Ferdinan - detikNews
Jakarta -
Cawapres Jusuf Kalla menyesalkan pernyataan Prabowo Subianto
menolak pelaksanaan Pilpres. Namun JK menghormati keputusan capres nomor
urut 1 tersebut.
"Tentu kita menyayangkan tapi itu hak beliau
untuk mengambil sikap apa saja. Kita sendiri tidak mempengaruhi proses
kan jadi ya berjalan apa adanya walapun beliau mengambil sikap seperti
itu," ujar JK saat tiba di kediaman Mega di Jl Kebagusan IV, Jaksel,
Selasa (22/7/2014).
Menurut dia proses akhir Pilpres tetap
berjalan sesuai Undang Undang. "Tentu mudah-mudahan semua aman, kan
beliau mengatakan seperti itu akan berjalan dengan baik. Beliau kan
sudah bikin pernyataan," sambungnya.
Prabowo dalam pernyataannya menegaskan menolak pelasanaan pilpres yang disebut cacat hukum.
"Dengan
demikian kami menarik diri dari proses yang sedang berlangsung. Kami
tidak bersedia mengorbankan mandat yang diberikan rakyat dipermainkan
dan diselewengkan," ujar Prabowo di Rumah Polonia.
Selasa, 22 Juli 2014
Ini Pernyataan Lengkap Prabowo Tolak Pelaksanaan Pilpres
Yohannie Linggasari - detikNews
Jakarta - Capres Prabowo Subianto menggelar jumpa pers setelah mengadakan rapat dengan tim pemenangannya di Rumah Polonia. Secara mengejutkan, dia menolak pelaksanaan Pilpres 2014 karena dinilainya banyak kecurangan dan tidak demokratis.
Prabowo berpidato sambil berdiri. Sejumlah politisi pendukungnya berdiri di belakangnya antara lain MS Kaban, Akbar Tandjung, Aburizal Bakrie, Suryadharma Ali, Sekjen PAN Kurniawan, dan Mahfud Md, dll. Hatta Rajasa yang sejak rapat digelar tidak muncul, juga tidak terlihat hingga pidato Prabowo berakhir.
Berikut pidato Prabowo yang disampaikan dengan nada berapi-api di Rumah Polonia, Jl Cipinang Cempedak, Jakarta Timur, Selasa (22/7/2014) pukul 14.00 WIB:
Baru saja kami dari pimpinan Koalisi Merah Putih melaksanakan suatu tinjauan terhadap perkembangan situasi yang dihadapi negara dan bangsa kita. Terutama tentang hasil pelaksanaan Pilpres 2014.
Saudara-saudara sekalian, kami Koalisi Merah Putih mengikuti langkah-langkah dalam rangka menjalani demokrasi dengan sepenuh hati, dengan penuh keikhlasan, dengan penuh semangat, dengan penuh niat menghormati kedaulatan rakyat yaitu menghormati bahwa rakyat Indonesialah yang harus memiliki kekuasaan dan menentukan nasibnya sendiri.
Kita yang di belakang saya adalah pejuang-pejuang demokrasi. Hampir semua pemimpin politik di belakang saya dulu ikut demonstrasi, ikut mempertaruhkan nyawa untuk demokrasi. Saya walaupun di TNI, saya termasuk perwira muda yang mendorong terbentuknya demokrasi. Dari sejak saya usia muda, saya dan rekan saya mempertaruhkan jiwa dan raga demi kepentingan rakyat bangsa Indonesia. Kalau kita hanya mencari hidup enak dan hidup nyaman saya kira kami tidak perlu lagi berjuang di bidang politik.
Demokrasi artinya rakyat berkuasa. Wujud dari demokrasi adalah pemilihan. Dan esensi pemilihan adalah pemilihan yang jujur, adil, bersih. Kalau di TPS yang berhak memilih 300 orang, sedangkan yang datang 800 orang, itu berarti tidak jujur, tidak adil, dan tidak bersih. Kalau ada pejabat yang mencoblos puluhan dan ratusan surat suara itu tidak demokratis.
Tim hukum kami, saksi kami, dari belasan provinsi, telah melaporkan kecurangan-kecurangan yang luar biasa. Dari Papua saja, ada 14 kabupaten yang tidak pernah melaksanakan pencoblosan apapun.
Di DKI ada 5.800 TPS yang oleh Bawaslu sudah direkomendasikan untuk pemilu ulang tapi tidak digubris KPU. Di Jatim, demikian juga, 6 kabupaten direkomendasikan.
Saudara-saudara sekalian, dengan demikian, kami capres cawapres Prabowo Subianto - Hatta Rajasa, mengambil sikap tentang rekapitulasi suara KPU.
Izinkan saya menyampaikan apa yang telah menjadi hasil rapat Timkamnas prabowo-hatta terhadap pelaksanaan Pilpres 2014. Mencermati proses pelaksanaan pilpres yang diselenggarakan oleh KPU, kami menemukan beberapa hal yang memperlihatkan cacatnya proses Pilpres 2014 sehingga hilang hak-hak demokrasi rakyat Indonesia. Antara lain:
1. Proses pilpres 2014 yang dilaksanakan KPU bermasalah, tidak demokratis dan bertentangan dengan UUD 1945. Sebagai pelaksana, KPU tidak adil dan tidak terbuka. Banyak aturan main yang dibuat justru dilanggar sendiri oleh KPU.
2. Rekomendasi Bawaslu terhadap segala kelalaian dan penyimpangan di lapangan di berbagai wilayah di Tanah Air, diabaikan KPU.
3. Ditemukan sejumlah tindak pidana kecurangan pemilu oleh penyelenggara pemilu dan pihak asing dengan tujuan tertentu. Hingga pemilu jadi tidak jujur dan tidak adil
4. KPU selalu mengalihkan masalah ke MK, seolah-olah segala keluhan dari tim Prabowo-Hatta merupakan sengketa yang harus diselesaikan oleh MK, padahal sumber masalahnya ada dalam internal KPU.
5. Telah terjadi kecurangan yang masif, terstruktur, dan sistematis pada pelaksanaan pemilu 2014.
Atas pertimbangan di atas, maka kami capres cawapres Prabowo-Hatta sebagai pengemban suara dari rakyat sesuai pasal 1,2,3 UUD 1945 akan menggunakan hak konstitusional kami yaitu menolak pelasanaan pilpres yang cacat hukum.
Dengan demikian kami menarik diri dari proses yang sedang berlangsung. Kami tidak bersedia mengorbankan mandat yang diberikan rakyat dipermainkan dan diselewengkan.
Kami siap menang dan siap kalah dengan cara yang demokratis dan terhormat. Kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah memilih kami, kami minta untuk tetap tenang karena yakinlah kami tidak akan diam dan membuat hak demokrasi kami tercerderai.
Dengan demikian kami juga menginstruksikan kepada saksi-saksi Prabowo-Hatta di KPU untuk tidak melanjutkan proses tersebut. Kami menambahkan bahwa kami tetap meminta pendukung kami agar selalu tenang, akan berjuang di atas landasan konstitusi, hukum, di atas asas, tidak menggunakan kekerasan apa pun.
Kita yakin yang benar adalah benar, dan yang salah adalah salah. Kami yakin Allah, Tuhan YME berada di pihak yang benar. Dalam kehidupan berbangsa ada kalanya kita harus bersikap manakala kita melihat ketidakbenaran, ketidakadilan, ketidakjujuran, perampokan hak-hak warga negara, pemerkosaan terhadap hak-hak konstitusi warga negara Indonesia. Kita harus mengambil sikap. Pilihannya jelas, kami memilih membela kebenaran.
Kami tetap menggarisbawahi seluruh pendukung kami tetap rapat dalam barisan, tenang, dan jangan terpancing menggunakan hal-hal yang tidak di atas damai. Kita hanya akan menggunakan cara-cara damai untuk memperjuangkan hak rakyat kita.
Jakarta 22 Juli 2014
Atas nama capres-cawapres nomor urut 1
ttd
Prabowo Subianto
Jakarta - Capres Prabowo Subianto menggelar jumpa pers setelah mengadakan rapat dengan tim pemenangannya di Rumah Polonia. Secara mengejutkan, dia menolak pelaksanaan Pilpres 2014 karena dinilainya banyak kecurangan dan tidak demokratis.
Prabowo berpidato sambil berdiri. Sejumlah politisi pendukungnya berdiri di belakangnya antara lain MS Kaban, Akbar Tandjung, Aburizal Bakrie, Suryadharma Ali, Sekjen PAN Kurniawan, dan Mahfud Md, dll. Hatta Rajasa yang sejak rapat digelar tidak muncul, juga tidak terlihat hingga pidato Prabowo berakhir.
Berikut pidato Prabowo yang disampaikan dengan nada berapi-api di Rumah Polonia, Jl Cipinang Cempedak, Jakarta Timur, Selasa (22/7/2014) pukul 14.00 WIB:
Baru saja kami dari pimpinan Koalisi Merah Putih melaksanakan suatu tinjauan terhadap perkembangan situasi yang dihadapi negara dan bangsa kita. Terutama tentang hasil pelaksanaan Pilpres 2014.
Saudara-saudara sekalian, kami Koalisi Merah Putih mengikuti langkah-langkah dalam rangka menjalani demokrasi dengan sepenuh hati, dengan penuh keikhlasan, dengan penuh semangat, dengan penuh niat menghormati kedaulatan rakyat yaitu menghormati bahwa rakyat Indonesialah yang harus memiliki kekuasaan dan menentukan nasibnya sendiri.
Kita yang di belakang saya adalah pejuang-pejuang demokrasi. Hampir semua pemimpin politik di belakang saya dulu ikut demonstrasi, ikut mempertaruhkan nyawa untuk demokrasi. Saya walaupun di TNI, saya termasuk perwira muda yang mendorong terbentuknya demokrasi. Dari sejak saya usia muda, saya dan rekan saya mempertaruhkan jiwa dan raga demi kepentingan rakyat bangsa Indonesia. Kalau kita hanya mencari hidup enak dan hidup nyaman saya kira kami tidak perlu lagi berjuang di bidang politik.
Demokrasi artinya rakyat berkuasa. Wujud dari demokrasi adalah pemilihan. Dan esensi pemilihan adalah pemilihan yang jujur, adil, bersih. Kalau di TPS yang berhak memilih 300 orang, sedangkan yang datang 800 orang, itu berarti tidak jujur, tidak adil, dan tidak bersih. Kalau ada pejabat yang mencoblos puluhan dan ratusan surat suara itu tidak demokratis.
Tim hukum kami, saksi kami, dari belasan provinsi, telah melaporkan kecurangan-kecurangan yang luar biasa. Dari Papua saja, ada 14 kabupaten yang tidak pernah melaksanakan pencoblosan apapun.
Di DKI ada 5.800 TPS yang oleh Bawaslu sudah direkomendasikan untuk pemilu ulang tapi tidak digubris KPU. Di Jatim, demikian juga, 6 kabupaten direkomendasikan.
Saudara-saudara sekalian, dengan demikian, kami capres cawapres Prabowo Subianto - Hatta Rajasa, mengambil sikap tentang rekapitulasi suara KPU.
Izinkan saya menyampaikan apa yang telah menjadi hasil rapat Timkamnas prabowo-hatta terhadap pelaksanaan Pilpres 2014. Mencermati proses pelaksanaan pilpres yang diselenggarakan oleh KPU, kami menemukan beberapa hal yang memperlihatkan cacatnya proses Pilpres 2014 sehingga hilang hak-hak demokrasi rakyat Indonesia. Antara lain:
1. Proses pilpres 2014 yang dilaksanakan KPU bermasalah, tidak demokratis dan bertentangan dengan UUD 1945. Sebagai pelaksana, KPU tidak adil dan tidak terbuka. Banyak aturan main yang dibuat justru dilanggar sendiri oleh KPU.
2. Rekomendasi Bawaslu terhadap segala kelalaian dan penyimpangan di lapangan di berbagai wilayah di Tanah Air, diabaikan KPU.
3. Ditemukan sejumlah tindak pidana kecurangan pemilu oleh penyelenggara pemilu dan pihak asing dengan tujuan tertentu. Hingga pemilu jadi tidak jujur dan tidak adil
4. KPU selalu mengalihkan masalah ke MK, seolah-olah segala keluhan dari tim Prabowo-Hatta merupakan sengketa yang harus diselesaikan oleh MK, padahal sumber masalahnya ada dalam internal KPU.
5. Telah terjadi kecurangan yang masif, terstruktur, dan sistematis pada pelaksanaan pemilu 2014.
Atas pertimbangan di atas, maka kami capres cawapres Prabowo-Hatta sebagai pengemban suara dari rakyat sesuai pasal 1,2,3 UUD 1945 akan menggunakan hak konstitusional kami yaitu menolak pelasanaan pilpres yang cacat hukum.
Dengan demikian kami menarik diri dari proses yang sedang berlangsung. Kami tidak bersedia mengorbankan mandat yang diberikan rakyat dipermainkan dan diselewengkan.
Kami siap menang dan siap kalah dengan cara yang demokratis dan terhormat. Kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah memilih kami, kami minta untuk tetap tenang karena yakinlah kami tidak akan diam dan membuat hak demokrasi kami tercerderai.
Dengan demikian kami juga menginstruksikan kepada saksi-saksi Prabowo-Hatta di KPU untuk tidak melanjutkan proses tersebut. Kami menambahkan bahwa kami tetap meminta pendukung kami agar selalu tenang, akan berjuang di atas landasan konstitusi, hukum, di atas asas, tidak menggunakan kekerasan apa pun.
Kita yakin yang benar adalah benar, dan yang salah adalah salah. Kami yakin Allah, Tuhan YME berada di pihak yang benar. Dalam kehidupan berbangsa ada kalanya kita harus bersikap manakala kita melihat ketidakbenaran, ketidakadilan, ketidakjujuran, perampokan hak-hak warga negara, pemerkosaan terhadap hak-hak konstitusi warga negara Indonesia. Kita harus mengambil sikap. Pilihannya jelas, kami memilih membela kebenaran.
Kami tetap menggarisbawahi seluruh pendukung kami tetap rapat dalam barisan, tenang, dan jangan terpancing menggunakan hal-hal yang tidak di atas damai. Kita hanya akan menggunakan cara-cara damai untuk memperjuangkan hak rakyat kita.
Jakarta 22 Juli 2014
Atas nama capres-cawapres nomor urut 1
ttd
Prabowo Subianto
Pedagang Tidak Was-Was Hasil Pilpres, Pasar Glodok Tetap Ramai
Nur Khafifah - detikNews
Jakarta - Aktivitas jual beli di Pasar Glodok, Jakarta Barat, tetap ramai menjelang pengumuman KPU tentang hasil Pilpres. Pedagang tetap berjualan dan mengaku tidak merasa was-was dengan keputusan KPU itu.
Pasar yang menjual barang-barang elektronik dan pakaian ini tampak ramai seperti hari biasa. Parkir mobil dan motor penuh. Bahkan tak sedikit motor yang memarkirkan kendaraannya di ruas Jalan Gajah Mada. Aktivitas jual beli berjalan normal.
"Kita jualan seperti biasa, nggak ada rasa was-was," kata penjual CCTV dan perlengkapannya, Christa, di Pasar Glodok, Jl Gadjah Mada, Jakarta Barat, Selasa (22/7/2014).
Hal senada juga dikatakan penjual speaker dan laptop, Roni (58). Menurutnya, tak ada yang perlu dikhawatirkan dengan pengumuman presiden terpilih hari ini. Ia yakin dengan komitmen polisi dan TNI untuk menjaga keamanan dan mengantisipasi kerusuhan yang terjadi.
"Kita tunggu saja nanti siapa pemenangnya. Jualan tetap, kalau enggak, rugi kita," tuturnya.
Begitu pula yang dirasakan pembeli. Mereka tak merasa harus mengamankan diri di rumah. Meskipun mereka mengaku pernah mendengar isu kemungkinan rusuh, aktivitas bisnis tetap nomor satu.
"Nggak ada yang beda. Semua sama," ucap Andika, seorang konsumen.
Jakarta - Aktivitas jual beli di Pasar Glodok, Jakarta Barat, tetap ramai menjelang pengumuman KPU tentang hasil Pilpres. Pedagang tetap berjualan dan mengaku tidak merasa was-was dengan keputusan KPU itu.
Pasar yang menjual barang-barang elektronik dan pakaian ini tampak ramai seperti hari biasa. Parkir mobil dan motor penuh. Bahkan tak sedikit motor yang memarkirkan kendaraannya di ruas Jalan Gajah Mada. Aktivitas jual beli berjalan normal.
"Kita jualan seperti biasa, nggak ada rasa was-was," kata penjual CCTV dan perlengkapannya, Christa, di Pasar Glodok, Jl Gadjah Mada, Jakarta Barat, Selasa (22/7/2014).
Hal senada juga dikatakan penjual speaker dan laptop, Roni (58). Menurutnya, tak ada yang perlu dikhawatirkan dengan pengumuman presiden terpilih hari ini. Ia yakin dengan komitmen polisi dan TNI untuk menjaga keamanan dan mengantisipasi kerusuhan yang terjadi.
"Kita tunggu saja nanti siapa pemenangnya. Jualan tetap, kalau enggak, rugi kita," tuturnya.
Begitu pula yang dirasakan pembeli. Mereka tak merasa harus mengamankan diri di rumah. Meskipun mereka mengaku pernah mendengar isu kemungkinan rusuh, aktivitas bisnis tetap nomor satu.
"Nggak ada yang beda. Semua sama," ucap Andika, seorang konsumen.
Deddy Mizwar: Siapapun Presidennya, Dia Adalah Presiden Bersama
Tya Eka Yulianti - detikNews
Bandung - Wakil Gubernur Jabar Deddy Mizwar yang juga tim sukses pasangan capres-cawapres Prabowo-Hatta menyatakan bahwa siapapun yang ditetapkan sebagai Presiden RI ke-7 nanti, dia adalah presiden bersama. Ia mengatakan, yang terpenting dalam pemilihan presiden adalah prosesnya dilakukan dengan niat dan cara yang baik.
Hal itu disampaikan Deddy saat ditemui di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Selasa (22/7/2014).
"Kita lihat saja bagaimana hasilnya. Yang jelas presiden terpilih ini adalah presiden kita bersama. Siapa pun itu," ujar Deddy saat ditanyai tanggapannya soal proses pengumuman presiden yang akan dilakukan sore ini oleh KPU.
Ia mengatakan, proses demokrasi pemilihan presiden adalah bagian dari ibadah.
"Dengan pertimbangan siapa memilih siapa. Yang penting bagaimana niatnya yang tulus untuk kebaikan negeri. Ikhtiar, dengan cara baik, doa baik," kata Deddy yang sebelumnya merupakan tim sukses dari pasangan Prabowo-Hatta.
Namun sebaliknya, jika niat dan cara yang dilakukan tidak baik, maka pilpres hanya akan menghasilkan dosa.
"Kalo niatnya memilih karena ingin jadi menteri ato pengen jadi apa, itu jadi dosa. Ikhtiar itu harus yang baik. Yang menghasilkan pahala," tuturnya.
Menurutnya, siapa Presiden RI ke-7 sudah ada dalam ketetapan Allah.
"Cuma bagaimana untuk meraihnya. Lewat kebaikan atau cara maksiat. Kalau dengan kebaikan, insyaallah berkah," katanya.
Bandung - Wakil Gubernur Jabar Deddy Mizwar yang juga tim sukses pasangan capres-cawapres Prabowo-Hatta menyatakan bahwa siapapun yang ditetapkan sebagai Presiden RI ke-7 nanti, dia adalah presiden bersama. Ia mengatakan, yang terpenting dalam pemilihan presiden adalah prosesnya dilakukan dengan niat dan cara yang baik.
Hal itu disampaikan Deddy saat ditemui di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Selasa (22/7/2014).
"Kita lihat saja bagaimana hasilnya. Yang jelas presiden terpilih ini adalah presiden kita bersama. Siapa pun itu," ujar Deddy saat ditanyai tanggapannya soal proses pengumuman presiden yang akan dilakukan sore ini oleh KPU.
Ia mengatakan, proses demokrasi pemilihan presiden adalah bagian dari ibadah.
"Dengan pertimbangan siapa memilih siapa. Yang penting bagaimana niatnya yang tulus untuk kebaikan negeri. Ikhtiar, dengan cara baik, doa baik," kata Deddy yang sebelumnya merupakan tim sukses dari pasangan Prabowo-Hatta.
Namun sebaliknya, jika niat dan cara yang dilakukan tidak baik, maka pilpres hanya akan menghasilkan dosa.
"Kalo niatnya memilih karena ingin jadi menteri ato pengen jadi apa, itu jadi dosa. Ikhtiar itu harus yang baik. Yang menghasilkan pahala," tuturnya.
Menurutnya, siapa Presiden RI ke-7 sudah ada dalam ketetapan Allah.
"Cuma bagaimana untuk meraihnya. Lewat kebaikan atau cara maksiat. Kalau dengan kebaikan, insyaallah berkah," katanya.
Masyarakat kembali ke kayu bakar
Pewarta: Imam Hanafi
Amuntai, Kalimantan Selatan (ANTARA News) - Pada saat Jakarta begitu kemilau dengan mal-malnya seperti di sinetron-sinetron, saat itu juga sebagian masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, kembali menggunakan kayu bakar jenis kayu galam untuk memasak.
"Mereka
terpaksa memanfaatkan pohon galam yang biasa tumbuh di rawa-rawa, untuk
kayu bakar, karena minyak tanah sudah langka," kata Kepala Desa
Paminggir Yani, di Amuntai, Senin.
Dikatakan dia, hampir setiap bulan terjadi kelangkaan minyak tanah, terutama di beberapa desa pelosok, di antaranya, Desa Paminggir, Paminggir Seberang dan Ambahai, di Hulu Sungai Utara.
Terkadang, lanjut dia, ada kapal pedagang dari Nagara (Kabupaten Hulu Sungai Selatan) membawa minyak tanah ke desanya, dan harganya mencapai Rp13.000 seliter.
Meski cukup mahal, namun warga tetap saja membeli minyak tanah tersebut, bahkan mereka juga berebut dan antre membelinya.
Menurut dia, dalam kondisi normal, harga minyak tanah kisaran Rp12.000 hingga Rp12.500 perliter.
Amuntai, Kalimantan Selatan (ANTARA News) - Pada saat Jakarta begitu kemilau dengan mal-malnya seperti di sinetron-sinetron, saat itu juga sebagian masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, kembali menggunakan kayu bakar jenis kayu galam untuk memasak.
Dikatakan dia, hampir setiap bulan terjadi kelangkaan minyak tanah, terutama di beberapa desa pelosok, di antaranya, Desa Paminggir, Paminggir Seberang dan Ambahai, di Hulu Sungai Utara.
Terkadang, lanjut dia, ada kapal pedagang dari Nagara (Kabupaten Hulu Sungai Selatan) membawa minyak tanah ke desanya, dan harganya mencapai Rp13.000 seliter.
Meski cukup mahal, namun warga tetap saja membeli minyak tanah tersebut, bahkan mereka juga berebut dan antre membelinya.
Menurut dia, dalam kondisi normal, harga minyak tanah kisaran Rp12.000 hingga Rp12.500 perliter.
Pemenang Pilpres Diumumkan Hari Ini Pukul 16.00 WIB
Jpnn
JAKARTA – Hari yang
ditunggu-tunggu itu akhirnya datang. Setelah melalui empat tahap
verifikasi suara (rekapitulasi), Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014
akhirnya mencapai tahap pengumuman hasil pencoblosan pada 9 Juli.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) optimistis agenda penetapan pemenang Pilpres 2014 sesuai jadwal, yakni Selasa, 22 Juli, pukul 16.00.
Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay saat
ditemui di Kantor KPU tadi malam, pukul 23.00, menyatakan, KPU
melanjutkan rekapitulasi pagi ini. ”Seperti biasa, dilanjut pukul
10.00,” tutur Hadar saat jeda rapat pleno rekapitulasi suara nasional.
Sejauh ini, menurut dia, sepertinya
pengumuman pemenang pilpres bisa dilakukan sesuai jadwal. ”Tidak akan
ada perubahan, kecuali jalannya rekapitulasi tidak seperti yang
diharapkan,” tegasnya.
Komisioner KPU Arief Budiman
menambahkan, perolehan suara pasangan capres dan cawapres akan ditotal
secara keseluruhan pada rapat pleno penetapan pemenang pilpres. ”Nanti
dalam rapat pleno penetapan, pemenang pilpres baru ketahuan,” tegasnya
tadi malam.
Dalam rapat pleno itu, semua berkas dan data dari 33 provinsi akan dirapikan dan dihitung perolehan suara kedua capres-cawapres.
”Selanjutnya, dibuat surat keputusan
(SK) KPU. Berdasar SK KPU ini, hasilnya diumumkan,” tuturnya. KPU telah
menjadwalkan bahwa pengumuman pemenang Pilpres 2014 dilakukan Selasa, 22
Juli, pukul 16.00. ”Semuanya akan selesai dalam pengumuman ini,”
terangnya. (ken/idr/dyn/c11/c10/kim)
Senin, 21 Juli 2014
Marwan Ja'far serukan rekonsiliasi nasional
Marwan Ja'far (FOTO ANTARA)
Jakarta (ANTARA News) - Ketua Tim Pemenangan Jokowi-JK, Marwan Ja'far meyerukan kepada selurh rakyat Indonesia untuk melaksanakan rekonsiliasi nasional, sehingga banyaknya perbedaan sikap politik antara masyarakat Indonesia pada waktu Pilpres sudah selayaknya disudahi.
"Oleh karenanya, harus ada rekonsiliasi nasional untuk Indonesia untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang lebih baik dan bermartabat," ujar Marwan dalam siaran persnya yang diterima di Jakarta, Minggu.
Menurut Ketua DPP PKB itu. saat ini masyarakat Indonesia harus memulai proses rekonsiliasi nasional yang bisa membawa Indonesia menjadi negara yang lebih baik dan bermartabat.
Marwan menyatakan, jika Jokowi-JK telah dinyatakan resmi sebagai Presiden-Wakil Presiden RI (2014-2019), maka masyarakat Indonesia mampu menjalin rekonsiliasi nasional dan mengakhiri pertikaian politik antarmasyarakat yang terjadi saat Pilpres.
"Saya yakin Jokowi-JK mampu memimpin rekonsiliasi nasional, dan tidak lagi mempermasalahkan pertikaian politik yang terjadi," ujarnya.
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) bersama partai pendukung pasangan Jokowi-JK, menurut Marwan, akan mengawal proses rekonsiliasi nasional untuk menciptakan soliditas kehidupan berbangsa dan bernegara untuk menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Kemenangan Jokowi-JK ini kan bertujuan untuk membentuk solidaritas berbangsa dan tegaknya NKRI. Semua elemen bangsa merupakan kesatuan yang harus dijaga," katanya.
Marwan menambahkan, perbedaan yang terjadi pada saat Pilpres merupakan hal yang wajar terjadi dalam negara yang menganut sistem Demokrasi. Perbedaan yang terjadi, harus dijadikan sebagai semangat untuk menciptakan dialektika pemikiran, bukan untuk saling menghujat dan memprovokasi yang menyebabkan adanya potensi perpecahan antara masyarakat.
"Perbedaan itu harusnya menjadi vitamin produktif untuk menciptakan dialektika pemikiran," katanya.
Dengan adanya rekonsiliasi nasional, Indonesia sebagai negara penganut demokrasi, menurut Marwan akan menjadi rujukan dunia internasional dalam penyelenggaran Pemilu. "Sebagai negara besar, Indonesia akan menjadi rujukan negara internasional dalam proses penegakan demokrasi," katanya.
Pemilu Presiden, 9 Juli 2014, diikuti dua pasangan capres dan cawapres, yaitu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla.(*)
Jakarta (ANTARA News) - Ketua Tim Pemenangan Jokowi-JK, Marwan Ja'far meyerukan kepada selurh rakyat Indonesia untuk melaksanakan rekonsiliasi nasional, sehingga banyaknya perbedaan sikap politik antara masyarakat Indonesia pada waktu Pilpres sudah selayaknya disudahi.
"Oleh karenanya, harus ada rekonsiliasi nasional untuk Indonesia untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang lebih baik dan bermartabat," ujar Marwan dalam siaran persnya yang diterima di Jakarta, Minggu.
Menurut Ketua DPP PKB itu. saat ini masyarakat Indonesia harus memulai proses rekonsiliasi nasional yang bisa membawa Indonesia menjadi negara yang lebih baik dan bermartabat.
Marwan menyatakan, jika Jokowi-JK telah dinyatakan resmi sebagai Presiden-Wakil Presiden RI (2014-2019), maka masyarakat Indonesia mampu menjalin rekonsiliasi nasional dan mengakhiri pertikaian politik antarmasyarakat yang terjadi saat Pilpres.
"Saya yakin Jokowi-JK mampu memimpin rekonsiliasi nasional, dan tidak lagi mempermasalahkan pertikaian politik yang terjadi," ujarnya.
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) bersama partai pendukung pasangan Jokowi-JK, menurut Marwan, akan mengawal proses rekonsiliasi nasional untuk menciptakan soliditas kehidupan berbangsa dan bernegara untuk menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Kemenangan Jokowi-JK ini kan bertujuan untuk membentuk solidaritas berbangsa dan tegaknya NKRI. Semua elemen bangsa merupakan kesatuan yang harus dijaga," katanya.
Marwan menambahkan, perbedaan yang terjadi pada saat Pilpres merupakan hal yang wajar terjadi dalam negara yang menganut sistem Demokrasi. Perbedaan yang terjadi, harus dijadikan sebagai semangat untuk menciptakan dialektika pemikiran, bukan untuk saling menghujat dan memprovokasi yang menyebabkan adanya potensi perpecahan antara masyarakat.
"Perbedaan itu harusnya menjadi vitamin produktif untuk menciptakan dialektika pemikiran," katanya.
Dengan adanya rekonsiliasi nasional, Indonesia sebagai negara penganut demokrasi, menurut Marwan akan menjadi rujukan dunia internasional dalam penyelenggaran Pemilu. "Sebagai negara besar, Indonesia akan menjadi rujukan negara internasional dalam proses penegakan demokrasi," katanya.
Pemilu Presiden, 9 Juli 2014, diikuti dua pasangan capres dan cawapres, yaitu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla.(*)
Kader dan pengurus PAN jangan larut dalam kekalahan
Pewarta: Zul Sikumbang
Jakarta (ANTARA News) – Politisi dari Partai Amanat Nasional
(PAN), Taslim Chaniago menghimbau seluruh kader dan pengurus PAN untuk tidak
larut dalam kekalahan.
Demikian kata Taslim menanggapi jumlah suara yang
diperoleh pasangan Prabowo-Hatta yang lebih rendah dibanding perolehan suara
Jokowi-Jusuf Kalla, di Jakarta, Senin.
Menurut dia, sebuah kekalahan adalah hal biasa dan merupakan
bagian dari demokrasi dan reformasi yang selama ini menjadi perjuangan PAN.
Oleh karenanya, selaku kader PAN akan menerima keputusan KPU yang akan diumumkan
besok.
"Maka saya minta untuk kita yang kalah, janganlah larut
dalam kekalahan. Pekerjaan besar untuk memperbaiki bangsa masih menunggu," kata
Taslim.
Ia juga menghimbau kepada pihak yang menang untuk tidak merayakan kemenangan
secara berlebihan.
"Maka untuk yang menang, jangan
berlebihan merayakan kemenangan karena ini bukanlah perebutan piala dengan
bangsa lain, tapi ini perbedaan pilihan antara kita anak bangsa," kata anggota
Komisi III DPR RI itu.
Meskipun demikian, diriya tetap
meminta kepada kubu Prabowo-Hatta untuk menunggu keputusan Komisi Pemilihan
Umum.
"Kita PAN akan tetap menunggu hasil keputusan KPU tanggal 22
Juli. Dari hasil keputusan itu baru PAN akan menentukan sikap karena kepastian
siapa yang menang dan kalah itu adalah besok," pungkas Taslim.(zul)
Kubu Prabowo-Hatta Polisikan KPU Hari Ini
Jpnn
JAKARTA - Tim Hukum
pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut satu, Prabowo
Subianto-Hatta Rajasa menjadwalkan akan melaporkan KPU ke Mabes Polri.
Namun sebelum membuat laporan, KPU akan diadukan ke Dewan Kehormatan
Penyelenggara Pemilu di Jalan M.H Thamrin, Jakarta Pusat.
Ketua Tim Hukum dan Advokasi
Prabowo-Hatta, Habiburakhman mengatakan pengaduan ini dilakukan sebagai
reaksi dari sikap Komisi Pemilihan Umum yang tetap melakukan
rekapitulasi nasional.
"Siang ini jam 11 siang ke DKPP," kata Habiburakhman seperti yang dilansir RM Online (Grup JPNN.com), Senin (21/7).
Setelah selesai mengadukan KPU ke DKPP, Tim Hukum dan Advokasi Prabowo-Hatta akan mendatangi Mabes Polri untuk membuat laporan.
Habiburakhman menjelaskan seharusnya KPU
menunda rekapitulasi suara karena Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sudah
merekomendasikan agar dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di
sekitar 5 ribu lebih tempat pemungutan suara yang bermasalah.
"Bawaslu sudah merekomendasikan untuk
mengkroscek ribuan pemilih ilegal, tidak sulit kok tinggal dibuka saja
KTP nya, dilihat benar nggak dia memilih disitu," tuturnya.
"Tapi ini (kroscek) juga tidak dilakukan KPU," sambungnya.
Menurut dia pula, masih ada waktu untuk
menunda proses rekapitulasi penghitungan suara Pilpres tingkat nasional
hingga tanggal 8 Agustus nanti.
"Enggak terlambat, proses rekapitulasi ini bisa di-pending," ucapnya.
Habiburakhman menekankan, bukan kalah
menang yang dipersoalkan pihaknya tapi komitmen menjaga pelaksanaan
Pilpres 2014 ini berjalan demokratis, jujur, dan transparan. (wid/awa/jpnn)
KPU tetap gelar rekapitulasi meski diancam dipidanakan
Pewarta: Royke Sinaga
Jakarta (ANTARA News) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan tetap melaksanakan proses rekapitulasi suara tingkat nasional pada Senin (21/7) meskipun Tim Hukum Capres Prabowo Subianto dan Cawapres Hatta Rajasa sempat mengancam mempidanakan KPU.
"Kami tetap menjadwalkan rapat pleno rekapitulasi suara seusai aturan yang sudah ditentukan," kata Ketua KPU Husni Kamil Manik, seusai Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Nasional Peserta Pemilu Presiden, di Gedung KPU Pusat, Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Senin dinihari.
Menurut Husni, Senin (21/7) merupakan hari kedua rekapitulasi nasional perolehan suara Pilpres yang dijadwalkan berlangsung selama tiga hari sejak Minggu (20/7) hingga Selasa (22/7).
"Jadi tidak ada yang bisa menghentikan. Rekapitulasi jalan terus," ujar Husni.
Ia menuturkan, kalaupun ada ancaman dari Tim Hukum Prabowo-Hatta yang akan mempidanakan KPU bila tetap menggelar rekapitulasi suara yang dinilai cacat hukum, pihaknya tidak terlalu memperdulikannya.
"Itu kan (ancamannya) dari Tim Kuasa hukumnya saja, bukan dari Capres Prabowo," tegasnya.
Sebelumnya Tim Hukum Prabowo-Hatta Alamsyah, menilai banyak terjadi kecurangan di berbagai daerah dan memberikan batas waktu KPU hingga Senin (21/7) pagi.
Menurutnya, jika rekapitulasi nasional tetap dilanjutkan, maka tim pasangan nomor urut satu akan melaporkan KPU ke ranah hukum.
Tim tersebut juga mengultimatum jika KPU tetap saja menggelar rekapitulasi maka akan mengambil langkah tuntutan hukum.
Pada hari pertama (20/7), KPU menyelesaikan rekapitulasi suara tingkat nasional pada 15 propinsi dengan hasil sementara pasangan nomor urut satu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa unggul dengan perolehan 13.176.384 suara, sedangkan pasangan nomor urut dua Joko Widodo-Jusuf Kalla meraup sebanyak 12.249.515 suara.
Dengan rekap tersebut pasangan Prabowo-Hatta unggul dengan selisih 926.869 suara dibandingkan Joko Widodo-Jusuf Kalla.
Ke-15 propinsi yang sudah selesai yaitu Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat, Aceh, Sumatra Selatan, Kalimantan Selatan, Kepulauan Riau, Jambi, Bangka Belitung, DI Yogyakarta, Bengkulu, Sulawesi Barat, Kalteng, Gorontalo, Sulawesi Tenggara, dan Sumbar.
Sedangkan pada 18 propinsi lainnya akan dilakukan rekapitulasi pada Senin (21/7) dan Selasa (22/7) masing-masing dimulai pada pukul 10:00 WIB. (R017/S025)
Jakarta (ANTARA News) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan tetap melaksanakan proses rekapitulasi suara tingkat nasional pada Senin (21/7) meskipun Tim Hukum Capres Prabowo Subianto dan Cawapres Hatta Rajasa sempat mengancam mempidanakan KPU.
"Kami tetap menjadwalkan rapat pleno rekapitulasi suara seusai aturan yang sudah ditentukan," kata Ketua KPU Husni Kamil Manik, seusai Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Nasional Peserta Pemilu Presiden, di Gedung KPU Pusat, Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Senin dinihari.
Menurut Husni, Senin (21/7) merupakan hari kedua rekapitulasi nasional perolehan suara Pilpres yang dijadwalkan berlangsung selama tiga hari sejak Minggu (20/7) hingga Selasa (22/7).
"Jadi tidak ada yang bisa menghentikan. Rekapitulasi jalan terus," ujar Husni.
Ia menuturkan, kalaupun ada ancaman dari Tim Hukum Prabowo-Hatta yang akan mempidanakan KPU bila tetap menggelar rekapitulasi suara yang dinilai cacat hukum, pihaknya tidak terlalu memperdulikannya.
"Itu kan (ancamannya) dari Tim Kuasa hukumnya saja, bukan dari Capres Prabowo," tegasnya.
Sebelumnya Tim Hukum Prabowo-Hatta Alamsyah, menilai banyak terjadi kecurangan di berbagai daerah dan memberikan batas waktu KPU hingga Senin (21/7) pagi.
Menurutnya, jika rekapitulasi nasional tetap dilanjutkan, maka tim pasangan nomor urut satu akan melaporkan KPU ke ranah hukum.
Tim tersebut juga mengultimatum jika KPU tetap saja menggelar rekapitulasi maka akan mengambil langkah tuntutan hukum.
Pada hari pertama (20/7), KPU menyelesaikan rekapitulasi suara tingkat nasional pada 15 propinsi dengan hasil sementara pasangan nomor urut satu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa unggul dengan perolehan 13.176.384 suara, sedangkan pasangan nomor urut dua Joko Widodo-Jusuf Kalla meraup sebanyak 12.249.515 suara.
Dengan rekap tersebut pasangan Prabowo-Hatta unggul dengan selisih 926.869 suara dibandingkan Joko Widodo-Jusuf Kalla.
Ke-15 propinsi yang sudah selesai yaitu Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat, Aceh, Sumatra Selatan, Kalimantan Selatan, Kepulauan Riau, Jambi, Bangka Belitung, DI Yogyakarta, Bengkulu, Sulawesi Barat, Kalteng, Gorontalo, Sulawesi Tenggara, dan Sumbar.
Sedangkan pada 18 propinsi lainnya akan dilakukan rekapitulasi pada Senin (21/7) dan Selasa (22/7) masing-masing dimulai pada pukul 10:00 WIB. (R017/S025)
Presiden harapkan pers jangan kehilangan jati diri
Pewarta: Panca Hari Prabowo
Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengharapkan pers dan media massa terus memegang teguh jati diri dan sikap dasar dan kulturnya sehingga dapat memberikan informasi sesuai kebutuhan masyarakat.
"Di seluruh dunia , tidak ada pers yang tidak partisan tapi jangan terlalu partisan, Antara menjaga batas kepatutan, termasuk upaya Antara untuk melakukan peliputan pemilu 2014," kata Presiden saat menghadiri peluncuran portal berita Antarnews.com dan penghargaan bagi sejumlah tokoh filantropi dan pendidikan, di Jakarta, Senin.
Presiden menambahkan,"rakyat kritis, kekuatan yang diam, tapi dahsyat, masyarakat kritis terhadap media yang partisan dan tidak berimbang dan juga yang tidak fair dan balance, wasitnya adalah rakyat dan mereka lebih kuat dibandingkan pemerintah dan negara kalau rakyat berkehendak maka jadilah, dengan ijin Allah SWT."
Presiden mengharapkan pers bisa mempertahankan jati diri dan menjaga kultur sebagai salah satu pilar demokrasi.
"Pesan saya, jagalah sikap dasar dan kultur yang sudah tercantum dalam kode etik jurnalisme. Peran Antara tidak semua suka, (ada yang bilang-red) ah Antara kurang nendang, kurang serang, tapi jangan salah rakyat suka (media-red) yang tahu batasnya dan tidak berlebihan," tegasnya.
Dalam acara yang dihadiri oleh Ibu Negara Ani Yudhoyono itu juga disampaikan sejumlah penghargaan kepada perorangan maupun perusahaan yang dinilai memiliki kepedulian di bidang tanggung jawab sosial perusahaan, filantropi dan pendidikan anak Indonesia dari Perum LKBN Antara.
Penghargaan Antaranews CSR award diberikan pada PT Semen Padang Indonesia, BPJS Ketenagakerjaan dan PT Astra Internasional.
Juga menerima penghargaan Dato Sri Prof Dr. Tahir sebagai tokoh filantropi dan Ibu Negara Ani Yudhoyono menerima penghargaan sebagai tokoh peduli peningkatan kecerdasan anak Indonesia 2014.
Ibu negara dinilai penggagas rumah pintar sejak 2005 hingga 2014 telah terealisasi 511 rumah pintar di seluruh Indonesia.
Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengharapkan pers dan media massa terus memegang teguh jati diri dan sikap dasar dan kulturnya sehingga dapat memberikan informasi sesuai kebutuhan masyarakat.
"Di seluruh dunia , tidak ada pers yang tidak partisan tapi jangan terlalu partisan, Antara menjaga batas kepatutan, termasuk upaya Antara untuk melakukan peliputan pemilu 2014," kata Presiden saat menghadiri peluncuran portal berita Antarnews.com dan penghargaan bagi sejumlah tokoh filantropi dan pendidikan, di Jakarta, Senin.
Presiden menambahkan,"rakyat kritis, kekuatan yang diam, tapi dahsyat, masyarakat kritis terhadap media yang partisan dan tidak berimbang dan juga yang tidak fair dan balance, wasitnya adalah rakyat dan mereka lebih kuat dibandingkan pemerintah dan negara kalau rakyat berkehendak maka jadilah, dengan ijin Allah SWT."
Presiden mengharapkan pers bisa mempertahankan jati diri dan menjaga kultur sebagai salah satu pilar demokrasi.
"Pesan saya, jagalah sikap dasar dan kultur yang sudah tercantum dalam kode etik jurnalisme. Peran Antara tidak semua suka, (ada yang bilang-red) ah Antara kurang nendang, kurang serang, tapi jangan salah rakyat suka (media-red) yang tahu batasnya dan tidak berlebihan," tegasnya.
Dalam acara yang dihadiri oleh Ibu Negara Ani Yudhoyono itu juga disampaikan sejumlah penghargaan kepada perorangan maupun perusahaan yang dinilai memiliki kepedulian di bidang tanggung jawab sosial perusahaan, filantropi dan pendidikan anak Indonesia dari Perum LKBN Antara.
Penghargaan Antaranews CSR award diberikan pada PT Semen Padang Indonesia, BPJS Ketenagakerjaan dan PT Astra Internasional.
Juga menerima penghargaan Dato Sri Prof Dr. Tahir sebagai tokoh filantropi dan Ibu Negara Ani Yudhoyono menerima penghargaan sebagai tokoh peduli peningkatan kecerdasan anak Indonesia 2014.
Ibu negara dinilai penggagas rumah pintar sejak 2005 hingga 2014 telah terealisasi 511 rumah pintar di seluruh Indonesia.
TNI tak Ingin Dihadapkan dengan Rakyat
Oleh: Dedy Helsyanto
INILAHCOM, Jakarta - Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal Moeldoko mengatakan, pihaknya tidak ingin Indonesia seperti Mesir dan Suriah. Konflik di sana, membuat rakyat makin sengsara.
Untuk itu, TNI tidak ingin dihadapkan dengan rakyat dalam sebuah situasi yang rusuh.
"Maka itu TNI ingin menegaskan, kita tidak ingin menghendaki TNI berhadapan dengan Rakyatnya," ujar Moeldoko, saat meberikan sambutan di acara Deklarasi Damai: Relawan Bersatu Pro NKRI dan Pemilu yang Jujur dan Adil, di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Minggu (20/7/2014).
Menurutnya, deklarasi damai yang dilakukan oleh relawan masing-masing pasangan capres dan cawapres, baik dari Prabowo-Hatta serta Jokowi-JK, adalah niat yang baik dan luhur.
"Ini sesuai dengan tujuan politik Indonesia, yaitu terciptanya Indonesia yang adil, damai, jujur dan aman. Bukan Indonesia yang hancur lebur dan menakutkan," imbuhnya.
Ia juga menjelaskan, TNI dan Polri akan bekerjasama mengawal pilpres 2014 ini hingga selesai. "Selain relawan, bersama-sama TNI dan Polri juga mengawal stabilitas dan demokrasi ini," katanya.
Dalam deklarasi damai ini, selain dihadiri oleh para relawan masing-masing pasangan capres dan cawapres, juga dilakukan dihadapan Panglima TNI Jenderal Moeldoko dan Kapolri Jenderal Sutarman. [gus]
INILAHCOM, Jakarta - Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal Moeldoko mengatakan, pihaknya tidak ingin Indonesia seperti Mesir dan Suriah. Konflik di sana, membuat rakyat makin sengsara.
Untuk itu, TNI tidak ingin dihadapkan dengan rakyat dalam sebuah situasi yang rusuh.
"Maka itu TNI ingin menegaskan, kita tidak ingin menghendaki TNI berhadapan dengan Rakyatnya," ujar Moeldoko, saat meberikan sambutan di acara Deklarasi Damai: Relawan Bersatu Pro NKRI dan Pemilu yang Jujur dan Adil, di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Minggu (20/7/2014).
Menurutnya, deklarasi damai yang dilakukan oleh relawan masing-masing pasangan capres dan cawapres, baik dari Prabowo-Hatta serta Jokowi-JK, adalah niat yang baik dan luhur.
"Ini sesuai dengan tujuan politik Indonesia, yaitu terciptanya Indonesia yang adil, damai, jujur dan aman. Bukan Indonesia yang hancur lebur dan menakutkan," imbuhnya.
Ia juga menjelaskan, TNI dan Polri akan bekerjasama mengawal pilpres 2014 ini hingga selesai. "Selain relawan, bersama-sama TNI dan Polri juga mengawal stabilitas dan demokrasi ini," katanya.
Dalam deklarasi damai ini, selain dihadiri oleh para relawan masing-masing pasangan capres dan cawapres, juga dilakukan dihadapan Panglima TNI Jenderal Moeldoko dan Kapolri Jenderal Sutarman. [gus]
Pesta Demokrasi Harus Berakhir Bahagia
Oleh: Dedy Helsyanto
INILAHCOM, Jakarta - Panglima TNI Jenderal Moeldoko dan Kapolri Jenderal Sutarman menegaskan, TNI dan Polri bekerja keras agar demokrasi tak terganggu.
Jelang pengumuman hasil pilpres 2014, TNI berjanji tetap netral. Sehingga, pengawalan proses demokrasi pilpres ini, bisa berlangsung dengan aman.
"Bersama-sama TNI dan Polri mengawal stabilitas dan demokrasi pada pilpres 2014 ini dan kita tetap netral," ujar Moeldoko, di Jakarta, Minggu (20/7/2014).
Ditempat yang sama, Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Sutarman menyatakan, deklarasi damai setelah pilpres dari masing-masing pasangan capres dan cawapres, sangat ditunggu-tunggu.
"Pada pesta demokrasi harus diakhiri dengan kebahagiaan dan kesejahteraan. TNI dan Polri juga meyakinkan konflik tidak pernah terjadi di NKRI tercinta ini," imbuhnya.
Ia juga kembali menegasakan, TNI dan Polri akan tetap netral mengawal demokrasi (pilpres). "Dengan begitu TNI dan Polri menjadi garda terdepan yang ditunjuk untuk mengawal demokrasi ini," kata Sutarman. [gus]
INILAHCOM, Jakarta - Panglima TNI Jenderal Moeldoko dan Kapolri Jenderal Sutarman menegaskan, TNI dan Polri bekerja keras agar demokrasi tak terganggu.
Jelang pengumuman hasil pilpres 2014, TNI berjanji tetap netral. Sehingga, pengawalan proses demokrasi pilpres ini, bisa berlangsung dengan aman.
"Bersama-sama TNI dan Polri mengawal stabilitas dan demokrasi pada pilpres 2014 ini dan kita tetap netral," ujar Moeldoko, di Jakarta, Minggu (20/7/2014).
Ditempat yang sama, Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Sutarman menyatakan, deklarasi damai setelah pilpres dari masing-masing pasangan capres dan cawapres, sangat ditunggu-tunggu.
"Pada pesta demokrasi harus diakhiri dengan kebahagiaan dan kesejahteraan. TNI dan Polri juga meyakinkan konflik tidak pernah terjadi di NKRI tercinta ini," imbuhnya.
Ia juga kembali menegasakan, TNI dan Polri akan tetap netral mengawal demokrasi (pilpres). "Dengan begitu TNI dan Polri menjadi garda terdepan yang ditunjuk untuk mengawal demokrasi ini," kata Sutarman. [gus]
Minggu, 20 Juli 2014
Semua Pihak Diminta Beri Trust Kepada KPU, Tak Perlu Undur Rekapitulasi
Elza Astari Retaduari - detikNews
Jakarta - Kubu Prabowo-Hatta meminta rekapitulasi nasional 22 Juli diundur karena menduga ada banyak indikasi kecurangan. Semua pihak pun diminta untuk memberikan kepercayaan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) karena permintaan itu disebut tidak realistis.
"Kalau ada usulan atau ide tentang diundurnya rekapitulasi menurut saya tidak realistis kecuali ada masalah besar. KPU kan bilang baik-baik saja," ujar pengamat politik Ari Sujito kepada detikcom, Sabtu (19/7/2014).
Dosen ilmu Sosiologi di UGM ini pun menilai agar semua pihak mengikuti prosedur yang sesudah ditentukan. Bagi KPU sendiri berarti memenuhi jadwal secara optimal.
"Persis yang Pemilu sebelumnya, waktu pileg. Verifikasi, penghitungan kan sebulan sempat diragukan tapi ternyata bisa. Ternyata KPU bisa kan, apalagi sekarang Pilpres," tambah Ari.
Menurut Ari poinnya saat ini adalah masing-masing pihak mendukung KPU. Selain itu semua pihak diminta jangan mengada-ada dan justru memberi support kepada KPU jika ada kesulitan.
"Bangun trust Kepada KPU, jangan mengada-ada. Jangan belum apa-apa malah disuruh mundur, itu justru akan memperlambat. Beri kesempatan KPU untuk bekerja seoptimal mungkin. Kalau ada hambatan ya disupport," tutur Direktur IRE (Institute for Research and Empowering) itu.
Ari menyebut akan ada implikasi yang cukup signifikan jika rekapitulasi nasional diundur. Semua tahapan justru akan mundur.
"Justru mundur semua nanti. Belum nanti kalau ada sengketa Pilpres. Selama KPU masih bilang Ok saja ya artinya Ok, jangan suruh mundur atau malah bikin warning. Beri trust kepada KPU," kata Ari.
Selain itu menurut ketua Ormas Pergerakan Indonesia ini, implikasinya nanti akan ada image buruk dari masyarakat kepada KPU. Masyarakat akan menilai KPU tidak bekerja dengan baik. Untuk itu Ari meminta agar semua pihak menghormati keputusan KPU sebagai penyelenggara pemilu.
"Siapapun yang menang di mata hukum dan politik hormati saja seluruh keputusannya. Kalau ada sengketa bisa melalui MK, kalau tidak ada sengketa mari rekonsiliasi, yang kemarin bermusuhan ya benahi. Energinya untuk memperbaiki bangsa bersama-sama," tutup Ari.
Jakarta - Kubu Prabowo-Hatta meminta rekapitulasi nasional 22 Juli diundur karena menduga ada banyak indikasi kecurangan. Semua pihak pun diminta untuk memberikan kepercayaan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) karena permintaan itu disebut tidak realistis.
"Kalau ada usulan atau ide tentang diundurnya rekapitulasi menurut saya tidak realistis kecuali ada masalah besar. KPU kan bilang baik-baik saja," ujar pengamat politik Ari Sujito kepada detikcom, Sabtu (19/7/2014).
Dosen ilmu Sosiologi di UGM ini pun menilai agar semua pihak mengikuti prosedur yang sesudah ditentukan. Bagi KPU sendiri berarti memenuhi jadwal secara optimal.
"Persis yang Pemilu sebelumnya, waktu pileg. Verifikasi, penghitungan kan sebulan sempat diragukan tapi ternyata bisa. Ternyata KPU bisa kan, apalagi sekarang Pilpres," tambah Ari.
Menurut Ari poinnya saat ini adalah masing-masing pihak mendukung KPU. Selain itu semua pihak diminta jangan mengada-ada dan justru memberi support kepada KPU jika ada kesulitan.
"Bangun trust Kepada KPU, jangan mengada-ada. Jangan belum apa-apa malah disuruh mundur, itu justru akan memperlambat. Beri kesempatan KPU untuk bekerja seoptimal mungkin. Kalau ada hambatan ya disupport," tutur Direktur IRE (Institute for Research and Empowering) itu.
Ari menyebut akan ada implikasi yang cukup signifikan jika rekapitulasi nasional diundur. Semua tahapan justru akan mundur.
"Justru mundur semua nanti. Belum nanti kalau ada sengketa Pilpres. Selama KPU masih bilang Ok saja ya artinya Ok, jangan suruh mundur atau malah bikin warning. Beri trust kepada KPU," kata Ari.
Selain itu menurut ketua Ormas Pergerakan Indonesia ini, implikasinya nanti akan ada image buruk dari masyarakat kepada KPU. Masyarakat akan menilai KPU tidak bekerja dengan baik. Untuk itu Ari meminta agar semua pihak menghormati keputusan KPU sebagai penyelenggara pemilu.
"Siapapun yang menang di mata hukum dan politik hormati saja seluruh keputusannya. Kalau ada sengketa bisa melalui MK, kalau tidak ada sengketa mari rekonsiliasi, yang kemarin bermusuhan ya benahi. Energinya untuk memperbaiki bangsa bersama-sama," tutup Ari.
Kamis, 17 Juli 2014
3 Ribu Jenis Makanan Senilai Rp 21 M Disita BPOM
Yohannie Linggasari - detikNews
Jakarta - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menemukan 3.008 jenis makanan yang tidak memenuhi ketentuan. Pangan tersebut terdiri dari 1.305.093 kemasan dengan nilai ekonomi mencapai lebih dari Rp 21 miliar di sarana ritel dan gudang importir. Temuan tersebut ditemukan dalam dua bulan terakhir ini.
"Intensifikasi pengawasan pangan terpadu kami lakukan satu bulan sebelum Ramadan, berbeda dengan tahun sebelumnya," ujar Ketua BPOM Roy A. Sparringa saat konferensi pers di Kantor BPOM, Jalan Percetakan Negara, Jakarta Pusat, Kamis (17/7).
Biasanya, hasil razia rutin bernilai ekonomi sekitar Rp 5,3 M. Sedangkan dalam dua bulan terakhir ini nilainya mencapai Rp 21 M.
Pangan bermasalah yang ditemukan antara lain disebabkan tidak adanya izin edar, kedaluwarsa, rusak, serta tidak memenuhi ketentuan label. Dari sarana ritel ditemukan pangan yang tidak memenuhi ketentuan (TMK) dengan nilai ekonomi lebih dari Rp 7 M. Sebanyak 874 jenis (105.074 kemasan) pangan tanpa izin edar (TIE) atau sebanyak 53 persen, 1.073 jenis (81.121 kemasan) pangan kedaluwarsa atau 40,9 persen, 750 jenis (5.713 kemasan) pangan rusak atau 2,88 persen, 244 jenis (6.298 kemasan) pangan TMK label atau 3,18 persen, dan 9 jenis (78 kemasan) pangan dengan label tanpa bahasa Indonesia atau 0,04 persen.
Jenis pangan rusak yang paling banyak ditemukan adalah wafer, biskuit, minuman rasa, makanan ringan, ikan dalam kaleng, jeli, dan mie instan. Sementara, temuan pangan kedaluwarsa terbanyak adalah minuman berperisa, bumbu masak, minuman serbuk, makanan ringan, biskuit, dan minyak goreng.
Adapun, temuan terbanyak untuk pangan TIE adalah biskuit, permen, coklat confectionary, makanan ringan, minuman serbuk coklat, minuman beralkohol, minuman energi, dan kopi. Sedangkan temuan terbanyak untuk pangan TMK label adalah tepung, makanan ringan, bahan tambahan pangan (BTP), olahan daging, olahan buah, roti, coklat, madu, mentega, dan mie instan. Makanan tersebut mayoritas berasal dari Malaysia, Singapura, dan Thailand.
Roy mengatakan penyebaran makanan kedaluwarsa banyak di daerah terpencil, yaitu di beberapa daerah Papua, Ambon, Palangkaraya, dan Makassar.
"Tahun ini penyebaran makanan kedaluwarsa di Makassar cukup tinggi, padahal tahun-tahun sebelumnya tidak seperti ini," ujar Roy. Ia juga menjelaskan makanan TIE lebih banyak beredar di daerah perbatasan atau wilayah pasar bebas.
Roy mengimbau agar konsumen dapat lebih cerdas dalam membeli produk makanan dan kosmetik. "Apalagi mingu depan sudah ada tunjangan hari raya, daya beli masyarakat meningkat. Cek apakah kemasannya bagus, periksa pula tanggal kedaluwarsanya, serta teliti saat melihat label makanan," kata Roy.
Jakarta - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menemukan 3.008 jenis makanan yang tidak memenuhi ketentuan. Pangan tersebut terdiri dari 1.305.093 kemasan dengan nilai ekonomi mencapai lebih dari Rp 21 miliar di sarana ritel dan gudang importir. Temuan tersebut ditemukan dalam dua bulan terakhir ini.
"Intensifikasi pengawasan pangan terpadu kami lakukan satu bulan sebelum Ramadan, berbeda dengan tahun sebelumnya," ujar Ketua BPOM Roy A. Sparringa saat konferensi pers di Kantor BPOM, Jalan Percetakan Negara, Jakarta Pusat, Kamis (17/7).
Biasanya, hasil razia rutin bernilai ekonomi sekitar Rp 5,3 M. Sedangkan dalam dua bulan terakhir ini nilainya mencapai Rp 21 M.
Pangan bermasalah yang ditemukan antara lain disebabkan tidak adanya izin edar, kedaluwarsa, rusak, serta tidak memenuhi ketentuan label. Dari sarana ritel ditemukan pangan yang tidak memenuhi ketentuan (TMK) dengan nilai ekonomi lebih dari Rp 7 M. Sebanyak 874 jenis (105.074 kemasan) pangan tanpa izin edar (TIE) atau sebanyak 53 persen, 1.073 jenis (81.121 kemasan) pangan kedaluwarsa atau 40,9 persen, 750 jenis (5.713 kemasan) pangan rusak atau 2,88 persen, 244 jenis (6.298 kemasan) pangan TMK label atau 3,18 persen, dan 9 jenis (78 kemasan) pangan dengan label tanpa bahasa Indonesia atau 0,04 persen.
Jenis pangan rusak yang paling banyak ditemukan adalah wafer, biskuit, minuman rasa, makanan ringan, ikan dalam kaleng, jeli, dan mie instan. Sementara, temuan pangan kedaluwarsa terbanyak adalah minuman berperisa, bumbu masak, minuman serbuk, makanan ringan, biskuit, dan minyak goreng.
Adapun, temuan terbanyak untuk pangan TIE adalah biskuit, permen, coklat confectionary, makanan ringan, minuman serbuk coklat, minuman beralkohol, minuman energi, dan kopi. Sedangkan temuan terbanyak untuk pangan TMK label adalah tepung, makanan ringan, bahan tambahan pangan (BTP), olahan daging, olahan buah, roti, coklat, madu, mentega, dan mie instan. Makanan tersebut mayoritas berasal dari Malaysia, Singapura, dan Thailand.
Roy mengatakan penyebaran makanan kedaluwarsa banyak di daerah terpencil, yaitu di beberapa daerah Papua, Ambon, Palangkaraya, dan Makassar.
"Tahun ini penyebaran makanan kedaluwarsa di Makassar cukup tinggi, padahal tahun-tahun sebelumnya tidak seperti ini," ujar Roy. Ia juga menjelaskan makanan TIE lebih banyak beredar di daerah perbatasan atau wilayah pasar bebas.
Roy mengimbau agar konsumen dapat lebih cerdas dalam membeli produk makanan dan kosmetik. "Apalagi mingu depan sudah ada tunjangan hari raya, daya beli masyarakat meningkat. Cek apakah kemasannya bagus, periksa pula tanggal kedaluwarsanya, serta teliti saat melihat label makanan," kata Roy.
Selasa, 15 Juli 2014
Ahok: Belum Tentu Pasangan Capres Nomor 2 Menang
Oleh: Ahmad Farhan Faris
INILAHCOM, Jakarta - Basuki Tjahaja Purnama belum mau berkomentar mengenai kesiapannya menjadi Gubernur DKI Jakarta definitif, mengantikan Jokowi. Sebab menurutnya saat ini belum bisa dipastikan siapa yang berhasil memenangi Pilpres, apakah Prabowo-Hatta atau Jokowi-JK.
"Jadi belum tentu nomor 2 (Jokowi-JK) yang pasti menjadi pemenang. Sebab masih mungkin nomor 1 (Prabowo-Hatta) jadi pemenang," ujar pria yang akrab disapa Ahok itu, di Balaikota DKI Jakarta, Senin (14/7/2014).
Meski demikian, Ahok mengatakan saat ini ia tidak mau ikut campur dalam kemelut saling klaim kemenangan. Ia lebih menunggu hasil penghitungan resmi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 22 Juli mendatang.
"Enggak lah, saya enggak mau ikut campur," tandasnya.
Seperti diketahui kedua pasangan Capres Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK sama-sama mengklaim kemenangan dalam Pilpres berdasarkan hitung cepat lembaga survei. Bahkan kubu Jokowi-JK langsung melakukan pidato kemenangan dan perayaan di Bundaran HI dan Tugu Proklamasi.
Sementara pasangan Prabowo-Hatta melakukan deklarasi kemenangan, namun tetap menghimbau pendukungnya untuk tidak melakukan perayaan dan konvoi. Prabowo-Hatta memilih untuk menunggu KPU selesai melakukan penghitungan pada 22 Juli lalu.[bay]
INILAHCOM, Jakarta - Basuki Tjahaja Purnama belum mau berkomentar mengenai kesiapannya menjadi Gubernur DKI Jakarta definitif, mengantikan Jokowi. Sebab menurutnya saat ini belum bisa dipastikan siapa yang berhasil memenangi Pilpres, apakah Prabowo-Hatta atau Jokowi-JK.
"Jadi belum tentu nomor 2 (Jokowi-JK) yang pasti menjadi pemenang. Sebab masih mungkin nomor 1 (Prabowo-Hatta) jadi pemenang," ujar pria yang akrab disapa Ahok itu, di Balaikota DKI Jakarta, Senin (14/7/2014).
Meski demikian, Ahok mengatakan saat ini ia tidak mau ikut campur dalam kemelut saling klaim kemenangan. Ia lebih menunggu hasil penghitungan resmi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 22 Juli mendatang.
"Enggak lah, saya enggak mau ikut campur," tandasnya.
Seperti diketahui kedua pasangan Capres Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK sama-sama mengklaim kemenangan dalam Pilpres berdasarkan hitung cepat lembaga survei. Bahkan kubu Jokowi-JK langsung melakukan pidato kemenangan dan perayaan di Bundaran HI dan Tugu Proklamasi.
Sementara pasangan Prabowo-Hatta melakukan deklarasi kemenangan, namun tetap menghimbau pendukungnya untuk tidak melakukan perayaan dan konvoi. Prabowo-Hatta memilih untuk menunggu KPU selesai melakukan penghitungan pada 22 Juli lalu.[bay]
Ditawari Gabung ke Jokowi-JK, Wasekjen PD: Kok Kesannya Prabowo Kalah?
Indah Mutiara Kami - detikNews
Jakarta - Partai-partai di kubu Jokowi-JK membuka peluang untuk Partai Demokrat bergabung ke pasangan nomor urut dua tersebut. Wasekjen Partai Demokrat Ramadhan Pohan merasa tawaran dari kubu lawan itu seolah-olah menganggap Prabowo-Hatta kalah dalam Pilpres.
"Kok kesannya Prabowo Subianto kalah, memang sudah dipastikan? Setahu kami, dalam perhitungan sementara Prabowo leading kok," kata Ramadhan ketika dihubungi, Selasa (15/7/2014).
Ramadhan menuturkan bahwa tidak pernah ada wacana dari PD untuk melompat ke kubu Jokowi-JK. Ketidakhadiran elite PD dalam acara deklarasi koalisi permanen Prabowo-Hatta di Tugu Proklamasi, Senin (14/7) juga karena ada kegiatan lain.
"Kemarin kami ada kegiatan di partai, rapat untuk mengawal suara Prabowo-Hatta. Kami masih bersama di koalisi itu tidak masalah apapun," ujar anggota Komisi I DPR itu.
Ramadhan menegaskan bahwa PD sepenuhnya berada di dalam koalisi permanen meski petinggi partai berlambang mercy itu tidak hadir di Tugu Proklamasi. Ia mengungkapkan bahwa deklarasi para ketua fraksi partai di DPR yang dilakukan pada Selasa (8/7) juga sudah cukup kuat.
"Penandatanganan di parlemen masih berlaku dan sudah memperlihatkan semuanya," ucapnya.
Sebelumnya, PDIP dan PKB sebagai partai pengusung pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) membuka peluang Partai Demokrat untuk bergabung. Partai Hanura dan Partai NasDem pun berpendapat serupa.
"Bagus dong itu, sebuah hal yang tak salah membuka peluang Demokrat untuk bergabung. Saya pikir tenaga ahli dari Demokrat itu kita butuhkan nantinya," kata Sekjen Partai Nasdem Rio Capella saat berbincang dengan detikcom, Senin (14/7/2014).
Jakarta - Partai-partai di kubu Jokowi-JK membuka peluang untuk Partai Demokrat bergabung ke pasangan nomor urut dua tersebut. Wasekjen Partai Demokrat Ramadhan Pohan merasa tawaran dari kubu lawan itu seolah-olah menganggap Prabowo-Hatta kalah dalam Pilpres.
"Kok kesannya Prabowo Subianto kalah, memang sudah dipastikan? Setahu kami, dalam perhitungan sementara Prabowo leading kok," kata Ramadhan ketika dihubungi, Selasa (15/7/2014).
Ramadhan menuturkan bahwa tidak pernah ada wacana dari PD untuk melompat ke kubu Jokowi-JK. Ketidakhadiran elite PD dalam acara deklarasi koalisi permanen Prabowo-Hatta di Tugu Proklamasi, Senin (14/7) juga karena ada kegiatan lain.
"Kemarin kami ada kegiatan di partai, rapat untuk mengawal suara Prabowo-Hatta. Kami masih bersama di koalisi itu tidak masalah apapun," ujar anggota Komisi I DPR itu.
Ramadhan menegaskan bahwa PD sepenuhnya berada di dalam koalisi permanen meski petinggi partai berlambang mercy itu tidak hadir di Tugu Proklamasi. Ia mengungkapkan bahwa deklarasi para ketua fraksi partai di DPR yang dilakukan pada Selasa (8/7) juga sudah cukup kuat.
"Penandatanganan di parlemen masih berlaku dan sudah memperlihatkan semuanya," ucapnya.
Sebelumnya, PDIP dan PKB sebagai partai pengusung pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) membuka peluang Partai Demokrat untuk bergabung. Partai Hanura dan Partai NasDem pun berpendapat serupa.
"Bagus dong itu, sebuah hal yang tak salah membuka peluang Demokrat untuk bergabung. Saya pikir tenaga ahli dari Demokrat itu kita butuhkan nantinya," kata Sekjen Partai Nasdem Rio Capella saat berbincang dengan detikcom, Senin (14/7/2014).
SBY Tak Ingin Hasil Pilpres Direcoki Asing
JAKARTA - Presiden RI
Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sangat berharap kisruh perbedaan hasil
hitung cepat pemungutan suara pemilu presiden tidak sampai mengakibatkan
campur tangan orang lain seperti pernah terjadi di Afghanistan.
Pasalnya, kata dia, pilpres di Afganistan menjadi sorotan dunia
internasional sehingga Menlu AS John Kerry turut datang ke negeri sarat
konflik itu guna mencarikan solusinya.
SBY mengatakan bahwa dirinya tidak ingin
hal itu juga terjadi di Indonesia. "Saya memohon kepada Allah, saya
bersumpah dan saya mengajak rakyat Indonesia kalau ada kemelut,
perselisihan, mari kita selesaikan oleh kita sendiri. Tidak perlu ada
pihak lain yang datang untuk jadi wasit, jadi juru damai. Insya Allah
kita bisa," ujarnya saat menghadiri buka puasa bersama di rumah dinas
Ketua DPD Irman Gusman, Jakarta, Senin malam, (14/7).
SBY menambahkan, pilpres di Indonesia
berjalan damai karena masyarakat sudah sangat matang dalam berdemokrasi.
Ia mengapresiasi hal tersebut. Karenanya SBY meminta publik
menyelesaikan perbedaan dan perselisihan hasil hitung cepat pilpres
dengan cara yang benar.
"Jika ada perselisihan yang paling baik
adalah beri kesempatan pada KPU. Tentunya KPU harus profesional dan
kredibel untuk lakukan perhitungan secara transparan dan akuntabel.
Bahkan saya menyerukan pada KPU, ajaklah semua pihak untuk awasi apa
yang KPU laksanakan," sambungnya.
Selain itu, SBY juga meminta KPU mengajak
pasangan tim Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla
untuk mengawasi secara langsung agar komisi penyelenggara pemilu itu
terus berada di jalur yang benar. Dengan demikian, saat KPU mengumumkan
hasil resmi pilpres pada 22 Juli nanti semua pihak bisa menerima hasil
real count yang dikeluarkan secara resmi oleh KPU.
"Tentu ada yang menang, ada yang kalah.
Yang menang tentu bersyukur tidak perlu arogan. Kalah tentunya bersedih
tapi tidak harus melakukan tindakan yang tidak dibenarkan. Mana kala
ada yang tidak puas dengan hasilnya, salurkan MK. Kita berikan waktu dan
kesempatan MK untuk memutus profesional juga," tandasnya.(flo/jpnn)
Kesiapan Infrastruktur Sambut Mudik
VIVAnews
- Perayaan Hari Raya Idul Fitri di Indonesia tak pernah lepas dari
tradisi mudik ke kampung halaman. Selama bertahun-tahun tradisi mudik
selalu identik dengan kemacetan yang mengular dan membosankan. Angkanya
selalu meningkat.
Ini sesuai dengan survei Kementerian Perhubungan tentang tingkat permintaan angkutan libur Lebaran di tahun ini, baik darat, laut, maupun udara. Data menunjukkan jumlah pemudik berpotensi naik sebesar tujuh persen dari tahun lalu.
Total pemudik di 12 provinsi yang berhasil disurvei Kemenhub meningkat dari 25.599.014 menjadi 27.894.914 orang. Pemerintah pun memperkirakan puncak arus mudik tahun ini akan terjadi pada H-3 atau tiga hari menjelang perayaan Lebaran. Lalu bagaimana dengan kesiapan jalan menghadapi arus mudik ini?
Kementerian Pekerjaan Umum mengatakan secara umum, Lintas Selatan dan jalur penghubung Lintas Utara-Selatan di Provinsi Jawa Tengah bisa dilewati dengan baik saat Lebaran nanti.
Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum, Taufik Widjoyono, mengatakan hal ini dipastikan setelah pihaknya melakukan pemantauan jalur Lebaran di Provinsi Jawa Tengah dan DI Yogyakarta.
Taufik mengatakan, secara umum kondisi Lintas Selatan sudah siap dilewati. Menurutnya, kondisi perkerasan jalannya baik, dengan kecepatan waktu tempuh rata-rata 60 kilometer per jam.
"Lintas Utara-Selatan juga kondisinya memenuhi dan bahkan ada yang sangat bagus, sehingga bisa digunakan sebagai jalur alternatif dari Lintas Selatan Jalur Nasional yang cukup baik,“ jelas Taufik.
Kementerian PU telah melakukan pemantauan Jalur Penghubung Lintas Utara-Selatan Jateng serta Lintas Selatan Jateng dengan menyusuri jalan dari Tegal–Purwokerto–Yogyakarta–Magelang–Ambarawa-Semarang.
Dari hasil pantauan, kondisi jalan dari Yogyakarta sampai Magelang relatif baik dengan kapasitas yang mencukupi.
Namun, setelah Magelang, kira-kira 15 kilometer menjelang Ambarawa, ada potensi terjadi bottle neck mengingat lebar jalan yang masih 7 meter dan padatnya lalu lintas, serta banyaknya truk, sehingga kecepatan hanya sekitar 30 kilometer per jam.
Sementara itu, Jalan Lintas Timur Sumatera mulai kota Medan hingga Riau sepanjang 150 kilometer kondisinya saat ini 95 persen mantap. Dengan demikian, jalan ini siap dilalui para pemudik Lebaran tahun ini.
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan PU, Waskito Pandu, mengungkapkan, dia telah melakukan pemantauan ke jalan akses Bandara Kuala Namu. Sebab, ini merupakan awal Lebaran kendaraan pemudik melalui bandara tersebut.
Jalan akses non Tol Kuala Namu sepanjang 14,5 kilometer sudah dapat difungsikan dua jalur dan empat lajur. "Ada dua pembangunan yang belum rampung sepanjang akses itu, yakni fly over sepanjang 880 meter dan tujuh segmen tanah yang belum bebas," kata Pandu, seusai melakukan pemantauan di Jakarta.
Ia mengungkapkan, dia sudah mengeluarkan instruksi agar fly over itu pada H-10 bisa berfungsi.
Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto, mengungkapkan pihaknya terus mendorong beberapa jalan tol agar bisa digunakan pada saat arus mudik nanti.
Dia berharap, ada jalan tol yang bersedia seperti tol Ungaran-Bawen pada Lebaran tahun lalu, yakni tanpa memungut tarif karena konstruksinya yang sudah hampir rampung.
Beberapa jalur baru juga dioperasikan pemerintah guna memperlancar arus mudik. Salah satunya, Tol Gempol-Pandaan di Jawa Timur. "Kalau tidak ada halangan, akan kami coba operasikan jalan tol Gempol-Pandaan tanpa tarif," Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Hermanto Dardak.
Ia menjelaskan, uji coba akan dilakukan pada H-7 Lebaran. Diharapkan, dengan pembukaan jalan tol baru ini bisa mengurangi kemacetan kendaraan menuju Kota Malang.
Selain itu, ia menambahkan, fly over Pasar Kembang di Surabaya, Jawa Timur, juga sudah bisa beroperasi. "Ini bisa mengurangi kemacetan saat arus mudik nanti," kata dia.
Infrastruktur lain yang bisa dimaksimalkan untuk memperlancar arus mudik adalah Seksi I Tol Mojokerto-Kertosono. Menurut Hermanto, jalur ini bisa mengurangi kemacetan di jembatan Kertosono-Nganjuk dan pertigaan Kediri.
Pengoperasian jalan tol ini dinilai akan sangat berguna. Sebab, di area ini selalu terjadi kepadatan kendaraan setiap menghadapi arus mudik.
Ini sesuai dengan survei Kementerian Perhubungan tentang tingkat permintaan angkutan libur Lebaran di tahun ini, baik darat, laut, maupun udara. Data menunjukkan jumlah pemudik berpotensi naik sebesar tujuh persen dari tahun lalu.
Total pemudik di 12 provinsi yang berhasil disurvei Kemenhub meningkat dari 25.599.014 menjadi 27.894.914 orang. Pemerintah pun memperkirakan puncak arus mudik tahun ini akan terjadi pada H-3 atau tiga hari menjelang perayaan Lebaran. Lalu bagaimana dengan kesiapan jalan menghadapi arus mudik ini?
Kementerian Pekerjaan Umum mengatakan secara umum, Lintas Selatan dan jalur penghubung Lintas Utara-Selatan di Provinsi Jawa Tengah bisa dilewati dengan baik saat Lebaran nanti.
Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum, Taufik Widjoyono, mengatakan hal ini dipastikan setelah pihaknya melakukan pemantauan jalur Lebaran di Provinsi Jawa Tengah dan DI Yogyakarta.
Taufik mengatakan, secara umum kondisi Lintas Selatan sudah siap dilewati. Menurutnya, kondisi perkerasan jalannya baik, dengan kecepatan waktu tempuh rata-rata 60 kilometer per jam.
"Lintas Utara-Selatan juga kondisinya memenuhi dan bahkan ada yang sangat bagus, sehingga bisa digunakan sebagai jalur alternatif dari Lintas Selatan Jalur Nasional yang cukup baik,“ jelas Taufik.
Kementerian PU telah melakukan pemantauan Jalur Penghubung Lintas Utara-Selatan Jateng serta Lintas Selatan Jateng dengan menyusuri jalan dari Tegal–Purwokerto–Yogyakarta–Magelang–Ambarawa-Semarang.
Dari hasil pantauan, kondisi jalan dari Yogyakarta sampai Magelang relatif baik dengan kapasitas yang mencukupi.
Namun, setelah Magelang, kira-kira 15 kilometer menjelang Ambarawa, ada potensi terjadi bottle neck mengingat lebar jalan yang masih 7 meter dan padatnya lalu lintas, serta banyaknya truk, sehingga kecepatan hanya sekitar 30 kilometer per jam.
Sementara itu, Jalan Lintas Timur Sumatera mulai kota Medan hingga Riau sepanjang 150 kilometer kondisinya saat ini 95 persen mantap. Dengan demikian, jalan ini siap dilalui para pemudik Lebaran tahun ini.
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan PU, Waskito Pandu, mengungkapkan, dia telah melakukan pemantauan ke jalan akses Bandara Kuala Namu. Sebab, ini merupakan awal Lebaran kendaraan pemudik melalui bandara tersebut.
Jalan akses non Tol Kuala Namu sepanjang 14,5 kilometer sudah dapat difungsikan dua jalur dan empat lajur. "Ada dua pembangunan yang belum rampung sepanjang akses itu, yakni fly over sepanjang 880 meter dan tujuh segmen tanah yang belum bebas," kata Pandu, seusai melakukan pemantauan di Jakarta.
Ia mengungkapkan, dia sudah mengeluarkan instruksi agar fly over itu pada H-10 bisa berfungsi.
Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto, mengungkapkan pihaknya terus mendorong beberapa jalan tol agar bisa digunakan pada saat arus mudik nanti.
Dia berharap, ada jalan tol yang bersedia seperti tol Ungaran-Bawen pada Lebaran tahun lalu, yakni tanpa memungut tarif karena konstruksinya yang sudah hampir rampung.
Beberapa jalur baru juga dioperasikan pemerintah guna memperlancar arus mudik. Salah satunya, Tol Gempol-Pandaan di Jawa Timur. "Kalau tidak ada halangan, akan kami coba operasikan jalan tol Gempol-Pandaan tanpa tarif," Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Hermanto Dardak.
Ia menjelaskan, uji coba akan dilakukan pada H-7 Lebaran. Diharapkan, dengan pembukaan jalan tol baru ini bisa mengurangi kemacetan kendaraan menuju Kota Malang.
Selain itu, ia menambahkan, fly over Pasar Kembang di Surabaya, Jawa Timur, juga sudah bisa beroperasi. "Ini bisa mengurangi kemacetan saat arus mudik nanti," kata dia.
Infrastruktur lain yang bisa dimaksimalkan untuk memperlancar arus mudik adalah Seksi I Tol Mojokerto-Kertosono. Menurut Hermanto, jalur ini bisa mengurangi kemacetan di jembatan Kertosono-Nganjuk dan pertigaan Kediri.
Pengoperasian jalan tol ini dinilai akan sangat berguna. Sebab, di area ini selalu terjadi kepadatan kendaraan setiap menghadapi arus mudik.
Dihentikan Pembangunan per 1 Juli
Lain lagi dengan Lintas
Pantai Utara (Pantura) yang selalu menjadi biang masalah saat Lebaran
tiba. Arus mudik dan balik selalu tersendat di sana. Untuk
mengantisipasi itu, proyek perbaikan jalan di lintas Pantura dihentikan
pada H-30 Idul Fitri.
“Agar tidak muncul kemacetan,” kata Kepala Bidang Bina Teknik Dinas Bina Marga Jateng Hanung Triyanto, Senin, 10 Juni 2014.
Hanung mengatakan,
sejumlah titik di wilayah Pantura barat, seperti Kabupaten Brebes,
Batang, dan Pekalongan yang masih dalam proses pengerjaan akan langsung
dihentikan akhir bulan Juni.
“Ada sekitar 20 titik
kerusakan jalan yang saat ini masih dalam proses perbaikan. Mulai dari
penambalan sampai pembetonan,” jelasnya.
Sampai akhir Juni 2014, ia yakin mampu menyelesaikan sekitar 60-70 persen pengerjaan jalan di sejumlah titik di Pantura barat. Sisa 30-40 persen lagi, dipastikan digarap kembali usai situasi arus mudik dan balik Lebaran.
Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PU, Djoko Murjanto, mengatakan pekerjaan jalan di ruas jalan nasional dihentikan sejak 1 Juli.
"Sejak H-30 yang jatuh kemarin 1 Juli, kami sudah menghentikan pekerjaan di sejumlah jalan nasional. Hal ini untuk melayani pengusaha dan pedagang untuk mendistribusikan barang-barang dan logistik agar arus barang lancar," tutur Djoko.
Ia menambahkan, target pelayanan jalan nasional pada H-30 sampai H-10 adalah untuk para pengusaha dan pedagang. Sebab, kebutuhan masyarakat di bulan puasa ini meningkat. Sementara itu, untuk H-10 lebih difokuskan guna melayani kebutuhan pemudik.
"Jadi, ada kondisi di mana saat ini kemungkinan-kemungkinan terjadinya kemacetan sudah diantisipasi. Namun, kami menyayangkan kondisi di Nagrek, di mana para pedagang di bahu jalan, kami tidak bisa menjanjikan kualitas tanahnya karena secara teknis itu tidak dibenarkan. Jadi, kami ingin sampaikan bahwa kondisi tersebut tidak diizinkan," ujar Djoko.
Namun, ada juga jalan tol yang pengerjaannya molor. Salah satunya Jalan tol Medan-Kualanamu sepertinya masih belum bisa difungsikan pada tahun ini. Sebab, pengerjaan jalan tol yang akan membantu akses kendaraan dari Bandara Kualanamu ke Medan ini berjalan lambat.
Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum, Djoko Murjanto, dikonfirmasi oleh VIVAnews, Senin 14 Juli 2014 membenarkan hal ini. "Saat ini, pengerjaan konstruksinya baru 15-20 persen," katanya.
Keterlambatan proses konstruksi ini terjadi untuk ruas tol Medan-Kualanamu yang dibangun pemerintah sebagai bantuan untuk pengelola jalan tol Medan-Kualanamu-Tebingtinggi.
Dia menjelaskan, keterlambatan tersebut disebabkan beberapa hal. Tetapi, kendala utama adalah pembebasan lahan yang sedikit terlambat. Ini berdampak pada molornya waktu pengerjaan di lapangan.
Selain itu, saat awal konstruksi ada masalah, terkait pecairan pinjaman dari Tiongkok. Tetapi, saat ini, pencairan pinjaman untuk proses konstruksi sebesar Rp1,5 triliun sudah berjalan lancar. (adi)
Sampai akhir Juni 2014, ia yakin mampu menyelesaikan sekitar 60-70 persen pengerjaan jalan di sejumlah titik di Pantura barat. Sisa 30-40 persen lagi, dipastikan digarap kembali usai situasi arus mudik dan balik Lebaran.
Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PU, Djoko Murjanto, mengatakan pekerjaan jalan di ruas jalan nasional dihentikan sejak 1 Juli.
"Sejak H-30 yang jatuh kemarin 1 Juli, kami sudah menghentikan pekerjaan di sejumlah jalan nasional. Hal ini untuk melayani pengusaha dan pedagang untuk mendistribusikan barang-barang dan logistik agar arus barang lancar," tutur Djoko.
Ia menambahkan, target pelayanan jalan nasional pada H-30 sampai H-10 adalah untuk para pengusaha dan pedagang. Sebab, kebutuhan masyarakat di bulan puasa ini meningkat. Sementara itu, untuk H-10 lebih difokuskan guna melayani kebutuhan pemudik.
"Jadi, ada kondisi di mana saat ini kemungkinan-kemungkinan terjadinya kemacetan sudah diantisipasi. Namun, kami menyayangkan kondisi di Nagrek, di mana para pedagang di bahu jalan, kami tidak bisa menjanjikan kualitas tanahnya karena secara teknis itu tidak dibenarkan. Jadi, kami ingin sampaikan bahwa kondisi tersebut tidak diizinkan," ujar Djoko.
Namun, ada juga jalan tol yang pengerjaannya molor. Salah satunya Jalan tol Medan-Kualanamu sepertinya masih belum bisa difungsikan pada tahun ini. Sebab, pengerjaan jalan tol yang akan membantu akses kendaraan dari Bandara Kualanamu ke Medan ini berjalan lambat.
Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum, Djoko Murjanto, dikonfirmasi oleh VIVAnews, Senin 14 Juli 2014 membenarkan hal ini. "Saat ini, pengerjaan konstruksinya baru 15-20 persen," katanya.
Keterlambatan proses konstruksi ini terjadi untuk ruas tol Medan-Kualanamu yang dibangun pemerintah sebagai bantuan untuk pengelola jalan tol Medan-Kualanamu-Tebingtinggi.
Dia menjelaskan, keterlambatan tersebut disebabkan beberapa hal. Tetapi, kendala utama adalah pembebasan lahan yang sedikit terlambat. Ini berdampak pada molornya waktu pengerjaan di lapangan.
Selain itu, saat awal konstruksi ada masalah, terkait pecairan pinjaman dari Tiongkok. Tetapi, saat ini, pencairan pinjaman untuk proses konstruksi sebesar Rp1,5 triliun sudah berjalan lancar. (adi)
Forum Rektor:Capres Dua Pihak harus Berjiwa Besar
INILAHCOM, Jakarta- Forum Rektor Indonesi (FRI) mengharapkan
perbedaan hasil hitungan cepat oleh beberapa lembaga survei disikapi
dengan kebesaran jiwa. Sebab, bila hal itu disikapi dengan emosional hanya perpecahan yang didapat.
Begitu disampaikan Ketua FRI Ravik Karsidi ditanya mengenai perbedaan hitungan cepat yang dilakukan oleh beberapa lembaga survei yang memicu adanya beda pendapat kedua kandidat. Untuk itu ia berharap pada kedua kandidat mengajak pendukungnya bisa menyikasp dengan berjiwa besar.
"Perbedaan yang ada di masyarakat kami berharap disiklapi dengan sebaik-nya. Karena bahwa mungkin berbeda pendapat itu sudah biasa," kata Ravik saat ditemui di Hotel Saripan Pasific Jakarta, Senin (14/7/2014).
Terlebih ia meyakini bila hal tersebut dilakukan oleh masing-masing pasangan, maka perbedaan pendapat yang berujung pada tindakan anarkis bisa terelakan. Sebab perpecahan hanya akan menimbulkan kerugian bagi semua rakyat Indonesia.
"Sebenarnya kalau masing-masing melakukan dengan sikap saling percaya saling menghormati. Tidak akan ada lagi kita kehawatirkan lagi seperti perpecahan," tegas Rektor Sebelas Maret ini.
Dengan itu ia berharap pada kedua pasangan capres/cawapres tidak lagi mengklaim hitunga mereka yang paling benar. Sebab itu sangat membahayakan adanya potensi perpecahan. Ia pun meminta sebaiknya kedua pasangan menunggu hasil dari KPU pada 22 Juli.
"Jangan sampai merasa benar sendiri dengan kaca mata sendiri-sendiri (bahaya)," tegas Ravik.
Dalam kesempatan itu, ia bersama rektor-rektor yang lain juga mengimbau kepada mahasiswa melakukan pengawalan terhadap hasil Pilpres 9 Juli 2014. Hal itu bertujuan untuk terciptanya Pilpres yang jujur dan adil.
"Kami mengharapkan seluruh mahasiswa kami. Seluruh kampus yang ada di Indonesia. Baik itu perguruan tinggi negeri, swasta, kami mengharapkan mereka benar-benar menjaga kenetralan mereka untuk mengawal pemilu," tutup Ravik. [gus]
Begitu disampaikan Ketua FRI Ravik Karsidi ditanya mengenai perbedaan hitungan cepat yang dilakukan oleh beberapa lembaga survei yang memicu adanya beda pendapat kedua kandidat. Untuk itu ia berharap pada kedua kandidat mengajak pendukungnya bisa menyikasp dengan berjiwa besar.
"Perbedaan yang ada di masyarakat kami berharap disiklapi dengan sebaik-nya. Karena bahwa mungkin berbeda pendapat itu sudah biasa," kata Ravik saat ditemui di Hotel Saripan Pasific Jakarta, Senin (14/7/2014).
Terlebih ia meyakini bila hal tersebut dilakukan oleh masing-masing pasangan, maka perbedaan pendapat yang berujung pada tindakan anarkis bisa terelakan. Sebab perpecahan hanya akan menimbulkan kerugian bagi semua rakyat Indonesia.
"Sebenarnya kalau masing-masing melakukan dengan sikap saling percaya saling menghormati. Tidak akan ada lagi kita kehawatirkan lagi seperti perpecahan," tegas Rektor Sebelas Maret ini.
Dengan itu ia berharap pada kedua pasangan capres/cawapres tidak lagi mengklaim hitunga mereka yang paling benar. Sebab itu sangat membahayakan adanya potensi perpecahan. Ia pun meminta sebaiknya kedua pasangan menunggu hasil dari KPU pada 22 Juli.
"Jangan sampai merasa benar sendiri dengan kaca mata sendiri-sendiri (bahaya)," tegas Ravik.
Dalam kesempatan itu, ia bersama rektor-rektor yang lain juga mengimbau kepada mahasiswa melakukan pengawalan terhadap hasil Pilpres 9 Juli 2014. Hal itu bertujuan untuk terciptanya Pilpres yang jujur dan adil.
"Kami mengharapkan seluruh mahasiswa kami. Seluruh kampus yang ada di Indonesia. Baik itu perguruan tinggi negeri, swasta, kami mengharapkan mereka benar-benar menjaga kenetralan mereka untuk mengawal pemilu," tutup Ravik. [gus]
Senin, 14 Juli 2014
Quick Count Tidak Bisa Batalkan Putusan KPU
JAKARTA - Pakar hukum
tata negara Irmanputra Sidin menyatakan bahwa sebuah keputusan lembaga
negara pada prinsipnya benar sampai ada putusan pengadilan yang
membatalkannya. Hal itu dikatakan Irman guna menyikapi pro dan kontra
terkait pernyataan pengamat politik Burhanuddin Muhtadi yang menilai
hasil hitung suara pemilu presiden oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU)
salah jika tidak sesuai dengan hitung cepat yang dia lakukan.
"Sepanjang tidak ada putusan pengadilan
membatalkan sebuah putusan lembaga negara, maka putusan tersebut adalah
benar. Dalam konteks pilpres, hitungan yang sah itu ada di KPU dan hasil
hitung cepat tidak bisa membatalkan putusan KPU," kata Irman di gedung
DPR, Senayan Jakarta, Senin (14/7).
Kalau ada dugaan kesalahan penghitungan
KPU, lanjutnya, maka penyelesaian di MK. "Jadi, tunggu saja hasil
hitungan KPU. Tim sukses tidak perlu juga berhantam," ujarnya.
Lebih lanjut Irman menegaskan,
sebenarnya wajar bila dalam penyelenggaraan pilpres oleh KPU masih
banyak kekurangan. "Pilpres langsung ini masih terlalu muda usia, jadi
wajar saja terjadi berbagai kekurangan," tegasnya.
Dia justru mengkritisi salah satu dari
pertanyaan lembaga survei yang bertanya ke responden dengan pertanyaan
andai Joko Widodo-Jusuf Kalla. Hasilnya, 30 persen responden menjawab
akan bikin ribut jika duet yang dikenal dengan sebutan Jokowi-JK itu
kalah.
"Boleh saja pertanyaan seperti itu
diajukan, tapi hasilnya tidak boleh diumumkan ke publik karena sudah
mengarah kepada provokasi," pungkas Irman.(fas/jpnn)
Langganan:
Postingan (Atom)