INILAH.COM, Jakarta - Mayoritas publik menyatakan lebih percaya kepada Lembaga Kepresidenan daripada DPR dan partai politik dalam menjalankan tugas-tugasnya.
Dalam survei yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada Mei 2011, sebanyak 72,2 persen publik menaruh kepercayaan kepada Presiden. Kemudian disusul Polri (65%), Pengadilan (53%), DPR (51%) dan Parpol (43%).
Di atas lembaga Kepresidenan, institusi TNI ternyata mendapat kepercayaam publik sebesar 85,7 persen. LSI berkesimpulan, umumnya publik tidak percaya terhadap partai politik. Tingkat kepercayaan yang rendah ini tidak berubah dalam lima tahun terakhir.
Keadaan ini cukup konsisiten dengan instabilitas dukungan pada partai. Namun demikian rakyat tetap memandang partai dan persaingan partai dalam pemilu tidak bisa dihilangkan. [mah]
Senin, 30 Mei 2011
Roy Suryo: SMS 'Nazaruddin' Hoax
Prefix atau kode awalan nomor yang berasal dari Singapura +65 itu bisa dibuat.
VIVAnews - Politisi Demokrat yang juga pegiat telematika, Roy Suryo, menganalisa pesan singkat atau SMS yang mengaku dari bekas Bendahara Umum Demokrat, Muhammad Nazaruddin. Bagi Roy, yang juga anggota Komisi I DPR, pesan singkat itu adalah berita bohong alias hoax.
"Saya menduga Kabar adanya "SMS dari +6584393907" itu adalah hoax alias kabar bohong. Jadi tidak perlu dicek isinya karena keakurasian prefix +65nya-pun diragukan," kata Roy Suryo dalam keterangan tertulis, Minggu 29 Mei 2011.
Roy menjelaskan, prefix atau kode awalan nomor yang berasal dari Singapura +65 itu bisa saja dibuat dengan menggunakan internet. Misalnya, melalui fasilitas WAP2SMS. Meski demikian, Roy mengimbau bagi mereka yang mendapat pesan langsung dari nomor 'Nazaruddin' itu membantu kepolisian mengungkap ini.
Karena, sepanjang sepengatahuan Roy, mereka-mereka penerima pesan singkat itu adalah orang kesekian yang menerima. Maka itu, Roy mengimbau, bagi mereka yang bukan penerima pesan pertama untuk tidak menyebarkan pesan yang akurasinya diragukan itu.
Roy berharap penerima pertama pesan itu bisa memberikan keterangan kepada polisi. "Diimbau agar masyarakat tidak ikut menyebarkan hoax karena justru bisa dianggap meneruskan informasi yang tidak benar," ujar Roy.
Roy menegaskan, dengan tidak menyebarkan informasi yang tidak benar itu berarti sudah sesuai dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 tahun 2008, khususnya pasal 27.
Saat mendapat pesan langsung dari nomor +6584393907, VIVAnews.com mencoba menghubungi balik nomor itu. Tetapi, nomor itu tidak aktif.
VIVAnews - Politisi Demokrat yang juga pegiat telematika, Roy Suryo, menganalisa pesan singkat atau SMS yang mengaku dari bekas Bendahara Umum Demokrat, Muhammad Nazaruddin. Bagi Roy, yang juga anggota Komisi I DPR, pesan singkat itu adalah berita bohong alias hoax.
"Saya menduga Kabar adanya "SMS dari +6584393907" itu adalah hoax alias kabar bohong. Jadi tidak perlu dicek isinya karena keakurasian prefix +65nya-pun diragukan," kata Roy Suryo dalam keterangan tertulis, Minggu 29 Mei 2011.
Roy menjelaskan, prefix atau kode awalan nomor yang berasal dari Singapura +65 itu bisa saja dibuat dengan menggunakan internet. Misalnya, melalui fasilitas WAP2SMS. Meski demikian, Roy mengimbau bagi mereka yang mendapat pesan langsung dari nomor 'Nazaruddin' itu membantu kepolisian mengungkap ini.
Karena, sepanjang sepengatahuan Roy, mereka-mereka penerima pesan singkat itu adalah orang kesekian yang menerima. Maka itu, Roy mengimbau, bagi mereka yang bukan penerima pesan pertama untuk tidak menyebarkan pesan yang akurasinya diragukan itu.
Roy berharap penerima pertama pesan itu bisa memberikan keterangan kepada polisi. "Diimbau agar masyarakat tidak ikut menyebarkan hoax karena justru bisa dianggap meneruskan informasi yang tidak benar," ujar Roy.
Roy menegaskan, dengan tidak menyebarkan informasi yang tidak benar itu berarti sudah sesuai dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 tahun 2008, khususnya pasal 27.
Saat mendapat pesan langsung dari nomor +6584393907, VIVAnews.com mencoba menghubungi balik nomor itu. Tetapi, nomor itu tidak aktif.
Roy Suryo Duga SMS dari 'Nazaruddin' Hoax
Laurencius Simanjuntak - detikNews
Jakarta - SMS dari seseorang yang mengaku Muhammad Nazaruddin, eks Bendahara Umum Partai Demokrat, diragukan kebenarannya. Alih-alih soal isi, akurasi nomor telepon yang digunakan pengirim: +6584393907, juga sangat diragukan kebenarannya.
Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Roy Suryo menjelaskan, rata-rata para penerima SMS dari +6584393907 tersebut hanya menerima terusan (forwading) dari pihak kedua atau ketiga atau bahkan kesekian, berupa sebuah pesan yang seolah-olah ditulis oleh 'Nazaruddin'.
"Oleh karena itu, tanpa perlu menyoal isinya, saya meminta kepada siapa pun yang memang menerima pesan tersebut pertama kali, alias pengirimnya, masih tertulis nomor +6584393907 dan bukan hanya hasil forwarding, agar berani tampil ke depan publik dan membantu pihak kepolisian, dalam hal ini Unit Cybercrime Reskrimsus Polda Metrojaya atau Mabes Polri," ujar Roy lewat siaran pers kepada detikcom, Minggu (29/5/2011).
Roy mengatakan, bantuan dari penerima SMS pertama sangat penting untuk mengetahui kebenaran PreFix +65 (Singapore) yang dituliskannya. Sebab, bisa saja PreFix tersebut dibuat dengan menggunakan fasilitas di internet, misalnya WAP2SMS.
"Saya menduga kabar adanya SMS dari +6584393907 tersebut adalah hoax alias kabar bohong, jadi tidak perlu dicek isinya karena keakurasian PreFix +65-nya pun diragukan," ujar Roy.
Oleh karena itu, lanjut Roy, sesuai UU Nomor 11/2008 Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya pasal 27, masyarakat diimbau untuk tidak ikut menyebarkan hoax. "Karena bisa justru dianggap meneruskan informasi yang tidak benar," ujarnya.
Namun, kata Roy, apabila memang ada penerima awal yang bisa menunjukkan di HP-nya tercatat pengirim adalah +6584393907, maka yang bersangkutan bisa memberikan keterangan yang sangat diperlukan.
"Sehingga kepolisian bisa melakukan tracing berdasarkan CDR SMS-in yang bersangkutan," ujarnya.
Seperti diketahui, ancaman dari orang yang mengaku-ngaku sebagai Nazaruddin itu menyebar lewat SMS dan BlackBerry messenger (BBM) sejak Sabtu (28/5/2011). Pesan SMS disebar dari nomor +6584393907. Saat detikcom mencoba menghubungi nomor tersebut, ternyata nomor itu sudah tidak aktif.
Adapun isi pesan SMS gelap itu berbunyi, "Demi Allah, saya M Nazaruddin telah dijebak, dikorbankan, dan difitnah. Karakter, karier, masa depan saya dihancurkan. Dari Singapore saya akan membalas..."
Isi SMS itu juga mengungkap tudingan-tudingan terhadap SBY dan politisi-politisi PD. Di antaranya adalah Anas Urbaningrum dan Andi Mallarangeng. Nama Daniel Sparinga juga turut disebut.
Nazaruddin sudah membantah telah mengirim SMS ancaman tersebut. "Ini fitnah, enggak benar sama sekali," kata Nazaruddin saat dihubungi.
Jakarta - SMS dari seseorang yang mengaku Muhammad Nazaruddin, eks Bendahara Umum Partai Demokrat, diragukan kebenarannya. Alih-alih soal isi, akurasi nomor telepon yang digunakan pengirim: +6584393907, juga sangat diragukan kebenarannya.
Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Roy Suryo menjelaskan, rata-rata para penerima SMS dari +6584393907 tersebut hanya menerima terusan (forwading) dari pihak kedua atau ketiga atau bahkan kesekian, berupa sebuah pesan yang seolah-olah ditulis oleh 'Nazaruddin'.
"Oleh karena itu, tanpa perlu menyoal isinya, saya meminta kepada siapa pun yang memang menerima pesan tersebut pertama kali, alias pengirimnya, masih tertulis nomor +6584393907 dan bukan hanya hasil forwarding, agar berani tampil ke depan publik dan membantu pihak kepolisian, dalam hal ini Unit Cybercrime Reskrimsus Polda Metrojaya atau Mabes Polri," ujar Roy lewat siaran pers kepada detikcom, Minggu (29/5/2011).
Roy mengatakan, bantuan dari penerima SMS pertama sangat penting untuk mengetahui kebenaran PreFix +65 (Singapore) yang dituliskannya. Sebab, bisa saja PreFix tersebut dibuat dengan menggunakan fasilitas di internet, misalnya WAP2SMS.
"Saya menduga kabar adanya SMS dari +6584393907 tersebut adalah hoax alias kabar bohong, jadi tidak perlu dicek isinya karena keakurasian PreFix +65-nya pun diragukan," ujar Roy.
Oleh karena itu, lanjut Roy, sesuai UU Nomor 11/2008 Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya pasal 27, masyarakat diimbau untuk tidak ikut menyebarkan hoax. "Karena bisa justru dianggap meneruskan informasi yang tidak benar," ujarnya.
Namun, kata Roy, apabila memang ada penerima awal yang bisa menunjukkan di HP-nya tercatat pengirim adalah +6584393907, maka yang bersangkutan bisa memberikan keterangan yang sangat diperlukan.
"Sehingga kepolisian bisa melakukan tracing berdasarkan CDR SMS-in yang bersangkutan," ujarnya.
Seperti diketahui, ancaman dari orang yang mengaku-ngaku sebagai Nazaruddin itu menyebar lewat SMS dan BlackBerry messenger (BBM) sejak Sabtu (28/5/2011). Pesan SMS disebar dari nomor +6584393907. Saat detikcom mencoba menghubungi nomor tersebut, ternyata nomor itu sudah tidak aktif.
Adapun isi pesan SMS gelap itu berbunyi, "Demi Allah, saya M Nazaruddin telah dijebak, dikorbankan, dan difitnah. Karakter, karier, masa depan saya dihancurkan. Dari Singapore saya akan membalas..."
Isi SMS itu juga mengungkap tudingan-tudingan terhadap SBY dan politisi-politisi PD. Di antaranya adalah Anas Urbaningrum dan Andi Mallarangeng. Nama Daniel Sparinga juga turut disebut.
Nazaruddin sudah membantah telah mengirim SMS ancaman tersebut. "Ini fitnah, enggak benar sama sekali," kata Nazaruddin saat dihubungi.
Minggu, 29 Mei 2011
Pernyataan Roy Suryo Soal SMS 'Nazaruddin' Hoax Dipertanyakan
M. Rizal - detikNews
Jakarta - Pernyataan anggota Komisi I DPR, Roy Suryo, bahwa SMS dari orang yang mengaku sebagai Muhammad Nazaruddin sebagai hoax, dipertanyakan. Komunitas Akademisi Praktisi Informasi Teknologi Indonesia (KAPITI) menilai pernyataan Roy tidak benar dan bohong.
"Kami menilai pernyataan Roy Suryo tentang SMS 'Nazaruddin' sebagai hoax, adalah tidak benar atau bohong," kata Direktur Eksekutif KAPITI, Hotlan Sitorus, dalam rilis melalui pesan singkatnya kepada detikcom di Jakarta, Minggu (29/5/2011) malam.
Menurut Hotlan, dari analisa KAPITI terkait pernyataan Roy Suryo bahwa prefix internasional nomor handphone atau seluler bisa dibuat-buat, itu tidak berdasar.
"Itu pernyataan yang terlalu dipaksakan dan tidak berdasar. Dugaan penggunaan SMS gratisan perlu dibuktikan terlebih dahulu," tegasnya.
Yang perlu diketahui, lanjut Hotlan, setiap penggunaan SMS gratisan yang disediakan domain tertentu, sudah melalui prosedur yang ketat. Salah satunya dengan menggunakan nomor HP yang telah didaftarkan sebagai nomor HP yang akan digunakan saat mengirim SMS gratisan.
Penyedia layanan SMS juga tidak menyediakan fasilitas bagi user untuk mengganti prefix atau nomor HP yang digunakan untuk mengirim SMS. "Jadi, nomor HP yang kita gunakan saat mendaftarlah yang dapat kita gunakan untuk mengirim SMS," pungkas Hotlan.
Jakarta - Pernyataan anggota Komisi I DPR, Roy Suryo, bahwa SMS dari orang yang mengaku sebagai Muhammad Nazaruddin sebagai hoax, dipertanyakan. Komunitas Akademisi Praktisi Informasi Teknologi Indonesia (KAPITI) menilai pernyataan Roy tidak benar dan bohong.
"Kami menilai pernyataan Roy Suryo tentang SMS 'Nazaruddin' sebagai hoax, adalah tidak benar atau bohong," kata Direktur Eksekutif KAPITI, Hotlan Sitorus, dalam rilis melalui pesan singkatnya kepada detikcom di Jakarta, Minggu (29/5/2011) malam.
Menurut Hotlan, dari analisa KAPITI terkait pernyataan Roy Suryo bahwa prefix internasional nomor handphone atau seluler bisa dibuat-buat, itu tidak berdasar.
"Itu pernyataan yang terlalu dipaksakan dan tidak berdasar. Dugaan penggunaan SMS gratisan perlu dibuktikan terlebih dahulu," tegasnya.
Yang perlu diketahui, lanjut Hotlan, setiap penggunaan SMS gratisan yang disediakan domain tertentu, sudah melalui prosedur yang ketat. Salah satunya dengan menggunakan nomor HP yang telah didaftarkan sebagai nomor HP yang akan digunakan saat mengirim SMS gratisan.
Penyedia layanan SMS juga tidak menyediakan fasilitas bagi user untuk mengganti prefix atau nomor HP yang digunakan untuk mengirim SMS. "Jadi, nomor HP yang kita gunakan saat mendaftarlah yang dapat kita gunakan untuk mengirim SMS," pungkas Hotlan.
Demokrat Bentuk Tim Pulangkan Nazaruddin
Tim ini dibentuk atas instruksi SBY sebagai Ketua Dewan Pembina.
VIVAnews - Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, pergi ke Singapura saat masih terjerat kasus hukum di tanah air. Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono pun 'gerah' dengan kepergian Nazaruddin ini, sehingga meminta Partai Demokrat segera memulangkan Nazaruddin.
Permintaan SBY ini disampaikan dalam pertemuan dengan sejumlah pengurus Partai Demokrat, Sabtu malam. Partai Demokrat pun kemudian membentuk tim untuk membantu memulangkan Nazaruddin.
"Semalam Pak SBY memang memberikan pengarahan terkait Nazaruddin agar Demokrat membantu memulangkan Nazaruddin ke Indonesia. Demokrat kemudian mengutus beberapa orang, tim kecil saja," kata Ketua Divisi Komunikasi Publik Partai Demokrat Andi Nurpati, saat dihubungi VIVAnews, Minggu 29 Mei 2011.
Andi kemudian menjelaskan, cara memulangkan Nazaruddin akan diserahkan kepada tim kecil tersebut. "Apakah akan ke sana, atau cukup komunikasi dari dalam negeri. Itu akan diserahkan kepada tim," ucap Nurpati.
Upaya pemulangan Nazaruddin ini, Andi Nurpati menjelaskan, dilakukan Demokrat sebagai bagian dari upaya penegakkan hukum.
"Secara resmi, sudah diperintahkan upaya maksimal dari Ketua Dewan Pembina. Dalam rangka menghormati proses hukum," ujarnya.
Namun, Andi mengaku tidak tahu siapa saja yang tergabung dalam tim itu.
VIVAnews - Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, pergi ke Singapura saat masih terjerat kasus hukum di tanah air. Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono pun 'gerah' dengan kepergian Nazaruddin ini, sehingga meminta Partai Demokrat segera memulangkan Nazaruddin.
Permintaan SBY ini disampaikan dalam pertemuan dengan sejumlah pengurus Partai Demokrat, Sabtu malam. Partai Demokrat pun kemudian membentuk tim untuk membantu memulangkan Nazaruddin.
"Semalam Pak SBY memang memberikan pengarahan terkait Nazaruddin agar Demokrat membantu memulangkan Nazaruddin ke Indonesia. Demokrat kemudian mengutus beberapa orang, tim kecil saja," kata Ketua Divisi Komunikasi Publik Partai Demokrat Andi Nurpati, saat dihubungi VIVAnews, Minggu 29 Mei 2011.
Andi kemudian menjelaskan, cara memulangkan Nazaruddin akan diserahkan kepada tim kecil tersebut. "Apakah akan ke sana, atau cukup komunikasi dari dalam negeri. Itu akan diserahkan kepada tim," ucap Nurpati.
Upaya pemulangan Nazaruddin ini, Andi Nurpati menjelaskan, dilakukan Demokrat sebagai bagian dari upaya penegakkan hukum.
"Secara resmi, sudah diperintahkan upaya maksimal dari Ketua Dewan Pembina. Dalam rangka menghormati proses hukum," ujarnya.
Namun, Andi mengaku tidak tahu siapa saja yang tergabung dalam tim itu.
Stop Sebarkan SMS Fitnah SBY!
INILAH.COM, Jakarta - Pesan singkat berisi fitnah terhadap SBY dan elite Partai Demokrat dari seseorang yang mengaku sebagai M Nazaruddin tak perlu disebarluaskan.
Pesan singkat yang tak bisa dipertanggungjawabkan itu tak ubahnya surat kaleng berisi bualan dan fitnah. Publik pun diimbau untuk tidak menyebarluaskan pesan singkat tersebut secara berantai.
"Metode penyebar luasan nformasi semacam ini adalah kelanjutan dari berbagai cara yang selama ini digunakan untuk membuat berita bohong. Penyebarluasan info yang bohong dengan nomor yang juga tidak bisa dipertanggungjawabkan ini ada baiknya kita untuk bersama-sama tidak menjadi penyebar informasi yang keliru tersebut,'' tegas Wakil Ketua Bidang Hukum Benteng Kedaulatan (BK), Irwansyah dalam keterangan pers yang diterima INILAH.COM, Minggu (29/5/2011).
Menurut ormas pendukung SBY-Boediono ini, kemajuan teknologi sangat memungkinkan penyebaran informasi-informasi sesat. "Upaya mendiskredikan yang selama ini mmenggunakan sms, jejaring sosial atau yang lain sulit dicegah. Kami pun mengimbau kepada rekan media massa untuk menerapkan filter dengan tidak menyebar luaskan berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum tersebut," tegas Irwansyah.
Seperti diberitakan, Sabtu (28/5/2011), beredar SMS bernada ancaman dari nomor yang mengaku milik mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M. Nazaruddin. Dalam SMS yang dikirim dari nomor 0856439390X tersebut berbunyi, “Demi Alloh, Saya M Nazaruddin telah dijebak, dikorbankan dan difitnah. Karakter, karier, masa depan saya dihancurkan. Dari Singapore saya akan membalas…Mohon doa dan dukungan. Wasallam.” [mah]
Pesan singkat yang tak bisa dipertanggungjawabkan itu tak ubahnya surat kaleng berisi bualan dan fitnah. Publik pun diimbau untuk tidak menyebarluaskan pesan singkat tersebut secara berantai.
"Metode penyebar luasan nformasi semacam ini adalah kelanjutan dari berbagai cara yang selama ini digunakan untuk membuat berita bohong. Penyebarluasan info yang bohong dengan nomor yang juga tidak bisa dipertanggungjawabkan ini ada baiknya kita untuk bersama-sama tidak menjadi penyebar informasi yang keliru tersebut,'' tegas Wakil Ketua Bidang Hukum Benteng Kedaulatan (BK), Irwansyah dalam keterangan pers yang diterima INILAH.COM, Minggu (29/5/2011).
Menurut ormas pendukung SBY-Boediono ini, kemajuan teknologi sangat memungkinkan penyebaran informasi-informasi sesat. "Upaya mendiskredikan yang selama ini mmenggunakan sms, jejaring sosial atau yang lain sulit dicegah. Kami pun mengimbau kepada rekan media massa untuk menerapkan filter dengan tidak menyebar luaskan berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum tersebut," tegas Irwansyah.
Seperti diberitakan, Sabtu (28/5/2011), beredar SMS bernada ancaman dari nomor yang mengaku milik mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M. Nazaruddin. Dalam SMS yang dikirim dari nomor 0856439390X tersebut berbunyi, “Demi Alloh, Saya M Nazaruddin telah dijebak, dikorbankan dan difitnah. Karakter, karier, masa depan saya dihancurkan. Dari Singapore saya akan membalas…Mohon doa dan dukungan. Wasallam.” [mah]
Undip dan Unnes Tambah Kuota Mahasiswa Baru
Semarang (ANTARA News) - Universitas Diponegoro dan Universitas Negeri Semarang menambah kuota penerimaan mahasiswa baru program sarjana tahun ini, sebagai upaya partisipasi meningkatkan angka partisipasi kasar (APK) perguruan tinggi.
Rektor Undip Prof. Sudharto P Hadi di Semarang Sabtu mengatakan, daya tampung Undip untuk mahasiswa baru tahun ini mencapai 8.445 mahasiswa, sementara tahun 2010 Undip hanya menampung sekitar 8.100 mahasiswa.
Ia menjelaskan, penambahan daya tampung mahasiswa pada tahun ini sesuai arahan Dirjen Pendidikan Tinggi (Dikti) yang mengharapkan partisipasi PTN meningkatkan angka partisipasi kasar (APK) perguruan tinggi.
"Dirjen Dikti mengharapkan seluruh PTN bisa menyerap tambahan sebanyak 450.000 mahasiswa pada tahun ini sebagai bentuk partisipasi PTN meningkatkan APK perguruan tinggi," kata Sudharto yang dikenal sebagai pakar lingkungan itu.
Selama ini, kata dia, masih banyak penduduk usia 19-23 tahun yang dalam usia kuliah ternyata belum memiliki kesempatan berkuliah di perguruan tinggi sehingga dengan penambahan kuota mahasiswa baru bisa membantu menuntaskannya.
Sudharto memerinci total daya tampung 8.445 mahasiswa baru itu, diperoleh melalui Seleksi Nasional Masuk PTN (SNMPTN) undangan sebanyak 1.395 mahasiswa, SNMPTN tulis 3.768 mahasiswa, sisanya dari jalur mandiri.
Senada dengan itu, Pembantu Rektor 1 Unnes Agus Wahyudin menyebutkan bahwa kuota mahasiswa baru yang disediakan Unnes tahun 2011 mencapai 7.425 mahasiswa, naik dibandingkan tahun 2010 yang hanya menampung sekitar 5.700 mahasiswa.
"Penambahan kuota mahasiswa ini, kami lakukan secara merata di seluruh program studi dan fakultas, sesuai arahan Dirjen Dikti yang mengharapkan partisipasi PTN meningkatkan APK perguruan tinggi," katanya.
Ia memerinci total daya tampung 7.425 mahasiswa baru itu dijaring melalui tiga jalur, yakni SNMPTN undangan sebanyak 3.945 mahasiswa, SNMPTN tulis 2.590 mahasiswa, dan jalur mandiri yang dinamakan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Unnes (SPMU) 1.160 mahasiswa.
Menurut Agus, Dirjen Dikti memang mengeluarkan surat edaran (SE) sebagai arahan bagi seluruh PTN bisa menyerap tambahan 450.000 mahasiswa baru karena sampai saat ini masih banyak lulusan SMA dan sederajat yang belum mempunyai kesempatan meneruskan pendidikan di perguruan tinggi.
Rektor Undip Prof. Sudharto P Hadi di Semarang Sabtu mengatakan, daya tampung Undip untuk mahasiswa baru tahun ini mencapai 8.445 mahasiswa, sementara tahun 2010 Undip hanya menampung sekitar 8.100 mahasiswa.
Ia menjelaskan, penambahan daya tampung mahasiswa pada tahun ini sesuai arahan Dirjen Pendidikan Tinggi (Dikti) yang mengharapkan partisipasi PTN meningkatkan angka partisipasi kasar (APK) perguruan tinggi.
"Dirjen Dikti mengharapkan seluruh PTN bisa menyerap tambahan sebanyak 450.000 mahasiswa pada tahun ini sebagai bentuk partisipasi PTN meningkatkan APK perguruan tinggi," kata Sudharto yang dikenal sebagai pakar lingkungan itu.
Selama ini, kata dia, masih banyak penduduk usia 19-23 tahun yang dalam usia kuliah ternyata belum memiliki kesempatan berkuliah di perguruan tinggi sehingga dengan penambahan kuota mahasiswa baru bisa membantu menuntaskannya.
Sudharto memerinci total daya tampung 8.445 mahasiswa baru itu, diperoleh melalui Seleksi Nasional Masuk PTN (SNMPTN) undangan sebanyak 1.395 mahasiswa, SNMPTN tulis 3.768 mahasiswa, sisanya dari jalur mandiri.
Senada dengan itu, Pembantu Rektor 1 Unnes Agus Wahyudin menyebutkan bahwa kuota mahasiswa baru yang disediakan Unnes tahun 2011 mencapai 7.425 mahasiswa, naik dibandingkan tahun 2010 yang hanya menampung sekitar 5.700 mahasiswa.
"Penambahan kuota mahasiswa ini, kami lakukan secara merata di seluruh program studi dan fakultas, sesuai arahan Dirjen Dikti yang mengharapkan partisipasi PTN meningkatkan APK perguruan tinggi," katanya.
Ia memerinci total daya tampung 7.425 mahasiswa baru itu dijaring melalui tiga jalur, yakni SNMPTN undangan sebanyak 3.945 mahasiswa, SNMPTN tulis 2.590 mahasiswa, dan jalur mandiri yang dinamakan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Unnes (SPMU) 1.160 mahasiswa.
Menurut Agus, Dirjen Dikti memang mengeluarkan surat edaran (SE) sebagai arahan bagi seluruh PTN bisa menyerap tambahan 450.000 mahasiswa baru karena sampai saat ini masih banyak lulusan SMA dan sederajat yang belum mempunyai kesempatan meneruskan pendidikan di perguruan tinggi.
Istri Sarwono Kusumaatmadja Wafat
Jakarta (ANTARA News) - Telah meninggal dunia dengan tenang pada Minggu (29/5), Ibu Nini Kusumaatmadja-Maramis, isteri dari mantan Menteri Kependudukan dan Lingkungan Hidup serta Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Sarwono Kusumaatmadja.
Berdasar informasi yang diterima ANTARA dari Pimpinan Aktivis Gerakan 77/78, Muh Hatta Taliwang, jenazah kini disemayamkan di rumah duka, Perumahan Liga Mas Indah Blok H Nomor 11, Kompleks Perdatam Pancoran Jakarta.
Almarhumah Nini Maramis merupakan alumnus Institut Teknologi Bandung (ITB) yang lulus pada tahun 1963.
Nini Maramis masih anggota keluarga dari pejuang kemerdekaan sekaligus Menteri Keuangan pertama RI, Mr Alex Maramis.
Selama masa hidupnya, almarhumah banyak berkegiatan di bidang pemberdayaan perempuan dan sosial, termasuk di lingkup Kerukunan Keluarga Kawanua.
Sementara suaminya, selain pernah dua kali jadi menteri di era Soeharto dan reformasi, juga beberapa kali berposisi sebagai anggota DPR / MPR RI.
"Selain Ibu Nini, kami juga barusan mendapat kabar dari Medan, ibunda saudara kita, Zulfan Lindan, telah wafat hari ini," ujar M Hatta Taliwang.
Berdasar informasi yang diterima ANTARA dari Pimpinan Aktivis Gerakan 77/78, Muh Hatta Taliwang, jenazah kini disemayamkan di rumah duka, Perumahan Liga Mas Indah Blok H Nomor 11, Kompleks Perdatam Pancoran Jakarta.
Almarhumah Nini Maramis merupakan alumnus Institut Teknologi Bandung (ITB) yang lulus pada tahun 1963.
Nini Maramis masih anggota keluarga dari pejuang kemerdekaan sekaligus Menteri Keuangan pertama RI, Mr Alex Maramis.
Selama masa hidupnya, almarhumah banyak berkegiatan di bidang pemberdayaan perempuan dan sosial, termasuk di lingkup Kerukunan Keluarga Kawanua.
Sementara suaminya, selain pernah dua kali jadi menteri di era Soeharto dan reformasi, juga beberapa kali berposisi sebagai anggota DPR / MPR RI.
"Selain Ibu Nini, kami juga barusan mendapat kabar dari Medan, ibunda saudara kita, Zulfan Lindan, telah wafat hari ini," ujar M Hatta Taliwang.
Menkopolhukam: Segera Panggil Pulang Nazaruddin
Jakarta (ANTARA News) - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto telah meminta jajarannya untuk segera membawa terduga kasus suap wisma atlet Sea Games 2011, Muhammad Nazaruddin kembali ke Indonesia.
"Saya telah meminta Kapolri, Menlu, Ka BIN melalui upaya di institusinya masing-masing, untuk bisa segera menghadirkan Nazarudin, di Indonesia," katanya, di Jakarta Minggu.
Ia mengatakan, Nazaruddin sudah harus dibawa ke Indonesia apabila KPK memanggil yang bersangkutan.
"Namun, keselamatan Nazaruddin juga harus dijaga," kata Djoko Suyanto menambahkan.
Ia mengemukakan, pemerintah harus segera mengantisipasi, paling tidak informasi sudah ditelusuri dan upaya-upaya dilakukan, sehingga apabila KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) memerlukan, yang bersangkutan segera bisa dihadirkan.
Menurut Djoko, meski KPK belum meminta bantuan, pemerintah berusaha proaktif.
Upaya ketiga pimpinan lembaga itu dilakukan sesuai tugas dan fungsinya. Yakni kepolisian yang berusaha melalui jalur kerja sama dengan kepolisian negara-negara terkait, dan BIN dengan lembaga intelijen negara lain.
Sedangkan Kementerian Luar Negeri mengupayakannya melalui jalur diplomasi.
Ia mengakui kebenaran Nazaruddin di Singapura, pemulangan paksa tak bisa dilakukan karena Indonesia tidak memiliki kesepakatan ekstradisi dengan negeri singa itu.
Namun ia yakin pendekatan yang bisa berhasil untuk memulangkan Nazaruddin tak cuma melalui jalur ekstradisi.
Bekas Bendahara Umum Partai Demokrat, sekaligus anggota Fraksi Partai Demokrat di Dewan Perwakilan Rakyat itu disebut-sebut terkait kasus dugaan suap proyek Wisma Atlet SEA Games di Palembang.
Nazaruddin juga dilaporkan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD pernah memberi uang sebesar 120 juta dolar Singapura atau sekitar Rp 840 juta kepada Sekretaris Jenderal MK Janedjri M Gaffar.
"Saya telah meminta Kapolri, Menlu, Ka BIN melalui upaya di institusinya masing-masing, untuk bisa segera menghadirkan Nazarudin, di Indonesia," katanya, di Jakarta Minggu.
Ia mengatakan, Nazaruddin sudah harus dibawa ke Indonesia apabila KPK memanggil yang bersangkutan.
"Namun, keselamatan Nazaruddin juga harus dijaga," kata Djoko Suyanto menambahkan.
Ia mengemukakan, pemerintah harus segera mengantisipasi, paling tidak informasi sudah ditelusuri dan upaya-upaya dilakukan, sehingga apabila KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) memerlukan, yang bersangkutan segera bisa dihadirkan.
Menurut Djoko, meski KPK belum meminta bantuan, pemerintah berusaha proaktif.
Upaya ketiga pimpinan lembaga itu dilakukan sesuai tugas dan fungsinya. Yakni kepolisian yang berusaha melalui jalur kerja sama dengan kepolisian negara-negara terkait, dan BIN dengan lembaga intelijen negara lain.
Sedangkan Kementerian Luar Negeri mengupayakannya melalui jalur diplomasi.
Ia mengakui kebenaran Nazaruddin di Singapura, pemulangan paksa tak bisa dilakukan karena Indonesia tidak memiliki kesepakatan ekstradisi dengan negeri singa itu.
Namun ia yakin pendekatan yang bisa berhasil untuk memulangkan Nazaruddin tak cuma melalui jalur ekstradisi.
Bekas Bendahara Umum Partai Demokrat, sekaligus anggota Fraksi Partai Demokrat di Dewan Perwakilan Rakyat itu disebut-sebut terkait kasus dugaan suap proyek Wisma Atlet SEA Games di Palembang.
Nazaruddin juga dilaporkan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD pernah memberi uang sebesar 120 juta dolar Singapura atau sekitar Rp 840 juta kepada Sekretaris Jenderal MK Janedjri M Gaffar.
FPAN Berharap Marzuki dan Nurhayati Damai
Fraksi PAN berharap laporan yang disampaikan Ketua DPR tak diselesaikan di BK.
VIVAnews - Ketua DPR Marzuki Alie melaporkan anggota Fraksi PAN Waode Nurhayati ke Badan Kehormatan DPR. Alasannya, Nurhayati dinilai melecehkan pimpinan DPR dengan sebutan "pimpinan dewan penjahat anggaran" dalam sebuah program dialog di televisi.
Namun, Ketua Fraksi PAN Tjatur Sapto Edy berharap masalah ini bisa segera diselesaikan tanpa harus dibawa ke Badan Kehormatan. "Saya akan selesaikan secara kekeluargaan," kata Tjatur di Gedung DPR, Jumat, 27 Mei 2011.
Nurhayati, menurut Tjatur, tidak bermaksud mengatakan hal-hal yang dianggap melecehkan pimpinan DPR. "Jauh dari maksud itu. Saya kira hanya keseleo lidah saja," jelas Tjatur.
Sedangkan, Tjatur menilai Marzuki Alie melaporkan Nurhayati ke Dewan Kehormatan dengan maksud baik. "Sebagai orangtua hanya mau memberi pelajaran," ujar Tjatur.
Marzuki menilai kalimat "pimpinan dewan penjahat anggaran" sebagai kalimat yang tidak pantas diucapkan, apalagi di media televisi. "Disampaikan pada media yang ditangkap luas oleh publik," kata Marzuki.
Ucapan Nurhayati juga dinilai Marzuki salah sasaran. "Kami, pimpinan DPR tidak pernah terlibat dalam pembahasan, lobi, ataupun pengesahan anggaran," ujarnya.
Nurhayati sendiri mengaku tidak takut menghadapi laporan Marzuki Alie. "Saya menyampaikan fakta-fakta yang dilanggar. Ini penting bagi saya sebagai anggota Banggar (Badan Anggaran), bukan pribadi sebagai anggota PAN," ujarnya.
Nurhayati menjelaskan, dia sudah berulang kali mengatakan tidak punya kepentingan di 120 daerah yang disebut. Hanya saja, ia mempertanyakan mengapa 120 daerah itu tidak mendapatkan anggaran.
"Sebanyak 120 daerah itu antara lain; Tabanan Bali, Merauke, Sumsel (Sumatera Selatan) atau Sumbar (Sumatera Barat), Jambi, beberapa Kabupaten di Aceh, dan Provinsi Papua," jelas Nurhayati.
Karena itu, Nurhayati mempertanyakan kepada pemerintah kenapa daerah itu tidak mendapatkan anggaran. "Waktu itu Menkeu bilang akan sampaikan secara tertulis. Sementara pemerintah harus menjelaskan. Ini rumusan kapasitas fiskal, jadi kesepakatan rapat itu angkanya variatif maksimal Rp40 miliar," terang Nurhayati. (umi)
VIVAnews - Ketua DPR Marzuki Alie melaporkan anggota Fraksi PAN Waode Nurhayati ke Badan Kehormatan DPR. Alasannya, Nurhayati dinilai melecehkan pimpinan DPR dengan sebutan "pimpinan dewan penjahat anggaran" dalam sebuah program dialog di televisi.
Namun, Ketua Fraksi PAN Tjatur Sapto Edy berharap masalah ini bisa segera diselesaikan tanpa harus dibawa ke Badan Kehormatan. "Saya akan selesaikan secara kekeluargaan," kata Tjatur di Gedung DPR, Jumat, 27 Mei 2011.
Nurhayati, menurut Tjatur, tidak bermaksud mengatakan hal-hal yang dianggap melecehkan pimpinan DPR. "Jauh dari maksud itu. Saya kira hanya keseleo lidah saja," jelas Tjatur.
Sedangkan, Tjatur menilai Marzuki Alie melaporkan Nurhayati ke Dewan Kehormatan dengan maksud baik. "Sebagai orangtua hanya mau memberi pelajaran," ujar Tjatur.
Marzuki menilai kalimat "pimpinan dewan penjahat anggaran" sebagai kalimat yang tidak pantas diucapkan, apalagi di media televisi. "Disampaikan pada media yang ditangkap luas oleh publik," kata Marzuki.
Ucapan Nurhayati juga dinilai Marzuki salah sasaran. "Kami, pimpinan DPR tidak pernah terlibat dalam pembahasan, lobi, ataupun pengesahan anggaran," ujarnya.
Nurhayati sendiri mengaku tidak takut menghadapi laporan Marzuki Alie. "Saya menyampaikan fakta-fakta yang dilanggar. Ini penting bagi saya sebagai anggota Banggar (Badan Anggaran), bukan pribadi sebagai anggota PAN," ujarnya.
Nurhayati menjelaskan, dia sudah berulang kali mengatakan tidak punya kepentingan di 120 daerah yang disebut. Hanya saja, ia mempertanyakan mengapa 120 daerah itu tidak mendapatkan anggaran.
"Sebanyak 120 daerah itu antara lain; Tabanan Bali, Merauke, Sumsel (Sumatera Selatan) atau Sumbar (Sumatera Barat), Jambi, beberapa Kabupaten di Aceh, dan Provinsi Papua," jelas Nurhayati.
Karena itu, Nurhayati mempertanyakan kepada pemerintah kenapa daerah itu tidak mendapatkan anggaran. "Waktu itu Menkeu bilang akan sampaikan secara tertulis. Sementara pemerintah harus menjelaskan. Ini rumusan kapasitas fiskal, jadi kesepakatan rapat itu angkanya variatif maksimal Rp40 miliar," terang Nurhayati. (umi)
Negara Jamin Keselamatan Jiwa & Raga Nazaruddin
INILAH.COM, Jakarta - Sebagai saksi mahkota kasus korupsi Wisma Atlet SEA GAmes, Palembang, keselamatan jiwa dan raga M Nazaruddin harus tetap dijaga.
Oleh karena itu, Polri bersama Badan Intelijen Negara (BIN) dan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) harus bekerja sama memulangkan Nazaruddin agar memudahkan KPK mengusut kasus tersebut.
"Polri, BIN dan Kemenlu harus bisa mencari dan menghadirkan Nazaruddin apabila yang bersangkutan dipanggil KPK," ujar Menko Pulhukam Djoko Suyanto seperti disampaikan Ketua DPP Partai Demokrat Rachland Nashidik kepada INILAH.COM, Minggu (29/5/2011).
Nazaruddin diketahui meninggalkan Indonesia pada Senin (23/5/2011) beberapa jam sebelum dia dicopot dari jabatan bendahara umum Partai Demokrat karena diduga terlibat sejumlah kasus.
Sehari setelah Nazaruddin berada di Singapura, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan pencekalan terhadap Nazaruddin. Rabu (24/5/2011) petang, Ditjen Imigrasi resmi mencekal mantan politisi PPP ini.
Menko Polhukam menjamin, negara akan menjaga keselamatan jiwa dan raga Nazaruddin jika mantan bendahara umum Partai Demokrat itu kembali ke Tanah Air.
"Keselamatan yang bersangkutan (Nazaruddin, red) harus dijaga (dijamin oleh negara, red)," ujarnya. [mah]
Oleh karena itu, Polri bersama Badan Intelijen Negara (BIN) dan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) harus bekerja sama memulangkan Nazaruddin agar memudahkan KPK mengusut kasus tersebut.
"Polri, BIN dan Kemenlu harus bisa mencari dan menghadirkan Nazaruddin apabila yang bersangkutan dipanggil KPK," ujar Menko Pulhukam Djoko Suyanto seperti disampaikan Ketua DPP Partai Demokrat Rachland Nashidik kepada INILAH.COM, Minggu (29/5/2011).
Nazaruddin diketahui meninggalkan Indonesia pada Senin (23/5/2011) beberapa jam sebelum dia dicopot dari jabatan bendahara umum Partai Demokrat karena diduga terlibat sejumlah kasus.
Sehari setelah Nazaruddin berada di Singapura, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan pencekalan terhadap Nazaruddin. Rabu (24/5/2011) petang, Ditjen Imigrasi resmi mencekal mantan politisi PPP ini.
Menko Polhukam menjamin, negara akan menjaga keselamatan jiwa dan raga Nazaruddin jika mantan bendahara umum Partai Demokrat itu kembali ke Tanah Air.
"Keselamatan yang bersangkutan (Nazaruddin, red) harus dijaga (dijamin oleh negara, red)," ujarnya. [mah]
Polri Belum Berencana Panggil Andi Nurpati Terkait Laporan MK
Rachmadin Ismail - detikNews
Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) melaporkan politisi Demokrat Andi Nurpati ke polisi atas dugaan pemalsuan surat sejak tahun 2009. Namun hingga kini, belum ada rencana pemanggilan dari polisi bagi Andi dalam kapasitas sebagai mantan anggota KPU.
"Belum ada," kata Kabag Penum Mabes Polri Kombes Boy Rafli saat dikonfirmasi detikcom, Minggu (29/5/2011).
Boy kembali menegaskan, nama Andi tidak tercantum dalam laporan yang disampaikan MK. Sementara untuk kasus tersebut, dia memastikan masih dalam penyelidikan.
"Tidak ada nama-nama yang disebutkan itu. Kasusnya masih dalam penyelidikan," tegasnya.
Sebelumnya Andi Nurpati dilaporkan ke polisi oleh Mahkamah Konstitusi. Dugaan pidana itu dilakukan Andi Nurpati terkait putusan sengketa Pemilu yang dikeluarkan MK pada 2009 lalu. Nurpati diduga memalsukan putusan MK terkait gagalnya Dewi Yasin Limpo menduduki kursi DPR dari Partai Hanura dengan daerah pemilihan Sulawesi Selatan.
Berdasarkan penuturan Ketua MK Mahfud MD, kasus bermula dari munculnya surat MK palsu tanggal 14/8/2009 yang digunakan oleh KPU untuk menentukan kemenangan Dewi Limpo. Kemudian MK membuat surat yang benar dan asli tanggal 17-8-2009, surat asli itu diterima oleh Andi Nurpati.
"Tapi saat ambil keputusan akhir KPU tetap gunakan surat palsu karena Andi Nurpati tak menyampaikan surat asli MK itu," jelas Mahfud kepada detikcom, Jumat (24/5/2011).
Menurut Mahfud, MK telah menegaskan kalau surat yang dipakai KPU salah. Namun ternyata KPU tetap menggunakan surat MK palsu sebagai bahan rujukan.
Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) melaporkan politisi Demokrat Andi Nurpati ke polisi atas dugaan pemalsuan surat sejak tahun 2009. Namun hingga kini, belum ada rencana pemanggilan dari polisi bagi Andi dalam kapasitas sebagai mantan anggota KPU.
"Belum ada," kata Kabag Penum Mabes Polri Kombes Boy Rafli saat dikonfirmasi detikcom, Minggu (29/5/2011).
Boy kembali menegaskan, nama Andi tidak tercantum dalam laporan yang disampaikan MK. Sementara untuk kasus tersebut, dia memastikan masih dalam penyelidikan.
"Tidak ada nama-nama yang disebutkan itu. Kasusnya masih dalam penyelidikan," tegasnya.
Sebelumnya Andi Nurpati dilaporkan ke polisi oleh Mahkamah Konstitusi. Dugaan pidana itu dilakukan Andi Nurpati terkait putusan sengketa Pemilu yang dikeluarkan MK pada 2009 lalu. Nurpati diduga memalsukan putusan MK terkait gagalnya Dewi Yasin Limpo menduduki kursi DPR dari Partai Hanura dengan daerah pemilihan Sulawesi Selatan.
Berdasarkan penuturan Ketua MK Mahfud MD, kasus bermula dari munculnya surat MK palsu tanggal 14/8/2009 yang digunakan oleh KPU untuk menentukan kemenangan Dewi Limpo. Kemudian MK membuat surat yang benar dan asli tanggal 17-8-2009, surat asli itu diterima oleh Andi Nurpati.
"Tapi saat ambil keputusan akhir KPU tetap gunakan surat palsu karena Andi Nurpati tak menyampaikan surat asli MK itu," jelas Mahfud kepada detikcom, Jumat (24/5/2011).
Menurut Mahfud, MK telah menegaskan kalau surat yang dipakai KPU salah. Namun ternyata KPU tetap menggunakan surat MK palsu sebagai bahan rujukan.
Rakyat Miskin Sulit Mengakses Bantuan Hukum
"Kalau tak bisa berikan bantuan hukum gratis, hentikan semua penangkapan rakyat miskin."
VIVAnews - Ketua Yayasan Lembaga Hukum Indonesia (YLBHI) Patra M Zen mengatakan pemerintah belum memenuhi kewajibannya dalam memberikan bantuan hukum gratis kepada rakyat miskin. Menurutnya, pemerintah harus memberikan dana kepada semua lembaga bantuan hukum untuk memenuhi kewajiban itu.
"Kalau tidak bisa memberikan bantuan hukum gratis, hentikan semua penangkapan terhadap rakyat miskin," kata Patra M. Zen, pada acara peluncuran buku 'Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia' di Jakarta, Rabu 25 Maret 2009.
Dia mengatakan negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) telah memberikan dana kepada para penegak hukum, seperti polisi, jaksa dan mahkamah agung untuk melaksanakan tugas-tugasnya.
Namun, lanjut Patra, negara tidak pernah memberikan dana kepada lembaga bantuan hukum untuk menjalankan tugasnya memberikan bantuan hukum gratis kepada rakyat yang tidak mampu. "Ini tidak fair, mereka menangkap orang miskin, menyidik, dan mengadilinya, tapi tidak memberikan hak-hak orang miskin untuk mendapatkan bantuan hukum," katanya.
Menurut Patra, setiap tahun rakyat miskin yang memerlukan bantuan hukum terus meningkat. Dia mencontohkan laporan yang masuk ke YLBHI. Pada 2008 YLBHI menerima 3.200 kasus. Dari semua laporan itu, lanjutnya, tidak semua bisa ditangani oleh YLBHI karena berbagai keterbatasan termasuk masalah pendanaan. "Yang sampai ke pengadilan hanya sekitar 80 kasus saja," katanya.
Sementara itu, Hotma Sitompoel, salah satu pengacara senior yang turut hadir dalam acara itu mengatakan masyarakat miskin sangat sulit untuk mendapatkan akses bantuan hukum.
Menurutnya, selain mendirikan kantor pengacara yang komersial semua pengacara harus mendirikan LBH yang memberikan bantuan cuma-cuma kepada masyarakat yang tidak mampu. "Agar masyarakat mudah mendapatkan akses bantuan hukum," kata pendiri LBH Mawar Sharon ini.
VIVAnews - Ketua Yayasan Lembaga Hukum Indonesia (YLBHI) Patra M Zen mengatakan pemerintah belum memenuhi kewajibannya dalam memberikan bantuan hukum gratis kepada rakyat miskin. Menurutnya, pemerintah harus memberikan dana kepada semua lembaga bantuan hukum untuk memenuhi kewajiban itu.
"Kalau tidak bisa memberikan bantuan hukum gratis, hentikan semua penangkapan terhadap rakyat miskin," kata Patra M. Zen, pada acara peluncuran buku 'Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia' di Jakarta, Rabu 25 Maret 2009.
Dia mengatakan negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) telah memberikan dana kepada para penegak hukum, seperti polisi, jaksa dan mahkamah agung untuk melaksanakan tugas-tugasnya.
Namun, lanjut Patra, negara tidak pernah memberikan dana kepada lembaga bantuan hukum untuk menjalankan tugasnya memberikan bantuan hukum gratis kepada rakyat yang tidak mampu. "Ini tidak fair, mereka menangkap orang miskin, menyidik, dan mengadilinya, tapi tidak memberikan hak-hak orang miskin untuk mendapatkan bantuan hukum," katanya.
Menurut Patra, setiap tahun rakyat miskin yang memerlukan bantuan hukum terus meningkat. Dia mencontohkan laporan yang masuk ke YLBHI. Pada 2008 YLBHI menerima 3.200 kasus. Dari semua laporan itu, lanjutnya, tidak semua bisa ditangani oleh YLBHI karena berbagai keterbatasan termasuk masalah pendanaan. "Yang sampai ke pengadilan hanya sekitar 80 kasus saja," katanya.
Sementara itu, Hotma Sitompoel, salah satu pengacara senior yang turut hadir dalam acara itu mengatakan masyarakat miskin sangat sulit untuk mendapatkan akses bantuan hukum.
Menurutnya, selain mendirikan kantor pengacara yang komersial semua pengacara harus mendirikan LBH yang memberikan bantuan cuma-cuma kepada masyarakat yang tidak mampu. "Agar masyarakat mudah mendapatkan akses bantuan hukum," kata pendiri LBH Mawar Sharon ini.
Krisis Keuangan LBH Jakarta, Foke Akui Salah
Sejak awal Foke mengaku telah menugaskan untuk mengurus alokasi dana LBH Jakarta.
VIVAnews - Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo menyatakan ada kesalahan prosedur terkait penghentian alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI kepada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta. Fauzi berjanji akan segera menuntaskan masalah ini sesuai komitmen awal.
"Saya sudah cek, memang biro hukum DKI jawabannya tidak jelas. Ini kejadiannya hampir serupa dengan masalah pusat dokumentasi sastra HB Jassin. Saya memang memerintahkan untuk memperbaiki gedungnya. Gedungnya dibikin, yang rutin malah dihilangkan. Padahal ini kan dua hal yang berbeda," ujar Fauzi Bowo.
Menurut Foke, sapaan akrab Fauzi Bowo, dirinya sejak awal telah menugaskan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mengurus dua hal terkait alokasi dana untuk LBH Jakarta. Pertama adalah untuk fasilitas sarana dan prasarananya. Dan yang kedua untuk kelangsungan hidup organisasi.
"Saya tadi sudah minta supaya diluruskan kembali. Saya kira ini adalah pola pikir yang sedikit keliru dari SKPD Pemprov DKI," katanya.
Foke mengaku akan mengedepankan komitmen awalnya untuk mendukung LBH Jakarta. "Saya tidak akan meninggalkan komitmen pribadi, tapi kalau yang dari segi bantuan pemerintah DKI, kekeliruannya kan tadi sudah saya jelaskan," ungkapnya.
Seperti diketahui, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta kini menderita krisis keuangan terburuk dalam 40 tahun terakhir. Menurut Direktur LBH
Jakarta Nurkholis, per 20 Mei 2011, keuangan LBH Jakarta menunjukkan angka Rp27 juta. "Anggaran itu hanya cukup untuk memberikan bantuan hukum selama satu bulan ke depan," kata Nurkholis.
Sejak diberhentikannya donasi APBD pada 2005, LBH Jakarta menghadapi kesulitan dalam membiayai kerja bantuan hukum. Selain itu, lanjut Nurkholis, sejumlah lembaga donor menolak untuk mendanai karena LBH dianggap sebagai tanggung jawab pemerintah. (
VIVAnews - Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo menyatakan ada kesalahan prosedur terkait penghentian alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI kepada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta. Fauzi berjanji akan segera menuntaskan masalah ini sesuai komitmen awal.
"Saya sudah cek, memang biro hukum DKI jawabannya tidak jelas. Ini kejadiannya hampir serupa dengan masalah pusat dokumentasi sastra HB Jassin. Saya memang memerintahkan untuk memperbaiki gedungnya. Gedungnya dibikin, yang rutin malah dihilangkan. Padahal ini kan dua hal yang berbeda," ujar Fauzi Bowo.
Menurut Foke, sapaan akrab Fauzi Bowo, dirinya sejak awal telah menugaskan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mengurus dua hal terkait alokasi dana untuk LBH Jakarta. Pertama adalah untuk fasilitas sarana dan prasarananya. Dan yang kedua untuk kelangsungan hidup organisasi.
"Saya tadi sudah minta supaya diluruskan kembali. Saya kira ini adalah pola pikir yang sedikit keliru dari SKPD Pemprov DKI," katanya.
Foke mengaku akan mengedepankan komitmen awalnya untuk mendukung LBH Jakarta. "Saya tidak akan meninggalkan komitmen pribadi, tapi kalau yang dari segi bantuan pemerintah DKI, kekeliruannya kan tadi sudah saya jelaskan," ungkapnya.
Seperti diketahui, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta kini menderita krisis keuangan terburuk dalam 40 tahun terakhir. Menurut Direktur LBH
Jakarta Nurkholis, per 20 Mei 2011, keuangan LBH Jakarta menunjukkan angka Rp27 juta. "Anggaran itu hanya cukup untuk memberikan bantuan hukum selama satu bulan ke depan," kata Nurkholis.
Sejak diberhentikannya donasi APBD pada 2005, LBH Jakarta menghadapi kesulitan dalam membiayai kerja bantuan hukum. Selain itu, lanjut Nurkholis, sejumlah lembaga donor menolak untuk mendanai karena LBH dianggap sebagai tanggung jawab pemerintah. (
Pria Satu Kaki Berhasil Panjat Tugu HI
Sabar direncanakan akan mendaki gunung Elbrus di Rusia.
VIVAnews - Muhammad Sabar (40), pria satu kaki itu berhasil memanjat tugu selamat datang di Bundaran HI, Minggu 29 Mei 2011. Dalam hitungan 10 menit Sabar sampai di puncak tugu tanpa mengalami kesulitan. Aksi Sabar ini menjadi tontonan warga yang sedang menikmati Car Free Day di kawasan Bundaran HI.
Sabar memulai aksinya dari pinggir kolam Bundaran. Dengan berbekal pelampung dan helm pengaman, pria tuna daksa ini tanpa ragu-ragu nyemplung ke kolam. Dia berenang ke tengah kolam lalu naik dengan hanya memakai satu kaki. Sementara kedua tangannya berpegangan dengan tali.
Begitu sampai di puncak Sabar lansung menurunkan banner berukururan 3m x 20m. Banner tersebut bertuliskan Ekspedisi Merdeka di sisi kanan dan Indonesia Bangkit di sisi kiri Tugu Selamat Datang Bunderan HI.
Panitia Pendamping Pendakian Gunung Program Hari Cacat Internasional 2011 Budi Cahyono mengungkapkan aksi ini sebagai rangkain hari cacat sedunia. Aksi ini sebagai rangkaian pertama yang dilanjutkan dengan pendakian Gunung Kilimanjaro di Afrika pada 17 Agustus. Sabar direncanakan akan mendaki gunung Elbrus di Rusia. Lalu pada bulan September-Oktober akan mendaki pegunungan Himalaya.
"Puncaknya pada 3 Desember 2011 bertepatan dengan Hari Penyandang Cacat Internasional, akan menurunkan Banner bertuliskan Indonesia, Bangkit, Indonesia Damai, Indonesia Bersatu berukuran 6mx80m," kata Budi kepada Vivanews, Minggu 29 Mei 2011.
Aksi menurunkan banner ini, jelas Budi banyak mengandung filosofi. Budi berharap kegiatan ini dapat memberi semangat kepada penyandang cacat lain bahwa penyandang cacat juga dapat berprestasi. "Dan juga memberikan semangat kepada bangsa Indonesia untuk dapat bangkit ke arah yang lebih baik lagi," pungkasnya. (eh)
VIVAnews - Muhammad Sabar (40), pria satu kaki itu berhasil memanjat tugu selamat datang di Bundaran HI, Minggu 29 Mei 2011. Dalam hitungan 10 menit Sabar sampai di puncak tugu tanpa mengalami kesulitan. Aksi Sabar ini menjadi tontonan warga yang sedang menikmati Car Free Day di kawasan Bundaran HI.
Sabar memulai aksinya dari pinggir kolam Bundaran. Dengan berbekal pelampung dan helm pengaman, pria tuna daksa ini tanpa ragu-ragu nyemplung ke kolam. Dia berenang ke tengah kolam lalu naik dengan hanya memakai satu kaki. Sementara kedua tangannya berpegangan dengan tali.
Begitu sampai di puncak Sabar lansung menurunkan banner berukururan 3m x 20m. Banner tersebut bertuliskan Ekspedisi Merdeka di sisi kanan dan Indonesia Bangkit di sisi kiri Tugu Selamat Datang Bunderan HI.
Panitia Pendamping Pendakian Gunung Program Hari Cacat Internasional 2011 Budi Cahyono mengungkapkan aksi ini sebagai rangkain hari cacat sedunia. Aksi ini sebagai rangkaian pertama yang dilanjutkan dengan pendakian Gunung Kilimanjaro di Afrika pada 17 Agustus. Sabar direncanakan akan mendaki gunung Elbrus di Rusia. Lalu pada bulan September-Oktober akan mendaki pegunungan Himalaya.
"Puncaknya pada 3 Desember 2011 bertepatan dengan Hari Penyandang Cacat Internasional, akan menurunkan Banner bertuliskan Indonesia, Bangkit, Indonesia Damai, Indonesia Bersatu berukuran 6mx80m," kata Budi kepada Vivanews, Minggu 29 Mei 2011.
Aksi menurunkan banner ini, jelas Budi banyak mengandung filosofi. Budi berharap kegiatan ini dapat memberi semangat kepada penyandang cacat lain bahwa penyandang cacat juga dapat berprestasi. "Dan juga memberikan semangat kepada bangsa Indonesia untuk dapat bangkit ke arah yang lebih baik lagi," pungkasnya. (eh)
Mahfud MD Laporkan Andi Nurpati Bukan Untuk Rongrong Demokrat
Ramadhian Fadillah - detikNews
Jakarta - Ketua MK Mahfud MD menegaskan tujuannya mempolisikan Andi Nurpati bukan untuk merongrong Partai Demokrat. Laporan soal pemalsuan dan penggelapan dokumen ini sudah dilaporkan Mahfud, jauh sebelum Andi Nurpati bergabung ke Demokrat.
"Ini tak ada politisnya, karena sudah dilaporkan ke Polri jauh sebelum Andi Nurpati masuk ke Partai Demokrat," ujar Mahfud dalam keterangan tertulis pada detikcom, Minggu (29/5/2011).
Mahfud melihat persoalan pemalsuan dokumen ini tak ada hubungannya dengan Partai Demokrat. Dalam perkara tersebut, tidak ada kepentingan Partai Demokrat.
"Ini tidak ada kaitannya dengan Partai Demokrat, sebab yang coba dimenangkan dalam kasus itu adalah caleg dari Hanura dan yang dikalahkan adalah caleg dari Gerindra. Tak usah dikait-kaitkan, karena tak ada kaitannya dengan Partai Demokrat," tegasnya.
Dia menambahkan laporan MK ke polisi tentang Andi Nurpati itu bukan sengketa hasil Pemilu, tapi menyangkut pemalsuan dan penggelapan dokumen. Karena itu, ranahnya merupakan tindak pidana umum, bukan sengketa Pemilu. Menurut Mahfud, kasus ini harus tetap diusut karena merupakan tindak pidana dan tidak ada istilah kadaluwarsa seperti sengketa Pemilu.
"Kita sudah tahu siapa saja yang terlibat pembuatan surat palsu itu, di mana tempatnya, dan bagaimana digunakan di KPU," tutup Mahfud.
Jakarta - Ketua MK Mahfud MD menegaskan tujuannya mempolisikan Andi Nurpati bukan untuk merongrong Partai Demokrat. Laporan soal pemalsuan dan penggelapan dokumen ini sudah dilaporkan Mahfud, jauh sebelum Andi Nurpati bergabung ke Demokrat.
"Ini tak ada politisnya, karena sudah dilaporkan ke Polri jauh sebelum Andi Nurpati masuk ke Partai Demokrat," ujar Mahfud dalam keterangan tertulis pada detikcom, Minggu (29/5/2011).
Mahfud melihat persoalan pemalsuan dokumen ini tak ada hubungannya dengan Partai Demokrat. Dalam perkara tersebut, tidak ada kepentingan Partai Demokrat.
"Ini tidak ada kaitannya dengan Partai Demokrat, sebab yang coba dimenangkan dalam kasus itu adalah caleg dari Hanura dan yang dikalahkan adalah caleg dari Gerindra. Tak usah dikait-kaitkan, karena tak ada kaitannya dengan Partai Demokrat," tegasnya.
Dia menambahkan laporan MK ke polisi tentang Andi Nurpati itu bukan sengketa hasil Pemilu, tapi menyangkut pemalsuan dan penggelapan dokumen. Karena itu, ranahnya merupakan tindak pidana umum, bukan sengketa Pemilu. Menurut Mahfud, kasus ini harus tetap diusut karena merupakan tindak pidana dan tidak ada istilah kadaluwarsa seperti sengketa Pemilu.
"Kita sudah tahu siapa saja yang terlibat pembuatan surat palsu itu, di mana tempatnya, dan bagaimana digunakan di KPU," tutup Mahfud.
Pemerintah Buru Nazaruddin
Ramadhian Fadillah - detikNews
Jakarta - Menko Polhukam, Djoko Suyanto telah memerintahkan jajarannya untuk memulangkan Nazaruddin ke Tanah Air. Kapolri, Menlu dan Kepala BIN diminta bergerak.
"Menko Polhukam telah meminta Kapolri, Menlu, Kepala BIN melalui upaya di institusinya, untuk bisa segera menghadirkan Nazaruddin, apabila KPK memanggil yang bersangkutan," ujar Menko Polhukam Djoko Suyanto dalam pesan singkat yang diterima detikcom, Minggu (29/5/2011).
Djoko pun menjelaskan keselamatan Nazaruddin harus dijaga. Politisi Demokrat ini merupakan kunci penting untuk membongkar kasus suap di Kemenpora.
"Keselamatan Nazaruddin juga harus dijaga," tegasnya.
Seperti diketahui, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin, saat ini berada di Singapura. Nazaruddin meminta izin dari PD untuk melakukan pengobatan.
Nazaruddin telah dicegah KPK pada 24 Mei 2011, namun pada 23 Mei pukul 19.37 WIB, 1 jam sebelum pemecatannya sebagai bendahara, Nazaruddin pergi ke Singapura.
Jakarta - Menko Polhukam, Djoko Suyanto telah memerintahkan jajarannya untuk memulangkan Nazaruddin ke Tanah Air. Kapolri, Menlu dan Kepala BIN diminta bergerak.
"Menko Polhukam telah meminta Kapolri, Menlu, Kepala BIN melalui upaya di institusinya, untuk bisa segera menghadirkan Nazaruddin, apabila KPK memanggil yang bersangkutan," ujar Menko Polhukam Djoko Suyanto dalam pesan singkat yang diterima detikcom, Minggu (29/5/2011).
Djoko pun menjelaskan keselamatan Nazaruddin harus dijaga. Politisi Demokrat ini merupakan kunci penting untuk membongkar kasus suap di Kemenpora.
"Keselamatan Nazaruddin juga harus dijaga," tegasnya.
Seperti diketahui, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin, saat ini berada di Singapura. Nazaruddin meminta izin dari PD untuk melakukan pengobatan.
Nazaruddin telah dicegah KPK pada 24 Mei 2011, namun pada 23 Mei pukul 19.37 WIB, 1 jam sebelum pemecatannya sebagai bendahara, Nazaruddin pergi ke Singapura.
Pemerintah Siap Pulangkan Nazaruddin
Menko Polhukam instruksikan sejumlah institusi untuk hadirkan Nazaruddin jika dibutuhkan.
VIVAnews - Pemerintah berupaya menghadirkan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin jika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hendak memanggil Nazaruddin. Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, Keamanan Djoko Suyanto telah menginstruksikan sejumlah institusi terkait Nazaruddin.
"Menko Polhukam telah meminta Kapolri, Menteri Luar Negeri, Kepala Badan Intelijen Negara, melalui upaya-upaya di institusinya untuk bisa segera menghadirkan Nazaruddin, apabila KPK memanggil yang bersangkutan," kata Djoko Suyanto dalam pesan tertulis yang diterima VIVAnews, 29 Mei 2011.
Sejumlah institusi pun diminta untuk menelusuri dan mencari informasi terkait Nazaruddin, sesuai tugasnya masing-masing. Sehingga jika KPK memerlukan, Nazaruddin bisa dihadirkan.
Namun, Djoko mengingatkan soal keselamatan Nazaruddin. "Keselamatan Nazaruddin harus dijaga," ujar Djoko.
Sebelumnya, Nazaruddin dikabarkan pergi ke Singapura pada 23 Mei 2011. Kepergian Nazaruddin sehari sebelum keluar surat cegah terhadap Nazaruddin.
Namun, Nazaruddin mengaku ke Singapura untuk berobat. Dia juga mengaku telah mengantongi izin dari Ketua Fraksi Partai Demokrat. (eh)
VIVAnews - Pemerintah berupaya menghadirkan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin jika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hendak memanggil Nazaruddin. Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, Keamanan Djoko Suyanto telah menginstruksikan sejumlah institusi terkait Nazaruddin.
"Menko Polhukam telah meminta Kapolri, Menteri Luar Negeri, Kepala Badan Intelijen Negara, melalui upaya-upaya di institusinya untuk bisa segera menghadirkan Nazaruddin, apabila KPK memanggil yang bersangkutan," kata Djoko Suyanto dalam pesan tertulis yang diterima VIVAnews, 29 Mei 2011.
Sejumlah institusi pun diminta untuk menelusuri dan mencari informasi terkait Nazaruddin, sesuai tugasnya masing-masing. Sehingga jika KPK memerlukan, Nazaruddin bisa dihadirkan.
Namun, Djoko mengingatkan soal keselamatan Nazaruddin. "Keselamatan Nazaruddin harus dijaga," ujar Djoko.
Sebelumnya, Nazaruddin dikabarkan pergi ke Singapura pada 23 Mei 2011. Kepergian Nazaruddin sehari sebelum keluar surat cegah terhadap Nazaruddin.
Namun, Nazaruddin mengaku ke Singapura untuk berobat. Dia juga mengaku telah mengantongi izin dari Ketua Fraksi Partai Demokrat. (eh)
Koruptor Saling Melindungi Sulitkan Pemberantasan Koruspi
Yogyakarta (ANTARA News) - Korupsi sulit diberantas selama koruptor atau orang-orang yang terlibat saling melindungi, sehingga setiap kasus korupsi yang besar selalu tertutup kasus baru, kata Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Moh. Mahfud MD.
"Hal itu bisa terjadi karena kepentingan politik masuk dalam masalah tersebut," katanya seusai melantik pengurus Ikatan Alumni Universitas Islam Indonesia (IKA-UII) di Yogyakarta, Sabtu.
Menurut dia, penegakan hukum, khususnya dalam kasus korupsi, di Indonesia akan menjadi sulit untuk dituntaskan selama masing-masing pihak saling melindungi.
Kondisi tersebut, dinilainya, juga menjadi semakin rumit ketika terjadi kemacetan antar-institusi untuk menyelesaikan kasus-kasus besar yang menyangkut korupsi.
"Proses penegakan hukum menjadi macet karena terjadi saling sandera menyandera. Hal itu terjadi berawal dari ketidakadilan dan ketidaktegasan hukum," katanya.
Oleh karena itu, ia menegaskan, supremasi hukum perlu ditegakkan. Dalam hal ini perlu ketegasan hukum dan keadilan di masyarakat.
"Pemimpin juga harus bebas, bersih, dan tegas dari catatan hukum dan tidak bisa diajak kompromi dalam penegakan hukum. Selain itu, orang-orang dalam institusi juga tidak membedakan `warna` dalam menyelesaikan kasus hukum," katanya.
Menurut dia, sistem hukum yang telah berlaku di Indonesia saat ini cukup baik. Namun, ia mengemukakan, perlu didukung oleh sumber daya manusia penegak hukum yang juga baik agar terwujud hukum yang adil dan tegas.
"Pada dasarnya sistem hukum sudah baik, tetapi jika aparat penegak hukum sudah tersandera tetap saja tidak mampu menyelesaikan kasus hukum," katanya menambahkan.
"Hal itu bisa terjadi karena kepentingan politik masuk dalam masalah tersebut," katanya seusai melantik pengurus Ikatan Alumni Universitas Islam Indonesia (IKA-UII) di Yogyakarta, Sabtu.
Menurut dia, penegakan hukum, khususnya dalam kasus korupsi, di Indonesia akan menjadi sulit untuk dituntaskan selama masing-masing pihak saling melindungi.
Kondisi tersebut, dinilainya, juga menjadi semakin rumit ketika terjadi kemacetan antar-institusi untuk menyelesaikan kasus-kasus besar yang menyangkut korupsi.
"Proses penegakan hukum menjadi macet karena terjadi saling sandera menyandera. Hal itu terjadi berawal dari ketidakadilan dan ketidaktegasan hukum," katanya.
Oleh karena itu, ia menegaskan, supremasi hukum perlu ditegakkan. Dalam hal ini perlu ketegasan hukum dan keadilan di masyarakat.
"Pemimpin juga harus bebas, bersih, dan tegas dari catatan hukum dan tidak bisa diajak kompromi dalam penegakan hukum. Selain itu, orang-orang dalam institusi juga tidak membedakan `warna` dalam menyelesaikan kasus hukum," katanya.
Menurut dia, sistem hukum yang telah berlaku di Indonesia saat ini cukup baik. Namun, ia mengemukakan, perlu didukung oleh sumber daya manusia penegak hukum yang juga baik agar terwujud hukum yang adil dan tegas.
"Pada dasarnya sistem hukum sudah baik, tetapi jika aparat penegak hukum sudah tersandera tetap saja tidak mampu menyelesaikan kasus hukum," katanya menambahkan.
Demokrat Wajibkan Kadernya Penuhi Panggilan Hukum
Jakarta (ANTARA News) - Sekretaris Divisi Komunikasi Publik Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Hinca Panjaitan menyatakan bahwa Partai Demokrat mewajibkan setiap kadernya untuk memenuhi panggilan institusi penegak hukum dalam penanganan suatu kasus.
"KPK baru akan memanggil Muhamamd Nazaruddin untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Itu kewajiban, ya wajib dipenuhi," kata Hinca Panjaitan pada diskusi "Polemik: Bola Panas Nazaruddin" di Jakarta, Sabtu.
Menurut dia, Muhammad Nazaruddin pergi ke Singapura karena ingin berobat dan sudah meminta izin kepada Fraksi Partai Demkrat DPR RI.
Kepergian Muhammad Nazaruddin ke Singapura, kata dia, tidak melanggar hukum karena dia pergi pada Senin (23/5) malam, sedangkan penegahan terhadapnya untuk pergi keluar negeri baru diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan HAM pada Selasa (24/3) petang.
"Pada Senin malam belum terbit surat pencegahan dari Kementeian Hukum dan HAM, berarti kepergian Nazaruddin tidak melanggar hukum," katanya.
Menurut dia, Muhammad Nazaruddin akan kembali ke Indonesia jia KPK memanggilnya untuk meminta keterangan.
Muhammad Nazaruddin, katanya, sudah mengirim pesan singkat (SMS) yang isinya akan kembali ke Indonesia jika KPK memanggilnya untuk meminta keterangan.
Meskipun Nazaruddin tidak menjelaskan kapan dia akan kembali ke Indonesia, tapi Hinca Panjaitan optimis pada saatnya dia akan kembali ke Indonesia.
Sementara Koordinator Koordinator Lembaga Swadaya Masyarakat Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi), Sebastian Salang, mengatakan, keputusan Dewan Kehormatan Partai Demokrat mengamanatkan dua pesan. Pertama, jika ada kader Partai Demokrat bermasalah seharusnya Badan Kehormatan DPR RI segera merespons.
"Ada kesan dipolitisasi," katanya.
Kedua, adalah pesan disampaikan kepada KPK agar merespons persoalan hukum yang dihadapi Nazaruddin.
Mantan anggota Badan Kehormatan DPR RI Permadi menilai, Partai Demokrat belum menghukum Muhammad Nazaruddin.
Menurut dia, ada kekuatan besar yang menutupi agar Nazaruddin tidak dihukum.
Keputusan Dewan Kehormatan Partai Demokrat yang memberhentikan Nazaruddin dari jabatan Bendahara Umum Partai Demokrat, dinilai baru sebatas hukum "ecek-ecek" dan hanya untu memuaskan publik.
"KPK baru akan memanggil Muhamamd Nazaruddin untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Itu kewajiban, ya wajib dipenuhi," kata Hinca Panjaitan pada diskusi "Polemik: Bola Panas Nazaruddin" di Jakarta, Sabtu.
Menurut dia, Muhammad Nazaruddin pergi ke Singapura karena ingin berobat dan sudah meminta izin kepada Fraksi Partai Demkrat DPR RI.
Kepergian Muhammad Nazaruddin ke Singapura, kata dia, tidak melanggar hukum karena dia pergi pada Senin (23/5) malam, sedangkan penegahan terhadapnya untuk pergi keluar negeri baru diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan HAM pada Selasa (24/3) petang.
"Pada Senin malam belum terbit surat pencegahan dari Kementeian Hukum dan HAM, berarti kepergian Nazaruddin tidak melanggar hukum," katanya.
Menurut dia, Muhammad Nazaruddin akan kembali ke Indonesia jia KPK memanggilnya untuk meminta keterangan.
Muhammad Nazaruddin, katanya, sudah mengirim pesan singkat (SMS) yang isinya akan kembali ke Indonesia jika KPK memanggilnya untuk meminta keterangan.
Meskipun Nazaruddin tidak menjelaskan kapan dia akan kembali ke Indonesia, tapi Hinca Panjaitan optimis pada saatnya dia akan kembali ke Indonesia.
Sementara Koordinator Koordinator Lembaga Swadaya Masyarakat Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi), Sebastian Salang, mengatakan, keputusan Dewan Kehormatan Partai Demokrat mengamanatkan dua pesan. Pertama, jika ada kader Partai Demokrat bermasalah seharusnya Badan Kehormatan DPR RI segera merespons.
"Ada kesan dipolitisasi," katanya.
Kedua, adalah pesan disampaikan kepada KPK agar merespons persoalan hukum yang dihadapi Nazaruddin.
Mantan anggota Badan Kehormatan DPR RI Permadi menilai, Partai Demokrat belum menghukum Muhammad Nazaruddin.
Menurut dia, ada kekuatan besar yang menutupi agar Nazaruddin tidak dihukum.
Keputusan Dewan Kehormatan Partai Demokrat yang memberhentikan Nazaruddin dari jabatan Bendahara Umum Partai Demokrat, dinilai baru sebatas hukum "ecek-ecek" dan hanya untu memuaskan publik.
"SMS Ancaman Nazaruddin" Palsu
Jakarta (ANTARA News) - Ketua Divisi Komunikasi Publik Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD), Andi Nurpati, menegaskan bahwa pesan singkat yang beredar melalui telepon seluler (Short Message Service/SMS) bernada ancaman yang dikaitkan dengan Nasaruddin dari Singapura adalah palsu, dan fitnah bertujuan pembunuhan karakter.
"Itu semua fitnah, dan pembunuhan karakter," kata Andi Nurpati usai rapat tertutup pengurus DPP Partai Demokrat di Jakarta, Sabtu malam. Fitnah dan pembunuhan karakter tersebut diarahkan kepada mantan bendahara umum PD, M. Nazaruddin, yang tengah berada di Singapura.
Sementara itu Ketua Umum DPP PD, Anas Urbaningrum, selesai pertemuan itu hanya mengatakan bahwa rapat ini sesungguhnya menindaklanjuti sejumlah hal yang sudah dibahas sebelumnya.
Ia menolak menjelaskan secara rinci, apa yang dibahas dalam rapat tertutup selang sekitar satu jam itu, dan baru selesai pada hampir pukul 20.30 WIB.
Anas Urbaningrum dan sekitar 20 petinggi PD lainnya kemudian berangkat ke kediaman Ketua Dewan Pembina PD, Susilo Bambang Yudhoyono, yang juga Presiden RI guna melaporkan sejumlah perkembangan menyangkut partai.
Rapat tersebut selain dihadiri Anas Urbaningrum, juga ada Sekretaris Jenderal PD, Edhie Baskoro Yudhoyono (putra bungsu Susilo Bambang Yudhoyono), Ketua Divisi Komunikasi Publik, Andi Nurpati, dan Wakil Sekretaris Jenderal, Ramadhan Pohan.
(T.M036/Z002)
"Itu semua fitnah, dan pembunuhan karakter," kata Andi Nurpati usai rapat tertutup pengurus DPP Partai Demokrat di Jakarta, Sabtu malam. Fitnah dan pembunuhan karakter tersebut diarahkan kepada mantan bendahara umum PD, M. Nazaruddin, yang tengah berada di Singapura.
Sementara itu Ketua Umum DPP PD, Anas Urbaningrum, selesai pertemuan itu hanya mengatakan bahwa rapat ini sesungguhnya menindaklanjuti sejumlah hal yang sudah dibahas sebelumnya.
Ia menolak menjelaskan secara rinci, apa yang dibahas dalam rapat tertutup selang sekitar satu jam itu, dan baru selesai pada hampir pukul 20.30 WIB.
Anas Urbaningrum dan sekitar 20 petinggi PD lainnya kemudian berangkat ke kediaman Ketua Dewan Pembina PD, Susilo Bambang Yudhoyono, yang juga Presiden RI guna melaporkan sejumlah perkembangan menyangkut partai.
Rapat tersebut selain dihadiri Anas Urbaningrum, juga ada Sekretaris Jenderal PD, Edhie Baskoro Yudhoyono (putra bungsu Susilo Bambang Yudhoyono), Ketua Divisi Komunikasi Publik, Andi Nurpati, dan Wakil Sekretaris Jenderal, Ramadhan Pohan.
(T.M036/Z002)
Nazaruddin Bantah Kirim SMS Ancaman Bongkar Borok SBY dari Singapura
Gagah Wijoseno - detikNews
Jakarta - Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat (PD) M Nazaruddin sudah berada di Singapura. Nah, isu miring mulai menyambar dirinya. Beredar SMS gelap bernomor Singapura yang mengaku-ngaku dari Nazaruddin. Isinya ancaman akan mengungkap borok PD dan SBY.
Ancaman dari orang yang mengaku-ngaku Nazaruddin itu menyebar lewat SMS dan BlackBerry messenger (BBM) sejak Sabtu (28/5/2011). Pesan SMS disebar dari nomor +65843939xx. Saat detikcom mencoba menghubungi nomor tersebut, ternyata nomor itu sudah tidak aktif.
Adapun isi pesan SMS gelap itu berbunyi, "Demi Allah, saya M Nazaruddin telah dijebak, dikorbankan, dan difitnah. Karakter, karier, masa depan saya dihancurkan. Dari Singapore saya akan membalas..."
Isi SMS itu juga mengungkap tudingan-tudingan terhadap SBY dan politisi-politisi lain PD. Di antaranya adalah Anas Urbaningrum dan Andi Mallarangeng.
Nazaruddin yang dikonfirmasi terkait SMS gelap itu membantah. Dia menegaskan dirinya tidak pernah mengirim SMS atau pesan apapun, apalagi sampai mengancam politisi PD dan SBY.
"Ini fitnah, enggak benar sama sekali," kata Nazaruddin saat dihubungi.
Nazaruddin yang dikait-kaitkan dengan kasus dugaan suap Kemenpora dan juga kasus pemberian uang kepada Sekjen MK Janedjri M Gaffar menegaskan dirinya di Singapura sedang melakukan cek kesehatan, tidak untuk ancam-mengancam.
"Saya di sini sedang check-up," imbuhnya.
Sementara itu Sekretaris Divisi Kominfo DPP PD, Hinca Panjaitan yang dikonfirmasi soal SMS itu enggan berkomentar. "Saya belum komentari karena belum tahu siapa pengirimnya," kata Hinca yang ditemui usai diskusi radio Polemik Trijaya, di Warung Daun, Cikini, Jakarta.
Jakarta - Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat (PD) M Nazaruddin sudah berada di Singapura. Nah, isu miring mulai menyambar dirinya. Beredar SMS gelap bernomor Singapura yang mengaku-ngaku dari Nazaruddin. Isinya ancaman akan mengungkap borok PD dan SBY.
Ancaman dari orang yang mengaku-ngaku Nazaruddin itu menyebar lewat SMS dan BlackBerry messenger (BBM) sejak Sabtu (28/5/2011). Pesan SMS disebar dari nomor +65843939xx. Saat detikcom mencoba menghubungi nomor tersebut, ternyata nomor itu sudah tidak aktif.
Adapun isi pesan SMS gelap itu berbunyi, "Demi Allah, saya M Nazaruddin telah dijebak, dikorbankan, dan difitnah. Karakter, karier, masa depan saya dihancurkan. Dari Singapore saya akan membalas..."
Isi SMS itu juga mengungkap tudingan-tudingan terhadap SBY dan politisi-politisi lain PD. Di antaranya adalah Anas Urbaningrum dan Andi Mallarangeng.
Nazaruddin yang dikonfirmasi terkait SMS gelap itu membantah. Dia menegaskan dirinya tidak pernah mengirim SMS atau pesan apapun, apalagi sampai mengancam politisi PD dan SBY.
"Ini fitnah, enggak benar sama sekali," kata Nazaruddin saat dihubungi.
Nazaruddin yang dikait-kaitkan dengan kasus dugaan suap Kemenpora dan juga kasus pemberian uang kepada Sekjen MK Janedjri M Gaffar menegaskan dirinya di Singapura sedang melakukan cek kesehatan, tidak untuk ancam-mengancam.
"Saya di sini sedang check-up," imbuhnya.
Sementara itu Sekretaris Divisi Kominfo DPP PD, Hinca Panjaitan yang dikonfirmasi soal SMS itu enggan berkomentar. "Saya belum komentari karena belum tahu siapa pengirimnya," kata Hinca yang ditemui usai diskusi radio Polemik Trijaya, di Warung Daun, Cikini, Jakarta.
Rapat di DPP PD Bahas SMS Ancaman Palsu Nazaruddin
Fajar Pratama - detikNews
Jakarta - Beredarnya pesan singkat dari orang yang mengaku-ngaku M Nazaruddin cukup mengganggu Partai Demokrat (PD). Hal ini ikut menjadi pembahasan saat rapat tertutup di kantor DPP PD.
Rapat digelar pukul 20.00 WIB dan dipimpin langsung oleh Ketua Umum PD Anas Urbaningrum. Sekitar pukul 21.00 WIB rapat selesai dan Ketua DPP Bidang Komunikasi Publik Andi Nurpati memberikan keterangan pada wartawan.
"Ya salah satunya teramsuk itu yang disampaikan karena beliau (Anas) mengurai itu tadi. (SMS) Itu dianggap sebagai serangan pihak luar, dianggap fitnah," kata Andi di kantor DPP PD, Jl Kramat Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (28/5/2011).
Menurut mantan anggota KPU ini, konsolidasi internal terus digelar partainya. Termasuk upaya untuk menghadapi fitnah seperti yang dituduhkan SMS liar yang sudah dibantah langsung oleh Nazaruddin tersebut.
"Karena itu semua kader dan pimpinan diminta untuk solid, sabar, diminta hati-hati. Siap menghadapi serangan dari luar," tambahnya.
Ancaman dari orang yang mengaku-ngaku Nazaruddin itu menyebar lewat SMS dan BlackBerry messenger (BBM) sejak Sabtu (28/5/2011). Pesan SMS disebar dari nomor +65843939xx. Saat detikcom mencoba menghubungi nomor tersebut, ternyata nomor itu sudah tidak aktif.
Adapun isi pesan SMS gelap itu berbunyi, "Demi Allah, saya M Nazaruddin telah dijebak, dikorbankan, dan difitnah. Karakter, karier, masa depan saya dihancurkan. Dari Singapore saya akan membalas..."
Isi SMS itu juga mengungkap tudingan-tudingan terhadap SBY dan politisi-politisi PD. Di antaranya adalah Anas Urbaningrum dan Andi Mallarangeng.
Nazaruddin sudah membantah telah mengirim SMS ancaman tersebut. "Ini fitnah, enggak benar sama sekali," kata Nazaruddin saat dihubungi.
Jakarta - Beredarnya pesan singkat dari orang yang mengaku-ngaku M Nazaruddin cukup mengganggu Partai Demokrat (PD). Hal ini ikut menjadi pembahasan saat rapat tertutup di kantor DPP PD.
Rapat digelar pukul 20.00 WIB dan dipimpin langsung oleh Ketua Umum PD Anas Urbaningrum. Sekitar pukul 21.00 WIB rapat selesai dan Ketua DPP Bidang Komunikasi Publik Andi Nurpati memberikan keterangan pada wartawan.
"Ya salah satunya teramsuk itu yang disampaikan karena beliau (Anas) mengurai itu tadi. (SMS) Itu dianggap sebagai serangan pihak luar, dianggap fitnah," kata Andi di kantor DPP PD, Jl Kramat Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (28/5/2011).
Menurut mantan anggota KPU ini, konsolidasi internal terus digelar partainya. Termasuk upaya untuk menghadapi fitnah seperti yang dituduhkan SMS liar yang sudah dibantah langsung oleh Nazaruddin tersebut.
"Karena itu semua kader dan pimpinan diminta untuk solid, sabar, diminta hati-hati. Siap menghadapi serangan dari luar," tambahnya.
Ancaman dari orang yang mengaku-ngaku Nazaruddin itu menyebar lewat SMS dan BlackBerry messenger (BBM) sejak Sabtu (28/5/2011). Pesan SMS disebar dari nomor +65843939xx. Saat detikcom mencoba menghubungi nomor tersebut, ternyata nomor itu sudah tidak aktif.
Adapun isi pesan SMS gelap itu berbunyi, "Demi Allah, saya M Nazaruddin telah dijebak, dikorbankan, dan difitnah. Karakter, karier, masa depan saya dihancurkan. Dari Singapore saya akan membalas..."
Isi SMS itu juga mengungkap tudingan-tudingan terhadap SBY dan politisi-politisi PD. Di antaranya adalah Anas Urbaningrum dan Andi Mallarangeng.
Nazaruddin sudah membantah telah mengirim SMS ancaman tersebut. "Ini fitnah, enggak benar sama sekali," kata Nazaruddin saat dihubungi.
Hanya 18 Persen Lulusan SMA Bisa Kuliah
Tak hanya itu, 1,5 juta anak setiap tahunnya terancam putus sekolah. Masalah ekonomi.
VIVAnews - Berawal dari keprihatinan melihat fakta bahwa sekitar 1,5 juta anak setiap tahunnya terancam putus sekolah karena alasan ekonomi, Putra Sampoerna Foundation berkomitmen untuk memperbaiki kualitas pendidikan bangsa. Memperingati bulan pendidikan nasional dan rangkaian kegiatan 10 tahun, Putera Sampoerna Foundation menggelar kegiatan amal pendidikan.
"Seluruh dana yang terkumpul dalam kegiatan ini akan disalurkan untuk membantu anak-anak putus sekolah dan anak-anak pra sejahtera untuk mengenyam dan terus melanjutkan pendidikan berkualitas," ujar Managing Director Putera Sampoerna Foundation, Nenny Soemawinata, saat membuka acara bertema Indonesia Berkibar Bersama Kita Belajar di gedung Sampoerna Strategic, Jakarta, Sabtu, 28 Mei 2011.
Nenny mengatakan faktanya saat ini hanya 18 persen dari lulusan SMA yang melanjutkan pendidikan ke jenjang universitas.
"Alasannya adalah ketiadaan biaya. Oleh karena itu kami mengajak semua pihak, publik dan swasta, untuk bersama-sama berkomitmen mengembangkan pendidikan di Indonesia," katanya.
Puncak gerakan Indonesia Berkibar hari ini diwujudkan melalui ikrar 1.000 pelajar dengan melepas 1.000 balon ke udara sebagai lambang cita-cita bangsa Indonesia untuk pendidikan. Disamping itu, acara ini juga dimeriahkan masyarakat kota Jakarta untuk pertama kalinya dapat naik balon udara di Jalan Sudirman dan melihat kota Jakarta dari ketinggian minimun 20 meter.
"Seluruh pendapatan dari kegiatan Indonesia Berkibar ini akan disalurkan untuk membiayai remaja berprestasi dari keluarga pra sejahtera mendapatkan pendidikan berkualitas, hal ini dilakukan untuk mengurangi angka remaja putus sekolah di Indonesia," ungkapnya.
Acara ini rencananya dibuka oleh Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo, namun Fauzi berhalangan hadir dan diwakilkan oleh Deputi Gubernur Bidang Budaya dan Pariwisata DKI Sukesti Martono. Selain itu, hadir pula Anggota Komisi XI DPR RI Mutia Hafidz, dan perwakilan dari Kementerian Pendidikan Nasional.
VIVAnews - Berawal dari keprihatinan melihat fakta bahwa sekitar 1,5 juta anak setiap tahunnya terancam putus sekolah karena alasan ekonomi, Putra Sampoerna Foundation berkomitmen untuk memperbaiki kualitas pendidikan bangsa. Memperingati bulan pendidikan nasional dan rangkaian kegiatan 10 tahun, Putera Sampoerna Foundation menggelar kegiatan amal pendidikan.
"Seluruh dana yang terkumpul dalam kegiatan ini akan disalurkan untuk membantu anak-anak putus sekolah dan anak-anak pra sejahtera untuk mengenyam dan terus melanjutkan pendidikan berkualitas," ujar Managing Director Putera Sampoerna Foundation, Nenny Soemawinata, saat membuka acara bertema Indonesia Berkibar Bersama Kita Belajar di gedung Sampoerna Strategic, Jakarta, Sabtu, 28 Mei 2011.
Nenny mengatakan faktanya saat ini hanya 18 persen dari lulusan SMA yang melanjutkan pendidikan ke jenjang universitas.
"Alasannya adalah ketiadaan biaya. Oleh karena itu kami mengajak semua pihak, publik dan swasta, untuk bersama-sama berkomitmen mengembangkan pendidikan di Indonesia," katanya.
Puncak gerakan Indonesia Berkibar hari ini diwujudkan melalui ikrar 1.000 pelajar dengan melepas 1.000 balon ke udara sebagai lambang cita-cita bangsa Indonesia untuk pendidikan. Disamping itu, acara ini juga dimeriahkan masyarakat kota Jakarta untuk pertama kalinya dapat naik balon udara di Jalan Sudirman dan melihat kota Jakarta dari ketinggian minimun 20 meter.
"Seluruh pendapatan dari kegiatan Indonesia Berkibar ini akan disalurkan untuk membiayai remaja berprestasi dari keluarga pra sejahtera mendapatkan pendidikan berkualitas, hal ini dilakukan untuk mengurangi angka remaja putus sekolah di Indonesia," ungkapnya.
Acara ini rencananya dibuka oleh Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo, namun Fauzi berhalangan hadir dan diwakilkan oleh Deputi Gubernur Bidang Budaya dan Pariwisata DKI Sukesti Martono. Selain itu, hadir pula Anggota Komisi XI DPR RI Mutia Hafidz, dan perwakilan dari Kementerian Pendidikan Nasional.
Sebut Ruhut Pelawak, Mahfud MD Diprotes Doyok
"Tidak perlu dilayani apa yang dikatakan Ruhut, namun terkadang saya juga terpancing."
VIVAnews - Gara-gara dikabarkan melaporkan Muhammad Nazaruddin ke Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD terlihat perseteruan dengan politisi Demokrat, Ruhut Sitompul.
Dua tokoh ini saling lempar pertanyaan dan sindiran. Salah satunya, Mahfud MD menyebut Ruhut 'pelawak'. Namun, gara-gara ini, mantan politisi PKB itu malah diprotes pelawak sungguhan.
"Saya mendapat protes dari Doyok anggota group Srimulat yang mendukung langkah saya," kata Mahfud MD dalam acara Pelantikan dan Rapat Pengurus Ikatan Keluarga Alumni UII, DPW DIY, Sabtu, 28 Mei 2011
Kata dia, Doyok tak terima disamakan dengan Ruhut. Dijelaskan dia, pernyataannya bahwa Ruhut 'pelawak', diartikan, apa yang dikatakan Ruhut akan hilang manakala orang terbangun dari tidur. "Jadi tidak perlu dilayani apa yang dikatakan Ruhut, namun terkadang saya juga terpancing," tandasnya sambil tersenyum.
Sebelumnya, Ruhut Sitompul, menuduh Mahfud MD mencari popularitas terkait laporannya kepada Susilo Bambang Yudhoyono soal Nazaruddin. Mahfud melaporkan Nazaruddin atas kasus pemberian uang sejumlah SG$120 ribu kepada Sekretaris Jenderal MK Janedjri M Gaffar.
"Masak numpang popularitas sama Nazaruddin. Jangan cari forum untuk jadi calon presiden Pemilu 2014," kata Ruhut. Anggota Komisi III DPR itu terang-terangan mencurigai motivasi Mahfud melapor ke SBY. "Kita kan negara hukum. Kenapa Mahfud tidak lapor polisi, jaksa, KPK? Apalagi Mahfud adalah Ketua MK dan profesor di bidang hukum," cecar Ruhut.
Mahfud menaggapi tudingan Ruhut itu dengan santai. "Saya tidak sebodoh Ruhut," kata Mahfud dalam pesan tertulisnya kepada VIVAnews, Sabtu, 21 Mei 2011. "Sebaiknya Ruhut bertanya langsung kepada Pak SBY, kenapa saya melaporkan kasus yang melibatkan Nazaruddin itu kepada Pak SBY," imbuhnya Laporan: Juna Sanbawa | DIY (adi)
VIVAnews - Gara-gara dikabarkan melaporkan Muhammad Nazaruddin ke Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD terlihat perseteruan dengan politisi Demokrat, Ruhut Sitompul.
Dua tokoh ini saling lempar pertanyaan dan sindiran. Salah satunya, Mahfud MD menyebut Ruhut 'pelawak'. Namun, gara-gara ini, mantan politisi PKB itu malah diprotes pelawak sungguhan.
"Saya mendapat protes dari Doyok anggota group Srimulat yang mendukung langkah saya," kata Mahfud MD dalam acara Pelantikan dan Rapat Pengurus Ikatan Keluarga Alumni UII, DPW DIY, Sabtu, 28 Mei 2011
Kata dia, Doyok tak terima disamakan dengan Ruhut. Dijelaskan dia, pernyataannya bahwa Ruhut 'pelawak', diartikan, apa yang dikatakan Ruhut akan hilang manakala orang terbangun dari tidur. "Jadi tidak perlu dilayani apa yang dikatakan Ruhut, namun terkadang saya juga terpancing," tandasnya sambil tersenyum.
Sebelumnya, Ruhut Sitompul, menuduh Mahfud MD mencari popularitas terkait laporannya kepada Susilo Bambang Yudhoyono soal Nazaruddin. Mahfud melaporkan Nazaruddin atas kasus pemberian uang sejumlah SG$120 ribu kepada Sekretaris Jenderal MK Janedjri M Gaffar.
"Masak numpang popularitas sama Nazaruddin. Jangan cari forum untuk jadi calon presiden Pemilu 2014," kata Ruhut. Anggota Komisi III DPR itu terang-terangan mencurigai motivasi Mahfud melapor ke SBY. "Kita kan negara hukum. Kenapa Mahfud tidak lapor polisi, jaksa, KPK? Apalagi Mahfud adalah Ketua MK dan profesor di bidang hukum," cecar Ruhut.
Mahfud menaggapi tudingan Ruhut itu dengan santai. "Saya tidak sebodoh Ruhut," kata Mahfud dalam pesan tertulisnya kepada VIVAnews, Sabtu, 21 Mei 2011. "Sebaiknya Ruhut bertanya langsung kepada Pak SBY, kenapa saya melaporkan kasus yang melibatkan Nazaruddin itu kepada Pak SBY," imbuhnya Laporan: Juna Sanbawa | DIY (adi)
Langganan:
Postingan (Atom)