Jakarta (ANTARA News) - Anggota Komisi III DPR RI (bidang Hukum) dari Fraksi Partai Golkar, Bambang Soesatyo menyatakan, penguasa dan kekuatan politik harus menghentikan kooptasinya atas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Yang mendesak sekarang bukan membubarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tetapi penguasa dan kekuatan politiklah yang harus berhenti mengintervensi KPK," tegasnya melalui ANTARA di Jakarta, Minggu.

Bambang Soesatyo mengatakan pula, desakan pembubaran KPK merupakan pemikiran sesat. "Praktik penegakan hukum yang terlalu tunduk pada dominasi kekuatan dan kehendak penguasa serta kekuatan politik, menjadi penyebab utama kegagalan memerangi korupsi," ujarnya.

Karena itu, ia berulang kali mengingatkan, untuk menjadikan KPK kuat dan independen, tidak ada jalan lain, kecuali penguasa serta kekuatan politik harus berhenti mengkooptasi lembaga ini.

Bambang Soesatyo menawarkan salah satu solusi untuk membuat KPK tetap kuat dan independen, yakni Pemerintah bersama DPR RI harus mengkaji ulang mekanisme penjaringan serta penetapan calon pimpinan. "Peran penentu yang melekat pada Pemerintah dan DPR RI mulai terasa janggal dan tidak masuk akal," katanya.

Sebab, menurutnya, Pemerintah sendiri masih menyimpan persoalan sangat besar berkait praktik korupsi. "DPR pun nyaris menyimpan persoalan yang sama. Artinya, Pemerintah dan DPR RI selama ini menjadi bagian dari masalah korupsi itu sendiri," ujarnya.

Karenanya, dia mempertanyakan, di mana kelayakan Pemerintah untuk mengajukan dan merekomendasikan figur calon pimpinan KPK ke DPR RI.