INILAH.COM, Jakarta - Bupati Pasuruan nonaktif Dade Angga telah dinyatakan bebas, dari jerat hukum yang membelitnya atas dugaan korupsi dana Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Pasuruan senilai Rp 74 miliar.
Bebasnya bupati yang diusung Partai PErsatuan Pembangunan (PPP) ini, disambut gembira para konstituennya. Salah satunya Ketua DPC PPP Kabupaten Agus Ashari.
Agus Ashari mengatakan, pihaknya pun sangat bersyukur atas bebasnya Dade Angga. Sebab, dari awal memang dirinya turut membela mati-matian dan atau mem-back up Dade Angga agar lolos dari jerat hukum sejak kasus dugaan korupsinya disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Sidoarjo.
"Saya sangat bersyukur, Mas, Pak Dade Angga akhirnya bebas dari fitnah. Dari awal sejak bapak divonis bebas oleh PN Sidoarjo, saya yakin kasus yang menimpa beliau adalah fitnah. Saya yang selama ini membela, langsung menggelar sujud syukur ketika mendengar beliau bebas," ungkap Agus Ashari, Minggu (31/7/2011).
Dia menambahkan, pascavonis bebas oleh Mahkamah Agung, pihaknya juga menyebar spanduk yang berisi pernyataan tentang kebebasan Dade Angga dari jerat hukum. Berikut isi spanduk ini "Alhamdulillah...Bupatinya rakyat Pasuruan telah bebas dari fitnah. Mari membangun Kabupaten Pasuruan agar lebih maju, Amien".
"Spanduk ini ada tiga yang kami sebar di beberapa lokasi. Di antaranya yakni di depan pendopo dan Bangil. Dan rencananya, para kepala desa juga akan membuat spanduk serupa. Ya ini kami lakukan tak ada maksud apa-apa, selain sebagai ungkapan rasa syukur atas bebasnya beliau saja," imbuhnya.
Pascavonis bebas oleh Mahkamah Agung ini, lanjut Agus, dirinya berharap agar Dade Angga secepatnya kembali memimpin Kabupaten Pasuruan. Sebab, Dade Angga sampai detik ini masih Bupatinya Pasuruan. "Pascavonis bebas MA ini, insya Allah gubernur membantu pengaktifan kembali Pak Dade" jelasnya. [beritajatim/lal]
Minggu, 31 Juli 2011
Pernyataan Marzuki Menentang Kehendak Rakyat
Jakarta (ANTARA News) - Ketua DPP Partai Hanura Yuddy Chrisnandi menilai pernyataan Ketua DPR Marzuki Alie mengenai pembubaran KPK dan pemaafan koruptor menentang kehendak rakyat.
"Saya melihat keinginan Marzuki Alie untuk membubarkan KPK dan memaafkan koruptor tidak berdiri sendiri," katanya kepada pers di Jakarta, Minggu.
Menurut Yuddy, pernyataan Marzuki itu bukan semata dalam kapasitasnya sebagai Ketua DPR namun juga sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat sehingga Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono harus mengklarifikasinya.
Menurut Yuddy, sikap diam Yudhoyono akan dinilai sebagai persetujuannya untuk pembubaran KPK, sedangkan pemaafan koruptor sebagai tindakan yang berlawanan dengan semangat reformasi dan melawan kehendak rakyat.
Marzuki Alie mengajak semua rakyat Indonesia untuk memulai hidup baru dengan memaafkan koruptor dan membenahi sistem baru transaksi keuangan serta hukuman mati bagi para koruptor.
"Seluruh koruptor dipanggil pulang, suruh bawa uangnya masuk, kenakan pajak. Kita saling memaafkan seluruh Indonesia, memaafkan koruptor, semuanya dimaafkan," karanya.(*)
"Saya melihat keinginan Marzuki Alie untuk membubarkan KPK dan memaafkan koruptor tidak berdiri sendiri," katanya kepada pers di Jakarta, Minggu.
Menurut Yuddy, pernyataan Marzuki itu bukan semata dalam kapasitasnya sebagai Ketua DPR namun juga sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat sehingga Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono harus mengklarifikasinya.
Menurut Yuddy, sikap diam Yudhoyono akan dinilai sebagai persetujuannya untuk pembubaran KPK, sedangkan pemaafan koruptor sebagai tindakan yang berlawanan dengan semangat reformasi dan melawan kehendak rakyat.
Marzuki Alie mengajak semua rakyat Indonesia untuk memulai hidup baru dengan memaafkan koruptor dan membenahi sistem baru transaksi keuangan serta hukuman mati bagi para koruptor.
"Seluruh koruptor dipanggil pulang, suruh bawa uangnya masuk, kenakan pajak. Kita saling memaafkan seluruh Indonesia, memaafkan koruptor, semuanya dimaafkan," karanya.(*)
PBNU: Indonesia Butuh KPK
Jakarta (ANTARA News) - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menolak wacana pembubaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dilontarkan Ketua DPR Marzuki Alie karena Indonesia membutuhkan lembaga itu.
"KPK tidak boleh dibubarkan, Indonesia masih butuh KPK," kata Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj di Jakarta, Minggu.
Menurut Said Aqil, KPK harus dipertahankan keberadaannya untuk mendukung keinginan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam memberantas korupsi.
"Ada KPK saja korupsi masih terjadi terang-terangan, bagaimana kalau sampai dibubarkan," katanya.
Menurut Said Aqil, jika kinerja KPK elum memuaskan, maka yang harus dilakukan adalah merombak personelnya, bukan membubarkannya.
"KPK itu tugasnya bersih-bersih. Kalau di dalamnya masih kotor, ya harus disapu dulu. Lantas siapa yang pantas menyapu KPK? Itu PR untuk pemerintah," katanya.
Marzuki Alie dua kali mengusulkan pembubaran KPK jika lembaga ini tak banyak memberikan manfaat dalam tugas pemberantasan korupsi. Usulan ini ditentang para koleganya di partainya dan di DPR.
"KPK tidak boleh dibubarkan, Indonesia masih butuh KPK," kata Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj di Jakarta, Minggu.
Menurut Said Aqil, KPK harus dipertahankan keberadaannya untuk mendukung keinginan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam memberantas korupsi.
"Ada KPK saja korupsi masih terjadi terang-terangan, bagaimana kalau sampai dibubarkan," katanya.
Menurut Said Aqil, jika kinerja KPK elum memuaskan, maka yang harus dilakukan adalah merombak personelnya, bukan membubarkannya.
"KPK itu tugasnya bersih-bersih. Kalau di dalamnya masih kotor, ya harus disapu dulu. Lantas siapa yang pantas menyapu KPK? Itu PR untuk pemerintah," katanya.
Marzuki Alie dua kali mengusulkan pembubaran KPK jika lembaga ini tak banyak memberikan manfaat dalam tugas pemberantasan korupsi. Usulan ini ditentang para koleganya di partainya dan di DPR.
Bambang Soesatyo: Hentikan Kooptasi Penguasa Atas KPK
Jakarta (ANTARA News) - Anggota Komisi III DPR RI (bidang Hukum) dari Fraksi Partai Golkar, Bambang Soesatyo menyatakan, penguasa dan kekuatan politik harus menghentikan kooptasinya atas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Yang mendesak sekarang bukan membubarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tetapi penguasa dan kekuatan politiklah yang harus berhenti mengintervensi KPK," tegasnya melalui ANTARA di Jakarta, Minggu.
Bambang Soesatyo mengatakan pula, desakan pembubaran KPK merupakan pemikiran sesat. "Praktik penegakan hukum yang terlalu tunduk pada dominasi kekuatan dan kehendak penguasa serta kekuatan politik, menjadi penyebab utama kegagalan memerangi korupsi," ujarnya.
Karena itu, ia berulang kali mengingatkan, untuk menjadikan KPK kuat dan independen, tidak ada jalan lain, kecuali penguasa serta kekuatan politik harus berhenti mengkooptasi lembaga ini.
Bambang Soesatyo menawarkan salah satu solusi untuk membuat KPK tetap kuat dan independen, yakni Pemerintah bersama DPR RI harus mengkaji ulang mekanisme penjaringan serta penetapan calon pimpinan. "Peran penentu yang melekat pada Pemerintah dan DPR RI mulai terasa janggal dan tidak masuk akal," katanya.
Sebab, menurutnya, Pemerintah sendiri masih menyimpan persoalan sangat besar berkait praktik korupsi. "DPR pun nyaris menyimpan persoalan yang sama. Artinya, Pemerintah dan DPR RI selama ini menjadi bagian dari masalah korupsi itu sendiri," ujarnya.
Karenanya, dia mempertanyakan, di mana kelayakan Pemerintah untuk mengajukan dan merekomendasikan figur calon pimpinan KPK ke DPR RI.
"Yang mendesak sekarang bukan membubarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tetapi penguasa dan kekuatan politiklah yang harus berhenti mengintervensi KPK," tegasnya melalui ANTARA di Jakarta, Minggu.
Bambang Soesatyo mengatakan pula, desakan pembubaran KPK merupakan pemikiran sesat. "Praktik penegakan hukum yang terlalu tunduk pada dominasi kekuatan dan kehendak penguasa serta kekuatan politik, menjadi penyebab utama kegagalan memerangi korupsi," ujarnya.
Karena itu, ia berulang kali mengingatkan, untuk menjadikan KPK kuat dan independen, tidak ada jalan lain, kecuali penguasa serta kekuatan politik harus berhenti mengkooptasi lembaga ini.
Bambang Soesatyo menawarkan salah satu solusi untuk membuat KPK tetap kuat dan independen, yakni Pemerintah bersama DPR RI harus mengkaji ulang mekanisme penjaringan serta penetapan calon pimpinan. "Peran penentu yang melekat pada Pemerintah dan DPR RI mulai terasa janggal dan tidak masuk akal," katanya.
Sebab, menurutnya, Pemerintah sendiri masih menyimpan persoalan sangat besar berkait praktik korupsi. "DPR pun nyaris menyimpan persoalan yang sama. Artinya, Pemerintah dan DPR RI selama ini menjadi bagian dari masalah korupsi itu sendiri," ujarnya.
Karenanya, dia mempertanyakan, di mana kelayakan Pemerintah untuk mengajukan dan merekomendasikan figur calon pimpinan KPK ke DPR RI.
Menteri Agama: Puasa Dimulai Besok
VIVAnews - Menteri Agama Suryadharma Ali memastikan 1 Ramadan akan dimulai pada Senin 1 Agustus 2011. Penetapan ini dilakukan setelah pengamatan hilal di tiga tempat.
Suryadharma menjelaskan, pengamatan dilakukan di Makassar, Bukit Condrodipo Gresik, dan Bangkalan Madura. "Dari tiga tempat tersebut, hilal sudah di atas ufuk. Hilal berhasil dirukyah, untuk awal puasa mulai Senin 1 Agustus, dapat kami setujui," kata Suryadharma di Kementerian Agama, Jakarta, Minggu 31 Juli 2011.
"Setelah mendengar laporan ketua Badan Hisab dan Rukyat (BHR), serta pandangan ormas Islam dan ulama, maka di antara kami semua sudah sepakat bahwa 1 Agustus adalah tanggal 1 Ramadan 1432 H/2011 M. Saya menyatakan dan menetapkan 1 Ramadan 1432 Hijriyah jatuh pada 1 Agustus 2011," imbuhnya.
"Kami atas nama pemerintah mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga Allah menerima amal puasa kita."
Sebelumnya, Ketua BHR dari Planetarium Jakarta, Cecep Nurwendaya, menjelaskan ijtima menjelang awal Ramadan jatuh pada hari Minggu pada pukul 01.40 WIB dan pada saat matahari terbenam posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia sudah di atas ufuk, dengan ketinggian 6,36 derajat dengan umur kekuatan selama 16 jam, 11 menit, 8 detik.
"Sehingga akhir Syaban jatuh pada Minggu 31 Juli (29 syaban), maka 1 Ramadan 1432 Hijriyah jatuh 1 Agustus 2011," ujar Cecep.
Sidang isbat yang dimulai pukul 19.00 dihadiri seluruh tim BHR yang terdiri atas 20 orang, puluhan ormas Islam, dan perwakilan dari kedutaan besar negara-negara sahabat. (art)
Suryadharma menjelaskan, pengamatan dilakukan di Makassar, Bukit Condrodipo Gresik, dan Bangkalan Madura. "Dari tiga tempat tersebut, hilal sudah di atas ufuk. Hilal berhasil dirukyah, untuk awal puasa mulai Senin 1 Agustus, dapat kami setujui," kata Suryadharma di Kementerian Agama, Jakarta, Minggu 31 Juli 2011.
"Setelah mendengar laporan ketua Badan Hisab dan Rukyat (BHR), serta pandangan ormas Islam dan ulama, maka di antara kami semua sudah sepakat bahwa 1 Agustus adalah tanggal 1 Ramadan 1432 H/2011 M. Saya menyatakan dan menetapkan 1 Ramadan 1432 Hijriyah jatuh pada 1 Agustus 2011," imbuhnya.
"Kami atas nama pemerintah mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga Allah menerima amal puasa kita."
Sebelumnya, Ketua BHR dari Planetarium Jakarta, Cecep Nurwendaya, menjelaskan ijtima menjelang awal Ramadan jatuh pada hari Minggu pada pukul 01.40 WIB dan pada saat matahari terbenam posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia sudah di atas ufuk, dengan ketinggian 6,36 derajat dengan umur kekuatan selama 16 jam, 11 menit, 8 detik.
"Sehingga akhir Syaban jatuh pada Minggu 31 Juli (29 syaban), maka 1 Ramadan 1432 Hijriyah jatuh 1 Agustus 2011," ujar Cecep.
Sidang isbat yang dimulai pukul 19.00 dihadiri seluruh tim BHR yang terdiri atas 20 orang, puluhan ormas Islam, dan perwakilan dari kedutaan besar negara-negara sahabat. (art)
Ribuan Warga Tarawih di Masjid Istiqlal
VIVAnews - Mulai besok, 1 Agustus 2011, umat Islam mulai menjalankan ibadah puasa Ramadan 1432 Hijriyah. Umat Islam pun mulai berbondong-bondong mendatangi masjid Istiqlal untuk menjalankan ibadah tarawih.
Pantauan VIVAnews.com, ribuan warga Jakarta mulai berdatangan ke Istiqlal, Jakarta, Minggu, 31 Juli 2011. Mereka tampak bersemangat mengikuti tarawih pertama yang dimulai sejak pukul 19.00 WIB.
Sementara itu, lalu lintas di sekitar Istiqlal terpantau lancar. Demikian pula dengan ruas jalanan utama di Jakarta, Sudirman-Thamrin terbilang lancar dibandingkan dengan hari-hari biasa. Jalanan di sekitar bundaran Hotel Indonesia juga terpantau lancar di malam pertama bulan puasa.
Menteri Agama, Suryadharma Ali, menjadi penceramah pada tarawih pertama ini. Tarawih di masjid Istiqlal digelar agak terlambat karena masih menunggu sidang isbat di Kementerian Agama selesai.
Dalam sidang isbat, Menteri Agama, Suryadharma Ali, memastikan 1 Ramadan akan dimulai pada Senin 1 Agustus 2011. Penetapan ini dilakukan setelah pengamatan hilal di tiga tempat.
Suryadharma menjelaskan, pengamatan dilakukan di Makassar, Bukit Condrodipo Gresik, dan Bangkalan Madura. "Dari tiga tempat tersebut, hilal sudah di atas ufuk. Hilal berhasil dirukyah, untuk awal puasa mulai Senin 1 Agustus, dapat kami setujui," kata Suryadharma.
"Setelah mendengar laporan ketua Badan Hisab dan Rukyat (BHR), serta pandangan ormas Islam dan ulama, maka di antara kami semua sudah sepakat bahwa 1 Agustus adalah tanggal 1 Ramadan 1432 H/2011 M. Saya menyatakan dan menetapkan 1 Ramadan 1432 Hijriyah jatuh pada 1 Agustus 2011," imbuhnya.
"Kami atas nama pemerintah mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga Allah menerima amal puasa kita." (art)
Pantauan VIVAnews.com, ribuan warga Jakarta mulai berdatangan ke Istiqlal, Jakarta, Minggu, 31 Juli 2011. Mereka tampak bersemangat mengikuti tarawih pertama yang dimulai sejak pukul 19.00 WIB.
Sementara itu, lalu lintas di sekitar Istiqlal terpantau lancar. Demikian pula dengan ruas jalanan utama di Jakarta, Sudirman-Thamrin terbilang lancar dibandingkan dengan hari-hari biasa. Jalanan di sekitar bundaran Hotel Indonesia juga terpantau lancar di malam pertama bulan puasa.
Menteri Agama, Suryadharma Ali, menjadi penceramah pada tarawih pertama ini. Tarawih di masjid Istiqlal digelar agak terlambat karena masih menunggu sidang isbat di Kementerian Agama selesai.
Dalam sidang isbat, Menteri Agama, Suryadharma Ali, memastikan 1 Ramadan akan dimulai pada Senin 1 Agustus 2011. Penetapan ini dilakukan setelah pengamatan hilal di tiga tempat.
Suryadharma menjelaskan, pengamatan dilakukan di Makassar, Bukit Condrodipo Gresik, dan Bangkalan Madura. "Dari tiga tempat tersebut, hilal sudah di atas ufuk. Hilal berhasil dirukyah, untuk awal puasa mulai Senin 1 Agustus, dapat kami setujui," kata Suryadharma.
"Setelah mendengar laporan ketua Badan Hisab dan Rukyat (BHR), serta pandangan ormas Islam dan ulama, maka di antara kami semua sudah sepakat bahwa 1 Agustus adalah tanggal 1 Ramadan 1432 H/2011 M. Saya menyatakan dan menetapkan 1 Ramadan 1432 Hijriyah jatuh pada 1 Agustus 2011," imbuhnya.
"Kami atas nama pemerintah mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga Allah menerima amal puasa kita." (art)
MUI Yakin Awal Ramadan Jatuh 1 Agustus
VIVAnews - Ketetapan kapan dimulainya awal Ramadan 1432 Hijriyah akan ditetapkan malam ini. Sebelumnya, ketua Tim Badan Hisab dan Rukyah Kementerian Agama menyampaikan pemaparan tentang keadaaan hilal menjelang awal Ramadan besok.
Hasil pengamatan atau ijtima untuk mempresentasikan keadaan hilal menjelang awal Ramadan yang disampaikan oleh Ketua BHR dari Planetarium Jakarta, Cecep Nurwendaya.
Cecep Nurwendaya mengatakan ijtima menjelang awal Ramadan jatuh pada hari Minggu pukul 01.40 WIB dan pada saat matahari terbenam posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia sudah di atas ufuk, dengan ketinggian 6,36 derajat dengan umur kekuatan selama 16 jam, 11 menit, 8 detik.
"Sehingga, akhir Syaban jatuh pada Minggu 31 Juli (29 Syaban), maka 1 Ramadan 1432 Hijriyah jatuh 1 Agustus 2011," kata Cecep di Kementerian Agama, Minggu 31 Juli 2011.
Sidang isbat dilaksanakan pada pukul 19.00 WIB. Hadir dalam sidang isbat ini seluruh tim BHR yang terdiri atas 20 orang, puluhan ormas Islam, dan perwakilan dari kedutaan besar negara-negara sahabat.
Sebelumnya, ketua MUI Maruf Amin menegaskan akan keyakinannya bahwa ditetapkan awal Ramadan jatuh hari Senin besok.
"Rukyah, di 90 titik, beberapa ahli fikih dari daerah masing masing, malam ini baru terima laporan dari daerah-daerah sebagai input. Lihat ketinggian hilal itu sangat mungkin, sudah mencapai tingkat rukyah, tinggal buktinya saja. Hitungan rukyah sudah masuk, 6 derajat sudah bisa, karena kalau sudah di atas 2 derajat bisa dikatakan iya," ujar Maruf.
MUI juga menanggapi beberapa golongan Islam seperti Naqsabandiyah yang melakukan kegiatan puasa mulai hari ini.
"Hari ini sudah ada yang puasa, itu di luar kesepakatan, alasannya apa, tidak bisa rasional, tidak ada dasar hukumnya. Dasarnya apa, dasar hisab belum masuk. MUI tidak bisa melakukan tindakan, eksekusi, MUI hanya fatwa saja, eksekusi tidak bisa. Yang bisa melakukan adalah pemerintah," ujar Maruf Amin. (art)
Hasil pengamatan atau ijtima untuk mempresentasikan keadaan hilal menjelang awal Ramadan yang disampaikan oleh Ketua BHR dari Planetarium Jakarta, Cecep Nurwendaya.
Cecep Nurwendaya mengatakan ijtima menjelang awal Ramadan jatuh pada hari Minggu pukul 01.40 WIB dan pada saat matahari terbenam posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia sudah di atas ufuk, dengan ketinggian 6,36 derajat dengan umur kekuatan selama 16 jam, 11 menit, 8 detik.
"Sehingga, akhir Syaban jatuh pada Minggu 31 Juli (29 Syaban), maka 1 Ramadan 1432 Hijriyah jatuh 1 Agustus 2011," kata Cecep di Kementerian Agama, Minggu 31 Juli 2011.
Sidang isbat dilaksanakan pada pukul 19.00 WIB. Hadir dalam sidang isbat ini seluruh tim BHR yang terdiri atas 20 orang, puluhan ormas Islam, dan perwakilan dari kedutaan besar negara-negara sahabat.
Sebelumnya, ketua MUI Maruf Amin menegaskan akan keyakinannya bahwa ditetapkan awal Ramadan jatuh hari Senin besok.
"Rukyah, di 90 titik, beberapa ahli fikih dari daerah masing masing, malam ini baru terima laporan dari daerah-daerah sebagai input. Lihat ketinggian hilal itu sangat mungkin, sudah mencapai tingkat rukyah, tinggal buktinya saja. Hitungan rukyah sudah masuk, 6 derajat sudah bisa, karena kalau sudah di atas 2 derajat bisa dikatakan iya," ujar Maruf.
MUI juga menanggapi beberapa golongan Islam seperti Naqsabandiyah yang melakukan kegiatan puasa mulai hari ini.
"Hari ini sudah ada yang puasa, itu di luar kesepakatan, alasannya apa, tidak bisa rasional, tidak ada dasar hukumnya. Dasarnya apa, dasar hisab belum masuk. MUI tidak bisa melakukan tindakan, eksekusi, MUI hanya fatwa saja, eksekusi tidak bisa. Yang bisa melakukan adalah pemerintah," ujar Maruf Amin. (art)
Polisi Sebar Foto Pembobol Dana Rp 1,6 M PT Waskita Karya
Taufik Wijaya - detikNews
Palembang - Polresta Palembang mengidentifikasi salah satu tersangka pencurian uang tunai Rp 1,6 miliar dari brankas PT Waskita Karya di Palembang, Sumatera Selatan. Tersangka yang dimaksud bernama Dedi (30).
Polisi pun menunjukkan foto sang tersangka kepada wartawan. Dalam foto tersebut, Dedi mengenakan baju kemeja biru lengan pendek, celana jins. Dia berpose di samping sebuah mobil Nissan Terrano.
Sebelumnya, Sabtu (30/07/2011), brankas di kantor PT Waskita Karya di Palembang, di Jalan Kikim I, Blok W1 No.1, Kelurahan Siring Agung, Kecamatan Ilir Barat I, Palembang, dibobol orang. Uang tunai sebesar Rp1,6 miliar raib. Diduga pelakunya adalah orang yang bekerja di kantor tersebut karena tidak ada tanda kerusakan yang terjadi di kantor tersebut.
Menurut keterangan Kepala Cabang PT Waskita Karya Palembang, Sudirman, pada siang harinya dia datang ke kantor tersebut sekitar pukul 13.00. Namun, saat dia datang, kantor dalam keadaan kosong tanpa petugas sekuriti.
Lalu ia masuk dalam kantor dan menuju ruangannya dengan kunci yang dipegangnya. Namun, saat menuju kotak besi brankas, dan membukanya, dua buah tas dukung warna hitam yang berisikan masing-masing uang tunai Rp 1,3 miliar dan Rp 300 juta telah hilang. Sudirman yang terkejut lalu menelepon seluruh bawahannya untuk datang.
Akhirnya, satu per satu karyawan datang. Namun, hanya dua orang karyawan yang tidak datang dan keduanya masih berhubungan keluarga yakni Yusuf (30), staf keuangan dan Dedi (30), petugas sekuriti kantor dan penjaga kantor. Seharusnya, Dedi berada di kantor sesuai dengan tugasnya. Namun, saat kejadian ia tidak ada di kantor.
Polisi pun menunjukkan foto sang tersangka kepada wartawan. Dalam foto tersebut, Dedi mengenakan baju kemeja biru lengan pendek, celana jins. Dia berpose di samping sebuah mobil Nissan Terrano.
Sebelumnya, Sabtu (30/07/2011), brankas di kantor PT Waskita Karya di Palembang, di Jalan Kikim I, Blok W1 No.1, Kelurahan Siring Agung, Kecamatan Ilir Barat I, Palembang, dibobol orang. Uang tunai sebesar Rp1,6 miliar raib. Diduga pelakunya adalah orang yang bekerja di kantor tersebut karena tidak ada tanda kerusakan yang terjadi di kantor tersebut.
Menurut keterangan Kepala Cabang PT Waskita Karya Palembang, Sudirman, pada siang harinya dia datang ke kantor tersebut sekitar pukul 13.00. Namun, saat dia datang, kantor dalam keadaan kosong tanpa petugas sekuriti.
Lalu ia masuk dalam kantor dan menuju ruangannya dengan kunci yang dipegangnya. Namun, saat menuju kotak besi brankas, dan membukanya, dua buah tas dukung warna hitam yang berisikan masing-masing uang tunai Rp 1,3 miliar dan Rp 300 juta telah hilang. Sudirman yang terkejut lalu menelepon seluruh bawahannya untuk datang.
Akhirnya, satu per satu karyawan datang. Namun, hanya dua orang karyawan yang tidak datang dan keduanya masih berhubungan keluarga yakni Yusuf (30), staf keuangan dan Dedi (30), petugas sekuriti kantor dan penjaga kantor. Seharusnya, Dedi berada di kantor sesuai dengan tugasnya. Namun, saat kejadian ia tidak ada di kantor.
Sabtu, 30 Juli 2011
JK: Kalau KPK Dibubarkan, DPR Juga Dibubarkan
VIVAnews- Mantan presiden Jusuf Kalla tidak setuju dengan pendapat Ketua DPR Marzuki Alie yang menginginkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibubarkan. Pasalnyfa jika menggunakan cara pandang membubarkan lembaga jika terdapat oknum bermasalah, maka banyak lembaga yang dibubarkan, termasuk DPR.
"Kalau ada oknum melanggar hukum lalu lembaga-nya dibubarkan ya banyak lembaga yang bubar, termasuk DPR. DPR juga ada anggota yang melanggar hukum," ujar JK saat dihubungi VIVAnews, Sabtu, 30 Juli 2011.
Menurutnya jika sekarang KPK menjadi sorotan, beberapa lembaga penegak hukum juga pernah disorot. JK mencontohkan oknum jaksa, hakim, polisi juga pernah ditangkap karena terbukti menerima suap.
"Lalu apakah kejaksaan, kepolisian juga dibubarkan?," tambahnya.
Jusuf Kalla mengatakan jika penegak hukum melanggar hukum, maka oknum itu yang harus dihukum. Bukan institusi penegak hukum yang dibubarkan.
Seperti diketahui, Marzuki Alie kemarin melontarkan pernyataan untuk membubarkan KPK karena kecewa terhadap kinerja pimpinan KPK yang bukan memberantas korupsi tapi justru terjebak dalam polemik korupsi. Marzuki juga mengusulkan tiga langkah tepat untuk memberantas korupsi. Pertama, jangan ada transaksi tunai di atas Rp100.000. Kedua, undang-undang pengujian terbalik, dan ketiga memutihkan lalu memaafkan koruptor.
"Kalau ada oknum melanggar hukum lalu lembaga-nya dibubarkan ya banyak lembaga yang bubar, termasuk DPR. DPR juga ada anggota yang melanggar hukum," ujar JK saat dihubungi VIVAnews, Sabtu, 30 Juli 2011.
Menurutnya jika sekarang KPK menjadi sorotan, beberapa lembaga penegak hukum juga pernah disorot. JK mencontohkan oknum jaksa, hakim, polisi juga pernah ditangkap karena terbukti menerima suap.
"Lalu apakah kejaksaan, kepolisian juga dibubarkan?," tambahnya.
Jusuf Kalla mengatakan jika penegak hukum melanggar hukum, maka oknum itu yang harus dihukum. Bukan institusi penegak hukum yang dibubarkan.
Seperti diketahui, Marzuki Alie kemarin melontarkan pernyataan untuk membubarkan KPK karena kecewa terhadap kinerja pimpinan KPK yang bukan memberantas korupsi tapi justru terjebak dalam polemik korupsi. Marzuki juga mengusulkan tiga langkah tepat untuk memberantas korupsi. Pertama, jangan ada transaksi tunai di atas Rp100.000. Kedua, undang-undang pengujian terbalik, dan ketiga memutihkan lalu memaafkan koruptor.
Golkar: Jangan Buru-buru Bubarkan KPK
VIVAnews - Pernyataan Marzuki Alie, Ketua DPR RI yang melontarkan ide agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibubarkan kini menjadi kontroversi di berbagai kalangan.
Politisi Demokrat itu mengaku kecewa terhadap kinerja pimpinan KPK, yang dinilai bukannya memberantas korupsi tetapi malah justru terjebak dalam polemik korupsi.
Menanggapi hal tersebut, Agung Laksono, Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar menilai, sikap Marzuki Alie itu merupakan sikap yang sangat terburu-buru.
"Terkait pernyataan KPK yang mau dibubarkan, itu kan usulan dia (Marzuki Alie). Menurut saya, mari kita bahas dululah," kata Agung saat ditemui usai berdialog dengan warga korban Merapi tentang rencana relokasi, di Huntara Gondang II, Kepuharjo, Cangkringan, Sleman, Yogyakarta, Sabtu 30 Juli 2011.
Agung menyebutkan, pada prinsipnya, KPK adalah lembaga untuk pemberantasan korupsi. "Semangatnya kan untuk pembersihan praktik KKN di negeri ini," kata Agung.
Untuk itu, kata Agung, kita jangan terlalu terburu-buru mengambil sikap di tengah situasi saat ini. “Perlu dikaji dulu tentang pembubaran KPK itu,” kata Agung. "Kita lihat dulu apakah benar atau tidak. Jangan langsung terburu-buru mengambil sikap," imbuhnya. (Laporan: Erick Tanjung | Yogjakarta, umi)
Politisi Demokrat itu mengaku kecewa terhadap kinerja pimpinan KPK, yang dinilai bukannya memberantas korupsi tetapi malah justru terjebak dalam polemik korupsi.
Menanggapi hal tersebut, Agung Laksono, Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar menilai, sikap Marzuki Alie itu merupakan sikap yang sangat terburu-buru.
"Terkait pernyataan KPK yang mau dibubarkan, itu kan usulan dia (Marzuki Alie). Menurut saya, mari kita bahas dululah," kata Agung saat ditemui usai berdialog dengan warga korban Merapi tentang rencana relokasi, di Huntara Gondang II, Kepuharjo, Cangkringan, Sleman, Yogyakarta, Sabtu 30 Juli 2011.
Agung menyebutkan, pada prinsipnya, KPK adalah lembaga untuk pemberantasan korupsi. "Semangatnya kan untuk pembersihan praktik KKN di negeri ini," kata Agung.
Untuk itu, kata Agung, kita jangan terlalu terburu-buru mengambil sikap di tengah situasi saat ini. “Perlu dikaji dulu tentang pembubaran KPK itu,” kata Agung. "Kita lihat dulu apakah benar atau tidak. Jangan langsung terburu-buru mengambil sikap," imbuhnya. (Laporan: Erick Tanjung | Yogjakarta, umi)
Komodo, Wakil Indonesia di 7 Keajaiban Dunia
VIVAnews - Fase ketiga kompetisi tujuh keajaiban dunia atau New7Wonders of Nature sudah dimulai. Pulau Komodo, satu-satunya wakil Indonesia dalam ajang tersebut berada dalam kelompok 14 besar dari total 28 finalis.
Pulau Komodo sudah melewati dua fase sebelumnya dengan sukses. Fase pertama, berlangsung sejak Desember 2007 hingga 7 Juli 2009, dilakukan untuk memilih 77 nominasi. Kemudian, dari 77 nominasi tersebut terpilih 28 kandidat finalis yang diumumkan pada 21 Juli 2010.
Dari 28 kandidat finalis resmi tersebut, akan dipilih tujuh keajaiban dunia yang paling banyak mendapat suara dari berbagai negara di dunia. Pengumuman tujuh keajaiban dunia tersebut akan dilaksanakan pada 11 November 2011.
Pulau Komodo, yang jadi andalan Indonesia dalam ajang New7Wonders of Nature punya keunggulan di banding lokasi-lokasi lainnya, apalagi kalau bukan komodo, satwa langka yang dipercaya sebagai ‘dinosaurus terakhir’ di muka bumi.
Taman Nasional Komodo yang meliputi Pulau Komodo, Rinca and Padar, ditambah pulau-pulau lain seluas 1.817 persegi adalah habitat asli komodo. Taman Nasional Komodo didirikan pada 1980 untuk melindungi kelestarian komodo. Tak hanya hewan langka tersebut, Taman Nasional Komodo juga untuk melindungi berbagai macam satwa, termasuk binatang-binatang laut.
Masyarakat dunia bisa memilih lokasi-lokasi mana yang layak berstatus keajaiban baru dengan mengunjungi situs www.new7wonders.com. Menurut Ketua New7Wonders, Bernard Weber, diharapkan satu miliar penduduk dunia akan berpartisipasi dalam voting.
Seperti dikutip dari laman New7Wonders, Selasa 29 Juni 2010, dalam kelompok 14 besar, selain Pulau Komodo, terdapat Sungai Amazon, Laut Mati, Grand Canyon, Halong Bay, Jeita Grotto, Puerto Princesa, Angel Fallas, Galapagos, Great Barrier Reef, Iguazu Falls, Jeju Island, Maldives (Maladewa), dan Vesuvius. (art)
Pulau Komodo sudah melewati dua fase sebelumnya dengan sukses. Fase pertama, berlangsung sejak Desember 2007 hingga 7 Juli 2009, dilakukan untuk memilih 77 nominasi. Kemudian, dari 77 nominasi tersebut terpilih 28 kandidat finalis yang diumumkan pada 21 Juli 2010.
Dari 28 kandidat finalis resmi tersebut, akan dipilih tujuh keajaiban dunia yang paling banyak mendapat suara dari berbagai negara di dunia. Pengumuman tujuh keajaiban dunia tersebut akan dilaksanakan pada 11 November 2011.
Pulau Komodo, yang jadi andalan Indonesia dalam ajang New7Wonders of Nature punya keunggulan di banding lokasi-lokasi lainnya, apalagi kalau bukan komodo, satwa langka yang dipercaya sebagai ‘dinosaurus terakhir’ di muka bumi.
Taman Nasional Komodo yang meliputi Pulau Komodo, Rinca and Padar, ditambah pulau-pulau lain seluas 1.817 persegi adalah habitat asli komodo. Taman Nasional Komodo didirikan pada 1980 untuk melindungi kelestarian komodo. Tak hanya hewan langka tersebut, Taman Nasional Komodo juga untuk melindungi berbagai macam satwa, termasuk binatang-binatang laut.
Masyarakat dunia bisa memilih lokasi-lokasi mana yang layak berstatus keajaiban baru dengan mengunjungi situs www.new7wonders.com. Menurut Ketua New7Wonders, Bernard Weber, diharapkan satu miliar penduduk dunia akan berpartisipasi dalam voting.
Seperti dikutip dari laman New7Wonders, Selasa 29 Juni 2010, dalam kelompok 14 besar, selain Pulau Komodo, terdapat Sungai Amazon, Laut Mati, Grand Canyon, Halong Bay, Jeita Grotto, Puerto Princesa, Angel Fallas, Galapagos, Great Barrier Reef, Iguazu Falls, Jeju Island, Maldives (Maladewa), dan Vesuvius. (art)
Pukat UGM: Bubarkan KPK Melawan Reformasi
VIVAnews - Ketua DPR Marzuki Alie mengusulkan dua hal yang menimbulkan polemik. Pertama tentang wacana pembubaran KPK. Dan kedua, tentang wacana memutihkan lalu memaafkan koruptor untuk memberantas korupsi.
Menurut pengamat hukum dari Pusat Kajian Anti-korupsi (Pukat) Zainal Arifin Mochtar, wacana yang dilontarkan Marzuki Ali bukanlah suatu wacana baru bahwa KPK mau dijegal dan dibunuh oleh DPR.
"Bagi saya itu bukan wacana baru, Itu kan sudah sejak lama. Yang harusnya berkaca kan DPR sekarang. Lembaganya buruk seperti itu tetapi kemudian dipertahankan betul," ujar Zainal kepada VIVAnews.com, Jumat, 29 Juli 2011.
Diungkapkan Zainal, pembubaran KPK sangat mustahil dilakukan karena KPK merupakan amanat reformasi sebagai bentuk perlawanan terhadap koruptor. "Kalau Pak Marzuki Alie mau membubarkan KPK berarti dia melawan amanat reformasi," tegas dia.
Jika memang ada pertemuan antara Nazaruddin dan Wakil Ketua KPK Chandra M Hamzah, seperti yang dikemukakan Nazaruddin beberapa waktu lalu, maka yang harus dilakukan adalah membersihkan lembaga itu, bukan membakar lembaganya.
"Nggak bisa seperti itu. KPK itu kan 5 orang. Misalnya Pak Busyro tidak buruk, masa kemudian dibubarkan," kata dia.
Demikian halnya dengan wacana memutihkan lalu memaafkan koruptor untuk memberantas korupsi. Menurut Zainal, itu merupakan ide yang gila. "Mana ada koruptor dimaafkan, itu gila namanya," ujarnya.
Zainal mengatakan sebagai Ketua DPR RI, dalam banyak hal Marzuki Ali sering tidak jelas dan cara berfikirnya banyak yang tidak jelas. "Marzuki kacau, dari dulu Marzuki memang kacau," ungkapnya.
Menurut pengamat hukum dari Pusat Kajian Anti-korupsi (Pukat) Zainal Arifin Mochtar, wacana yang dilontarkan Marzuki Ali bukanlah suatu wacana baru bahwa KPK mau dijegal dan dibunuh oleh DPR.
"Bagi saya itu bukan wacana baru, Itu kan sudah sejak lama. Yang harusnya berkaca kan DPR sekarang. Lembaganya buruk seperti itu tetapi kemudian dipertahankan betul," ujar Zainal kepada VIVAnews.com, Jumat, 29 Juli 2011.
Diungkapkan Zainal, pembubaran KPK sangat mustahil dilakukan karena KPK merupakan amanat reformasi sebagai bentuk perlawanan terhadap koruptor. "Kalau Pak Marzuki Alie mau membubarkan KPK berarti dia melawan amanat reformasi," tegas dia.
Jika memang ada pertemuan antara Nazaruddin dan Wakil Ketua KPK Chandra M Hamzah, seperti yang dikemukakan Nazaruddin beberapa waktu lalu, maka yang harus dilakukan adalah membersihkan lembaga itu, bukan membakar lembaganya.
"Nggak bisa seperti itu. KPK itu kan 5 orang. Misalnya Pak Busyro tidak buruk, masa kemudian dibubarkan," kata dia.
Demikian halnya dengan wacana memutihkan lalu memaafkan koruptor untuk memberantas korupsi. Menurut Zainal, itu merupakan ide yang gila. "Mana ada koruptor dimaafkan, itu gila namanya," ujarnya.
Zainal mengatakan sebagai Ketua DPR RI, dalam banyak hal Marzuki Ali sering tidak jelas dan cara berfikirnya banyak yang tidak jelas. "Marzuki kacau, dari dulu Marzuki memang kacau," ungkapnya.
Pembubaran KPK Bukan Pernyataan Resmi DPR
VIVAnews- Ketua DPR Marzuki Alie sempat melontarkan pernyataan untuk membubarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lantaran kecewa terhadap kinerja pimpinan KPK yang bukan memberantas korupsi tapi justru terjebak dalam polemik korupsi.
Wakil Ketua Komisi III DPR Tjatur Sapto Edi menegaskan pernyataan kontroversial Marzuki Alie itu bukan merupakan pernyataan resmi DPR.
"Ini jelas bukan, karena kemarin saya hubungi teman-teman wartawan dengan tegas saya katakan bahwa sebagai Pimpinan Fraksi PAN, dan Wakil Ketua Komisi III menolak gagasan itu," ujar Tjatur Sapto Edi di Warung Daun, Jakarta. Sabtu, 30 Juli 2011.
Menurutnya apa yang disampaikan Marzuki Alie terkait pembubaran KPK terlalu dini. Pernyataan Marzuki lanjut Tjatur bisa jadi berdasarkan kondisi yang terjadi di KPK belakangan ini, sehingga muncul sinisme lalu kemudian diberi tanggapan.
"Mungkin itu pernyataan jujur Pak Marzuki, tapi tidak melihat dampak yang besar dari ucapannya," ujarnya.
Meski begitu, Tjatur meminta semua pihak memahami pernyataan Marzuki Alie secara utuh dan tidak disimpulkan sepotong agar tidak menjadi polemik dan perdebatan panjang.
"Yang jelas pernyataan Pak Marzuki Alie harus dibaca utuh tidak dipotong," imbuhnya.
Seperti diketahui, Ketua DPR Marzuki Alie juga mengusulkan tiga langkah tepat untuk memberantas korupsi. Pertama, jangan ada transaksi tunai di atas Rp100.000. Kedua, undang-undang pengujian terbalik, dan ketiga memutihkan lalu memaafkan koruptor.
Wakil Ketua Komisi III DPR Tjatur Sapto Edi menegaskan pernyataan kontroversial Marzuki Alie itu bukan merupakan pernyataan resmi DPR.
"Ini jelas bukan, karena kemarin saya hubungi teman-teman wartawan dengan tegas saya katakan bahwa sebagai Pimpinan Fraksi PAN, dan Wakil Ketua Komisi III menolak gagasan itu," ujar Tjatur Sapto Edi di Warung Daun, Jakarta. Sabtu, 30 Juli 2011.
Menurutnya apa yang disampaikan Marzuki Alie terkait pembubaran KPK terlalu dini. Pernyataan Marzuki lanjut Tjatur bisa jadi berdasarkan kondisi yang terjadi di KPK belakangan ini, sehingga muncul sinisme lalu kemudian diberi tanggapan.
"Mungkin itu pernyataan jujur Pak Marzuki, tapi tidak melihat dampak yang besar dari ucapannya," ujarnya.
Meski begitu, Tjatur meminta semua pihak memahami pernyataan Marzuki Alie secara utuh dan tidak disimpulkan sepotong agar tidak menjadi polemik dan perdebatan panjang.
"Yang jelas pernyataan Pak Marzuki Alie harus dibaca utuh tidak dipotong," imbuhnya.
Seperti diketahui, Ketua DPR Marzuki Alie juga mengusulkan tiga langkah tepat untuk memberantas korupsi. Pertama, jangan ada transaksi tunai di atas Rp100.000. Kedua, undang-undang pengujian terbalik, dan ketiga memutihkan lalu memaafkan koruptor.
Jumat, 29 Juli 2011
Aburizal: Pemilu di Tahun Genap, Golkar No 1
Pemilu yang diselenggarakan di tahun genap selalu menempatkan Golkar sebagai nomor 1
VIVAnews - Meski partai politik baru terus bermunculan, Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie, percaya Golkar mampu tampil sebagai pemenang di Pemilu 2014 nanti. Apalagi, kata Aburizal, ada kecenderungan kurva naik-turun saat pemilu yang terjadi pada Golkar."Partai baru tumbuh dan berganti. Ada yang baru-baru naik, ada yang turun. Tapi Partai Golkar terus saja, kalau nggak nomor satu, nomor dua. Tahun 2004 Golkar nomor satu, 2009 nomor dua. Artinya yang buntutnya empat nomor satu lagi, 2014 nomor satu," kata Aburizal usai membuka Rapat Koordinasi dan Konsolidasi Wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Jumat 29 Juli 2011.
Meski begitu, Aburizal memahami situasi persaingan 2014 memang akan lebih sulit dibandingkan pemilu-pemilu sebelumnya. "Semakin sulit, karena kita harus betul-betul pada waktu yang akan datang lebih sulit karena rakyatlah yang memilih, rakyatlah yang memberikan suara, akan melihat apakah kepentingan mereka diperjuangkan oleh partai," kata Aburizal.
Bagaimana dengan kehadiran partai Nasdem, apakah partai baru itu akan menjadi ancaman bagi Golkar? "Partai Nasdem belum ada. Belumlah. Lolos dalam kualifikasi saja belum," kata Aburizal. (sj)
Menteri Agama: Awal Ramadan Mungkin Serentak
Pemerintah baru melakukan rukyah pada 31 Juli 2011.
VIVAnews - Menteri Agama Suryadharma Ali mengatakan awal puasa bulan Ramadan 2011 diperkirakan bisa berlangsung serempak --tidak ada perbedaan antara Muhamadiyah dan pemerintah--, yakni pada 1 Agustus 2011. Namun, Menteri Agama menegaskan, pihaknya akan terlebih dahulu melakukan Rukyah untuk menentukan awal 1 Ramadan.“Menetapkan awal Ramadan ada dua cara, yaitu melalui hisab atau perhitungan, kedua dengan Rukyah atau melihat bulan. Cara pertama menghitung sudah dilakukan, antara lain oleh Muhammadiyah, dan mereka menetapkan awal Ramadan jatuh pada Senin 1 Agustus 2011,” kata Suryadharma Ali di Bekasi, Jumat 29 Juli 2011, saat meresmikan Masjid Al-Ihsan Jaka Permai Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat.
Menurut Suryadharma, perhitungan dengan cara rukyah, akan dilakukan pada 31 Juli 2011. Pada sore hari dilakukan rukyah pada titik-titik yang ditentukan, untuk melihat, ada atau tidak adanya bulan. “Setelah seluruh tim melakukan proses rukyah, maka kira-kira pukul 20.00 WIB, akan dilakukan sidang Isbat,” katanya.
Dia menjelaskan, sidang Isbat tersebut untuk menetapkan apakah 1 Ramadan jatuh pada 1 Agustus atau 2 Agustus 2011. “Itu nanti akan kami tetapkan pada 31 Juli. Ada tanda-tanda yang kuat, awal Ramadan akan serempak. Mudah-mudahan pada 31 Juli langit cerah, sehingga tidak ada perbedaan pendapat di antara tim yang melakukan proses rukyah,” katanya.
Saat memberikan sambutan dalam acara peresmian Masjid Al-Ihsan Jaka Permai Bekasi Barat, Menteri Agama juga mensosialisasikan kegiatan "Maghrib Mengaji" di seluruh Indonesia.
"Itu merupakan solusi jitu untuk mengatasi maraknya pandangan-pandangan sesat di tengah masyarakat. Apalagi, saat ini akses informasi sudah semakin luas baik melalui televisi yang menyiarkan sinetron atau film setan, handphone serta laptop," katanya. (art)
Chandra cs Tak Lolos Bukan Karena Tudingan Nazaruddin
Rachmadin Ismail - detikNews
Jakarta - Wakil Ketua KPK Chandra Hamzah, Juru bicara KPK Johan Budi dan Deputi Penindakan KPK Ade Rahardja tak lolos tes makalah seleksi pimpinan KPK. Spekulasi merebak ketiganya gagal karena tudingan M Nazaruddin. Benarkah?
Sekretaris Panitia Seleksi KPK Achmad Ubbe menegaskan, ketiga pejabat internal KPK tersebut ditolak melalui sebuah diskusi panjang dan alot. Tak jarang, perdebatan hebat antar anggota pansel juga muncul saat proses seleksi.
"Biasalah kalau di pansel itu sangat demokratis, tapi tetap kesimpulan diambil dengan bulat tidak ada voting. Yang ditanyakan seperti itu adanya, dalam pengambilan keputusan sangat terbuka, semua hal yang muncul diperdebatkan," kata Ubbe saat berbincang dengan detikcom, Jumat (29/7/2011).
Ubbe memastikan tudingan Nazaruddin bukan bagian dari penilaian. Chandra, Johan dan Ade tidak dipilih atas dasar pertimbangan kemaslahatan KPK.
"Soal Nazar itu sama sekali tidak jadi masalah, deponeering juga tidak ada. Kesimpulan kami hanya ingin KPK terhindar dari sasaran tembak dari segala jurusan yang berkepanjangan. Pertimbangannya biar KPK tenang," urainya.
Tidak hanya itu, Pansel KPK juga ingin melihat KPK ke depan lebih segar. Diisi oleh orang-orang baru yang terhindar dari beban psikologis masa lalu.
"Segala perdebatan itu, akhirnya kita kembalikan ke KPK. Kita ingin melihat KPK tidak diganggu lagi hal-hal kontroversial, jauh lebih baik dan atas dasar pertimbangan manfaat dan mudharatnya," tambah Ubbe.
Secara teknis, Ubbe menjelaskan proses pemilihan yang berlangsung sejak 25-28 Juli tersebut. Dari 133 makalah yang diuji, pansel kemudian mengelompokkan para peserta menjadi lima kelompok. Dari kelompok tersebut, dipilihlah lima orang terbaik.
"Dari 25 orang itulah, digodok dengan membuka segala macam informasi. Buka CV, lalu catatan 30 hari. Terakhir, buka tracking yang dilakukan oleh Masyarakat Transparansi," jelasnya.
Pansel Pimpinan KPK telah menggumumkan nama-nama calon pimpinan KPK yang lolos seleksi makalah tahap kedua. Ada 17 nama calon pimpinan KPK yang diloloskan dalam tahap seleksi kali ini.
Sejumlah nama terkenal yang mendaftar dari intenal KPK seperti Chandra Hamzah, Johan Budi dan Ade Rahardja tidak lolos. Sementara Bambang Widjodjanto dan Kepala PPATK Yunus Husein berhasil masuk.
Jakarta - Wakil Ketua KPK Chandra Hamzah, Juru bicara KPK Johan Budi dan Deputi Penindakan KPK Ade Rahardja tak lolos tes makalah seleksi pimpinan KPK. Spekulasi merebak ketiganya gagal karena tudingan M Nazaruddin. Benarkah?
Sekretaris Panitia Seleksi KPK Achmad Ubbe menegaskan, ketiga pejabat internal KPK tersebut ditolak melalui sebuah diskusi panjang dan alot. Tak jarang, perdebatan hebat antar anggota pansel juga muncul saat proses seleksi.
"Biasalah kalau di pansel itu sangat demokratis, tapi tetap kesimpulan diambil dengan bulat tidak ada voting. Yang ditanyakan seperti itu adanya, dalam pengambilan keputusan sangat terbuka, semua hal yang muncul diperdebatkan," kata Ubbe saat berbincang dengan detikcom, Jumat (29/7/2011).
Ubbe memastikan tudingan Nazaruddin bukan bagian dari penilaian. Chandra, Johan dan Ade tidak dipilih atas dasar pertimbangan kemaslahatan KPK.
"Soal Nazar itu sama sekali tidak jadi masalah, deponeering juga tidak ada. Kesimpulan kami hanya ingin KPK terhindar dari sasaran tembak dari segala jurusan yang berkepanjangan. Pertimbangannya biar KPK tenang," urainya.
Tidak hanya itu, Pansel KPK juga ingin melihat KPK ke depan lebih segar. Diisi oleh orang-orang baru yang terhindar dari beban psikologis masa lalu.
"Segala perdebatan itu, akhirnya kita kembalikan ke KPK. Kita ingin melihat KPK tidak diganggu lagi hal-hal kontroversial, jauh lebih baik dan atas dasar pertimbangan manfaat dan mudharatnya," tambah Ubbe.
Secara teknis, Ubbe menjelaskan proses pemilihan yang berlangsung sejak 25-28 Juli tersebut. Dari 133 makalah yang diuji, pansel kemudian mengelompokkan para peserta menjadi lima kelompok. Dari kelompok tersebut, dipilihlah lima orang terbaik.
"Dari 25 orang itulah, digodok dengan membuka segala macam informasi. Buka CV, lalu catatan 30 hari. Terakhir, buka tracking yang dilakukan oleh Masyarakat Transparansi," jelasnya.
Pansel Pimpinan KPK telah menggumumkan nama-nama calon pimpinan KPK yang lolos seleksi makalah tahap kedua. Ada 17 nama calon pimpinan KPK yang diloloskan dalam tahap seleksi kali ini.
Sejumlah nama terkenal yang mendaftar dari intenal KPK seperti Chandra Hamzah, Johan Budi dan Ade Rahardja tidak lolos. Sementara Bambang Widjodjanto dan Kepala PPATK Yunus Husein berhasil masuk.
MA Mutasi Ketua Pengadilan Negeri Jakpus & Jaksel
Andi Saputra - detikNews
Jakarta - Secara periodik, Mahkamah Agung (MA) merombak struktur pimpinan 2 Pengadilan Negeri (PN) tersibuk di Jakarta. Perombakan ini diikuti dengan mutasi di beberapa PN besar di Indonesia.
Seperti dilansir situs resmi MA, Ketua PN Jakarta Pusat Syahrial Sidik dimutasi sebagai hakim tinggi Pengadilan Tinggi (PT) Medan. Adapun wakilnya, Pramodana Kusumah Atmadja, dimutasi menjadi hakim tinggi PT Palembang.
"Untuk Ketua PN Jakarta Selatan Herri Swantoro dimutasi menjadi hakim tinggi PT Denpasar, sedangkan wakilnya, Charis Mardiyanto, menjadi hakim tinggi PT Makassar," kata Dirjen Badan Peradilan Umum (Badilum) Cicut Sutiarsa dalam rilis MA kepada detikcom, Jumat, (29/7/2011).
Untuk pengganti 2 pimpinan pengadilan utama tersebut, Suharto akan ditunjuk sebagai Ketua PN Jakpus. Sebelumnya Suharto adalah Wakil Ketua PN Jakarta Utara. Sedangkan Wakil Ketua PN Jakpus kini dipegang oleh Sudharmawatiningsih yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua PN Pontianak.
Adapun Ketua PN Jaksel kini dipegang oleh Suhartoyo, yang sebelumnya menjabat Wakil Ketua PN Jaktim.
Selain memutasi pejabat struktur pengadilan, beberapa hakim juga akan dimutasi, seperti hakim PN Jakpus Nani Indrawati dan Nirwana. Nani selain hakim PN Jakpus juga hakim Pengadilan Tipikor. Sedangkan Nirwana selain hakim juga mediator perkara perdata.
Jakarta - Secara periodik, Mahkamah Agung (MA) merombak struktur pimpinan 2 Pengadilan Negeri (PN) tersibuk di Jakarta. Perombakan ini diikuti dengan mutasi di beberapa PN besar di Indonesia.
Seperti dilansir situs resmi MA, Ketua PN Jakarta Pusat Syahrial Sidik dimutasi sebagai hakim tinggi Pengadilan Tinggi (PT) Medan. Adapun wakilnya, Pramodana Kusumah Atmadja, dimutasi menjadi hakim tinggi PT Palembang.
"Untuk Ketua PN Jakarta Selatan Herri Swantoro dimutasi menjadi hakim tinggi PT Denpasar, sedangkan wakilnya, Charis Mardiyanto, menjadi hakim tinggi PT Makassar," kata Dirjen Badan Peradilan Umum (Badilum) Cicut Sutiarsa dalam rilis MA kepada detikcom, Jumat, (29/7/2011).
Untuk pengganti 2 pimpinan pengadilan utama tersebut, Suharto akan ditunjuk sebagai Ketua PN Jakpus. Sebelumnya Suharto adalah Wakil Ketua PN Jakarta Utara. Sedangkan Wakil Ketua PN Jakpus kini dipegang oleh Sudharmawatiningsih yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua PN Pontianak.
Adapun Ketua PN Jaksel kini dipegang oleh Suhartoyo, yang sebelumnya menjabat Wakil Ketua PN Jaktim.
Selain memutasi pejabat struktur pengadilan, beberapa hakim juga akan dimutasi, seperti hakim PN Jakpus Nani Indrawati dan Nirwana. Nani selain hakim PN Jakpus juga hakim Pengadilan Tipikor. Sedangkan Nirwana selain hakim juga mediator perkara perdata.
Pengusaha Malaysia Tinggalkan Utang Rp 8,3 Milar pada Buruh Indonesia
RMOL. Buruh PT Gimmil Industrial Bintan di Kepulauan Riau yang menggelar aksi di depan pabrik diusir paksa polisi dan Satpol PP. Namun para buruh tersebut bertekad terus memperjuangkan hak-haknya yang belum dibayarkan oleh perusahaan tersebut.
"Kemarin siang saya bersama 180 orang buruh diusir oleh aparat dan kini kami bertahan di Ruko di kecamatan Bintan. Kami akan terus memperjuangkan hak-hak kami," kata Ketua Pengurus Unit Kerja Serikat Pekerja Aneka Industri (SPAI), Andry Yunarko, saat dihubungi beberapa waktu yang lalu (Jumat, 29/7)
Andry mengaku, perusahaan milik warga malaysia itu masih mempunyai utang kepada 312 buruh. Mereka belum membayar upah sebesar Rp 2,3 miliar dan pesangon sebesar Rp 6 miliar.
"Padahal pembayaran upah itu sudah disepakati pada 14 Maret," kata Andrey.
Andry juga menyayangkan sikap pemerintah Kabupaten Bintan dan aparat penegak hukum di wilayah tersebut. Sebab, tidak ada keprihatinan sama sekali terhadap buruh yang merupakan warga negaranya sendiri.
"Kami meminta beraudensi dengan pemerintah setempat untuk mengadukan nasib kami tapi jawaban mereka lewat Kapolres mengatakan pemerintah kabupaten sudah tidak mau menerima kami lagi. lebih parah lagi kami seperti dihalang-halangi oleh Pemkab untuk berkomunikasi dengan GM perusahaan itu," kata Andry.
"Dan menurut kabar, GM PT Gimmill Industrial Bintan, Ong Boon Keong, sudah berada di Malaysia. Sempat kami telepon tapi nomernya sekarang tidak aktif. Kami meminta pemerintah membuka mata hati untuk meolong kami sebagai warganya," demikian Andry. [yan]
"Kemarin siang saya bersama 180 orang buruh diusir oleh aparat dan kini kami bertahan di Ruko di kecamatan Bintan. Kami akan terus memperjuangkan hak-hak kami," kata Ketua Pengurus Unit Kerja Serikat Pekerja Aneka Industri (SPAI), Andry Yunarko, saat dihubungi beberapa waktu yang lalu (Jumat, 29/7)
Andry mengaku, perusahaan milik warga malaysia itu masih mempunyai utang kepada 312 buruh. Mereka belum membayar upah sebesar Rp 2,3 miliar dan pesangon sebesar Rp 6 miliar.
"Padahal pembayaran upah itu sudah disepakati pada 14 Maret," kata Andrey.
Andry juga menyayangkan sikap pemerintah Kabupaten Bintan dan aparat penegak hukum di wilayah tersebut. Sebab, tidak ada keprihatinan sama sekali terhadap buruh yang merupakan warga negaranya sendiri.
"Kami meminta beraudensi dengan pemerintah setempat untuk mengadukan nasib kami tapi jawaban mereka lewat Kapolres mengatakan pemerintah kabupaten sudah tidak mau menerima kami lagi. lebih parah lagi kami seperti dihalang-halangi oleh Pemkab untuk berkomunikasi dengan GM perusahaan itu," kata Andry.
"Dan menurut kabar, GM PT Gimmill Industrial Bintan, Ong Boon Keong, sudah berada di Malaysia. Sempat kami telepon tapi nomernya sekarang tidak aktif. Kami meminta pemerintah membuka mata hati untuk meolong kami sebagai warganya," demikian Andry. [yan]
Hatta Rajasa: Pemerintah Sekarang Pada Jalur Benar
Palembang (ANTARA News) - Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian, Hatta Rajasa, menegaskan bahwa pemerintahan sekarang ini berjalan pada jalur yang benar, dan pembangunan Indonesia telah mengalami kemajuan pesat dibandingkan kondisi sebelumnya.
"We are on the track dan terus menunjukkan tren yang maju dan meningkat," ujar Hatta Rajasa, didampingi Sekretaris Kabinet, Dipo Alam, saat berkesempatan diwawancarai ANTARA dan TEMPO, di Palembang, Kamis (28/7) malam.
Hatta dan Dipo berada di Palembang, Sumatera Selatan beserta rombongan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang melakukan kunjungan kerja dua hari di daerah ini hingga Jumat.
Secara khusus Hatta dan Dipo menyoroti pemberitaan media massa, antara lain menyebutkan bangsa Indonesia kini sedang menuju pada kegagalan dan kebangkrutan yang dinilai sebagai penilaian yang terlalu tergesa-gesa dan tidak melihat pada fakta adanya kemajuan yang terjadi sesungguhnya.
Dia mengajak semua pihak untuk dapat membandingkan kondisi Indonesia termasuk di bidang ekonomi saat ini dengan keadaan sebelumnya, sehingga terdapat ukuran yang jelas telah mengalami kemajuan atau kemunduran itu sekaligus menunjukkan sasaran yang hendak dituju tercapai atau tidak.
Beberapa indikator pembangunan terutama di bidang ekonomi, menurut Hatta, perlu membandingkan dengan kondisi sebelumnya, antara lain pada saat reformasi tahun 1998, dengan melihat pendapatan per kapita sebesar 500 dolar AS yang mengalami anjlok.
Begitu pula tingkat kesejahteraan masyarakat yang jauh mengalami penurunan, dengan tingkat pengangguran meningkat secara tajam dan kemiskinan semakin bertambah, kata Hatta lagi.
Kondisi lebih parah saat itu, tingkat kepercayaan internasional kepada Indonesia sangat rendah, sehingga berdampak pada investasi yang juga menjadi sangat rendah.
"Hampir tidak ada yang mau investasi di negara ini saat itu," ujar dia pula.
Setelah pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, menurut Hatta, pendapatan per kapita Indonesia meningkat menjadi 1.100 dolar AS.
Namun saat itu, kemiskinan maupun pengangguran masih tetap tinggi, dengan kepercayaan internasional masih perlu dibangun, kata dia.
Kondisi investasi pada awal pemerintahan Presiden SBY juga masih belum menunjukkan angka yang cukup tinggi dibandingkan sebelumnya.
"Pada tahun 2004 kita menghadapi bencana tsunami, dan tahun 2005 menghadapi hantaman krisis kenaikan harga minyak yang cukup tinggi," kata Hatta lagi.
Keadaan saat ini, pada tahun 2010, menurut Hatta, pendapatan per kapita telah meningkat menjadi 3.005 dolar AS, dengan tingkat kemiskinan yang terus menurun.
Pada tahun 2010, angka kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan, begitupula tingkat pengangguran.
"Nah, berdasarkan angka-angka itu, menunjukkan tingkat kesejahteraan yang meningkat, pendapatan meningkat termasuk nilai tukar petani serta berbagai kesenjangan ekonomi dan kesejahteraan juga terus mengalami penurunan. Kita telah jauh mengalami kemajuan dibandingkan sebelumnya," kata dia.
Begitupula tingkat investasi di Indonesia semakin naik dan telah mendapatkan kepercayaan internasional, sehingga investasi terus meningkat makin membaik.
Karena itu, dia mempertanyakan dengan kenyataan tersebut kalau masih muncul penilaian bahwa pembangunan di Indonesia telah mengalami kemunduran atau tidak mengalami kemajuan.
Tidak "Fair"
"Itu tidak `fair` kalau menilai kita mengalami kemunduran, apalagi tidak ada kemajuan. Semua data itu menunjukkan adanya kemajuan," kata dia.
Padahal trennya justru terus mengalami peningkatan, ujar Hatta lagi.
Ia juga menyebutkan, peningkatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) telah mengalami peningkatan menjadi empat kali lipat lebih, dari semula hanya berkisar Rp400 triliun hingga Rp500 triliun, sekarang telah menjadi Rp1.200 triliun.
"Itu sebuah peningkatan yang sangat berarti," kata dia.
Bahkan dalam empat tahun, pendapatan dari pajak mengalami peningkatan hingga dua kali lipat dari sebelumnya.
"Jadi dari sisi ekonomi, kita telah mengalami kemajuan yang sangat pesat," demikian Hatta Rajasa.
Sekab Dipo Alam justru menyatakan kalau dengan kondisi seperti disampaikan Menko Perekonomian itu menunjukkan berbagai indikator ekonomi dan kesejahteraan yang meningkat, merupakan penilaian yang tergesa-gesa menyebutkan Indonesia sebagai negara yang gagal.
"Kita melihat semua sampai saat ini kondisi ekonomi bagus, politik relatif stabil, dan penegakan hukum juga terus berjalan," ujar Dipo lagi.
Dia tidak menepiskan, masih adanya berbagai kekurangan dalam pelaksanaan pembangunan di Indonesia sampai saat ini, untuk ke depan dapat diperbaiki dan dibenahi lagi.
Dipo juga berharap jajaran menteri diharapkan dapat lebih proaktif menyampaikan informasi atas kemajuan yang berhasil dicapai pada kementerian dan bidang masing-masing kepada masyarakat luas, sehingga berbagai kemajuan dan keberhasilan itu tersampaikan kepada publik dengan baik.
Ia juga mengharapkan media massa dapat menyampaikan pemberitaan secara berimbang, untuk juga secara aktif menjelaskan kepada masyarakat berbagai upaya positif dan kemajuan yang berhasil dicapai secara jelas dan berimbang. (B014/Z002/K004)
"We are on the track dan terus menunjukkan tren yang maju dan meningkat," ujar Hatta Rajasa, didampingi Sekretaris Kabinet, Dipo Alam, saat berkesempatan diwawancarai ANTARA dan TEMPO, di Palembang, Kamis (28/7) malam.
Hatta dan Dipo berada di Palembang, Sumatera Selatan beserta rombongan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang melakukan kunjungan kerja dua hari di daerah ini hingga Jumat.
Secara khusus Hatta dan Dipo menyoroti pemberitaan media massa, antara lain menyebutkan bangsa Indonesia kini sedang menuju pada kegagalan dan kebangkrutan yang dinilai sebagai penilaian yang terlalu tergesa-gesa dan tidak melihat pada fakta adanya kemajuan yang terjadi sesungguhnya.
Dia mengajak semua pihak untuk dapat membandingkan kondisi Indonesia termasuk di bidang ekonomi saat ini dengan keadaan sebelumnya, sehingga terdapat ukuran yang jelas telah mengalami kemajuan atau kemunduran itu sekaligus menunjukkan sasaran yang hendak dituju tercapai atau tidak.
Beberapa indikator pembangunan terutama di bidang ekonomi, menurut Hatta, perlu membandingkan dengan kondisi sebelumnya, antara lain pada saat reformasi tahun 1998, dengan melihat pendapatan per kapita sebesar 500 dolar AS yang mengalami anjlok.
Begitu pula tingkat kesejahteraan masyarakat yang jauh mengalami penurunan, dengan tingkat pengangguran meningkat secara tajam dan kemiskinan semakin bertambah, kata Hatta lagi.
Kondisi lebih parah saat itu, tingkat kepercayaan internasional kepada Indonesia sangat rendah, sehingga berdampak pada investasi yang juga menjadi sangat rendah.
"Hampir tidak ada yang mau investasi di negara ini saat itu," ujar dia pula.
Setelah pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, menurut Hatta, pendapatan per kapita Indonesia meningkat menjadi 1.100 dolar AS.
Namun saat itu, kemiskinan maupun pengangguran masih tetap tinggi, dengan kepercayaan internasional masih perlu dibangun, kata dia.
Kondisi investasi pada awal pemerintahan Presiden SBY juga masih belum menunjukkan angka yang cukup tinggi dibandingkan sebelumnya.
"Pada tahun 2004 kita menghadapi bencana tsunami, dan tahun 2005 menghadapi hantaman krisis kenaikan harga minyak yang cukup tinggi," kata Hatta lagi.
Keadaan saat ini, pada tahun 2010, menurut Hatta, pendapatan per kapita telah meningkat menjadi 3.005 dolar AS, dengan tingkat kemiskinan yang terus menurun.
Pada tahun 2010, angka kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan, begitupula tingkat pengangguran.
"Nah, berdasarkan angka-angka itu, menunjukkan tingkat kesejahteraan yang meningkat, pendapatan meningkat termasuk nilai tukar petani serta berbagai kesenjangan ekonomi dan kesejahteraan juga terus mengalami penurunan. Kita telah jauh mengalami kemajuan dibandingkan sebelumnya," kata dia.
Begitupula tingkat investasi di Indonesia semakin naik dan telah mendapatkan kepercayaan internasional, sehingga investasi terus meningkat makin membaik.
Karena itu, dia mempertanyakan dengan kenyataan tersebut kalau masih muncul penilaian bahwa pembangunan di Indonesia telah mengalami kemunduran atau tidak mengalami kemajuan.
Tidak "Fair"
"Itu tidak `fair` kalau menilai kita mengalami kemunduran, apalagi tidak ada kemajuan. Semua data itu menunjukkan adanya kemajuan," kata dia.
Padahal trennya justru terus mengalami peningkatan, ujar Hatta lagi.
Ia juga menyebutkan, peningkatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) telah mengalami peningkatan menjadi empat kali lipat lebih, dari semula hanya berkisar Rp400 triliun hingga Rp500 triliun, sekarang telah menjadi Rp1.200 triliun.
"Itu sebuah peningkatan yang sangat berarti," kata dia.
Bahkan dalam empat tahun, pendapatan dari pajak mengalami peningkatan hingga dua kali lipat dari sebelumnya.
"Jadi dari sisi ekonomi, kita telah mengalami kemajuan yang sangat pesat," demikian Hatta Rajasa.
Sekab Dipo Alam justru menyatakan kalau dengan kondisi seperti disampaikan Menko Perekonomian itu menunjukkan berbagai indikator ekonomi dan kesejahteraan yang meningkat, merupakan penilaian yang tergesa-gesa menyebutkan Indonesia sebagai negara yang gagal.
"Kita melihat semua sampai saat ini kondisi ekonomi bagus, politik relatif stabil, dan penegakan hukum juga terus berjalan," ujar Dipo lagi.
Dia tidak menepiskan, masih adanya berbagai kekurangan dalam pelaksanaan pembangunan di Indonesia sampai saat ini, untuk ke depan dapat diperbaiki dan dibenahi lagi.
Dipo juga berharap jajaran menteri diharapkan dapat lebih proaktif menyampaikan informasi atas kemajuan yang berhasil dicapai pada kementerian dan bidang masing-masing kepada masyarakat luas, sehingga berbagai kemajuan dan keberhasilan itu tersampaikan kepada publik dengan baik.
Ia juga mengharapkan media massa dapat menyampaikan pemberitaan secara berimbang, untuk juga secara aktif menjelaskan kepada masyarakat berbagai upaya positif dan kemajuan yang berhasil dicapai secara jelas dan berimbang. (B014/Z002/K004)
Johan Legawa Gagal Jadi Pimpinan KPK
"Berjuang memberantas korupsi kan tidak hanya di KPK," ujarnya.
VIVAnews - Meski tak lolos dalam seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Juru Bicara KPK Johan Budi SP mengaku legawa dengan keputusan pansel KPK. Bahkan dia menilai keputusan Panitia Seleksi adalah yang terbaik."Ya, saya kira Pansel profesional dan keputusan pansel sudah proporsional. Mereka tahu siapa yang terbaik untuk bisa lolos seleksi," ujar Johan saat dihubungi VIVAnews di Jakarta. Kamis, 28 Juli 2011.
Menurutnya Pansel KPK sudah bekerja dengan maksimal. Oleh karena itu juru bicara KPK ini berharap kinerja Pansel patut didukung dalam rangka mencari calon pimpinan KPK yang berkualitas untuk pemberantasan korupsi ke depan.
Johan menyatakan, meski tak lolos seleksi tidak berarti pemberantasan korupsi berhenti. "Berjuang memberantas korupsi kan tidak hanya di KPK," ujarnya.
Bukan hanya Johan yang gagal seleksi tahap kedua ini. Komisioner KPK Chandra M Hamzah dan Deputi Penindakan KPK Ade Rahardja juga gagal. (sj)
ICW: Tudingan Nazar Pengaruhi Nilai Chandra
VIVAnews - Indonesia Corruption Watch mengatakan, Pansel KPK harus bisa mempertanggung jawabkan dan transparan kepada publik, apa saja penilaian dalam proses seleksi makalah calon pimpinan KPK sehingga nama-nama yang tidak lulus tidak mempunyai prasangka buruk terhadap Pansel KPK.
"Misalnya dari kualitas tulisannya, sistematikanya, dan gagasannya. Itu yang harus dijelaskan," ujar Koordinator Divisi Investigasi ICW Agus Sunaryanto kepada VIVAnews, Kamis, 28 Juli 2011 malam.
Menurut Agus, jika Pansel tidak menjelaskan indikator penilaian tersebut, bisa jadi masyarakat berprasangka buruk bahwa hal tersebut merupakan pengaruh dari pernyataan Nazaruddin.
"Kalau dari sisi publik pasti akan menilai bahwa mungkin Pansel terpengaruh oleh pernyataan Nazaruddin bahwa ini ada temuan A-B-C-D," ujarnya.
ICW sendiri tidak tahu apakah ada pengaruh pernyataan Nazaruddin kepada nama-nama yang tidak lolos karena itu merupakan urusan internal Pansel KPK. "Pengaruh atau tidak terpengaruh, pasti akan terpengaruh. Di KPK sendiri boleh dibilang sangat terpengaruh sampai kemudian membentuk Komite Etik KPK kan dampak dari pernyataan Nazaruddin. Tapi kalau tidak lulus mau bagaimana lagi," ujarnya.
Menurut Agus, ke depannya Pansel KPK harus benar-benar jeli melihat orang-orang yang memiliki kualitas, kredibilitas, dan integritas yang baik."Karena Pansel merupakan garda utama, kalau Pansel tidak berhasil menyodorkan delapan orang terbaik ke DPR, itu adalah kegagalan Pansel nantinya," ungkapnya.
Menurut hasil pemetaan yang dilakukan ICW atas 17 calon yang lolos, dari segi komposisi profesi masih beragam, ada polisi, jaksa, akademisi, dan advokat. Sementara dari segi kualitas masih banyak peluang orang-orang yang memiliki track record baik yang bisa lolos sehingga masih ada harapan KPK ke depan.
"Sejauh ini memang masih pemetaan secara umum latar belakang mereka apa saja, belum ke proses penelusuran. Tapi ada beberapa orang yang pernah kita telusuri," ujar Agus Sunaryanto.
ICW berharap Pansel KPK harus tetap waspada dalam proses penyaringan pimpinan KPK. Apalagi dalam Undang-Undang KPK ditegaskan sudah tidak ada lagi penjatahan. "Tidak boleh ada lagi bahwa itu harus ada wakil dari polisi atau jaksa," katanya.
ICW akan terus mendukung dan memberi masukan-masukan terkait nama-nama orang atau kredibilitas atau rekam jejak kepada Pansel KPK.
"Karena bagaimanapun ini berbicara masalah politik ketika masuk ke DPR. Prosesnya masih panjang, dari 17 nanti kan akan diperas lagi menjadi delapan orang yang akan dikirim ke DPR dan dari internal KPK masih ada beberapa orang yang lolos, jadi masih ada harapan ke depan," kata dia. (sj)
"Misalnya dari kualitas tulisannya, sistematikanya, dan gagasannya. Itu yang harus dijelaskan," ujar Koordinator Divisi Investigasi ICW Agus Sunaryanto kepada VIVAnews, Kamis, 28 Juli 2011 malam.
Menurut Agus, jika Pansel tidak menjelaskan indikator penilaian tersebut, bisa jadi masyarakat berprasangka buruk bahwa hal tersebut merupakan pengaruh dari pernyataan Nazaruddin.
"Kalau dari sisi publik pasti akan menilai bahwa mungkin Pansel terpengaruh oleh pernyataan Nazaruddin bahwa ini ada temuan A-B-C-D," ujarnya.
ICW sendiri tidak tahu apakah ada pengaruh pernyataan Nazaruddin kepada nama-nama yang tidak lolos karena itu merupakan urusan internal Pansel KPK. "Pengaruh atau tidak terpengaruh, pasti akan terpengaruh. Di KPK sendiri boleh dibilang sangat terpengaruh sampai kemudian membentuk Komite Etik KPK kan dampak dari pernyataan Nazaruddin. Tapi kalau tidak lulus mau bagaimana lagi," ujarnya.
Menurut Agus, ke depannya Pansel KPK harus benar-benar jeli melihat orang-orang yang memiliki kualitas, kredibilitas, dan integritas yang baik."Karena Pansel merupakan garda utama, kalau Pansel tidak berhasil menyodorkan delapan orang terbaik ke DPR, itu adalah kegagalan Pansel nantinya," ungkapnya.
Menurut hasil pemetaan yang dilakukan ICW atas 17 calon yang lolos, dari segi komposisi profesi masih beragam, ada polisi, jaksa, akademisi, dan advokat. Sementara dari segi kualitas masih banyak peluang orang-orang yang memiliki track record baik yang bisa lolos sehingga masih ada harapan KPK ke depan.
"Sejauh ini memang masih pemetaan secara umum latar belakang mereka apa saja, belum ke proses penelusuran. Tapi ada beberapa orang yang pernah kita telusuri," ujar Agus Sunaryanto.
ICW berharap Pansel KPK harus tetap waspada dalam proses penyaringan pimpinan KPK. Apalagi dalam Undang-Undang KPK ditegaskan sudah tidak ada lagi penjatahan. "Tidak boleh ada lagi bahwa itu harus ada wakil dari polisi atau jaksa," katanya.
ICW akan terus mendukung dan memberi masukan-masukan terkait nama-nama orang atau kredibilitas atau rekam jejak kepada Pansel KPK.
"Karena bagaimanapun ini berbicara masalah politik ketika masuk ke DPR. Prosesnya masih panjang, dari 17 nanti kan akan diperas lagi menjadi delapan orang yang akan dikirim ke DPR dan dari internal KPK masih ada beberapa orang yang lolos, jadi masih ada harapan ke depan," kata dia. (sj)
ICW Sayangkan Chandra Hamzah Dkk Tak Lolos Pansel KPK
Anwar Khumaini - detikNews
Jakarta - Wakil Ketua KPK Chandra Hamzah, Juru Bicara KPK Johan Bidu SP, dan Direktur Penindakan KPK Ade Raharja gugur dalam seleksi makalah yang digelar Pansel Pimilihan Pimpinan KPK. Gugurnya orang-orang dalam KPK ini disayangkan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW).
"Sebenarnya agak menyayangkan," kata Koordinator Divisi Investigasi ICW Agus Sunaryanto kepada detikcom, Jumat (29/7/2011).
Tak bisa dipungkiri, menurut Agus masyarakat mungkin menyangka bahwa tidak terpilihnya tiga orang dalam KPK ini terkait dengan celotehan Nazaruddin yang menyebut-nyebut tiga nama tersebut. Namun menurut Agus, agak sulit untuk membuktikan anggapan masyarakat itu.
"Ini kan seleksi makalah. Kalau menguji malakalah yang dilihat adalah gagasan-gagasan calon. Kalau dihubungkan dengan Nazaruddin agak kurang relevan, walau pun pada titik tertentu (omongan Nazaruddin) berpengaruh," tutur Agus.
Yang harus dilakukan oleh Pansel, menurut Agus adalah menunjukkan kepada publik bahwa Pansel memiliki integritas, serta tidak terpengaruh oleh hal-hal lain, termasuk Nazaruddin.
Saat ini, lanjut Agus, proses seleksi masih berjalan. Orang dalam KPK juga masih ada yang masih lolos. Sehingga publik juga masih memiliki harapan untuk disuguhi para calon pimpinan KPK yang kredibel.
Jakarta - Wakil Ketua KPK Chandra Hamzah, Juru Bicara KPK Johan Bidu SP, dan Direktur Penindakan KPK Ade Raharja gugur dalam seleksi makalah yang digelar Pansel Pimilihan Pimpinan KPK. Gugurnya orang-orang dalam KPK ini disayangkan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW).
"Sebenarnya agak menyayangkan," kata Koordinator Divisi Investigasi ICW Agus Sunaryanto kepada detikcom, Jumat (29/7/2011).
Tak bisa dipungkiri, menurut Agus masyarakat mungkin menyangka bahwa tidak terpilihnya tiga orang dalam KPK ini terkait dengan celotehan Nazaruddin yang menyebut-nyebut tiga nama tersebut. Namun menurut Agus, agak sulit untuk membuktikan anggapan masyarakat itu.
"Ini kan seleksi makalah. Kalau menguji malakalah yang dilihat adalah gagasan-gagasan calon. Kalau dihubungkan dengan Nazaruddin agak kurang relevan, walau pun pada titik tertentu (omongan Nazaruddin) berpengaruh," tutur Agus.
Yang harus dilakukan oleh Pansel, menurut Agus adalah menunjukkan kepada publik bahwa Pansel memiliki integritas, serta tidak terpengaruh oleh hal-hal lain, termasuk Nazaruddin.
Saat ini, lanjut Agus, proses seleksi masih berjalan. Orang dalam KPK juga masih ada yang masih lolos. Sehingga publik juga masih memiliki harapan untuk disuguhi para calon pimpinan KPK yang kredibel.
Busyro: Pergantian Pimpinan Tak Pengaruhi KPK
Muhammad Taufiqqurahman - detikNews
Jakarta - Ketua KPK Busyro Muqoddas menjamin kasus korupsi Wisma Atlet dan penangan kasus korupsi lainnya akan tetap bejalan, meski tidak ada lagi 'orang lama' yang akan duduk di pimpinan KPK nanti.
"Di KPK, sistem dan etos kerja sudah terbangun," ujar Busyro Muqoddas.
Hal tersebut dikatakannya di sela-sela acara dialog "Islam Kultural dan Islam Ideologis, Mungkinkah Terjadi Konvergensi?" di kampus Paramadina, Jl Gatot Subroto, Jakarta, Kamis (28/7/2011) malam.
Busyro menegaskan, pergantian pimpinan KPK bukanlah variabel yang sangat dominan yang akan mempengaruhi kinerja penuntasan kasus-kasus korupsi.
Seperti diketahui, wajah pimpinan KPK akan diisi oleh wajah-wajah baru, setelah 3 orang lama KPK yaitu Chandra M Hamzah, Ade Rahardja, dan Johan Budi SP, tidak lolos dalam dalam seleksi calon pimpinan KPK.
Ketiganya tidak lolos, saat KPK tengah menyelidiki dugaan korupsi yang melibatkan orang-orang partai besar dan di beberapa kementerian.
Jakarta - Ketua KPK Busyro Muqoddas menjamin kasus korupsi Wisma Atlet dan penangan kasus korupsi lainnya akan tetap bejalan, meski tidak ada lagi 'orang lama' yang akan duduk di pimpinan KPK nanti.
"Di KPK, sistem dan etos kerja sudah terbangun," ujar Busyro Muqoddas.
Hal tersebut dikatakannya di sela-sela acara dialog "Islam Kultural dan Islam Ideologis, Mungkinkah Terjadi Konvergensi?" di kampus Paramadina, Jl Gatot Subroto, Jakarta, Kamis (28/7/2011) malam.
Busyro menegaskan, pergantian pimpinan KPK bukanlah variabel yang sangat dominan yang akan mempengaruhi kinerja penuntasan kasus-kasus korupsi.
Seperti diketahui, wajah pimpinan KPK akan diisi oleh wajah-wajah baru, setelah 3 orang lama KPK yaitu Chandra M Hamzah, Ade Rahardja, dan Johan Budi SP, tidak lolos dalam dalam seleksi calon pimpinan KPK.
Ketiganya tidak lolos, saat KPK tengah menyelidiki dugaan korupsi yang melibatkan orang-orang partai besar dan di beberapa kementerian.
Puan Maharani: Presiden 2014 Cuma dari 3 Partai
Laurencius Simanjuntak - detikNews
Manado - Ketua DPP Bidang Politik PDI Perjuangan Puan Maharani meyakini presiden selanjutnya akan berasal kader atau diusung oleh 3 partai nasional, yakni PDI Perjuangan, Partai Golkar, atau Partai Demokrat. Kepemimpinan nasional harus dipegang oleh orang-orang yang sikap politiknya tidak berlandaskan agama.
"Jadi kan sebenarnya pilihannya hanya 3, PDI Perjuangan, Golkar dan Demokrat. Golkar sudah jelas (capresnya), PDI Perjuangan belum, Demokrat belum jelas. Pasti bola ini akan muncul pada 2013," kata Puan dalam sesi wawancara khusus di sela-sela Rakornas III PDI Perjuangan, Hotel Sedona, Kamis (28/7) kemarin.
Berikut wawancara lengkap dengan Puan soal pencapresan 2014:
Ketua umum Megawati bilang pada saatnya akan membuka akses kepada kader untuk mencapreskan diri. Artinya?
Kita kan sekarang belum bicara masalah pilpres. Sekarang kita masih fokus dalam konsolidasi partai, bagaimana konsolidasi partai ini bisa menghasilkan sesuatu yang nyata jelas kepada rakyat. Kami berharap dengan instrumen kami yang ada hari ini, kepala daerah, legislatif dari tingkat pusat sampai daerah, bisa mengkontribusikan daerahnya masing-masing agar bisa mengahasilkan sesuatu yang nyata bagi rakyat. Kalau masalah presiden belum ada pembicaraan bahwa pilpres nanti siapa yang akan maju atau bagaimana dan apa, akan tergantung hasil pileg yang akan datang nanti.
Apakah pernyaataan ketua umum itu bisa ditafsirkan beliau tidak mau mencapreskan diri lagi?
Kongres III memang tidak langsung mengamatkan ketua umum otomatis menjadi calon dalam pilpres, tetapi kita memberikan semua wewenang itu kepada ketua umum, apakah ketua umum mau maju atau memberikan kesempatan dari internal untuk maju, ya itu semua kembali kepada ketua umum. Kita tidak bisa mengajukan lebih dini. Kalau dulu kan baru dua tahun aja kita sudah bilang capres kita ketum, kalau sekarang enggak. Kita pada proses internal, ketua umum-lah yang menentukan apa beliau akan maju atau memberi kesempatan pada kadernya untuk maju.
Kongres III diputuskan berbeda soal pencapresan yaitu ketum tidak otomatis capres. Apa itu karena pertimbangan kesehatan ketua umum yang saat ini berumur 64 tahun?
Kalau secara fisik ibu ketum sehat walafiat alhamdulillahirobbil alamin. Dengan kerja kepartaian saat ini kami akui ibu cukup mampu untuk melakukan kerja-kerja politik dan mobilisasi kepartaian, dalam artian tidak ada masalah sama sekali dengan kesehatan. Buktinya setiap acara konsolidasi beliau tetap hadir. Tapi kita juga harus realistis dengan dinamika yang ada nantinya. Apakah 2014 iya PDI Perjuangan akan menjadi pemenang pemilu? Apakah tidak, ini tidak bisa kita perkirakan hari ini. Survei boleh saja Demokrat nomor 1, kemudian PDI Perjuangan 2 dan Golkar 3. Namanya survei kan berkembang tiap bulan. Yang penting kesiapan secara internal untuk bisa mengusung satu calon yang secara realitsis berguna bagi rakyat Indonesia secara keseluruhan.
Jadi pertimbangannya apa?
Kita realistis melihat pada 2004 dan 2009 tidak maksimal seperti yang kami inginkan. Jadi nggak bisa juga kita maksa untuk bisa mengikuti pola yang dulu, padahal jelas-jelas dulu hasilnya tidak maksimal. Jadi itu adalah keinginan teman-teman secara sepakat dalam hasil keputusan kongres. Itu hasil evaluasi dan analisa: kenapa 2004 dan 2009 kita nggak menang. Mungkin ada sesuatu yang harus diperbaharui dan kita juga tidak bisa seolah-olah pasti menang. Kita tidak boleh seolah-olah menang padahal tidak bekerja dahulu. Karena itu hal inilah yang harus dicapai. Kerja nyata yang jelas dan diakui masyarakat bahwa PDI Perjuangan memang tidak main-main untuk memperbaiki dirinya.
Jadi PDI Perjuangan akan lebih realistis soal capres?
Apapun harus realitstis pada kondisi hari ini dan ke depan, nggak bisa juga memaksakan kondisi-kondisi yang ada, melihat dinamika waktu lalu.
Bagaimana kalau survei terhadap Megawati masih tinggi jelang Pilpres?
Justru itu realistis aja, kalau memang 2014 nanti kemudian setelah disurvei dan fakta di lapangan menginginkan bahwa Ibu Mega tidak ada yang menandingi, ya apapun kita harus sepakat. Kalau ketum akan maju, kita harus mendukung keputusan yang akan diambil dalam rapat pimpinan partai. Jadi ini artinya buka ketum mencalonkan diri, tapi atas keputusan partai yang mencalonkan ketum kami berdasar fakta-fakta di lapangan bahwa beliaulah yang mempunyai survey baik atau berpotensi untuk menang.
Apakah artinya jelang Pilpres PDI Perjuangan akan ada mekanisme soal pencapresan, seperti konvensi?
Kita tidak ada konvensi dan tidak pernah terpikir akan ada konvensi. Sesuai dengan amanat kongres, kewenang sudah diberikan sepenuhnya kepada ketum. Nanti siapa pun yang akan dipilih ataupun dipersiapkan adalah keputusan ketum yang harus disetujui semua struktural, karena kita sudah menyetujui bahwa dalam Kongres III wewenang itu ada pada ketum.
Bagaimana kalau orang yang ditunjuk elektablitasnya ternyata rendah?
Ya kita kan juga harus realistis, ketum pasti punya pertimbangan-pertimbangan memilih orang tersebut, dalam artian tentu saja kita banyak mekanisme. Kita survei juga beberapa nama. Kita juga lihat kultur PDI Perjuangan, nggak bisa juga seseorang yang pinter, berkontribusi, dan loyal kepada partai ini, otomatis akan menjadi calon yang memang dicalonkan, kalau memang struktur partai tidak menerima dia. Karena memang kulturnya beda. Kita kan memang punya kultur yang beda dengan partai-partai lain.
Apa kira-kira Megawati tertarik dengan kader di luar partai?
Saya rasa nggak mungkin, karena kita tidak memperjualbelikan partai ini keluar. Dalam artian, buat apa kita mengusung sesorang yang bukan kader partai tapi kemudian di tengah jalan saat kekuasaan itu isnya allah didapat, justru tidak memperjuangkan partai ini.
Itu pengalaman Pilkada ya?
Iya, yaiyalah. Karena tidak ada satu undang-undang yang mengikat ini. Kita juga sebagai partai nggak punya kekuatan untuk menurunkan presiden atau wapres yang kita usung (jika tidak memperjuangankan partai-red). Apakah kita akan dibiarkan, memperjualbelikan partai ini? Lalu siapa yang bertanggung jawab? Ya nggak bisa lah. Saya juga nggak setuju, kenapa harus dari orang luar? Meski tidak yang terbaik, tapi lebih baik tidak dari orang luarlah.
Jadi kapan kira-kira waktu jawaban Megawati soal kewenangan capres itu?
Kan ada kalau di partai lain kemungkinan dinamikannya semua ketua umum yang akan maju. Golkar kan sudah jelas Aburizal. Aburizal kan juga tidak akan memberikan kursinya kepada orang lain dong. Demokrat belum jelas, tetapi semua keputusan ada di SBY kan. Siapa yang berani? Apakah Anas berani bilang saya akan menjadi capres? Saya rasa nggak akan mungkin. Kalau kemudian PKS, PKS jelas strukur partai ya bergilir aja, abis dia pasti si ini. Apakah negara ini siap menerima presiden dari PKS? Ya nggak tahu juga kan, sepertinya nggak. Kita masih pluralisme lah, dalam artian siapa pun yang menjadi tangkup kepemimpinan nasional itu bukan orang yang berlandaskan agama. Agar bisa merangkul semuanya. PPP bisa aja maju, tapi kan nggak mungkin jadi RI-1, mungkin R-2. Kemarin-kemarin ada wapres Pak Hamzah Haz dari PPP, tapi kan nggak RI-1. Jadi kan sebenarnya pilihannya hanya 3, PDI Perjuangan, Golkar dan Demokrat. Golkar sudah jelas, PDI Perjuangan belum, Demokrat belum belum jelas. Pasti bola ini akan muncul pada 2013.
Manado - Ketua DPP Bidang Politik PDI Perjuangan Puan Maharani meyakini presiden selanjutnya akan berasal kader atau diusung oleh 3 partai nasional, yakni PDI Perjuangan, Partai Golkar, atau Partai Demokrat. Kepemimpinan nasional harus dipegang oleh orang-orang yang sikap politiknya tidak berlandaskan agama.
"Jadi kan sebenarnya pilihannya hanya 3, PDI Perjuangan, Golkar dan Demokrat. Golkar sudah jelas (capresnya), PDI Perjuangan belum, Demokrat belum jelas. Pasti bola ini akan muncul pada 2013," kata Puan dalam sesi wawancara khusus di sela-sela Rakornas III PDI Perjuangan, Hotel Sedona, Kamis (28/7) kemarin.
Berikut wawancara lengkap dengan Puan soal pencapresan 2014:
Ketua umum Megawati bilang pada saatnya akan membuka akses kepada kader untuk mencapreskan diri. Artinya?
Kita kan sekarang belum bicara masalah pilpres. Sekarang kita masih fokus dalam konsolidasi partai, bagaimana konsolidasi partai ini bisa menghasilkan sesuatu yang nyata jelas kepada rakyat. Kami berharap dengan instrumen kami yang ada hari ini, kepala daerah, legislatif dari tingkat pusat sampai daerah, bisa mengkontribusikan daerahnya masing-masing agar bisa mengahasilkan sesuatu yang nyata bagi rakyat. Kalau masalah presiden belum ada pembicaraan bahwa pilpres nanti siapa yang akan maju atau bagaimana dan apa, akan tergantung hasil pileg yang akan datang nanti.
Apakah pernyaataan ketua umum itu bisa ditafsirkan beliau tidak mau mencapreskan diri lagi?
Kongres III memang tidak langsung mengamatkan ketua umum otomatis menjadi calon dalam pilpres, tetapi kita memberikan semua wewenang itu kepada ketua umum, apakah ketua umum mau maju atau memberikan kesempatan dari internal untuk maju, ya itu semua kembali kepada ketua umum. Kita tidak bisa mengajukan lebih dini. Kalau dulu kan baru dua tahun aja kita sudah bilang capres kita ketum, kalau sekarang enggak. Kita pada proses internal, ketua umum-lah yang menentukan apa beliau akan maju atau memberi kesempatan pada kadernya untuk maju.
Kongres III diputuskan berbeda soal pencapresan yaitu ketum tidak otomatis capres. Apa itu karena pertimbangan kesehatan ketua umum yang saat ini berumur 64 tahun?
Kalau secara fisik ibu ketum sehat walafiat alhamdulillahirobbil alamin. Dengan kerja kepartaian saat ini kami akui ibu cukup mampu untuk melakukan kerja-kerja politik dan mobilisasi kepartaian, dalam artian tidak ada masalah sama sekali dengan kesehatan. Buktinya setiap acara konsolidasi beliau tetap hadir. Tapi kita juga harus realistis dengan dinamika yang ada nantinya. Apakah 2014 iya PDI Perjuangan akan menjadi pemenang pemilu? Apakah tidak, ini tidak bisa kita perkirakan hari ini. Survei boleh saja Demokrat nomor 1, kemudian PDI Perjuangan 2 dan Golkar 3. Namanya survei kan berkembang tiap bulan. Yang penting kesiapan secara internal untuk bisa mengusung satu calon yang secara realitsis berguna bagi rakyat Indonesia secara keseluruhan.
Jadi pertimbangannya apa?
Kita realistis melihat pada 2004 dan 2009 tidak maksimal seperti yang kami inginkan. Jadi nggak bisa juga kita maksa untuk bisa mengikuti pola yang dulu, padahal jelas-jelas dulu hasilnya tidak maksimal. Jadi itu adalah keinginan teman-teman secara sepakat dalam hasil keputusan kongres. Itu hasil evaluasi dan analisa: kenapa 2004 dan 2009 kita nggak menang. Mungkin ada sesuatu yang harus diperbaharui dan kita juga tidak bisa seolah-olah pasti menang. Kita tidak boleh seolah-olah menang padahal tidak bekerja dahulu. Karena itu hal inilah yang harus dicapai. Kerja nyata yang jelas dan diakui masyarakat bahwa PDI Perjuangan memang tidak main-main untuk memperbaiki dirinya.
Jadi PDI Perjuangan akan lebih realistis soal capres?
Apapun harus realitstis pada kondisi hari ini dan ke depan, nggak bisa juga memaksakan kondisi-kondisi yang ada, melihat dinamika waktu lalu.
Bagaimana kalau survei terhadap Megawati masih tinggi jelang Pilpres?
Justru itu realistis aja, kalau memang 2014 nanti kemudian setelah disurvei dan fakta di lapangan menginginkan bahwa Ibu Mega tidak ada yang menandingi, ya apapun kita harus sepakat. Kalau ketum akan maju, kita harus mendukung keputusan yang akan diambil dalam rapat pimpinan partai. Jadi ini artinya buka ketum mencalonkan diri, tapi atas keputusan partai yang mencalonkan ketum kami berdasar fakta-fakta di lapangan bahwa beliaulah yang mempunyai survey baik atau berpotensi untuk menang.
Apakah artinya jelang Pilpres PDI Perjuangan akan ada mekanisme soal pencapresan, seperti konvensi?
Kita tidak ada konvensi dan tidak pernah terpikir akan ada konvensi. Sesuai dengan amanat kongres, kewenang sudah diberikan sepenuhnya kepada ketum. Nanti siapa pun yang akan dipilih ataupun dipersiapkan adalah keputusan ketum yang harus disetujui semua struktural, karena kita sudah menyetujui bahwa dalam Kongres III wewenang itu ada pada ketum.
Bagaimana kalau orang yang ditunjuk elektablitasnya ternyata rendah?
Ya kita kan juga harus realistis, ketum pasti punya pertimbangan-pertimbangan memilih orang tersebut, dalam artian tentu saja kita banyak mekanisme. Kita survei juga beberapa nama. Kita juga lihat kultur PDI Perjuangan, nggak bisa juga seseorang yang pinter, berkontribusi, dan loyal kepada partai ini, otomatis akan menjadi calon yang memang dicalonkan, kalau memang struktur partai tidak menerima dia. Karena memang kulturnya beda. Kita kan memang punya kultur yang beda dengan partai-partai lain.
Apa kira-kira Megawati tertarik dengan kader di luar partai?
Saya rasa nggak mungkin, karena kita tidak memperjualbelikan partai ini keluar. Dalam artian, buat apa kita mengusung sesorang yang bukan kader partai tapi kemudian di tengah jalan saat kekuasaan itu isnya allah didapat, justru tidak memperjuangkan partai ini.
Itu pengalaman Pilkada ya?
Iya, yaiyalah. Karena tidak ada satu undang-undang yang mengikat ini. Kita juga sebagai partai nggak punya kekuatan untuk menurunkan presiden atau wapres yang kita usung (jika tidak memperjuangankan partai-red). Apakah kita akan dibiarkan, memperjualbelikan partai ini? Lalu siapa yang bertanggung jawab? Ya nggak bisa lah. Saya juga nggak setuju, kenapa harus dari orang luar? Meski tidak yang terbaik, tapi lebih baik tidak dari orang luarlah.
Jadi kapan kira-kira waktu jawaban Megawati soal kewenangan capres itu?
Kan ada kalau di partai lain kemungkinan dinamikannya semua ketua umum yang akan maju. Golkar kan sudah jelas Aburizal. Aburizal kan juga tidak akan memberikan kursinya kepada orang lain dong. Demokrat belum jelas, tetapi semua keputusan ada di SBY kan. Siapa yang berani? Apakah Anas berani bilang saya akan menjadi capres? Saya rasa nggak akan mungkin. Kalau kemudian PKS, PKS jelas strukur partai ya bergilir aja, abis dia pasti si ini. Apakah negara ini siap menerima presiden dari PKS? Ya nggak tahu juga kan, sepertinya nggak. Kita masih pluralisme lah, dalam artian siapa pun yang menjadi tangkup kepemimpinan nasional itu bukan orang yang berlandaskan agama. Agar bisa merangkul semuanya. PPP bisa aja maju, tapi kan nggak mungkin jadi RI-1, mungkin R-2. Kemarin-kemarin ada wapres Pak Hamzah Haz dari PPP, tapi kan nggak RI-1. Jadi kan sebenarnya pilihannya hanya 3, PDI Perjuangan, Golkar dan Demokrat. Golkar sudah jelas, PDI Perjuangan belum, Demokrat belum belum jelas. Pasti bola ini akan muncul pada 2013.
Kamis, 28 Juli 2011
2014 PAN Targetkan Tembus Dobel Digit
Bagus Kurniawan - detikNews
Yogyakarta - Pemilu 2014 masih 3 tahun lagi. Namun Partai Amanat Nasional (PAN) menargetkan bisa tembus dobel digit dalam perolehan suara sehingga bisa maju mencalonkan diri dalam pilpres untuk capres dan cawapres. Untuk menaikkan perolehan suara, PAN melalui BM PAN berusaha menggaet pemilih pemula.
Hal itu diungkapkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PAN, Taufik Kurniawan saat membuka Kongres IV Barisan Muda Penegak Amanat Nasional (BM-PAN) di Hotel Saphir Jl Laksda Adisucipto Yogyakarta, Kamis (28/7/2011).
"Sesuai amanat kongres PAN di Batam, saat ini kita harus mulai konsolidasi terutama di wilayah, daerah, cabang hingga ranting," kata Taufik.
Menurut dia, waktu tiga tahun bukan waktu yang panjang. Oleh karena itu momen Kongres IV BM PAN bisa menjadi tindak lanjut dari konsolidasi politik PAN. Untuk menaikkan perolehan suara, PAN melalui BM PAN yang sebagian besar adalah anak muda berusaha menggaet menggaet para pemilih pemula.
"PAN melalui BM PAN berusaha fokus menarik anak-anak muda terutama pemilih pemula. Kita berharap dari bisa meraih 5 juta pemilih dari 6,8 juta pemilih baru sehingga PAN bisa tembus dobel digit," katanya.
Taufik juga berpesan kepada kader BM PAN untuk terus bersemangat sehingga perolehan suara meningkat.
"Kami ingin semua kader siap fight. Kami juga tidak ingin kader BM PAN hanya mau disuruh untuk pasang bendera partai. Dan sebaliknya orang PAN juga tidak boleh malu-malu pasang bendera PAN," katanya.
Hal senada juga dikatakan Ketua MPP PAN, Amien Rais. Bila PAN mampu menembus dobel digit maka partai berlambang matahari itu bisa mencalonkan sendiri ketua umumnya untuk maju sebagai capres atau cawapres. Namun bila perolehannya sama seperti pemilihan 2009 lalu kemungkinan untuk maju sendiri sangatlah kecil
"Andaikata PAN bisa dobel digit 10 atau belasan persen, maka masuk akal bila kemudian kita akan menjagokan ketua umum kita sebagai capres atau cawapres paling tidak," kata Amien seusai acara.
Namun lanjut Amien kalau perolehan suara masih 7 persen, hal itu akan kurang kuata baik secara psikologis maupun politis. Apabila mampu meraih dobel digit, PAN akan masuk sebagai partai besar. Bukan seperti sekarang sebagai partai menengah.
"Jadi kalau kurang, kadang-kadang untuk mengusung sendiri tenaga dorongnya kurang kuat dan akan menggandeng mana saya juga belum tahu. Atau koalisi dengan siapa itu masih terlalu pagi untuk mengatakan itu," pungkas Amien.
Yogyakarta - Pemilu 2014 masih 3 tahun lagi. Namun Partai Amanat Nasional (PAN) menargetkan bisa tembus dobel digit dalam perolehan suara sehingga bisa maju mencalonkan diri dalam pilpres untuk capres dan cawapres. Untuk menaikkan perolehan suara, PAN melalui BM PAN berusaha menggaet pemilih pemula.
Hal itu diungkapkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PAN, Taufik Kurniawan saat membuka Kongres IV Barisan Muda Penegak Amanat Nasional (BM-PAN) di Hotel Saphir Jl Laksda Adisucipto Yogyakarta, Kamis (28/7/2011).
"Sesuai amanat kongres PAN di Batam, saat ini kita harus mulai konsolidasi terutama di wilayah, daerah, cabang hingga ranting," kata Taufik.
Menurut dia, waktu tiga tahun bukan waktu yang panjang. Oleh karena itu momen Kongres IV BM PAN bisa menjadi tindak lanjut dari konsolidasi politik PAN. Untuk menaikkan perolehan suara, PAN melalui BM PAN yang sebagian besar adalah anak muda berusaha menggaet menggaet para pemilih pemula.
"PAN melalui BM PAN berusaha fokus menarik anak-anak muda terutama pemilih pemula. Kita berharap dari bisa meraih 5 juta pemilih dari 6,8 juta pemilih baru sehingga PAN bisa tembus dobel digit," katanya.
Taufik juga berpesan kepada kader BM PAN untuk terus bersemangat sehingga perolehan suara meningkat.
"Kami ingin semua kader siap fight. Kami juga tidak ingin kader BM PAN hanya mau disuruh untuk pasang bendera partai. Dan sebaliknya orang PAN juga tidak boleh malu-malu pasang bendera PAN," katanya.
Hal senada juga dikatakan Ketua MPP PAN, Amien Rais. Bila PAN mampu menembus dobel digit maka partai berlambang matahari itu bisa mencalonkan sendiri ketua umumnya untuk maju sebagai capres atau cawapres. Namun bila perolehannya sama seperti pemilihan 2009 lalu kemungkinan untuk maju sendiri sangatlah kecil
"Andaikata PAN bisa dobel digit 10 atau belasan persen, maka masuk akal bila kemudian kita akan menjagokan ketua umum kita sebagai capres atau cawapres paling tidak," kata Amien seusai acara.
Namun lanjut Amien kalau perolehan suara masih 7 persen, hal itu akan kurang kuata baik secara psikologis maupun politis. Apabila mampu meraih dobel digit, PAN akan masuk sebagai partai besar. Bukan seperti sekarang sebagai partai menengah.
"Jadi kalau kurang, kadang-kadang untuk mengusung sendiri tenaga dorongnya kurang kuat dan akan menggandeng mana saya juga belum tahu. Atau koalisi dengan siapa itu masih terlalu pagi untuk mengatakan itu," pungkas Amien.
Patrialis: Chandra, Ade, dan Johan Tak Lolos karena Banyak Faktor
Mohamad Rizki Maulana - detikNews
Jakarta - 3 Nama dari internal KPK tidak lolos seleksi pimpinan. Wakil Ketua KPK Chandra M Hamzah, Deputi Penindakan Ade Rahardja, dan Juru Bicara KPK Johan Budi gagal masuk ke seleksi tahap selanjutnya. Benarkan gugurnya 3 nama ini karena Nazaruddin?
"Bukan begitu, kita lakukan penilaian secara keseluruhan. Mungkin saja mereka track record baik, tapi penulisan makalah tidak baik, begitu juga sebaliknya. Ya itu banyak faktor," kata Menkum Patrialis yang juga Ketua Seleksi Pansel KPK di Gedung Kemenkum, Jl Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Kamis (28/7/2011).
Patrialis tidak merinci secara tegas faktor apa saja yang membuat ketiga nama itu gagal. Pastinya semua nama dibahas satu persatu.
"Memang banyak yang bagus tapi tidak bisa semua kita terima," kata Patrialis.
Sementara menurut Wakil Ketua Pansel AH Ritonga, penilaian dilakukan dengan melihat makalah secara anonim. Jadi tidak diketahui milik siapa makalah yang dibaca. Selain soal makalah, juga dilakukan penilaian berdasarkan rekam jejak calon.
"Hasil tracking ini akan menyertai calon peserta seleksi dari awal hingga akhir. Jadi kita harapkan pimpinan KPK bersih," imbuhnya.
Berikut 17 nama calon pimpinan KPK yang lolos:
1.Brigjen Polisi (Purn) Idris SH MH
2.Zulkarnain SH MH
2.DR. Fahmi SH MH
4.Irjen Pol (Purn) Drs Aryanto Sutadi.
5.Dr Bambang Widjoyanto SH MH
6.Handoyo Sudrajat, Ak
7.Abdullah Hehamahua SH MM
8.Dr Abraham Samad SH MM
9.Daniel Pangaribuan, SE Ak MM
10.Dr Dharma Pangrekun MM MH
11.Adnan Pandu Pradja SH LLM
12.Prof DR Anna Erliyana SH MH
13.Dr Drs Sayyid Fadil sh m.hum
14.Yunus Husein SH LLM
15.Genades Panjaitan SH LLM
16.Egi Sutijati, MDA, Ak
17.Dr Gazalba Saleh SH MH
Jakarta - 3 Nama dari internal KPK tidak lolos seleksi pimpinan. Wakil Ketua KPK Chandra M Hamzah, Deputi Penindakan Ade Rahardja, dan Juru Bicara KPK Johan Budi gagal masuk ke seleksi tahap selanjutnya. Benarkan gugurnya 3 nama ini karena Nazaruddin?
"Bukan begitu, kita lakukan penilaian secara keseluruhan. Mungkin saja mereka track record baik, tapi penulisan makalah tidak baik, begitu juga sebaliknya. Ya itu banyak faktor," kata Menkum Patrialis yang juga Ketua Seleksi Pansel KPK di Gedung Kemenkum, Jl Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Kamis (28/7/2011).
Patrialis tidak merinci secara tegas faktor apa saja yang membuat ketiga nama itu gagal. Pastinya semua nama dibahas satu persatu.
"Memang banyak yang bagus tapi tidak bisa semua kita terima," kata Patrialis.
Sementara menurut Wakil Ketua Pansel AH Ritonga, penilaian dilakukan dengan melihat makalah secara anonim. Jadi tidak diketahui milik siapa makalah yang dibaca. Selain soal makalah, juga dilakukan penilaian berdasarkan rekam jejak calon.
"Hasil tracking ini akan menyertai calon peserta seleksi dari awal hingga akhir. Jadi kita harapkan pimpinan KPK bersih," imbuhnya.
Berikut 17 nama calon pimpinan KPK yang lolos:
1.Brigjen Polisi (Purn) Idris SH MH
2.Zulkarnain SH MH
2.DR. Fahmi SH MH
4.Irjen Pol (Purn) Drs Aryanto Sutadi.
5.Dr Bambang Widjoyanto SH MH
6.Handoyo Sudrajat, Ak
7.Abdullah Hehamahua SH MM
8.Dr Abraham Samad SH MM
9.Daniel Pangaribuan, SE Ak MM
10.Dr Dharma Pangrekun MM MH
11.Adnan Pandu Pradja SH LLM
12.Prof DR Anna Erliyana SH MH
13.Dr Drs Sayyid Fadil sh m.hum
14.Yunus Husein SH LLM
15.Genades Panjaitan SH LLM
16.Egi Sutijati, MDA, Ak
17.Dr Gazalba Saleh SH MH
Ade Rahardja Beber Ancaman Nazaruddin
VIVAnews - Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ade Rahardja, mengaku mendapatkan pesan singkat berupa ancaman dari Muhammad Nazaruddin. Ancaman ini diterima paska kasus wisma atlet terungkap.
"Pada 24 April 2011 Nazaruddin sms saya. Pak saya tahu kasus yang bapak SP-3 di Pertamina. Mungkin ini ancaman tapi saya tidak balas," kata Ade Rahardja sambil menunjukkan isi sms Nazarudin di Kantor KPK, Jakarta, Kamis 28 Juli 2011.
Saat itu, KPK lanjut Ade tetap melanjutkan proses pemeriksaan terhadap tiga tersangka yakni Wafid Muharram, Mindo Rosalina Manulang, dan Muhammad El Idris. Namun berselang enam hari kemudian Nazaruddin kembali mengancam dirinya melalui SMS.
"Nah dia kirim lagi pada 30 April 2011. Pak mau saya antar kemana CD percakapan antara bapak dan Ari Muladi biar hancur kita semua, saya mau ketemu kapan bisa Pak," ujar Ade.
Meski demikian, Ade mengaku selama menjabat sebagai Kepala Deputi Penindakan dirinya sering memperoleh gangguan yang disampaikan melalui pesan singkat.
"Gangguan ke saya bukan ini saja tapi sering. Menurut saya orang-orang yang dijadikan seperti ini pasti orang yang ada di lingkungan penindakan," imbuhnya.
"Pada 24 April 2011 Nazaruddin sms saya. Pak saya tahu kasus yang bapak SP-3 di Pertamina. Mungkin ini ancaman tapi saya tidak balas," kata Ade Rahardja sambil menunjukkan isi sms Nazarudin di Kantor KPK, Jakarta, Kamis 28 Juli 2011.
Saat itu, KPK lanjut Ade tetap melanjutkan proses pemeriksaan terhadap tiga tersangka yakni Wafid Muharram, Mindo Rosalina Manulang, dan Muhammad El Idris. Namun berselang enam hari kemudian Nazaruddin kembali mengancam dirinya melalui SMS.
"Nah dia kirim lagi pada 30 April 2011. Pak mau saya antar kemana CD percakapan antara bapak dan Ari Muladi biar hancur kita semua, saya mau ketemu kapan bisa Pak," ujar Ade.
Meski demikian, Ade mengaku selama menjabat sebagai Kepala Deputi Penindakan dirinya sering memperoleh gangguan yang disampaikan melalui pesan singkat.
"Gangguan ke saya bukan ini saja tapi sering. Menurut saya orang-orang yang dijadikan seperti ini pasti orang yang ada di lingkungan penindakan," imbuhnya.
Wakil Ketum Gerindra: APBN Sumber Korupsi
VIVAnews - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, menyatakan perencanaan dan implementasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) selama ini masih belum jelas. Oleh karena itu menurutnya perlu dibentuk Panja Mafia Anggaran untuk dapat mengevaluasi APBN. Tujuannya agar APBN ke depan lebih efektif dan efisien untuk pembangunan.
"APBN ini kan suatu instrumen untuk sejahterakan rakyat. Tetapi dari postur dan implementasi yang ada, kami lihat APBN ini malah jadi sumber korupsi," kata Fadli dalam diskusi di gedung DPR RI, Jakarta, Kamis 28 Juli 2011.
Jika kondisi seperti itu terus dibiarkan, menurut Fadli, maka pembangunan yang diharapkan tidak akan pernah bisa berhasil tercapai. Fadli menilai, bila kondisi ini terus terjadi maka tidak akan ada strategi pembangunan atau kesejahteraan yang sampai kepada rakyat.
Gerindra menyarankan, APBN mesti lebih transparans dan akuntabel sebagai suatu strategi pembangunan. Asumsi yang digunakan dalam penyusunan anggaran juga harus dibenahi. "Angka pertumbuhan tak berbanding lurus dengan capaian-capaian yang ada," kata Fadli.
Fadli menilai justru lebih banyak akrobat yang dilakukan dalam angka-angka statistik terkait capaian pemerintah. "Misalnya angka kemiskinan, barometernya tak jelas. Begitu juga penyerapan tenaga kerja, indikatornya tak jelas dan lain-lain," kata Fadli.
Di sisi lain, kata dia, pos-pos anggaran tertentu masih ada kebocoran dan tidak efektif. Padahal sebenarnya jika dialihkan untuk program pembangunan yang lebih realistis tentu akan dapat berguna dan dampaknya langsung dirasakan masyarakat.
"Anggaran untuk melakukan studi banding, kunjungan luar negeri dan lain-lain. Kalau bisa itu dialihkan untuk keperluan pembenahan misal transportasi di DKI Jakarta saja misalnya, masalah sudah selesai dan kelihatan kan," jelas dia.
Anggaran negara juga dianggap tidak berpihak pada sektor pertanian yang menurutnya paling banyak menyerap tenaga kerja. Padahal, sektor pertanian itu menyerap tenaga kerja sampai 40 persen.
"Pertumbuhan sektor pertanian pun selalu tinggi, tapi anggaran tidak fokus ke pertanian. Kenapa?" kata Fadli. Oleh karena itu, Fadli mendukung jika DPR membentuk panja Mafia Anggaran.
"Panja mafia anggaran saya kira perlu sebagai pintu masuk untu menelaah bagaimana rencana dan implementasi anggaran. Sehingga APBN bisa jadi lebih efektif dan efsiien untuk capai target pembangunan," kata Fadli. (umi)
"APBN ini kan suatu instrumen untuk sejahterakan rakyat. Tetapi dari postur dan implementasi yang ada, kami lihat APBN ini malah jadi sumber korupsi," kata Fadli dalam diskusi di gedung DPR RI, Jakarta, Kamis 28 Juli 2011.
Jika kondisi seperti itu terus dibiarkan, menurut Fadli, maka pembangunan yang diharapkan tidak akan pernah bisa berhasil tercapai. Fadli menilai, bila kondisi ini terus terjadi maka tidak akan ada strategi pembangunan atau kesejahteraan yang sampai kepada rakyat.
Gerindra menyarankan, APBN mesti lebih transparans dan akuntabel sebagai suatu strategi pembangunan. Asumsi yang digunakan dalam penyusunan anggaran juga harus dibenahi. "Angka pertumbuhan tak berbanding lurus dengan capaian-capaian yang ada," kata Fadli.
Fadli menilai justru lebih banyak akrobat yang dilakukan dalam angka-angka statistik terkait capaian pemerintah. "Misalnya angka kemiskinan, barometernya tak jelas. Begitu juga penyerapan tenaga kerja, indikatornya tak jelas dan lain-lain," kata Fadli.
Di sisi lain, kata dia, pos-pos anggaran tertentu masih ada kebocoran dan tidak efektif. Padahal sebenarnya jika dialihkan untuk program pembangunan yang lebih realistis tentu akan dapat berguna dan dampaknya langsung dirasakan masyarakat.
"Anggaran untuk melakukan studi banding, kunjungan luar negeri dan lain-lain. Kalau bisa itu dialihkan untuk keperluan pembenahan misal transportasi di DKI Jakarta saja misalnya, masalah sudah selesai dan kelihatan kan," jelas dia.
Anggaran negara juga dianggap tidak berpihak pada sektor pertanian yang menurutnya paling banyak menyerap tenaga kerja. Padahal, sektor pertanian itu menyerap tenaga kerja sampai 40 persen.
"Pertumbuhan sektor pertanian pun selalu tinggi, tapi anggaran tidak fokus ke pertanian. Kenapa?" kata Fadli. Oleh karena itu, Fadli mendukung jika DPR membentuk panja Mafia Anggaran.
"Panja mafia anggaran saya kira perlu sebagai pintu masuk untu menelaah bagaimana rencana dan implementasi anggaran. Sehingga APBN bisa jadi lebih efektif dan efsiien untuk capai target pembangunan," kata Fadli. (umi)
Wawancarai Gayus Lumbuun, KY Hilang Nyali
Andi Saputra - detikNews
Jakarta - Komisi Yudisial (KY) tiba-tiba menjadi tidak bernyali ketika mewawancarai calon hakim agung (CHA) Gayus Lumbuun. Padahal, KY selalu membombardir peserta CHA dengan berbagai pertanyaan, terutama masalah asal-usul harta.
Tiarapnya nyali KY nampak saat komisioner KY, Imam Anshori Shaleh menanyakan harta kekayaan Gayus. "Dulu kita teman (Komisi III DPR). Sesama bus kota dilarang saling mendahului," kata Imam dalam seleksi CHA di kantor Komisi Yudisial (KY), Jalan Kramat Raya, Rabu, (27/7/2011).
Lantas Imam menanyakan harta Gayus sebanyak Rp 8, 1 miliar. Namun, jumlah itupun dianggap Imam wajar karena menurut Imam, sebagai advokat dan anggota DPR, Gayus pantas memunyai harta sebanyak itu. Harta tersebut dalam bentuk kendaraan, rumah, tabungan, kantor dan perhiasan. Dari 7 komisioner, hanya Imam saja yang berani menanyakan asal-usul harta Gayus.
Seakan tidak ada nyali, Ketua KY, Eman Suparman pun seakan tawar-menawar kepentingan antara KY dengan Gayus. Terutama jika Gayus menjadi hakim agung, Eman memohon Gayus tidak durhaka terhadap KY.
" aya memohon, sebagai pesan terakhir. Nanti kalau terpilih jadi hakim agung, mau dipanggil KY untuk dimintai klarifikasi. Jangan durhaka dengan KY," mohon Eman.
Kualitas pertanyaan ini jauh berbeda saat mencecar para peserta seleksi CHA lainnya. Terutama CHA dari unsur hakim karier atau pimpinan Mahkamah Agung (MA). Saat menanyakan hakim karier, panelis KY mengejar seluruh harta kepemilikan CHA. Hingga rekening Rp 4 juta saja dipertanyakan dari mana didapatkan.
Selain itu, para hakim karier CHA selalu dicecar oleh KY terkait anak-anaknya yang jadi hakim. Namun, Gayus tidak dicecar terkait anaknya yang jadi pengacara dan hakim.
Dalam wawancara tersebut, Gayus mengaku akan mengundurkan diri sementara dari keanggotaan DPR apabila dinyatakan lolos menjadi 30 CHA. Hal ini diharapkan supaya tidak menjadi konflik interest, karena yang akan memilih adalah teman-temannya di Komisi III DPR.
"Nanti kalau terpilih hakim agung, langsung saya mengundurkan diri dari anggota DPR," janji Gayus.
Jakarta - Komisi Yudisial (KY) tiba-tiba menjadi tidak bernyali ketika mewawancarai calon hakim agung (CHA) Gayus Lumbuun. Padahal, KY selalu membombardir peserta CHA dengan berbagai pertanyaan, terutama masalah asal-usul harta.
Tiarapnya nyali KY nampak saat komisioner KY, Imam Anshori Shaleh menanyakan harta kekayaan Gayus. "Dulu kita teman (Komisi III DPR). Sesama bus kota dilarang saling mendahului," kata Imam dalam seleksi CHA di kantor Komisi Yudisial (KY), Jalan Kramat Raya, Rabu, (27/7/2011).
Lantas Imam menanyakan harta Gayus sebanyak Rp 8, 1 miliar. Namun, jumlah itupun dianggap Imam wajar karena menurut Imam, sebagai advokat dan anggota DPR, Gayus pantas memunyai harta sebanyak itu. Harta tersebut dalam bentuk kendaraan, rumah, tabungan, kantor dan perhiasan. Dari 7 komisioner, hanya Imam saja yang berani menanyakan asal-usul harta Gayus.
Seakan tidak ada nyali, Ketua KY, Eman Suparman pun seakan tawar-menawar kepentingan antara KY dengan Gayus. Terutama jika Gayus menjadi hakim agung, Eman memohon Gayus tidak durhaka terhadap KY.
" aya memohon, sebagai pesan terakhir. Nanti kalau terpilih jadi hakim agung, mau dipanggil KY untuk dimintai klarifikasi. Jangan durhaka dengan KY," mohon Eman.
Kualitas pertanyaan ini jauh berbeda saat mencecar para peserta seleksi CHA lainnya. Terutama CHA dari unsur hakim karier atau pimpinan Mahkamah Agung (MA). Saat menanyakan hakim karier, panelis KY mengejar seluruh harta kepemilikan CHA. Hingga rekening Rp 4 juta saja dipertanyakan dari mana didapatkan.
Selain itu, para hakim karier CHA selalu dicecar oleh KY terkait anak-anaknya yang jadi hakim. Namun, Gayus tidak dicecar terkait anaknya yang jadi pengacara dan hakim.
Dalam wawancara tersebut, Gayus mengaku akan mengundurkan diri sementara dari keanggotaan DPR apabila dinyatakan lolos menjadi 30 CHA. Hal ini diharapkan supaya tidak menjadi konflik interest, karena yang akan memilih adalah teman-temannya di Komisi III DPR.
"Nanti kalau terpilih hakim agung, langsung saya mengundurkan diri dari anggota DPR," janji Gayus.
Hakim Imas dan Odi Jalani Rekonstruksi
RMOL. Kasus suap Manager Administrasi PT Onamba Indonesia, Ody Junaidi, terhadap Hakim Pengadilan Hubungan Industrial, Imas Dianasari, memasuki babak baru. Hari ini (Kamis, 28/7) dilakukan rekonstruksi kasus di restoran La Ponyo, Bandung, Jawa Barat.
Kepala Bidang Pemberitaan dan Informasi, Priharsa Nugraha, di Gedung KPK, beberapa saat tadi mengatakan, Imas Dianasari dan Odi Juanda turut hadir dalam rekonstruksi. Selain itu, tim dari KPK ikut hadir dalam rekonstruksi itu.
"KPK dan kedua tersangka telah berangkat dari kantor KPK sejak pagi tadi," katanya saat dihubungi, Kamis (28/7).
Dalam rekonstruksi ini, tim penyidik KPK juga menghadirkan tiga orang saksi. Sayangnya Priharsa enggan menjelaskan siapa saksi-saksi tersebut.
KPK menangkap tangan Odi dan Imas dalam transaksi suap senilai Rp 200 juta. Suap tersebut diduga berkaitan dengan kasus gugatan serikat pekerja PT Onamba Indonesia di Mahkamah Agung (MA).
Dalam kasus ini, Imas disangkakan melanggar Pasal 12 huruf c dan atau Pasal 6 ayat 2 dan atau Pasal 11 dan atau Pasal 15 UU nomor 31 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan Odi dijerat Pasal 6 ayat 1 huruf a dan atau Pasal 15 dan atau Pasal 13 UU nomor 31 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.[ald]
Kepala Bidang Pemberitaan dan Informasi, Priharsa Nugraha, di Gedung KPK, beberapa saat tadi mengatakan, Imas Dianasari dan Odi Juanda turut hadir dalam rekonstruksi. Selain itu, tim dari KPK ikut hadir dalam rekonstruksi itu.
"KPK dan kedua tersangka telah berangkat dari kantor KPK sejak pagi tadi," katanya saat dihubungi, Kamis (28/7).
Dalam rekonstruksi ini, tim penyidik KPK juga menghadirkan tiga orang saksi. Sayangnya Priharsa enggan menjelaskan siapa saksi-saksi tersebut.
KPK menangkap tangan Odi dan Imas dalam transaksi suap senilai Rp 200 juta. Suap tersebut diduga berkaitan dengan kasus gugatan serikat pekerja PT Onamba Indonesia di Mahkamah Agung (MA).
Dalam kasus ini, Imas disangkakan melanggar Pasal 12 huruf c dan atau Pasal 6 ayat 2 dan atau Pasal 11 dan atau Pasal 15 UU nomor 31 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan Odi dijerat Pasal 6 ayat 1 huruf a dan atau Pasal 15 dan atau Pasal 13 UU nomor 31 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.[ald]
Taufik Kiemas Dukung Panja Mafia Anggaran
VIVAnews - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Taufik Kiemas, mendukung pembentukan panitia kerja untuk membongkar mafia anggaran di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
"Setuju. Nggak apa-apa," kata Taufik Kiemas di gedung DPR, Jakarta, Kamis 28 Juli 2011.
Menurut dia, tuntutan pembentukan panja mafia pajak itu tidak berlebihan. "Wajar kalau mau menyematkan anggaran dari rakyat," kata politisi senior PDIP itu.
Kiemas mengatakan, jika mafia anggaran di DPR benar-benar ada, maka rakyat lah yang paling dirugikan. "Sudah 20 persen anggaran kan buat pembangunan. Kalau itu kena kan kasihan rakyat," kata dia.
Belakangan, muncul dugaan adanya mafia anggaran di DPR. Mereka menjadi calo anggaran ke sejumlah daerah. Desakan pembentukan panja mafia anggaran pun semakin menguat di DPR. (ren)
"Setuju. Nggak apa-apa," kata Taufik Kiemas di gedung DPR, Jakarta, Kamis 28 Juli 2011.
Menurut dia, tuntutan pembentukan panja mafia pajak itu tidak berlebihan. "Wajar kalau mau menyematkan anggaran dari rakyat," kata politisi senior PDIP itu.
Kiemas mengatakan, jika mafia anggaran di DPR benar-benar ada, maka rakyat lah yang paling dirugikan. "Sudah 20 persen anggaran kan buat pembangunan. Kalau itu kena kan kasihan rakyat," kata dia.
Belakangan, muncul dugaan adanya mafia anggaran di DPR. Mereka menjadi calo anggaran ke sejumlah daerah. Desakan pembentukan panja mafia anggaran pun semakin menguat di DPR. (ren)
Komite Etik KPK Menjawab Hujan Kritik
Tidak mudah merekrut orang yang memahami persoalan korupsi dengan integritasnya yang baik.
VIVAnews - Keberadaan Komite Etik yang dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuai kritik. Sejumlah kalangan menilai, komposisi yang diisi mayoritas internal KPK ketimbang eksternal tidak proporsional. Dikhawatirkan, itu akan mempengaruhi independensi komite.Menanggapi hujan kritik, Ketua Komite Etik KPK, Abdullah Hehamahua mengatakan, pembentukan komite etik bukan tanpa pertimbangan. Dia menegaskan, persoalan komposisi yang akan mempengaruhi independensi komite etik sejatinya tidak beralasan. Hehamahua menegaskan bahwa di dalam KPK semuanya diatur dengan sistem dan siapapun di sini dikontrol dengan sistem.
"Ketika komite etik ini bekerja menyalahi aturan misalnya, maka ada pihak lain di dalam sistem KPK ini yang akan mengawasi akan menegur, begitu sebaliknya. Di samping itu juga ada kontrol dari masyarakat," ujar Hehamahua dalam perbicangan dengan VIVAnews.com di Jakarta. Kamis, 28 Juli 2011.
Menurutnya tidak mudah merekrut orang yang memahami persoalan korupsi dengan integritasnya yang baik. "Jangan sampai saat menggelar rapat, kita masih harus menjelaskan permasalahan korupsi. Kan capek kita," imbuhnya
"Untuk sementara ini sudah diputuskan tetap seperti ini. Tapi perkembangannya seperti apa nanti kalau seandainya di tengah jalan memang komposisi ini perlu ditinjau kembali ya kita akan lakukan,"
Meski demikian, Hehamahua menanggapi positif kritikan semua pihak agar kinerja komite etik ini bisa berjalan objektif, transparan dan akuntabel."Dan itu sah-sah saja kita terima kasih, memang kita mengharapkan masukan," paparnya.
Sebagaimana diketahui KPK telah membentuk tim Komite Etik dan Pengawas Internal untuk mengklarifikasi tudingan dari Muhammad Nazaruddin. Pengawas internal untuk memeriksa Deputi Penindakan Ade Rahardja dan Kabiro Humas Johan Budi SP. Sedangkan komite etik untuk memeriksa pimpinan yang disebut Nazaruddin -- Chandra Hamzah dan M Jasin.
Komite etik dibentuk dari unsur pimpinan, penasihat dan masyarakat. Unsur pimpinan di antaranya Busyro Muqoddas, Bibit Samad Riyanto, Haryono Umar, Abdullah Hemahua dan Said Zainal Abidin. Sementara dari unsur masyarakat ada nama Marjono Reksodiputro.
Tak hanya dari anggota DPR dan pihak eksternal, komposisi komite etik juga dikritisi orang dalam. "Minimnya unsur eksternal memunculkan kesan bias dari pemeriksaan nama-nama pejabat KPK yang dituding Muhammad Nazaruddin," ujar Wakil Ketua KPK, M Jasin saat dihubungi, Rabu, 27 Juli 2011. Jasin mengusulkan salah satu nama yakni pakar hukum Adnan Buyung Nasution. (eh)
Taufik Kurniawan: Yang Bermain Anggaran Serahkan Ke KPK Saja
RMOL.Rencana pembentukan Panja Mafia Anggaran yang diprakarsai sejumlah fraksi di DPR hendaknya terdiri dari tim independen yang tidak mempunyai konflik kepentingan.
“Kalau tujuannya melakukan transparansi dan akuntabilitas publik, itu tidak masalah. Tapi yang bergabung di Panja hendaknya tim independen,’’ ujar Wakil Ketua DPR, Taufik Kurniawan, kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta, kemarin.
Sebelumnya diberitakan, Partai Gerindra menemukan dugaan kebocoran ABPN 2011 sebesar 55 persen. Makanya mengusulkan dibentuk Panja Mafia Anggaran untuk mengatasi masalah itu. Rincian dugaan kebocoran tersebut adalah kebocoran penerimaan sebesar 25 persen dan kebocoran belanja sebesar 30 persen. Hal ini terlihat dari penyerapan APBN hingga Juni 2011 baru sebesar 24,5 persen.
Taufik Kurniawan selanjutnya mengatakan, ada indikasi pembentukan Panja Mafia Anggaran ini hanya dijadikan panggung politik oleh beberapa kalangan.
“Masalah uang rakyat memang harus kita pertanggungjawabkan. Ini terkait dengan masalah satu akuntabilitas publik. Tapi tentunya tidak boleh masuk dalam ranah panggung politik,” papar Sekjen PAN itu.
Makanya kita mengharapkan diberlakukan saja pada mekanisme yang ada dan sesuai undang-undang. Tentunya dengan semangat transparan dan akuntabel.
Kita mengharapkan bahwa efektifitas dan pelaksanaan teknis terkait dengan apa yang menjadi kebijakan blue print dalam mekanisme Musrenbangnas itu menjadi patokan agar bisa dilaksanakan secara efektif di lapangan. Mekanisme panganggaran itu, dari usulan daerah, usulan provinsi, blue print Kementerian terkait kemudian dibahas bersama-sama dengan DPR.
DPR jangan dilibatkan pada hal yang bukan ranahnya. Kami membuat poin-poin normatif dalam fungsi pengawasan. Ini bukan berarti terlibat dalam hal pelaksanaan mekanisme teknis tender ataupun Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), itu bukan di DPR. Tapi di pemerintah.
“Kalau tujuannya melakukan transparansi dan akuntabilitas publik, itu tidak masalah. Tapi yang bergabung di Panja hendaknya tim independen,’’ ujar Wakil Ketua DPR, Taufik Kurniawan, kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta, kemarin.
Sebelumnya diberitakan, Partai Gerindra menemukan dugaan kebocoran ABPN 2011 sebesar 55 persen. Makanya mengusulkan dibentuk Panja Mafia Anggaran untuk mengatasi masalah itu. Rincian dugaan kebocoran tersebut adalah kebocoran penerimaan sebesar 25 persen dan kebocoran belanja sebesar 30 persen. Hal ini terlihat dari penyerapan APBN hingga Juni 2011 baru sebesar 24,5 persen.
Taufik Kurniawan selanjutnya mengatakan, ada indikasi pembentukan Panja Mafia Anggaran ini hanya dijadikan panggung politik oleh beberapa kalangan.
“Masalah uang rakyat memang harus kita pertanggungjawabkan. Ini terkait dengan masalah satu akuntabilitas publik. Tapi tentunya tidak boleh masuk dalam ranah panggung politik,” papar Sekjen PAN itu.
Berikut kutipan selengkapnya;
Anda yakin ada transparansi dan akuntabilitas?
DPR sejak periode 2004-2009 sudah membuka diri. Setiap pembahasan anggaran mengundang KPK agar transparan dan akuntabel.Makanya kita mengharapkan diberlakukan saja pada mekanisme yang ada dan sesuai undang-undang. Tentunya dengan semangat transparan dan akuntabel.
Tampaknya Anda kurang setuju ya?
Begini ya, DPR membuat Panja Mafia Anggaran. Kemudian yang dipanjakan anggota DPR, kan lucu juga. Masa DPR membuat panja yang tujuannya untuk mengkritisi salah satu fungsinya. Yang dimaksud mekanisme penganggaran itu, DPR tidak boleh terlibat dalam sesuatu hal teknis dalam kaitan dengan tender.Masalah mafia ini diserahkan saja kepada KPK?
Betul. Kita sudah punya koridor dan mekanisme hukum yang ada. Artinya, kita dukung sepenuhnya KPK sebagai salah satu intitusi penegak hukum dan juga aparat penegak hukum yang lain, seperti kepolisian dan kejaksaan. Artinya yang bermain uang anggaran diserahkan kepada KPK saja atau aparat penegak hukum lainnya. Bukan dipanjakan. Rasanya tidak pas saja.Bagaimana dengan dugaan adanya kebocoran APBN sebesar 55 persen?
Mekanisme penganggaran ini harus kita tertibkan. Sebetulnya kita sudah ada mekanisme yang bagus dan sudah kita pertahankan dalam kaitannya dengan mekanisme akuntabilitas. Ada Musrenbangda (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah), Musrenbangprov, Musrenbangnas. Itu terkait dengan mekanisme blue print dalam masalah penganggaran. Kita mengharapkan bahwa efektifitas dan pelaksanaan teknis terkait dengan apa yang menjadi kebijakan blue print dalam mekanisme Musrenbangnas itu menjadi patokan agar bisa dilaksanakan secara efektif di lapangan. Mekanisme panganggaran itu, dari usulan daerah, usulan provinsi, blue print Kementerian terkait kemudian dibahas bersama-sama dengan DPR.
Bagaimana pengawasan DPR, apakah sudah berjalan?
Pelaksana dari kebijakan APBN itu adalah pemerintah. Di sana berlaku fungsi pengawasan di DPR. Dilihat dalam mekanisme penganggaran yang benar. Setelah dari Musrenbangda, Musrenbangprov, Musrenbangnas kemudian interconnect dari kementerian terkait dalam bentuk blue print dan diusulkan kepada DPR untuk dibahas berdasarkan aspirasi masyarakat yang terwakili pada saat DPR kunjungan kerja, reses, dan melakukan kajian-kajian berdasarkan temuan di daerah.DPR jangan dilibatkan pada hal yang bukan ranahnya. Kami membuat poin-poin normatif dalam fungsi pengawasan. Ini bukan berarti terlibat dalam hal pelaksanaan mekanisme teknis tender ataupun Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), itu bukan di DPR. Tapi di pemerintah.
Kalau begitu bagaimana solusinya?
Kita berharap agar niatan baik dari kawan-kawan itu harus disalurkan dalam mekanisme yang benar. Jangan sampai niat baik ini menjadi absurd dan rancu. Sebab, bisa jadi ada kepentingan yang tidak independen dalam menjalankan fungsi panja anggaran itu. [rm]Kasus Merpati, Kejagung Incar Direksi Merpati
JAKARTA - Kalangan direksi dan mantan direksi PT Merpati Nusantara Airlines berharap-harap cemas. Kejaksaan Agung (Kejagung) segera menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyewaan dua pesawat MA-60 dari Amerika Serikat. Kejagung mengindikasikan tersangka berasal dari pembuat kebijakan dari kalangan direksi.
"Kami tidak melihat kasus ini sampai ke kabinet atau Menteri BUMN. Kebijakan menyewa pesawat ditentukan di tingkat direksi, baik itu di kalangan direksi yang sekarang atau mantan," kata Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (JAM Pidsus) Jasman Panjaitan, Rabu(27/7).
Jasman mengungkapkan, pihaknya masih terus menelusuri siapa di antara pembuat kebijakan yang paling ngotot menyewa pesawat dari perusahaan asal Amerika, TALG, tersebut. Sebab, sejatinya kalangan direksi mengetahui bahwa dua pesawat Boeing 737 yang disewa dari perusahaan Amerika itu sedang dipakai di Tiongkok. "Mereka tahu kalau pesawatnya memang tidak ada, tapi mengapa diteruskan kebijakan ini"? katanya.
Jasman mengungkapkan, kejanggalan lain kerja sama sewa pesawat tersebut juga tampak dari pihak yang ditunjuk untuk melakukan transaksi. Alih-alih langsung berkomunikasi dengan TALG, Merpati malah bertransaksi dengan firma hukum Hume and Associates. "Tersangka belum, tapi yang jelas kami akan mendapatkannya," katanya.
Mantan kepala pusat penerangan hukum (Kapuspenkum) Kejagung itu membantah bahwa kasus tersebut ranah perdata. Kasus perdata, kata dia, adalah kerjasama pihak swasta antara orang per orang. "Semua kasus kerjasama antara swasta dan negara adalah domain pidana," tegasnya.
Seperti diketahui, dugaan korupsi penyewaan pesawat itu sudah sampai tahap penyidikan meski belum ada tersangka. Kasus bermula pada 2007 saat Merpati menyewa dua pesawat dari perusahaan makelar pesawat terbang asal Amerika Serikat. Dua pesawat tersebut disewa untuk dijajal dulu sebelum akhirnya benar-benar dibeli dengan ongkos sewa masing-masing pesawat sebesar USD 500 ribu. Namun, setelah duit dibayarkan, broker pesawat itu tidak pernah menyerahkan burung besi yang dijanjikan.
Jasman menambahkan, saat ini pihaknya masih terus menyelidiki bagaimana praktek wanprestasi broker pesawat itu bisa terjadi. Karena itu, mereka akan menyelidik proses penyewaan dua pesawat itu. Mulai dari tender, persetujuan, pihak-pihak yang bertanggungjawab hingga pencairan dana sewa. Kejagung saat ini juga memprioritaskan supaya duit USD 1 juta (setara Rp 8,5 miliar) itu bisa kembali ke kas negara. (aga/iro)
"Kami tidak melihat kasus ini sampai ke kabinet atau Menteri BUMN. Kebijakan menyewa pesawat ditentukan di tingkat direksi, baik itu di kalangan direksi yang sekarang atau mantan," kata Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (JAM Pidsus) Jasman Panjaitan, Rabu(27/7).
Jasman mengungkapkan, pihaknya masih terus menelusuri siapa di antara pembuat kebijakan yang paling ngotot menyewa pesawat dari perusahaan asal Amerika, TALG, tersebut. Sebab, sejatinya kalangan direksi mengetahui bahwa dua pesawat Boeing 737 yang disewa dari perusahaan Amerika itu sedang dipakai di Tiongkok. "Mereka tahu kalau pesawatnya memang tidak ada, tapi mengapa diteruskan kebijakan ini"? katanya.
Jasman mengungkapkan, kejanggalan lain kerja sama sewa pesawat tersebut juga tampak dari pihak yang ditunjuk untuk melakukan transaksi. Alih-alih langsung berkomunikasi dengan TALG, Merpati malah bertransaksi dengan firma hukum Hume and Associates. "Tersangka belum, tapi yang jelas kami akan mendapatkannya," katanya.
Mantan kepala pusat penerangan hukum (Kapuspenkum) Kejagung itu membantah bahwa kasus tersebut ranah perdata. Kasus perdata, kata dia, adalah kerjasama pihak swasta antara orang per orang. "Semua kasus kerjasama antara swasta dan negara adalah domain pidana," tegasnya.
Seperti diketahui, dugaan korupsi penyewaan pesawat itu sudah sampai tahap penyidikan meski belum ada tersangka. Kasus bermula pada 2007 saat Merpati menyewa dua pesawat dari perusahaan makelar pesawat terbang asal Amerika Serikat. Dua pesawat tersebut disewa untuk dijajal dulu sebelum akhirnya benar-benar dibeli dengan ongkos sewa masing-masing pesawat sebesar USD 500 ribu. Namun, setelah duit dibayarkan, broker pesawat itu tidak pernah menyerahkan burung besi yang dijanjikan.
Jasman menambahkan, saat ini pihaknya masih terus menyelidiki bagaimana praktek wanprestasi broker pesawat itu bisa terjadi. Karena itu, mereka akan menyelidik proses penyewaan dua pesawat itu. Mulai dari tender, persetujuan, pihak-pihak yang bertanggungjawab hingga pencairan dana sewa. Kejagung saat ini juga memprioritaskan supaya duit USD 1 juta (setara Rp 8,5 miliar) itu bisa kembali ke kas negara. (aga/iro)
Ganjalan PPP Bukan Hanya Ambang Parlemen
VIVAnews - Partai Persatuan Pembangunan bukan hanya memasalahkan angka ambang parlemen dalam draf Rancangan Undang-undang Pemilu. Sekretaris Jenderal PPP M Romahurmuziy menyatakan, juga ada tiga problem lainnya.
Pertama, mengenai jumlah daerah pemilihan. Golkar menginginkan daerah pemilihan bertambah dari 77 menjadi 100. "Usulan tersebut tidak relevan karena bukan konstituen yang mendekat kepada DPR, namun anggota DPR yang turun ke konstituen," kata Romy kepada VIVAnews, Rabu 27 Juli 2011.
"Memecah dapil, utamanya akan dijalankan untuk dapil di Jawa, sehingga alasan kedekatan jarak tidak relevan. Sehingga usulan ini sarat dengan kepentingan," kata Romy yang juga Sekretaris Fraksi PPP itu.
Implikasi dari penambahan dapil ini adalah, kedua, jumlah kursi di dapil berkurang dari maksimum 10. Kemudian ketiga, sisa suara habis di dapil, ditarik ke provinsi, atau ditarik ke pusat.
Romy mencontohkan Kabupaten Bogor dan Kota Bogor yang memiliki 10 kursi. "Kalau mau dipecah, kota sendiri, kabupaten sendiri, padahal kota dikitari oleh kabupaten. Dengan demikian alasan soal jarak menjadi terlalu imajinatif," kata Romy.
RUU ini sendiri masih belum disahkan karena berlarut-larutnya pembahasan ambang parlemen. PPP adalah partai yang menginginkan ambang parlemen maksimum 3 persen, sementara partai-partai besar menginginkan lebih dari itu.
Pertama, mengenai jumlah daerah pemilihan. Golkar menginginkan daerah pemilihan bertambah dari 77 menjadi 100. "Usulan tersebut tidak relevan karena bukan konstituen yang mendekat kepada DPR, namun anggota DPR yang turun ke konstituen," kata Romy kepada VIVAnews, Rabu 27 Juli 2011.
"Memecah dapil, utamanya akan dijalankan untuk dapil di Jawa, sehingga alasan kedekatan jarak tidak relevan. Sehingga usulan ini sarat dengan kepentingan," kata Romy yang juga Sekretaris Fraksi PPP itu.
Implikasi dari penambahan dapil ini adalah, kedua, jumlah kursi di dapil berkurang dari maksimum 10. Kemudian ketiga, sisa suara habis di dapil, ditarik ke provinsi, atau ditarik ke pusat.
Romy mencontohkan Kabupaten Bogor dan Kota Bogor yang memiliki 10 kursi. "Kalau mau dipecah, kota sendiri, kabupaten sendiri, padahal kota dikitari oleh kabupaten. Dengan demikian alasan soal jarak menjadi terlalu imajinatif," kata Romy.
RUU ini sendiri masih belum disahkan karena berlarut-larutnya pembahasan ambang parlemen. PPP adalah partai yang menginginkan ambang parlemen maksimum 3 persen, sementara partai-partai besar menginginkan lebih dari itu.
Dewi Yasin Limpo Tunggu Dipanggil Polisi
INILAH.COM, Makassar - Polisi terus mendalami dugaan kasus dugaan pemalsuan surat keputusan Mahkamah Konstitusi (MK). Politisi Hanura asal Sulawesi Selatan Dewi Yasin Limpo yang diduga terlibat menyatakan siap dipanggil polisi.
Surat palsu MK diduga dibuat agar Dewi Yasin Limpo lolos duduk di DPR RI pada pemilu legislatif 2009 lalu. Namun hingga kini Polri baru menetapkan seorang tersangka yakni Masyuhuri Hasan, namun penyidik itu belum difokuskan kepada otak pembuatan surat. Dewi Yasin Limpo juga belum diperiksa.
Terkait hal ini, Dewi saat ditemui di gedung Celebes Convention Center (CCC) di Makassar, Rabu (27/7/2011) mengatakan dirinya siap jika dipanggil polisi untuk meluruskan kasus ini. "Saya siap jika dipangil kapanpun oleh polisi sama halnya saat saya dipanggil oleh Panja mafia pemilu. Kalau saya sehat Insya Allah akan datang," kata Dewi usai pelantikan dan seminar DPW Persatuan Nelayan Indonesia Sulsel.
Adik kandung Gubernur Sulsel ini mengaku siap dan memang sedang menunggu panggilan dari Mabes Polri untuk menjelaskan tentang dugaan pembuatan surat palsu MK nomor 112 teranggal 14 Agustus tersebut.
Ketika ditanya, apakah benar dirinya tidak kenal secara pribadi dengan Andi Nurpati, anggota KPU, Dewi membenarkan kalau memang dirinya tidak kenal Andi Nurpati. Padahal surat yang palsu terkait dirinya, Dewi juga mengaku tidak kenal. Persis senada dengan pernyataan Nurpatri yang mengatakan dirinya tidak kenal Mantan ketua DPD Hanura Sulsel, Dewi.
"Saya hanya kenal muka dan namanya, itupun dari tayangan di televisi," tandasnya.[iaf]
Surat palsu MK diduga dibuat agar Dewi Yasin Limpo lolos duduk di DPR RI pada pemilu legislatif 2009 lalu. Namun hingga kini Polri baru menetapkan seorang tersangka yakni Masyuhuri Hasan, namun penyidik itu belum difokuskan kepada otak pembuatan surat. Dewi Yasin Limpo juga belum diperiksa.
Terkait hal ini, Dewi saat ditemui di gedung Celebes Convention Center (CCC) di Makassar, Rabu (27/7/2011) mengatakan dirinya siap jika dipanggil polisi untuk meluruskan kasus ini. "Saya siap jika dipangil kapanpun oleh polisi sama halnya saat saya dipanggil oleh Panja mafia pemilu. Kalau saya sehat Insya Allah akan datang," kata Dewi usai pelantikan dan seminar DPW Persatuan Nelayan Indonesia Sulsel.
Adik kandung Gubernur Sulsel ini mengaku siap dan memang sedang menunggu panggilan dari Mabes Polri untuk menjelaskan tentang dugaan pembuatan surat palsu MK nomor 112 teranggal 14 Agustus tersebut.
Ketika ditanya, apakah benar dirinya tidak kenal secara pribadi dengan Andi Nurpati, anggota KPU, Dewi membenarkan kalau memang dirinya tidak kenal Andi Nurpati. Padahal surat yang palsu terkait dirinya, Dewi juga mengaku tidak kenal. Persis senada dengan pernyataan Nurpatri yang mengatakan dirinya tidak kenal Mantan ketua DPD Hanura Sulsel, Dewi.
"Saya hanya kenal muka dan namanya, itupun dari tayangan di televisi," tandasnya.[iaf]
Masyarakat Papua Diimbau Untuk Tidak Terprovokasi Demo
Jayapura (ANTARA News) - Ketua umum Liga perjuangan nasional rakyat Papua Barat, Arkiluas Baho, mengimbau kepada masyarakat yang ada di provinsi Papua dan Papua Barat untuk tidak panik bahkan terprovokasi dengan isu-isu yang menyesatkan dari pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggungjawab pada demo 2 Agustus nanti di sejumlah daerah di Tanah Papua.
"Saya imbau kepada warga yang ada di Tanah Papua untuk tidak panik atau terprovokasi untuk demo pada 2 Agustus nanti," katanya di Jayapura, Papua, Kamis.
Menurutnya, demo damai ataupun aksi yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu yang mengatasnamakan rakyat Papua guna mendukung rencana diskusi atau konferensi di London, Inggris terkait PEPERA 1969 sepatutnya tidak ditanggapi.
Karena isu-isu yang dihembuskan tersebut tidaklah memberikan dampak yang positif bagi perjuangan rakyat Papua untuk mendapatkan kebebasan dari berbagai permasalahan.
"Aksi tersebut tidak akan mendatangkan keuntungan bagi rakyat Papua dari berbagai penderitaan yang ada," katanya.
Dikatakannya, kebebasan total yang diinginkan rakyat Papua yakni kebebasan dari segi politik dan ekonomi seperti memperjuangkan dan menegakan demokrasi yang tidak tersentuh dengan baik oleh pemerintah pusat.
"Perjuangan yang sesungguhnya adalah bagaimana kita bersama mendorong agar pemerintah lebih mempunyai komitmen untuk menyelesaikan sejumlah permasalahan yang mendasar di Papua seperti masalah HAM, politik ataupun ekonomi," katanya.
Dikatakannya, saat ini pemerintahan SBY menginginkan bagaimana sejumlah permasalahan yang ada di provinsi tertimur Indonesia dapat terselesaikan dengan baik dan tentunya tidak mengorbankan masyarakat.
"Pemerintah telah mengutus Pak Farid Husein untuk berbicara dan menyelesaikan masalah Papua baik itu lewat dialog ataupun bentuk lainnya," katanya mengaku sebagai perpanjangan tangan dari Farid Husein.
Arkilau Baho juga meminta kepada pemerintah untuk tidak berlebihan menanggapi respon rakyat di Papua, terkait penyampaian pendapat pada 2 Agustus nanti di London, Inggris.
"Sebaiknya semua kalangan menanggapi ini dengan bijak dan arif dengan tidak terkena hasutan/provokasi dari orang-orang yang tidak bertanggungjawab," katanya.
Sebelumnya, pada Selasa (26/7), salah satu kelompok yang mengatas namakan rakyat Papua akan melaksanakan aksi demo damai besar-besaran disejumlah daerah di Papua bahkan di luar negeri untuk mendukung konferensi internasional terkait PEPERA 1969 di London Inggris pada 2 Agustus mendatang. (ANT185/K004)
"Saya imbau kepada warga yang ada di Tanah Papua untuk tidak panik atau terprovokasi untuk demo pada 2 Agustus nanti," katanya di Jayapura, Papua, Kamis.
Menurutnya, demo damai ataupun aksi yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu yang mengatasnamakan rakyat Papua guna mendukung rencana diskusi atau konferensi di London, Inggris terkait PEPERA 1969 sepatutnya tidak ditanggapi.
Karena isu-isu yang dihembuskan tersebut tidaklah memberikan dampak yang positif bagi perjuangan rakyat Papua untuk mendapatkan kebebasan dari berbagai permasalahan.
"Aksi tersebut tidak akan mendatangkan keuntungan bagi rakyat Papua dari berbagai penderitaan yang ada," katanya.
Dikatakannya, kebebasan total yang diinginkan rakyat Papua yakni kebebasan dari segi politik dan ekonomi seperti memperjuangkan dan menegakan demokrasi yang tidak tersentuh dengan baik oleh pemerintah pusat.
"Perjuangan yang sesungguhnya adalah bagaimana kita bersama mendorong agar pemerintah lebih mempunyai komitmen untuk menyelesaikan sejumlah permasalahan yang mendasar di Papua seperti masalah HAM, politik ataupun ekonomi," katanya.
Dikatakannya, saat ini pemerintahan SBY menginginkan bagaimana sejumlah permasalahan yang ada di provinsi tertimur Indonesia dapat terselesaikan dengan baik dan tentunya tidak mengorbankan masyarakat.
"Pemerintah telah mengutus Pak Farid Husein untuk berbicara dan menyelesaikan masalah Papua baik itu lewat dialog ataupun bentuk lainnya," katanya mengaku sebagai perpanjangan tangan dari Farid Husein.
Arkilau Baho juga meminta kepada pemerintah untuk tidak berlebihan menanggapi respon rakyat di Papua, terkait penyampaian pendapat pada 2 Agustus nanti di London, Inggris.
"Sebaiknya semua kalangan menanggapi ini dengan bijak dan arif dengan tidak terkena hasutan/provokasi dari orang-orang yang tidak bertanggungjawab," katanya.
Sebelumnya, pada Selasa (26/7), salah satu kelompok yang mengatas namakan rakyat Papua akan melaksanakan aksi demo damai besar-besaran disejumlah daerah di Papua bahkan di luar negeri untuk mendukung konferensi internasional terkait PEPERA 1969 di London Inggris pada 2 Agustus mendatang. (ANT185/K004)
Rabu, 27 Juli 2011
Kasal Terima Bintang Kehormatan "Legion of Merit"
Jakarta (ANTARA News) - Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Soeparno menerima bintang kehormatan "Legion of Merit" dari Pemerintah Amerika Serikat sebagai penghargaan atas kerja sama yang baik antara angkatan laut kedua negara.
Juru bicara TNI Angkatan Laut Laksamana Pertama TNI Tri Prasodjo di Jakarta, Rabu, mengatakan, penyematan bintang kehormatan atas peran Indonesia dalam menjaga keamanan maritim di kawasan Asia Tenggara serta kemitraan yang terjalin di Pasifik itu dilaksanakan oleh Kepala Operasi Angkatan Laut Amerika Serikat/United States CNO (Chief of Naval Operation) Laksamana Gary Roughead di AS pekan lalu.
Menurutnya, Laksamana Gary Roughead menyatakan bahwa selama bertahun-tahun TNI AL telah memberi sumbangan penting dalam menjaga keamanan maritim di kawasan Asia Tenggara, khususnya Selat Malaka.
Angkatan Laut AS memandang kerja sama keamanan maritim yang diselenggarakan oleh Angkatan Laut negara-negara ASEAN, khususnya di Selat Malaka, merupakan contoh bagi kawasan lainnya dalam memberi keuntungan bagi dunia internasional, utamanya lalu lintas perdagangan internasional yang melintasi perairan di kawasan itu.
Pemerintah AS mencermati kepemimpinan organisasi TNI AL ikut menentukan dalam keberhasilan pengembangan kerja sama maritim ASEAN dan kemitraan Pasifik melalui berbagai kerja sama latihan diantaranya SEACAT, CARAT, dan RIMPAC, serta keberhasilan Indonesia melalui peran TNI AL dalam mengatasi pembajakan laut Somalia di perairan Timur Tengah yang terjadi baru-baru ini.
Presiden Amerika Serikat berdasarkan Undang-Undang Kongres tanggal 20 Juli 1942, melalui Kementerian Pertahanan memberikan penghargaan dengan menganugerahkan medali "Legion of Merit" (Bintang Jasa Tingkat Pemimpin) kepada Laksamana TNI Soeparno atas usaha-usaha yang dilakukan sebagai pemimpin TNI AL dalam mewujudkan kerja sama keamanan maritim di kawasan ASEAN dan meningkatkan kemitraan Pasifik.
Kunjungan Kasal Laksamana TNI Soeparno ke Pangkalan Armada Amerika Serikat di Pasifik dan US Navy Pentagon bertujuan memenuhi undangan US CNO dalam rangka meningkatkan kerja sama antara angkatan laut kedua negara yang selama ini telah terjalin dengan baik.
Dalam kunjungannya ke pangkalan armada Amerika Serikat di Pasifik, Kasal Soeparno diterima langsung Komandan Armada Pasifik Laksamana Patrick M Walsh, sedangkan di US Navy Pentagon diterima oleh US CNO didampingi para pejabat US Navy lainnya.
Berbagai fasilitas Angkatan Laut AS yang dikunjungi diantaranya armada AS di Pasifik, armada kapal selam AS di Pasifik, "US Navy Pentagon", Pusat Informasi dan Intelijen Angkatan Laut AS, Pusat Intelijen Maritim Nasional AS, "Navy International Programs Office" dan Akademi Angkatan Laut AS.
Dalam kunjungan itu Kasal berkesempatan "on board" di kapal selam USS Pasadena (SSN 752) dan kapal destroyer USS Russel (DDG 59).
Pejabat Angkatan Laut kedua negara juga membahas stabilitas kawasan di Laut China Selatan, keamanan maritim di kawasan ASEAN, perkembangan sistem pengintaian maritim terintegrasi, peningkatan kerja sama latihan antara TNI AL-US Navy, kerja sama bantuan kemanusiaan dan tanggap bencana, serta peningkatan kerja sama pendidikan dan logistik antara angkatan laut kedua negara.(*)
Juru bicara TNI Angkatan Laut Laksamana Pertama TNI Tri Prasodjo di Jakarta, Rabu, mengatakan, penyematan bintang kehormatan atas peran Indonesia dalam menjaga keamanan maritim di kawasan Asia Tenggara serta kemitraan yang terjalin di Pasifik itu dilaksanakan oleh Kepala Operasi Angkatan Laut Amerika Serikat/United States CNO (Chief of Naval Operation) Laksamana Gary Roughead di AS pekan lalu.
Menurutnya, Laksamana Gary Roughead menyatakan bahwa selama bertahun-tahun TNI AL telah memberi sumbangan penting dalam menjaga keamanan maritim di kawasan Asia Tenggara, khususnya Selat Malaka.
Angkatan Laut AS memandang kerja sama keamanan maritim yang diselenggarakan oleh Angkatan Laut negara-negara ASEAN, khususnya di Selat Malaka, merupakan contoh bagi kawasan lainnya dalam memberi keuntungan bagi dunia internasional, utamanya lalu lintas perdagangan internasional yang melintasi perairan di kawasan itu.
Pemerintah AS mencermati kepemimpinan organisasi TNI AL ikut menentukan dalam keberhasilan pengembangan kerja sama maritim ASEAN dan kemitraan Pasifik melalui berbagai kerja sama latihan diantaranya SEACAT, CARAT, dan RIMPAC, serta keberhasilan Indonesia melalui peran TNI AL dalam mengatasi pembajakan laut Somalia di perairan Timur Tengah yang terjadi baru-baru ini.
Presiden Amerika Serikat berdasarkan Undang-Undang Kongres tanggal 20 Juli 1942, melalui Kementerian Pertahanan memberikan penghargaan dengan menganugerahkan medali "Legion of Merit" (Bintang Jasa Tingkat Pemimpin) kepada Laksamana TNI Soeparno atas usaha-usaha yang dilakukan sebagai pemimpin TNI AL dalam mewujudkan kerja sama keamanan maritim di kawasan ASEAN dan meningkatkan kemitraan Pasifik.
Kunjungan Kasal Laksamana TNI Soeparno ke Pangkalan Armada Amerika Serikat di Pasifik dan US Navy Pentagon bertujuan memenuhi undangan US CNO dalam rangka meningkatkan kerja sama antara angkatan laut kedua negara yang selama ini telah terjalin dengan baik.
Dalam kunjungannya ke pangkalan armada Amerika Serikat di Pasifik, Kasal Soeparno diterima langsung Komandan Armada Pasifik Laksamana Patrick M Walsh, sedangkan di US Navy Pentagon diterima oleh US CNO didampingi para pejabat US Navy lainnya.
Berbagai fasilitas Angkatan Laut AS yang dikunjungi diantaranya armada AS di Pasifik, armada kapal selam AS di Pasifik, "US Navy Pentagon", Pusat Informasi dan Intelijen Angkatan Laut AS, Pusat Intelijen Maritim Nasional AS, "Navy International Programs Office" dan Akademi Angkatan Laut AS.
Dalam kunjungan itu Kasal berkesempatan "on board" di kapal selam USS Pasadena (SSN 752) dan kapal destroyer USS Russel (DDG 59).
Pejabat Angkatan Laut kedua negara juga membahas stabilitas kawasan di Laut China Selatan, keamanan maritim di kawasan ASEAN, perkembangan sistem pengintaian maritim terintegrasi, peningkatan kerja sama latihan antara TNI AL-US Navy, kerja sama bantuan kemanusiaan dan tanggap bencana, serta peningkatan kerja sama pendidikan dan logistik antara angkatan laut kedua negara.(*)
MA Tambah Hukuman Gayus Jadi 12 Tahun
Jakarta (ANTARA News) - Mahkamah Agung menolak kasasi Gayus Halomoan Tambunan atas kasus suap penanganan keberatan pajak PT Surya Alam Tunggal dan menambah hukumannya menjadi 12 tahun penjara.
"Hukumannya menjadi 12 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsidair enam bulan kurungan," kata anggota Majelis Kasasi Krisna Harahap saat dikonfirmasi Jakarta, Rabu.
Hukuman yang diberikan MA ini lebih berat dua tahun dari hukuman 10 tahun penjara yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi.
Kasasi perkara Gayus Tambunan ini ditangani oleh majelis Hakim Agung yang terdiri atas Artijo Alkostar, Krisna Harahap dan Syamsul Chaniago.
Perkara pertama Gayus yang diperiksa oleh Mahkamah Agung ini melibatkan keberatan pajak yang diajukan oleh PT Surya Alam Tunggal.
Dalam dakwaan disebutkan, Gayus telah memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yakni kepada Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Muchtadi Asnun sebesar 30.000 dolar AS dan 10.000 dolar AS kepada Hakim anggota lainnya.
Kemudian kepada anggota Polri Arafat Enanie dan Sri Sumartini 2.500 dolar dan 3.500 dolar AS.
Kepada Penasihat Hukum Haposan Hutagalung sebesar Rp800 juta dan 45.000 dolar AS.
Krisna menjelaskan bahwa dalam pemeriksaan kasasi perkara ini, berkembang pendapat yang menyatakan bahwa bagi Indonesia, pajak merupakan sumber APBN terbesar sehingga intensifikasi dan ektensifikasi perpajakan harus selalu dilakukan.
"Hukumannya menjadi 12 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsidair enam bulan kurungan," kata anggota Majelis Kasasi Krisna Harahap saat dikonfirmasi Jakarta, Rabu.
Hukuman yang diberikan MA ini lebih berat dua tahun dari hukuman 10 tahun penjara yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi.
Kasasi perkara Gayus Tambunan ini ditangani oleh majelis Hakim Agung yang terdiri atas Artijo Alkostar, Krisna Harahap dan Syamsul Chaniago.
Perkara pertama Gayus yang diperiksa oleh Mahkamah Agung ini melibatkan keberatan pajak yang diajukan oleh PT Surya Alam Tunggal.
Dalam dakwaan disebutkan, Gayus telah memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yakni kepada Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Muchtadi Asnun sebesar 30.000 dolar AS dan 10.000 dolar AS kepada Hakim anggota lainnya.
Kemudian kepada anggota Polri Arafat Enanie dan Sri Sumartini 2.500 dolar dan 3.500 dolar AS.
Kepada Penasihat Hukum Haposan Hutagalung sebesar Rp800 juta dan 45.000 dolar AS.
Krisna menjelaskan bahwa dalam pemeriksaan kasasi perkara ini, berkembang pendapat yang menyatakan bahwa bagi Indonesia, pajak merupakan sumber APBN terbesar sehingga intensifikasi dan ektensifikasi perpajakan harus selalu dilakukan.
Istana Sambut Baik Komite Etik KPK
VIVAnews - Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha menyambut positif adanya Komite Etik yang dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Kalau ada investigasi internal, tentu itu sesuatu hal yang positif untuk mensterilkan lembaga KPK," kata Julian, di Kantor Presiden, Rabu 27 Juli 2011
Dia mengatakan, yang paling penting jangan sampai hal-hal yang tidak benar akhirnya dianggap benar. "Demikian sebaliknya, hal-hal yang benar malah dianggap tidak benar," ujarnya
Komite etik KPK dibentuk dari unsur pimpinan, penasihat dan masyarakat. Unsur pimpinan antara lain Busyro Muqoddas, Haryono Umar, dan Bibit Samad Rianto, 2 penasihat KPK Abdullah Hehamahua dan Said Zainal, juga ikut dalam tim. Komite etik ini juga akan diisi 2 tokoh masyarakat yakni Marjono Reksodiputro dan Syahruddin Rasul. Tim akan dipimpin oleh Abdullah Hehamahua.
Ketua Komite Etik Abdullah Hehamahua menegaskan timnya tak akan tebang pilih dan akan memeriksa semua pihak. Baik itu dari unsur pimpinan, pejabat, maupun staf KPK.
"Tidak hanya terbatas pada orang yang disebutkan (Nazaruddin) saja di media. Tapi siapa saja yang dalam proses klarifikasi itu namanya tersebutkan pasti kita panggil," ujar Hehamahua di Kantor KPK.(sj)
"Kalau ada investigasi internal, tentu itu sesuatu hal yang positif untuk mensterilkan lembaga KPK," kata Julian, di Kantor Presiden, Rabu 27 Juli 2011
Dia mengatakan, yang paling penting jangan sampai hal-hal yang tidak benar akhirnya dianggap benar. "Demikian sebaliknya, hal-hal yang benar malah dianggap tidak benar," ujarnya
Komite etik KPK dibentuk dari unsur pimpinan, penasihat dan masyarakat. Unsur pimpinan antara lain Busyro Muqoddas, Haryono Umar, dan Bibit Samad Rianto, 2 penasihat KPK Abdullah Hehamahua dan Said Zainal, juga ikut dalam tim. Komite etik ini juga akan diisi 2 tokoh masyarakat yakni Marjono Reksodiputro dan Syahruddin Rasul. Tim akan dipimpin oleh Abdullah Hehamahua.
Ketua Komite Etik Abdullah Hehamahua menegaskan timnya tak akan tebang pilih dan akan memeriksa semua pihak. Baik itu dari unsur pimpinan, pejabat, maupun staf KPK.
"Tidak hanya terbatas pada orang yang disebutkan (Nazaruddin) saja di media. Tapi siapa saja yang dalam proses klarifikasi itu namanya tersebutkan pasti kita panggil," ujar Hehamahua di Kantor KPK.(sj)
Bekas Panitera MK: Saya Juga Korban
VIVAnews - Mantan Panitera Mahkamah Konstitusi yang juga calon Hakim Agung Zainal Arifin Hoesein dicecar beberapa pertanyaan terkait dugaan pemalsuan surat Mahkamah Konstitusi saat menjalani tes wawancara di Komisi Yudisial.
Zainal menegaskan bahwa dia hanyalah saksi dalam kasus pemalsuan surat MK tersebut. Pria yang menjabat sebagai Panitera MK selama 1 tahun 9 bulan ini juga menyatakan dirinya sebagai korban.
"Saya juga melaporkan sebagai korban karena tanda tangan saya di-scan. Justru tanda tangan saya yang dipalsukan di surat itu. Surat itu masih belum dikonsultasikan lalu diambil oleh staf," kata Zainal di hadapan panelis di Gedung KY, Jakarta, Rabu, 27 Juli 2011.
Mengenai tudingan bahwa yang mengonsep surat palsu yang memenangkan Dewi Yasin Limpo adalah dirinya dan Arsyad Sanusi, menurut Zainal itu hanyalah tafsiran saja. "Konsep surat jawaban iya, tapi surat jawaban itu masih mentah, belum ditanda tangan dan belum dikonsultasikan," tutur dia.
Tak hanya itu, Zainal juga pernah melaporkan penyidik Bareskrim ke Kompolnas saat dirinya ditetapkan sebagai tersangka hasil pemilu Sumatera Selatan. "Tapi apa yang dilakukan oleh Kompolnas saya tidak tahu," katanya.
Zainal mengakui, posisi sebagai Panitera MK saat itu sering dimanfaatkan. Namun Zainal mengaku tidak mengetahui apa yang terjadi dengan KPU dan MK sehingga ada kasus pemalsuan surat tersebut. "Nanti mungkin pembuktian di pengadilan," tegasnya.
Zainal menegaskan dirinya berani dan siap ditindak jika nantinya ada laporan masyarakat ke KY terkait pelanggaran kode etik hakim.
Zainal juga sebelumnya pernah terseret dalam kasus hasil pemilu Sumatera Selatan yang berhubungan dengan Ahmad Yani. Namun lagi-lagi Zainal membantah pernyataan Panelis, dia menyatakan tidak pernah ada masalah dalam hasil pemilu tersebut.
"Kalau menurut saya tidak terjadi apa-apa karena saya menjalankan tugas sebagai Panitera dan surat yang saya jawab itu adalah permintaan dari KPU. Surat yang saya draft dan saya tandatangani adalah perintah jabatan," ujarnya.
Pria yang tahun 2007 pernah menjabat selama delapan bulan sebagai Kepala Pusat Penelitian di Mahkamah Konstitusi ini menegaskan bahwa kasus hasil pemilu Sumatera Selatan tersebut sudah di-SP3.
"Karena memang saya tidak melakukan seperti itu dan surat yang saya sampaikan ke KPU adalah jawaban sebagai official letter," katanya. (sj)
Zainal menegaskan bahwa dia hanyalah saksi dalam kasus pemalsuan surat MK tersebut. Pria yang menjabat sebagai Panitera MK selama 1 tahun 9 bulan ini juga menyatakan dirinya sebagai korban.
"Saya juga melaporkan sebagai korban karena tanda tangan saya di-scan. Justru tanda tangan saya yang dipalsukan di surat itu. Surat itu masih belum dikonsultasikan lalu diambil oleh staf," kata Zainal di hadapan panelis di Gedung KY, Jakarta, Rabu, 27 Juli 2011.
Mengenai tudingan bahwa yang mengonsep surat palsu yang memenangkan Dewi Yasin Limpo adalah dirinya dan Arsyad Sanusi, menurut Zainal itu hanyalah tafsiran saja. "Konsep surat jawaban iya, tapi surat jawaban itu masih mentah, belum ditanda tangan dan belum dikonsultasikan," tutur dia.
Tak hanya itu, Zainal juga pernah melaporkan penyidik Bareskrim ke Kompolnas saat dirinya ditetapkan sebagai tersangka hasil pemilu Sumatera Selatan. "Tapi apa yang dilakukan oleh Kompolnas saya tidak tahu," katanya.
Zainal mengakui, posisi sebagai Panitera MK saat itu sering dimanfaatkan. Namun Zainal mengaku tidak mengetahui apa yang terjadi dengan KPU dan MK sehingga ada kasus pemalsuan surat tersebut. "Nanti mungkin pembuktian di pengadilan," tegasnya.
Zainal menegaskan dirinya berani dan siap ditindak jika nantinya ada laporan masyarakat ke KY terkait pelanggaran kode etik hakim.
Zainal juga sebelumnya pernah terseret dalam kasus hasil pemilu Sumatera Selatan yang berhubungan dengan Ahmad Yani. Namun lagi-lagi Zainal membantah pernyataan Panelis, dia menyatakan tidak pernah ada masalah dalam hasil pemilu tersebut.
"Kalau menurut saya tidak terjadi apa-apa karena saya menjalankan tugas sebagai Panitera dan surat yang saya jawab itu adalah permintaan dari KPU. Surat yang saya draft dan saya tandatangani adalah perintah jabatan," ujarnya.
Pria yang tahun 2007 pernah menjabat selama delapan bulan sebagai Kepala Pusat Penelitian di Mahkamah Konstitusi ini menegaskan bahwa kasus hasil pemilu Sumatera Selatan tersebut sudah di-SP3.
"Karena memang saya tidak melakukan seperti itu dan surat yang saya sampaikan ke KPU adalah jawaban sebagai official letter," katanya. (sj)
Denny Yakin Integritas KPK
VIVAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membentuk tim pemeriksa etik. Tim periksa tersebut akan melakukan pemeriksaan internal nama-nama yang disebut Nazaruddin.
Staf Khusus Presiden bidang hukum,Denny Indrayana mengatakan hal tersebut merupakan hak KPK. "Mereka punya aturan semacam majelis kode etiknya," kata Denny, di Kantor Presiden, Rabu 27 Juli 2011.
Menurut Denny aturan soal keanggotaan majelis etik KPK telah diatur dalam Undang-Undang KPK. "Aturannya mengatakan begitu. pasti mereka mengacu pada aturan mereka. Coba baca aturan internalnya," ujarnya.
Denny menjelaskan, jika dalam pemeriksaan internal ada indikasi pelanggaran, tentu ada mekanisme internal lebih lanjut. "Kalau tidak, sebagai mana biasanya ini serangan- serangan balik ke KPK," ujarnya.
Soal mekanisme kerja di KPK, Denny meyakini, mereka masih memiliki integritas. "Ketuanya pak Busyro saya pikir orang yang memiliki integritas," ujarnya.
Dia meyakini, KPK akan melakukan pemeriksaan yang fair dan profesional. "Siapa-siapa yang akan diperiksa tidak etis kalau kita yang dari luar kemudian mendikte KPK," imbuh Denny.
Komite etik KPK dibentuk dari unsur pimpinan, penasihat dan masyarakat. Unsur pimpinan diantaranya Busyro Muqoddas, Haryono Umar, dan Bibit Samad Rianto, 2 penasihat KPK Abdullah Hehamahua dan Said Zainal, juga ikut dalam tim. Komite etik ini juga akan diisi 2 tokoh masyarakat yakni Marjono Reksodiputro dan Syahruddin Rasul. Tim akan dipimpin oleh Abdullah Hehamahua. (umi)
Staf Khusus Presiden bidang hukum,Denny Indrayana mengatakan hal tersebut merupakan hak KPK. "Mereka punya aturan semacam majelis kode etiknya," kata Denny, di Kantor Presiden, Rabu 27 Juli 2011.
Menurut Denny aturan soal keanggotaan majelis etik KPK telah diatur dalam Undang-Undang KPK. "Aturannya mengatakan begitu. pasti mereka mengacu pada aturan mereka. Coba baca aturan internalnya," ujarnya.
Denny menjelaskan, jika dalam pemeriksaan internal ada indikasi pelanggaran, tentu ada mekanisme internal lebih lanjut. "Kalau tidak, sebagai mana biasanya ini serangan- serangan balik ke KPK," ujarnya.
Soal mekanisme kerja di KPK, Denny meyakini, mereka masih memiliki integritas. "Ketuanya pak Busyro saya pikir orang yang memiliki integritas," ujarnya.
Dia meyakini, KPK akan melakukan pemeriksaan yang fair dan profesional. "Siapa-siapa yang akan diperiksa tidak etis kalau kita yang dari luar kemudian mendikte KPK," imbuh Denny.
Komite etik KPK dibentuk dari unsur pimpinan, penasihat dan masyarakat. Unsur pimpinan diantaranya Busyro Muqoddas, Haryono Umar, dan Bibit Samad Rianto, 2 penasihat KPK Abdullah Hehamahua dan Said Zainal, juga ikut dalam tim. Komite etik ini juga akan diisi 2 tokoh masyarakat yakni Marjono Reksodiputro dan Syahruddin Rasul. Tim akan dipimpin oleh Abdullah Hehamahua. (umi)
Dewan Pers Siapkan Panduan Bagi Media Online
VIVAnews – Dewan Pers sedang menyiapkan kerangka acuan pedoman peliputan bagi media online. Acuan ini rencananya akan digunakan sebagai standarisasi peliputan berita di media online.
“Kami sudah berulang kali bertemu untuk membahas ini. Kami tidak memulai dari nol. Kami melihat pedoman dari sejumlah negara lain yang telah memilikinya,” kata anggota Dewan Pers Agus Sudibyo di Padang, Rabu 27 Juli 2011.
Agus menyatakan, panduan peliputan bagi media online tidak mengebiri kode etik jurnalistik yang ada saat ini. Panduan bagi media online bertujuan agar situs berita online dapat menerbitkan produk jurnalistik yang berimbang.
Salah satu konten yang akan diatur dalam panduan tersebut adalah komentar pembaca berita online. Agus menuturkan, komentar pembaca perlu diatur agar tidak kebablasan. “Panduan media online akan memberikan pembatasan terkait komentar pembaca,” ujarnya. Komentar-komentar itu, imbuhnya, perlu diluruskan untuk menghindari penilaian buruk masyarakat terhadap media.
Agus menyatakan, tanggung jawab dari komentar yang dipublikasikan media online tidak bisa dibebankan kepada pembaca sepenuhnya. “Redaksi memiliki otoritas untuk memuat atau mengatur surat pembaca. Tidak fair kalau hanya dibebankan pada pembaca,” kata dia.
Persoalan lain yang akan disoroti dalam panduan itu adalah soal kecepatan berita yang dimuat oleh media online. Agus mengatakan, kecepatan pemuatan berita online seringkali menjadi persoalan dalam dunia jurnalistik. “Mestinya kecepatan berita tidak bisa mengabaikan prinsip akurasi, konfirmasi, dan verifikasi,” kata dia. (Laporan: Eri Naldi | Padang, umi)
“Kami sudah berulang kali bertemu untuk membahas ini. Kami tidak memulai dari nol. Kami melihat pedoman dari sejumlah negara lain yang telah memilikinya,” kata anggota Dewan Pers Agus Sudibyo di Padang, Rabu 27 Juli 2011.
Agus menyatakan, panduan peliputan bagi media online tidak mengebiri kode etik jurnalistik yang ada saat ini. Panduan bagi media online bertujuan agar situs berita online dapat menerbitkan produk jurnalistik yang berimbang.
Salah satu konten yang akan diatur dalam panduan tersebut adalah komentar pembaca berita online. Agus menuturkan, komentar pembaca perlu diatur agar tidak kebablasan. “Panduan media online akan memberikan pembatasan terkait komentar pembaca,” ujarnya. Komentar-komentar itu, imbuhnya, perlu diluruskan untuk menghindari penilaian buruk masyarakat terhadap media.
Agus menyatakan, tanggung jawab dari komentar yang dipublikasikan media online tidak bisa dibebankan kepada pembaca sepenuhnya. “Redaksi memiliki otoritas untuk memuat atau mengatur surat pembaca. Tidak fair kalau hanya dibebankan pada pembaca,” kata dia.
Persoalan lain yang akan disoroti dalam panduan itu adalah soal kecepatan berita yang dimuat oleh media online. Agus mengatakan, kecepatan pemuatan berita online seringkali menjadi persoalan dalam dunia jurnalistik. “Mestinya kecepatan berita tidak bisa mengabaikan prinsip akurasi, konfirmasi, dan verifikasi,” kata dia. (Laporan: Eri Naldi | Padang, umi)
Denny Minta Masyarakat Tunggu Hasil Pemeriksaan Komisi Etik KPK
Luhur Hertanto - detikNews
Jakarta - KPK membentuk Komite Etik untuk memeriksa pimpinan KPK yang disebut-sebut Nazaruddin. Staf Khusus Presiden bidang Hukum Denny Indrayana meminta masyarakat jangan cepat-cepat mengambil kesimpulan pemeriksaan komite itu.
"Hasil pemeriksaan pasti akan KPK ekspose, sebab itu bukan rahasia. Sementara itu jangan simpulkan apa-apa dulu," kata Denny Indrayana di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (27/7/2011).
Denny menjelaskan, sama seperti proses penyelidikan kasus hukum lainnya, pada tahap-tahap awal belum semua informasi bisa disampaikan kepada masyarakat. Namun bila sudah tuntas, pasti semuanya akan dipaparkan.
"Beri kesempatan tim KPK bekerja. Kita tunggu saja hasilnya," imbuh Denny.
Denny mengatakan, kinerja KPK sejauh ini masih merupakan yang terbaik. Hal itu tidak lepas dari sosok para jajaran pimpinan dan penyidik yang konsisten dan berintegritas memberantas korupsi.
"Bila ada yang salah, di internal KPK pasti ada standar operation untuk menanganinya. Bila tidak terbukti, tudingan Nazaruddin itu seperti aksi corruptor fight back lainnya," sambung Denny.
Sebelumnya, dalam wawancara live dengan Metro TV, Nazaruddin pernah menyebut nama Wakil Ketua KPK Chandra Hamzah dan Jasin serta Deputi Penindakan Ade Rahardja sebagai pihak yang merekayasa kasus suap wisma atlet.
KPK membentuk tim internal dan Komite Etik terkait tudingan Nazaruddin yang membuat kuping memerah. Komite ini dikhususkan untuk memeriksa pimpinan yang disebut-sebut oleh Nazaruddin: Chandra Hamzah dan M Jasin.
Komite Etik ini khusus untuk memeriksa ada tidaknya pelanggaran yang dilakukan pimpinan KPK. Sedangkan unsur dari Komite Etik ini adalah meliputi tiga pimpinan lain, dua penasihat Zaid Zainal Abidin dan Abdullah Hehamahua, serta masyarakat.
Jakarta - KPK membentuk Komite Etik untuk memeriksa pimpinan KPK yang disebut-sebut Nazaruddin. Staf Khusus Presiden bidang Hukum Denny Indrayana meminta masyarakat jangan cepat-cepat mengambil kesimpulan pemeriksaan komite itu.
"Hasil pemeriksaan pasti akan KPK ekspose, sebab itu bukan rahasia. Sementara itu jangan simpulkan apa-apa dulu," kata Denny Indrayana di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (27/7/2011).
Denny menjelaskan, sama seperti proses penyelidikan kasus hukum lainnya, pada tahap-tahap awal belum semua informasi bisa disampaikan kepada masyarakat. Namun bila sudah tuntas, pasti semuanya akan dipaparkan.
"Beri kesempatan tim KPK bekerja. Kita tunggu saja hasilnya," imbuh Denny.
Denny mengatakan, kinerja KPK sejauh ini masih merupakan yang terbaik. Hal itu tidak lepas dari sosok para jajaran pimpinan dan penyidik yang konsisten dan berintegritas memberantas korupsi.
"Bila ada yang salah, di internal KPK pasti ada standar operation untuk menanganinya. Bila tidak terbukti, tudingan Nazaruddin itu seperti aksi corruptor fight back lainnya," sambung Denny.
Sebelumnya, dalam wawancara live dengan Metro TV, Nazaruddin pernah menyebut nama Wakil Ketua KPK Chandra Hamzah dan Jasin serta Deputi Penindakan Ade Rahardja sebagai pihak yang merekayasa kasus suap wisma atlet.
KPK membentuk tim internal dan Komite Etik terkait tudingan Nazaruddin yang membuat kuping memerah. Komite ini dikhususkan untuk memeriksa pimpinan yang disebut-sebut oleh Nazaruddin: Chandra Hamzah dan M Jasin.
Komite Etik ini khusus untuk memeriksa ada tidaknya pelanggaran yang dilakukan pimpinan KPK. Sedangkan unsur dari Komite Etik ini adalah meliputi tiga pimpinan lain, dua penasihat Zaid Zainal Abidin dan Abdullah Hehamahua, serta masyarakat.
Lempari Polisi Telur Busuk, 1 Pendemo di KPK Ditangkap
Moksa Hutasoit - detikNews
Jakarta - Setelah 'Nazaruddin' dan 'Gayus Tambunan' puas bagi-bagi duit, seratusan pendemo dari Pemuda Kebangsaan melempari polisi dengan telur busuk. 1 Pendemo ditangkap dan bau busuk menyengat hidung.
Aksi lempar telur ini dilakukan oleh pendemo di penghujung aksi unjuk rasa yang digelar di depan Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (27/7/2011).
Puluhan polisi awalnya memilih mundur setelah mengira demo ini akan berakhir. Beberapa polisi lalu beristirahat dan duduk-duduk di pintu masuk KPK.
Tiba-tiba tanpa dikomando, pendemo yang mengusung tema supaya KPK berani menindak tegas para koruptor ini melempari polisi dengan telur busuk. Bak...buk...bak...buk!
Bau busuk menyeruak dan cangkang telur mengotori halaman Gedung KPK. Ada juga yang mengenai kaca lobi Gedung KPK. Telur busuk ada juga yang mengotori sepatu beberapa polisi.
Polisi tidak tinggal diam melihat ulah pendemo. Polisi maju dan mengejar pendemo. 1 Orang yang mengenakan kaos warna putih bertuliskan Pemuda Kebangsaan di bagian punggungnya diamankan polisi dan dimasukkan ke dalam truk polisi.
Sementara aparat Brimob yang menenteng tameng berusaha memukul mundur pendemo yang 'menjajah' jalur lambat di depan Gedung KPK. Aparat Brimob juga menamengi pendemo agar tidak merangsek lagi ke Gedung KPK.
Pendemo digiring ke arah 20 bus Metro Mini yang disewa oleh mereka.
Pendemo juga diminta meninggalkan lokasi unjuk rasa dengan naik ke dalam bus dan menutut pintu bus saat melintas di depan Gedung KPK.
Petugas kebersihan KPK sibuk membersihkan pecahan telur busuk 'warisan' pendemo. Ada yang mengelap kaca dan menyapu cangkang-cangkang telur yang berserakan.
Jakarta - Setelah 'Nazaruddin' dan 'Gayus Tambunan' puas bagi-bagi duit, seratusan pendemo dari Pemuda Kebangsaan melempari polisi dengan telur busuk. 1 Pendemo ditangkap dan bau busuk menyengat hidung.
Aksi lempar telur ini dilakukan oleh pendemo di penghujung aksi unjuk rasa yang digelar di depan Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (27/7/2011).
Puluhan polisi awalnya memilih mundur setelah mengira demo ini akan berakhir. Beberapa polisi lalu beristirahat dan duduk-duduk di pintu masuk KPK.
Tiba-tiba tanpa dikomando, pendemo yang mengusung tema supaya KPK berani menindak tegas para koruptor ini melempari polisi dengan telur busuk. Bak...buk...bak...buk!
Bau busuk menyeruak dan cangkang telur mengotori halaman Gedung KPK. Ada juga yang mengenai kaca lobi Gedung KPK. Telur busuk ada juga yang mengotori sepatu beberapa polisi.
Polisi tidak tinggal diam melihat ulah pendemo. Polisi maju dan mengejar pendemo. 1 Orang yang mengenakan kaos warna putih bertuliskan Pemuda Kebangsaan di bagian punggungnya diamankan polisi dan dimasukkan ke dalam truk polisi.
Sementara aparat Brimob yang menenteng tameng berusaha memukul mundur pendemo yang 'menjajah' jalur lambat di depan Gedung KPK. Aparat Brimob juga menamengi pendemo agar tidak merangsek lagi ke Gedung KPK.
Pendemo digiring ke arah 20 bus Metro Mini yang disewa oleh mereka.
Pendemo juga diminta meninggalkan lokasi unjuk rasa dengan naik ke dalam bus dan menutut pintu bus saat melintas di depan Gedung KPK.
Petugas kebersihan KPK sibuk membersihkan pecahan telur busuk 'warisan' pendemo. Ada yang mengelap kaca dan menyapu cangkang-cangkang telur yang berserakan.
Bocah Masuk Penjara, Menkumham Prihatin
Kendari (ANTARA News) - Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar memprihatinkan masuknya Riawan, remaja berusia 15 tahun, penjara terkait kasus dugaan pembalakan liar.
"Ini kan aneh, kok ada anak seusia itu langsung ditahan, padahal setelah saya tanya kepada anak itu, ternyata kesalahannya membawa kayu dari hutan, langsung yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka," kata Patrialis usai meninjau Rumah Tahanan Kelas IIA, di Kendari, Rabu.
Menteri meminta penegak hukum baik kepolisian maupun kejaksaan mendalami dulu kasus ini sebelum anak itu ditetapkan sebagai tersangka apalagi dinyatakan masuk penjara.
Padahal, berdasarkan pengakuan Riawan kepada Patrialis, dia hanya menjadi korban pelaku illegal logging yang merambah hutan lindung di daerah Kabupaten Konawe.
"Riawan tertangkap di dalam satu kawasan hutan lindung, disaat dirinya membawa serpihan tangkai kayu kering dalam hutan, aparat kehutanan langsung menahan anak itu tanpa ada keterangan lebih jauh," kata Menteri menirukan pernyataan sang anak.
Kepala Rutan Kelas IIA Kendari, Agus Pritiatno, membenarkan telah menahan Riawan setelah dititipi Kejaksaan Negeri Kendari terkait kasus pasal 78 Undang-Undang nomor: 41 tahun 1999 tentang kehutanan.
"Kami tidak tahu- menahu, apakah itu anak usia di bawah 15 tahun ataukah dewasa, bila ada surat perintah penahanan, maka langsung kita amankan di dalam rutan," katanya.(*)
"Ini kan aneh, kok ada anak seusia itu langsung ditahan, padahal setelah saya tanya kepada anak itu, ternyata kesalahannya membawa kayu dari hutan, langsung yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka," kata Patrialis usai meninjau Rumah Tahanan Kelas IIA, di Kendari, Rabu.
Menteri meminta penegak hukum baik kepolisian maupun kejaksaan mendalami dulu kasus ini sebelum anak itu ditetapkan sebagai tersangka apalagi dinyatakan masuk penjara.
Padahal, berdasarkan pengakuan Riawan kepada Patrialis, dia hanya menjadi korban pelaku illegal logging yang merambah hutan lindung di daerah Kabupaten Konawe.
"Riawan tertangkap di dalam satu kawasan hutan lindung, disaat dirinya membawa serpihan tangkai kayu kering dalam hutan, aparat kehutanan langsung menahan anak itu tanpa ada keterangan lebih jauh," kata Menteri menirukan pernyataan sang anak.
Kepala Rutan Kelas IIA Kendari, Agus Pritiatno, membenarkan telah menahan Riawan setelah dititipi Kejaksaan Negeri Kendari terkait kasus pasal 78 Undang-Undang nomor: 41 tahun 1999 tentang kehutanan.
"Kami tidak tahu- menahu, apakah itu anak usia di bawah 15 tahun ataukah dewasa, bila ada surat perintah penahanan, maka langsung kita amankan di dalam rutan," katanya.(*)
Permohonan Mundurnya Ditolak Pimpinan KPK, Johan Budi Belum Ambil Sikap
Indra Subagja - detikNews
Jakarta - Pimpinan KPK sudah menolak permintaan mundur Johan Budi sebagai juru bicara. Ketua KPK Busyro Muqoddas beralasan kinerja Johan selama ini terbilang baik. Bagaimana tanggapan Johan?
"Saya masih memerlukan waktu untuk merenung dan berpikir," kata Johan saat dihubungi detikcom, Selasa (26/7/2011).
Johan memilih menenangkan diri lebih dahulu sebelum mengambil keputusan lebih lanjut. Sebelumnya Johan mengaku berencana untuk mundur dari KPK karena melihat kondisi dan situasi saat ini, juga terkait tes seleksi pimpinan KPK.
Nah, pimpinan KPK, sudah menolak keinginan Johan itu. "Kami kan barusan rapat tadi. Johan mengundurkan diri dengan alasan untuk fokus pada seleksi pimpinan KPK. Permintaan ini kami pertimbangkan, dan kami tidak menerima pengunduran dirinya," tutur Ketua KPK Busyro Muqoddas kepada wartawan di kantornya, Selasa sore.
Busyro mengatakan, alasan Johan untuk dapat mempersiapkan diri dalam seleksi pimpinan KPK tidak dapat diterima. Menurut Busyro, Johan tetap dapat tetap mempersiapkan diri sembari menjabat sebagai Kabiro Humas KPK.
Jakarta - Pimpinan KPK sudah menolak permintaan mundur Johan Budi sebagai juru bicara. Ketua KPK Busyro Muqoddas beralasan kinerja Johan selama ini terbilang baik. Bagaimana tanggapan Johan?
"Saya masih memerlukan waktu untuk merenung dan berpikir," kata Johan saat dihubungi detikcom, Selasa (26/7/2011).
Johan memilih menenangkan diri lebih dahulu sebelum mengambil keputusan lebih lanjut. Sebelumnya Johan mengaku berencana untuk mundur dari KPK karena melihat kondisi dan situasi saat ini, juga terkait tes seleksi pimpinan KPK.
Nah, pimpinan KPK, sudah menolak keinginan Johan itu. "Kami kan barusan rapat tadi. Johan mengundurkan diri dengan alasan untuk fokus pada seleksi pimpinan KPK. Permintaan ini kami pertimbangkan, dan kami tidak menerima pengunduran dirinya," tutur Ketua KPK Busyro Muqoddas kepada wartawan di kantornya, Selasa sore.
Busyro mengatakan, alasan Johan untuk dapat mempersiapkan diri dalam seleksi pimpinan KPK tidak dapat diterima. Menurut Busyro, Johan tetap dapat tetap mempersiapkan diri sembari menjabat sebagai Kabiro Humas KPK.
Langganan:
Postingan (Atom)