VIVAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membentuk tim pemeriksa etik. Tim periksa tersebut akan melakukan pemeriksaan internal nama-nama yang disebut Nazaruddin.
Staf Khusus Presiden bidang hukum,Denny Indrayana mengatakan hal tersebut merupakan hak KPK. "Mereka punya aturan semacam majelis kode etiknya," kata Denny, di Kantor Presiden, Rabu 27 Juli 2011.
Menurut Denny aturan soal keanggotaan majelis etik KPK telah diatur dalam Undang-Undang KPK. "Aturannya mengatakan begitu. pasti mereka mengacu pada aturan mereka. Coba baca aturan internalnya," ujarnya.
Denny menjelaskan, jika dalam pemeriksaan internal ada indikasi pelanggaran, tentu ada mekanisme internal lebih lanjut. "Kalau tidak, sebagai mana biasanya ini serangan- serangan balik ke KPK," ujarnya.
Soal mekanisme kerja di KPK, Denny meyakini, mereka masih memiliki integritas. "Ketuanya pak Busyro saya pikir orang yang memiliki integritas," ujarnya.
Dia meyakini, KPK akan melakukan pemeriksaan yang fair dan profesional. "Siapa-siapa yang akan diperiksa tidak etis kalau kita yang dari luar kemudian mendikte KPK," imbuh Denny.
Komite etik KPK dibentuk dari unsur pimpinan, penasihat dan masyarakat. Unsur pimpinan diantaranya Busyro Muqoddas, Haryono Umar, dan Bibit Samad Rianto, 2 penasihat KPK Abdullah Hehamahua dan Said Zainal, juga ikut dalam tim. Komite etik ini juga akan diisi 2 tokoh masyarakat yakni Marjono Reksodiputro dan Syahruddin Rasul. Tim akan dipimpin oleh Abdullah Hehamahua. (umi)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar