandainya terpilih nanti.
"Kalau saya jadi presiden pengen rampungkan secepatnya (masalah guru honorer). Tapi harus ada kualifikasi," kata Jokowi dalam acara Rapimnas PGRI, di Puri Agung Hotel Sahid, Jakarta Pusat, Minggu (1/6/2014).
Menurut Gubernur DKI Jakarta itu, sejauh ini sudah ada 5.900 guru bantu di Ibu Kota yang tak lagi bermasalah. Hal tersebut selesai setelah mengirimkan surat kepada Menteri Aparatur Negara 3 kali berturut turut.
"Guru honorer masih ada sekitar 12 ribu kalo nggak keliru, sedang diurus. Faktanya kita kekurangan guru. Masalahnya keputusan di Menpan bukan di Gubernur," tutur Jokowi.
Pada peringatan hari pendidikan nasional 2 Mei yang lalu Jokowi menyatakan kualitas pendidikan harus secepat mungkin ditingkatkan melalui kurikulum dan kompetensi guru. Menurutnya peningkatan kompetensi guru harus merata, tak hanya untuk guru PNS tapi juga honorer.
"Oleh karena itu, kesejahteraan guru itu wajib, baik guru honorer maupun PNS," ujarnya, di Balai Kota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (1/5) lalu.
Jakarta - Selain menjanjikan kuota Mendikbud dari Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), capres Joko Widodo juga menjanjikan hal lain untuk pahlawan tanpa tanda jasa itu. Jokowi berjanji akan menyelesaikan semua permasalahan guru honorer seandainya terpilih nanti.
"Kalau saya jadi presiden pengen rampungkan secepatnya (masalah guru honorer). Tapi harus ada kualifikasi," kata Jokowi dalam acara Rapimnas PGRI, di Puri Agung Hotel Sahid, Jakarta Pusat, Minggu (1/6/2014).
Menurut Gubernur DKI Jakarta itu, sejauh ini sudah ada 5.900 guru bantu di Ibu Kota yang tak lagi bermasalah. Hal tersebut selesai setelah mengirimkan surat kepada Menteri Aparatur Negara 3 kali berturut turut.
"Guru honorer masih ada sekitar 12 ribu kalo nggak keliru, sedang diurus. Faktanya kita kekurangan guru. Masalahnya keputusan di Menpan bukan di Gubernur," tutur Jokowi.
Pada peringatan hari pendidikan nasional 2 Mei yang lalu Jokowi menyatakan kualitas pendidikan harus secepat mungkin ditingkatkan melalui kurikulum dan kompetensi guru. Menurutnya peningkatan kompetensi guru harus merata, tak hanya untuk guru PNS tapi juga honorer.
"Oleh karena itu, kesejahteraan guru itu wajib, baik guru honorer maupun PNS," ujarnya, di Balai Kota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (1/5) lalu.
Jika Jadi Presiden, Prabowo Janji Lepaskan Kepentingan Partai
Ramdhan Muhaimin - detikNews
Jakarta - Besarnya dukungan yang diberikan koalisi merah putih dan sejumlah elemen masyarakat mendorong capres Prabowo Subianto optimis dapat memenangkan pemilihan presiden mendatang. Jika rakyat memilihnya menjadi presiden, Prabowo berjanji akan melepaskan kepentingan partai.
Hal itu disampaikan Prabowo saat memberi pemaparan visi misi di depan elite dan kader Partai Demokrat di Hotel Sahid, Jl Jend Sudirman, Jakarta, Minggu (1/6/2014) malam.
"Mungkin kalau kami menang, mohon maaf Gerindra dan PAN, kami akan korbankan kepentingan partai," ujarnya.
Prabowo menyatakan hal itu setelah ditanya oleh politisi Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin. Didi mempertanyakan komitmen Prabowo jika terpilih menjadi presiden, apakah akan menjadi petugas partai.
"Presiden bertanggung jawab pada rakyat dan tidak boleh menjadi petugas partai!" jawab Prabowo dengan tegas.
Prabowo pun melontarkan sindiran soal petugas partai. Menurutnya, pasangan Prabowo-Hatta tidak mengenal istilah petugas partai.
"Saya kira kalau soal itu (petugas partai), kita berbeda dengan pihak sebelah atau pihak lain," sindirnya.
Istilah 'petugas partai' pertama kali dilontarkan oleh Megawati dalam pengukuhan koalisi di Kantor PDIP, Lenteng Agung. Mega menyebut Jokowi adalah petugas partai PDIP.
Jakarta - Besarnya dukungan yang diberikan koalisi merah putih dan sejumlah elemen masyarakat mendorong capres Prabowo Subianto optimis dapat memenangkan pemilihan presiden mendatang. Jika rakyat memilihnya menjadi presiden, Prabowo berjanji akan melepaskan kepentingan partai.
Hal itu disampaikan Prabowo saat memberi pemaparan visi misi di depan elite dan kader Partai Demokrat di Hotel Sahid, Jl Jend Sudirman, Jakarta, Minggu (1/6/2014) malam.
"Mungkin kalau kami menang, mohon maaf Gerindra dan PAN, kami akan korbankan kepentingan partai," ujarnya.
Prabowo menyatakan hal itu setelah ditanya oleh politisi Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin. Didi mempertanyakan komitmen Prabowo jika terpilih menjadi presiden, apakah akan menjadi petugas partai.
"Presiden bertanggung jawab pada rakyat dan tidak boleh menjadi petugas partai!" jawab Prabowo dengan tegas.
Prabowo pun melontarkan sindiran soal petugas partai. Menurutnya, pasangan Prabowo-Hatta tidak mengenal istilah petugas partai.
"Saya kira kalau soal itu (petugas partai), kita berbeda dengan pihak sebelah atau pihak lain," sindirnya.
Istilah 'petugas partai' pertama kali dilontarkan oleh Megawati dalam pengukuhan koalisi di Kantor PDIP, Lenteng Agung. Mega menyebut Jokowi adalah petugas partai PDIP.
BIN Tegaskan Netral dalam Pilpres 2014
Rina Atriana - detikNews
Jakarta - Badan Intelijen Nasional (BIN) mengaku kerap dicurigai tidak netral dalam setiap pelaksanaan pemilu. Kepala BIN Marciano Norman menegaskan, lembaga yang dipimpinnya dipastikan akan profesional dan netral di Pilpres 2014 mendatang.
"Saya ingin menyampaikan kembali keyakinan dan kesungguhan saya sebagai pimpinan BIN dan juga atas nama penyelenggara intelijen negara lainnya, kami akan tetap bersikap profesional dan netral dalam pelaksanaan Pilpres 9 Juli 2014 yang akan datang," kata Marciano, dalam rilis yang diterima detikcom, Senin (2/6/2014).
Menurut Marciano, sejak digulirkannya reformasi Indonesia telah melaksanakan pemilu sebanyak tiga kali. Tiga kali itu pula BIN selalu dikritik akan dugaan ketidaknetralan.
"Apabila melihat pada realita penyelenggaraan dan hasil Pemilu legislatif yang lalu, kita semua dapat melihat dan merasakan bahwa BIN telah melaksanakan tugasnya dengan mengedepankan integritas, bersikap profesional dan objektif serta memegang teguh netralitas dalam mengawal dan mengamankan Pemilu Legislatif tersebut," ujarnya.
Marciano menambahkan, BIN mengkoordinasikan berbagai langkah upaya yang dilakukan oleh para penyelenggara intelijen dan stakeholders keamanan lainnya, yaitu TNI, POLRI serta Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terkait, guna terwujudnya Pemilu Presiden yang aman, jujur dan adil.
"Langkah-langkah intelijen tersebut tentunya dilaksanakan secara profesional, objektif dan akuntabel serta tidak memihak pada pihak manapun," tambahnya.
Jakarta - Badan Intelijen Nasional (BIN) mengaku kerap dicurigai tidak netral dalam setiap pelaksanaan pemilu. Kepala BIN Marciano Norman menegaskan, lembaga yang dipimpinnya dipastikan akan profesional dan netral di Pilpres 2014 mendatang.
"Saya ingin menyampaikan kembali keyakinan dan kesungguhan saya sebagai pimpinan BIN dan juga atas nama penyelenggara intelijen negara lainnya, kami akan tetap bersikap profesional dan netral dalam pelaksanaan Pilpres 9 Juli 2014 yang akan datang," kata Marciano, dalam rilis yang diterima detikcom, Senin (2/6/2014).
Menurut Marciano, sejak digulirkannya reformasi Indonesia telah melaksanakan pemilu sebanyak tiga kali. Tiga kali itu pula BIN selalu dikritik akan dugaan ketidaknetralan.
"Apabila melihat pada realita penyelenggaraan dan hasil Pemilu legislatif yang lalu, kita semua dapat melihat dan merasakan bahwa BIN telah melaksanakan tugasnya dengan mengedepankan integritas, bersikap profesional dan objektif serta memegang teguh netralitas dalam mengawal dan mengamankan Pemilu Legislatif tersebut," ujarnya.
Marciano menambahkan, BIN mengkoordinasikan berbagai langkah upaya yang dilakukan oleh para penyelenggara intelijen dan stakeholders keamanan lainnya, yaitu TNI, POLRI serta Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terkait, guna terwujudnya Pemilu Presiden yang aman, jujur dan adil.
"Langkah-langkah intelijen tersebut tentunya dilaksanakan secara profesional, objektif dan akuntabel serta tidak memihak pada pihak manapun," tambahnya.
Minggu, 01 Juni 2014
Prabowo-Hatta Nomor Urut 1, Jokowi-JK Nomor 2
Sukma Indah Permana - detikNews
Jakarta - Pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa mendapatkan nomor urut satu untuk Pilpres 2014. Pasangan praktis Joko Widodo-Jusuf Kalla mendapatkan nomor urut dua.
Pengundian dilakukan di Ruang Sidang Utama Gedung KPU, Jl Imam Bonjol, Minggu (1/6/2014).
Sebelum mengambil nomor urut, cawapres dari kedua kubu Jusuf Kalla dan Hatta Rajasa mengambil undian 'tahap pertama' untuk menentukan siapa yang lebih dulu untuk mengambil nomor urut capres/cawapres. JK memperoleh angka delapan, lebih tinggi dari Hatta yang memperoleh angka 4.
Alhasil Jokowi dipersilakan lebih dulu untuk mengambil nomor urut.
Siapa yang bakal juara?
Jakarta - Pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa mendapatkan nomor urut satu untuk Pilpres 2014. Pasangan praktis Joko Widodo-Jusuf Kalla mendapatkan nomor urut dua.
Pengundian dilakukan di Ruang Sidang Utama Gedung KPU, Jl Imam Bonjol, Minggu (1/6/2014).
Sebelum mengambil nomor urut, cawapres dari kedua kubu Jusuf Kalla dan Hatta Rajasa mengambil undian 'tahap pertama' untuk menentukan siapa yang lebih dulu untuk mengambil nomor urut capres/cawapres. JK memperoleh angka delapan, lebih tinggi dari Hatta yang memperoleh angka 4.
Alhasil Jokowi dipersilakan lebih dulu untuk mengambil nomor urut.
Siapa yang bakal juara?
Ambil Nomor Urut di KPU, Jokowi Langsung Kampanye: Pilih Nomor 2
Sukma Indah Permana - detikNews
Jakarta - Capres PDIP Jokowi tak mau menyia-nyiakan momentum pengambilan nomor urut capres di KPU. Usai mendapatkan nomor urut dua, Jokowi langsung berkampanye.
"Itu adalah harmoni, keseimbangan, dan untuk untuk menuju Indonesia yang harmoni. Pilih nomor dua," kata Jokowi sembari tersenyum.
Hal ini disampaikan Jokowi saat menutup pidato singkatnya usai mendapat nomor urut 2 di udian yang digelar di Kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Minggu (1/6/2014).
Jokowi menilai nomor urut dua adalah simbol harmoni dan keseimbangan. "Ada capres ada cawapres, ada mata kanan ada mata kiri, ada telinga kanan ada telinga kiri, ada tangan kanan ada tangan kiri," kata Jokowi yang mengenakan kemeja kotak-kotak ini.
Jakarta - Capres PDIP Jokowi tak mau menyia-nyiakan momentum pengambilan nomor urut capres di KPU. Usai mendapatkan nomor urut dua, Jokowi langsung berkampanye.
"Itu adalah harmoni, keseimbangan, dan untuk untuk menuju Indonesia yang harmoni. Pilih nomor dua," kata Jokowi sembari tersenyum.
Hal ini disampaikan Jokowi saat menutup pidato singkatnya usai mendapat nomor urut 2 di udian yang digelar di Kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Minggu (1/6/2014).
Jokowi menilai nomor urut dua adalah simbol harmoni dan keseimbangan. "Ada capres ada cawapres, ada mata kanan ada mata kiri, ada telinga kanan ada telinga kiri, ada tangan kanan ada tangan kiri," kata Jokowi yang mengenakan kemeja kotak-kotak ini.
Jokowi Resmi Nonaktif, Ahok Jadi Plt Gubernur DKI
Rini Friastuti - detikNews
Jakarta - Permohonan cuti yang diajukan gubernur Joko Widodo (Jokowi) akhirnya dikabulkan. Siang ini, staf Kemendagri mendatangi rumah dinas Jokowi yang berada di kawasan Taman Suropati, Menteng, Jakpus, untuk menyerahkan surat Keputusan Presiden (Keppres) yang telah ditandatangani Presiden SBY Sabtu (31/5) malam.
"Ke sini memberikan Keppres untuk pemberhentian sementara. Langsung diterima Pak Jokowi. Kami diutus Mendagri untuk sampaikan ini ke Jokowi," ujar Sekretaris Direktorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Susilo saat ditemui di depan rumah dinas Jokowi, Minggu (1/6/2014).
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) baru menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) terkait non aktif Joko Widodo sebagai Gubernur DKI, pada Sabtu (31/5/2014) malam. Widodo mengatakan, keluarnya Keppres itu menunggu pengumuman Komisi Pemilihan Umum (KPU) atas calon presiden dan wakil presiden 2014, kemarin.
"Keppres ini atas perintah Pak Presiden yang mengamanahkan Menteri Dalam Negeri, kemudian kami sampaikan langsung kepada Pak Jokowi. Keppres nya baru keluar tadi malam," jelasnya.
Atas keluarnya Keppres ini, Jokowi resmi menjadi gubernur non-aktif atau diberhentikan sementara dari jabatannya hingga KPU menetapkan presiden dan wapres terpilih. Apabila sesuai jadwal, mereka akan mengumumkan presiden dan wapres terpilih pada 22-24 Agustus.
"Kan cuma dua pasangan calon di Pilpres, jadi hanya satu putaran. Mudah-mudahan tidak ada gugatan ke Mahkamah Konstitusi juga," jelas Susilo.
Dengan itu, maka Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama akan bertindak sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI. Kebijakan itu juga telah diatur di dalam Keppres tersebut.
Ketentuan itu berdasarkan Undang-Undang nomor 42 tahun 2008 tentang pemilihan presiden, Peraturan Pemerintah (PP) nomor 14 tahun 2009 tentang tata cara pejabat daerah berkampanye, dan Permendagri nomor 13 tahun 2009 tentang tata cara pengajuan cuti kepala daerah yang dicalonkan sebagai presiden atau wapres.
Jakarta - Permohonan cuti yang diajukan gubernur Joko Widodo (Jokowi) akhirnya dikabulkan. Siang ini, staf Kemendagri mendatangi rumah dinas Jokowi yang berada di kawasan Taman Suropati, Menteng, Jakpus, untuk menyerahkan surat Keputusan Presiden (Keppres) yang telah ditandatangani Presiden SBY Sabtu (31/5) malam.
"Ke sini memberikan Keppres untuk pemberhentian sementara. Langsung diterima Pak Jokowi. Kami diutus Mendagri untuk sampaikan ini ke Jokowi," ujar Sekretaris Direktorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Susilo saat ditemui di depan rumah dinas Jokowi, Minggu (1/6/2014).
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) baru menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) terkait non aktif Joko Widodo sebagai Gubernur DKI, pada Sabtu (31/5/2014) malam. Widodo mengatakan, keluarnya Keppres itu menunggu pengumuman Komisi Pemilihan Umum (KPU) atas calon presiden dan wakil presiden 2014, kemarin.
"Keppres ini atas perintah Pak Presiden yang mengamanahkan Menteri Dalam Negeri, kemudian kami sampaikan langsung kepada Pak Jokowi. Keppres nya baru keluar tadi malam," jelasnya.
Atas keluarnya Keppres ini, Jokowi resmi menjadi gubernur non-aktif atau diberhentikan sementara dari jabatannya hingga KPU menetapkan presiden dan wapres terpilih. Apabila sesuai jadwal, mereka akan mengumumkan presiden dan wapres terpilih pada 22-24 Agustus.
"Kan cuma dua pasangan calon di Pilpres, jadi hanya satu putaran. Mudah-mudahan tidak ada gugatan ke Mahkamah Konstitusi juga," jelas Susilo.
Dengan itu, maka Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama akan bertindak sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI. Kebijakan itu juga telah diatur di dalam Keppres tersebut.
Ketentuan itu berdasarkan Undang-Undang nomor 42 tahun 2008 tentang pemilihan presiden, Peraturan Pemerintah (PP) nomor 14 tahun 2009 tentang tata cara pejabat daerah berkampanye, dan Permendagri nomor 13 tahun 2009 tentang tata cara pengajuan cuti kepala daerah yang dicalonkan sebagai presiden atau wapres.
Tak Punya Ijin Keramaian, Penjualan Tiket One Direction Dihentikan
JAKARTA - Tiket offline konser One Direction atau yang biasa disebut 1D mulai dibuka sekitar jam 10.00 di The Kasablanka Ballroom, Kota Kasablanka, Jakarta, kemarin (31/5).
Penjualan tiket offline yang hanya satu hari itu mengakibatkan antrian para pemburu tiket mengular hingga keluar gedung. Panjangnya antrian akhirnya berakibat dengan pembubaran paksa kegiatan tersebut oleh aparat Kepolisian.
Hal tersebut bukan tanpa sebab. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Rikwanto, saat dikonfirmasi oleh media mengatakan, penjualan tiket offline itu tidak memiliki ijin keramaian. Padahal, massa yang berkumpul di tempat tersebut lebih dari 3000 orang dan diperkirakan akan semakin bertambah.
"Melihat massa cukup banyak terbagi jadi 2, di dalam gedung lantai 4 kalau jumlahnya 2000 orang, dan diparkiran 5000 orang. Dan bila dibiarkan akan terus bertambah jumlahnya, maka kami menjelaskan bahwa tidak ada penjualan tiket hari ini dan menghimbau untuk meninggalkan tempat dengan penjelasan pembelian tiket akan secara online mulai hari Senin," tutur Kombes Rikwanto dalam rilis yang diterbitkan Sabtu (31/5).
Sejak beberapa hari lalu memang di seberang parkir motor Kota Kasablanka pihak promotor sudah menyiapkan sebuah tenda besar untuk memberikan peneduh bagi penonton yang mengantri.
Para calon pembeli tiket mengaku sudah mengantri sejak dini hari untuk membeli tiket secara langsung, padahal loket penjualan baru akan dibuka sekitar jam 10.00 WIB.
Semakin pagi antrian pembeli tiket semakin banyak. mereka berbondong-bondong dari berbagai wilayah untuk mendapatkan tiket konser berjudul One Direction On The Road Tour Again 2015.
Padahal, pihak promotor sudah menghimbau para calon pembeli untuk tidak terburu-buru membeli tiket offline karena tiket juga akan di jual online mulai 2 Juni mendatang.
Tiga puluh menit setelah loket pembelian tiket dibuka, tim kepolisian mendatangi Mall Kota Kasablanka untuk meminta promotor menghentikan penjualan tiket karena tidak mengantongi ijin keramaian.
Setelah itu Polisi meminta pengantri untuk pulang dan membubarkan antrian. Para One Directioners (sebutan fans One Direction) sebagian memilih pulang. Tapi ada juga yang masih bertahan dan menunggu kemungkinan loket akan dibuka kembali.
"Ya kecewa, nggak jadi dapat tiket. Mereka masih ada yang mau nunggu. Yang pingsan ada beberapa tadi. Yang nangis juga banyak," ujar salah satu calon pembeli tiket. (yas)
Dua Capres Harus Deklarasi Kampanye Positif
Oleh: Ahmad Farhan Faris
INILAHCOM, Jakarta - Dua pasangan calon presiden dan wakil presiden, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK), harus mendeklarasikan kampanye positif. Hal ini supaya tidak terjadi gesekan antar pendukungnya.
Peneliti POINT Indonesia Karel Susetyo mengatakan, diskursus yang berkembang dalam sosial media terkait Pemilu presiden sudah menjurus pada pola komunikasi yang menolak komunikasi.
Menurutnya, pendukung yang satu menegasikan pendukung lainnya. Seharusnya, sosial media menjadi diskursus argumentatif yang saling menguatkan lewat kritik konstruktif.
"Dengan membedah visi, misi dan program para calon presiden. Bukan saling caci atau menjadi ajang kampanye hitam," katanya kepada INILAHCOM, Sabtu, (31/5/2014).
Ia melanjutkan, kondisi saat ini semakin tidak sehat ketika para calon presiden termasuk juga tim suksesnya justru memprovokasi pendukung di dunia maya lewat kode semiotis yang arogan.
"Yakni, 'Kita vs Mereka'. Ini bisa mendorong terjadinya kekerasan kolektif di tingkat akar rumput dan konfrontasi antar pendukung," ujarnya.
Oleh karena itu, kata Karel, dibutuhkan aksi moratorium kampanye hitam yang diinisiasi oleh kedua calon presiden dan KPU sebagai penyelenggara pemilu. Moratorium ini juga menjadi sebuah strategi bersama untuk mengatasi chaos.
"Mereka berdua (Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK) harus mendeklarasikan moratorium kampanye hitam secara bersama. Ini bisa menurunkan tensi saling serang antar pendukung," tandasnya.[ris]
INILAHCOM, Jakarta - Dua pasangan calon presiden dan wakil presiden, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK), harus mendeklarasikan kampanye positif. Hal ini supaya tidak terjadi gesekan antar pendukungnya.
Peneliti POINT Indonesia Karel Susetyo mengatakan, diskursus yang berkembang dalam sosial media terkait Pemilu presiden sudah menjurus pada pola komunikasi yang menolak komunikasi.
Menurutnya, pendukung yang satu menegasikan pendukung lainnya. Seharusnya, sosial media menjadi diskursus argumentatif yang saling menguatkan lewat kritik konstruktif.
"Dengan membedah visi, misi dan program para calon presiden. Bukan saling caci atau menjadi ajang kampanye hitam," katanya kepada INILAHCOM, Sabtu, (31/5/2014).
Ia melanjutkan, kondisi saat ini semakin tidak sehat ketika para calon presiden termasuk juga tim suksesnya justru memprovokasi pendukung di dunia maya lewat kode semiotis yang arogan.
"Yakni, 'Kita vs Mereka'. Ini bisa mendorong terjadinya kekerasan kolektif di tingkat akar rumput dan konfrontasi antar pendukung," ujarnya.
Oleh karena itu, kata Karel, dibutuhkan aksi moratorium kampanye hitam yang diinisiasi oleh kedua calon presiden dan KPU sebagai penyelenggara pemilu. Moratorium ini juga menjadi sebuah strategi bersama untuk mengatasi chaos.
"Mereka berdua (Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK) harus mendeklarasikan moratorium kampanye hitam secara bersama. Ini bisa menurunkan tensi saling serang antar pendukung," tandasnya.[ris]
Polri Diminta Pro Aktif Terhadap Kampanye Hitam
Oleh: Ahmad Farhan Faris
INILAHCOM, Jakarta - Perhelatan Pemilu Presiden 2014 dengan memunculkan dua pasangan calon presiden dan wakil presiden kian sengit. Padahal, kampanye terbuka belum dibuka oleh pihak penyelenggara Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Namun, serangan demi serangan terus mengalir kepada dua pasangan calon tersebut, yakni terhadap Prabowo Subianto-Hatta Rajasa maupun Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK).
Peneliti POINT Indonesia Karel Susetyo mengatakan, harusnya aparat kepolisian lebih jeli lagi melihat kontestasi pemilu ini karena sudah sangat tinggi gesekan kepada dua pasang calon tersebut.
"Seharusnya Polri secara pro aktif merespon kampanye hitam dengan melakukan penyelidikan atas hal tersebut," kata Karel kepada INILAHCOM, Sabtu (31/5/2014).
Ia melanjutkan, terjadinya kampanye hitam ini juga merupakan bagian dari pengamanan yang harus diwaspadai oleh pihak kepolisian. Karena dari hal kecil inilah bisa menimbulkan gesekan besar jika tidak segera dicegah.
"Ini kan bagian dari wujud pengelolaan keamanan di ilpres dan domainnya Polri," ujarnya.[ris]
INILAHCOM, Jakarta - Perhelatan Pemilu Presiden 2014 dengan memunculkan dua pasangan calon presiden dan wakil presiden kian sengit. Padahal, kampanye terbuka belum dibuka oleh pihak penyelenggara Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Namun, serangan demi serangan terus mengalir kepada dua pasangan calon tersebut, yakni terhadap Prabowo Subianto-Hatta Rajasa maupun Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK).
Peneliti POINT Indonesia Karel Susetyo mengatakan, harusnya aparat kepolisian lebih jeli lagi melihat kontestasi pemilu ini karena sudah sangat tinggi gesekan kepada dua pasang calon tersebut.
"Seharusnya Polri secara pro aktif merespon kampanye hitam dengan melakukan penyelidikan atas hal tersebut," kata Karel kepada INILAHCOM, Sabtu (31/5/2014).
Ia melanjutkan, terjadinya kampanye hitam ini juga merupakan bagian dari pengamanan yang harus diwaspadai oleh pihak kepolisian. Karena dari hal kecil inilah bisa menimbulkan gesekan besar jika tidak segera dicegah.
"Ini kan bagian dari wujud pengelolaan keamanan di ilpres dan domainnya Polri," ujarnya.[ris]
Ambil Nomor Urut, Jokowi Dari Menteng, Prabowo HI
Oleh: Fadhly Dzikry
INILAHCOM, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadwalkan pengambilan nomor urut pasangan calon presiden dan calon wakil presiden hari ini.
Untuk menjaga jumlah massa kedua pasangan yang akan hadir, KPU mengatur kedatangan para calon presiden tersebut.
Untuk pasangan Jokowi-JK akan datang dari Arah Menteng. Sedangkan pasangan Prabowo-Hatta akan datang dari arah Bunderan Hotel Indonesia (HI).
"Sudah dilakukan penentuan siapa yang datang dari barat (Bundaran HI) dan timur (Menteng). Kalau sampai bersamaan tidak masalah," kata komisioner KPU Arief Budiman, Minggu (1/6/2014).
KPU juga akan membatasi jumlah para simpatisan yang masuk ke gedung KPU untuk menyaksikan pengambilan nomor urut para capres.
"Kami atur lebih rapi lagi, kemungkinan 100 orang boleh di bawah di halaman parkiran dan di atas hanya boleh 50 pendukung plus 10 LO (penghubung partai dengan KPU), jadi total yang diatas hanya 60," paparnya.
Pengaturan jumlah simpatisan ini sendiri, guna mencegah agar tidak membludaknya massa, seperti saat pendaftaran pasangan capres beberapa waktu lalu.
Sementara itu, rencana pengambilan nomor urut sendiri akan berlangsung pukul 13.00 WIB di ruang utama sidang pleno KPU. [yeh]
INILAHCOM, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadwalkan pengambilan nomor urut pasangan calon presiden dan calon wakil presiden hari ini.
Untuk menjaga jumlah massa kedua pasangan yang akan hadir, KPU mengatur kedatangan para calon presiden tersebut.
Untuk pasangan Jokowi-JK akan datang dari Arah Menteng. Sedangkan pasangan Prabowo-Hatta akan datang dari arah Bunderan Hotel Indonesia (HI).
"Sudah dilakukan penentuan siapa yang datang dari barat (Bundaran HI) dan timur (Menteng). Kalau sampai bersamaan tidak masalah," kata komisioner KPU Arief Budiman, Minggu (1/6/2014).
KPU juga akan membatasi jumlah para simpatisan yang masuk ke gedung KPU untuk menyaksikan pengambilan nomor urut para capres.
"Kami atur lebih rapi lagi, kemungkinan 100 orang boleh di bawah di halaman parkiran dan di atas hanya boleh 50 pendukung plus 10 LO (penghubung partai dengan KPU), jadi total yang diatas hanya 60," paparnya.
Pengaturan jumlah simpatisan ini sendiri, guna mencegah agar tidak membludaknya massa, seperti saat pendaftaran pasangan capres beberapa waktu lalu.
Sementara itu, rencana pengambilan nomor urut sendiri akan berlangsung pukul 13.00 WIB di ruang utama sidang pleno KPU. [yeh]
3 Juni, Pemerintah Bahas Penghematan Anggaran Dengan DPR
Oleh : Desk Informasi
Pemerintah merencanakan akan bertemu denan Badan Anggaran DPR-RI pada Selasa, 3 Juni mendatang, guna membahas opsi-opsi penghematan anggaran yang akan dituangkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RPBN-P) 2014.
Menteri Keuangan M. Chatib Basri didampingi Menko Perekonomian Chairul Tanjung dan Mensesneg Sudi Silalahi mengatakan, ada beberap konsen yang dimunculkan dimana pemerintah pada waktu Rapat Banggar diminta untuk datang dengan opsi-opsi apa yang bisa diakukan, misalnya langkah-langkah disamping penghematan anggaran, juga upaya peningkatan revenue, dan juga penghematan dari subsidi energi dan listrik.
“Nanti, Menteri Keuangan, Menteri ESDM, Kepala Bappenas dan Bank Indonesia akan hadir membicarakan dengan Banggar untuk menyampaikan opsi-opsi apa yang paling mungin diakukan dalam kaitan RAPBN P 2014 ini,” kata Chatib Basri kepada wartawan di Istana Kepresidenan Cipanas, Cianjur, Jawa Barat, Jumat (30/5) sore.
Menurut Menkeu, dalam rapat terbatas (Ratas) kabinet di Istana Cipanas yang dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu sudah dibicarakan semua opsi semua kemungkinan yang bisa dilakukan, mulai dari ekstra revenue, penghematan mulai dari opsi penghematan subsidi energi dan listrik, yang nantinya akan disampaikan oleh Menteri ESDM di dalam rapat di Banggar DPR itu.
Sebelum ini melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2014 tertanggal 19 Mei 2014, Presiden SBY telah menginstruksikan penghematan anggaran belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp 100 triliun dari total anggaran sebesar Rp 637,841 triliun.
Dalam pengantarnya saat memimpin Ratas di Istana Cipanas itu, Presiden SBY mengingatkan bahwa situasi perekonomian global belum aman. Pemerintah harus cermat dalam penyusunan APBN. Apalagi, tahun 2013 lalu, semua negara berkembang mengalami tantangan ekonomi termasuk Indonesia. "Kita harus siapkan mental, meski kita berusaha sekuat tenaga untuk jaga ekonomi kita tumbuh 5-6 persen," ujar Presiden
Masuk RAPBN 2015
Sementara itu ketika disinggung mengenai penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana di dalamnya tercantum ketentuan pengelolaan anggaran oleh aparat desa, Menteri Keuangan M. Chatib Basri mengatakan, bahwa rencananya masalah itu akan dimasukkan dalam Peraturan Pemerintah yang akan diajukan kepada Presiden SBY untuk mendapatkan pengesahan.
Dengan PP yang dibuat ini maka dimungkinkan untuk dilakukna didalam APBN 2015,” ujar Chatib seraya menyampaikan, penjelasa detil mengenai hal ini akan dilakukan setelah PP sudah keluar.
Presiden SBY sendiri dalam pengantarnya pada Ratas di Istana Cipanas itu meminta agar penyusunan RPP mengenai pelaksanaan UU Desa itu bisa segera dituntaskan pada akhir Mei ini.
Presiden berpesan agar RPP itu tepat dan berpedoman pada Undang-Undang (UU) yang berlaku, serta berorientasi ke masa depan. Presiden juga meminta jangan sampai membuat UU atau PP yang menjadi ‘bom waktu’ di masa depan.
Presiden menginstrukan jajaran pemerintah untuk memastikan bahwa Peraturan Pelaksanaan dari UU tentang Desa itu sesuai kondisi di desa, dan untuk pemerintah secara umum.
(Humas Setkab/HS/BP/ES)
Hari Ini, SBY Umumkan Sikap Demokrat Dukung Prabowo-Hatta Atau Jokowi-JK
Tribunnews.com, BOGOR-- Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan memutuskan arah dukungan kepada Calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa atau Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK), pada Minggu (1/6/2014).
Untuk itu, SBY juga akan mengundang seluruh pengurus Dewan Pimpinan Pusat dan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat di kediaman SBY di Cikeas, Bogor.
Sebagaimana diketahui, secara formal, Demokrat tidak terlibat dalam Pilpres 2014 karena memilih bersikap netral atau tidak menjadi Partai pengusung salah satu pasangan Capres saat pendaftaran peserta Pilpres ke KPU.
Meski tak bisa lagi memberikan dukungan secara formal kepada salah satu capres, Andi mengatakan bahwa dukungan Demokrat akan sangat berpengaruh pada perolehan suara Pemilu Presiden 9 Juli 2014.
Sebelumnya, Ketua Harian Partai Demokrat Syarief Hasan mengungkapkan alasan Partai besutan Presiden SBY baru akan menentukan sikap final mendukung pasangan Capres. Kata dia, partainya masih mendalami visi dan misi dari kedua pasangan capres-cawapres. Baik itu Jokowi-JK maupun Prabowo-Hatta.
"Demokrat akan tetap mendalami dan mempelajari serta mengikuti pandangan visi misi dari para capres dan cawapres, apakah sesuai dengan visi misi Demokrat selama ini," ujar Syarief saat memberikan keterangan persnya di kediamannya di Kompleks Widya Chandra, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (28/5/2014).
Untuk itu, SBY juga akan mengundang seluruh pengurus Dewan Pimpinan Pusat dan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat di kediaman SBY di Cikeas, Bogor.
Sebagaimana diketahui, secara formal, Demokrat tidak terlibat dalam Pilpres 2014 karena memilih bersikap netral atau tidak menjadi Partai pengusung salah satu pasangan Capres saat pendaftaran peserta Pilpres ke KPU.
Meski tak bisa lagi memberikan dukungan secara formal kepada salah satu capres, Andi mengatakan bahwa dukungan Demokrat akan sangat berpengaruh pada perolehan suara Pemilu Presiden 9 Juli 2014.
Sebelumnya, Ketua Harian Partai Demokrat Syarief Hasan mengungkapkan alasan Partai besutan Presiden SBY baru akan menentukan sikap final mendukung pasangan Capres. Kata dia, partainya masih mendalami visi dan misi dari kedua pasangan capres-cawapres. Baik itu Jokowi-JK maupun Prabowo-Hatta.
"Demokrat akan tetap mendalami dan mempelajari serta mengikuti pandangan visi misi dari para capres dan cawapres, apakah sesuai dengan visi misi Demokrat selama ini," ujar Syarief saat memberikan keterangan persnya di kediamannya di Kompleks Widya Chandra, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (28/5/2014).
Cegah Kampanye Hitam, KPU Gandeng Kepolisian
VIVAnews - Komisioner Komisi Pemilihan Umum, Hadar Nafis Gumay mengakui bahwa saat ini banyak kampanye hitam yang menyerang kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden. Kampanye hitam itu, terutama di media sosial.
"Memang dibicarakan tentang black campaign terutama penggunaan media sosial, dan itu akan dicegah dengan bantuan pihak kepolisian," kata Hadar di Gedung KPU, Jakarta, Sabtu 31 Mei 2014.
Selain itu, kata Hadar, KPU akan melakukan penataan terhadap para relawan capres dan cawapres.
"Kami akan meminta relawan-relawan itu masuk dalam tim kampanye mereka dan kami meminta mereka terdaftar di setiap tingkatan payung hukumnya ya PKPU," ujar dia.
Selain itu, kata Hadar, KPU akan melakukan penataan terhadap para relawan capres dan cawapres.
"Kami akan meminta relawan-relawan itu masuk dalam tim kampanye mereka dan kami meminta mereka terdaftar di setiap tingkatan payung hukumnya ya PKPU," ujar dia.
Sebelumnya, kedua pasangan, baik Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla dianggap telah memenuhi persyaratan sebagai calon presiden dan wakil presiden. Menurut Komisioner KPU, Ferry Kurnia Rizkiyansyah kedua pasangan itu telah memenuhi syarat kesehatan.
"Semua empat-empatnya sudah memenuhi, dinyatakan sehat dan bisa melakukan tugasnya sebagai presiden dan wakil presiden," kata Ferry di Gedung KPU, Jakarta.
Selain masalah kesehatan, kedua pasangan capres-cawapres itu juga telah memenuhi persyaratan administratif.
"Kita sudah memverifkasi tahapan yang ada, kemarin ada yang belum dilengkapi tetapi mereka sudah memberikan kelengkapan tersebut. Kita sudah konformasi, dan sudah memenuhi syarat. Bahwa hari ini nanti kita akan tetapkan pasangan capes cawapres," ujar dia.
"Semua empat-empatnya sudah memenuhi, dinyatakan sehat dan bisa melakukan tugasnya sebagai presiden dan wakil presiden," kata Ferry di Gedung KPU, Jakarta.
Selain masalah kesehatan, kedua pasangan capres-cawapres itu juga telah memenuhi persyaratan administratif.
"Kita sudah memverifkasi tahapan yang ada, kemarin ada yang belum dilengkapi tetapi mereka sudah memberikan kelengkapan tersebut. Kita sudah konformasi, dan sudah memenuhi syarat. Bahwa hari ini nanti kita akan tetapkan pasangan capes cawapres," ujar dia.
Aksi Hanura Menangkan Jokowi-JK
VIVAnews – Hanura sebagai salah satu partai pengusung Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam Pemilihan Presiden 9 Juli 2014 saat ini terus mengoptimalkan mesinnya untuk memenangkan Jokowi-JK.
“Teman-teman pengurus daerah banyak melakukan kegiatan pemenangan, mumpung mesin partai masih panas paska pemilu legislatif kemarin,” kata Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura, Saleh Husein, Minggu 1 Juni 2014.
Hanura pun menggalang kekuatan berbagai elemen masyarakat untuk memenangkan Jokowi-JK. “Besok, kami menggelar Deklarasi Koalisi Masyarakat Pesisir, Masyarakat Pengemudi Indonesia, dan Masyarakat Pedagang Pasar Dukung Jokowi-JK,” ujar Saleh.
Deklarasi itu digagas oleh Ketua Badan Pemenangan Pilpres Hanura, Jenderal Polisi (Purnawirawan) Chaeruddin Ismail, dan akan digelar di Gelanggang Remaja Jakarta Utara di Tanjung Priok, Senin 2 Juni pukul 13.00 WIB.
Hanura memutuskan untuk merapat ke Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan ikut mendukung Jokowi-JK setelah hasil Pemilu Legislatif 9 April menunjukkan perolehan suara partai itu tak memungkinkan mereka untuk mengusung calon presiden dan calon wakil presiden sendiri.
“Rapimnas mengambil keputusan memberi mandat kepada Ketua Umum Hanura Wiranto untuk menentukan dukungan capres-cawapres,” kata Sekjen Hanura, Dossy Iskandar. (one)
“Teman-teman pengurus daerah banyak melakukan kegiatan pemenangan, mumpung mesin partai masih panas paska pemilu legislatif kemarin,” kata Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura, Saleh Husein, Minggu 1 Juni 2014.
Hanura pun menggalang kekuatan berbagai elemen masyarakat untuk memenangkan Jokowi-JK. “Besok, kami menggelar Deklarasi Koalisi Masyarakat Pesisir, Masyarakat Pengemudi Indonesia, dan Masyarakat Pedagang Pasar Dukung Jokowi-JK,” ujar Saleh.
Deklarasi itu digagas oleh Ketua Badan Pemenangan Pilpres Hanura, Jenderal Polisi (Purnawirawan) Chaeruddin Ismail, dan akan digelar di Gelanggang Remaja Jakarta Utara di Tanjung Priok, Senin 2 Juni pukul 13.00 WIB.
Hanura memutuskan untuk merapat ke Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan ikut mendukung Jokowi-JK setelah hasil Pemilu Legislatif 9 April menunjukkan perolehan suara partai itu tak memungkinkan mereka untuk mengusung calon presiden dan calon wakil presiden sendiri.
“Rapimnas mengambil keputusan memberi mandat kepada Ketua Umum Hanura Wiranto untuk menentukan dukungan capres-cawapres,” kata Sekjen Hanura, Dossy Iskandar. (one)
Massa Pendukung Prabowo-Hatta Membludak di Rumah Polonia
Hardani Triyoga - detikNews
Jakarta - Ribuan massa pagi ini membludak di markas pemenangan Kubu Prabowo Subianto - Hatta Rajasa di Rumah Polonia, Cipinang Cempedak, Jakarta Timur. Kedatangan massa ini untuk memberikan dukungan terhadap pasangan Prabowo - Hatta yang bakal mendatangi Komisi Pemilihan Umum untuk pengambilan nomor urut.
"Boleh ikut ke KPU, boleh enggak. Yang enggak mantau di sini aja. Nanti kita titik pertemuannya mungkin di Menteng atau enggak di bundaran HI," kata salah seorang pengurus relawan massa Gerakan Rakyat Indonesia Baru (GRIB), Hidayat kepada detikcom, Minggu, (1/6).
Hidayat mengatakan karena pengamanan di KPU lebih ketat maka massa GRIB yang mengawal hanya sebagian untuk mengantar pasangan Prabowo - Hatta hingga ke gerbang KPU. "Pasti macet ini, kan udah dibilangin. Kita nanti cuma sebagian yang ikut. Yang penting doanya buat Prabowo-Hatta," sebutnya.
Hingga pukul 09.45 WIB, jumlah massa GRIB terus berdatangan. Selain membawa sepeda motor, mereka menggunakan angkutan bus kopaja serta metromoni. Massa GRIB ini datang sejak pukul 08.30 dari lima kotamadya Jakarta, Depok, serta Tangerang. Area taman di depan Rumah Polonia tampak penuh sepeda motor. Tidak ketinggalan massa Gerakan Masyarakat Desa (Gema Desa) ikut meramaikan rumah Polonia.
Kedatangan massa hari ini di Rumah Polonia diprediksi bakal bertambah karena siang ini bakal ada massa dari Paguyuban Tokoh dan Masyarakat Adat Tatar Sunda. Koordinator pengurus Asep Kurnia mengatakan sekitar pukul 13.00 WIB, massa Paguyuban Tokoh dan Masyarakat Adat Tatar Sunda bakal mendeklarasikan dukungan terhadap Prabowo-Hatta.
"Nanti ada Bupati Purwakarta juga yang datang. Massa Baduy, Galur, Ciamis, sampai Cirebon datang. Ada rombongan 15 bus lah. Kita bakal deklarasi dukungan," ujarnya Asep.
Jakarta - Ribuan massa pagi ini membludak di markas pemenangan Kubu Prabowo Subianto - Hatta Rajasa di Rumah Polonia, Cipinang Cempedak, Jakarta Timur. Kedatangan massa ini untuk memberikan dukungan terhadap pasangan Prabowo - Hatta yang bakal mendatangi Komisi Pemilihan Umum untuk pengambilan nomor urut.
"Boleh ikut ke KPU, boleh enggak. Yang enggak mantau di sini aja. Nanti kita titik pertemuannya mungkin di Menteng atau enggak di bundaran HI," kata salah seorang pengurus relawan massa Gerakan Rakyat Indonesia Baru (GRIB), Hidayat kepada detikcom, Minggu, (1/6).
Hidayat mengatakan karena pengamanan di KPU lebih ketat maka massa GRIB yang mengawal hanya sebagian untuk mengantar pasangan Prabowo - Hatta hingga ke gerbang KPU. "Pasti macet ini, kan udah dibilangin. Kita nanti cuma sebagian yang ikut. Yang penting doanya buat Prabowo-Hatta," sebutnya.
Hingga pukul 09.45 WIB, jumlah massa GRIB terus berdatangan. Selain membawa sepeda motor, mereka menggunakan angkutan bus kopaja serta metromoni. Massa GRIB ini datang sejak pukul 08.30 dari lima kotamadya Jakarta, Depok, serta Tangerang. Area taman di depan Rumah Polonia tampak penuh sepeda motor. Tidak ketinggalan massa Gerakan Masyarakat Desa (Gema Desa) ikut meramaikan rumah Polonia.
Kedatangan massa hari ini di Rumah Polonia diprediksi bakal bertambah karena siang ini bakal ada massa dari Paguyuban Tokoh dan Masyarakat Adat Tatar Sunda. Koordinator pengurus Asep Kurnia mengatakan sekitar pukul 13.00 WIB, massa Paguyuban Tokoh dan Masyarakat Adat Tatar Sunda bakal mendeklarasikan dukungan terhadap Prabowo-Hatta.
"Nanti ada Bupati Purwakarta juga yang datang. Massa Baduy, Galur, Ciamis, sampai Cirebon datang. Ada rombongan 15 bus lah. Kita bakal deklarasi dukungan," ujarnya Asep.
Kata Istri Gus Dur Soal Persaingan Prabowo dan Jokowi
VIVAnews - Istri almarhum KH Abdurahman Wahid (Gusdur), Sinta Nuriyah Wahid, mengaku akan mendukung siapapun menjadi pemimpin Indonesia pada pemilu 2014 mendatang. Menurut Sinta, ia akan merestui pasangan Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK asalkan mampu menjadi pemimpin yang amanah, serta tetap menjadikan Indonesia lebih baik.
"Saya selalu doakan, entah Prabowo-Hatta, atau Jokowi-JK ke depannya harus bisa mensejahterakan rakyat, menjadikan nusantara yang jaya, mereka itu sudah saya anggap seperti anak saya sendiri," kata Sinta di kediamannya, di Ciganjur, Jakarta Selatan, Sabtu, 31 Mei 2014
Sinta mengatakan, ia selalu siap jika pasangan capres cawapres ada yang meminta nasihat kepadanya. "Silakan saja, kalau datang ke sini, tidak ada yang dibedakan. Selalu terbuka untuk siapapun," katanya.
Selain itu, Sinta menuturkan dalam masa-masa politik saat ini, biasanya rentan akan adanya black campaingn. Sehingga ia berpesan, para pemimpin harus bisa bijak mengatasi masalah yang ada sebelum resmi menjadi pemimpin Indonesia yang sebenarnya.
"Dalam berpolitik silakan saja cari cara untuk menang, asal sehat. Karena kepentingan rakyat adalah segalanya," kata Sinta.
Sinta mengatakan, ia selalu siap jika pasangan capres cawapres ada yang meminta nasihat kepadanya. "Silakan saja, kalau datang ke sini, tidak ada yang dibedakan. Selalu terbuka untuk siapapun," katanya.
Selain itu, Sinta menuturkan dalam masa-masa politik saat ini, biasanya rentan akan adanya black campaingn. Sehingga ia berpesan, para pemimpin harus bisa bijak mengatasi masalah yang ada sebelum resmi menjadi pemimpin Indonesia yang sebenarnya.
"Dalam berpolitik silakan saja cari cara untuk menang, asal sehat. Karena kepentingan rakyat adalah segalanya," kata Sinta.
Seperti diberitakan sebelumnya, cawapres Hatta Rajasa datang mengunjungi Sinta Wahid hari ini. Hatta datang meminta nasihat sebelum bersaing di Pilpres 9 Juli nanti.
Ini Alasan Raja Dangdut Dukung Prabowo-Hatta
VIVAlife - Dukungan terhadap calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa kembali meningkat. Kali ini dukungan itu datang dari Forum Silaturahmi Tamir Masjid dan Mushola (Fahmi Tamami) menyatakan dukungan terhadap kepada pasangan capres dan cawapres itu.
Selaku Ketua Umum Fahmi Tamami, Rhoma Irama menyampaikan dukungannya terhadap keduanya. Alasannya karena adanya latar belakang kesamaan visi dan misi antara Prabowo-Hatta dengan ormasnya itu.
"Pasangan capres Prabowo-Hatta mempunyai kesamaan visi-dan misi. Untuk itu Fahmi Tamami menyatakan dukungannya. Sebagai langkah perjuangan, akan mengkonsolidasikan pemilih dan untuk memenangkan Prabowo-Hatta," kata Rhoma dalam sambutannya, di Rakernas Forum Silaturahmi Ta'mir Masjid dan Mushola (Fahmi Tamami) di Twin Plaza Hotel, Slipi, Jakarta Barat, Sabtu, 31 Mei 2014.
Musisi dangdut itu pun menganggap pasangan Prabowo-Hatta dapat mengatasi krisis moral dan berbagai kejahatan baik kriminal maupun korupsi. "Untuk menyelesaikan hal ini dibutuhkan pemimpin yang tegas," tegasnya.
Rhoma pun menilai sosok Hatta merupakan pilihan yang tepat untuk mendampingi Prabowo, sebab ia memiliki kapabilitas di bidang ekonomi dan dapat membawa Indonesia ke arah yang lebih baik lagi.
"Pengelola ekonominya adalah Hatta Rajasa adalah yang pas. Saya kira Indonesia nantinya akan menjadi macan asia di bidang ekonomi," terangnya. (adi)
Selaku Ketua Umum Fahmi Tamami, Rhoma Irama menyampaikan dukungannya terhadap keduanya. Alasannya karena adanya latar belakang kesamaan visi dan misi antara Prabowo-Hatta dengan ormasnya itu.
"Pasangan capres Prabowo-Hatta mempunyai kesamaan visi-dan misi. Untuk itu Fahmi Tamami menyatakan dukungannya. Sebagai langkah perjuangan, akan mengkonsolidasikan pemilih dan untuk memenangkan Prabowo-Hatta," kata Rhoma dalam sambutannya, di Rakernas Forum Silaturahmi Ta'mir Masjid dan Mushola (Fahmi Tamami) di Twin Plaza Hotel, Slipi, Jakarta Barat, Sabtu, 31 Mei 2014.
Musisi dangdut itu pun menganggap pasangan Prabowo-Hatta dapat mengatasi krisis moral dan berbagai kejahatan baik kriminal maupun korupsi. "Untuk menyelesaikan hal ini dibutuhkan pemimpin yang tegas," tegasnya.
Rhoma pun menilai sosok Hatta merupakan pilihan yang tepat untuk mendampingi Prabowo, sebab ia memiliki kapabilitas di bidang ekonomi dan dapat membawa Indonesia ke arah yang lebih baik lagi.
"Pengelola ekonominya adalah Hatta Rajasa adalah yang pas. Saya kira Indonesia nantinya akan menjadi macan asia di bidang ekonomi," terangnya. (adi)
Satrio Piningit Nusantara deklarsi dukung Jokowi-JK
Taufik Ridwan
Jakarta (ANTARA News) - Organisasi Satrio Piningit Nusantara (SPN) menyongsong Pemilihan Presiden 2014 mendeklarasikan dukungan terhadap pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla.
"Massa yang hadir sekitar 1.000 orang simpatisan SPN," kata Direktur Eksekutif Satrio Piningit Nusantara Andi Widjaya melalui keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu.
Para simpatisan SPN sempat menutup ruas jalan jalur lambat yang mengarah Bundaran Senayan Jakarta Selatan saat berlangsung deklarasi dukungan terhadap Jokowi-JK.
Andi mengungkapkan alasan mendukung Jokowi-JK karena unsur kesadaran dari para simpatisan SPN dan tanpa imbalan atau bayaran.
Dia menuturkan pasangan Jokowi-JK memiliki kualitas dan kapabilitas untuk memimpin Indonesia selama lima tahun mendatang.
"Jokowi pernah menjabat Wali Kota Solo dan kini Gubernur DKI Jakarta yang menjadi inspirasi masyarakat Indonesia," ujar Andi seraya menambahkan Joko Widodo memiliki pengalaman sebagai pemimpin.
Andi juga menganggap Jokowi-JK merupakan sosok yang dekat dengan rakyat terkenal dengan kegiatan "blusukan".
Buktinya, Jokowi blusukan guna mengetahui permasalahan masyarakat secara langsung di lapangan.
Namun, Andi juga mengakui pasangan lain Prabowo Subianto-Hatta Rajasa juga miliki kapabilitas. Namun menurut penilaiannya Indonesia membutuhkan pemimpin seperti Jokowi-JK.
Simpatisan SPN yang hadir berasal dari wilayah DKI Jakarta, Nusa Tenggara Barat (NTB), Medan dan kawasan Jabodetabek.
Namun acara deklarasi SPN tidak dihadiri Calon Wakil Presiden (Cawapres) JK karena ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan.
Pasangan Jokowi-JK akan bersaing dengan Prabowo-Hatta pada Pilpres yang akan berlangsung 9 Juli 2014. (T014/T007)
Jakarta (ANTARA News) - Organisasi Satrio Piningit Nusantara (SPN) menyongsong Pemilihan Presiden 2014 mendeklarasikan dukungan terhadap pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla.
"Massa yang hadir sekitar 1.000 orang simpatisan SPN," kata Direktur Eksekutif Satrio Piningit Nusantara Andi Widjaya melalui keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu.
Para simpatisan SPN sempat menutup ruas jalan jalur lambat yang mengarah Bundaran Senayan Jakarta Selatan saat berlangsung deklarasi dukungan terhadap Jokowi-JK.
Andi mengungkapkan alasan mendukung Jokowi-JK karena unsur kesadaran dari para simpatisan SPN dan tanpa imbalan atau bayaran.
Dia menuturkan pasangan Jokowi-JK memiliki kualitas dan kapabilitas untuk memimpin Indonesia selama lima tahun mendatang.
"Jokowi pernah menjabat Wali Kota Solo dan kini Gubernur DKI Jakarta yang menjadi inspirasi masyarakat Indonesia," ujar Andi seraya menambahkan Joko Widodo memiliki pengalaman sebagai pemimpin.
Andi juga menganggap Jokowi-JK merupakan sosok yang dekat dengan rakyat terkenal dengan kegiatan "blusukan".
Buktinya, Jokowi blusukan guna mengetahui permasalahan masyarakat secara langsung di lapangan.
Namun, Andi juga mengakui pasangan lain Prabowo Subianto-Hatta Rajasa juga miliki kapabilitas. Namun menurut penilaiannya Indonesia membutuhkan pemimpin seperti Jokowi-JK.
Simpatisan SPN yang hadir berasal dari wilayah DKI Jakarta, Nusa Tenggara Barat (NTB), Medan dan kawasan Jabodetabek.
Namun acara deklarasi SPN tidak dihadiri Calon Wakil Presiden (Cawapres) JK karena ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan.
Pasangan Jokowi-JK akan bersaing dengan Prabowo-Hatta pada Pilpres yang akan berlangsung 9 Juli 2014. (T014/T007)
Berlaga di Pilpres, Jokowi-Jusuf Kalla dan Prabowo-Hatta Langsung Dapat Pengawalan
Oleh : Desk Informasi
Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui Surat Keputusan Nomor 453/KPTS/KPU/2014 resmi menetapkan 2 (dua) pasang Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres), yaitu: Ir. H. Joko Widodo (Jokowi) – Drs. H.M Jusuf Kalla dan H. Prabowo Subianto – H.M. Hatta Rajasa sebagai pasangan Capres – Cawapres yang akan berlaga dalam Pemilu Presiden (Pilpres) 2014 ini.
Pengumuman penetapan resmi KPU mengenai dua pasangan Capres dan Cawapres itu disampaikan oleh Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay didampingi seluruh komisioner KPU lainnya kecuali Ketua KPU Husni Kamil Manik kepada wartawan di Gedung KPU, Jakarta, Sabtu (30/5) siang.
“Dari proses pendaftaran pasangan bakal capres dan cawapres yang telah kita mulai pada 18 Mei lalu, akhirnya kita telah menerima dokumen-dokumen yang terkait 26 hal melalui verifikasi dari dokumen yang diserahkan pada masa pendaftaran, juga termasuk memverifikasi dokumen yang diserahkan pada masa perbaikan. Kami akhirnya telah menetapkan pasangan Capres dan Cawapres untuk Pemilu Presiden 2014,” jelas Hadar.
Menurut Hadar, setelah keluarnya Keputusan KPU yang dihasilkan melalui Rapat Pleno KPU, beberapa saat sebelum disampaikan kepada pers itu, KPU akan mengirimkan SK penetapan itu kepada kedua pasangan Capres-Cawapres, yaitu Joko Widodo – Jusuf Kalla, dan Prabowo Subianto – Hatta Rajasa.
Hadar juga menjelaskan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Polri mengenai pemberian fasilitas pengawalan dan pengamanan yang melekat kepada pasangan Capres-Cawapres yang telah ditetapkan KPU itu. “Masing-masing 93 orang, jadi totalnya 972 pengawal yang terbagi dalam 3sift,” kata Hadar.
Daftar nama pengawal itu pun, lanjut Hadar, akan diserahkan kepada kedua pasang Capres-Cawapres yang telah ditetapkan KPU.
Besok Undian Nomor Urut
Dalam kesempatan itu, Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay juga menyampaikan, bahwa pada hari Minggu (31/7) besok pukul 14.00 WIB akan dilaksanakan pengundian nomor urut, dan penetapan pasangan Capres – Cawapres untuk Pemilu Presiden 2014.
“Selanjutnya, setelah nomor urut ditetapkan, akan dilakukan sosialisasi daftar calon lengkap dengan nomor urut, foto masing-masing pasangan Capres-Cawapres, dan partai pendukung masing-masing Capres-Cawapres,” ungkap Hadar. (ES)
Kubu Jokowi-JK Bantah Dukungan dari Dahlan Iskan Hanya Gerbong Kosong
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Organizing Committee Kongres Relawan Demi Indonesia (ReDI), Amal Al Ghozali membantah bahwa dukungan Dahlan Iskan ke pasangan Jokowi-JK hanya sekadar gerbong kosong. Justru sebaliknya, para pendukung Dahlan Iskan rela datang dari jauh untuk menyemarakkan kongres sekaligus mengobati rasa penasaran untuk bisa bertemu Jokowi.
Amal menyampaikan hal itu guna menepis pemberitaan yang menyebut adanya penggembira di acara itu yang datang karena dipaksa dan dibayar. Bahkan ada pemberitaan yang menyebut ada hadirin tertipu karena awalnya diajak untuk pengajian. Menurut Amal, pihaknya bisa memahami bahwa media massa yang menyatakan ada peserta yang dipaksa datang dimiliki oleh pengusaha yang merapat ke kubu kompetitor Jokowi-JK.
“Ini kan politik, terserah kita mau dituduh apa saja. Kalau memaksa itu apa hak saya, karena nyatanya Pak Jokowi datang dan hebohnya kayak gitu,” kata Amal dalam pernyataannya, Sabtu(31/5/2014).
Bisa jadi kata Amal ada pihak yang tak suka dengan dukungan Dahlan dan ReDI mendukung duet Jokowi-JK lalu menyebarkan kabar yang tak sedap. Namun, kata Amal, faktanya acara sukses dan Jokowi bisa melihat langsung semangat dari para pendukung Dahlan Iskan.
“Faktanya tadi rakyat bergembira. Tadi Pak Jokowi dan Pak Dahlan sempat ngobrol lama usai deklarasi. Kita menangkap Pak Jokowi meresakan gataran luar biasa,” ujar Amal.
Amal mengatakan dukungan Dahlan bukan sekadar gerbong kosong. Sebab Jokowi juga tahu bahwa Dahlan punya jaringan yang luas.
“Bagaimana bisa memenangi konvensi kalau tanpa jaringan? Pak Jokowi tahu networking Pak Dahlan,” ucap Amal.
Sementara itu, pesona Joko Widodo membuat banyak kalangan terpikat. Para ibu-ibu di jemaah pengajian rela datang jauh-jauh demi melihat sosok calon presiden yang dikenal dengan sapaan Jokowi itu.
Suasana itu terlihat pada acara Kongres Relawan Demi Indonesia (ReDI) di Sentul, Bogor Jawa Barat, Sabtu (31/5/2014). Para ibu-ibu anggota jemaah majelis taklim binaan Dahlan Iskan yang hadir di acara tersebut berebut ingin melihat dan menyalami Jokowi.
Bu Nur Aini, dari Majelis Taklim Nurul Huda, Bojong Gede, Kabupaten Bogor adalah contohnya. Ia sudah lama ingin melihat langsung sosok Jokowi.
“Kami diajak. Diberitahu ikut pertemuan dengan calon presiden Jokowi, sudah disewakan bus,” katanya.
Amal menyampaikan hal itu guna menepis pemberitaan yang menyebut adanya penggembira di acara itu yang datang karena dipaksa dan dibayar. Bahkan ada pemberitaan yang menyebut ada hadirin tertipu karena awalnya diajak untuk pengajian. Menurut Amal, pihaknya bisa memahami bahwa media massa yang menyatakan ada peserta yang dipaksa datang dimiliki oleh pengusaha yang merapat ke kubu kompetitor Jokowi-JK.
“Ini kan politik, terserah kita mau dituduh apa saja. Kalau memaksa itu apa hak saya, karena nyatanya Pak Jokowi datang dan hebohnya kayak gitu,” kata Amal dalam pernyataannya, Sabtu(31/5/2014).
Bisa jadi kata Amal ada pihak yang tak suka dengan dukungan Dahlan dan ReDI mendukung duet Jokowi-JK lalu menyebarkan kabar yang tak sedap. Namun, kata Amal, faktanya acara sukses dan Jokowi bisa melihat langsung semangat dari para pendukung Dahlan Iskan.
“Faktanya tadi rakyat bergembira. Tadi Pak Jokowi dan Pak Dahlan sempat ngobrol lama usai deklarasi. Kita menangkap Pak Jokowi meresakan gataran luar biasa,” ujar Amal.
Amal mengatakan dukungan Dahlan bukan sekadar gerbong kosong. Sebab Jokowi juga tahu bahwa Dahlan punya jaringan yang luas.
“Bagaimana bisa memenangi konvensi kalau tanpa jaringan? Pak Jokowi tahu networking Pak Dahlan,” ucap Amal.
Sementara itu, pesona Joko Widodo membuat banyak kalangan terpikat. Para ibu-ibu di jemaah pengajian rela datang jauh-jauh demi melihat sosok calon presiden yang dikenal dengan sapaan Jokowi itu.
Suasana itu terlihat pada acara Kongres Relawan Demi Indonesia (ReDI) di Sentul, Bogor Jawa Barat, Sabtu (31/5/2014). Para ibu-ibu anggota jemaah majelis taklim binaan Dahlan Iskan yang hadir di acara tersebut berebut ingin melihat dan menyalami Jokowi.
Bu Nur Aini, dari Majelis Taklim Nurul Huda, Bojong Gede, Kabupaten Bogor adalah contohnya. Ia sudah lama ingin melihat langsung sosok Jokowi.
“Kami diajak. Diberitahu ikut pertemuan dengan calon presiden Jokowi, sudah disewakan bus,” katanya.
KPU Pisahkan Jalur Kedatangan Jokowi-JK dan Prabowo-Hatta
Ayunda W Savitri - detikNews
Jakarta - Pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla dan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dijadwalkan akan mengambil undian nomor urut di KPU, Minggu (1/6) besok. Mengantisipasi membludaknya massa pendukung, KPU memisahkan jalur kedatangan melalui jalur barat dari Bundaran HI dan jalur timur dari Menteng.
"Sudah disepakati satu berangkat dari jalur timur atau Menteng dan satu dari barat atau Bundaran HI, sudah dilakukan penentuan siapa yang datang dari barat dan timur. Kalau sampai bersamaan tidak masalah," anggota KPU Arief Budiman di Gedung KPU, Jl Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (31/5/2014).
Arief menegaskan, pasangan Jokowi-JK datang dari arah timur. Sementara, Prabowo-Hatta datang dari arah barat.
Ia juga mengatakan akan membatasi jumlah simpatisan yang mengiringi kedua pasangan agar tidak terjadi penumpukan di KPU.
"Kita atur lebih rapi lagi, kemungkinan 100 orang boleh di bawah di halaman parkiran dan di atas hanya boleh 50 pendukung plus 10 LO, jadi total yang diatas hanya 60," lanjutnya.
Rencananya, pengundian nomor urut berlangsung pada pukul 14.00 WIB di Ruang Rapat lantai 2 KPU. KPU juga mewajibkan kedua pasangan capres dan cawapres untuk hadir dalam pengundian nomor urut.
Jakarta - Pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla dan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dijadwalkan akan mengambil undian nomor urut di KPU, Minggu (1/6) besok. Mengantisipasi membludaknya massa pendukung, KPU memisahkan jalur kedatangan melalui jalur barat dari Bundaran HI dan jalur timur dari Menteng.
"Sudah disepakati satu berangkat dari jalur timur atau Menteng dan satu dari barat atau Bundaran HI, sudah dilakukan penentuan siapa yang datang dari barat dan timur. Kalau sampai bersamaan tidak masalah," anggota KPU Arief Budiman di Gedung KPU, Jl Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (31/5/2014).
Arief menegaskan, pasangan Jokowi-JK datang dari arah timur. Sementara, Prabowo-Hatta datang dari arah barat.
Ia juga mengatakan akan membatasi jumlah simpatisan yang mengiringi kedua pasangan agar tidak terjadi penumpukan di KPU.
"Kita atur lebih rapi lagi, kemungkinan 100 orang boleh di bawah di halaman parkiran dan di atas hanya boleh 50 pendukung plus 10 LO, jadi total yang diatas hanya 60," lanjutnya.
Rencananya, pengundian nomor urut berlangsung pada pukul 14.00 WIB di Ruang Rapat lantai 2 KPU. KPU juga mewajibkan kedua pasangan capres dan cawapres untuk hadir dalam pengundian nomor urut.
Langganan:
Postingan (Atom)