Pewarta: Desca Lidya
Jakarta (ANTARA News) - Komisi Pemberantasan Korupsi memutuskan untuk
tidak mengambil alih kasus dugaan tindak pidana korupsi dana bantuan
sosial (bansos) di Provinsi Sumatera Utara.
"Penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi dana bansos ada di
kejaksaan, pihak kejaksaan yang akan menangani," kata Pelaksana Tugas
(Plt.) Wakil Ketua KPK Johan Budi di Jakarta, Selasa.
Hal itu diungkapkan Johan karena permintaan Gubernur Sumatera Utara
Gatot Pujo Nugroho melalui pengacaranya Razman Arif Nasution yang
mengharapkan kasus korupsi bansos yang saat ini diusut kejaksaan
dilimpahkan ke KPK.
"Jadi, ke depan, KPK cuma akan berkoordinasi dengan kejaksaan," tambah Johan.
Sebelumnya, Razman kepada wartawan menyatakan agar kejaksaan
melimpahkan kasus bansos ini kepada KPK karena menjadi asal perkara yang
menyeret Gatot serta istrinya, Evi Susanti, sebagai tersangka di KPK,
yaitu dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi suap majelis hakim dan
panitera Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan.
"Saya sekali lagi mengharapkan dengan sungguh-sungguh agar Kejaksaan
Agung, Kejaksaan Tinggi di Sumut dengan rela hati dan sebaiknya memang
untuk fokusnya pemeriksaan Bansos, DBH (dana bagi hasil), BOS (bantuan
operasional sekolah) itu seluruhnya dilimpahkan ke KPK," kata Razman.
Menurut Razman, kasus dugaan korupsi bansos itu sudah terjadi sejak
masa pemerintahan Gubernur Sumatera Utara 2006--2008 Rudolf Pardede.
"Kasus bansos itu dimulai dari pemerintahan sejak dari Rudolf
Pardede. Supaya clear semua apakah ini berdiri sendiri, apakah berkaitan
dengan DPRD periode yang lalu, apa periode sekarang, atau yang
sebelumnya. Semua harus diusut supaya benar-benar terang apa sih
sebenarnya (terjadi) di Sumut? Kok, bolak-balik kepala daerahnya
tersangkut masalah hukum," tambah Razman.
Sebelumnya, Jaksa Agung H.M. Prasetyo menegaskan bahwa pihaknya
tetap akan mengusut kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial di Sumatera
Utara.
"Tetap lanjutlah, kan predicate crime-nya berbeda. Di KPK tetap
melanjutkan penyidikan soal penyuapan yang OTT (operasi tangkap tangan),
kalau di sini, kan berbeda, yaitu tentang kasusnya sendiri," kata
Prasetyo pada tanggal 28 Juli 2015.
Kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial, dana bantuan operasional
sekolah, dan dana bantuan daerah bawaan 2011--2013 yang diambil alih
Kejagung RI dari Kejati Sumut masih dalam tahap penyelidikan.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sendiri sudah ada delapan
tersangka hasil dari OTT pada tanggal 9 Juli 2015 di PTUN Medan.
Para tersangka itu terdiri atas penerima suap, yaitu Ketua PTUN
Medan Tripeni Irianto Putro (TIP), anggota majelis hakim Amir Fauzi (AF)
dan Dermawan Ginting (DG) serta panitera/Sekretaris PTUN Medan Syamsir
Yusfan (SY), sedangkan tersangka pemberi suap adalah pengacara senior
O.C. Kaligis, anak buahnya bernama M. Yagari Bhastara Guntur (MYB) alias
Gerry, Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho dan istrinya, Evi
Susanti.
Perkara ini dimulai ketika Kepala Biro Keuangan Pemerintah Provinsi
Sumut Ahmad Fuad Lubis dipanggil oleh Kejaksaan Tinggi dan juga
Kejaksaan Agung terkait dengan perkara korupsi dana bantuan sosial
provinsi Sumatera Utara pada tahun 2012--2014.
Atas pemanggilan berdasarkan surat perintah penyelidikan
(sprinlidik) yang dikeluarkan oleh dua lembaga penegak hukum tersebut,
Fuad pun menyewa jasa kantor pengacara O.C. Kaligis untuk mengajukan
gugatan ke PTUN Medan.
Dalam putusannya pada tanggal 7 Juli 2015, majelis hakim yang
terdiri atas Ketua PTUN Medan Tripeni Irianto Putro dan anggota Amir
Fauzi serta Dermawan Ginting memutuskan untuk mengabulkan gugatan Fuad.
Namun, pada tanggal 9 Juli 2015, KPK melakukan OTT di PTUN Medan
terhadap Tripeni dan anak buah O.C. Kaligis bernama Moch Yagari Bhastara
Guntur alias Gerry dan mendapati uang 5.000 dolar AS di Kantor Tripeni.
Belakangan, KPK juga menangkap dua hakim anggota bersama
panitera/Sekretaris PTUN Medan Syamsir Yusfan.
Selanjutnya, diketahui juga bahwa uang tersebut bukan pemberian
pertama karena Gerry sudah memberikan uang 10.000 dolar AS dan 5.000
dolar Singapura.
Uang tersebut, menurut pernyataan pengacara yang juga paman Gerry,
Haeruddin Massaro, berasal dari Kaligis yang diberikan kepada Dermawan
Ginting pada tanggal 5 Juli 2015.
Rabu, 05 Agustus 2015
Kementan khawatir lahan pertanian di Karawang hilang
Pewarta: M. Ali Khumaini
Karawang (ANTARA News) - Lahan pertanian di Kabupaten Karawang, Jabar, dikhawatirkan akan hilang karena masih terjadi alih fungsi lahan pertanian ke nonpertanian di daerah tersebut, kata Kepala Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Kementerian Pertanian, Pending Dadih Permana, Selasa.
"Banyak lahan pertanian yang beralih fungsi. Seperti, saya melihat ada beberapa perumahan baru (di atas lahan pertanian)," katanya di sela kegiatan panen raya padi di Karawang.
Ia mengatakan, jika Pemerintah Kabupaten Karawang tidak tegas menghentikan alih fungsi lahan pertanian ke nonpertanian, maka dikhawatirkan areal pertanian daerah lumbung padi Jawa Barat tersebut akan hilang.
Areal pertanian sendiri merupakan pabrik beras yang harus dipertahankan. Itu perlu diperhatikan pemerintah daerah demi menjaga ketahanan pangan nasional.
Areal pertanian, kata dia, wajib dilindungi dari alih fungsi. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku, yakni Undang Undang Nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
Pelaksana Tugas Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana mengaku pihaknya tidak akan mengizinkan pembangunan yang menggunakan lahan pertanian teknis.
Bahkan pihaknya akan mengulirkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, sebagai upaya melindungi pertanian.
"Dalam regulasi (Perda) itu nantinya akan dicantumkan alih fungsi lahan pertanian hanya boleh 8.000 hektar selama 30 tahun," katanya
Karawang (ANTARA News) - Lahan pertanian di Kabupaten Karawang, Jabar, dikhawatirkan akan hilang karena masih terjadi alih fungsi lahan pertanian ke nonpertanian di daerah tersebut, kata Kepala Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Kementerian Pertanian, Pending Dadih Permana, Selasa.
"Banyak lahan pertanian yang beralih fungsi. Seperti, saya melihat ada beberapa perumahan baru (di atas lahan pertanian)," katanya di sela kegiatan panen raya padi di Karawang.
Ia mengatakan, jika Pemerintah Kabupaten Karawang tidak tegas menghentikan alih fungsi lahan pertanian ke nonpertanian, maka dikhawatirkan areal pertanian daerah lumbung padi Jawa Barat tersebut akan hilang.
Areal pertanian sendiri merupakan pabrik beras yang harus dipertahankan. Itu perlu diperhatikan pemerintah daerah demi menjaga ketahanan pangan nasional.
Areal pertanian, kata dia, wajib dilindungi dari alih fungsi. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku, yakni Undang Undang Nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
Pelaksana Tugas Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana mengaku pihaknya tidak akan mengizinkan pembangunan yang menggunakan lahan pertanian teknis.
Bahkan pihaknya akan mengulirkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, sebagai upaya melindungi pertanian.
"Dalam regulasi (Perda) itu nantinya akan dicantumkan alih fungsi lahan pertanian hanya boleh 8.000 hektar selama 30 tahun," katanya
Kapolda NTT: Tindak Tegas Perusakan Terkait Pilkada
Oleh : Suryanta Bakti Susila
VIVA.co.id - Kapolda Nusa Tenggara Timur, Brigadir Jenderal Endang Sunjaya menegaskan akan menindak tegas massa yang melakukan aksi anarkis jelang pelaksanaan Pilkada serentak 9 Desember 2015 mendatang. Pernyataan Jenderal polisi satu bintang itu disampaikan saat mengunjungi kantor KPUD Manggarai Barat yang dirusak massa pendukung pasangan Cabup Cawabup Fidelis Pranda- Benyamin Padju beberapa hari lalu.
"Upaya memaksa kehendak seperti itu tidak boleh terjadi lagi. Saya perintahkan tindak tegas terhadap pelaku anarkis yang merusak aset negara," kata Brigjen Pol Endang saat memberi arahan kepada pasukan Brimob dan Polisi yang berjaga di kantor KPUD Mabar Selasa petang 4 Agustus 2015.
Dia meminta aparat keamanan agar tetap bersiaga di Kantor KPUD mengantisipasi adanya pergerakan massa dari pendukung Pranda-Padju setelah dicoret dari kontestasi Pilkada Manggarai Barat.
"Jangan dibiarkan aksi anarkis terjadi lagi. Lebih baik memberi efek jera dari pada menangani masalah berkepanjangan akibat dari lembeknya apararat keamanan," ujarnya.
Pelaku Perusakan Ditangkap
Kapolda NTT Brigjen Pol Endang Sunjaya kepada ViVa.co.id mengaku telah menangkap dua orang tersangka pelaku perusakan kantor KPUD Mabar pada Selasa malam 28 Juli 2015 lalu. Namun dia tidak menyebut inisial tersangka.
"Dari 7 orang yang diperiksa baru dua orang yang jadi tersangka. Otak intelektualnya juga sedang diburu. Identitasnya sudah kita kantongi," kata Sunjaya.
Diberitakan sebelumnya, kantor KPUD Mabar dirusak oleh ribuan pendukung pasangan calon Fidelis Pranda-Benyamin Padju karena berkas pencalonan pasangan yang didukung partai Hanura, PKPI dan PKPI itu ditolak KPUD Mabar pada hari terakhir masa pendaftaran yakni selasa malam 28 Juli 2015 lalu.
Laporan Jo Mariono/Manggarai Barat, NTT
Jokowi dan Para Petinggi Negara Merapat ke Istana Bogor
Herianto Batubara - detikNews
Jakarta - Pagi ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) merapat ke Istana Bogor, Jawa Barat. Dia mengadakan pertemuan dengan menteri Kabinet Kerja, dan para petinggi lembaga negara untuk membahas sejumlah agenda.
Dalam rilis yang diterima detikcom dari DPD, Rabu (4/8/2015), di Istana Bogor juga akan hadir Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Pertemuan yang dijadwalkan pukul 10.00 WIB itu merupakan agenda kenegaraan menjelang hari ulang tahun (HUT) ke-70 kemerdekaan Indonesia. Sidang tahunan MPR juga akan dibahas dalam forum tersebut.
Pimpinan DPD RI Irman Gusman sendiri akan memberikan tanggapannya atas usul pimpinan MPR RI untuk mengadakan sidang tahunan.
"Forum tersebut kesempatan buat kami untuk memberikan tanggapan atas usul pimpinan MPR RI untuk mengadakan sidang tahunan. Agendanya penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara. Laporan kinerja itu sebagai salah satu wujud pertanggungjawaban kami kepada rakyat," kata Irman.
Selain sidang tahunan MPR RI, pertemuan konsultasi itu juga akan membahas sidang bersama DPR–DPD serta rapat paripurna DPR RI penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2016 yang dihelat tanggal 14 Agustus 2015.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyatakan, dalam pertemuan itu nantinya juga akan membahas isu terhangat. Salah satunya soal polemik calon tunggal di 7 daerah yang mengikuti Pilkada.
"Besok ada konsultasi dengan presiden di Istana Bogor. Temanya tentang pidato kenegaraan, pidato keuangan. Mungkin sebagian isunya tentang Pilkada ini," ujar Fahri Hamzah kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (4/8/2015).
Jakarta - Pagi ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) merapat ke Istana Bogor, Jawa Barat. Dia mengadakan pertemuan dengan menteri Kabinet Kerja, dan para petinggi lembaga negara untuk membahas sejumlah agenda.
Dalam rilis yang diterima detikcom dari DPD, Rabu (4/8/2015), di Istana Bogor juga akan hadir Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Pertemuan yang dijadwalkan pukul 10.00 WIB itu merupakan agenda kenegaraan menjelang hari ulang tahun (HUT) ke-70 kemerdekaan Indonesia. Sidang tahunan MPR juga akan dibahas dalam forum tersebut.
Pimpinan DPD RI Irman Gusman sendiri akan memberikan tanggapannya atas usul pimpinan MPR RI untuk mengadakan sidang tahunan.
"Forum tersebut kesempatan buat kami untuk memberikan tanggapan atas usul pimpinan MPR RI untuk mengadakan sidang tahunan. Agendanya penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara. Laporan kinerja itu sebagai salah satu wujud pertanggungjawaban kami kepada rakyat," kata Irman.
Selain sidang tahunan MPR RI, pertemuan konsultasi itu juga akan membahas sidang bersama DPR–DPD serta rapat paripurna DPR RI penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2016 yang dihelat tanggal 14 Agustus 2015.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyatakan, dalam pertemuan itu nantinya juga akan membahas isu terhangat. Salah satunya soal polemik calon tunggal di 7 daerah yang mengikuti Pilkada.
"Besok ada konsultasi dengan presiden di Istana Bogor. Temanya tentang pidato kenegaraan, pidato keuangan. Mungkin sebagian isunya tentang Pilkada ini," ujar Fahri Hamzah kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (4/8/2015).
Selasa, 04 Agustus 2015
DPR perdalam pasal penghinaan presiden
Pewarta: Imam Budilaksono
Jakarta (ANTARA News) - Ketua DPR RI Setya Novanto mengatakan pimpinan DPR RI akan mendalami dan mengevaluasi usul revisi Undang-Undang KUHP dari pemerintah, khususnya pasal penghinaan kepada Presiden.
"Ini sedang dievaluasi, kami ingin mendengar masukan-masukan dari pemerintah dan pihak-pihak terkait," kata dia di Jakarta, Selasa.
Dia mengatakan masukan ini dibutuhkan agar ada keterbukaan dan kritik yang membangun karena menurut Novanto, Presiden harus dijaga seperti juga menjaga institusi DPR RI karena simbol negara.
"Pemerintah dan rakyat harus tahu tugasnya masing-masing yang berkaitan dengan pembangunan secara demokratis," ujarnya seraya menyarankan kritik yang disampaikan siapa pun tidak boleh saling menghina melainkan konstruktif.
Presiden Joko Widodo mengajukan 786 Pasal dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ke DPR RI untuk disetujui menjadi UU KUHP, antara lain pasal mengenai Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden yang sebenarnya sudah dihapus Mahkamah Konstitusi pada 2006.
Pasal 263 ayat 1 RUU KUHP berbunyi: "setiap orang yang di muka umum menghina Presiden atau Wakil Presiden, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Ketegori IV".
Jakarta (ANTARA News) - Ketua DPR RI Setya Novanto mengatakan pimpinan DPR RI akan mendalami dan mengevaluasi usul revisi Undang-Undang KUHP dari pemerintah, khususnya pasal penghinaan kepada Presiden.
"Ini sedang dievaluasi, kami ingin mendengar masukan-masukan dari pemerintah dan pihak-pihak terkait," kata dia di Jakarta, Selasa.
Dia mengatakan masukan ini dibutuhkan agar ada keterbukaan dan kritik yang membangun karena menurut Novanto, Presiden harus dijaga seperti juga menjaga institusi DPR RI karena simbol negara.
"Pemerintah dan rakyat harus tahu tugasnya masing-masing yang berkaitan dengan pembangunan secara demokratis," ujarnya seraya menyarankan kritik yang disampaikan siapa pun tidak boleh saling menghina melainkan konstruktif.
Presiden Joko Widodo mengajukan 786 Pasal dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ke DPR RI untuk disetujui menjadi UU KUHP, antara lain pasal mengenai Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden yang sebenarnya sudah dihapus Mahkamah Konstitusi pada 2006.
Pasal 263 ayat 1 RUU KUHP berbunyi: "setiap orang yang di muka umum menghina Presiden atau Wakil Presiden, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Ketegori IV".
Bank DKI: Toko Non Pendidikan Jangan Layani Transaksi dengan KJP
Rina Atriana - detikNews
Jakarta - Bank DKI menemukan adanya indikasi penyelewengan dana Kartu Jakarta Pintar (KJP). KJP dibelanjakan ke toko-toko yang menjual barang non pendidikan. Misalnya saja tempat karaoke dan toko emas.
Bank DKI meminta pemilik atau pengelola toko-toko perbelanjaan non pendidikan agar tak melayani transaksi dengan KJP. Hal tersebut disampaikan Corporate Secretary Bank DKI Zulfarsah di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, DKI Jakarta, Selasa (4/8/2015).
"Sebaiknya kalau ada yang membawa kartu KJP (di tempat perbelanjaan non kebutuhan pendidikan), tidak usah dilayani," kaya Zulfarsah.
Ia menjelaskan, antara kartu KJP dan non KJP terdapat perbedaan mendasar sehingga dapat dengan mudah dibedakan. Menurutnya, laporan yang disampaikan ke Pemprov DKI baru berupa sample sehingga belum bisa dipublikasikan.
"Akan kami telusuri dulu kebenarannya. Memang indikasi (penyelewengan) itu ada dan masih kami lacak sampai sekarang. Baru terlacak 20 pengguna yang terindikasi menyalahgunakan dana KJP," tuturnya.
Pada tahun 2015, KJP diberikan kepada 489.150 siswa yang terdiri dari 291.500 siswa sekolah negeri dan 197.250 siswa sekolah swasta. Siswa-siswi SD mendapatkan dana KJP Rp 210 ribu per bulan, SMP Rp 260 per bulan, SMA Rp 375 per bulan dan SMK Rp 390 per bulan.
Sejatinya dana KJP bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan rutin siswa, seperti transportasi, uang jajan dan membeli perlengkapan seragam, sepatu serta alat tulis sekolah. Namun fakta-fakta di lapangan ditemukan adanya dugaan penyalahgunaan KJP.
Ahok bercerita 'mata-matanya' menemukan penyelewengan KJP, salah satunya dana itu dipinjam oleh orangtua siswa. Sementara Dinas Pendidikan DKI Jakarta dan Bank DKI menemukan dana KJP digunakan untuk bertransaksi di tempat karaoke, membeli emas, hingga bensin. Temuan itu berdasarkan data sampling dan masih diperlukan penelitian lagi.
Menindaklanjuti temuan itu, Ahok sengaja mengunci KJP yang bersaldo Rp 1,2 juta per semester kini dibatasi pengambilannya menjadi Rp 50 ribu per minggu atau per dua minggu. Ke depan, kata Ahok, dana KJP bahkan tidak bisa ditarik satu sen pun. Ia berpendapat kebijakan ini diterapkan agar dana itu tidak disalahgunakan dan orangtua murid tidak bisa mengambilnya.
(rna/mok)
Jakarta - Bank DKI menemukan adanya indikasi penyelewengan dana Kartu Jakarta Pintar (KJP). KJP dibelanjakan ke toko-toko yang menjual barang non pendidikan. Misalnya saja tempat karaoke dan toko emas.
Bank DKI meminta pemilik atau pengelola toko-toko perbelanjaan non pendidikan agar tak melayani transaksi dengan KJP. Hal tersebut disampaikan Corporate Secretary Bank DKI Zulfarsah di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, DKI Jakarta, Selasa (4/8/2015).
"Sebaiknya kalau ada yang membawa kartu KJP (di tempat perbelanjaan non kebutuhan pendidikan), tidak usah dilayani," kaya Zulfarsah.
Ia menjelaskan, antara kartu KJP dan non KJP terdapat perbedaan mendasar sehingga dapat dengan mudah dibedakan. Menurutnya, laporan yang disampaikan ke Pemprov DKI baru berupa sample sehingga belum bisa dipublikasikan.
"Akan kami telusuri dulu kebenarannya. Memang indikasi (penyelewengan) itu ada dan masih kami lacak sampai sekarang. Baru terlacak 20 pengguna yang terindikasi menyalahgunakan dana KJP," tuturnya.
Pada tahun 2015, KJP diberikan kepada 489.150 siswa yang terdiri dari 291.500 siswa sekolah negeri dan 197.250 siswa sekolah swasta. Siswa-siswi SD mendapatkan dana KJP Rp 210 ribu per bulan, SMP Rp 260 per bulan, SMA Rp 375 per bulan dan SMK Rp 390 per bulan.
Sejatinya dana KJP bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan rutin siswa, seperti transportasi, uang jajan dan membeli perlengkapan seragam, sepatu serta alat tulis sekolah. Namun fakta-fakta di lapangan ditemukan adanya dugaan penyalahgunaan KJP.
Ahok bercerita 'mata-matanya' menemukan penyelewengan KJP, salah satunya dana itu dipinjam oleh orangtua siswa. Sementara Dinas Pendidikan DKI Jakarta dan Bank DKI menemukan dana KJP digunakan untuk bertransaksi di tempat karaoke, membeli emas, hingga bensin. Temuan itu berdasarkan data sampling dan masih diperlukan penelitian lagi.
Menindaklanjuti temuan itu, Ahok sengaja mengunci KJP yang bersaldo Rp 1,2 juta per semester kini dibatasi pengambilannya menjadi Rp 50 ribu per minggu atau per dua minggu. Ke depan, kata Ahok, dana KJP bahkan tidak bisa ditarik satu sen pun. Ia berpendapat kebijakan ini diterapkan agar dana itu tidak disalahgunakan dan orangtua murid tidak bisa mengambilnya.
(rna/mok)
Ini Kata Pimpinan KPK Soal Permintaan Penangguhan Penahanan Gatot dan Evy
Elza Astari Retaduari - detikNews
Jakarta - Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho dan istri mudanya, Evy Susanti, berencana mengajukan penangguhan penahanan dengan menjaminkan anggota keluarga keduanya. Plt Pimpinan KPK angkat bicara.
"Kami belum terima suratnya. Akan kita lihat dulu," ucap Plt Pimpinan KPK Johan Budi saat menghadiri acara HUT ICW ke-17 di Balai Kartini, Jl Gatot Subroto, Jaksel, Selasa (4/8/2015).
Untuk diketahui, sejak awal hingga saat ini berdirinya KPK, belum pernah ada tersangka yang ditangguhkan penahanannya. Sudah banyak tersangka yang mengajukan penangguhan penahanan namun ditolak.
"Sepanjang saya jadi Plt belum pernah mengabulkan penangguhan penahanan, kalau waktu saya jadi jubir perlu dicek lagi," kata Johan.
Siang ini, Gatot sedianya akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka OC Kaligis. Namun karena alasan kelelahan, Gatot yang kini ditahan di Rutan Cipinang itu meminta pemeriksaannya ditunda.
Sebelumnya pengacara Gatot, Razman Arief Nasution mengatakan akan mengajukan permohonan penangguhan penahanan untuk kliennya. Gatot dan Evy yang ditahan setelah menjalani pemeriksaan semalam itu akan menjaminkan keluarganya.
"Besok kami akan mengajukan surat kepada pimpinan KPK untuk kita untuk mengabulkan penangguhan penahanan. Ini kan kita sudah sangat kooperatif, KPK juga kooperatif," ungkap Razman di Gedung KPK, Selasa (4/8).
"Kan ada anaknya kemudian ada juga keluarganya yang lain. Nah nanti itu menjadi jaminan," tandasnya.
Jakarta - Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho dan istri mudanya, Evy Susanti, berencana mengajukan penangguhan penahanan dengan menjaminkan anggota keluarga keduanya. Plt Pimpinan KPK angkat bicara.
"Kami belum terima suratnya. Akan kita lihat dulu," ucap Plt Pimpinan KPK Johan Budi saat menghadiri acara HUT ICW ke-17 di Balai Kartini, Jl Gatot Subroto, Jaksel, Selasa (4/8/2015).
Untuk diketahui, sejak awal hingga saat ini berdirinya KPK, belum pernah ada tersangka yang ditangguhkan penahanannya. Sudah banyak tersangka yang mengajukan penangguhan penahanan namun ditolak.
"Sepanjang saya jadi Plt belum pernah mengabulkan penangguhan penahanan, kalau waktu saya jadi jubir perlu dicek lagi," kata Johan.
Siang ini, Gatot sedianya akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka OC Kaligis. Namun karena alasan kelelahan, Gatot yang kini ditahan di Rutan Cipinang itu meminta pemeriksaannya ditunda.
Sebelumnya pengacara Gatot, Razman Arief Nasution mengatakan akan mengajukan permohonan penangguhan penahanan untuk kliennya. Gatot dan Evy yang ditahan setelah menjalani pemeriksaan semalam itu akan menjaminkan keluarganya.
"Besok kami akan mengajukan surat kepada pimpinan KPK untuk kita untuk mengabulkan penangguhan penahanan. Ini kan kita sudah sangat kooperatif, KPK juga kooperatif," ungkap Razman di Gedung KPK, Selasa (4/8).
"Kan ada anaknya kemudian ada juga keluarganya yang lain. Nah nanti itu menjadi jaminan," tandasnya.
Pemutakhiran Data PNS Terkait Penentuan Besaran Tunjangan Kinerja
JAKARTA--Kepala Badan
Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana menegaskan, seluruh PNS
wajib melakukan pemutakhiran datanya sendiri lewat sistem Pendataan
Ulang PNS secara Electronik (E-PUPNS). Data tersebut akan menjadi acuan
penataan yang akan dilakukan di lingkup pemerintahan.
"Penataan kepegawaian hanya dapat
dilakukan berdasarkan data yang akurat. itu sebabnya BKN mengembangkan
e-PUPNS sebagai bagian langkah mewujudkan database kepegawaian yang
akurat dan mutakhir,"kata Bima, Selasa (4/8).
Melalui e-PUPNS, sambung Bima
masing-masing PNS memutakhirkan datanya sendiri. “Dengan proses ini,
kami harapkan proses pemutakhiran data PNS dapat berlangsung lebih cepat
dan efektif,” ucapnya.
PNS yang tidak memutakhirkan datanya,
lanjut Bima akan mengalami kerugian, mengingat data mutakhir akan
menjadi salah satu acuan penentuan grade yang berkorelasi dengan besaran
tunjangan kinerja yang diterima.
Sebagai informasi, proses e-PUPNS
merupakan kegiatan pemutakhiran data PNS yang dilakukan secara online
dan dilakukan sejak Juli hingga Desember 2015. Untuk proses pemutakhiran
data ini, setiap PNS memulai dengan melakukan peneriksaan data yang
tersedia dalam database kepegawaian BKN.
Selanjutnya, PNS melakukan perbaikan
data yang tidak sesuai serta menambahkan/melengkapi data yang belum
lengkap/tersedia dalam database BKN.
PUPNS 2015 wajib diikuti oleh seluruh
CPNS dan PNS baik yang bertugas di dalam maupun luar negeri, dengan masa
aktif hingga 1 Juli 2015.
Cakupan data PUPNS 2015 meliputi: data
pokok kepegawaian (Core Data), data riwayat (Historical Data) yang
terdiri dari : kepangkatan, pendidikan/pelatihan (formal dan
non-formal), jabatan dan keluarga. (esy/jpnn)
Menteri Yuddy tegaskan Tak akan Beri Ampun PNS jadi Calo CPNS
JAKARTA - Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi
menegaskan, pihaknya akan menindak tegas oknum PNS yang nyata-nyata
terlibas penipuan atau menjadi calo CPNS, yaitu diberhentikan dengan
tidak hormat.
"Ini bukan cuma gertak sambal. Saya
tegaskan di sini, bagi siapa saja oknum PNS yang terbukti menjadi calo
CPNS, melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN) akan diberhentikan dengan
tidak hormat. Saya tidak akan memberikan ampun bagi para aparatur yang
melakukan penipuan," tegasnya, Sabtu (1/8).
Menteri Yuddy geram dengan kasus
penipuan yang terjadi di beberapa daerah dan wanti-wanti agar masyarakat
benar-benar mewaspadai pihak-pihak yang menjanjikan bisa meloloskan
seseorang menjadi CPNS.
"Kebijakan utama saya setelah dilantik
menjadi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi yaitu
mengeluarkan kebijakan moratorium kepegawaian. Kalau masih tertipu
karena ada beberapa faktor, seperti kurangnya sosialisasi dari pejabat
pembina kepegawaian di daerah, ketidakpedulian masyarakat untuk
mengikuti informasi terkait moratorium CPNS, dan kecanggihan para
penipu," beber Yuddy.
Dia menegaskan, saat ini pemerintah
masih memberlakukan kebijakan moratorium pegawai. Dia mengatakan, di
tahun 2015 tidak ada satupun pegawai yang direkrut kecuali dari sekolah
kedinasan.
"Tetapi itu dilakukan dengan sangat
ketat dan selektif yang hanya bisa dilakukan oleh menteri, kepala
lembaga, gubernur, dan di ujungnya harus ada persetujuan dan rekomendasi
dari KemenPAN-RB," tandasnya.(esy/jpnn)
Alhamdulillah, Ratusan Honorer K2 Terima SK Pengangkatan CPNS
TAPUT - Bupati
Tapanuli Utara (Taput) Nikson Nababan menyerahkan SK pengangkatan kepada
431 orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Pemkab Taput,
Senin(3/8) di balai data kantor bupati.
Dari 431 CPNS tersebut, 156 diantaranya
adalah mereka yang lulus dalam seleksi penerimaan CPNS Taput 2014 lalu.
Sisanya atau 275 CPNS lainnya adalah honorer kategori II yang juga sudah
dinyatakan lulus sebagai CPNS.
Dalam sambutannya, Bupati Nikson Nababan
menekankan satu hal yang perlu untuk diketahui dan dilaksanakan oleh
para CPNS yang menerima SK pengangkatan tersebut. Yakni, mereka
diberikan tugas untuk melayani masyarakat, bukan sebaliknya untuk
dilayani.
Oleh karena itu, para CPNS yang baru
menerima SK diharuskan untuk mengutamakan kepentingan umum dibandingkan
kepentingan pribadi.
“Tanamkan jiwa peduli dan pekalah
terhadap permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Karena kalau
bukan kita, siapa lagi yang mau membangun Bonapasogit ini,” kata
Nikson.
Dalam kesempatan tersebut, Nikson juga
memaparkan tiga visi Pemkab Taput, yakni sebagai daerah lumbung pangan,
lumbung sumber daya manusia yang berkualitas serta daerah wisata. Para
CPNS yang baru menerima SK itu juga diharapkan ikut ambil bagian dalam
mensukseskan ketiga visi tersebut.
“Khusus kepada CPNS yang merupakan guru
dan tenaga medis. Jangan lihat dimana Anda ditempatkan. Kalaupun Anda
ditempatkan di desa terpencil, terimalah dan yakinilah bahwa itu adalah
tugas dari Tuhan. Sekaligus juga tugas bagi Anda untuk membuat desa yang
terpencil itu menjadi maju,” katanya.
Nikson juga memaparkan kendala yang
mengakibatkan keterlambatan penyerahan SK pengangkatan tersebut, yakni
verifikasi ulang yang dilakukan Pemkab Taput.
“Sebagai kepala daerah, saya memang
perintahkan agar data-data persyaratan dicek kembali. Dan ternyata
ditemukan beberapa honorer K-II yang belum memenuhi persyaratan. Itulah
yang menjadi kendala sehingga adanya keterlambatan ini. Akhir kata,
kepada CPNS yang menerima SK, saya menyampaikan selamat datang di
lingkungan Pemkab Taput,“ ujar Nikson.
Sementara itu, Kepala BKD Taput Erikson
Siagian dalam laporannya menyatakan, sesuai Surat Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi RI Nomor 520 tahun 2014
tentang Formasi PNS Kabupaten Taput TA 2014, bahwa jumlah alokasi CPNS
berjumlah 163 orang. Rinciannya, 47 orang tenaga guru, 32 orang tenaga
teknis dan 84 orang tenaga kesehatan.
Dan dari 5.818 peserta yang mengikuti
seleksi CPNS dengan system CAT (Computer Assisted Test), sebanyk 156
peserta diantaranya yang dinyatakan lulus ujian. Sementara untuk 7
formasi tidak terisi karena tidak adanya peserta yang memenuhi passing
grade untuk jabatan tersebut.
Sedangkan untuk tenaga honorer kategori 2
(K-II), dari 472 orang honorer yang memenuhi syarat untuk masuk dalam
database, sebanyak 275 orang telah dinyatakan lulus ujian seleksi CPNS
dan telah memperoleh lembar penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) dari BKN
Pusat.(ht/sam/jpnn)
34 Dirut BUMN dapat Tugas Spesial dari Menteri Rini
JAKARTA -
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno meminta seluruh
anak buahnya di perusahaan pelat merah berpartisipasi menyemarakkan
perayaan Kemerdekaan RI yang ke-70. Mantan Menteri Perindustrian ini
juga memberi tugas khusus bagi 34 dirut BUMN.
"Saya harapkan BUMN dapat berperan aktif
dalam merayakan kemerdekaan RI yang dapat dirasakan oleh masyarakat
Indonesia. Jadi, saya minta mereka buat program dan 34 CEO punya
tanggung jawab untuk program di setiap provinsi," papar Rini di
kantornya, Jakarta, Senin (3/8).
Karena itu pada 17 Agustus nanti wanita
berumur 57 tahun ini ingin program-program BUMN lebih mengena di hati
masyarakat. Salah satunya dengan memberikan potongan harga atau diskon
dari produk yang menjadi andalan perseroan.
"17 Agustus ini, program apa saja yang
dapat kami sajikan dan tawarkan kepada masyarakat agar mereka
betul-betul merasakan kemedekaan. Saya sudah mengatakan bahwa BUMN
mempunyai tugas bukan hanya profit, namun mengembangkan usaha yang juga
bermanfaat bagi masyarakat," tandas Rini. (chi/jpnn)
Harapan Penguatan Rupiah Kian Pupus
Oleh :
Siti Nuraisyah Dewi, Romys Binekasri
VIVA.co.id - Analis NH Korindo Securities Indonesia Reza Priyambada mengatakan, harapan adanya perbaikan laju rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) kian pupus dengan berlanjutnya pelemahan.
VIVA.co.id - Analis NH Korindo Securities Indonesia Reza Priyambada mengatakan, harapan adanya perbaikan laju rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) kian pupus dengan berlanjutnya pelemahan.
Dia memperkirakan, rupiah pada hari ini akan berada dalam rentang Rp13.506-13.485 per dolar AS.
"Laju rupiah di atas level support (batas bawah) Rp13.505 per dolar AS," ujarnya, kepada VIVA.co.id, Selasa, 4 Agustus 2015.
Menurut dia, pelaku pasar cenderung mencari alternatif valuta asing
lainnya yang lebih dapat memberikan hasil positif. Reza menjelaskan,
meski data-data Amerika Serikat tercatat kurang baik di akhir pekan
kemarin, tetapi laju dolar AS tampaknya tidak terlalu mengalami
pelemahan.
"Melemahnya data-data AS juga diimbangi dengan melemahnya data-data
di Asia, terutama dari Tiongkok dan Korea Selatan yang cenderung
menurun sehingga kurang kuat untuk melemahkan laju dolar AS," ujarnya
menambahkan.
Melemahnya data-data di Asia tersebut membuat laju Yuan dan Won
cenderung turun sehingga memberikan kesempatan bagi dolar AS untuk dapat
menguat. Rupiah pun ikut terkena imbasnya.
"Tetap antisipasi serta cermati setiap sentimen yang dirilis."
Aktivis Ingatkan Ancaman Krisis Ekonomi Seperti Yunani
Harian Rakyat Merdeka
RMOL. Meningkatkan jumlah utang luar negeri Indonesia menunjukkan Nawa Cita yang diusung Jokowi-JK mulai dilupakan. Upaya mencapai kemandirian ekonomi tidak maksimal. Bahkan, muncul kekhawatiran akan terjadinya krisis ekonomi di Tanah Air.
Ketua Umum Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), Jami Kuna mengatakan, kondisi ekonomi Indonesia akhir-akhir ini sudah mengkhawatirkan. "Di samping daya beli masyarakat yang melemah akibat dari krisis global ternyata adalagi dampak lain yang mungkin saja kita bisa menyusul Yunani yang dilanda krisis ekonomi," katanya dalam siaran persnya yang diterima Rakyat Merdeka, kemarin.
Dia menuturkan, utang luar negeri Indonesia yang sudah melebihi batas berbahaya bagi kelangsungan denyut nadi ekonomi Indonesia secara keseluruhan. "Namun yang perlu diperhatikan adalah siapa sebenarnya yang mempunyai utang, pemerintah atas nama dan kebutuhan rakyat atau swasta?" katanya.
Pihaknya sebagai generasi muda mengaku tak habis pikir kenapa lebih dari 50 persen utang Indonesia adalah utangnya swasta. "Namun kenapa rakyat yang ikut menanggung, bukankah selama ini para pengusaha tidak pernah memikirkan nasib para buruhnya. Jangan lupa buruh merupakan masyarakat mayoritas negeri ini," tekannya.
Jami menilai pemerintah hari ini sudah keblinger. "Pemerintah perlu sama-sama kita ingatkan. Jangan biarkan rakyat yang selalu kena getahnya, sedangkan keuntungan yang selama ini didapat oleh para pengusaha selalu mereka nikmati sendiri. Lalu mengapa giliran susah rakyat ikut diseret seret," ucapnya.
Dia mengingatkan, pemerintah jangan bernafsu untuk mengubah Indonesia seperti negara-negara barat.
"Ingat, pemerintah hari ini sudah melanggar amanah konstitusi seperti pasal 27 dan pasal 33 serta Pancasila sebagai falsafah dalam berbangsa dan bernegara. Sekarang ini sudah bukan waktunya lagi untuk pencitraan. Segera terapkan Trisakti Bung Karno yang terbungkus dalam Nawa Cita," tandasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi VI DPR Achmad Hafisz Tohir, mengatakan, 8 bulan berkuasa, pemerintahan Jokowi-JK sudah membuat utang baru senilai Rp 859 triliun. Utang tersebut berasal dari pinjaman World Bank senilai 12 miliar dolar Amerika Serikat atau setara Rp 143 triliun, dari Tiongkok Rp 650 triliun dan pinjaman dana IDB sebesar Rp 66 triliun.
"Utang tersebut di luar lelang surat utang negara (SUN) dalam valuta asing berdenominasi Euro seri RI-Euro725 senilai 1,25 miliar Euro dengan tenor 10 tahun pada Kamis 23 Juli lalu," ungkapnya.
Menurut Achmad, prilaku pemerintah yang suka utang sesungguhnya membuat nilai tukar rupiah semakin terpuruk. "Makanya kami selalu kritik bahwa mazhab utang luar negeri sebagai cara memacu pertumbuhan ekonomi baru yang dianut oleh pemerintah ini," ujarnya.
Kondisi tersebut diperparah dengan turunnya jumlah investasi baik dari penanaman modal dalam negeri maupun luar negeri. Sementara daya beli masyarakat juga terus tergerus terutama di sektor konsumsi, yang mengakibatkan turunnya pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) Indonesia.
Dia mengimbau tim ekonomi Jokowi-JK bergerak cepat dengan memaksimalkan seluruh potensi belanja APBN yang lebih dari Rp 2 ribu triliun. "Ini tentu sangat tepat untuk mendorong kembali pertumbuhan ekonomi yang mengalami perlambatan di kuartal pertama tahun ini. Caranya, percepat pembangunan infrastruktur jalan tol, pelabuhan, rel kereta ganda, dan bandara baru dengan melibatkan BUMN dan swasta dalam pendanaan dan pengerjaan. Jangan nambah utang," tandasnya. ***
Harga minyak dunia turun
New York (ANTARA News) - Harga minyak dunia turun lagi pada Senin
(Selasa pagi WIB), dengan minyak mentah Brent jatuh sekitar lima persen,
setelah data baru menunjukkan manufaktur Tiongkok dan AS melemah.
Selain itu ada pula kekhawatiran tentang kelebihan pasokan global.
Menurut AFP, patokan AS, minyak mentah light sweet atau West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman September anjlok 4,1 persen atau 1,95 dolar AS menjadi ditutup pada 45,17 dolar AS per barel di New York Mercantile Exchange.
Minyak mentah Brent North Sea untuk penyerahan September berakhir pada 49,52 dolar AS per barel, jatuh 2,69 dolar AS atau 5,2 persen dari penutupan Jumat lalu di Intercontinental Exchange London.
Sebelumnya pada Jumat, harga minyak dunia juga turun lebih dari dua persen setelah OPEC mengatakan tidak akan memangkas produksinya dalam menghadapi penuruanan harga.
Data manufaktur baru di Amerika Serikat dan Tiongkok, dua ekonomi dan konsumen energi terbesar dunia, mempersuram prospek permintaan minyak.
Di sisi penawaran, ada kekhawatiran mengenai kemungkinan banjir pasokan global. Hal ini terkait komentar Menteri Perminyakan Iran, Bijan Zanganeh, tentang peningkatan ekspor minyak Iran setelah sanksi-sanksi dicabut sebagai bagian dari kesepakatan negara itu dengan enam negara besar untuk membatasi program nuklirnya.
"Ia percaya bahwa mereka akan naik 500.000 barel per hari hanya seminggu setelah sanksi-sanksi dicabut, dan meningkat satu juta barel setelah hanya satu bulan," kata analis Commerzbank.
Menurut AFP, patokan AS, minyak mentah light sweet atau West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman September anjlok 4,1 persen atau 1,95 dolar AS menjadi ditutup pada 45,17 dolar AS per barel di New York Mercantile Exchange.
Minyak mentah Brent North Sea untuk penyerahan September berakhir pada 49,52 dolar AS per barel, jatuh 2,69 dolar AS atau 5,2 persen dari penutupan Jumat lalu di Intercontinental Exchange London.
Sebelumnya pada Jumat, harga minyak dunia juga turun lebih dari dua persen setelah OPEC mengatakan tidak akan memangkas produksinya dalam menghadapi penuruanan harga.
Data manufaktur baru di Amerika Serikat dan Tiongkok, dua ekonomi dan konsumen energi terbesar dunia, mempersuram prospek permintaan minyak.
Di sisi penawaran, ada kekhawatiran mengenai kemungkinan banjir pasokan global. Hal ini terkait komentar Menteri Perminyakan Iran, Bijan Zanganeh, tentang peningkatan ekspor minyak Iran setelah sanksi-sanksi dicabut sebagai bagian dari kesepakatan negara itu dengan enam negara besar untuk membatasi program nuklirnya.
"Ia percaya bahwa mereka akan naik 500.000 barel per hari hanya seminggu setelah sanksi-sanksi dicabut, dan meningkat satu juta barel setelah hanya satu bulan," kata analis Commerzbank.
Senin, 03 Agustus 2015
Serobot Tanah Warga Sejak Orde Baru, Pemkab Tangerang Dihukum Rp 2,5 M
Andi Saputra - detikNews
Jakarta - Pengadilan Tinggi (PT) Banten menghukum Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang karena menyerobot tanah warga sejak Orde Baru untuk pembangunan SD. Gara-gara perbuatan melawan hukum pemerintah ini, kegiatan belajar mengajar siswa terbengkalai.
Tanah seluas 3.570 meter persegi di Desa Panongan Blok III/A, Kecamatan Panongan, Tangerang dikuasai oleh Arsaman. Memasuki rezim Orde Baru, pemerintah membangun SDN 02 Panongan pada 1974. Adapun SDN 01 Panongan juga dibangun dalam waktu yang bersamaan di atas tanah milik Sakrim. Namun, pembangunan SDN 02 itu dibangun tanpa adanya jual beli yang sah dengan Arsaman.
Setelah rezim Soeharto tumbang, pembangunan SDN 02 ini mulai digugat. Setelah Arsaman meninggal dunia pada 1998, kelima anaknya mempertanyakan hak-haknya atas tanah tersebut. Sebab sudah 40 tahun lamanya mereka belum mendapatkan ganti rugi sepeser pun dari pemerintah. Atas hal itu, mereka lalu mengajukan gugatan dan meminta ganti rugi Rp 5,8 miliar. Uang sebesar itu dihitung dari biaya sewa Rp 10 juta per bulan dikalikan 40 tahun dan sisanya kerugian immateril.
Gayung bersambut. Pada 1 Desember 2014 Pengadilan Negeri (PN) Tangerang mengabulkan gugatan dan menyatakan tanah tersebut adalah tanah yang sah milik ahli waris Arsaman. Alhasil, Pemkab Tangerang dihukum membayar Rp 2,4 miliar.
Tak terima divonis bersalah, Pemkab Tangerang mengajukan banding. Lantas apa kata PT Banten?
"Menguatkan putusan PN Tangerang," demikian bunyi amar putusan PT Banten sebagaimana dilansir website Mahkamah Agung (MA), Senin (3/8/2015).
Duduk sebagai ketua majelis Widiono dengan hakim anggota Abdul Hamid Pattiradja dan Daniel Rimpan. Putusan ini diketok pada 27 Mei lalu. Sementara itu, gara-gara perbuatan melanggar hukum yang dilakukan pemerintah, siswa SDN 02 tersebut terbengkalai kegiatan belajar mengajarnya.
Jakarta - Pengadilan Tinggi (PT) Banten menghukum Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang karena menyerobot tanah warga sejak Orde Baru untuk pembangunan SD. Gara-gara perbuatan melawan hukum pemerintah ini, kegiatan belajar mengajar siswa terbengkalai.
Tanah seluas 3.570 meter persegi di Desa Panongan Blok III/A, Kecamatan Panongan, Tangerang dikuasai oleh Arsaman. Memasuki rezim Orde Baru, pemerintah membangun SDN 02 Panongan pada 1974. Adapun SDN 01 Panongan juga dibangun dalam waktu yang bersamaan di atas tanah milik Sakrim. Namun, pembangunan SDN 02 itu dibangun tanpa adanya jual beli yang sah dengan Arsaman.
Setelah rezim Soeharto tumbang, pembangunan SDN 02 ini mulai digugat. Setelah Arsaman meninggal dunia pada 1998, kelima anaknya mempertanyakan hak-haknya atas tanah tersebut. Sebab sudah 40 tahun lamanya mereka belum mendapatkan ganti rugi sepeser pun dari pemerintah. Atas hal itu, mereka lalu mengajukan gugatan dan meminta ganti rugi Rp 5,8 miliar. Uang sebesar itu dihitung dari biaya sewa Rp 10 juta per bulan dikalikan 40 tahun dan sisanya kerugian immateril.
Gayung bersambut. Pada 1 Desember 2014 Pengadilan Negeri (PN) Tangerang mengabulkan gugatan dan menyatakan tanah tersebut adalah tanah yang sah milik ahli waris Arsaman. Alhasil, Pemkab Tangerang dihukum membayar Rp 2,4 miliar.
Tak terima divonis bersalah, Pemkab Tangerang mengajukan banding. Lantas apa kata PT Banten?
"Menguatkan putusan PN Tangerang," demikian bunyi amar putusan PT Banten sebagaimana dilansir website Mahkamah Agung (MA), Senin (3/8/2015).
Duduk sebagai ketua majelis Widiono dengan hakim anggota Abdul Hamid Pattiradja dan Daniel Rimpan. Putusan ini diketok pada 27 Mei lalu. Sementara itu, gara-gara perbuatan melanggar hukum yang dilakukan pemerintah, siswa SDN 02 tersebut terbengkalai kegiatan belajar mengajarnya.
Kurs Rupiah Terhadap Dolar AS Diprediksi Masih Melemah
Oleh :
Siti Nuraisyah Dewi, Romys Binekasri
VIVA.co.id - Analis NH Korindo Securities Indonesia, Reza Priyambada, mengatakan pelemahan laju rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang terus berlangsung masih memberikan tren negatif. Oleh karena itu pergerakannya masih berpotensi mengalami pelemahan lanjutan.
VIVA.co.id - Analis NH Korindo Securities Indonesia, Reza Priyambada, mengatakan pelemahan laju rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang terus berlangsung masih memberikan tren negatif. Oleh karena itu pergerakannya masih berpotensi mengalami pelemahan lanjutan.
"Apalagi, tampaknya pelaku pasar juga wait and see serta antisipasi rilis data-data ekonomi pekan ini yang kemungkinan di bawah eskpektasi," ujarnya, kepada VIVA.co.id, Senin 3 Agustus 2015.
Dia menjelaskan, kurs rupiah terhadap dolar AS pada akhir Juli
kemarin ditutup ke level Rp13.481 per dolar AS. Artinya, laju rupiah di
bawah level support Rp13.477 per dolar AS.
Reza memprediksi laju kurs rupiah terhadap dolar AS hari ini masih berada di kisaran Rp13.505-13.470 per dolar AS.
Menurutnya, laju rupiah terhadap dolar AS tidak sejalan dengan
indeks harga saham gabungan (IHSG) yang mengalami kenaikan, di mana
masih mendekam di zona merah.
Meski laju mata uang lainnya dapat menguat tipis terhadap laju
dolar AS, tetapi tampaknya sulit bagi rupiah untuk dapat ikut menguat.
"Imbas masih adanya penguatan lanjutan dari dolar seiring
kemungkinan kian dekatnya The Fed menaikkan suku bunganya di September
dan adanya antisipasi terhadap kemungkinan akan melemahnya rilis
data-data ekonomi di pekan depan, membuat nilai tukar rupiah terhadap
dolar AS kehilangan momentum akan terjadinya pembalikan arah menguat,"
tuturnya.
Reza menyampaikan, rebound rupiah tidak dapat bertahan
lama seiring masih adanya imbas pertemuan The Fed yang memberikan angin
segar pada laju dolar Amerika Serikat.
"Tetap antisipasi serta cermati setiap sentimen yang dirilis," ujarnya.
Ketua Komisi III Pastikan Tak Akan Hidupkan Lagi Pasal Penghinaan Presiden
Indah Mutiara Kami - detikNews
Jakarta - Presiden Joko Widodo menyodorkan kembali Pasal Penghinaan Presiden dalam RUU KUHP, padahal pasal itu sudah dihapus Mahkamah Konstitusi (MK). Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsuddin menegaskan bahwa pasal itu tak mungkin dibahas lagi.
"Secara azas hukum yang berlaku, yang sudah dibatalkan di MK, tidak bisa dihidupkan lagi di RUU yang baru," kata Aziz kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (3/8/2015).
Aziz menuturkan bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat. Dengan demikian, walaupun pemerintah tetap memaksakan pasal itu untuk masuk, hal itu menjadi mustahil.
"Tidak bisa. Ini negara hukum. Tidak mungkin dihidupkan kembali," ucap politikus Golkar ini.
Menurut Aziz, Komisi III tidak akan mau repot-repot membahas lagi Pasal Penghinaan terhadap Presiden bila pada ujungnya nanti akan dibatalkan lagi oleh MK. Aziz menilai putusan MK sudah cukup jelas dalam membatalkan pasal itu.
"Karena akan berhimpit nanti kepada kebebasan dalam mengungkapkan pendapat yang diatur dalam UUD kita," ujar Aziz.
Pasal 263 ayat 1 RUU KUHP yang disodorkan Presiden Jokowi ke DPR berbunyi:
Setiap orang yang di muka umum menghina Presiden atau Wakil Presiden, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV
Ruang lingkup Penghinaan Presiden diperluas lewat RUU KUHP Pasal 264:
Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, yang berisi penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden dengan maksud agar isi penghinaan diketahui atau lebih diketahui umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.
Pasal itu di UU KUHP sudah dihapus oleh MK pada tahun 2006. Tidak hanya menghapus Pasal Penghinaan Presiden dalam KUHP, MK juga memerintahkan pemerintah dan DPR menghapus norma itu dari RUU KUHP
Jakarta - Presiden Joko Widodo menyodorkan kembali Pasal Penghinaan Presiden dalam RUU KUHP, padahal pasal itu sudah dihapus Mahkamah Konstitusi (MK). Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsuddin menegaskan bahwa pasal itu tak mungkin dibahas lagi.
"Secara azas hukum yang berlaku, yang sudah dibatalkan di MK, tidak bisa dihidupkan lagi di RUU yang baru," kata Aziz kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (3/8/2015).
Aziz menuturkan bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat. Dengan demikian, walaupun pemerintah tetap memaksakan pasal itu untuk masuk, hal itu menjadi mustahil.
"Tidak bisa. Ini negara hukum. Tidak mungkin dihidupkan kembali," ucap politikus Golkar ini.
Menurut Aziz, Komisi III tidak akan mau repot-repot membahas lagi Pasal Penghinaan terhadap Presiden bila pada ujungnya nanti akan dibatalkan lagi oleh MK. Aziz menilai putusan MK sudah cukup jelas dalam membatalkan pasal itu.
"Karena akan berhimpit nanti kepada kebebasan dalam mengungkapkan pendapat yang diatur dalam UUD kita," ujar Aziz.
Pasal 263 ayat 1 RUU KUHP yang disodorkan Presiden Jokowi ke DPR berbunyi:
Setiap orang yang di muka umum menghina Presiden atau Wakil Presiden, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV
Ruang lingkup Penghinaan Presiden diperluas lewat RUU KUHP Pasal 264:
Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, yang berisi penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden dengan maksud agar isi penghinaan diketahui atau lebih diketahui umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.
Pasal itu di UU KUHP sudah dihapus oleh MK pada tahun 2006. Tidak hanya menghapus Pasal Penghinaan Presiden dalam KUHP, MK juga memerintahkan pemerintah dan DPR menghapus norma itu dari RUU KUHP
Begini Modus Penyuapan Dwelling Time dari Importir ke Ditjen Daglu
Mei Amelia R - detikNews
Jakarta - Satgas Khusus Polda Metro Jaya masih melakukan pendalaman kasus suap dwelling time di Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri (Daglu) Kementerian Perdagangan. Banyak hal yang terungkap dalam pemeriksaan para tersangka dan akan terus dikembangkan.
Salah satunya adalah modus penyuapan dari seorang importir kepada oknum di Ditjen Daglu, termasuk ke Partogi Pangaribuan, mantan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri.
"Uang suap dari importi yang diberikan ini salah satunya untuk pelicin dalam pengurusan SPI (Surat Perizinan Impor) dari Ditjen Daglu," ujar seorang perwira polisi kepada detikcom, Senin (3/8/2015).
Sumber menerangkan, para importir yang ingin mempercepat proses perizinan bisa melewati 2 'pintu' di Ditjen Daglu untuk memberika uang pemulus. Bagi importir yang sudah punya lingkaran dan kenal dengan pejabat di Ditjen Daglu, bisa langsung memberikan uang suap kepada Partogi.
"Ada yang langsung ke Partogi, ada juga yang lewat orang lain di Ditjen Daglu," imbuhnya.
Namun, bagi importir yang belum punya kedekatan dengan Partogi, pelicin bisa diberikan lewat tangan stafnya, Musyafa.
Sumber menambahkan, penyuapan ini sudah terjadi sejak lama dan seakan menjadi hal yang biasa di Ditjen Daglu. Para pengusaha yang ingin mengurus dokumen SPI tanpa prosedur, harus mengeluarkan uang banyak untuk mempercepat proses tersebut.
"Selain ke Partogi, mereka harus memberi uang suap ke pejabat lainnya selevel direktur, Kasubdit dan Kasie," tutupnya.
Jakarta - Satgas Khusus Polda Metro Jaya masih melakukan pendalaman kasus suap dwelling time di Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri (Daglu) Kementerian Perdagangan. Banyak hal yang terungkap dalam pemeriksaan para tersangka dan akan terus dikembangkan.
Salah satunya adalah modus penyuapan dari seorang importir kepada oknum di Ditjen Daglu, termasuk ke Partogi Pangaribuan, mantan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri.
"Uang suap dari importi yang diberikan ini salah satunya untuk pelicin dalam pengurusan SPI (Surat Perizinan Impor) dari Ditjen Daglu," ujar seorang perwira polisi kepada detikcom, Senin (3/8/2015).
Sumber menerangkan, para importir yang ingin mempercepat proses perizinan bisa melewati 2 'pintu' di Ditjen Daglu untuk memberika uang pemulus. Bagi importir yang sudah punya lingkaran dan kenal dengan pejabat di Ditjen Daglu, bisa langsung memberikan uang suap kepada Partogi.
"Ada yang langsung ke Partogi, ada juga yang lewat orang lain di Ditjen Daglu," imbuhnya.
Namun, bagi importir yang belum punya kedekatan dengan Partogi, pelicin bisa diberikan lewat tangan stafnya, Musyafa.
Sumber menambahkan, penyuapan ini sudah terjadi sejak lama dan seakan menjadi hal yang biasa di Ditjen Daglu. Para pengusaha yang ingin mengurus dokumen SPI tanpa prosedur, harus mengeluarkan uang banyak untuk mempercepat proses tersebut.
"Selain ke Partogi, mereka harus memberi uang suap ke pejabat lainnya selevel direktur, Kasubdit dan Kasie," tutupnya.
Ditangkap Saat Pesta Narkoba, Cucu Mantan Menko Ekuin Masih Diperiksa
Idham Kholid - detikNews
Jakarta - Tiga orang diamankan saat polisi menggerebek pesta narkoba di sebuah apartemen mewah di kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan. Ketiganya kini masih menjalani pemeriksaan intensif.
"Di Direktorat Narkoba Bareskrim Polri, masih pemeriksaan, kan belum 1x24 jam," ujar Kadiv Humas Polri Brigjen Anton Charliyan, Senin (3/8/2015).
Anton belum bisa memastikan apakah ketiganya sudah ditetapkan sebagai tersangka atau belum. Anton membenarkan bahwa tiga tersangka adalah Reza Alexander Prawiro, Rubi dan Armada.
"Masalah tersangka atau tidak saya belum konfirmasi. Saya belum cek lagi, memang benar penangkapan nama-nama itu, bisa sebagai tersangka bisa sebagai pengguna," jelasnya.
Sebelumnya diberitakan Direktorat Narkoba Bareskrim Polri menggerebek Apartemen Bellagio Mansion, Mega Kuningan, Jakarta Selatan pukul 19.29 WIB. Polisi mengamankan tiga Reza Alexander Prawiro, Rubi dan Armada. Barang bukti yang ditemukan paket sabu dan ganja. Selain itu juga diamankan tiga pucuk senpi.
Jakarta - Tiga orang diamankan saat polisi menggerebek pesta narkoba di sebuah apartemen mewah di kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan. Ketiganya kini masih menjalani pemeriksaan intensif.
"Di Direktorat Narkoba Bareskrim Polri, masih pemeriksaan, kan belum 1x24 jam," ujar Kadiv Humas Polri Brigjen Anton Charliyan, Senin (3/8/2015).
Anton belum bisa memastikan apakah ketiganya sudah ditetapkan sebagai tersangka atau belum. Anton membenarkan bahwa tiga tersangka adalah Reza Alexander Prawiro, Rubi dan Armada.
"Masalah tersangka atau tidak saya belum konfirmasi. Saya belum cek lagi, memang benar penangkapan nama-nama itu, bisa sebagai tersangka bisa sebagai pengguna," jelasnya.
Sebelumnya diberitakan Direktorat Narkoba Bareskrim Polri menggerebek Apartemen Bellagio Mansion, Mega Kuningan, Jakarta Selatan pukul 19.29 WIB. Polisi mengamankan tiga Reza Alexander Prawiro, Rubi dan Armada. Barang bukti yang ditemukan paket sabu dan ganja. Selain itu juga diamankan tiga pucuk senpi.
Sosok Reza Prawiro, Cucu Eks Menko Ekuin yang Ditangkap karena Narkoba
Rachmadin Ismail - detikNews
Jakarta - Direktorat Narkoba Bareskrim Mabes Polri menangkap tiga orang diduga terkait narkoba di apartemen Bellagio Mansion, Kuningan, Jaksel, malam tadi. Satu orang di antaranya adalah sosok yang cukup dikenal, Reza Alexander Prawiro.
Reza adalah cucu dari mantan Menko Ekuin era Soeharto, Radius Prawiro. Secara silsilah seperti yang tertulis di Wikipedia, Radius memiliki empat orang anak bersama istrinya Leonie Supit. Nah, Reza adalah anak Radius bernama Loka Manya.
Di laman facebook-nya, Reza diketahui lulus dari SMA Don Bosco dan kini bekerja di PT Stellar Indonesia. Perusahaan itu pernah menjadi promotor konser Jennifer Lopez di Jakarta pada tahun 2012 lalu. Kala itu, seperti diberitakan detikHOT, Reza menjabat sebagai presiden direktur dan pernah menggelar jumpa pers terkait acara tersebut.
Di dunia hiburan, nama Reza sempat menjadi buah bibir karena pernah dekat dengan artis Luna Maya. Namun hubungan mereka tak pernah dikonfirmasi secara terbuka.
Lewat akun YouTube dan Google+, Reza kerap memposting beberapa lagu bernuansa house music.
Hingga kini, belum ada keterangan dari pihak Reza soal kasus narkoba tersebut. Kadiv Humas Polri Brigjen Anton Charliyan mengatakan, pemeriksaan masih berlangsung. Selain Reza Alexander Prawiro, ada nama Rubi dan Armada yang ditangkap.
"Masalah tersangka atau tidak saya belum konfirmasi. Saya belum cek lagi, memang benar penangkapan nama-nama itu, bisa sebagai tersangka, bisa sebagai pengguna," jelasnya.
Jakarta - Direktorat Narkoba Bareskrim Mabes Polri menangkap tiga orang diduga terkait narkoba di apartemen Bellagio Mansion, Kuningan, Jaksel, malam tadi. Satu orang di antaranya adalah sosok yang cukup dikenal, Reza Alexander Prawiro.
Reza adalah cucu dari mantan Menko Ekuin era Soeharto, Radius Prawiro. Secara silsilah seperti yang tertulis di Wikipedia, Radius memiliki empat orang anak bersama istrinya Leonie Supit. Nah, Reza adalah anak Radius bernama Loka Manya.
Di laman facebook-nya, Reza diketahui lulus dari SMA Don Bosco dan kini bekerja di PT Stellar Indonesia. Perusahaan itu pernah menjadi promotor konser Jennifer Lopez di Jakarta pada tahun 2012 lalu. Kala itu, seperti diberitakan detikHOT, Reza menjabat sebagai presiden direktur dan pernah menggelar jumpa pers terkait acara tersebut.
Di dunia hiburan, nama Reza sempat menjadi buah bibir karena pernah dekat dengan artis Luna Maya. Namun hubungan mereka tak pernah dikonfirmasi secara terbuka.
Lewat akun YouTube dan Google+, Reza kerap memposting beberapa lagu bernuansa house music.
Hingga kini, belum ada keterangan dari pihak Reza soal kasus narkoba tersebut. Kadiv Humas Polri Brigjen Anton Charliyan mengatakan, pemeriksaan masih berlangsung. Selain Reza Alexander Prawiro, ada nama Rubi dan Armada yang ditangkap.
"Masalah tersangka atau tidak saya belum konfirmasi. Saya belum cek lagi, memang benar penangkapan nama-nama itu, bisa sebagai tersangka, bisa sebagai pengguna," jelasnya.
Presiden resmikan mega proyek Pertamina terintegrasi
Pewarta: Joko Susilo
Luwuk (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan proyek Pertamina Terintegrasi yang merupakan proyek hulu hingga hilir minyak dan gas bumi dengan total investasi 5,8 miliar dolar AS di Desa Uso, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, Minggu.
"Dengan beroperasinya terminal Donggi Senoro ini, saya berharap dapat memenuhi kebutuhan gas di Sulawesi dan Indonesia bagian timur," kata Presiden saat meresmikan kilang gas alam cair Donggi Senoro di Desa Uso, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai, Minggu.
Presiden meminta mega proyek ini betul dikawal agar hanya di atas kertas saja yang terintegrasi namun di lapangannya tidak.
"Terintegrasi bukan hanya di kertas tapi di lapangan, dari hulu ke hilir dari produsen gas ke pengguna gas, baik itu petrokimia, pembangkit listrik, LNG," kata Presiden.
Jokowi juga meminta untuk mencari hambatan-hambatan proses integrasi ini.
"Kalau hambatannya kecil selesaikan sendiri, jika besar dan perlu back up dari presiden agar disampaikan pada saya," kata Jokowi.
Megaproyek Terintegrasi Pertamina, yakni sebuah proyek yang terintegrasi antara hulu dan hilir industri gas.
Proyek yang diresmikan adalah Central PROCESSING plant yang dikelola Pertamina-Medco Tomori Sulawesi dengan investasi 1,2 miliar dolar AS, Blok Senoro-Toili, Blok Matindok yang dikelola Pertamina dengan investasi 0,8 miliar dolar, Kilang Gas Alam Cair yang merupakan "joint venture" antara PT Pertamina (persero) melalui Pertamina Hulu Energi, Medco Energi, Mitsubishi Corporation dan Korea Gas Corporation dengan investasi 2,8 miliar dolar AS dan Pabrik Amoniak yang dikelola PT Panca Amara Utama dengan total investasi 0,8 miliar dolar AS.
Luwuk (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan proyek Pertamina Terintegrasi yang merupakan proyek hulu hingga hilir minyak dan gas bumi dengan total investasi 5,8 miliar dolar AS di Desa Uso, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, Minggu.
"Dengan beroperasinya terminal Donggi Senoro ini, saya berharap dapat memenuhi kebutuhan gas di Sulawesi dan Indonesia bagian timur," kata Presiden saat meresmikan kilang gas alam cair Donggi Senoro di Desa Uso, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai, Minggu.
Presiden meminta mega proyek ini betul dikawal agar hanya di atas kertas saja yang terintegrasi namun di lapangannya tidak.
"Terintegrasi bukan hanya di kertas tapi di lapangan, dari hulu ke hilir dari produsen gas ke pengguna gas, baik itu petrokimia, pembangkit listrik, LNG," kata Presiden.
Jokowi juga meminta untuk mencari hambatan-hambatan proses integrasi ini.
"Kalau hambatannya kecil selesaikan sendiri, jika besar dan perlu back up dari presiden agar disampaikan pada saya," kata Jokowi.
Megaproyek Terintegrasi Pertamina, yakni sebuah proyek yang terintegrasi antara hulu dan hilir industri gas.
Proyek yang diresmikan adalah Central PROCESSING plant yang dikelola Pertamina-Medco Tomori Sulawesi dengan investasi 1,2 miliar dolar AS, Blok Senoro-Toili, Blok Matindok yang dikelola Pertamina dengan investasi 0,8 miliar dolar, Kilang Gas Alam Cair yang merupakan "joint venture" antara PT Pertamina (persero) melalui Pertamina Hulu Energi, Medco Energi, Mitsubishi Corporation dan Korea Gas Corporation dengan investasi 2,8 miliar dolar AS dan Pabrik Amoniak yang dikelola PT Panca Amara Utama dengan total investasi 0,8 miliar dolar AS.
Tim Matematika Indonesia raih medali di kompetisi internasional Bulgaria
Pewarta: Zeynita Gibbons
London (ANTARA News) - Tim Matematika Indonesia meraih sejumlah medali dalam Kompetisi Matematika Internasional untuk Mahasiswa Ke-22 di Blageovgrad Bulgaria yang berlangsung 27 Juli hingga 2 Agustus 2015.
Fungsi Pensosbud KBRI Sofia Dina Martina kepada Antara London, Minggu, menyebutkan Indonesia meraih dua medali emas yang disumbangkan Muhamad Al Kahfi dari ITB dan Pramudya Ananto dari UGM.
Selain itu Tim Matematika Mahasiswa Indonesia juga meraih satu medali perak yang disumbangan Made Benny Prasetya Wiranata (UGM) dan tiga medali perunggu masing-masing diraih Galih Pradananta, Brilly Maxel Salindeho dan Afif Humam dari ITB.
Sementara Willy Sumarno (UGM) dan Yusuf Hafidh (ITB) memperoleh Honorable Mention, dan sertifikat untuk Jona Marinus Manulang (UI).
Dina Martina mengatakan prestasi yang diperoleh Tim Matematika Indonesia ini adalah yang terbaik dibandingkan tahun sebelumnya sejak keikutsertaan Indonesia pada kompetisi Matematik Internasional tahun 2004. Tim RI pernah dua kali memperoleh satu emas yaitu pada kompetisi di Bulgaria tahun 2010 dan 2014.
Menyambut keberhasilan Tim Matematik ini, Dubes RI Bunyan Saptomo menjamu Tim RI makan siang di Wisma Duta sebelum kembali ke Tanah Air.
Pada kesempatan itu Dubes menyampaikan selamat dan apresiasi atas prestasi yang diraih, serta mengucapkan terima kasih kepada tim yang telah mengharumkan nama Indonesia di luar negeri.
"Prestasi ini menunjukkan Indonesia tidak kalah dari negara lainnya di bidang matematika," ujarnya.
Tim yang terdiri dari sembilan mahasiswa dengan usia antara 19-22 tahun ini dipimpin Dosen Pembina dari Universitas Pendidikan Indonesia, Siti Fatimah dan dari Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Ditjen Dikti Kemendikbud Fajar Pryautama.
Menurut Siti Fatimah, sembilan mahasiswa yang tergabung dalam Tim Matematik ini merupakan hasil seleksi dari sekitar 1.300 mahasiswa berbagai Perguruan Tinggi seluruh Indonesia baik negeri maupun swasta.
Peraih emas, Pramudya Ananto (22 ), yang tahun lalu mendapatkan perak dalam ajang yang sama menyampaikan tahun ini materi soal yang diujikan lebih sulit dari tahun lalu. Peserta dari Rusia dan Israel menjadi pesaing terberat.
Sementara Muhamad Al Kahfi, mahasiswa tahun pertama ITB, yang meraih emas adalah peserta termuda (19 ). Penghargaan tertinggi Grand Grand Prize pada kompetisi matematik Internasional ini diraih mahasiswa dari Moscow Institute of Physics and Technology dan St. Petersburg State University.
Di ajang internasional ini tim Indonesia bersaing dengan 326 peserta dari sekitar 75 universitas di dunia seperti Yale University (AS), Utrecht dan Leiden University (Belanda), Moscow Institute of Physics and Technology dan St. Petersburg State University (Rusia), University of Warwick (UK).
Selain itu mahasiswa dari Sharif University of Technology dan Isfahan University of Technology (Iran) Institute of Science and Technology (IST) Austria, serta Nanyang Technological University (Singapore). Salah satu peserta yang mewakili Nanyang Technological University adalah mahasiswa Indonesia yang sedang belajar di Universitas tersebut.
London (ANTARA News) - Tim Matematika Indonesia meraih sejumlah medali dalam Kompetisi Matematika Internasional untuk Mahasiswa Ke-22 di Blageovgrad Bulgaria yang berlangsung 27 Juli hingga 2 Agustus 2015.
Fungsi Pensosbud KBRI Sofia Dina Martina kepada Antara London, Minggu, menyebutkan Indonesia meraih dua medali emas yang disumbangkan Muhamad Al Kahfi dari ITB dan Pramudya Ananto dari UGM.
Selain itu Tim Matematika Mahasiswa Indonesia juga meraih satu medali perak yang disumbangan Made Benny Prasetya Wiranata (UGM) dan tiga medali perunggu masing-masing diraih Galih Pradananta, Brilly Maxel Salindeho dan Afif Humam dari ITB.
Sementara Willy Sumarno (UGM) dan Yusuf Hafidh (ITB) memperoleh Honorable Mention, dan sertifikat untuk Jona Marinus Manulang (UI).
Dina Martina mengatakan prestasi yang diperoleh Tim Matematika Indonesia ini adalah yang terbaik dibandingkan tahun sebelumnya sejak keikutsertaan Indonesia pada kompetisi Matematik Internasional tahun 2004. Tim RI pernah dua kali memperoleh satu emas yaitu pada kompetisi di Bulgaria tahun 2010 dan 2014.
Menyambut keberhasilan Tim Matematik ini, Dubes RI Bunyan Saptomo menjamu Tim RI makan siang di Wisma Duta sebelum kembali ke Tanah Air.
Pada kesempatan itu Dubes menyampaikan selamat dan apresiasi atas prestasi yang diraih, serta mengucapkan terima kasih kepada tim yang telah mengharumkan nama Indonesia di luar negeri.
"Prestasi ini menunjukkan Indonesia tidak kalah dari negara lainnya di bidang matematika," ujarnya.
Tim yang terdiri dari sembilan mahasiswa dengan usia antara 19-22 tahun ini dipimpin Dosen Pembina dari Universitas Pendidikan Indonesia, Siti Fatimah dan dari Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Ditjen Dikti Kemendikbud Fajar Pryautama.
Menurut Siti Fatimah, sembilan mahasiswa yang tergabung dalam Tim Matematik ini merupakan hasil seleksi dari sekitar 1.300 mahasiswa berbagai Perguruan Tinggi seluruh Indonesia baik negeri maupun swasta.
Peraih emas, Pramudya Ananto (22 ), yang tahun lalu mendapatkan perak dalam ajang yang sama menyampaikan tahun ini materi soal yang diujikan lebih sulit dari tahun lalu. Peserta dari Rusia dan Israel menjadi pesaing terberat.
Sementara Muhamad Al Kahfi, mahasiswa tahun pertama ITB, yang meraih emas adalah peserta termuda (19 ). Penghargaan tertinggi Grand Grand Prize pada kompetisi matematik Internasional ini diraih mahasiswa dari Moscow Institute of Physics and Technology dan St. Petersburg State University.
Di ajang internasional ini tim Indonesia bersaing dengan 326 peserta dari sekitar 75 universitas di dunia seperti Yale University (AS), Utrecht dan Leiden University (Belanda), Moscow Institute of Physics and Technology dan St. Petersburg State University (Rusia), University of Warwick (UK).
Selain itu mahasiswa dari Sharif University of Technology dan Isfahan University of Technology (Iran) Institute of Science and Technology (IST) Austria, serta Nanyang Technological University (Singapore). Salah satu peserta yang mewakili Nanyang Technological University adalah mahasiswa Indonesia yang sedang belajar di Universitas tersebut.
Kisah Pasutri Kaya Raya yang Kena Tipu, Istri Bergaya Sosialita Jadi Tukang Batu
Jpnn
HIDUP terus
berputar. Kadang di atas , kadang di bawah. Banyak orang juga yang
tidak sanggup menghadapi kondisi di bawah. Sephia, 52, merupakan satu di
antaranya. Warga asal Pandegiling itu memilih untuk meninggalkan
suaminya, Donwori, 60, yang sudah tidak kaya-raya seperti dulu.
Alamakkkk...
Jika Tuhan telah berkehendak, nasib
seorang bisa dibalik 180 derajat. Tujuh bulan lalu Sephia dan Donwori
masih menikmati rumah megah di kawasan Pondok Candra, Waru, Sidoarjo,
Jatim.
Tapi sekarang, semuanya sirna dalam
sekejab. Sahabat yang juga rekan bisnis Donwori, sebut namanya Donjuan,
57, telah menipu mereka.
Seluruh harta milik Donwori yang telah
dikumpulkan bertahun-tahun dijadikan jaminan ke bank untuk membiayai
pengembangan bisnis jual beli bahan bangunan yang selama ini telah
dikelolanya.
Jika dirupiahkan, total harta yang dijadikan jaminan itu sekitar Rp 5 miliar.
Jumlah itu terdiri atas rumah, tanah, mobil, truk, pikap, dan lain- lain. ”Ndak tahunya
Bapak (Donwori, Red) ditipu. Temannya (Donjuan, Red) ternyata main
curang,” kata Sephia di sela-sela pendaftaran gugat cerai di Pengadilan
Agama, Jalan Ketintang Madya, kemarin (31/7).
Ia menuturkan, sejak pensiun dari bank,
Donwori menyerahkan pengelolaan bisnis jual beli bahan bangunan kepada
sahabatnya itu. Hal itu disebabkan kondisi fisik Donwori mulai lemah.
Tetapi, selama ini Donwori tetap memantau bisnisnya.
Tapi, sejeli-jelinya Donwori, ternyata dia
tertipu juga. Rupanya, Donjuan bermain nakal. Dia menyelewengkan
kewenangan dengan menggadaikan seluruh aset bisnis atas nama Donwori.
Apakah Donwori tidak tahu?
Ternyata tahu. Tetapi, dia dulu percaya
kepada Donjuan. Donwori pun dengan gampang memberikan tanda tangan aset
untuk jaminan ke bank.
”Sekarang Bapak tidak bisa membayar
cicilan. Akhirnya seluruh aset kami disita. Bapak frustasi dan sempat
masuk rumah sakit. Setelah sembuh, dia mengajak saya untuk pulang ke
Pacitan,” kata Sephia.
Menurut ibu dua anak itu, setelah pensiun,
Donwori punya cita-cita untuk kembali ke Pacitan. Padahal, sebetulnya
Sephia tidak ingin pulang ke kampung suaminya.
”Usai kawin, saya pernah tinggal seminggu
di Pacitan. Saya tidak betah, panas. Apalagi, rumah suami di gunung
kapur,” tegas Sephia. Meski demikian, dia tetap ngikut.
Sephia mengaku, belum setengah tahun
tinggal di Desa Gendaran, Kecamatan Donorojo, Pacitan, dia harus
mengubah gaya hidupnya. Jika di Surabaya dia bergaya hidup bak sosialita
dan sering berbelanja ke mal, di Pacitan, Sephia harus bekerja sebagai
tukang pemecah batu.
”Hidup empat bulan di Pacitan kayak hidup bertahun-tahun. Badan sakit dan tanganku rusak,” kata Sephia.
Nah, saat Lebaran lalu, Sephia
memanfaatkannya untuk pulang ke Pandegiling, Surabaya. Selain
berlebaran, rupanya dia sudah tidak ingin balik ke Pacitan. Dia
memutuskan untuk menggugat cerai Donwori.
Sephia mengaku bahwa dirinya lebih suka
tinggal di Surabaya daripada tinggal di Pacitan jadi tukang pemecah
batu. ”Di sini, saya bisa buka peracangan,” kata Sephia. (*/mas/jee)
Harga Minyak Lesu, Exxon dan Chevron Lakukan Efisiensi
Oleh : Nila Chrisna Yulika, Romys Binekasri
VIVA.co.id - Harga minyak dunia yang lesu mempengaruhi laporan keuangan Exxon Mobil Corp dan Chevron Corp. Hal ini membuat kedua perusahaan tersebut memikirkan kembali rencana bisnis dan opeasional ke depan.
Seperti dilansir Reuters.com, Minggu, 2 Agustus 2015, laba Exxon turun lebih dari setengah, dengan penurunan terbesar dalam bisnis eksplorasi dan produksi, di mana pendapatan merosot hampir US$ 6 miliar. Sedangkan keuntungan Chevron jatuh 90 persen. Ini merupakan penurunan terburuk dengan kerugian US$2,22 miliar dari divisi eksplorasi dan produksi.
Kepala hubungan investor Exxon Jeff Woodbury, merespons bahwa perusahaan akan terus fokus pada efisiensi modal dan manajemen biaya. Sementara Direktur keuangan Chevron Pat Yarrington mengatakan, pihaknya berusaha untuk mencegah keluhan tentang manajemen biaya. Ia mengatakan, perusahaan telah memangkas sekitar US$3 miliar pengeluaran sepanjang tahun ini.
Selain itu, Exxon dan Chevron dan perusahaan lain seperti Royal Dutch Shell Plc telah mengambil tindakan yang lebih agresif. Jika Exxon dan Chevron melakukan efisiensi biaya, Shell akan memberhentikan 6.500 pekerjanya.
Mereka yang Bertaruh Nyawa Demi Setetes Air
Oleh :
Bayu Adi Wicaksono, Nila Chrisna Yulika, antv/tvOne
VIVA.co.id - Di tengah ekonomi yang melambat serta naiknya harga barang yang makin tak terkendali, rakyat Indonesia akan menghadapi musim kemarau panjang. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyatakan, musim kemarau tahun 2015 ini, akan berlangsung lebih lama dari tahun-tahun sebelumnya.
"Jika dipantau dari peta Monitoring Hari Tanpa Hujan, wilayah-wilayah tersebut sudah kering sejak Mei 2015 lalu," ujar Ketua BMKG, Andi Eka Satya.
Panjangnya musim kemarau di beberapa tempat di Indonesia, terutama di sebelah selatan garis katulistiwa diduga sebagai dampak fenomena El Nino yang telah mencapai level moderat dan diprediksi akan menguat mulai Agustus sampai dengan Desember 2015.
"Tren penguatan El Nino 2015 ini ditunjukan kenaikan indeks Enso dari 1,6 pada Juni menjadi 2,2 pada Desember 2015," katanya.
Andi menjelaskan, daerah-daerah yang berpotensi terkena dampak El Nino 2015 meliputi Sumatera Selatan, Lampung, Jawa, Nusa Tenggara, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan.
"Musim kemarau di NTB dan NTT diprediksi sampai November 2015. Sementara untuk di wilayah Jawa diprediksi hingga Oktober 2015," ujar Andi.
Dampak musim kemarau yang panjang ini, telah mulai dirasakan begitu 'menyiksa' bagi sebagian besar masyarakat di beberapa daerah. Fakta di lapangan rakyat sulit mendapatkan air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jangankan sumur, kini, sungai hingga telaga danau pun sudah kering kerontang.
Berebut air dengan beruang dan harimau
Memang, masyarakat masih bisa mendapatkan air dengan jumlah yang sangat minim. Tapi, itu pun harus didapatkan dengan cara mempertaruhkan nyawa.
Seperti halnya yang dialami masyarakat di Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara. Mereka rela menantang maut, secara tak langsung harus berhadapan dengan binatang buas penghuni rimba hanya demi mendapatkan setetes air
Hariman Siregar salah satunya, ia dan masyarakat setempat, kini mau tidak mau harus pandai-pandai mencari waktu yang tepat untuk mengambil air bersih di aliran sungai di dalam hutan yang selama ini dikenal sebagai tempat Beruang dan Harimau Sumatera melepas dahaga.
Jika salah menerka waktu saat mengambil air, risikonya, mereka bisa bertemu langsung dengan satwa-satwa buas itu. Pertemuan dengan beruang dan harimau tentu bukan pertemuan biasa, karena bisa saja satwa buas itu marah dan menyerang karena merasa terusik dengan kehadiran manusia.
"Sumber air yang masih tersedia cuma ada di Sungai Halongonan. Cuma risikonya kami bisa berhadapan dengan Harimau atau Beruang. Mereka juga menggunakan air itu," kata Hariman.
Menurut Hariman, waktu yang paling tepat untuk masuk ke hutan berburu air adalah siang hari. Karena, biasanya Beruang dan Harimau hanya akan menghabiskan waktu di sumber air itu di sore hingga malam hari saja.
"Sumur-sumur sudah kering. Jadi bagi yang tak punya duit, mau tak mau ambil airnya ke dalam hutan," kata Hariman.
Berbagi air dengan sapi dan kerbau
Tak jauh beda dengan apa yang dialami masyarakat di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur. Kekeringan juga memaksa mereka untuk rela berbagi air dengan hewan ternak seperti sapi dan kerbau.
Fenomena ini berlangsung di Desa Reroroja dan Desa Magepanda, dua desa yang berada di sekitar pantai utara Kabupaten Sikka. Warga di dua desa ini, kini tak lagi memiliki air bersih, sumur-sumur yang mereka miliki sudah mengering sejak sebulan lalu.
Satu-satunya sumber air yang bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan minum, mandi, dan cuci hanya berasal dari Sungai Magepanda.
"Hanya di tempat ini yang masih ada airnya dan itu pun kami harus berbagi dengan ternak-ternak," kata Marsiadi, warga Desa Magepanda, Jumat 31 Juli 2015.
Memang, sapi dan kerbau tidak bakal memangsa mereka. Tapi, penyakit yang terkandung dalam kotoran hewan ternak itu, bisa saja mengancam jiwa mereka.
Setidaknya, bibit penyakit yang ada dalam kotoran hewan ternak bisa masuk ke tubuh mereka melalui air sungai yang tercemar kotoran sapi dan kerbau yang beraktivitas di sekitar sumber air.
Namun, Marsiadi menuturkan, warga tak lagi memikirkan apakah air yang mereka dapatkan di sungai itu bebas dari bibit penyakit yang mungkin saja dibawa ternak.
"Mau bagaimana lagi, pemerintah pernah bantu, sediakan pipa dan penampungan air, tapi airnya tidak ada," ujarnya.
Agar air yang didapatkan bisa dikonsumsi, warga berusaha melakukan penyaringan dengan cara menggali lubang yang dibatasi dengan tanah dan bebatuan kecil di sekitar sumber air.
Sementara hewan ternak dibiarkan berendam dan meminum air ke dalam aliran sungai. "Ternak juga butuh air, kita juga butuh air," katanya.
Berebut tetesan air di akar pohon
Masih dari Kabupaten Sikka. Kekeringan tak hanya melanda Desa Reroroja dan Desa Magepanda. Tapi juga melanda Desa Done.
Masyarakat di Desa Done masih kurang beruntung dibandingkan dua desa sebelumnya. Karena, di desa itu nyaris tidak ada lagi sumber air yang memancarkan air dari dalam tanah dan yang mengalir di permukaan tanah.
Aloysius Gehdo salah seorang warga Desa Dones menceritakan, masyarakat kini hanya mengandalkan tetesan akar pohon sebagai sumber utama air.
Mirisnya, air yang diteteskan dari akar pohon ke kubangan kecil sebagai penampung itu, didapatkan dengan cara yang tak mudah. Karena, masyarakat kerap harus saling berebut.
Aloysius Gehdo, mengaku sumber air dari tetesan akar pohon tersebut sudah ada semenjak lama dan dimanfaatkan. Sebab, sejak 2013, meski di desa mereka telah dibangun penampungan air oleh pemerintah, namun tak bisa difungsikan.
"Sudah sejak belasan tahun kami gunakan air di tetesan pohon. Bak penampung di desa selalu kosong. Padahal, kami sudah dikutip uang Rp25 ribu per warga untuk pembangunannya," ujar Aloysius.
Kini, pemandangan antrean ratusan warga untuk mengambil air dari tetesan air menjadi aktivitas harian warga sekitar.
Demi menjaga ketersediaan, setiap warga dibatasi dua jerigen. Namun, bila tetap tak mencukupi, seluruh warga diharuskan menunggu hingga enam jam, agar air yang menetes dapat kembali mengisi kubangan.
Apa upaya pemerintah?
Presiden Joko Widodo mengimbau masyarakat tak khawatir soal kekeringan yang tengah terjadi. Pasalnya, Menteri Pertanian Amran Sulaiman terus berupaya mengatasi kekeringan yang melanda beberapa daerah di Indonesia.
"Memang alam seperti itu tetapi saya kira Mentan muter terus ke seluruh wilayah," kata Jokowi, Jumat 30 Juli 2015.
Jokowi mengatakan, Mentan saat ini tengah berupaya mengairi persawahan dengan cara memompa air ke lokasi yang memang membutuhkan. Cara ini diyakini Jokowi tepat untuk mengatasi kekeringan saat ini. "Saya kira tahapan yang paling cepat itu," kata dia.
Untuk jangka panjang, pemerintah akan membangun waduk embung (waduk berukuran kecil) yang akan dibangun di pelosok-pelosok. "Ada ribuan waduk mau kita bangun. Kecil-kecil tapi di semua tempat. Kuncinya kekeringan ada tampungan air," kata dia.
Jokowi mencontohkan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang sudah puluhan tahun mengalami kekeringan. Program pembangunan embung salah satunya akan menyasar provinsi tersebut guna meningkatkan produktivitas pertanian.
"Kenaikan produksi ada kalau kita mau perbanyak waduk embung. Kuncinya di situ. Musim apapun El nino tampungan air ada, ya, sudah," kata Jokowi.
Rencananya kementerian pertanian akan menganggarkan Rp2 triliun untuk pembangunan embung di seluruh Indonesia. Saat ini kementerian pertanian menyebut sudah menyiapkan pembangunan tersebut untuk lahan seluas 3,3 juta dari 8 juta hektar lahan tadah hujan.
Data kementerian pertanian menunjukkan 111.000 hektar lahan mengalami kekeringan sepanjang Januari-Juli 2015. Gagal panen atau puso bahkan terjadi pada 8.000 hektar lahan. Jumlah tersebut diklaim berkurang dibandingkan musim kekeringan pada periode yang sama tahun 2014, yaitu 200.000 hektar lahan mengalami kekeringan dan 35.000 hektar lainnya puso.
Tofik Koban/NTT dan Unggul Fahmi/Sumut
VIVA.co.id - Di tengah ekonomi yang melambat serta naiknya harga barang yang makin tak terkendali, rakyat Indonesia akan menghadapi musim kemarau panjang. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyatakan, musim kemarau tahun 2015 ini, akan berlangsung lebih lama dari tahun-tahun sebelumnya.
"Jika dipantau dari peta Monitoring Hari Tanpa Hujan, wilayah-wilayah tersebut sudah kering sejak Mei 2015 lalu," ujar Ketua BMKG, Andi Eka Satya.
Panjangnya musim kemarau di beberapa tempat di Indonesia, terutama di sebelah selatan garis katulistiwa diduga sebagai dampak fenomena El Nino yang telah mencapai level moderat dan diprediksi akan menguat mulai Agustus sampai dengan Desember 2015.
"Tren penguatan El Nino 2015 ini ditunjukan kenaikan indeks Enso dari 1,6 pada Juni menjadi 2,2 pada Desember 2015," katanya.
Andi menjelaskan, daerah-daerah yang berpotensi terkena dampak El Nino 2015 meliputi Sumatera Selatan, Lampung, Jawa, Nusa Tenggara, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan.
"Musim kemarau di NTB dan NTT diprediksi sampai November 2015. Sementara untuk di wilayah Jawa diprediksi hingga Oktober 2015," ujar Andi.
Dampak musim kemarau yang panjang ini, telah mulai dirasakan begitu 'menyiksa' bagi sebagian besar masyarakat di beberapa daerah. Fakta di lapangan rakyat sulit mendapatkan air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jangankan sumur, kini, sungai hingga telaga danau pun sudah kering kerontang.
Berebut air dengan beruang dan harimau
Memang, masyarakat masih bisa mendapatkan air dengan jumlah yang sangat minim. Tapi, itu pun harus didapatkan dengan cara mempertaruhkan nyawa.
Seperti halnya yang dialami masyarakat di Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara. Mereka rela menantang maut, secara tak langsung harus berhadapan dengan binatang buas penghuni rimba hanya demi mendapatkan setetes air
Hariman Siregar salah satunya, ia dan masyarakat setempat, kini mau tidak mau harus pandai-pandai mencari waktu yang tepat untuk mengambil air bersih di aliran sungai di dalam hutan yang selama ini dikenal sebagai tempat Beruang dan Harimau Sumatera melepas dahaga.
Jika salah menerka waktu saat mengambil air, risikonya, mereka bisa bertemu langsung dengan satwa-satwa buas itu. Pertemuan dengan beruang dan harimau tentu bukan pertemuan biasa, karena bisa saja satwa buas itu marah dan menyerang karena merasa terusik dengan kehadiran manusia.
"Sumber air yang masih tersedia cuma ada di Sungai Halongonan. Cuma risikonya kami bisa berhadapan dengan Harimau atau Beruang. Mereka juga menggunakan air itu," kata Hariman.
Menurut Hariman, waktu yang paling tepat untuk masuk ke hutan berburu air adalah siang hari. Karena, biasanya Beruang dan Harimau hanya akan menghabiskan waktu di sumber air itu di sore hingga malam hari saja.
"Sumur-sumur sudah kering. Jadi bagi yang tak punya duit, mau tak mau ambil airnya ke dalam hutan," kata Hariman.
Berbagi air dengan sapi dan kerbau
Tak jauh beda dengan apa yang dialami masyarakat di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur. Kekeringan juga memaksa mereka untuk rela berbagi air dengan hewan ternak seperti sapi dan kerbau.
Fenomena ini berlangsung di Desa Reroroja dan Desa Magepanda, dua desa yang berada di sekitar pantai utara Kabupaten Sikka. Warga di dua desa ini, kini tak lagi memiliki air bersih, sumur-sumur yang mereka miliki sudah mengering sejak sebulan lalu.
Satu-satunya sumber air yang bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan minum, mandi, dan cuci hanya berasal dari Sungai Magepanda.
"Hanya di tempat ini yang masih ada airnya dan itu pun kami harus berbagi dengan ternak-ternak," kata Marsiadi, warga Desa Magepanda, Jumat 31 Juli 2015.
Memang, sapi dan kerbau tidak bakal memangsa mereka. Tapi, penyakit yang terkandung dalam kotoran hewan ternak itu, bisa saja mengancam jiwa mereka.
Setidaknya, bibit penyakit yang ada dalam kotoran hewan ternak bisa masuk ke tubuh mereka melalui air sungai yang tercemar kotoran sapi dan kerbau yang beraktivitas di sekitar sumber air.
Namun, Marsiadi menuturkan, warga tak lagi memikirkan apakah air yang mereka dapatkan di sungai itu bebas dari bibit penyakit yang mungkin saja dibawa ternak.
"Mau bagaimana lagi, pemerintah pernah bantu, sediakan pipa dan penampungan air, tapi airnya tidak ada," ujarnya.
Agar air yang didapatkan bisa dikonsumsi, warga berusaha melakukan penyaringan dengan cara menggali lubang yang dibatasi dengan tanah dan bebatuan kecil di sekitar sumber air.
Sementara hewan ternak dibiarkan berendam dan meminum air ke dalam aliran sungai. "Ternak juga butuh air, kita juga butuh air," katanya.
Berebut tetesan air di akar pohon
Masih dari Kabupaten Sikka. Kekeringan tak hanya melanda Desa Reroroja dan Desa Magepanda. Tapi juga melanda Desa Done.
Masyarakat di Desa Done masih kurang beruntung dibandingkan dua desa sebelumnya. Karena, di desa itu nyaris tidak ada lagi sumber air yang memancarkan air dari dalam tanah dan yang mengalir di permukaan tanah.
Aloysius Gehdo salah seorang warga Desa Dones menceritakan, masyarakat kini hanya mengandalkan tetesan akar pohon sebagai sumber utama air.
Mirisnya, air yang diteteskan dari akar pohon ke kubangan kecil sebagai penampung itu, didapatkan dengan cara yang tak mudah. Karena, masyarakat kerap harus saling berebut.
Aloysius Gehdo, mengaku sumber air dari tetesan akar pohon tersebut sudah ada semenjak lama dan dimanfaatkan. Sebab, sejak 2013, meski di desa mereka telah dibangun penampungan air oleh pemerintah, namun tak bisa difungsikan.
"Sudah sejak belasan tahun kami gunakan air di tetesan pohon. Bak penampung di desa selalu kosong. Padahal, kami sudah dikutip uang Rp25 ribu per warga untuk pembangunannya," ujar Aloysius.
Kini, pemandangan antrean ratusan warga untuk mengambil air dari tetesan air menjadi aktivitas harian warga sekitar.
Demi menjaga ketersediaan, setiap warga dibatasi dua jerigen. Namun, bila tetap tak mencukupi, seluruh warga diharuskan menunggu hingga enam jam, agar air yang menetes dapat kembali mengisi kubangan.
Apa upaya pemerintah?
Presiden Joko Widodo mengimbau masyarakat tak khawatir soal kekeringan yang tengah terjadi. Pasalnya, Menteri Pertanian Amran Sulaiman terus berupaya mengatasi kekeringan yang melanda beberapa daerah di Indonesia.
"Memang alam seperti itu tetapi saya kira Mentan muter terus ke seluruh wilayah," kata Jokowi, Jumat 30 Juli 2015.
Jokowi mengatakan, Mentan saat ini tengah berupaya mengairi persawahan dengan cara memompa air ke lokasi yang memang membutuhkan. Cara ini diyakini Jokowi tepat untuk mengatasi kekeringan saat ini. "Saya kira tahapan yang paling cepat itu," kata dia.
Untuk jangka panjang, pemerintah akan membangun waduk embung (waduk berukuran kecil) yang akan dibangun di pelosok-pelosok. "Ada ribuan waduk mau kita bangun. Kecil-kecil tapi di semua tempat. Kuncinya kekeringan ada tampungan air," kata dia.
Jokowi mencontohkan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang sudah puluhan tahun mengalami kekeringan. Program pembangunan embung salah satunya akan menyasar provinsi tersebut guna meningkatkan produktivitas pertanian.
"Kenaikan produksi ada kalau kita mau perbanyak waduk embung. Kuncinya di situ. Musim apapun El nino tampungan air ada, ya, sudah," kata Jokowi.
Rencananya kementerian pertanian akan menganggarkan Rp2 triliun untuk pembangunan embung di seluruh Indonesia. Saat ini kementerian pertanian menyebut sudah menyiapkan pembangunan tersebut untuk lahan seluas 3,3 juta dari 8 juta hektar lahan tadah hujan.
Data kementerian pertanian menunjukkan 111.000 hektar lahan mengalami kekeringan sepanjang Januari-Juli 2015. Gagal panen atau puso bahkan terjadi pada 8.000 hektar lahan. Jumlah tersebut diklaim berkurang dibandingkan musim kekeringan pada periode yang sama tahun 2014, yaitu 200.000 hektar lahan mengalami kekeringan dan 35.000 hektar lainnya puso.
Tofik Koban/NTT dan Unggul Fahmi/Sumut
Langganan:
Postingan (Atom)