Kurang lebih 13.000 personil akan diterjunkan ke empat lokasi yang jadi pusat demonstrasi.
VIVAnews - Diperkirakan, sebanyak 750 hingga 1.000 pendemo akan tumpah ruah di beberapa lokasi di Jakarta terkait Hari Buruh yang akan jatuh padah Minggu, 1 Mei 2011, besok.
Kepala Biro Operasi Polda Metro Jaya Kombes Sujarno menyatakan, para pendemo pada Hari Buruh besok telah melaporkan rencana aksi ini pada pihak kepolisian. Namun demikian, tidak diketahui persis dari institusi mana saja mereka datang. “Karena mereka jumlahnya banyak sekali," Sujarno, saat dihubungi VIVAnews.
Lebih lanjut Sujarno menjelaskan, beberapa titik yang menjadi lokasi pendemo melakukan aksinya yaitu Istana Negara, Bunderan Hotel Indonesia, Kantor Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Gedung MPR DPR RI.
Anggota kepolisian pun telah disiagakan untuk mengawasi ketertiban jalannya aksi. “Kurang lebih 13.000 personil akan diterjunkan ke empat lokasi tersebut,” ungkap Sujarno.
Meski pendemo akan turun ke jalan, belum ada rencana penutupan atau pengalihan jalan terkait aksi demo tersebut. Penutupan jalan dilakukan hanya karena adanya program Car Free Day tiap hari minggu.
Namun, Sujarno menambahkan, tidak tertutup kemungkinan untuk dilakukan penutupan atau pengalihan arus lalu lintas apabila diperlukan. "Kita fleksibel saja, tergantung situasi," ucapnya.
Sabtu, 30 April 2011
Ketua PN Ambon dilaporkan ke Komisi Yudisial
Seorang tersangka atau terdakwa kasus korupsi yang perbuatan pidananya diancam dengan hukuman lima tahun ke atas sudah harus ditahan, tapi anehnya sampai saat ini Bupati non-aktif ini tidak pernah ditahan,"
Ambon (ANTARA News) - DPRD Provinsi Maluku bersama Pemprov Maluku melaporkan Ketua Pengadilan Negeri Ambon ke Komisi Yudisial dan Komisi III DPR RI terkait kasus dugaan mafia hukum.
"Laporan ini terkait tindakan eksekusi lahan eks-Hotel Anggrek yang dilakukan berdasarkan putusan PN Ambon nomor: 21 tahun 1950 yang memenangkan penggugat Simon Latumalea," kata Ketua Komisi A DPRD Maluku, Richard Rahakbauw di Ambon, Sabtu.
Keganjilan putusan PN Ambon, karena kasus gugatan serupa sudah pernah digugurkan Mahkamah Agung tahun 1976, tahun 2002 dan terakhir tahun 2008,"
Eksekusi lahan eks Hotel Anggrek yang dilakukan PN tanggal 6 April 2011 kemarin juga tanpa melibatkan aparat kepolisian, sehingga tidak memperhatikan tiga putusan MA sebelumnya yang telah menolak sebagian gugatan penggugat.
Padahal putusan PN Ambon nomor 21 tahun 1950 ini hanya sebuah dokumen yang dicopy, sementara naskah aslinya sampai sekarang tidak pernah ditemukan, lagi pula di era 1950 ini kondisi negara dalam keadaan kacau akibat banyaknya pemberontakan di berbagai daerah termasuk Maluku sehingga naskah asli dokumen putusan tersebut tidak pernah ada.
Komisi juga mensinyalir adanya praktek mafia hukum yang diakukan ketua majelis hakim PN Ambon, Arthur Hanggewa yang menangani kasus dugaan korupsi Bupati non aktif Kepulauan Aru, Thedy Tengko senilai Rp42,5 miliar.
Hanya dengan alasan terdakwa dinilai kooperatif, proses pemeriksaan Thedy Tengko sejak di kejaksaan hingga proses perisanga di PN tidak pernah mengeluarkan penetapan penahanan terhadap yang bersangkutan.
"Seorang tersangka atau terdakwa kasus korupsi yang perbuatan pidananya diancam dengan hukuman lima tahun ke atas sudah harus ditahan, tapi anehnya sampai saat ini Bupati non-aktif ini tidak pernah ditahan," katanya.
Komisi juga berharap Satgas Pemberantasan mafia hukum di Jakarta bisa memperhatikan kasus seperti ini dan hadir ke Kota Ambon untuk melakukan investigasi secara mendalam.
Dia mengatakan, KY saat ini sedang mempelajari berbagai dokumen dan laporan yang disampaikan, dan persoalan ini juga akan diteruskan ke Mahkamah Agung agar Ketua PN Ambon bisa diproses secara hukum.
"Ada Surat Edaran MA (SEMA) yang mengatur seorang hakim tidak bisa dipanggil dan mereka kebal hukum, tapi kita akan meminta hak angket untuk tetap memanggil Ketua PN memberikan penjelasan ke DPRD," katanya.
Ambon (ANTARA News) - DPRD Provinsi Maluku bersama Pemprov Maluku melaporkan Ketua Pengadilan Negeri Ambon ke Komisi Yudisial dan Komisi III DPR RI terkait kasus dugaan mafia hukum.
"Laporan ini terkait tindakan eksekusi lahan eks-Hotel Anggrek yang dilakukan berdasarkan putusan PN Ambon nomor: 21 tahun 1950 yang memenangkan penggugat Simon Latumalea," kata Ketua Komisi A DPRD Maluku, Richard Rahakbauw di Ambon, Sabtu.
Keganjilan putusan PN Ambon, karena kasus gugatan serupa sudah pernah digugurkan Mahkamah Agung tahun 1976, tahun 2002 dan terakhir tahun 2008,"
Eksekusi lahan eks Hotel Anggrek yang dilakukan PN tanggal 6 April 2011 kemarin juga tanpa melibatkan aparat kepolisian, sehingga tidak memperhatikan tiga putusan MA sebelumnya yang telah menolak sebagian gugatan penggugat.
Padahal putusan PN Ambon nomor 21 tahun 1950 ini hanya sebuah dokumen yang dicopy, sementara naskah aslinya sampai sekarang tidak pernah ditemukan, lagi pula di era 1950 ini kondisi negara dalam keadaan kacau akibat banyaknya pemberontakan di berbagai daerah termasuk Maluku sehingga naskah asli dokumen putusan tersebut tidak pernah ada.
Komisi juga mensinyalir adanya praktek mafia hukum yang diakukan ketua majelis hakim PN Ambon, Arthur Hanggewa yang menangani kasus dugaan korupsi Bupati non aktif Kepulauan Aru, Thedy Tengko senilai Rp42,5 miliar.
Hanya dengan alasan terdakwa dinilai kooperatif, proses pemeriksaan Thedy Tengko sejak di kejaksaan hingga proses perisanga di PN tidak pernah mengeluarkan penetapan penahanan terhadap yang bersangkutan.
"Seorang tersangka atau terdakwa kasus korupsi yang perbuatan pidananya diancam dengan hukuman lima tahun ke atas sudah harus ditahan, tapi anehnya sampai saat ini Bupati non-aktif ini tidak pernah ditahan," katanya.
Komisi juga berharap Satgas Pemberantasan mafia hukum di Jakarta bisa memperhatikan kasus seperti ini dan hadir ke Kota Ambon untuk melakukan investigasi secara mendalam.
Dia mengatakan, KY saat ini sedang mempelajari berbagai dokumen dan laporan yang disampaikan, dan persoalan ini juga akan diteruskan ke Mahkamah Agung agar Ketua PN Ambon bisa diproses secara hukum.
"Ada Surat Edaran MA (SEMA) yang mengatur seorang hakim tidak bisa dipanggil dan mereka kebal hukum, tapi kita akan meminta hak angket untuk tetap memanggil Ketua PN memberikan penjelasan ke DPRD," katanya.
Polisi Duga Kasus Penipuan Berhubungan NII
Tanjungpinang (ANTARA News) - Pihak kepolisian menduga kasus penipuan yang dilakukan seseorang yang mengaku sebagai ulama di Tanjungpinang berhubungan dengan gerakan Negara Islam Indonesia.
Modus yang dilakukan pelaku penipuan tersebut mirip dengan siswa pengumpulan dana gerakan Negara Islam Indonesia (NII), kata Kapolresta Tanjungpinang, AKBP Suhendri, Sabtu.
"Kami sudah melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut. Ternyata, seluruh identitas milik pelaku yang mengaku ulama tersebut palsu," katanya.
Suhendri menolak membeberkan identitas korban dan juga pelaku. Korban adalah seorang ibu rumah tangga.
Korban bersikap aneh terhadap suaminya setelah mengenal pria yang mengaku sebagai ulama tersebut. Korban tidak peduli lagi dengan keluarganya.
Bahkan korban beberapa kali mengirim uang ke rekening BNI milik pelaku.
"Doktrin yang disampaikan pelaku kepada korban adalah uang tersebut untuk amal," ungkapnya.
Anggota polisi telah mengejar pelaku yang mengaku tinggal di Jalan Kamboja, Tanjungpinang. Namun polisi tidak mendapatkannya, karena nama dan alamatnya palsu.
"Kami menduga pelaku sudah meninggalkan Tanjungpinang," katanya.
Modus yang dilakukan pelaku penipuan tersebut mirip dengan siswa pengumpulan dana gerakan Negara Islam Indonesia (NII), kata Kapolresta Tanjungpinang, AKBP Suhendri, Sabtu.
"Kami sudah melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut. Ternyata, seluruh identitas milik pelaku yang mengaku ulama tersebut palsu," katanya.
Suhendri menolak membeberkan identitas korban dan juga pelaku. Korban adalah seorang ibu rumah tangga.
Korban bersikap aneh terhadap suaminya setelah mengenal pria yang mengaku sebagai ulama tersebut. Korban tidak peduli lagi dengan keluarganya.
Bahkan korban beberapa kali mengirim uang ke rekening BNI milik pelaku.
"Doktrin yang disampaikan pelaku kepada korban adalah uang tersebut untuk amal," ungkapnya.
Anggota polisi telah mengejar pelaku yang mengaku tinggal di Jalan Kamboja, Tanjungpinang. Namun polisi tidak mendapatkannya, karena nama dan alamatnya palsu.
"Kami menduga pelaku sudah meninggalkan Tanjungpinang," katanya.
Tindak Tegas NII Karena Pojokkan Islam
Jakarta (ANTARA News) - Ketua Umum DPP Majelis Dakwah Islamiyah, Deding Ishak mendesak Pemerintah segera menindak tegas gerakan Negara Islam Indonesia, terutama yang dikenal dengan NII KW 9, karena telah memojokkan Islam.
"Bagi Majelis Dakwah Islmiyah (MDI), Negara Islam Indonesia (NII) adalah gerakan makar terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sehingga harus ditindak tegas," katanya kepada ANTARA, di Jakarta, Sabtu.
Deding Ishak menegaskannegara tidak boleh membiarkan gerakan makar ini berkembang. "Saya terus terang menyesalkan pernyataan Menko Polhukam yang cenderung menganggap sepele persoalan ini, Menurut saya, aspirasi sejumlah tokoh agama yang mendesak Pemerintah menindak tegas kelompok NII, sudah seharusnya direspon secara positif," katanya.
Menurut dia, jika NII dibiarkan terus berkembang maka akan merongrong integritas NKRI dan memojokkan umat Islam di Indonesia. "Sebab, umat Islam akan dicap sebagai pemberontak," katanya.
Deding Ishak yang juga anggota Komisi III DPR RI (bidang Hukum) berharap, Pemerintah segera tanggap dengan merespon aspirasi masyarakat luas dan membenahi kemampuan intelijen dalam mendeteksi gerakan makar.
"Sekaligus menindak tegas kelompok-kelompok yang tergabung dalam NII. Ini penting demi tegaknya integritas NKRI," ujarnya.
"Bagi Majelis Dakwah Islmiyah (MDI), Negara Islam Indonesia (NII) adalah gerakan makar terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sehingga harus ditindak tegas," katanya kepada ANTARA, di Jakarta, Sabtu.
Deding Ishak menegaskannegara tidak boleh membiarkan gerakan makar ini berkembang. "Saya terus terang menyesalkan pernyataan Menko Polhukam yang cenderung menganggap sepele persoalan ini, Menurut saya, aspirasi sejumlah tokoh agama yang mendesak Pemerintah menindak tegas kelompok NII, sudah seharusnya direspon secara positif," katanya.
Menurut dia, jika NII dibiarkan terus berkembang maka akan merongrong integritas NKRI dan memojokkan umat Islam di Indonesia. "Sebab, umat Islam akan dicap sebagai pemberontak," katanya.
Deding Ishak yang juga anggota Komisi III DPR RI (bidang Hukum) berharap, Pemerintah segera tanggap dengan merespon aspirasi masyarakat luas dan membenahi kemampuan intelijen dalam mendeteksi gerakan makar.
"Sekaligus menindak tegas kelompok-kelompok yang tergabung dalam NII. Ini penting demi tegaknya integritas NKRI," ujarnya.
Megawati Minta Pemerintah Tegas Terhadap NII
"Kita tahu bahwa ideologi kita Pancasila, dan itu sebagai konstitusi bangsa dan negara."
Jakarta (ANTARA News) - Presiden RI periode 2001-2004, Megawati Soekarnoputri, meminta pemerintah tegas terhadap ideologi-ideologi yang menolak Pancasila, seperti Negara Islam Indonesia (NII).
"Kita seharusnya tegas mengenai hal tersebut. Kita tahu bahwa ideologi kita Pancasila, dan itu sebagai konstitusi bangsa dan negara," kata Megawati di Jakarta, Sabtu.
Ia menegaskan, tidak adanya konsistensi dalam menegakkan ideologi Pancasila membuat ideologi-ideologi yang berseberangan dengan Pancasila berkembang.
"Nah, hal-hal seperti ini yang kadang sangat rancu, dan tidak diimplementasikan secara konsisten dan konsekuen, akibatnya tentunya akan ada ruang sehingga ada ideologi yang tidak sama yang akan bisa muncul," katanya.
Ia mengungkapkan, ketegasan pemerintah merupakan salah satu kewajiban dalam menjaga dan mempertahankan konstitusi negara.
"Sebagai negara dan pemerintah itu seharusnya tegas. Ini mempertahankan konstitusi kita," katanya menambahkan.(T.M041)
Jakarta (ANTARA News) - Presiden RI periode 2001-2004, Megawati Soekarnoputri, meminta pemerintah tegas terhadap ideologi-ideologi yang menolak Pancasila, seperti Negara Islam Indonesia (NII).
"Kita seharusnya tegas mengenai hal tersebut. Kita tahu bahwa ideologi kita Pancasila, dan itu sebagai konstitusi bangsa dan negara," kata Megawati di Jakarta, Sabtu.
Ia menegaskan, tidak adanya konsistensi dalam menegakkan ideologi Pancasila membuat ideologi-ideologi yang berseberangan dengan Pancasila berkembang.
"Nah, hal-hal seperti ini yang kadang sangat rancu, dan tidak diimplementasikan secara konsisten dan konsekuen, akibatnya tentunya akan ada ruang sehingga ada ideologi yang tidak sama yang akan bisa muncul," katanya.
Ia mengungkapkan, ketegasan pemerintah merupakan salah satu kewajiban dalam menjaga dan mempertahankan konstitusi negara.
"Sebagai negara dan pemerintah itu seharusnya tegas. Ini mempertahankan konstitusi kita," katanya menambahkan.(T.M041)
Menikah Siri, Andhika Sudah 2 Tahun Tinggal Bersama Malinda
Aprizal Rahmatullah - detikNews
Jakarta - Pengacara Andhika Gumilang, Tomy Sihotang membenarkan kliennya adalah suami dari Malinda Dee, tersangka kasus pencucian uang Citibank. Andhika bahkan telah hidup bersama dengan Malinda 2 tahun.
"Mereka menikah siri. Sudah jalan 2 tahun lebih," kata Tomy saat dihubungi, Sabtu (30/4/2011).
Tomy mengatakan, selama ini Andhika tinggal di Capital Residence, Senayan, Jakarta bersama Malinda. Sebagai suami istri wajar jika di antara keduanya saling mengirim uang satu sama lain.
"Memang Andhika dikirim uang oleh Malinda tapi wajarlah, namanya juga istri ngasih uang ke suami," jelasnya.
Andhika ditetapkan sebagai tersangka kasus pencucian uang dan ditahan. Bintang iklan ini diduga menyediakan rekening untuk menampung dana hasil tilepan nasabah Citibank. Polisi menemukan transfer Rp 311 juta di rekening Andhika yang diduga berasal dari nasabah Citibank.
Polisi menyita 3 arloji mewah milik Andhika dan menemukan 7 KTP yang diduga palsu. Saat ini Andhika ditahan di Rutan Polda Metro Jaya.
Jakarta - Pengacara Andhika Gumilang, Tomy Sihotang membenarkan kliennya adalah suami dari Malinda Dee, tersangka kasus pencucian uang Citibank. Andhika bahkan telah hidup bersama dengan Malinda 2 tahun.
"Mereka menikah siri. Sudah jalan 2 tahun lebih," kata Tomy saat dihubungi, Sabtu (30/4/2011).
Tomy mengatakan, selama ini Andhika tinggal di Capital Residence, Senayan, Jakarta bersama Malinda. Sebagai suami istri wajar jika di antara keduanya saling mengirim uang satu sama lain.
"Memang Andhika dikirim uang oleh Malinda tapi wajarlah, namanya juga istri ngasih uang ke suami," jelasnya.
Andhika ditetapkan sebagai tersangka kasus pencucian uang dan ditahan. Bintang iklan ini diduga menyediakan rekening untuk menampung dana hasil tilepan nasabah Citibank. Polisi menemukan transfer Rp 311 juta di rekening Andhika yang diduga berasal dari nasabah Citibank.
Polisi menyita 3 arloji mewah milik Andhika dan menemukan 7 KTP yang diduga palsu. Saat ini Andhika ditahan di Rutan Polda Metro Jaya.
Hakim Agung Nilai Kewenangan Penyadapan untuk KY Tidak Pas
Fajar Pratama - detikNews
Jakarta - Wacana pemberian kewenangan penyadapan kepada Komisi Yudisial dinilai tidak pas untuk dilaksanakan. Menurut Hakim Agung Syamsul Maarif, KY tidak berhak menyadap karena bukan lembaga penegak hukum.
"KY itu kan bukan lembaga penegak hukum, tapi lembaga yang mengawasi penegak hukum, kewenangan itu tidak perlu," tutur Syamsul Maarif di Hotel Sahid, Jl Jenderal Sudirman, Sabtu (30/4/2011).
Selain itu, menurut Syamsul, kewenangan penyadapan sebetulnya lebih ditujukan untuk menangani masalah pelanggaran hukum pidana. Ruang lingkup KY, katanya, sesuai undang-undang bukan dalam ranah pelanggaran hukum, tapi dalam masalah etik.
"Pelanggaran etik itu bukan pelanggaran hukum, tapi pelanggaran kode etik profesi. Makanya, sanksinya bersifat etik yang dilakukan oleh Majelis Kehormatan Hakim," katanya.
Hal itulah yang perlu dilihat secara mendasar bila kewenangan penyadapan diberikan kepada KY. "Toh setiap penyadapan itu diadakan harus sesuai prosedural dengan mendapat izin dari pengadilan," katanya.
Sebelumnya, Panitia Kerja DPR yang membahas Rancangan Undang-Undang Komisi Yudisial sepakat memberikan kewenangan penyadapan kepada KY. Kewenangan ini dinilai bakal mempermudah KY untuk melengkapi bukti-bukti adanya penyimpangan kode etik dan perilaku hakim.
Teknis pengaturan penyadapan tersebut tetap sesuai dengan hasil uji materi MK yang menyatakan penyadapan harus melalui undang-undang. Pengaturan lebih lanjut harus pula menyesuaikan dengan ketentuan UU yang berkaitan.
(fjp/mad)
Jakarta - Wacana pemberian kewenangan penyadapan kepada Komisi Yudisial dinilai tidak pas untuk dilaksanakan. Menurut Hakim Agung Syamsul Maarif, KY tidak berhak menyadap karena bukan lembaga penegak hukum.
"KY itu kan bukan lembaga penegak hukum, tapi lembaga yang mengawasi penegak hukum, kewenangan itu tidak perlu," tutur Syamsul Maarif di Hotel Sahid, Jl Jenderal Sudirman, Sabtu (30/4/2011).
Selain itu, menurut Syamsul, kewenangan penyadapan sebetulnya lebih ditujukan untuk menangani masalah pelanggaran hukum pidana. Ruang lingkup KY, katanya, sesuai undang-undang bukan dalam ranah pelanggaran hukum, tapi dalam masalah etik.
"Pelanggaran etik itu bukan pelanggaran hukum, tapi pelanggaran kode etik profesi. Makanya, sanksinya bersifat etik yang dilakukan oleh Majelis Kehormatan Hakim," katanya.
Hal itulah yang perlu dilihat secara mendasar bila kewenangan penyadapan diberikan kepada KY. "Toh setiap penyadapan itu diadakan harus sesuai prosedural dengan mendapat izin dari pengadilan," katanya.
Sebelumnya, Panitia Kerja DPR yang membahas Rancangan Undang-Undang Komisi Yudisial sepakat memberikan kewenangan penyadapan kepada KY. Kewenangan ini dinilai bakal mempermudah KY untuk melengkapi bukti-bukti adanya penyimpangan kode etik dan perilaku hakim.
Teknis pengaturan penyadapan tersebut tetap sesuai dengan hasil uji materi MK yang menyatakan penyadapan harus melalui undang-undang. Pengaturan lebih lanjut harus pula menyesuaikan dengan ketentuan UU yang berkaitan.
(fjp/mad)
Taufik Kurniawan: Buruh Jangan Sampai Ditunggangi
RMOL. Peringatan Hari Buruh atau May Day yang jatuh 1 Mei mendatang diperkirakan akan disambut dengan aksi demontrasi ribuan ratus pekerja di berbagai daerah di Indonesia. Wakil Ketua DPR, Taufik Kurniawan pun menitip pesan.
"Jangan sampai aksi-aksi buruh nanti kemudian ditunggangi oleh aksi-aksi provokasi yang sifatnya destruktif, anarkis. Kerusuhan ini tidak boleh terjadi," imbuhnya di gedung Nusantara III DPR, Jakarta, Jumat (29/4).
May Day, sebut dia, merupakan ajang bagi buruh untuk mengekspresikan seluruh kegelisahannya dan harus mendapat apresiasi.
"Apapun itu buruh adalah rakyat kita, mereka adalah pejuang-pejuang yang menghidupi roda ekonomi kita," ujarnya.
Di lain pihak, dia mengatakan, bila aspirasi para buruh tersebut dipandang cukup memberikan informasi terbaru yang sangat substansial, maka tidak menutup kemungkinan DPR akan memasukkannya dalam daftar inventaris masalah untuk UU Buruh. [wid]
"Jangan sampai aksi-aksi buruh nanti kemudian ditunggangi oleh aksi-aksi provokasi yang sifatnya destruktif, anarkis. Kerusuhan ini tidak boleh terjadi," imbuhnya di gedung Nusantara III DPR, Jakarta, Jumat (29/4).
May Day, sebut dia, merupakan ajang bagi buruh untuk mengekspresikan seluruh kegelisahannya dan harus mendapat apresiasi.
"Apapun itu buruh adalah rakyat kita, mereka adalah pejuang-pejuang yang menghidupi roda ekonomi kita," ujarnya.
Di lain pihak, dia mengatakan, bila aspirasi para buruh tersebut dipandang cukup memberikan informasi terbaru yang sangat substansial, maka tidak menutup kemungkinan DPR akan memasukkannya dalam daftar inventaris masalah untuk UU Buruh. [wid]
Isu Besar May Day Tahun Ini: Perubahan Rezim SBY-Boediono
RMOL. Selama ini, senjata buruh untuk mensuarakan aspirasi politik melalui demonstrasi. Namun ada hal yang berbeda dalam rencana aksi Hari Buruh Internasional atau lebih dikenal dengan May Day, 1 Mei esok.
"Untuk pertama kali dalam sejarah setelah Orde Baru, May Day diwarnai mahasiswa dan civil society. Tuntutannya pun bukan isu buruh yang parsial. Namun juga isu yang lebih general, tentang perubahan rezim," kata mantan tokoh oposisi Adhie Massardi dalam perbincangan dengan Rakyat Merdeka Online, Sabtu (10/4).
Masih kata Koordinator Gerakan Indonesia Bersih ini, isu perubahan rezim menjadi penting karena sangat mustahil ada perbaikan nasib buruh, kalau sistem ekonomi nasioal masih menggunakan fundalisme pasar dibawah kepemimpinan SBY-Boediono.
"Sistem pasar kan menurunkan bargaining position dari buruh," demikian mantan Jurubicara Presiden Gus Dur ini. [arp]
"Untuk pertama kali dalam sejarah setelah Orde Baru, May Day diwarnai mahasiswa dan civil society. Tuntutannya pun bukan isu buruh yang parsial. Namun juga isu yang lebih general, tentang perubahan rezim," kata mantan tokoh oposisi Adhie Massardi dalam perbincangan dengan Rakyat Merdeka Online, Sabtu (10/4).
Masih kata Koordinator Gerakan Indonesia Bersih ini, isu perubahan rezim menjadi penting karena sangat mustahil ada perbaikan nasib buruh, kalau sistem ekonomi nasioal masih menggunakan fundalisme pasar dibawah kepemimpinan SBY-Boediono.
"Sistem pasar kan menurunkan bargaining position dari buruh," demikian mantan Jurubicara Presiden Gus Dur ini. [arp]
Buruh Ngotot Tuduh Muhaimin Iskandar Lakukan Suap
Padahal Kemenakertrans Sudah Bantah Tuduhan Suap
RMOL. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi membantah pihaknya melarang buruh untuk turun aksi pada May Day esok. Kementerian pimpinan Muhaimin Iskandar ini hanya melarang buruh untuk melakukan demonstrasi anarkis. Namun demikian, pihak buruh tetap ngotot membantah pernyataan Muhaimin. Mereka bersikukuh Muhaimin melarang demonstrasi.
"Dia (Muhaimin) mengatakan jangan demo anarkis. Ia juga mengatakan jangan turun ke jalan ramai-ramai, lebih baik di kantor saja. Artinya sama saja kan, tidak boleh demo," ujar Ketua Federasi Serikat Pekerja BUMN, Arif Puyono saat berbincang dengan Rakyat Merdeka Online, Sabtu (30/4).
Arif memastikan bahwa semua buruh yang hadir dalam pertemuan antara Kemenakertrans, Selasa kemarin menjadi saksi. "Ia berbohong. Orang semua buruh yang datang dengar kok," imbuhnya.
Masih kata Arif, hal yang juga menjadi fokus buruh dalam kasus Muhaimin adalah suap yang dilakukan Muhaimin kepada buruh yang berjumlah 30 orang tersebut.
"Kok Dita Indah Sari (Juru Bicara Kemenakertrans) bilang gratifikasi itu bukan dilakukan Muhaimin. Lho, yang meyelenggarakan acara itu kan Kemenakertrans, yang pemimpinnya Muhaimin. Berarti Muhaimin yang harus bertanggungjawab. Tidak mungkin muhaimin tidak tahu. Ia kan penanggung jawab. Kalau Muhaimin lepas tangan, berarti ia pemimpin yang mengorbankan anak buahnya," jelasnya.[arp]
RMOL. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi membantah pihaknya melarang buruh untuk turun aksi pada May Day esok. Kementerian pimpinan Muhaimin Iskandar ini hanya melarang buruh untuk melakukan demonstrasi anarkis. Namun demikian, pihak buruh tetap ngotot membantah pernyataan Muhaimin. Mereka bersikukuh Muhaimin melarang demonstrasi.
"Dia (Muhaimin) mengatakan jangan demo anarkis. Ia juga mengatakan jangan turun ke jalan ramai-ramai, lebih baik di kantor saja. Artinya sama saja kan, tidak boleh demo," ujar Ketua Federasi Serikat Pekerja BUMN, Arif Puyono saat berbincang dengan Rakyat Merdeka Online, Sabtu (30/4).
Arif memastikan bahwa semua buruh yang hadir dalam pertemuan antara Kemenakertrans, Selasa kemarin menjadi saksi. "Ia berbohong. Orang semua buruh yang datang dengar kok," imbuhnya.
Masih kata Arif, hal yang juga menjadi fokus buruh dalam kasus Muhaimin adalah suap yang dilakukan Muhaimin kepada buruh yang berjumlah 30 orang tersebut.
"Kok Dita Indah Sari (Juru Bicara Kemenakertrans) bilang gratifikasi itu bukan dilakukan Muhaimin. Lho, yang meyelenggarakan acara itu kan Kemenakertrans, yang pemimpinnya Muhaimin. Berarti Muhaimin yang harus bertanggungjawab. Tidak mungkin muhaimin tidak tahu. Ia kan penanggung jawab. Kalau Muhaimin lepas tangan, berarti ia pemimpin yang mengorbankan anak buahnya," jelasnya.[arp]
Komandan NII Disebut Dekat dengan Bos Century
JAKARTA-Pimpinan Negara Islam Indonesia (NII) Panji Gumilang, berteman dekat dengan pemilik Bank Centyry Robert Tantular. Demikian diungkapkan Sholahudin, peneliti DI/TII dan NII, usai acara diskusi bertema NII dan Radikalisme di Warung Daun Cikini, Jakarta, Sabtu (30/4).
Karena kedekatan dengan Robert Tantular itulah, Panji Gumilang menyimpang dana NII di bank yang bermasalah itu. "Makanya tak heran bila uangnya NII hampir Rp 250 miliar ditaruh di Century," ujar Sholahudin.
Kedekatan pemilik Century dan Panji diawali dengan seringnya pimpinan NII tersebut menukar pecahan uang asing di gerai penukaran uang milik kakak Robert. Disebutkan, lantaran kerap ke Sabah, Malaysia, biasanya sekembali dari luar negeri, Panji mampir ke money changer milik kakak Robert.
Merasa akrab, jelas Sholahudin, tak heran jika Panji berminat untuk ikut memiliki produk investasi di Century. Secara rutin uang, emas, dan barang berharga lainnya diinvestasikan ke Century dengan jumlah mencapai Rp 250 miliar tersebut.
Menurut Sholahudin, disaat kondisi Bank Century yang bermasalah sekarang ini, secara otomatis membuat Panji menjadi pusing. Bagaimana nasib dananya yang dititipkan di bank milik Robert tersebut hingga kini tidak jelas.
Selain itu, kata Sholahudin, uang Rp 50 miliar yang dipinjam dari salah satu bank untuk usaha pengembangbiakan sapi, juga menjadi salah satu beban bagi Panji saat ini. Mengingat kewajiban yang harus dibayar saban bulan kepada bank mencapai Rp1 miliar.
Berdasarkan kondisi keuangan yang semakin sulit tersebut, ujar Sholahudin, makanya NII sekarang kian gencar menggalang dana. Salah satunya dengan memperluas jaringan dan memperbanyak perekrutan anggota.
Semakin banyak sel, kata Sholahudin, NII berharap kian banyak pundi uang yang dapat mereka kumpulkan. Mulai dari sumbangan anggota hingga menebar pasukan pengumpul dana dengan label sumbangan amal.
"Jadi, motif NII sebenarnya hanya materi untuk saat ini. Mereka tidak melakukan teror bom dan perbuatan anarkis lainnya," ungkapnya. "Negara Islam cuma dijadikan doktrin untuk merangkul anggota. Materi adalah tujuan utamanya," tandas Sholahudin meyakinkan.
Karena motif yang dominan materi itulah, kata Sholahudin, NII belum secara masif membahayakan negara. Bahkan dia dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk kepentingan politik mengingat massa NII yang riil. "Fakta itu terlihat dari kedekatannya pimpinan NII dengan penguasa, mulai dari Soeharto dulu saat menjadi presiden dan hingga sekarang," paparnya. (mur/jpnn)
Karena kedekatan dengan Robert Tantular itulah, Panji Gumilang menyimpang dana NII di bank yang bermasalah itu. "Makanya tak heran bila uangnya NII hampir Rp 250 miliar ditaruh di Century," ujar Sholahudin.
Kedekatan pemilik Century dan Panji diawali dengan seringnya pimpinan NII tersebut menukar pecahan uang asing di gerai penukaran uang milik kakak Robert. Disebutkan, lantaran kerap ke Sabah, Malaysia, biasanya sekembali dari luar negeri, Panji mampir ke money changer milik kakak Robert.
Merasa akrab, jelas Sholahudin, tak heran jika Panji berminat untuk ikut memiliki produk investasi di Century. Secara rutin uang, emas, dan barang berharga lainnya diinvestasikan ke Century dengan jumlah mencapai Rp 250 miliar tersebut.
Menurut Sholahudin, disaat kondisi Bank Century yang bermasalah sekarang ini, secara otomatis membuat Panji menjadi pusing. Bagaimana nasib dananya yang dititipkan di bank milik Robert tersebut hingga kini tidak jelas.
Selain itu, kata Sholahudin, uang Rp 50 miliar yang dipinjam dari salah satu bank untuk usaha pengembangbiakan sapi, juga menjadi salah satu beban bagi Panji saat ini. Mengingat kewajiban yang harus dibayar saban bulan kepada bank mencapai Rp1 miliar.
Berdasarkan kondisi keuangan yang semakin sulit tersebut, ujar Sholahudin, makanya NII sekarang kian gencar menggalang dana. Salah satunya dengan memperluas jaringan dan memperbanyak perekrutan anggota.
Semakin banyak sel, kata Sholahudin, NII berharap kian banyak pundi uang yang dapat mereka kumpulkan. Mulai dari sumbangan anggota hingga menebar pasukan pengumpul dana dengan label sumbangan amal.
"Jadi, motif NII sebenarnya hanya materi untuk saat ini. Mereka tidak melakukan teror bom dan perbuatan anarkis lainnya," ungkapnya. "Negara Islam cuma dijadikan doktrin untuk merangkul anggota. Materi adalah tujuan utamanya," tandas Sholahudin meyakinkan.
Karena motif yang dominan materi itulah, kata Sholahudin, NII belum secara masif membahayakan negara. Bahkan dia dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk kepentingan politik mengingat massa NII yang riil. "Fakta itu terlihat dari kedekatannya pimpinan NII dengan penguasa, mulai dari Soeharto dulu saat menjadi presiden dan hingga sekarang," paparnya. (mur/jpnn)
NII Rambah PNS, Kepala Daerah Diminta Deteksi
Jpnn
JAKARTA -- Seluruh gubernur, bupati dan walikota hingga camat diminta untuk mengawasi gerak-gerik para Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan masing-masing, jangan sampai terpengaruh ajaran kelompok radikal Negara Islam Indonesia (NII). Perintah Mendagri Gamawan Fauzi ini menyusul pernyataan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah yang mengaku mendapat laporan adanya anggota NII yang menjadi PNS.
"Kita sudah minta ke daerah identifikasi apa betul ada, karena ada pernyataan Bu Atut," terang Gamawan Fauzi di kantornya, Jumat (29/4).
Apakah PNS yang masuk jaringan NII akan ditindak? Gamawan mengaku pihaknya harus hati-hati. Yang jelas, lanjutnya, jika ada PNS yang melanggar aturan, maka bisa dikenai sanksi berdasarkan PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS. Sebelum sanski dijatuhkan, juga harus melewati proses pemeriksaan sejauh mana keterlibatan PNS itu dengan NII.
"Kalau memang ada (PNS yang terlibat), kepala daerah sebagai pembina PNS di daerah harus menindaknya," ujar Gamawan. Kepala daerah juga diminta berkoordinasi dengan kepolisian setempat.
Gamawan menjelaskan, selama ini NII tidak pernah terdaftar sebagai ormas. Jika terdaftar, kata Gamawan, sudah tentu akan dibubarkan. " Tapi dia tidak terdaftar, makanya jadi urusan kepolisian untuk mendalami jika ada tindakan kriminal yang dilakukan," katanya.
Sedang Dirjen Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kemendagri, Tanri Bali Lalo mengatakan, pada pekan lalu mendagri sudah mengeluarkan surat edaran. Hanya saja, kemarin keluar surat edaran serupa. "Dengan isi yang sama tetapi lebih tegas," ujar Tanri.
Terkait pernyataan gubernur Banten, Tanri mengatakan, jika itu benar, mestinya langsung saja ditindak. "Seharusnya pemda sensitif dan langsung meneliti kebenarannya. Setelah itu jika benar, maka harus ditegur," ujar Tanri yang kini juga Pjs Gubernur Sulawesi Tengah itu.
Dijelaskan Tanri, pemerintah sebenarnya sudah mengamati perkembangan NII. Karenanya, dikeluarkan surat edaran itu.
Kapuspen Kemendagri, Reydonyzar Moenek menambahkan, surat edaran yang dikeluarkan mendagri kemarin isinya memerintahkan gubernur, bupati/walikota dan bahkan camat untuk mendeteksi pergerakan NII dan mengambil langkah tindakan, dengan berkoordinasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkom Pimda). "Semacam early warning system sampai tingkat kecamatan," terangnya. (sam/jpnn)
JAKARTA -- Seluruh gubernur, bupati dan walikota hingga camat diminta untuk mengawasi gerak-gerik para Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan masing-masing, jangan sampai terpengaruh ajaran kelompok radikal Negara Islam Indonesia (NII). Perintah Mendagri Gamawan Fauzi ini menyusul pernyataan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah yang mengaku mendapat laporan adanya anggota NII yang menjadi PNS.
"Kita sudah minta ke daerah identifikasi apa betul ada, karena ada pernyataan Bu Atut," terang Gamawan Fauzi di kantornya, Jumat (29/4).
Apakah PNS yang masuk jaringan NII akan ditindak? Gamawan mengaku pihaknya harus hati-hati. Yang jelas, lanjutnya, jika ada PNS yang melanggar aturan, maka bisa dikenai sanksi berdasarkan PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS. Sebelum sanski dijatuhkan, juga harus melewati proses pemeriksaan sejauh mana keterlibatan PNS itu dengan NII.
"Kalau memang ada (PNS yang terlibat), kepala daerah sebagai pembina PNS di daerah harus menindaknya," ujar Gamawan. Kepala daerah juga diminta berkoordinasi dengan kepolisian setempat.
Gamawan menjelaskan, selama ini NII tidak pernah terdaftar sebagai ormas. Jika terdaftar, kata Gamawan, sudah tentu akan dibubarkan. " Tapi dia tidak terdaftar, makanya jadi urusan kepolisian untuk mendalami jika ada tindakan kriminal yang dilakukan," katanya.
Sedang Dirjen Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kemendagri, Tanri Bali Lalo mengatakan, pada pekan lalu mendagri sudah mengeluarkan surat edaran. Hanya saja, kemarin keluar surat edaran serupa. "Dengan isi yang sama tetapi lebih tegas," ujar Tanri.
Terkait pernyataan gubernur Banten, Tanri mengatakan, jika itu benar, mestinya langsung saja ditindak. "Seharusnya pemda sensitif dan langsung meneliti kebenarannya. Setelah itu jika benar, maka harus ditegur," ujar Tanri yang kini juga Pjs Gubernur Sulawesi Tengah itu.
Dijelaskan Tanri, pemerintah sebenarnya sudah mengamati perkembangan NII. Karenanya, dikeluarkan surat edaran itu.
Kapuspen Kemendagri, Reydonyzar Moenek menambahkan, surat edaran yang dikeluarkan mendagri kemarin isinya memerintahkan gubernur, bupati/walikota dan bahkan camat untuk mendeteksi pergerakan NII dan mengambil langkah tindakan, dengan berkoordinasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkom Pimda). "Semacam early warning system sampai tingkat kecamatan," terangnya. (sam/jpnn)
KPK Tak Gentar Seandainya Atasan Rosa Adalah Politisi Kuat
Fajar Pratama - detikNews
Jakarta - KPK tidak mau berpolemik siapa di balik kasus suap Kemenpora. KPK hanya menyidik sesuai fakta dan bukti hukum. Termasuk seandainya ada orang kuat di balik dugaan suap ini KPK tidak akan mundur. Siapa saja yang terlibat akan diseret ke meja hijau.
"Tidaklah (gentar). Selama ada alat bukti kita proses siapapun. Nyatanya kita sebelumnya juga seret para politisi," tutur Pimpinan KPK M Jasin, kepada wartawan di Hotel Grand Sahid, Sabtu (30/4/2011).
KPK pun siap memanggil pihak-pihak yang terlibat. Namun tentunya pemanggilan dilakukan bergantung pada hasil penyidikan. Seandainya dalam perkembangan penyidikan ditemukan keterkaitan pihak tertentu dengan kasus ini, KPK akan bergerak.
"Tergantung perkembangan penyidikan. Kalau diperlukan ya akan kita panggil," ujar Jasin yang masih enggan menyebutkan siapa atasan Rosa tersebut.
KPK memang telah mulai memanggil pihak-pihak lain terkait kasus suap di Kemenpora ini. Pada Kamis (28/4) lalu, KPK menjadwalkan pemanggilan kepada Laurensius Tegus Khasanto yang menjabat sebagai Direktur PT DGI. Di samping itu, pemanggilan untuk menjadi saksi juga ditujukan kepada Claudia, pegawai di perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi tersebut.
Kasus dugaan suap di Kemenpora ini bertambah heboh setelah salah satu tersangka Mirdo Rosa mengganti pengacaranya Kamarudin Simanjuntak. Dikabarkan Rosa mengganti Kamarudin terkait ucapan mantan pengacaranya itu yang menyebut nama atasan Rosa seorang politisi partai berkuasa dan anggota DPR. Rosa sudah membantah.
(fjp/ndr)
Jakarta - KPK tidak mau berpolemik siapa di balik kasus suap Kemenpora. KPK hanya menyidik sesuai fakta dan bukti hukum. Termasuk seandainya ada orang kuat di balik dugaan suap ini KPK tidak akan mundur. Siapa saja yang terlibat akan diseret ke meja hijau.
"Tidaklah (gentar). Selama ada alat bukti kita proses siapapun. Nyatanya kita sebelumnya juga seret para politisi," tutur Pimpinan KPK M Jasin, kepada wartawan di Hotel Grand Sahid, Sabtu (30/4/2011).
KPK pun siap memanggil pihak-pihak yang terlibat. Namun tentunya pemanggilan dilakukan bergantung pada hasil penyidikan. Seandainya dalam perkembangan penyidikan ditemukan keterkaitan pihak tertentu dengan kasus ini, KPK akan bergerak.
"Tergantung perkembangan penyidikan. Kalau diperlukan ya akan kita panggil," ujar Jasin yang masih enggan menyebutkan siapa atasan Rosa tersebut.
KPK memang telah mulai memanggil pihak-pihak lain terkait kasus suap di Kemenpora ini. Pada Kamis (28/4) lalu, KPK menjadwalkan pemanggilan kepada Laurensius Tegus Khasanto yang menjabat sebagai Direktur PT DGI. Di samping itu, pemanggilan untuk menjadi saksi juga ditujukan kepada Claudia, pegawai di perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi tersebut.
Kasus dugaan suap di Kemenpora ini bertambah heboh setelah salah satu tersangka Mirdo Rosa mengganti pengacaranya Kamarudin Simanjuntak. Dikabarkan Rosa mengganti Kamarudin terkait ucapan mantan pengacaranya itu yang menyebut nama atasan Rosa seorang politisi partai berkuasa dan anggota DPR. Rosa sudah membantah.
(fjp/ndr)
Tak Usah Dilarang, Tapi Kunker DPR ke Luar Negeri Harus Efektif
Adi Lazuardi - detikNews
Jakarta - Kunjungan kerja dan studi banding DPR ke luar negeri belakangan kembali menjadi sorotan karena dipertanyakan relevansinya. Kunjungan kerja tersebut tidak perlu dilarang, hanya harus ditingkatkan efektivitasnya.
"Saya sudah pernah berbicara, kita harus melakukan seleksi ketat terhadap kunjungan itu. Bukan berarti diharamkan sama sekali, tapi barangkali kita harus melakukan efektivitas penggunaan dana," kata Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDIP Budiman Sudjatmiko di sela-sela Forum Weekend di Newseum Cafe, Jl Veteran, Jakarta, Sabtu (30/4/2011).
Namun, Budiman memberi saran akan lebih efektif lagi kalau DPR mengundang ahli dari luar negeri. Sebagai contoh studi banding untuk revisi UU. Untuk menghemat dana, DPR bisa saja mengundang undang para pakar dari negara lain.
"Pemerintah barangkali setuju dengan UU itu, barangkali oposisi nggak setuju, kita dengarkan. Kita lihat plus minus dari penerapan sebuah UU, biar mereka cerita. Kita pikir tujuan untuk membandingkan bisa terjadi tanpa harus jauh-jauh," tambahnya.
Budiman juga mengungkapkan memang ada beberapa agenda yang mengharuskan anggota DPR ke luar negeri. Namun, kunjungan itu harus diseleksi dengan baik.
"Kunjungan terhadap parlemen negara lain itu adalah bagian dari etika pergaulan internasional. Memang ada beberapa yang kita harus ke sana, tapi harus selektif. Barangkali untuk penghematan dana cara-cara seperti itu dapat kita lakukan," katanya.
Jakarta - Kunjungan kerja dan studi banding DPR ke luar negeri belakangan kembali menjadi sorotan karena dipertanyakan relevansinya. Kunjungan kerja tersebut tidak perlu dilarang, hanya harus ditingkatkan efektivitasnya.
"Saya sudah pernah berbicara, kita harus melakukan seleksi ketat terhadap kunjungan itu. Bukan berarti diharamkan sama sekali, tapi barangkali kita harus melakukan efektivitas penggunaan dana," kata Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDIP Budiman Sudjatmiko di sela-sela Forum Weekend di Newseum Cafe, Jl Veteran, Jakarta, Sabtu (30/4/2011).
Namun, Budiman memberi saran akan lebih efektif lagi kalau DPR mengundang ahli dari luar negeri. Sebagai contoh studi banding untuk revisi UU. Untuk menghemat dana, DPR bisa saja mengundang undang para pakar dari negara lain.
"Pemerintah barangkali setuju dengan UU itu, barangkali oposisi nggak setuju, kita dengarkan. Kita lihat plus minus dari penerapan sebuah UU, biar mereka cerita. Kita pikir tujuan untuk membandingkan bisa terjadi tanpa harus jauh-jauh," tambahnya.
Budiman juga mengungkapkan memang ada beberapa agenda yang mengharuskan anggota DPR ke luar negeri. Namun, kunjungan itu harus diseleksi dengan baik.
"Kunjungan terhadap parlemen negara lain itu adalah bagian dari etika pergaulan internasional. Memang ada beberapa yang kita harus ke sana, tapi harus selektif. Barangkali untuk penghematan dana cara-cara seperti itu dapat kita lakukan," katanya.
Gubernur Hingga RT/RW di Sulsel Waspadai NII
"Makanya kita waspada, apalagi nama NII pernah ada di Sulawesi Selatan.”
VIVAnews - Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo menyatakan, pihaknya tengah mewaspadai gerakan Negara Islam Indonesia (NII) di Sulawesi Selatan. Kewaspadaan penting dilakukan mengingat organisasi yang bernama NII pernah ada di provinsi tersebut.
“Sulsel tidak boleh lengah terhadap NII. Makanya kita waspada, apalagi nama NII pernah ada di Sulawesi Selatan,” kata Syahrul Yasin Limpo di Makassar, 30 April 2011.
Syahrul menambahkan, semua wilayah berpotensi disusupi gerakan NII. Jika selama ini ada di Jawa, bukan tidak mungkin di Sulawesi Selatan juga ada. Namun sejauh ini, mantan Bupati Gowa itu memastikan gerakan NII dengan motif melakukan penculikan dan cuci otak belum ada di wilayahnya.
“Sampai detik ini belum ada laporan yang masuk ke saya soal aktivitas NII di Sulsel. Semoga saja tidak ada, biar Sulsel aman dan damai,” harap Syahrul.
Untuk itu, kata Syahrul, dia telah menginstruksikan kepada seluruh aparatnya untuk melakukan deteksi dini terhadap gerakan NII. Ia mengaku telah menggerakkan seluruh aparatnya dari bupati hingga RT dan RW untuk mengantisipasi gerakan tersebut.
Syahrul juga menyebutkan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan TNI dan Polri untuk bersama-sama melakukan penanganan dini terhadap gerakan NII. Pasalnya, Syahrul menilai, gerakan NII telah menimbulkan kekhawatiran terhadap seluruh lapisan masyarakat. “Apalagi motifnya dalam mencari penganut baru itu dengan cara melakukan penculikan serta mencuci otak mereka,” ucapnya. (Laporan: Rahmat Zeena, Makassar | kd)
VIVAnews - Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo menyatakan, pihaknya tengah mewaspadai gerakan Negara Islam Indonesia (NII) di Sulawesi Selatan. Kewaspadaan penting dilakukan mengingat organisasi yang bernama NII pernah ada di provinsi tersebut.
“Sulsel tidak boleh lengah terhadap NII. Makanya kita waspada, apalagi nama NII pernah ada di Sulawesi Selatan,” kata Syahrul Yasin Limpo di Makassar, 30 April 2011.
Syahrul menambahkan, semua wilayah berpotensi disusupi gerakan NII. Jika selama ini ada di Jawa, bukan tidak mungkin di Sulawesi Selatan juga ada. Namun sejauh ini, mantan Bupati Gowa itu memastikan gerakan NII dengan motif melakukan penculikan dan cuci otak belum ada di wilayahnya.
“Sampai detik ini belum ada laporan yang masuk ke saya soal aktivitas NII di Sulsel. Semoga saja tidak ada, biar Sulsel aman dan damai,” harap Syahrul.
Untuk itu, kata Syahrul, dia telah menginstruksikan kepada seluruh aparatnya untuk melakukan deteksi dini terhadap gerakan NII. Ia mengaku telah menggerakkan seluruh aparatnya dari bupati hingga RT dan RW untuk mengantisipasi gerakan tersebut.
Syahrul juga menyebutkan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan TNI dan Polri untuk bersama-sama melakukan penanganan dini terhadap gerakan NII. Pasalnya, Syahrul menilai, gerakan NII telah menimbulkan kekhawatiran terhadap seluruh lapisan masyarakat. “Apalagi motifnya dalam mencari penganut baru itu dengan cara melakukan penculikan serta mencuci otak mereka,” ucapnya. (Laporan: Rahmat Zeena, Makassar | kd)
Keluarga Anggota DPR Ikut Kunker Bebani Kedutaan
Metrotvnews.com, Jakarta: Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Taufik Kurniawan menyatakan seharusnya anggota DPR tidak membawa serta anggota keluarga saat melakukan tugas kunjungan kerja (kunker) ke luar negeri.
"Sungguhpun dengan biaya sendiri, tiketnya ditanggung sendiri, tapi diharapkan untuk tidak membawa keluarga saat tugas," ujarnya ketika dihubungi, Selasa (26/4).
Menurutnya, keikutsertaan keluarga tidak hanya mengganggu optimalisasi kerja selama di negara tujuan, tetapi juga akan merepotkan para staf kedutaan yang mengatur rombongan anggota DPR selama kunjungan.
"Karena ini akan mengganggu proses kunjungan. Selain mengganggu optimalisasi, sedikit banyak membebani tugas staf kedutaan yang mengatur. Ini kembali ke niat dan nurani, janganlah menjadi beban staf kedutaan," tuturnya.
Meskipun demikian, kata Taufik, tidak ada aturan yang melarang anggota dewan membawa anggota keluarga ke luar negeri. "Kita kembalikan pada kebijakan fraksi," ujarnya.
Salah satu rombongan yang membawa keluarga adalah rombongan Komisi VIII yang berkunjung ke Australia. Rombongan yang dipimpin Abdul Kadir Karding dari F-PKB ini melakukan kunjungan pada 26 April-2 Mei mendatang. Wakil rakyat yang membawa keluarga antara lain Ahmad Zainuddin (F-PKS) membawa istri, Zulkarnaen Djabbar (F-PG) membawa istri, dan Abdul Razaq Rais (F-PAN) bersama anak.(MI/BEY)
"Sungguhpun dengan biaya sendiri, tiketnya ditanggung sendiri, tapi diharapkan untuk tidak membawa keluarga saat tugas," ujarnya ketika dihubungi, Selasa (26/4).
Menurutnya, keikutsertaan keluarga tidak hanya mengganggu optimalisasi kerja selama di negara tujuan, tetapi juga akan merepotkan para staf kedutaan yang mengatur rombongan anggota DPR selama kunjungan.
"Karena ini akan mengganggu proses kunjungan. Selain mengganggu optimalisasi, sedikit banyak membebani tugas staf kedutaan yang mengatur. Ini kembali ke niat dan nurani, janganlah menjadi beban staf kedutaan," tuturnya.
Meskipun demikian, kata Taufik, tidak ada aturan yang melarang anggota dewan membawa anggota keluarga ke luar negeri. "Kita kembalikan pada kebijakan fraksi," ujarnya.
Salah satu rombongan yang membawa keluarga adalah rombongan Komisi VIII yang berkunjung ke Australia. Rombongan yang dipimpin Abdul Kadir Karding dari F-PKB ini melakukan kunjungan pada 26 April-2 Mei mendatang. Wakil rakyat yang membawa keluarga antara lain Ahmad Zainuddin (F-PKS) membawa istri, Zulkarnaen Djabbar (F-PG) membawa istri, dan Abdul Razaq Rais (F-PAN) bersama anak.(MI/BEY)
NII Aktif Rekrut Kader Karena Terlilit Utang
NILAH.COM, Jakarta – Negara Islam Indonesia (NII) Komandemen Wilayah IX (KW IX) dinilai tengah terlilit utang besar.Kondisi inilah yang mendorong NII KW IX merekrut kader secara besar-besaran.
Hal itu disampaikan peneliti sejarah Darul Islam, Sholahudin dalam diskusi Polemik Trijaya FM di restoran Warung Daun, Jl. Cikini Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (30/4/2011). “Semakin banyak kader yang direkrut, semakin besar pula pemasukan dana untuk organisasi,” ujarnya.
Menurutnya, NII KW IX yang dimaksud berada di bawah kendali pemimpin Pondok Pesantren Al Zaytun, Panji Gumilang. Utang besar yang melilit Panji Gumilang itu muncul setelah seorang pejabat menjanjikan bantuan sapi dari Selandia Baru untuk Al Zaytun. Dari janji itu, Panji kemudian memberanikan diri meminjam uang dari bank sebanyak Rp50 miliar.
Namun, sapi-sapi itu kemudian tidak datang dan dia harus menanggung utang. Ia kemudian membeli sapi sendiri dari Selandia Baru, namun juga itu tidak berhasil. Akibatnya pinjaman dari bank itu semakin melilitnya. Untuk menutupi utang itulah ia mengandalkan infaq dari kadernya.
“Inilah yang menjawab kenapa NII KW IX merekrut besar-besaran. Dulu proses pembinaan bisa berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Sekarang NII KW IX bisa sebantar merekrut orang karena yang dikejar infaqnya.” [tjs]
Hal itu disampaikan peneliti sejarah Darul Islam, Sholahudin dalam diskusi Polemik Trijaya FM di restoran Warung Daun, Jl. Cikini Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (30/4/2011). “Semakin banyak kader yang direkrut, semakin besar pula pemasukan dana untuk organisasi,” ujarnya.
Menurutnya, NII KW IX yang dimaksud berada di bawah kendali pemimpin Pondok Pesantren Al Zaytun, Panji Gumilang. Utang besar yang melilit Panji Gumilang itu muncul setelah seorang pejabat menjanjikan bantuan sapi dari Selandia Baru untuk Al Zaytun. Dari janji itu, Panji kemudian memberanikan diri meminjam uang dari bank sebanyak Rp50 miliar.
Namun, sapi-sapi itu kemudian tidak datang dan dia harus menanggung utang. Ia kemudian membeli sapi sendiri dari Selandia Baru, namun juga itu tidak berhasil. Akibatnya pinjaman dari bank itu semakin melilitnya. Untuk menutupi utang itulah ia mengandalkan infaq dari kadernya.
“Inilah yang menjawab kenapa NII KW IX merekrut besar-besaran. Dulu proses pembinaan bisa berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Sekarang NII KW IX bisa sebantar merekrut orang karena yang dikejar infaqnya.” [tjs]
MUI : NII Terdeteksi di Samarinda Sejak 2006
Samarinda (ANTARA News) - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Samarinda, Kalimantan Timur, KH Zaini Naim, mensinyalir, gerakan Negara Islam Indonesia (NII) di kota itu sudah ada sejak lima tahun silam atau pada 2006.
"MUI Samarinda empat hingga lima tahun yang lalu sudah mendeteksi adanya upaya untuk merekrut orang masuk ke NII," katanya di Samarinda, Jumat.
Ia mencontohkan, kasus Lok Bahu pada empat tahun lalu dimana ada sekelompok wanita yang direkrut seorang wanita yang tidak diketahui asal-usulnya.
Wanita itu kemudian diajak ke suatu tempat dan setelah beberapa hari kemudian mereka pulang ke rumah, ritual yang dilakukan berbeda dengan orang lain dan bahkan mereka mengkafirkan orang tuanya," ungkapnya.
Secara tegas, KH Zaini Naim menyebut, NII merupakan penipuan berkedok agama dan ajarannya sesat.
"Apapun alasannya, tindakan makar merupakan musuh Islam karena tidak sesuai syariat Islam. NII merupakan gerakan makar yang mengatasnamakan agama dan menurut saya, itu adalah musuh Islam sehingga harus segera ditindak sesuai hukum yang berlaku," kata Zaini Naim.
Perkembangan NII di Samarinda lanjut dia sulit dideteksi karena penyebarannya dilakukan secara berpindah.
"Penyebaran NII tidak terbuka dan cenderung berpindah-pindah sehingga sulit dideteksi. Saya menandai dari pola rekruitmen Al Zaitun dan dalam kurung waktu dua tahun terakhir ini sudah tidak ada orang tua yang melapor," ungkap Zaini Naim.
Gerakan NII di Samarinda lanjut Zaini Naim, tidak dilakukan di kampus tetapi di luar dan di mushalla.
Ia menduga, gerakan NII juga terkait dengan keberadaan Pesantren Al Zaitun di Indramayu, Jawa Barat.
"Kami mensinyalir, pihak pesantren Al Zaitun mengutus orang-orangnya untuk mengajak warga di daerah untuk masuk pesantren. Di Kaltim sendiri, keberadaan orang-orang tersebut sudah terdeteksi di beberapa kabupaten/kota, diantaranya Pasir, Penajam, Kutai Barat, Kutai Kartanegara termasuk Samarinda," katanya.
"Beberapa orang yang pernah direkrut mengaku, tata cara atau ritual yang dilakukan berbeda dengan umat Islam pada umumnya," katanya.
Ia mencontohkan, ada sebuah masjid besar di pesantren itu tetapi tidak digunakan sebagai tempat shalat berjamaah, bahkan yang paling menyimpang dari ajaran Islam yakni, mewajibkan setiap orang membayar zakat Rp1 juta per tahun.
"Bukan saja pengakuan dari orang-orang yang pernah jadi santri di sana, tetapi saya juga pernah berkunjung ke pesantren Al Zaitun dan memang sangat mencengankan. Gedung-gedung bertingkat di sana jauh lebih megah daripada Samarinda bahkan asrama santrinya lebih hebat dibanding asrama atlit," ungkap Zaini Naim.
Sebelumnya pendiri Pesantren Al-Zaitun KH AS Pandji Gumilang secara tegas menolak jika keberadaan pesantren itu dikait-kaitkan dengan Gerakan Pembentukan Negara Islam Indonesia.(*)
"MUI Samarinda empat hingga lima tahun yang lalu sudah mendeteksi adanya upaya untuk merekrut orang masuk ke NII," katanya di Samarinda, Jumat.
Ia mencontohkan, kasus Lok Bahu pada empat tahun lalu dimana ada sekelompok wanita yang direkrut seorang wanita yang tidak diketahui asal-usulnya.
Wanita itu kemudian diajak ke suatu tempat dan setelah beberapa hari kemudian mereka pulang ke rumah, ritual yang dilakukan berbeda dengan orang lain dan bahkan mereka mengkafirkan orang tuanya," ungkapnya.
Secara tegas, KH Zaini Naim menyebut, NII merupakan penipuan berkedok agama dan ajarannya sesat.
"Apapun alasannya, tindakan makar merupakan musuh Islam karena tidak sesuai syariat Islam. NII merupakan gerakan makar yang mengatasnamakan agama dan menurut saya, itu adalah musuh Islam sehingga harus segera ditindak sesuai hukum yang berlaku," kata Zaini Naim.
Perkembangan NII di Samarinda lanjut dia sulit dideteksi karena penyebarannya dilakukan secara berpindah.
"Penyebaran NII tidak terbuka dan cenderung berpindah-pindah sehingga sulit dideteksi. Saya menandai dari pola rekruitmen Al Zaitun dan dalam kurung waktu dua tahun terakhir ini sudah tidak ada orang tua yang melapor," ungkap Zaini Naim.
Gerakan NII di Samarinda lanjut Zaini Naim, tidak dilakukan di kampus tetapi di luar dan di mushalla.
Ia menduga, gerakan NII juga terkait dengan keberadaan Pesantren Al Zaitun di Indramayu, Jawa Barat.
"Kami mensinyalir, pihak pesantren Al Zaitun mengutus orang-orangnya untuk mengajak warga di daerah untuk masuk pesantren. Di Kaltim sendiri, keberadaan orang-orang tersebut sudah terdeteksi di beberapa kabupaten/kota, diantaranya Pasir, Penajam, Kutai Barat, Kutai Kartanegara termasuk Samarinda," katanya.
"Beberapa orang yang pernah direkrut mengaku, tata cara atau ritual yang dilakukan berbeda dengan umat Islam pada umumnya," katanya.
Ia mencontohkan, ada sebuah masjid besar di pesantren itu tetapi tidak digunakan sebagai tempat shalat berjamaah, bahkan yang paling menyimpang dari ajaran Islam yakni, mewajibkan setiap orang membayar zakat Rp1 juta per tahun.
"Bukan saja pengakuan dari orang-orang yang pernah jadi santri di sana, tetapi saya juga pernah berkunjung ke pesantren Al Zaitun dan memang sangat mencengankan. Gedung-gedung bertingkat di sana jauh lebih megah daripada Samarinda bahkan asrama santrinya lebih hebat dibanding asrama atlit," ungkap Zaini Naim.
Sebelumnya pendiri Pesantren Al-Zaitun KH AS Pandji Gumilang secara tegas menolak jika keberadaan pesantren itu dikait-kaitkan dengan Gerakan Pembentukan Negara Islam Indonesia.(*)
Bongkar Perjalanan Dinas Fiktif Mamuju Rp2,5 Miliar
Mamuju (ANTARA News) - Lembaga swadaya masyarakat di Kabupaten Mamuju meminta aparat hukum membongkar dugaan korupsi perjalanan dinas fiktif Pemerintah di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, senilai Rp2,5 miliar yang dianggarkan melalui APBD 2009.
"Perjalanan dinas Pemkab pada APBD Mamuju tahun 2009 yang diduga fiktif senilai Rp2,5 miliar, minta dibongkar,"kata Ketua Laskar Anti Korupsi Sulawesi Barat (Lak-Sulbar), Muslim Fatillah Azis, di Mamuju, Jumat.
Ia mengatakan, sekitar Rp2,5 miliar anggaran perjalanan dinas Pemkab Mamuju tahun 2009, diduga fiktif penggunaannya karena dalam penggunaannya tidak didukung bukti yang sah kemudian tidak didukung bukti lengkap.
"Sekitar Rp1,3 miliar anggaran perjalanan dinas Pemkab Mamuju, diduga tidak didukung bukti yang sah, sedangkan sekitar Rp1,2 miliar diantaranya tidak memiliki bukti lengkap," katanya.
Oleh karena itu, ia mengatakan, anggaran perjalanan dinas Pemkab Mamuju yang diduga fiktif tersebut, telah menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) karena dalam penggunaannya diduga menimbulkan kerugian negara di dalamnya.
Muslim mengatakan, belanja biaya perjalanan dinas diduga fiktif di Mamuju tersebut hampir terjadi di sejumlah instansi satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dilingkup Pemkab Mamuju.
Diantaranya kata dia, Sekretariat DPRD Mamuju, Dinas Kominfo, Kantor Catatan Sipil, Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah, dan Dinas Pendapatan dan Pengelola Keuangan Daerah.
Selain itu, Sekretariat Daerah, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Tata Ruang, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Kehutanan dan Dinas Kesehatan.
"Bukti yang diajukan untuk mengambil anggaran perjalanan dinas diduga fiktif tersebut, diantaranya, tiket, airport tax, boarding pass yang palsu dan itu hampir terjadi semua di SKPD," katanya.
Namun Muslim mengatakan, hingga saat ini kasus dugaan korupsi tersebut belum mendapat proses hukum dari aparat hukum di daerah ini yakni Kejaksaan Negeri (Kejari) Mamuju padahal telah menjadi temuan BPK
Oleh karena itu ia berharap agar adanya dugaan perjalanan dinas fiktif tersebut segera diusut aparat Kejaksaan Negeri Mamuju, maupun Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingat kerugian negara yang ditimbulkan dari dugaan korupsi itu cukup besar.
"Buktikan bahwa memang negara ini konsisten dalam menegakkan supremasi hukum dengan memberantas kasus dugaan korupsi, dengan mulai membongkar kasus dugaan korupsi perjalanan dinas fiktif tersebut, jangan sampai masyarakat kehilangan kepercayaan dengan aparat hukum dinegara ini," katanya. (MFH/K004)
"Perjalanan dinas Pemkab pada APBD Mamuju tahun 2009 yang diduga fiktif senilai Rp2,5 miliar, minta dibongkar,"kata Ketua Laskar Anti Korupsi Sulawesi Barat (Lak-Sulbar), Muslim Fatillah Azis, di Mamuju, Jumat.
Ia mengatakan, sekitar Rp2,5 miliar anggaran perjalanan dinas Pemkab Mamuju tahun 2009, diduga fiktif penggunaannya karena dalam penggunaannya tidak didukung bukti yang sah kemudian tidak didukung bukti lengkap.
"Sekitar Rp1,3 miliar anggaran perjalanan dinas Pemkab Mamuju, diduga tidak didukung bukti yang sah, sedangkan sekitar Rp1,2 miliar diantaranya tidak memiliki bukti lengkap," katanya.
Oleh karena itu, ia mengatakan, anggaran perjalanan dinas Pemkab Mamuju yang diduga fiktif tersebut, telah menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) karena dalam penggunaannya diduga menimbulkan kerugian negara di dalamnya.
Muslim mengatakan, belanja biaya perjalanan dinas diduga fiktif di Mamuju tersebut hampir terjadi di sejumlah instansi satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dilingkup Pemkab Mamuju.
Diantaranya kata dia, Sekretariat DPRD Mamuju, Dinas Kominfo, Kantor Catatan Sipil, Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah, dan Dinas Pendapatan dan Pengelola Keuangan Daerah.
Selain itu, Sekretariat Daerah, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Tata Ruang, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Kehutanan dan Dinas Kesehatan.
"Bukti yang diajukan untuk mengambil anggaran perjalanan dinas diduga fiktif tersebut, diantaranya, tiket, airport tax, boarding pass yang palsu dan itu hampir terjadi semua di SKPD," katanya.
Namun Muslim mengatakan, hingga saat ini kasus dugaan korupsi tersebut belum mendapat proses hukum dari aparat hukum di daerah ini yakni Kejaksaan Negeri (Kejari) Mamuju padahal telah menjadi temuan BPK
Oleh karena itu ia berharap agar adanya dugaan perjalanan dinas fiktif tersebut segera diusut aparat Kejaksaan Negeri Mamuju, maupun Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingat kerugian negara yang ditimbulkan dari dugaan korupsi itu cukup besar.
"Buktikan bahwa memang negara ini konsisten dalam menegakkan supremasi hukum dengan memberantas kasus dugaan korupsi, dengan mulai membongkar kasus dugaan korupsi perjalanan dinas fiktif tersebut, jangan sampai masyarakat kehilangan kepercayaan dengan aparat hukum dinegara ini," katanya. (MFH/K004)
Bea Cukai Gagalkan Penyelundupan Narkoba dari Malaysia
Medan (ANTARA News) - Petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Medan Teluk Nibung, Tanjung Balai` menggagalkan penyelundupan narkoba jenis heroin dan shabu-shabu yang dibawa dari Port Klang Malaysia, Jumat (29/4) sekitar pukul 18.00 WIB.
Kakanwil Direktorat Jenderal Bea Cukai Sumatera Utara (Sumut) Maimun Sulaiman kepada wartawan di Medan, Sabtu mengatakan narkoba tersebut terdiri dari heroin 2,993 Kg dan shabu-shabu 497 gram.
Di pasaran gelap nilainya diperkirakan mencapai Rp4 miliar, katanya.
Maimun menjelaskan, upaya penggagalan penyelundupan narkoba itu berawal dari kecurigaan petugas Bea Cukai Teluk Nibung terhadap seorang wanita penumpang Ferry MV Ocean Star II asal Port Klang, Malaysia.
Dari kecurangan itu, petugas Bea Cukai Teluk Nibung memeriksa koper dan bawaan wanita tersebut melalui mesin X-Ray di pelabuhan tersebut.
Petugas Bea Cukai Teluk Nibung semakin curiga karena dari pemeriksaan X-Ray itu terlihat sejumlah paket yang mencurigakan dalam koper tersebut.
Setelah koper itu dibuka, ditemukan beberapa benda mencurigakan yang disembunyikan dalam dinding koper (false concealment).
Ketika dinding koper itu dibongkar, ditemukan lima paket benda mencurigakan sehingga dikirim ke Balai Pengujian dan Identifikasi Barang (BPIB) Bea Cukai.
Dari penelitian dan pemeriksaan di BPIB Bea Cukai tersebut, diketahui bahwa benda mencurigakan itu terbukti narkoba jenis heroin dan shabu-shabu.
Dengan hasil pemeriksaan itu, pihaknya mengamankan penumpang ferry yang diketahui berinisial RR, warga Aceh yang memiliki paspor nomor S 0632222.
Disebabkan upaya penyelundupan itu merupakan kejahatan lintas negara dan membutuhkan pengembangan, pihaknya menyerahkan tersangka dan barang bukti ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut.
Direktur Reserse Narkoba Polda Sumut Kombes Pol Andjar Dewantoro mengatakan pihaknya telah mengembangkan kasus itu dan mendapatkan satu tersangka lain yakni RL, warga Kisaran, Kabupaten Asahan.
"RL ditangkap di salah satu kamar di Hotel Theresia, Tanjung Balai, Jumat (29/4) malam sekitar pukul 21.00 WIB," katanya.
Pihak kepolisian juga menemukan indikasi keterlibatan pihak lain yang juga diduga berkewarganegaran Indonesia. "Namun menggunakan nomor handpone Malaysia," kata Andjar.
Ketika diwawancarai wartawan, RR menangis dan mengaku tidak mengetahui jika barang yang dibawanya narkoba.
Kakanwil Direktorat Jenderal Bea Cukai Sumatera Utara (Sumut) Maimun Sulaiman kepada wartawan di Medan, Sabtu mengatakan narkoba tersebut terdiri dari heroin 2,993 Kg dan shabu-shabu 497 gram.
Di pasaran gelap nilainya diperkirakan mencapai Rp4 miliar, katanya.
Maimun menjelaskan, upaya penggagalan penyelundupan narkoba itu berawal dari kecurigaan petugas Bea Cukai Teluk Nibung terhadap seorang wanita penumpang Ferry MV Ocean Star II asal Port Klang, Malaysia.
Dari kecurangan itu, petugas Bea Cukai Teluk Nibung memeriksa koper dan bawaan wanita tersebut melalui mesin X-Ray di pelabuhan tersebut.
Petugas Bea Cukai Teluk Nibung semakin curiga karena dari pemeriksaan X-Ray itu terlihat sejumlah paket yang mencurigakan dalam koper tersebut.
Setelah koper itu dibuka, ditemukan beberapa benda mencurigakan yang disembunyikan dalam dinding koper (false concealment).
Ketika dinding koper itu dibongkar, ditemukan lima paket benda mencurigakan sehingga dikirim ke Balai Pengujian dan Identifikasi Barang (BPIB) Bea Cukai.
Dari penelitian dan pemeriksaan di BPIB Bea Cukai tersebut, diketahui bahwa benda mencurigakan itu terbukti narkoba jenis heroin dan shabu-shabu.
Dengan hasil pemeriksaan itu, pihaknya mengamankan penumpang ferry yang diketahui berinisial RR, warga Aceh yang memiliki paspor nomor S 0632222.
Disebabkan upaya penyelundupan itu merupakan kejahatan lintas negara dan membutuhkan pengembangan, pihaknya menyerahkan tersangka dan barang bukti ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut.
Direktur Reserse Narkoba Polda Sumut Kombes Pol Andjar Dewantoro mengatakan pihaknya telah mengembangkan kasus itu dan mendapatkan satu tersangka lain yakni RL, warga Kisaran, Kabupaten Asahan.
"RL ditangkap di salah satu kamar di Hotel Theresia, Tanjung Balai, Jumat (29/4) malam sekitar pukul 21.00 WIB," katanya.
Pihak kepolisian juga menemukan indikasi keterlibatan pihak lain yang juga diduga berkewarganegaran Indonesia. "Namun menggunakan nomor handpone Malaysia," kata Andjar.
Ketika diwawancarai wartawan, RR menangis dan mengaku tidak mengetahui jika barang yang dibawanya narkoba.
Ganti Pengacara Rosa Ubah Pengakuan
Jakarta (ANTARA News) - Usai berganti kuasa hukum tersangka kasus dugaan suap Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Mindo Rosalina Manulang alias Rosa, mengubah pengakuannya terkait atasan.
"Atasan saya Fajar," kata Rosa saat dicecar wartawan usai menjalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Jumat malam.
Saat ditanya lebih lanjut tentang atasannya Rosa tidak menjawab dan langsung masuk ke dalam mobil tahanan KPK.
Ia pun tidak jelas menjawab saat dikonfirmasi apakah benar ada hubungan dengan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin seperti yang banyak diberitakan.
Sebelumnya ia hanya mengungkapkan bahwa dirinya menjabat sebagai Direktur Marketing PT Anak Negeri, bukan dari PT Duta Graha Indah (DGI).
Namun sepupu Rosa, Dapot Siahaan menegaskan bahwa sejak tanggal 27 April 2011 pukul 18.30 WIB dimana surat pencabutan Kamaruddin Simanjuntak sebagai kuasa hukum Rosa ditandatangani maka apa pun pernyataan yang dikeluarkan terkait sepupunya tersebut tidak benar.
Pengacara Rosa yang baru, Djufri Taufik justru mengatakan bahwa kliennya adalah kenalan M El Idrus, dan dimintai tolong untuk menemaninya ke Kemenpora.
"Bu Rosa dimintai tolong oleh Idris ke Kemenpora. Itu (Idris) merupakan rekan bisnis Rosa," ujar dia.
Pernyataan kuasa hukum Rosa ini bertolak belakang dengan kuasa hukumnya yang lama yakni Khamaruddin Simanjuntak, yang menyebutkan justru terdakwa yang tidak mengenal El Idris namun benar diperintahkan atasannya menemani Marketing Manager PT DGI menemui Sesmenpora. (V002/Z002/K004)
"Atasan saya Fajar," kata Rosa saat dicecar wartawan usai menjalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Jumat malam.
Saat ditanya lebih lanjut tentang atasannya Rosa tidak menjawab dan langsung masuk ke dalam mobil tahanan KPK.
Ia pun tidak jelas menjawab saat dikonfirmasi apakah benar ada hubungan dengan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin seperti yang banyak diberitakan.
Sebelumnya ia hanya mengungkapkan bahwa dirinya menjabat sebagai Direktur Marketing PT Anak Negeri, bukan dari PT Duta Graha Indah (DGI).
Namun sepupu Rosa, Dapot Siahaan menegaskan bahwa sejak tanggal 27 April 2011 pukul 18.30 WIB dimana surat pencabutan Kamaruddin Simanjuntak sebagai kuasa hukum Rosa ditandatangani maka apa pun pernyataan yang dikeluarkan terkait sepupunya tersebut tidak benar.
Pengacara Rosa yang baru, Djufri Taufik justru mengatakan bahwa kliennya adalah kenalan M El Idrus, dan dimintai tolong untuk menemaninya ke Kemenpora.
"Bu Rosa dimintai tolong oleh Idris ke Kemenpora. Itu (Idris) merupakan rekan bisnis Rosa," ujar dia.
Pernyataan kuasa hukum Rosa ini bertolak belakang dengan kuasa hukumnya yang lama yakni Khamaruddin Simanjuntak, yang menyebutkan justru terdakwa yang tidak mengenal El Idris namun benar diperintahkan atasannya menemani Marketing Manager PT DGI menemui Sesmenpora. (V002/Z002/K004)
`Mayday` Momentum Buruh Perjuangkan Hak
Jakarta (ANTARA News) - Ratusan ribu kaum buruh Indonesia menjadikan `Mayday` sebagai momentum memperjuangkan terealisasinya hak-hak dasar kesejahteraan sosial, yakni menyangkut jaminan pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga tunjangan hari tua.
Demikian salah satu kesimpulan diskusi yang digelar di Gedung Yayasan Tenaga Kerja Indonesia (YTKI), Jakarta, Jumat, antara lain menghadirkan pembicara Said Iqbal (Sekjen KAJS) dan Rieke Diah Pitaloka (Anggota Pansus RUU BPJS DPR RI).
Kepada pers, keduanya memastikan, telah tergabung lebih dari 50 organisasi buruh, Badan Eksektif Mahasiswa (BEM) dan organisasi `Kelompok Cipayung` dalam rencana aksi Minggu (1/5), pukul 10.00 WIB dari Bundaran HI hingga di Istana Negara.
"Satu Mei sebagai Hari Buruh Sedunia dijadikan momentum untuk `mengepung istana` secara serempak, dalam artian, mendesak Pemerintah, agar serius bersama DPR RI menuntaskan pembahasan dan pengesahan RUU BPJS," kata Diah Pitaloka.
Sebab, menurut dia, Rancangan Undang Undang (RUU) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) tersebut memuat butir-butir penting mengenai hak-hak kesejahteraan sosial bagi rakyat, termasuk kaum buruh, sebagai amanat konstitusi (UUD 1945).
"Jaminan untuk mendapatkan hak konstitusionalnya itulah yang secara serius disuarakan kaum buruh dan didesakkan pada momentum `Mayday`. Mereka bertekad mendesak pemerintah dan DPR RI segera mengesahkan RUU tersebut menjadi UU," katanya.
Dalam pertemuan di gedung YTKI ini, disepakati pula gerakan tersebut akan menghadirkan sekitar 100 ribu buruh.
"Ini pesta kaum buruh, maka janganlah ada pihak yang menungggangi, apalagi memprovokasinya sehingga kacau. Atau malah ada yang berusaha menggagalkan, melalui iming-iming uang, sehingga para serikat buruh jangan turun beraksi pada `Mayday` tersebut," katanya.
Rieke Diah Pitaloka secara khusus mengharapkan keterlibatan seluruh rakyat, termasuk kaum buruh untuk bersama memperjuangkan hak atas kesejahteraannya.
Sebelumnya diberitakan, BPJS sendiri menyangkut pemenuhan hak-hak kesejahteraan rakyat, sebagaimana tersurat pada Pembukaan Undang Undang Dasar (UUD) 1945.
"Yaitu, pertama, adanya jaminan kesehatan, sehingga rakyat yang datang mengambil hak konstitusinya untuk dilayani oleh rumahsakit, tak ditolak-tolak lagi. Kedua, jaminan mendapatkan pendidikan secara adil. Ketiga, tunjangan hari tua, dan, keempat tunjangan kematian," jelasnya.
Tegasnya, demikian Rieke Diah Pitaloka, para Rakyat, termasuk kaum buruh, dijamin kesejahteraanya dari lahir hingga ke liang lahat.
"Tidak boleh lagi ada berita tragis seorang keluarga buruh mati karena terlambat dirawat atau ditolak dirawat pihak rumahsakit, karena tiada biaya. Juga mereka memiliki jaminan kecelakaan, pelindungan hari tua hingga kematian bagi para pekerja," ujarnya.
Rieke Diah Pitaloka di akhir diskusi berseloroh, jika jaminan sosial masyarakat terwujud, dijamin tidak akan ada lagi ancaman bagi negara seperti dari NII, terorisme, karena rakyat telah merasa telah diperhatikan bahkan dipenuhi hak dan kesejahteraannya.(*)
Demikian salah satu kesimpulan diskusi yang digelar di Gedung Yayasan Tenaga Kerja Indonesia (YTKI), Jakarta, Jumat, antara lain menghadirkan pembicara Said Iqbal (Sekjen KAJS) dan Rieke Diah Pitaloka (Anggota Pansus RUU BPJS DPR RI).
Kepada pers, keduanya memastikan, telah tergabung lebih dari 50 organisasi buruh, Badan Eksektif Mahasiswa (BEM) dan organisasi `Kelompok Cipayung` dalam rencana aksi Minggu (1/5), pukul 10.00 WIB dari Bundaran HI hingga di Istana Negara.
"Satu Mei sebagai Hari Buruh Sedunia dijadikan momentum untuk `mengepung istana` secara serempak, dalam artian, mendesak Pemerintah, agar serius bersama DPR RI menuntaskan pembahasan dan pengesahan RUU BPJS," kata Diah Pitaloka.
Sebab, menurut dia, Rancangan Undang Undang (RUU) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) tersebut memuat butir-butir penting mengenai hak-hak kesejahteraan sosial bagi rakyat, termasuk kaum buruh, sebagai amanat konstitusi (UUD 1945).
"Jaminan untuk mendapatkan hak konstitusionalnya itulah yang secara serius disuarakan kaum buruh dan didesakkan pada momentum `Mayday`. Mereka bertekad mendesak pemerintah dan DPR RI segera mengesahkan RUU tersebut menjadi UU," katanya.
Dalam pertemuan di gedung YTKI ini, disepakati pula gerakan tersebut akan menghadirkan sekitar 100 ribu buruh.
"Ini pesta kaum buruh, maka janganlah ada pihak yang menungggangi, apalagi memprovokasinya sehingga kacau. Atau malah ada yang berusaha menggagalkan, melalui iming-iming uang, sehingga para serikat buruh jangan turun beraksi pada `Mayday` tersebut," katanya.
Rieke Diah Pitaloka secara khusus mengharapkan keterlibatan seluruh rakyat, termasuk kaum buruh untuk bersama memperjuangkan hak atas kesejahteraannya.
Sebelumnya diberitakan, BPJS sendiri menyangkut pemenuhan hak-hak kesejahteraan rakyat, sebagaimana tersurat pada Pembukaan Undang Undang Dasar (UUD) 1945.
"Yaitu, pertama, adanya jaminan kesehatan, sehingga rakyat yang datang mengambil hak konstitusinya untuk dilayani oleh rumahsakit, tak ditolak-tolak lagi. Kedua, jaminan mendapatkan pendidikan secara adil. Ketiga, tunjangan hari tua, dan, keempat tunjangan kematian," jelasnya.
Tegasnya, demikian Rieke Diah Pitaloka, para Rakyat, termasuk kaum buruh, dijamin kesejahteraanya dari lahir hingga ke liang lahat.
"Tidak boleh lagi ada berita tragis seorang keluarga buruh mati karena terlambat dirawat atau ditolak dirawat pihak rumahsakit, karena tiada biaya. Juga mereka memiliki jaminan kecelakaan, pelindungan hari tua hingga kematian bagi para pekerja," ujarnya.
Rieke Diah Pitaloka di akhir diskusi berseloroh, jika jaminan sosial masyarakat terwujud, dijamin tidak akan ada lagi ancaman bagi negara seperti dari NII, terorisme, karena rakyat telah merasa telah diperhatikan bahkan dipenuhi hak dan kesejahteraannya.(*)
Menakertrans Imbau Perayaan May Day Tertib
Jakarta (ANTARA News) - Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar mengimbau agar pelaksanaan peringatan Hari Solidaritas Buruh Internasional atau biasa dikenal dengan "May Day" berlangsung tertib dan aman.
"Pada prinsipnya pemerintah menyambut baik dan mendukung Hari Solidaritas Buruh Internasional. Saya mengucapkan selamat kepada seluruh pekerja/buruh Indonesia yang melaksanakan hari May Day dan diharapkan dapat berlangsung dalam suasana kondusif seperti tahun-tahun sebelumnya," kata Muhaimin usai silaturrahim dengan Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja/Buruh di Jakarta, Selasa.
May Day yang jatuh pada tanggal 1 Mei biasa dirayakan dengan demo buruh besar-besaran di berbagai negara.
Untuk tahun ini, Menakertrans berharap agar pelaksanaan May Day itu dapat diisi dengan kegiatan yang bersifat positif seperti bakti sosial, seminar, lokakarya maupun olahraga.
Pengusaha juga diimbau agar memberikan keleluasaan kepada pekerja/buruh untuk bisa merayakan May Day dan saling menghormati terhadap pihak yang merayakan atau tidak.
Serikat Pekerja/Serikat Buruh juga diimbau untuk dapat mengedepankan sikap saling pengertian dan kerja sama dengan pengusaha.
"Saya mengimbau kepada pimpinan SP/SB, Federasi SP/SB dan Konfederasi SP/SB hendaknya menumbuhkan motivasi dan tekad membangun kekuatan pekerja/buruh untuk meningkatkan harkat dan martabat dan kesejahteraan pekerja/buruh beserta keluarganya," ujar Menakertrans.
Diharapkan, organisasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh dapat saling bekerja sama dan membina para anggotanya sehingga menjadi organisasi profesional dan mampu menjadi mitra pengusaha untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan pekerja/buruh dan meningkatkan kinerja perusahaan.
Data Kemenakertrans menunjukkan hingga akhir 2010 terdapat empat Konfederasi SP/SB, 90 Federasi SP/SB, 97.924 SP/SB tingkat perusahaan dan 170 SP/SB BUMN yang jumlah anggotanya mencapai 3.414.455 orang.
Menakertrans juga mengimbau agar para pekerja/buruh yang berdemo agar bisa saling menghormati dengan aparat kepolisian sehingga perayaan May Day berlangsung dengan aman, damai dan saling menghormati.
"Pada prinsipnya pemerintah menyambut baik dan mendukung Hari Solidaritas Buruh Internasional. Saya mengucapkan selamat kepada seluruh pekerja/buruh Indonesia yang melaksanakan hari May Day dan diharapkan dapat berlangsung dalam suasana kondusif seperti tahun-tahun sebelumnya," kata Muhaimin usai silaturrahim dengan Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja/Buruh di Jakarta, Selasa.
May Day yang jatuh pada tanggal 1 Mei biasa dirayakan dengan demo buruh besar-besaran di berbagai negara.
Untuk tahun ini, Menakertrans berharap agar pelaksanaan May Day itu dapat diisi dengan kegiatan yang bersifat positif seperti bakti sosial, seminar, lokakarya maupun olahraga.
Pengusaha juga diimbau agar memberikan keleluasaan kepada pekerja/buruh untuk bisa merayakan May Day dan saling menghormati terhadap pihak yang merayakan atau tidak.
Serikat Pekerja/Serikat Buruh juga diimbau untuk dapat mengedepankan sikap saling pengertian dan kerja sama dengan pengusaha.
"Saya mengimbau kepada pimpinan SP/SB, Federasi SP/SB dan Konfederasi SP/SB hendaknya menumbuhkan motivasi dan tekad membangun kekuatan pekerja/buruh untuk meningkatkan harkat dan martabat dan kesejahteraan pekerja/buruh beserta keluarganya," ujar Menakertrans.
Diharapkan, organisasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh dapat saling bekerja sama dan membina para anggotanya sehingga menjadi organisasi profesional dan mampu menjadi mitra pengusaha untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan pekerja/buruh dan meningkatkan kinerja perusahaan.
Data Kemenakertrans menunjukkan hingga akhir 2010 terdapat empat Konfederasi SP/SB, 90 Federasi SP/SB, 97.924 SP/SB tingkat perusahaan dan 170 SP/SB BUMN yang jumlah anggotanya mencapai 3.414.455 orang.
Menakertrans juga mengimbau agar para pekerja/buruh yang berdemo agar bisa saling menghormati dengan aparat kepolisian sehingga perayaan May Day berlangsung dengan aman, damai dan saling menghormati.
Buruh Akan "Kepung" Bandara Soekarno-Hatta?
PHK masih menjadi senjata ampuh bagi para pemilik model dan penguasa untuk meredam kekuatan buruh,"
Jakarta (ANTARA News) - Sekitar lima ribu buruh dari Jakarta Bogor Depok Tangerang dan Bekasi akan memperingati hari buruh sedunia atau yang disebut "May Day" dengan menggelar demo di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada hari Minggu (1/5).
Anwar Ma'ruf, Koordinator Komite Solidaritas Nasional (KSN) mengatakan bandar udara adalah salah satu objek vital di negara ini karena menjadi gerbang inverstasi ke Indonesia.
"Hari Minggu, tidak ada aktifitas di kantor-kantor pemerintahan seperti Istana Merdeka. Bandara adalah simbol vital sama seperti Istana Merdeka," katanya ketika menggelar jumpa pers di Komnas HAM, Jakarta pada Kamis.
Aksi demo May Day tersebut menurut Anwar akan diikuti gabungan dari beberapa aliansi buruh yang bersatu dalam Komite Solidaritas Nasional (KSN) dan Front Oposisi Rakyat Indonesia (FORI).
Dia menjelaskan bahwa pada hari tersebut buruh akan berkumpul di Kantor Walikota Tangerang pada jam 10.00 WIB , lalu mereka akan melakukan jalan kaki ke pintu M1 Bandara.
Aksi serupa juga akan terjadi di bandar udara di Surabaya dan Makassar.
"Kami sudah berkonsolidasi dengan buruh di luar Jakarta, mereka akan bergerak ke Bandara Juanda dan Hasanudin," katanya.
Aksi May Day kali ini, kata Anwar, masih mengeluhkan kesejahteraan yang minim dan ancaman pemutusan hubungan kerja terhadap buruh.
"PHK masih menjadi senjata ampuh bagi para pemilik model dan penguasa untuk meredam kekuatan buruh," katanya.
Anwar juga mengkritisi UU No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan karena perusahaan-perusahaan menerapkan sistem kerja kontrak dan outsourcing yang dia nilai sangat menyengsarakan buruh.
Anwar mengutip data Lembaga Buruh Internasional (ILO) pada 2010 yang menyebutkan bahwa 65 % pekerja berstatus kontrak dan outsourcing.
"Artinya hanya tinggal 35 % atau 9,5 juta pekerja tetap di Indonesia. Sistem kerja kontrak/outsourcing menjadi daya tarik pemilik modal untuk menanamkan modalnya di Indonesia sehingga upah buruh dapat ditekan semaksimal mungkin," katanya.
Jakarta (ANTARA News) - Sekitar lima ribu buruh dari Jakarta Bogor Depok Tangerang dan Bekasi akan memperingati hari buruh sedunia atau yang disebut "May Day" dengan menggelar demo di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada hari Minggu (1/5).
Anwar Ma'ruf, Koordinator Komite Solidaritas Nasional (KSN) mengatakan bandar udara adalah salah satu objek vital di negara ini karena menjadi gerbang inverstasi ke Indonesia.
"Hari Minggu, tidak ada aktifitas di kantor-kantor pemerintahan seperti Istana Merdeka. Bandara adalah simbol vital sama seperti Istana Merdeka," katanya ketika menggelar jumpa pers di Komnas HAM, Jakarta pada Kamis.
Aksi demo May Day tersebut menurut Anwar akan diikuti gabungan dari beberapa aliansi buruh yang bersatu dalam Komite Solidaritas Nasional (KSN) dan Front Oposisi Rakyat Indonesia (FORI).
Dia menjelaskan bahwa pada hari tersebut buruh akan berkumpul di Kantor Walikota Tangerang pada jam 10.00 WIB , lalu mereka akan melakukan jalan kaki ke pintu M1 Bandara.
Aksi serupa juga akan terjadi di bandar udara di Surabaya dan Makassar.
"Kami sudah berkonsolidasi dengan buruh di luar Jakarta, mereka akan bergerak ke Bandara Juanda dan Hasanudin," katanya.
Aksi May Day kali ini, kata Anwar, masih mengeluhkan kesejahteraan yang minim dan ancaman pemutusan hubungan kerja terhadap buruh.
"PHK masih menjadi senjata ampuh bagi para pemilik model dan penguasa untuk meredam kekuatan buruh," katanya.
Anwar juga mengkritisi UU No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan karena perusahaan-perusahaan menerapkan sistem kerja kontrak dan outsourcing yang dia nilai sangat menyengsarakan buruh.
Anwar mengutip data Lembaga Buruh Internasional (ILO) pada 2010 yang menyebutkan bahwa 65 % pekerja berstatus kontrak dan outsourcing.
"Artinya hanya tinggal 35 % atau 9,5 juta pekerja tetap di Indonesia. Sistem kerja kontrak/outsourcing menjadi daya tarik pemilik modal untuk menanamkan modalnya di Indonesia sehingga upah buruh dapat ditekan semaksimal mungkin," katanya.
Polisi dan TNI Apel Pengamanan Hari Buruh
Yogyakarta (ANTARA News) - Polda Daerah Istimewa Yogyakarta bersama dengan TNI dan instansi terkait lainnya, Sabtu pagi menggelar apel pengamanan dalam rangka peringatan hari buruh se dunia yang jatuh pada Minggu 1 Mei.
Apel tersebut diikuti seluruh satuan fungsi Polri di jajaran Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Satbrimob, TNI AD, TNI AU, TNI AL, Satpol PP DIY dan Pemadam Kebakaran dari Kota Yogyakarta.
Kapolda DIY Brigjen Pol Ondang Sutarsa Budi mengatakan pihaknya bersama jajaran dan institusi yang ada di DIY siap untuk memberikan pelayanan dan pengamanan terhadap penyampaian aspirasi para buruh yang kemungkinan akan dilakukan bertepatan dengan hari buruh se dunia ini.
"Kami akan melakukan pengawalan dan pengamanan terhadap para buruh yang akan menyampaikan aspirasi yang dilakukan dengan tertib," kata Brigjen Ondang Sutarsa Budi .
Menurut dia, pengawalan dan pengamanan ini dilakukan untuk mengantisipasi orang atau pihak lain yang mempunyai kepentingan dan sengaja mengusik perjalanan para buruh dalam menyampaikan aspirasi.
"Bagaimanapun juga jika buruh kumpul dalam jumlah ribuan ini akan sangat rawan ditunggangi pihak-pihak yang ingin mengacaukan keamanan, untuk itu kami siap melakukan pengawalan dan pengamanan dan saat ini status Siaga I," katanya.
Kapolda Yogya mengatakan, pengamanan ini juga untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat DIY yang sedang melaksanakan aktivitas.
"Pengamanan ini tetap mengedepankan kegiatan preventif yang didukung kegiatan intelijen, preemtif dan represif kepolisian untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif," katanya.
Apel tersebut diikuti seluruh satuan fungsi Polri di jajaran Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Satbrimob, TNI AD, TNI AU, TNI AL, Satpol PP DIY dan Pemadam Kebakaran dari Kota Yogyakarta.
Kapolda DIY Brigjen Pol Ondang Sutarsa Budi mengatakan pihaknya bersama jajaran dan institusi yang ada di DIY siap untuk memberikan pelayanan dan pengamanan terhadap penyampaian aspirasi para buruh yang kemungkinan akan dilakukan bertepatan dengan hari buruh se dunia ini.
"Kami akan melakukan pengawalan dan pengamanan terhadap para buruh yang akan menyampaikan aspirasi yang dilakukan dengan tertib," kata Brigjen Ondang Sutarsa Budi .
Menurut dia, pengawalan dan pengamanan ini dilakukan untuk mengantisipasi orang atau pihak lain yang mempunyai kepentingan dan sengaja mengusik perjalanan para buruh dalam menyampaikan aspirasi.
"Bagaimanapun juga jika buruh kumpul dalam jumlah ribuan ini akan sangat rawan ditunggangi pihak-pihak yang ingin mengacaukan keamanan, untuk itu kami siap melakukan pengawalan dan pengamanan dan saat ini status Siaga I," katanya.
Kapolda Yogya mengatakan, pengamanan ini juga untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat DIY yang sedang melaksanakan aktivitas.
"Pengamanan ini tetap mengedepankan kegiatan preventif yang didukung kegiatan intelijen, preemtif dan represif kepolisian untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif," katanya.
KPK Diminta Telusuri Tender Pembangunan Gedung Baru DPR
Elvan Dany Sutrisno - detikNews
Jakarta - PT Duta Graha Indah (DGI) yang tersangkut kasus suap Kemenpora sudah mundur dari tender proyek gedung baru DPR. Namun demikian anggota DPR tetap meminta BPK bersama KPK memeriksa proses tender gedung baru DPR yang sepenuhnya dilaksanakan Setjen DPR itu.
"Pertama Kesekjenan DPR itu harus diaudit oleh BPK. Tapi lebih bagusnya kalau mengingat gejala yang ada pada peristiwa sebelumnya yaitu PT DGI yang tersangkut kasus KPK, saya minta KPK untuk menelusuri seluruh proyek di DPR termasuk gedung baru DPR," minta anggota Komisi III DPR dari Partai Golkar, Bambang Soesatyo.
Hal ini disampaikan Bambang kepada detikcom, Sabtu (30/4/2011).
Bambang menuturkan, setiap proyek pengadaan barang dan jasa di DPR harus benar-benar transparan. Lebih penting lagi karena DPR adalah wakil rakyat yang harus mempertanggungjawabkan segala hal kepada rakyat yang memilih.
"Ini penting untuk akuntabilitas DPR sendiri. Kalau dijelaskan KPK menemukan atau tidak indikasi suap atau korupsi kan jadi clear. Kalau ada ganjil ya segera diungkap saja," lanjut wakil bendahara umum Partai Golkar ini.
Dan kalau ternyata ada pelanggaran berat dalam proses tender gedung baru DPR, menurut Bambang, lebih baik pembangunan gedung baru ditunda. Kalau perlu DPR menjawab desakan rakyat yang menginginkan pembangunan gedung baru DPR dibatalkan.
"Dengan PT DGI ini mundur paling tidak satu persoalan selesai. Kalau perlu pembangunan gedung baru ini ditunda atau dibatalkan," tandasnya.
Jakarta - PT Duta Graha Indah (DGI) yang tersangkut kasus suap Kemenpora sudah mundur dari tender proyek gedung baru DPR. Namun demikian anggota DPR tetap meminta BPK bersama KPK memeriksa proses tender gedung baru DPR yang sepenuhnya dilaksanakan Setjen DPR itu.
"Pertama Kesekjenan DPR itu harus diaudit oleh BPK. Tapi lebih bagusnya kalau mengingat gejala yang ada pada peristiwa sebelumnya yaitu PT DGI yang tersangkut kasus KPK, saya minta KPK untuk menelusuri seluruh proyek di DPR termasuk gedung baru DPR," minta anggota Komisi III DPR dari Partai Golkar, Bambang Soesatyo.
Hal ini disampaikan Bambang kepada detikcom, Sabtu (30/4/2011).
Bambang menuturkan, setiap proyek pengadaan barang dan jasa di DPR harus benar-benar transparan. Lebih penting lagi karena DPR adalah wakil rakyat yang harus mempertanggungjawabkan segala hal kepada rakyat yang memilih.
"Ini penting untuk akuntabilitas DPR sendiri. Kalau dijelaskan KPK menemukan atau tidak indikasi suap atau korupsi kan jadi clear. Kalau ada ganjil ya segera diungkap saja," lanjut wakil bendahara umum Partai Golkar ini.
Dan kalau ternyata ada pelanggaran berat dalam proses tender gedung baru DPR, menurut Bambang, lebih baik pembangunan gedung baru ditunda. Kalau perlu DPR menjawab desakan rakyat yang menginginkan pembangunan gedung baru DPR dibatalkan.
"Dengan PT DGI ini mundur paling tidak satu persoalan selesai. Kalau perlu pembangunan gedung baru ini ditunda atau dibatalkan," tandasnya.
'Dewan Permalukan Rakyat'
Elvan Dany Sutrisno - detikNews
Jakarta - Banyak Anggota DPR memanfaatkan masa reses (libur sidang), untuk berkunjung ke luar negeri. Padahal parlemen negara tujuan mereka juga tengah reses. DPR dianggap mempermalukan rakyat Indonesia dengan mengunjungi negara sahabat hanya untuk berjalan-jalan tanpa tujuan jelas.
"Ini kan DPR nggak punya malu, dewan permalukan rakyat. Efektifitas studi banding yang nggak ada sama sekali tetap saja dilakukan," kritik peneliti Indonesian Corruption Watch, Emerson Yuntho.
Hal ini disampaikan Emerson menanggapi kepergian sejumlah rombongan anggota DPR ke luar negeri tanpa alasan yang jelas. Ia menyampaikan kritik tersebut melalui perbincangan dengan detikcom, Sabtu (30/4/2011).
Wajar saja kunjungan DPR diprotes. Setelah Komisi VIII dan X DPR yang berkunjung di tengah masa reses parlemen Australia dan Spanyol, malah ada rombongan yang diam-diam nyasar berjalan-jalan ke Jerman. Menurut Emerson, seharusnya anggota DPR tidak menggunakan agenda kunjungan kerja untuk berjalan-jalan.
"Kalau mau jalan-jalan nggak kaya gini caranya, harusnya menggunakan uang sendiri jangan memakai uang negara," sarannya.
Ketua Komisi III DPR dari FPD, Benny K Harman, menyadari derasnya kritik rakyat menyoal agenda kunjungan kerja DPR ke luar negeri yang tidak jelas. Benny mengaku malu dan mendorong evaluasi menyeluruh kunjungan kerja DPR ke luar negeri.
"Rusak ini dewan kalau dibiarkan. Ini kan aneh-aneh. Memang saya setuju dengan kritikan, ini perlu dikoreksi menyeluruh," keluh Benny.
Benny mengakui banyak kunjungan kerja yang tidak membawa manfaat berarti. Karena itu, ia memilih mengunjungi konstituennya selama reses.
"Saya nggak pernah studi banding ke luar negeri. Saya di dapil saja, kemarin saya selama 10 hari di dapil. Saya sosialisasi UUD 1945 kemudian mengunjungi lembaga permasyarakatan dan hutan-hutan. Saya juga menyumbang 100 kilogram beras untuk korban bencana, ini jauh lebih bermanfaat," ujarnya memberi contoh.
Jakarta - Banyak Anggota DPR memanfaatkan masa reses (libur sidang), untuk berkunjung ke luar negeri. Padahal parlemen negara tujuan mereka juga tengah reses. DPR dianggap mempermalukan rakyat Indonesia dengan mengunjungi negara sahabat hanya untuk berjalan-jalan tanpa tujuan jelas.
"Ini kan DPR nggak punya malu, dewan permalukan rakyat. Efektifitas studi banding yang nggak ada sama sekali tetap saja dilakukan," kritik peneliti Indonesian Corruption Watch, Emerson Yuntho.
Hal ini disampaikan Emerson menanggapi kepergian sejumlah rombongan anggota DPR ke luar negeri tanpa alasan yang jelas. Ia menyampaikan kritik tersebut melalui perbincangan dengan detikcom, Sabtu (30/4/2011).
Wajar saja kunjungan DPR diprotes. Setelah Komisi VIII dan X DPR yang berkunjung di tengah masa reses parlemen Australia dan Spanyol, malah ada rombongan yang diam-diam nyasar berjalan-jalan ke Jerman. Menurut Emerson, seharusnya anggota DPR tidak menggunakan agenda kunjungan kerja untuk berjalan-jalan.
"Kalau mau jalan-jalan nggak kaya gini caranya, harusnya menggunakan uang sendiri jangan memakai uang negara," sarannya.
Ketua Komisi III DPR dari FPD, Benny K Harman, menyadari derasnya kritik rakyat menyoal agenda kunjungan kerja DPR ke luar negeri yang tidak jelas. Benny mengaku malu dan mendorong evaluasi menyeluruh kunjungan kerja DPR ke luar negeri.
"Rusak ini dewan kalau dibiarkan. Ini kan aneh-aneh. Memang saya setuju dengan kritikan, ini perlu dikoreksi menyeluruh," keluh Benny.
Benny mengakui banyak kunjungan kerja yang tidak membawa manfaat berarti. Karena itu, ia memilih mengunjungi konstituennya selama reses.
"Saya nggak pernah studi banding ke luar negeri. Saya di dapil saja, kemarin saya selama 10 hari di dapil. Saya sosialisasi UUD 1945 kemudian mengunjungi lembaga permasyarakatan dan hutan-hutan. Saya juga menyumbang 100 kilogram beras untuk korban bencana, ini jauh lebih bermanfaat," ujarnya memberi contoh.
Ormas Islam Minta Pemerintah Tindak Tegas NII KW9
Gagah Wijoseno - detikNews
Jakarta - Tekanan agar pemerintah berani mengambil tindakan pada kelompok NII KW9 terus bermunculan. Kali ini datang dari ormas Islam Majelis Dakwah Islamiyah Indonesia. Pemerintah diminta harus segera bertindak tegas pada pihak-pihak yang diduga bagian NII KW9.
"Pemerintah agar segera menindak tegas gerakan NII KW9," kata Ketua Umum DPP Majelis Dakwah Islamiyah (MDI) Deding Ishak dalam siaran pers yang diterima detikcom, Sabtu (30/4/2011).
Deding yang juga Deputi Bidang Polhukam Fraksi Partai Golkar DPR ini juga menyesalkan pernyataan Menko Polhukam Djoko Suyanto yang cenderung menganggap sepele persoalan NII KW9.
"Aspirasi sejumlah tokoh agama yang mendesak pemerintah untuk menindak tegas kelompok NII KW9 sudah seharusnya direspons secara positif. Jika dibiarkan terus berkembang, selain akan merongrong integritas NKRI juga akan memojokkan umat Islam di Indonesia," terangnya.
Deding yang juga anggota Komisi III DPR ini berharap pemerintah segera tanggap dengan merespon aspirasi masyarakat luas dan membenahi kemampuan intelijen dalam mendeteksi gerakan NII KW9.
"Ini merupakan persoalan penting yang harus segera ditangani," tuturnya.
Terkait NII KW9 ini, banyak pihak yang mengkaitkannya dengan keberadaan Ponpes Al Zaytun di Indramayu. Ditengarai aktivitas NII KW9 ini digerakkan dari pesantren itu.
Namun kepada sejumlah wartawan, pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang dengan tegas menolak tudingan itu. Dia heran dirinya dikait-kaitkan dengan NII KW9.
"Yang namanya NII itu sudah tamat, sudah selesai, sejarah mencatat sejak tahun 1962 NII sudah tidak ada. Sama dengan PKI nasibnya," kata Panji saat ditemui beberapa wartawan di Ponpes Al Zaytun, Indramayu, Jawa Barat, Jumat (29/4/2011).
Jakarta - Tekanan agar pemerintah berani mengambil tindakan pada kelompok NII KW9 terus bermunculan. Kali ini datang dari ormas Islam Majelis Dakwah Islamiyah Indonesia. Pemerintah diminta harus segera bertindak tegas pada pihak-pihak yang diduga bagian NII KW9.
"Pemerintah agar segera menindak tegas gerakan NII KW9," kata Ketua Umum DPP Majelis Dakwah Islamiyah (MDI) Deding Ishak dalam siaran pers yang diterima detikcom, Sabtu (30/4/2011).
Deding yang juga Deputi Bidang Polhukam Fraksi Partai Golkar DPR ini juga menyesalkan pernyataan Menko Polhukam Djoko Suyanto yang cenderung menganggap sepele persoalan NII KW9.
"Aspirasi sejumlah tokoh agama yang mendesak pemerintah untuk menindak tegas kelompok NII KW9 sudah seharusnya direspons secara positif. Jika dibiarkan terus berkembang, selain akan merongrong integritas NKRI juga akan memojokkan umat Islam di Indonesia," terangnya.
Deding yang juga anggota Komisi III DPR ini berharap pemerintah segera tanggap dengan merespon aspirasi masyarakat luas dan membenahi kemampuan intelijen dalam mendeteksi gerakan NII KW9.
"Ini merupakan persoalan penting yang harus segera ditangani," tuturnya.
Terkait NII KW9 ini, banyak pihak yang mengkaitkannya dengan keberadaan Ponpes Al Zaytun di Indramayu. Ditengarai aktivitas NII KW9 ini digerakkan dari pesantren itu.
Namun kepada sejumlah wartawan, pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang dengan tegas menolak tudingan itu. Dia heran dirinya dikait-kaitkan dengan NII KW9.
"Yang namanya NII itu sudah tamat, sudah selesai, sejarah mencatat sejak tahun 1962 NII sudah tidak ada. Sama dengan PKI nasibnya," kata Panji saat ditemui beberapa wartawan di Ponpes Al Zaytun, Indramayu, Jawa Barat, Jumat (29/4/2011).
Tak Ditangkap, Panji Gumilang Dituding Punya Beking Penguasa
Aprizal Rahmatullah - detikNews
Jakarta - Meski data dan tuduhan terus menunjuk pemimpin NII KW9 Panji Gumilang, namun pemerintah diam saja. Padahal keterlibatan pemimpin pondok pesantren Al Zaytun itu bisa dikategorikan makar.
"Waktu sidang di Bandung saat Pak Kapoldanya Susno Duadji, banyak gubernurnya dan residennya yang menyebut nama dia (Panji Gumilang). Kenapa nggak ditangkap, ya karena pasti ada beking," kata pengamat sejarah Darul Islam dan NII Solahudin usai diskusi Polemik Radio Trijaya FM di Warung Daun, Jl Cikini, Jakarta, Sabtu (30/4/2011).
Solahudin mengatakan sejumlah data dan fakta sering menyebut keterlibatan Panji Gumilang dalam setiap aksi NII KW9. Namun karena hubungan baiknya dengan sejumlah pejabat dan penguasa, maka menjadi sulit bagi polisi untuk menindaknya.
"Jelas ada beking dong. Seperti saya katakan tadi, banyaknya pejabat yang suka datang kasih sumbangan. Padahal data dan fakta yang membuktikan keterlibatannya sudah melimpah," jelasnya.
Kedekatan dengan penguasa itulah yang membuat Panji Gumilang seperti punya kekebalan. "Seperti punya proteksi politik atau dianggap aset politik," terangnya.
Sementara, pengamat intelijen Wawan Puwanto menganggap belum ditangkapnya Panji Gumilang karena polisi memerlukan bukti untuk menjeratnya dengan pasal makar. "Ini semua melalui sebuah proses pembuktian kalau cukup, saksi-saksi alat bukti bisa diangkat baru bisa diproses," terang Wawan.
Soal ini, Panji Gumilang sudah bersuara. Dia menolak dikaitkan dengan NII KW9, apalagi pemimpinnya.
Pimpinan Ponpes Al Zaytun ini juga tegas-tegas membantah dirinya sebagai Abu Toto yang disebut sebagai petinggi NII KW 9.
"Saya juga heran kenapa saya dikait-kaitkan dengan NII," kata Panji saat ditemui beberapa wartawan di Ponpes Al Zaytun, Indramayu, Jawa Barat, Jumat (29/4/2011).
Bukan hanya menolak dikait-kaitkan, Panji juga membantah memiliki hubungan dengan NII. Panji sama sekali mengaku tidak memiliki hubungan dengan NII.
Jakarta - Meski data dan tuduhan terus menunjuk pemimpin NII KW9 Panji Gumilang, namun pemerintah diam saja. Padahal keterlibatan pemimpin pondok pesantren Al Zaytun itu bisa dikategorikan makar.
"Waktu sidang di Bandung saat Pak Kapoldanya Susno Duadji, banyak gubernurnya dan residennya yang menyebut nama dia (Panji Gumilang). Kenapa nggak ditangkap, ya karena pasti ada beking," kata pengamat sejarah Darul Islam dan NII Solahudin usai diskusi Polemik Radio Trijaya FM di Warung Daun, Jl Cikini, Jakarta, Sabtu (30/4/2011).
Solahudin mengatakan sejumlah data dan fakta sering menyebut keterlibatan Panji Gumilang dalam setiap aksi NII KW9. Namun karena hubungan baiknya dengan sejumlah pejabat dan penguasa, maka menjadi sulit bagi polisi untuk menindaknya.
"Jelas ada beking dong. Seperti saya katakan tadi, banyaknya pejabat yang suka datang kasih sumbangan. Padahal data dan fakta yang membuktikan keterlibatannya sudah melimpah," jelasnya.
Kedekatan dengan penguasa itulah yang membuat Panji Gumilang seperti punya kekebalan. "Seperti punya proteksi politik atau dianggap aset politik," terangnya.
Sementara, pengamat intelijen Wawan Puwanto menganggap belum ditangkapnya Panji Gumilang karena polisi memerlukan bukti untuk menjeratnya dengan pasal makar. "Ini semua melalui sebuah proses pembuktian kalau cukup, saksi-saksi alat bukti bisa diangkat baru bisa diproses," terang Wawan.
Soal ini, Panji Gumilang sudah bersuara. Dia menolak dikaitkan dengan NII KW9, apalagi pemimpinnya.
Pimpinan Ponpes Al Zaytun ini juga tegas-tegas membantah dirinya sebagai Abu Toto yang disebut sebagai petinggi NII KW 9.
"Saya juga heran kenapa saya dikait-kaitkan dengan NII," kata Panji saat ditemui beberapa wartawan di Ponpes Al Zaytun, Indramayu, Jawa Barat, Jumat (29/4/2011).
Bukan hanya menolak dikait-kaitkan, Panji juga membantah memiliki hubungan dengan NII. Panji sama sekali mengaku tidak memiliki hubungan dengan NII.
Malinda Dee Menangis Sang Adik & Ipar Jadi Tersangka
Hestiana Dharmastuti - detikNews
Jakarta - Malinda Dee lagi-lagi dirundung sedih saat mendengar kabar sang adik, FL dan suaminya, IS, ditetapkan menjadi tersangka pembobolan dana Citibank. Malinda prihatin dan meneteskan air mata.
"Ibu Malinda prihatin dengan ditetapkan adiknya sebagai tersangka dan dapat musibah yang sama. Ia sedih dan meneteskan air mata. Semua manusia kalau mendapat cobaan seperti ini pasti bersedih," kata kuasa hukum Malinda Dee, Halapancas Simanjuntak, kepada detikcom, Sabtu (30/4/2011).
Terkait tuduhan yang ditujukan untuk sang adik, Malinda menyerahkan sepenuhnya pada proses penyidikan. "Tunggu dari penyidik. Ibu Malinda tidak berkomentar apa-apa soal itu saat bertemu saya. Ibu Malinda memanjatkan doa agar kasusnya segera selasai," ujarnya.
Malinda dan sang adik juga tidak ditahan di sel yang sama. "Beda sel dan kuasa hukum. Kalau tidak salah ditahan di Polda Metro Jaya," kata Halapancas.
FL dan IS diduga menerima transfer dari 3 nasabah Citibank yang dibobol Malinda. FL menerima transaksi totalnya Rp 1,6 miliar. Sedangkan IS terdapat 1 kali transaksi dari satu nasabah saksi Citibank senilai Rp 100 juta.
Selain FL dan IS, aktor Andhika Gumilang yang disebut-sebut sebagai suami siri Malinda resmi ditahan di Polda Metro Jaya. Andhika yang memiliki 7 KTP ini diduga menerima uang Rp 311 juta dari Malinda.
Jadi total tersangka yang telah ditetapkan kepolisian terkait kasus Malinda Dee ada 6 orang, yakni, Malinda, FL, IS, Andhika Gumilang, head teller Citibank R dan juga B, serta Dwi seorang teller Citibank.
Diduga Malinda menggelapkan dana 3 nasabah Citibank Rp 17 miliar. Namun pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui jumlah angka yang pasti.
Jakarta - Malinda Dee lagi-lagi dirundung sedih saat mendengar kabar sang adik, FL dan suaminya, IS, ditetapkan menjadi tersangka pembobolan dana Citibank. Malinda prihatin dan meneteskan air mata.
"Ibu Malinda prihatin dengan ditetapkan adiknya sebagai tersangka dan dapat musibah yang sama. Ia sedih dan meneteskan air mata. Semua manusia kalau mendapat cobaan seperti ini pasti bersedih," kata kuasa hukum Malinda Dee, Halapancas Simanjuntak, kepada detikcom, Sabtu (30/4/2011).
Terkait tuduhan yang ditujukan untuk sang adik, Malinda menyerahkan sepenuhnya pada proses penyidikan. "Tunggu dari penyidik. Ibu Malinda tidak berkomentar apa-apa soal itu saat bertemu saya. Ibu Malinda memanjatkan doa agar kasusnya segera selasai," ujarnya.
Malinda dan sang adik juga tidak ditahan di sel yang sama. "Beda sel dan kuasa hukum. Kalau tidak salah ditahan di Polda Metro Jaya," kata Halapancas.
FL dan IS diduga menerima transfer dari 3 nasabah Citibank yang dibobol Malinda. FL menerima transaksi totalnya Rp 1,6 miliar. Sedangkan IS terdapat 1 kali transaksi dari satu nasabah saksi Citibank senilai Rp 100 juta.
Selain FL dan IS, aktor Andhika Gumilang yang disebut-sebut sebagai suami siri Malinda resmi ditahan di Polda Metro Jaya. Andhika yang memiliki 7 KTP ini diduga menerima uang Rp 311 juta dari Malinda.
Jadi total tersangka yang telah ditetapkan kepolisian terkait kasus Malinda Dee ada 6 orang, yakni, Malinda, FL, IS, Andhika Gumilang, head teller Citibank R dan juga B, serta Dwi seorang teller Citibank.
Diduga Malinda menggelapkan dana 3 nasabah Citibank Rp 17 miliar. Namun pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui jumlah angka yang pasti.
Cegah Rusuh Mayday, Polda Terjunkan Intel
Sebagai antisipasi adanya kerusuhan, Polda Metro telah menerjunkan intel di lapangan.
VIVAnews - Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya menyiapkan 14 ribu personelnya untuk mengamankan peringatan Hari Buruh Internasional 1 Mei. Polda pun tak akan ragu menetapkan siaga satu jika aksi buruh itu berlangsung anarki.
Menurut Kapolda Metro Jaya Irjen Sutarman, sebagai antisipasi terjadinya kerusuhan, pihaknya menerjunkan 7.600 personel untuk pengamanan secara langsung, dan 1.300 pasukan cadangan, serta 1 kompi personel di masing-masing polres.
Sebagai antisipasi adanya kerusuhan, Polda Metro telah menerjunkan intel di lapangan. Selain itu, Polda juga akan mengawasi daerah perbatasan untuk mengurai massa yang akan masuk ke Jakarta.
"Konsep pengamanan dan pemetaan sudah dilakukan mulai dari titik kumpul baik dari industri maupun tempat lain. Kita juga telah menghimbau kawasan -kawasan industri seperti di Bekasi dan Tangerang untuk menggelar aksi di tempat masing-masing," kata Kapolda Sutarman.
Selain mengantisipasi kerusuhan, lanjut Sutarman, pihaknya juga mengantisipasi kemungkinan aksi massa disusupi aksi teror. Meski demikian, Sutarman yakin, aksi teror yang dilakukan tidak akan melakukan perbuatan yang akan menimbulkan banyak korban dari golongan buruh.
Polda Metro Jaya pun sudah memetakan wilayah-wilayah yang dinilai penting dan menetapkan siaga 1 untuk pengamanan yakni Istana Negara, Istana Merdeka, Gedung DPR-MPR RI, Bundaran HI, dan Depnakertrans.
Sementara itu, Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Royke Lumowa menuturkan meski tidak menetapkan penutupan arus, namun saat situasi lalu lintas dinilai sangat padat, pihaknya telah menyiapkan rencana pengalihan arus di sejumlah wilayah vital. "Wilayah yang dipersiapkan pengalihan arus antara lain di sekitar Istana," ujarnya. (eh)
VIVAnews - Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya menyiapkan 14 ribu personelnya untuk mengamankan peringatan Hari Buruh Internasional 1 Mei. Polda pun tak akan ragu menetapkan siaga satu jika aksi buruh itu berlangsung anarki.
Menurut Kapolda Metro Jaya Irjen Sutarman, sebagai antisipasi terjadinya kerusuhan, pihaknya menerjunkan 7.600 personel untuk pengamanan secara langsung, dan 1.300 pasukan cadangan, serta 1 kompi personel di masing-masing polres.
Sebagai antisipasi adanya kerusuhan, Polda Metro telah menerjunkan intel di lapangan. Selain itu, Polda juga akan mengawasi daerah perbatasan untuk mengurai massa yang akan masuk ke Jakarta.
"Konsep pengamanan dan pemetaan sudah dilakukan mulai dari titik kumpul baik dari industri maupun tempat lain. Kita juga telah menghimbau kawasan -kawasan industri seperti di Bekasi dan Tangerang untuk menggelar aksi di tempat masing-masing," kata Kapolda Sutarman.
Selain mengantisipasi kerusuhan, lanjut Sutarman, pihaknya juga mengantisipasi kemungkinan aksi massa disusupi aksi teror. Meski demikian, Sutarman yakin, aksi teror yang dilakukan tidak akan melakukan perbuatan yang akan menimbulkan banyak korban dari golongan buruh.
Polda Metro Jaya pun sudah memetakan wilayah-wilayah yang dinilai penting dan menetapkan siaga 1 untuk pengamanan yakni Istana Negara, Istana Merdeka, Gedung DPR-MPR RI, Bundaran HI, dan Depnakertrans.
Sementara itu, Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Royke Lumowa menuturkan meski tidak menetapkan penutupan arus, namun saat situasi lalu lintas dinilai sangat padat, pihaknya telah menyiapkan rencana pengalihan arus di sejumlah wilayah vital. "Wilayah yang dipersiapkan pengalihan arus antara lain di sekitar Istana," ujarnya. (eh)
Polda Metro: NII Belum Makar Masih Pidana
Polda saat ini terus melakukan pendekatan preventif atau pencegahan terhadap kegiatan NII.
VIVAnews - Polda Metro Jaya menilai kelompok Negara Islam Indonesia Komandemen Wilayah 9 (NII KW9) belum melakukan tindakan makar. Melainkan sebatas pelanggaran pidana umum atau KUHP seperti penipuan.
"Apa yang mereka lakukan selama ini masih terkait pelanggaran pidana umum, misalnya penipuan. Jadi belum ada indikasi ke arah makar," kata Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Polisi Sutarman di Mapolda Metro Jaya, Sabtu 30 April 2011.
Menurut Sutarman, pihaknya saat ini terus melakukan pendekatan preventif atau pencegahan terhadap kegiatan NII. Salah satu langkah pencegahan seperti menggelar diskusi, pertemuan, penyuluhan, dan koordinasi guna menghindari tindakan yang berhubungan dengan aksi kejahatan.
"Soal dugaan Pesantren Al Zaytun dengan NII KW9. Itu nanti akan dilakukan penyelidikan oleh Polda Jawa Barat. Tentunya kita akan membantu berkoordinasi jika diperlukan," kata Kapolda.
Sebelumnya, mantan Kepala Badan Intelijen Negara, AM Hendropriyono, membantah Pondok Pesantren Al Zaytun terkait dengan gerakan Negara Islam Indonesia Komandemen Wilayah 9 (NII KW9).
"Kenyataannya belum ditemukan fakta hubungan Al Zaytun dengan NII," kata Hendropriyono usai melayat mendiang tokoh senior PDI Perjuangan, Theo Syafei, di rumah duka, Bambu Apus, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat 29 April 2011. (eh)
VIVAnews - Polda Metro Jaya menilai kelompok Negara Islam Indonesia Komandemen Wilayah 9 (NII KW9) belum melakukan tindakan makar. Melainkan sebatas pelanggaran pidana umum atau KUHP seperti penipuan.
"Apa yang mereka lakukan selama ini masih terkait pelanggaran pidana umum, misalnya penipuan. Jadi belum ada indikasi ke arah makar," kata Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Polisi Sutarman di Mapolda Metro Jaya, Sabtu 30 April 2011.
Menurut Sutarman, pihaknya saat ini terus melakukan pendekatan preventif atau pencegahan terhadap kegiatan NII. Salah satu langkah pencegahan seperti menggelar diskusi, pertemuan, penyuluhan, dan koordinasi guna menghindari tindakan yang berhubungan dengan aksi kejahatan.
"Soal dugaan Pesantren Al Zaytun dengan NII KW9. Itu nanti akan dilakukan penyelidikan oleh Polda Jawa Barat. Tentunya kita akan membantu berkoordinasi jika diperlukan," kata Kapolda.
Sebelumnya, mantan Kepala Badan Intelijen Negara, AM Hendropriyono, membantah Pondok Pesantren Al Zaytun terkait dengan gerakan Negara Islam Indonesia Komandemen Wilayah 9 (NII KW9).
"Kenyataannya belum ditemukan fakta hubungan Al Zaytun dengan NII," kata Hendropriyono usai melayat mendiang tokoh senior PDI Perjuangan, Theo Syafei, di rumah duka, Bambu Apus, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat 29 April 2011. (eh)
NII Minta Sumbangan Yatim Piatu, Ini Tandanya
Selain menjaring pengikut baru, modus lain meminta sumbangan melalui ATM. Lihat amplopnya!
VIVAnews -- Gerakan bawah tanah Negara Islam Indonesia (NII) di ambang kebangkrutan. Menurut Peneliti sejarah Darul Islam NII, Solahudin, salah satu penyebabnya diduga karena asetnya di Bank Century hilang.
"Belum lagi utang ke bank akibat meminjam dana Rp50 miliar untuk impor sapi Selandia Baru yang gagal," kata dia dalam diskusi Polemik Radio Trijaya, Sabtu 30 April 2011.
Karena itulah, NII harus menghimpun dana sebanyak-banyaknya. "Target baru NII adalah orang yang mapan secara ekonomi, sehingga target kalangan akademisi dari kampus elit dan PNS (pegawai negeri sipil)," jelas dia.
Selain merekrut pengikut baru, modus lain yang mereka lakukan adalah meminta sumbangan di ATM-ATM. Mengatasnamakan yatim piatu. "Karena itu sangat efektif dan biasanya gampang," kata Solahudin.
Bagaimana kita bisa memastikan, yang meminta sumbangan orang NII? Kata Solahudin, ada tandanya. "Biasanya ada yayasannya, lambangnya hitam segi enam, atau bola dunia yang di tengahnya ada bendera merah-putih," jelas dia.
Sebelumnya, Wawan Purwanto, menyatakan saat ini NII sedang gencar-gencarnya melakukan perekrutan. Dari mulai 1999 hingga saat ini kurang lebih ada 151 ribu anggota baru NII yang direkrut.
"NII memang terus bergerak dan melakukan penggalangan. Polanya MLM, marketing lewat mulut. Ditargetkan tiap bulan anggotanya menyuplai uang sebanyak Rp6 juta. Di mana untuk anggota baru ditargetkan harus ada 7 orang," jelasnya.
Soal dana NII, untuk menguak benarkah ada dana NII di Century, Wakil ketua DPR RI, Priyo Budi Santoso, menyatakan Tim Pengawas Pelaksanaan Rekomendasi Pansus Bank Century akan meminta PPATK mengklarifikasi dugaan adanya rekening misterius untuk membiayai gerakan NII.
"Saya akan cek tentang kebenaran sekian miliar yang konon katanya masuk dalam rekening yang disebut-sebut milik NII," ujar Priyo di DPR RI.
Untuk diketahui, Kepala Pusat Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Yunus Husein dalam keterangannya di depan Pansus DPR pada 21 Desember 2009 menyebut ada simpanan atas nama nasabah Abu Ma'arik Rp46,2 miliar. (eh)
VIVAnews -- Gerakan bawah tanah Negara Islam Indonesia (NII) di ambang kebangkrutan. Menurut Peneliti sejarah Darul Islam NII, Solahudin, salah satu penyebabnya diduga karena asetnya di Bank Century hilang.
"Belum lagi utang ke bank akibat meminjam dana Rp50 miliar untuk impor sapi Selandia Baru yang gagal," kata dia dalam diskusi Polemik Radio Trijaya, Sabtu 30 April 2011.
Karena itulah, NII harus menghimpun dana sebanyak-banyaknya. "Target baru NII adalah orang yang mapan secara ekonomi, sehingga target kalangan akademisi dari kampus elit dan PNS (pegawai negeri sipil)," jelas dia.
Selain merekrut pengikut baru, modus lain yang mereka lakukan adalah meminta sumbangan di ATM-ATM. Mengatasnamakan yatim piatu. "Karena itu sangat efektif dan biasanya gampang," kata Solahudin.
Bagaimana kita bisa memastikan, yang meminta sumbangan orang NII? Kata Solahudin, ada tandanya. "Biasanya ada yayasannya, lambangnya hitam segi enam, atau bola dunia yang di tengahnya ada bendera merah-putih," jelas dia.
Sebelumnya, Wawan Purwanto, menyatakan saat ini NII sedang gencar-gencarnya melakukan perekrutan. Dari mulai 1999 hingga saat ini kurang lebih ada 151 ribu anggota baru NII yang direkrut.
"NII memang terus bergerak dan melakukan penggalangan. Polanya MLM, marketing lewat mulut. Ditargetkan tiap bulan anggotanya menyuplai uang sebanyak Rp6 juta. Di mana untuk anggota baru ditargetkan harus ada 7 orang," jelasnya.
Soal dana NII, untuk menguak benarkah ada dana NII di Century, Wakil ketua DPR RI, Priyo Budi Santoso, menyatakan Tim Pengawas Pelaksanaan Rekomendasi Pansus Bank Century akan meminta PPATK mengklarifikasi dugaan adanya rekening misterius untuk membiayai gerakan NII.
"Saya akan cek tentang kebenaran sekian miliar yang konon katanya masuk dalam rekening yang disebut-sebut milik NII," ujar Priyo di DPR RI.
Untuk diketahui, Kepala Pusat Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Yunus Husein dalam keterangannya di depan Pansus DPR pada 21 Desember 2009 menyebut ada simpanan atas nama nasabah Abu Ma'arik Rp46,2 miliar. (eh)
Dari Investasi Emas Hingga Deposito
Solahudin, penulis buku "Salafi Jihadi di Indonesia" yang akan terbit akhir Mei 2011.
VIVAnews - Tanggal 20 Februari 1998 menjadi hari bersejarah bagi sebuah faksi Negara Islam Indonesia (NII). Hari itu di sebuah tempat di wilayah Subang sedang berlangsung rapat para pimpinan NII.
Beberapa petinggi kelompok ini, Adah Djaelani, Ules Sujai dan Abu Toto, hadir di sana. Suasana pertemuan tak seperti pertemuan kaum radikal. Tak ada peserta yang mengenakan celana cingkrang dan berbaju koko. Semuanya mengenakan jas dan dasi, rapi jali.
Pertemuan pun tak diadakan di mesjid tapi di sebuah tempat yang mirip hotel. Semua peserta duduk di meja dan kursi yang disusun rapi dan dihiasi vas bunga. Orang biasa bisa kecele, menduga acara ini rapat pimpinan perusahaan.
Padahal, acaranya adalah Sidang Majelis Syuro NII denga agenda melantik Imam NII yang baru. Adah Djaelani yang jadi Imam sejak 1979 lengser dan menyerahkan kepemimpinan kepada Abu Toto alias Panji Gumilang yang kini memimpin Mahad Al Zaitun, Indramayu.
Abu Toto adalah imam dari salah satu faksi yang ada di dalam NII. ”Sebagian orang memang lebih suka menyebut NII Abu Toto sebagai NII KW [Komandemen Wilayah] 9,” ujar Imam Supriyanto, mantan menteri di kelompok ini.
Menurut dia, cikal bakal NII Abu Toto memang NII KW 9. Istilah Komandemen Wilayah ini sebenarnya merujuk kepada sistem organisasi jamaah ini yang membagi wilayahnya menjadi sembilan wilayah.
KW 9 didirikan pada zaman Komando Jihad pada tahun 1970-an. Komando Jihad adalah gerakan orang-orang ex NII yang merencanakan pemberontakan bersenjata.
Beberapa mantan pentolan Darul Islam (DI) seperti Danu Muhammad Hassan, Adah Djaelani, Tahmid Rahmat Basuki (anak Kartosuwirjo), Aceng Kurnia menghidupkan kembali gerakan ini.
Pada 1973 mereka mengangkat Tengku Daud Beureueh sebagai imam baru NII menggantikan almarhum Kartosuwirjo. Pada 1975 para pentolan DI menyusun struktur NII yang merujuk pada sistem Komandemen Wilayah.
Mereka membagi Indonesia menjadi sembilan wilayah. Salah satunya adalah KW 9 yang meliputi daerah Jakarta dan Banten. Daerah ini dianggap strategis karena pusat pemerintah Indonesia, yang menjadi musuh, berada di Jakarta.
Jakarta di mata orang DI saat itu diibaratkan sebagai Mekah pada zaman Nabi Muhammad yang merupakan pusat pemerintahan Kafir Quraisi.
”KW 9 ini dibentuk sengaja merujuk kepada sejarah perjuangan Nabi. Dulu Nabi ketika akan merebut Mekah, mereka mengirim pamannya, Abas, dari Madinah ke Mekah. Tujuannya mempersiapkan orang-orang yang pro Nabi Muhammad yang kelak akan membantu pasukan Islam menaklukkan Mekah,” ujar Imam Supriyanto.
NII KW 9 ini mengalami pasang surut. Satu waktu mereka sangat aktif, di lain waktu mereka tiarap gara-gara para pimpinan dan tokoh-tokohnya ditangkap.
Panglima pertama KW 9, Ghozin Syarif, bersama tokoh DI lainnya seperti Danu Muhammad Hasan, Haji Ismail Pranoto dan lain-lain ditangkap pada 1977 karena dituding terlibat Komando Jihad.
Sementara Seno alias Basyar yang jadi penggantinya, bersama pentolan DI yang lain seperti Adah Djaelani, imam baru NII yang diangkat pada 1979 menggantikan Daud Beureueh, diciduk polisi pada 1981 karena dituding makar.
Setelah 1983, NII KW 9 baru bisa bergerak lebih leluasa. Saat itu, kelompok ini dipimpin oleh Karim Hasan alias Abi Karim. Ia adalah seorang ustadz yang juga pengurus Muhammadiyah Tangerang yang juga mengelola sebuah madrasah di daerah Rempoa Bintaro.
Abi Karim bergabung di NII KW 9 pada sekitar tahun 1978, direkrut oleh Seno, alias Basyar. Salah satu jasa utama dari Abi Karim adalah menyusun ulang ajaran DI yang dikenal dengan sebutan tauhid RMU (Rububiyah-Mulkiyah-Uluhiyah).
Tauhid Rububiyah adalah pengakuan atas Undang-Undang Allah (syariat Islam), sementara Tauhid Mulkiyah adalah pengakuan atas kerajaan Allah yaitu NII. Sedangkan Tauhid Uluhiyah adalah warga negara kerajaan Allah alias umat NII.
Ketiganya tak bisa dipisahkan. Contohnya, tak ada Negara Islam bila syariat Islam tidak ditegakkan. Juga mustahil syariat Islam bisa tegak di negara bukan Islam. Di mata NII, tauhid ini merupakan hal ushul (pokok) dalam agama. Sebab, tauhid inilah yang menentukan seseorang itu muslim atau kafir.
Karenanya, ”Siapapun yang menolak tauhid RMU maka ia kafir walaupun dia shalat, puasa, zakat an lain-lain,” tambah Panji, mantan anggota NII KW 9 kepada VIVAnews.com.
Nah, materi pembinaan inilah yang jadi kunci sukses perekrutan NII KW 9. ”Pada sekitar awal 1990-an jumlah anggotanya diperkirakan sudah mencapai 10.000 orang,” tambah Panji.
Namun, pembinaan tersebut juga melahirkan sikap takfir atau mengkafirkan orang di luar NII. Sikap takfir inilah yang menyebabkan kelompok tersebut membenarkan aksi-aksi perampasan harta orang-orang di luar kelompoknya. Mereka beranggapan harta dan jiwa orang kafir halal. Tak heran berbagai praktek kriminal mereka lakukan.
”Misalnya di wilayah Jakarta Timur, para anggota NII mencari dana dengan cara mencuri dan mencopet. Gara-garanya, kelompok Jakarta Timur banyak merekrut mantan preman,” ucap Imam yang bergabung dengan NII KW 9 pada 1988.
Kepemimpinan Abi Karim berakhir pada 1991. Tahun itu ia wafat dan diganti Haji Rais. Namun, kepemimpinan Haji Rais sangat singkat karena dia diciduk aparat keamanan pada tahun yang sama. Akhirnya kepemimpinan diambil alih Abu Toto.
Lelaki lulusan Gontor ini sudah dekat dengan Abi Karim sejak lama. Saat ia kuliah di IAIN Syarif Hidayatullah, Abu Toto jadi guru di madrasah milik Abi Karim.
Abu Toto baru bergabung ke NII pada 1979. Tapi ia hanya aktif sebentar. Soalnya pada 1980 dia berangkat ke Sabah, Malaysia untuk menjadi juru dakwah Rabitah Alam Islam. Dia baru kembali ke Indonesia pada 1988 dan langsung diangkat menjadi Kepala Staf NII KW 9.
Bila di zaman Abi Karim dikenal sebagai era ideologisasi, maka pada era tersebut lahir kader-kader DI militan yang berjuang menegakkan Negara Islam Indonesia. Pada era kepemimpinan Abu Toto, NII KW 9 fokus dalam kegiatan penggalangan dana.
Pada 1994, Abu Toto menggagas program Binayatul Maliah (Pembinaan Keuangan Negara) atau pos sumber keuangan negara. Diantaranya ada yang disebut Nafaqah Daulah atau infaq dimana setiap anggota harus membayar infaq minimal Rp55.000 hingga jumlah yang tak terbatas.
Ada lagi setoran yang disebut Harakah Ramadhan, semacam zakat fitrah yang harus disetorkan di akhir Ramadhan, jumlahnya Rp50.000 Tak hanya itu, setiap anggota yang akan menikah harus membayar Sodaqoh Mukahat sebesar Rp300.000
Program ini sangat sukses, ”Bayangkan, pada 1995 ketika program ini baru dijalankan, setiap bulan pemasukan rata-rata mencapai Rp5-6 miliar,” ujar Panji.
Keberhasilan fund raising inilah yang membuat NII KW 9 bisa dikatakan sebagai komandemen paling kaya. ”Kami juga rutin menyantuni semua keluarga para pimpinan NII yang saat itu ditahan seperti Adah Djaelani dan kawan-kawan,” ujar Imam Supriyanto.
Tak heran NII KW 9 ini dianggap sebagai anak emas dari para pentolan DI yang ada di penjara. Pamor Abu Toto ini makin moncer ketika pada 1996 dia berhasil mengadakan majelis syuro NII yang mengangkat kembali Adah Djaelani, yang saat itu baru bebas, sebagai imam DI.
Sebagai ganjarannya Adah Djaelani mengangkat Abu Toto sebagai Kepala Staf NII. Namun, pengangkatan ini menimbulkan kekisruhan di tubuh NII.
Tahmid Rahmat Basuki tak terima dirinya dipecat sebagai Kepala Staf NII.
Pasalnya penggantian dilakukan tanpa pemberitahuan sebelumnya dan keputusan itu dikeluarkan oleh sidang majelis syuro yang tidak melibatkan para sesepuh DI. Anak Kartosuwirjo ini akhirnya memisahkan diri dan membentuk faksi NII sendiri.
Kesulitan Keuangan
Abu Toto hanya menjadi Kepala Staf NII selama hampir dua tahun. Pada 1998 dia dilantik menjadi Imam NII yang baru menggantikan Adah Djaelani yang sudah sepuh dan sakit-sakitan.
Sebagai Imam yang baru, Abu menggencarkan program Binayatul Maliyah. Apalagi saat itu NII sedang membangun Pesantren Al Zaitun di Indramayu.
Pesantren terbesar di Asia Tenggara ini juga dijadikan 'cover' bagi gerakan NII Abu Toto. Untuk itu proses rekrutmen dilakukan secara masif, pasalnya bila jumlah anggota makin banyak berarti jumlah uang yang didapat juga makin besar. ”Pada periode 1998-2000 jumlah anggota sudah mencapai 500 ribu orang dan jumlah pemasukan perbulan rata-rata mencapai Rp10 miliar,” ujar Panji.
Dari berbagai program fund raising itu yang paling berhasil adalah adalah Harokatul Qirod, yaitu semacam investasi emas dimana modal dan keuntungannya akan dikembalikan dalam jangka lima tahun.
Karena sifatnya investasi yang keuntungannya akan dikembalikan, banyak anggota yang bersemangat menginvestasikan harta mereka. ”Ada anggota yang menjual rumahnya, tanahnya, mobilnya untuk disetor dalam investasi Harokatul Qirod. Pada tahun 2000 kami berhasil mengumpulkan 2 ton emas yang saat itu setara dengan uang Rp250 miliar,” ujar Imam Supriyanto.
Sebagian uang dari program Binayatul Maliyah inilah yang digunakan untuk membangun Mahad Az Zaitun yang resmi berdiri pada 1999. Sementara itu, uang Rp250 miliar dikelola oleh Robert Tantular, Direktur Bank CIC, yang kemudian berganti nama jadi Bank Century.
”Abu Toto sudah kenal Robert Tantular cukup lama. Perkenalan ini via tantenya Robert Tantular yang pada tahun 1980-an mengelola money changger CIC di Tanah Abang. Saat itu Abu Toto sering bolak balik Sabah-Jakarta. Ketika pulang dia biasa menukar ringgit atau dolar di sana,” ujar Imam Supriyanto.
Selain itu, sebagian dana yang lain diinvestasikan. Sialnya, investasi itu tak selalu menguntungkan. Pada awal 2000-an, Abu Toto dan kawan-kawan kehilangan Rp50 miliar karena tertipu sindikat mafia Afrika yang menawarkan uang dolar hitam Afrika.
Dana puluhan miliar itu digunakan untuk membeli cairan yang bisa mengubah uang dolar Afrika menjadi uang dolar sungguhan. Transaksi ini sempat dilakukan di Spanyol.
Tak hanya itu, skandal Bank Century juga telah membuat dana investasi milik NII KW 9 sebesar Rp250 miliar menjadi tidak jelas nasibnya.
Pada 2008 Abu Toto dan kawan-kawan menjalankan bisnis penggemukan 1000 sapi New Zealand Proyek ini juga gagal karena sapinya banyak yang mati. Apesnya, Abu Toto memakai dana pinjaman dari bank sebesar Rp50 miliar.
Ia berani meminjam uang gara-gara Jusuf Kalla berjanji akan membantu pembiayaan proyek ini. Dana itu ternyata tak pernah cair. Kegagalan proyek sapi ini membuat Al Zaitun harus membayar bunga pinjaman sebesar Rp1,2 miliar setiap bulan.
Kesulitan keuangan ini juga diperburuk dengan makin banyaknya anggota-anggota NII yang keluar. ”Kini kekuatan NII Abu Toto tinggal sekitar 250 ribu orang,” ujar Panji, ”Padahal pada 2000, jumlah anggota masih 500 ribu jiwa.”
Hengkangnya anggota NII secara masif karena mereka menilai Imam NII tersebut tak mampu mempertanggungjawabkan semua aset milik mereka.
Contohnya soal janji keuntungan dari investasi Haraqatul Qirod, yang berhasil mengumpulkan emas sebanyak dua ton, ternyata tidak pernah dipenuhi. Mereka yang berinvestasi modalnya tak pernah kembali dan keuntungannya tak pernah diberikan.
Selain itu, banyak anggota NII yang bingung dengan kedekatan Abu Toto dengan para pejabat dan tokoh politik seperti Wiranto, Jusuf Kalla, Hendro Priyono dan Keluarga Suharto.
”Hal ini tak bisa dimengerti oleh banyak anggota. Bagaimana bisa, NII kok bergaul akrab dengan keluarga Suharto yang selalu kami hujat sebagai Abu Jahal,” ujar Panji.
Untuk menyiasati situasi yang sulit ini, Abu Toto memerintahkan para pengikutnya untuk melakukan rekrutmen besar-besaran. Sebab, makin banyak anggota berarti pemasukan ke kas NII jadi makin banyak. Untuk itu proses perekrutan pun berlangsung instan.
”Dulu saya dibina lebih satu tahun sebelum dibaiat bergabung dengan NII. Sekarang dalam hitungan hari seseorang langsung dibaiat, yang penting bisa kasih infaq” ujar Imam.
Eksesnya terjadi pendangkalan proses ideologisasi di NII Abu Toto. Penanaman ajaran NII menjadi tak terlalu penting, yang lebih penting dari segalanya adalah bagaimana bisa menarik dana sebanyak mungkin untuk menyelamatkan Negara Islam Indonesia yang sedang krisis keuangan.
VIVAnews - Tanggal 20 Februari 1998 menjadi hari bersejarah bagi sebuah faksi Negara Islam Indonesia (NII). Hari itu di sebuah tempat di wilayah Subang sedang berlangsung rapat para pimpinan NII.
Beberapa petinggi kelompok ini, Adah Djaelani, Ules Sujai dan Abu Toto, hadir di sana. Suasana pertemuan tak seperti pertemuan kaum radikal. Tak ada peserta yang mengenakan celana cingkrang dan berbaju koko. Semuanya mengenakan jas dan dasi, rapi jali.
Pertemuan pun tak diadakan di mesjid tapi di sebuah tempat yang mirip hotel. Semua peserta duduk di meja dan kursi yang disusun rapi dan dihiasi vas bunga. Orang biasa bisa kecele, menduga acara ini rapat pimpinan perusahaan.
Padahal, acaranya adalah Sidang Majelis Syuro NII denga agenda melantik Imam NII yang baru. Adah Djaelani yang jadi Imam sejak 1979 lengser dan menyerahkan kepemimpinan kepada Abu Toto alias Panji Gumilang yang kini memimpin Mahad Al Zaitun, Indramayu.
Abu Toto adalah imam dari salah satu faksi yang ada di dalam NII. ”Sebagian orang memang lebih suka menyebut NII Abu Toto sebagai NII KW [Komandemen Wilayah] 9,” ujar Imam Supriyanto, mantan menteri di kelompok ini.
Menurut dia, cikal bakal NII Abu Toto memang NII KW 9. Istilah Komandemen Wilayah ini sebenarnya merujuk kepada sistem organisasi jamaah ini yang membagi wilayahnya menjadi sembilan wilayah.
KW 9 didirikan pada zaman Komando Jihad pada tahun 1970-an. Komando Jihad adalah gerakan orang-orang ex NII yang merencanakan pemberontakan bersenjata.
Beberapa mantan pentolan Darul Islam (DI) seperti Danu Muhammad Hassan, Adah Djaelani, Tahmid Rahmat Basuki (anak Kartosuwirjo), Aceng Kurnia menghidupkan kembali gerakan ini.
Pada 1973 mereka mengangkat Tengku Daud Beureueh sebagai imam baru NII menggantikan almarhum Kartosuwirjo. Pada 1975 para pentolan DI menyusun struktur NII yang merujuk pada sistem Komandemen Wilayah.
Mereka membagi Indonesia menjadi sembilan wilayah. Salah satunya adalah KW 9 yang meliputi daerah Jakarta dan Banten. Daerah ini dianggap strategis karena pusat pemerintah Indonesia, yang menjadi musuh, berada di Jakarta.
Jakarta di mata orang DI saat itu diibaratkan sebagai Mekah pada zaman Nabi Muhammad yang merupakan pusat pemerintahan Kafir Quraisi.
”KW 9 ini dibentuk sengaja merujuk kepada sejarah perjuangan Nabi. Dulu Nabi ketika akan merebut Mekah, mereka mengirim pamannya, Abas, dari Madinah ke Mekah. Tujuannya mempersiapkan orang-orang yang pro Nabi Muhammad yang kelak akan membantu pasukan Islam menaklukkan Mekah,” ujar Imam Supriyanto.
NII KW 9 ini mengalami pasang surut. Satu waktu mereka sangat aktif, di lain waktu mereka tiarap gara-gara para pimpinan dan tokoh-tokohnya ditangkap.
Panglima pertama KW 9, Ghozin Syarif, bersama tokoh DI lainnya seperti Danu Muhammad Hasan, Haji Ismail Pranoto dan lain-lain ditangkap pada 1977 karena dituding terlibat Komando Jihad.
Sementara Seno alias Basyar yang jadi penggantinya, bersama pentolan DI yang lain seperti Adah Djaelani, imam baru NII yang diangkat pada 1979 menggantikan Daud Beureueh, diciduk polisi pada 1981 karena dituding makar.
Setelah 1983, NII KW 9 baru bisa bergerak lebih leluasa. Saat itu, kelompok ini dipimpin oleh Karim Hasan alias Abi Karim. Ia adalah seorang ustadz yang juga pengurus Muhammadiyah Tangerang yang juga mengelola sebuah madrasah di daerah Rempoa Bintaro.
Abi Karim bergabung di NII KW 9 pada sekitar tahun 1978, direkrut oleh Seno, alias Basyar. Salah satu jasa utama dari Abi Karim adalah menyusun ulang ajaran DI yang dikenal dengan sebutan tauhid RMU (Rububiyah-Mulkiyah-Uluhiyah).
Tauhid Rububiyah adalah pengakuan atas Undang-Undang Allah (syariat Islam), sementara Tauhid Mulkiyah adalah pengakuan atas kerajaan Allah yaitu NII. Sedangkan Tauhid Uluhiyah adalah warga negara kerajaan Allah alias umat NII.
Ketiganya tak bisa dipisahkan. Contohnya, tak ada Negara Islam bila syariat Islam tidak ditegakkan. Juga mustahil syariat Islam bisa tegak di negara bukan Islam. Di mata NII, tauhid ini merupakan hal ushul (pokok) dalam agama. Sebab, tauhid inilah yang menentukan seseorang itu muslim atau kafir.
Karenanya, ”Siapapun yang menolak tauhid RMU maka ia kafir walaupun dia shalat, puasa, zakat an lain-lain,” tambah Panji, mantan anggota NII KW 9 kepada VIVAnews.com.
Nah, materi pembinaan inilah yang jadi kunci sukses perekrutan NII KW 9. ”Pada sekitar awal 1990-an jumlah anggotanya diperkirakan sudah mencapai 10.000 orang,” tambah Panji.
Namun, pembinaan tersebut juga melahirkan sikap takfir atau mengkafirkan orang di luar NII. Sikap takfir inilah yang menyebabkan kelompok tersebut membenarkan aksi-aksi perampasan harta orang-orang di luar kelompoknya. Mereka beranggapan harta dan jiwa orang kafir halal. Tak heran berbagai praktek kriminal mereka lakukan.
”Misalnya di wilayah Jakarta Timur, para anggota NII mencari dana dengan cara mencuri dan mencopet. Gara-garanya, kelompok Jakarta Timur banyak merekrut mantan preman,” ucap Imam yang bergabung dengan NII KW 9 pada 1988.
Kepemimpinan Abi Karim berakhir pada 1991. Tahun itu ia wafat dan diganti Haji Rais. Namun, kepemimpinan Haji Rais sangat singkat karena dia diciduk aparat keamanan pada tahun yang sama. Akhirnya kepemimpinan diambil alih Abu Toto.
Lelaki lulusan Gontor ini sudah dekat dengan Abi Karim sejak lama. Saat ia kuliah di IAIN Syarif Hidayatullah, Abu Toto jadi guru di madrasah milik Abi Karim.
Abu Toto baru bergabung ke NII pada 1979. Tapi ia hanya aktif sebentar. Soalnya pada 1980 dia berangkat ke Sabah, Malaysia untuk menjadi juru dakwah Rabitah Alam Islam. Dia baru kembali ke Indonesia pada 1988 dan langsung diangkat menjadi Kepala Staf NII KW 9.
Bila di zaman Abi Karim dikenal sebagai era ideologisasi, maka pada era tersebut lahir kader-kader DI militan yang berjuang menegakkan Negara Islam Indonesia. Pada era kepemimpinan Abu Toto, NII KW 9 fokus dalam kegiatan penggalangan dana.
Pada 1994, Abu Toto menggagas program Binayatul Maliah (Pembinaan Keuangan Negara) atau pos sumber keuangan negara. Diantaranya ada yang disebut Nafaqah Daulah atau infaq dimana setiap anggota harus membayar infaq minimal Rp55.000 hingga jumlah yang tak terbatas.
Ada lagi setoran yang disebut Harakah Ramadhan, semacam zakat fitrah yang harus disetorkan di akhir Ramadhan, jumlahnya Rp50.000 Tak hanya itu, setiap anggota yang akan menikah harus membayar Sodaqoh Mukahat sebesar Rp300.000
Program ini sangat sukses, ”Bayangkan, pada 1995 ketika program ini baru dijalankan, setiap bulan pemasukan rata-rata mencapai Rp5-6 miliar,” ujar Panji.
Keberhasilan fund raising inilah yang membuat NII KW 9 bisa dikatakan sebagai komandemen paling kaya. ”Kami juga rutin menyantuni semua keluarga para pimpinan NII yang saat itu ditahan seperti Adah Djaelani dan kawan-kawan,” ujar Imam Supriyanto.
Tak heran NII KW 9 ini dianggap sebagai anak emas dari para pentolan DI yang ada di penjara. Pamor Abu Toto ini makin moncer ketika pada 1996 dia berhasil mengadakan majelis syuro NII yang mengangkat kembali Adah Djaelani, yang saat itu baru bebas, sebagai imam DI.
Sebagai ganjarannya Adah Djaelani mengangkat Abu Toto sebagai Kepala Staf NII. Namun, pengangkatan ini menimbulkan kekisruhan di tubuh NII.
Tahmid Rahmat Basuki tak terima dirinya dipecat sebagai Kepala Staf NII.
Pasalnya penggantian dilakukan tanpa pemberitahuan sebelumnya dan keputusan itu dikeluarkan oleh sidang majelis syuro yang tidak melibatkan para sesepuh DI. Anak Kartosuwirjo ini akhirnya memisahkan diri dan membentuk faksi NII sendiri.
Kesulitan Keuangan
Abu Toto hanya menjadi Kepala Staf NII selama hampir dua tahun. Pada 1998 dia dilantik menjadi Imam NII yang baru menggantikan Adah Djaelani yang sudah sepuh dan sakit-sakitan.
Sebagai Imam yang baru, Abu menggencarkan program Binayatul Maliyah. Apalagi saat itu NII sedang membangun Pesantren Al Zaitun di Indramayu.
Pesantren terbesar di Asia Tenggara ini juga dijadikan 'cover' bagi gerakan NII Abu Toto. Untuk itu proses rekrutmen dilakukan secara masif, pasalnya bila jumlah anggota makin banyak berarti jumlah uang yang didapat juga makin besar. ”Pada periode 1998-2000 jumlah anggota sudah mencapai 500 ribu orang dan jumlah pemasukan perbulan rata-rata mencapai Rp10 miliar,” ujar Panji.
Dari berbagai program fund raising itu yang paling berhasil adalah adalah Harokatul Qirod, yaitu semacam investasi emas dimana modal dan keuntungannya akan dikembalikan dalam jangka lima tahun.
Karena sifatnya investasi yang keuntungannya akan dikembalikan, banyak anggota yang bersemangat menginvestasikan harta mereka. ”Ada anggota yang menjual rumahnya, tanahnya, mobilnya untuk disetor dalam investasi Harokatul Qirod. Pada tahun 2000 kami berhasil mengumpulkan 2 ton emas yang saat itu setara dengan uang Rp250 miliar,” ujar Imam Supriyanto.
Sebagian uang dari program Binayatul Maliyah inilah yang digunakan untuk membangun Mahad Az Zaitun yang resmi berdiri pada 1999. Sementara itu, uang Rp250 miliar dikelola oleh Robert Tantular, Direktur Bank CIC, yang kemudian berganti nama jadi Bank Century.
”Abu Toto sudah kenal Robert Tantular cukup lama. Perkenalan ini via tantenya Robert Tantular yang pada tahun 1980-an mengelola money changger CIC di Tanah Abang. Saat itu Abu Toto sering bolak balik Sabah-Jakarta. Ketika pulang dia biasa menukar ringgit atau dolar di sana,” ujar Imam Supriyanto.
Selain itu, sebagian dana yang lain diinvestasikan. Sialnya, investasi itu tak selalu menguntungkan. Pada awal 2000-an, Abu Toto dan kawan-kawan kehilangan Rp50 miliar karena tertipu sindikat mafia Afrika yang menawarkan uang dolar hitam Afrika.
Dana puluhan miliar itu digunakan untuk membeli cairan yang bisa mengubah uang dolar Afrika menjadi uang dolar sungguhan. Transaksi ini sempat dilakukan di Spanyol.
Tak hanya itu, skandal Bank Century juga telah membuat dana investasi milik NII KW 9 sebesar Rp250 miliar menjadi tidak jelas nasibnya.
Pada 2008 Abu Toto dan kawan-kawan menjalankan bisnis penggemukan 1000 sapi New Zealand Proyek ini juga gagal karena sapinya banyak yang mati. Apesnya, Abu Toto memakai dana pinjaman dari bank sebesar Rp50 miliar.
Ia berani meminjam uang gara-gara Jusuf Kalla berjanji akan membantu pembiayaan proyek ini. Dana itu ternyata tak pernah cair. Kegagalan proyek sapi ini membuat Al Zaitun harus membayar bunga pinjaman sebesar Rp1,2 miliar setiap bulan.
Kesulitan keuangan ini juga diperburuk dengan makin banyaknya anggota-anggota NII yang keluar. ”Kini kekuatan NII Abu Toto tinggal sekitar 250 ribu orang,” ujar Panji, ”Padahal pada 2000, jumlah anggota masih 500 ribu jiwa.”
Hengkangnya anggota NII secara masif karena mereka menilai Imam NII tersebut tak mampu mempertanggungjawabkan semua aset milik mereka.
Contohnya soal janji keuntungan dari investasi Haraqatul Qirod, yang berhasil mengumpulkan emas sebanyak dua ton, ternyata tidak pernah dipenuhi. Mereka yang berinvestasi modalnya tak pernah kembali dan keuntungannya tak pernah diberikan.
Selain itu, banyak anggota NII yang bingung dengan kedekatan Abu Toto dengan para pejabat dan tokoh politik seperti Wiranto, Jusuf Kalla, Hendro Priyono dan Keluarga Suharto.
”Hal ini tak bisa dimengerti oleh banyak anggota. Bagaimana bisa, NII kok bergaul akrab dengan keluarga Suharto yang selalu kami hujat sebagai Abu Jahal,” ujar Panji.
Untuk menyiasati situasi yang sulit ini, Abu Toto memerintahkan para pengikutnya untuk melakukan rekrutmen besar-besaran. Sebab, makin banyak anggota berarti pemasukan ke kas NII jadi makin banyak. Untuk itu proses perekrutan pun berlangsung instan.
”Dulu saya dibina lebih satu tahun sebelum dibaiat bergabung dengan NII. Sekarang dalam hitungan hari seseorang langsung dibaiat, yang penting bisa kasih infaq” ujar Imam.
Eksesnya terjadi pendangkalan proses ideologisasi di NII Abu Toto. Penanaman ajaran NII menjadi tak terlalu penting, yang lebih penting dari segalanya adalah bagaimana bisa menarik dana sebanyak mungkin untuk menyelamatkan Negara Islam Indonesia yang sedang krisis keuangan.
Menteri NII: 2 Ton Emas Disimpan di Century
Mantan Menteri NII Imam Supriyanto mengaku nilai aset jaringan ini triliunan rupiah.
VIVAnews - Berkemeja batik, Imam Supriyanto tak menunjukkan tanda orang penting. Padahal, dia pernah punya jabatan penting di sebuah jaringan yang kini sedang jadi pembicaraan, Negara Islam Indonesia (NII). Imam pernah jadi Menteri Peningkatan Produksi NII. Jabatan itu dia pegang sejak 1997 sampai ia keluar tahun 2007.
Maraknya kabar soal penculikan dan penipuan oleh kader NII, membuat Imam gelisah. Bagaimana pandangan Imam tentang hal itu dan hubungan NII dengan Pesantren Al Zaytun di Haurgeulis, Indramayu, Jawa Barat, berikut wawancara khusus VIVAnews dengannya.
Bagaimana dan berapa lama seseorang direkrut jadi anggota NII? Tergantung. Kalau pada tahun 1970-an itu lama sekali, bisa tahunan. Kadang orang tidak di-baiat (dilantik) dulu, tapi disuruh mencari anggota baru dulu. Kalau dia sukses, baru di-baiat. Tahun 1980-an, yang aktif minimal 9 bulan baru di-baiat. Sebelum di-baiat dia disuruh mencari anggota baru. Di era 2000-an ini, tiketnya uang. Berani bayar Rp2 juta langsung di-baiat. Beda. Polanya berubah terus. Setelah dipegang Abu Toto alias Panji Gumilang, polanya seperti itu. Bisa bayar sedekah besar, langsung di-baiat.
Apa penyebab perubahan itu?Karena NII sudah punya proyek, Pondok Pesantren Al Zaytun itu. Proyek ini butuh uang. Jadi, salah satu misi Komandemen Wilayah 9 (KW9) adalah penggalangan dana, sehingga dia bisa ditugaskan untuk menyantuni pimpinan tingkat tinggi dan wilayah-wilayah yang lain. Itu bisa dilakukan Wilayah 9 yang mencakup Jabodetabek dan Banten. Yang direkrut dari berbagai kalangan. Di antaranya dari Sekretariat DPR/MPR, kalangan pengusaha, intelektual, dan artis.
Jadi, misi utama KW9 adalah ekonomi?Misi Wilayah 9 adalah ekonomi, khususnya penggalangan dana. Proses politiknya kenapa di Wilayah 9, itu karena setelah proses regenerasi 1997, dari Adah Jaelani diserahkan tongkat estafet kepada Abu Toto alias Samsul Alam alias Panji Gumilang. Setelah Abu Toto menerima tongkat estafet sebagai Panglima NII, dibentuklah Dewan Syuro dan Majelis Syuro. Abu Toto terpilih menjadi Ketua Dewan Suro dan Majelis Syuro. Waktu itu dia ketuanya, wakilnya Ahmad Husein. Setelah terbentuk Dewan Syuro baru masuk pemilihan Imam. Dulu calonnya ada beberapa orang. Di sini Abu Toto terpilih menjadi Imam NII.
Struktur NII mengikuti struktur negara?Iya, ada DPR, MPR, ada DPA, ada KPU. Ini dibuat tahun 1997, di era Abu Toto. Jadi, berlaku pemerintahan sipil yang melaksananakan Qanun Asasi (Undang-undang Dasar NII). Di era ini kembali ke era kepemimpinan sipil. Sistem Wilayah 9 adalah sistem kenegaraan, sistem pemerintahan. Di tingkat wilayah ada Panglima, ada Kepala Staf, Wakil Kepala Staf, ada Kepala Bagian. Di Wilayah 9 ada sembilan daerah, yaitu Bekasi, Tangerang, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Banten Utara, dan Banten Selatan.
Sejak kapan NII melirik pendidikan?Karena misi Wilayah 9 adalah pendidikan dan intelektualitas, sejak masa kepemimpinan Abi Karim sudah ada wacana ini. Soalnya, kalau kaderisisasi yang sudah tua-tua ini, dianggap rentan pecah. Ini karena mereka punya latar belakang berbeda, ada Muhamadiyah, Persis, dan lainnya, jadi sudah pada karatan. Maka itu harus ada kaderisasi formal.
Bagaimana awal mula pendirian Pesantren Al Zaytun?Itu setelah ada pembicaraan soal kaderisasi formal tadi, di era kepemimpinan Abu Toto. Dulu wacananya hanya sekolah saja, belum Al Zaytun. Kami sudah membeli beberapa lahan. Salah satu cara untuk mencapai itu dengan qirad atau obligasi. Obligasi ini mengambil dasar Al Quran, yakni memberikan pinjaman yang baik. Jadi warganegara meminjamkan ke negara dan suatu saat akan dikembalikan dengan faedah-faedahnya. Di NII ada 12 pos penerimaan. Qirad atau obligasi ini hanya salah satu cara.
Setelah proses ini disepakati, supaya pinjaman tetap bernilai, lalu dibuat dengan sistem emas. Nilai emas bisa terus meningkat. Misalnya, di tahun pertama dia meminjamkan emas, itu dalam masa lima tahun akan dikembalikan dengan nilai emas lima tahun ke depan.
Kapan qirad emas mulai dilaksanakan?Tahun 1992.
Sempat terkumpul berapa?Hampir 2 ton emas. Ini dari tahun 1992 sampai 1997. Ada yang memberikan satu gram, ada yang sekilo. Karena tertarik, ada anggota yang menyumbang dua sampai tiga kilo. Ini diberikan dengan iming-iming surga. Di sini mulai muncul konflik. Banyak yang sudah habis-habisan, sampai menjual rumah dan warisan, dengan harapan akan dikembalikan. Ternyata, setelah lima tahun yang dijanjikan, itu tidak dikembalikan. Lalu ada himbauan ‘mari kita ikhlaskan’. Wujudnya adalah dalam bentuk Al Zaytun itu.
Jadi 2 ton emas itu untuk membangun Al Zaytun?Nilai emas 2 ton itu kira-kira Rp250 miliar. Uang itu kemudian didepositokan di Bank CIC, yang belakangan berganti nama menjadi Century. Ini sejak 1993. Hubungan itu terjadi sejak Bank CIC masih merupakan money changer di Tanah Abang. Abu Toto berhubungan dengan tantenya Robert Tantular, karena sering menukarkan dolar. Nah, uang itu lalu didepositokan.
Saat Century ditutup, bagaimana nasib uang NII?Terakhir, saat hendak membangun masjid Rahmatan lil Alamin, mulai tahun 2001, uang itu dibilang akan dikelola oleh Robert Tantular. Jadi, Robert Tantular berjanji akan memberi keuntungan khusus untuk membangun masjid. Jadi, mungkin uang itu tidak tercatat dalam catatan bank, karena ada yang dikelola Robert Tantular pribadi.
Saat Robert ditangkap, Al Zaytun terpukul?Oh iya, cukup memukul. Saat Century tutup saya sudah tidak di NII. Saya dengar uang itu dipindahkan ke Bank Mandiri.
Saat Anda keluar tahun 2007, ada berapa kekayaan NII?Uang cash masih ada Rp100 miliar, dalam bentuk deposito dan di rekening koran. Ini atas nama Abu Toto. Kalau aset, nilainya triliunan rupiah. Dia biasa menggunakan nama-nama anaknya untuk membuka rekening. Nama saya juga pernah dipakai untuk membuka deposito senilai Rp300 juta.
Berapa pendapatan dari anggota NII?Rp10 miliar per bulan. Waktu itu anggota ditetapkan membayar Rp50 ribu seorang, ada 200 ribu anggota. Ini terjadi tahun 1996 sampai 1999. Ini disetorkan secara nasional. Rp10 miliar digunakan untuk pembangunan fisik Al Zaytun. Saat itu, tiap minggu pengeluaran untuk bahan bangunan Rp2 miliar. Untuk operasional Rp2 miliar perbulan, ini yang digunakan untuk membayar gaji aparat NII.
Apa saja aset NII dan Al Zaytun?Satu unit bangunan sekolah Al Zaytun nilainya R25 miliar. Sekarang ada empat gedung, jadinya Rp100 miliar. Masjid Rahmatan Lil Alamin nilainya juga Rp100 miliar. Terus, Gedung Soeharto Rp40 miliar. Lapangan sepak bola biayanya Rp25 miliar. Juga ada aset deco, tower crane, dan dump truck. Dump truck ada 20 buah. Belum buldoser. Ini dimiliki Al Zaytun. Tanah pesantren ada 1.200 hektar. Tanah ini dimiliki NII.
Jadi NII dan Al Zaytun itu satu?Ya, satu. NII itu Al Zaytun. Tahun 1994, sejak qirad berjalan, mulai dirintis Yayasan Pesantren Indonesia, persisnya tanggal 1 Juli 1994. Ini diputuskan oleh Majelis Syuro NII Wilayah 9. Ini formal, aktenya dibuat secara formal. Dari situ mulai dirintis. Pendirinya saya, Imam Supriyanto. Saya menjadi Wakil Ketua. Awalnya, nama Abu Toto tidak muncul. Setelah yayasan berdiri, mulai dilakukan pembebasan lahan sejak 1995. Dulu, lahan dibeli atas nama orang per orang. Nama kami yang dipakai. Lalu, ada proses wakaf. Tapi, karena ditentang DPRD Indramayu, proses ini berhenti. Jadi sampai sekarang tanahnya atas nama pribadi. Saya sendiri namanya dipinjam untuk membeli lahan 100 hektar.
Setelah 1997, saat Abu Toto menjadi Imam, Al Zaytun akan diresmikan tahun 1998. Lalu kami bermusyawarah dan memutuskan bahwa semua aparat NII, dari Imam sampai menteri, akan melebur ke organisasi pendidikan Al Zaytun. Kami akan mengurus organisasi pendidikan. Strateginya begitu. Setelah itu, yang berjalan organisasi pendidikan. Organisasi kenegaraan sejak tahun 2000 sudah tidak berjalan. (kd)
VIVAnews - Berkemeja batik, Imam Supriyanto tak menunjukkan tanda orang penting. Padahal, dia pernah punya jabatan penting di sebuah jaringan yang kini sedang jadi pembicaraan, Negara Islam Indonesia (NII). Imam pernah jadi Menteri Peningkatan Produksi NII. Jabatan itu dia pegang sejak 1997 sampai ia keluar tahun 2007.
Maraknya kabar soal penculikan dan penipuan oleh kader NII, membuat Imam gelisah. Bagaimana pandangan Imam tentang hal itu dan hubungan NII dengan Pesantren Al Zaytun di Haurgeulis, Indramayu, Jawa Barat, berikut wawancara khusus VIVAnews dengannya.
Bagaimana dan berapa lama seseorang direkrut jadi anggota NII? Tergantung. Kalau pada tahun 1970-an itu lama sekali, bisa tahunan. Kadang orang tidak di-baiat (dilantik) dulu, tapi disuruh mencari anggota baru dulu. Kalau dia sukses, baru di-baiat. Tahun 1980-an, yang aktif minimal 9 bulan baru di-baiat. Sebelum di-baiat dia disuruh mencari anggota baru. Di era 2000-an ini, tiketnya uang. Berani bayar Rp2 juta langsung di-baiat. Beda. Polanya berubah terus. Setelah dipegang Abu Toto alias Panji Gumilang, polanya seperti itu. Bisa bayar sedekah besar, langsung di-baiat.
Apa penyebab perubahan itu?Karena NII sudah punya proyek, Pondok Pesantren Al Zaytun itu. Proyek ini butuh uang. Jadi, salah satu misi Komandemen Wilayah 9 (KW9) adalah penggalangan dana, sehingga dia bisa ditugaskan untuk menyantuni pimpinan tingkat tinggi dan wilayah-wilayah yang lain. Itu bisa dilakukan Wilayah 9 yang mencakup Jabodetabek dan Banten. Yang direkrut dari berbagai kalangan. Di antaranya dari Sekretariat DPR/MPR, kalangan pengusaha, intelektual, dan artis.
Jadi, misi utama KW9 adalah ekonomi?Misi Wilayah 9 adalah ekonomi, khususnya penggalangan dana. Proses politiknya kenapa di Wilayah 9, itu karena setelah proses regenerasi 1997, dari Adah Jaelani diserahkan tongkat estafet kepada Abu Toto alias Samsul Alam alias Panji Gumilang. Setelah Abu Toto menerima tongkat estafet sebagai Panglima NII, dibentuklah Dewan Syuro dan Majelis Syuro. Abu Toto terpilih menjadi Ketua Dewan Suro dan Majelis Syuro. Waktu itu dia ketuanya, wakilnya Ahmad Husein. Setelah terbentuk Dewan Syuro baru masuk pemilihan Imam. Dulu calonnya ada beberapa orang. Di sini Abu Toto terpilih menjadi Imam NII.
Struktur NII mengikuti struktur negara?Iya, ada DPR, MPR, ada DPA, ada KPU. Ini dibuat tahun 1997, di era Abu Toto. Jadi, berlaku pemerintahan sipil yang melaksananakan Qanun Asasi (Undang-undang Dasar NII). Di era ini kembali ke era kepemimpinan sipil. Sistem Wilayah 9 adalah sistem kenegaraan, sistem pemerintahan. Di tingkat wilayah ada Panglima, ada Kepala Staf, Wakil Kepala Staf, ada Kepala Bagian. Di Wilayah 9 ada sembilan daerah, yaitu Bekasi, Tangerang, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Banten Utara, dan Banten Selatan.
Sejak kapan NII melirik pendidikan?Karena misi Wilayah 9 adalah pendidikan dan intelektualitas, sejak masa kepemimpinan Abi Karim sudah ada wacana ini. Soalnya, kalau kaderisisasi yang sudah tua-tua ini, dianggap rentan pecah. Ini karena mereka punya latar belakang berbeda, ada Muhamadiyah, Persis, dan lainnya, jadi sudah pada karatan. Maka itu harus ada kaderisasi formal.
Bagaimana awal mula pendirian Pesantren Al Zaytun?Itu setelah ada pembicaraan soal kaderisasi formal tadi, di era kepemimpinan Abu Toto. Dulu wacananya hanya sekolah saja, belum Al Zaytun. Kami sudah membeli beberapa lahan. Salah satu cara untuk mencapai itu dengan qirad atau obligasi. Obligasi ini mengambil dasar Al Quran, yakni memberikan pinjaman yang baik. Jadi warganegara meminjamkan ke negara dan suatu saat akan dikembalikan dengan faedah-faedahnya. Di NII ada 12 pos penerimaan. Qirad atau obligasi ini hanya salah satu cara.
Setelah proses ini disepakati, supaya pinjaman tetap bernilai, lalu dibuat dengan sistem emas. Nilai emas bisa terus meningkat. Misalnya, di tahun pertama dia meminjamkan emas, itu dalam masa lima tahun akan dikembalikan dengan nilai emas lima tahun ke depan.
Kapan qirad emas mulai dilaksanakan?Tahun 1992.
Sempat terkumpul berapa?Hampir 2 ton emas. Ini dari tahun 1992 sampai 1997. Ada yang memberikan satu gram, ada yang sekilo. Karena tertarik, ada anggota yang menyumbang dua sampai tiga kilo. Ini diberikan dengan iming-iming surga. Di sini mulai muncul konflik. Banyak yang sudah habis-habisan, sampai menjual rumah dan warisan, dengan harapan akan dikembalikan. Ternyata, setelah lima tahun yang dijanjikan, itu tidak dikembalikan. Lalu ada himbauan ‘mari kita ikhlaskan’. Wujudnya adalah dalam bentuk Al Zaytun itu.
Jadi 2 ton emas itu untuk membangun Al Zaytun?Nilai emas 2 ton itu kira-kira Rp250 miliar. Uang itu kemudian didepositokan di Bank CIC, yang belakangan berganti nama menjadi Century. Ini sejak 1993. Hubungan itu terjadi sejak Bank CIC masih merupakan money changer di Tanah Abang. Abu Toto berhubungan dengan tantenya Robert Tantular, karena sering menukarkan dolar. Nah, uang itu lalu didepositokan.
Saat Century ditutup, bagaimana nasib uang NII?Terakhir, saat hendak membangun masjid Rahmatan lil Alamin, mulai tahun 2001, uang itu dibilang akan dikelola oleh Robert Tantular. Jadi, Robert Tantular berjanji akan memberi keuntungan khusus untuk membangun masjid. Jadi, mungkin uang itu tidak tercatat dalam catatan bank, karena ada yang dikelola Robert Tantular pribadi.
Saat Robert ditangkap, Al Zaytun terpukul?Oh iya, cukup memukul. Saat Century tutup saya sudah tidak di NII. Saya dengar uang itu dipindahkan ke Bank Mandiri.
Saat Anda keluar tahun 2007, ada berapa kekayaan NII?Uang cash masih ada Rp100 miliar, dalam bentuk deposito dan di rekening koran. Ini atas nama Abu Toto. Kalau aset, nilainya triliunan rupiah. Dia biasa menggunakan nama-nama anaknya untuk membuka rekening. Nama saya juga pernah dipakai untuk membuka deposito senilai Rp300 juta.
Berapa pendapatan dari anggota NII?Rp10 miliar per bulan. Waktu itu anggota ditetapkan membayar Rp50 ribu seorang, ada 200 ribu anggota. Ini terjadi tahun 1996 sampai 1999. Ini disetorkan secara nasional. Rp10 miliar digunakan untuk pembangunan fisik Al Zaytun. Saat itu, tiap minggu pengeluaran untuk bahan bangunan Rp2 miliar. Untuk operasional Rp2 miliar perbulan, ini yang digunakan untuk membayar gaji aparat NII.
Apa saja aset NII dan Al Zaytun?Satu unit bangunan sekolah Al Zaytun nilainya R25 miliar. Sekarang ada empat gedung, jadinya Rp100 miliar. Masjid Rahmatan Lil Alamin nilainya juga Rp100 miliar. Terus, Gedung Soeharto Rp40 miliar. Lapangan sepak bola biayanya Rp25 miliar. Juga ada aset deco, tower crane, dan dump truck. Dump truck ada 20 buah. Belum buldoser. Ini dimiliki Al Zaytun. Tanah pesantren ada 1.200 hektar. Tanah ini dimiliki NII.
Jadi NII dan Al Zaytun itu satu?Ya, satu. NII itu Al Zaytun. Tahun 1994, sejak qirad berjalan, mulai dirintis Yayasan Pesantren Indonesia, persisnya tanggal 1 Juli 1994. Ini diputuskan oleh Majelis Syuro NII Wilayah 9. Ini formal, aktenya dibuat secara formal. Dari situ mulai dirintis. Pendirinya saya, Imam Supriyanto. Saya menjadi Wakil Ketua. Awalnya, nama Abu Toto tidak muncul. Setelah yayasan berdiri, mulai dilakukan pembebasan lahan sejak 1995. Dulu, lahan dibeli atas nama orang per orang. Nama kami yang dipakai. Lalu, ada proses wakaf. Tapi, karena ditentang DPRD Indramayu, proses ini berhenti. Jadi sampai sekarang tanahnya atas nama pribadi. Saya sendiri namanya dipinjam untuk membeli lahan 100 hektar.
Setelah 1997, saat Abu Toto menjadi Imam, Al Zaytun akan diresmikan tahun 1998. Lalu kami bermusyawarah dan memutuskan bahwa semua aparat NII, dari Imam sampai menteri, akan melebur ke organisasi pendidikan Al Zaytun. Kami akan mengurus organisasi pendidikan. Strateginya begitu. Setelah itu, yang berjalan organisasi pendidikan. Organisasi kenegaraan sejak tahun 2000 sudah tidak berjalan. (kd)
Rosalina Dicecar 28 Pertanyaan oleh KPK
Jakarta (ANTARA News) - Tersangka Mindo Rosalina Manulang alias Rosa yang kembali menjalani pemeriksaan terkait dugaan suap di Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) sudah dicecar 28 pertanyaan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Sampai hari ini 28 pertanyaan, tapi isinya apa yang di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tidak etis saya sampaikan, itu bisa ditanyakan sendiri ke penyidik," kata kuasa hukum baru Rosa, Djufri Taufik, di KPK, Jakarta, Jumat.
Ia menjelaskan, materi pertanyaan yang diajukan penyidik sejauh ini masih umum.
"Pertanyaannya formal mengenai jabatan dan riwayat hidup, tugas tanggung jawabnya apa," jelasnya.
Rosa yang hadir di KPK pukul 10.40 WIB dengan mobil tahanan lembaga antikorupsi tersebut juga didampingi oleh saudaranya.
Ia sudah berstatus tersangka setelah penyidik KPK menangkap tangan usai diduga menjadi penghubung dalam transaksi penyuapan Marketing Manager PT Duta Graha Indah (DGI) kepada Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga (Sesmenpora) pada Kamis malam (21/4).
Rosa dibawa terakhir ke KPK bersama Sesmenpora Wafid Muharam dan Marketing Manager PT DGI Muhammad El Idris di Kemenpora di atas pukul 22.00 WIB.
Sebelumnya memboyong Rosa ke KPK penyidik melakukan penggeledahan di lantai lima kantornya yang bernama PT Anak Negeri berlokasi di Warung Buncit.
Dugaan suap-menyuap ini terkait proyek pembangunan wisma atlet di Kompleks Jakabaring, Palembang untuk SEA Games November 2011.(*)
"Sampai hari ini 28 pertanyaan, tapi isinya apa yang di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tidak etis saya sampaikan, itu bisa ditanyakan sendiri ke penyidik," kata kuasa hukum baru Rosa, Djufri Taufik, di KPK, Jakarta, Jumat.
Ia menjelaskan, materi pertanyaan yang diajukan penyidik sejauh ini masih umum.
"Pertanyaannya formal mengenai jabatan dan riwayat hidup, tugas tanggung jawabnya apa," jelasnya.
Rosa yang hadir di KPK pukul 10.40 WIB dengan mobil tahanan lembaga antikorupsi tersebut juga didampingi oleh saudaranya.
Ia sudah berstatus tersangka setelah penyidik KPK menangkap tangan usai diduga menjadi penghubung dalam transaksi penyuapan Marketing Manager PT Duta Graha Indah (DGI) kepada Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga (Sesmenpora) pada Kamis malam (21/4).
Rosa dibawa terakhir ke KPK bersama Sesmenpora Wafid Muharam dan Marketing Manager PT DGI Muhammad El Idris di Kemenpora di atas pukul 22.00 WIB.
Sebelumnya memboyong Rosa ke KPK penyidik melakukan penggeledahan di lantai lima kantornya yang bernama PT Anak Negeri berlokasi di Warung Buncit.
Dugaan suap-menyuap ini terkait proyek pembangunan wisma atlet di Kompleks Jakabaring, Palembang untuk SEA Games November 2011.(*)
Dituding Sering Bolos, Mahfud MD: ICW Cs Bodoh dan Ngawur
Rachmadin Ismail - detikNews
Jakarta - Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menjawab kritik keras sejumlah LSM menyoal kebiasaan membolos hakim MK. Mahfud menuding LSM non profit yang mengkritisi hakim MK seperti ICW dan Kontras ngawur dan bodoh dalam membaca data.
"Berita yang dilansir oleh beberapa Ornop seperti YLBHI, Elsam, ICW, Kontras, dan lainnya bahwa hakim-hakim MK suka bolos adalah informasi sampah dan kebohongan. Kalau benar itu diambil dari website MK maka berarti Ornop-ornop itu bodoh dalam membaca data," cetus Mahfud kepada detikcom, Jumat (29/4/2011).
Mahfud memastikan semua hakim MK sudah bekerja dengan baik. MK juga rutin melakukan persidangan perkara yang memang jumlahnya menumpuk. Ia mengaku sempat beberapa kali tidak ikut sidang, tapi itu berdasar alasan yang kuat, bukan membolos.
"Saya pastikan bahwa sejak Januari sampai dengan April 2011 MK bersidang pleno untuk PUU lebih dari 145 kali, bukan 54 kali seperti diumumkan Ornop tersebut. Salah juga jika dikatakan Ketua MK bolos 18 kali. Saya memang pernah beberapa kali absen dari ratusan kali sidang MK tapi ada alasan yang kuat," bebernya.
"Tanggal 22 Januari sampai dengan 3 Februari saya ada di Brasil dan Kolombia menghadiri pertemuan MK sedunia. Saya tidak studi banding tapi melakukan hubungan bilateral dengan diplomasi konstitusi resmi antar negara. Saya pernah juga karena menghadiri acara kenegaraan yaitu Hari Pers Nasional di Kupang, Pertemuan Antar Ketua Lembaga Negara, dan Musrenbang nasional, juga cuti karena pernikahan anak," lanjutnya.
Ia mengeluhkan sikap LSM yang belakangan dinilainya memolitisir persoalan. Padahal, menurut Mahfud, tidak diikuti fakta hukum yang kuat.
"Saya heran Ornop sekarang ini banyak yang ngawur dan genit memolitisir masalah dengan generalisasi yang bodoh. Katanya kalau dari DPR dan dari MA punya kebiasaan yang tak baik. Saya nyatakan bahwa saya hakim MK yang dari DPR tak pernah korup baik pekerjaan maupun uang," keluhnya.
Mahfud mengaku lebih banyak tahu keburukan sejumlah LSM. "Tapi saya bisa menunjuk hidung puluhan mantan aktivis LSM terlibat korupsi setelah menduduki lembaga publik, mulai dari KPU, KPUD, DPRD, dan sebagainya," tandasnya.
Jakarta - Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menjawab kritik keras sejumlah LSM menyoal kebiasaan membolos hakim MK. Mahfud menuding LSM non profit yang mengkritisi hakim MK seperti ICW dan Kontras ngawur dan bodoh dalam membaca data.
"Berita yang dilansir oleh beberapa Ornop seperti YLBHI, Elsam, ICW, Kontras, dan lainnya bahwa hakim-hakim MK suka bolos adalah informasi sampah dan kebohongan. Kalau benar itu diambil dari website MK maka berarti Ornop-ornop itu bodoh dalam membaca data," cetus Mahfud kepada detikcom, Jumat (29/4/2011).
Mahfud memastikan semua hakim MK sudah bekerja dengan baik. MK juga rutin melakukan persidangan perkara yang memang jumlahnya menumpuk. Ia mengaku sempat beberapa kali tidak ikut sidang, tapi itu berdasar alasan yang kuat, bukan membolos.
"Saya pastikan bahwa sejak Januari sampai dengan April 2011 MK bersidang pleno untuk PUU lebih dari 145 kali, bukan 54 kali seperti diumumkan Ornop tersebut. Salah juga jika dikatakan Ketua MK bolos 18 kali. Saya memang pernah beberapa kali absen dari ratusan kali sidang MK tapi ada alasan yang kuat," bebernya.
"Tanggal 22 Januari sampai dengan 3 Februari saya ada di Brasil dan Kolombia menghadiri pertemuan MK sedunia. Saya tidak studi banding tapi melakukan hubungan bilateral dengan diplomasi konstitusi resmi antar negara. Saya pernah juga karena menghadiri acara kenegaraan yaitu Hari Pers Nasional di Kupang, Pertemuan Antar Ketua Lembaga Negara, dan Musrenbang nasional, juga cuti karena pernikahan anak," lanjutnya.
Ia mengeluhkan sikap LSM yang belakangan dinilainya memolitisir persoalan. Padahal, menurut Mahfud, tidak diikuti fakta hukum yang kuat.
"Saya heran Ornop sekarang ini banyak yang ngawur dan genit memolitisir masalah dengan generalisasi yang bodoh. Katanya kalau dari DPR dan dari MA punya kebiasaan yang tak baik. Saya nyatakan bahwa saya hakim MK yang dari DPR tak pernah korup baik pekerjaan maupun uang," keluhnya.
Mahfud mengaku lebih banyak tahu keburukan sejumlah LSM. "Tapi saya bisa menunjuk hidung puluhan mantan aktivis LSM terlibat korupsi setelah menduduki lembaga publik, mulai dari KPU, KPUD, DPRD, dan sebagainya," tandasnya.
Jumat, 29 April 2011
15 Ormas Islam Prihatin Aksi Kriminal NII KW 9, Nilai Dipelihara
Didi Syafirdi - detikNews
Jakarta - PP Muhammadiyah dan 14 ormas Islam prihatin adanya tindakan kriminal oleh Negara Islam Indonesia Komandemen Wilayah (NII KW) 9. Tindakan NII KW 9 itu meresahkan dan dinilai dipelihara pihak tertentu.
"Sangat prihatin dengan berbagai perbuatan kriminal yang dilakukan oleh oknum NII. Kami sangat bersimpati terhadap masyarakat yang menjadi korban tindakan kriminal NII, baik yang berupa kerugian harta benda maupun yang kehilangan anak-anak dan anggota keluarga," jelas Sekretaris Umum PP Persatuan Islam (Persis) Irfan Safrudin.
Hal itu disampaikan Irfan dalam pernyataan bersama dengan 14 Ormas lain di Kantor PP Muhammadiyah, Jalan Menteng Raya, Jakarta Pusat, Jumat (30/4/2011). Selain Persis, ada PP Muhammadiyah, Dewan Dakwah, PP Syarikat Islam, PB Pelajar Islam Indonesia, KAHMI dan sebagainya.
Tindakan kriminal NII KW 9, imbuh Irfan, jelas bertentangan dengan ajaran Islam yang menekankan sikap amanah, jujur, tanggung jawab mematuhi hukum yang berlaku dan menghormati orang tua sebagai akhlakul karimah. Gerakan ini juga dinilai dipelihara pihak tertentu dengan sistematis untuk mendukung tujuan-tujuan tertentu.
"Meningkatnya gerakan NII tidak terlepas dari usaha politik pihak tertentu yang secara sistematis memelihara dan mendukung eksistensinya demi kepentingan politik kekuasaan. Politisasi gerakan NII telah mendiskreditkan dan merusak citra politik umat Islam sebagai bagian yang terbesar dari bangsa Indonesia," jelas Irfan.
Gerakan NII juga telah menimbulkan keresahan di masyarakat khususnya orang tua, dan potensial memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu pemerintah didesak menindak penggerak NII KW 9 ini.
"Karena itu kami mendesak kepada pemerintah untuk menangani gerakan NII secara tegas dan bersungguh-sungguh sesuai dengan hukum yang berlaku terhadap pelaku dan penggerak serta segala institusi dan figur yang diduga keras mendukung gerakan NII dan mengingatkan pemerintah tanpa melupakan isu-isu penting kebangsaan. Seperti pemberantasan korupsi, penegakan hukum, pengentasan kemiskinan dan sebagainya," tegas Irfan.
Dalam rangka menanggulangi bahaya laten gerakan NII, ormas-ormas Islam siap bekerja sama dengan pemrintah dan aparat kemanan demi. Umat Islam juga diimbau agar meningkatkan pemahaman Islamnya.
"Kami mengimbau kepada umat Islam agar lebih meningkatkan pemahaman Islam yang komprehensif dan pengamalannya melalui usaha-usaha yang serius dan benar dalam memajukan pendidikan dan dakwah Islam," jelasnya.
Jakarta - PP Muhammadiyah dan 14 ormas Islam prihatin adanya tindakan kriminal oleh Negara Islam Indonesia Komandemen Wilayah (NII KW) 9. Tindakan NII KW 9 itu meresahkan dan dinilai dipelihara pihak tertentu.
"Sangat prihatin dengan berbagai perbuatan kriminal yang dilakukan oleh oknum NII. Kami sangat bersimpati terhadap masyarakat yang menjadi korban tindakan kriminal NII, baik yang berupa kerugian harta benda maupun yang kehilangan anak-anak dan anggota keluarga," jelas Sekretaris Umum PP Persatuan Islam (Persis) Irfan Safrudin.
Hal itu disampaikan Irfan dalam pernyataan bersama dengan 14 Ormas lain di Kantor PP Muhammadiyah, Jalan Menteng Raya, Jakarta Pusat, Jumat (30/4/2011). Selain Persis, ada PP Muhammadiyah, Dewan Dakwah, PP Syarikat Islam, PB Pelajar Islam Indonesia, KAHMI dan sebagainya.
Tindakan kriminal NII KW 9, imbuh Irfan, jelas bertentangan dengan ajaran Islam yang menekankan sikap amanah, jujur, tanggung jawab mematuhi hukum yang berlaku dan menghormati orang tua sebagai akhlakul karimah. Gerakan ini juga dinilai dipelihara pihak tertentu dengan sistematis untuk mendukung tujuan-tujuan tertentu.
"Meningkatnya gerakan NII tidak terlepas dari usaha politik pihak tertentu yang secara sistematis memelihara dan mendukung eksistensinya demi kepentingan politik kekuasaan. Politisasi gerakan NII telah mendiskreditkan dan merusak citra politik umat Islam sebagai bagian yang terbesar dari bangsa Indonesia," jelas Irfan.
Gerakan NII juga telah menimbulkan keresahan di masyarakat khususnya orang tua, dan potensial memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu pemerintah didesak menindak penggerak NII KW 9 ini.
"Karena itu kami mendesak kepada pemerintah untuk menangani gerakan NII secara tegas dan bersungguh-sungguh sesuai dengan hukum yang berlaku terhadap pelaku dan penggerak serta segala institusi dan figur yang diduga keras mendukung gerakan NII dan mengingatkan pemerintah tanpa melupakan isu-isu penting kebangsaan. Seperti pemberantasan korupsi, penegakan hukum, pengentasan kemiskinan dan sebagainya," tegas Irfan.
Dalam rangka menanggulangi bahaya laten gerakan NII, ormas-ormas Islam siap bekerja sama dengan pemrintah dan aparat kemanan demi. Umat Islam juga diimbau agar meningkatkan pemahaman Islamnya.
"Kami mengimbau kepada umat Islam agar lebih meningkatkan pemahaman Islam yang komprehensif dan pengamalannya melalui usaha-usaha yang serius dan benar dalam memajukan pendidikan dan dakwah Islam," jelasnya.
Panji Gumilang: Saya Heran, Kenapa Dikait-kaitkan dengan NII?
Hery Winarno - detikNews
Jakarta - Panji Gumilang pemimpin Pondok Pesantren Al Zaytun menolak mentah-mentah dirinya dikait-kaitkan dengan Negara Islam Indonesia (NII). Dia juga heran, dari mana isu itu bisa muncul.
"Saya juga heran kenapa saya dikait-kaitkan dengan NII," kata Panji saat ditemui beberapa wartawan di Ponpes Al Zaytun, Indramayu, Jawa Barat, Jumat (29/4/2011).
Bukan hanya menolak dikait-kaitkan, Panji juga membantah memiliki hubungan dengan NII. Panji sama sekali mengaku tidak memiliki hubungan dengan NII.
"Hubungan apa? Gimana saya bisa masuk, kok seenaknya saja. Saya tidak pernah masuk ke NII, jadi bagaimana keluar masuk keluar masuk, apalagi terlibat," imbuhnya.
Cerita Panji ini berbeda tentang NII disampaikan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin. Dari pengakuan para mantan NII KW9, menurut Din, mereka menyebut pimpinan dari Pondok Pesantren Al-Zaytun, Indramayu, Jabar adalah pimpinan NII KW9. Din juga menyebut wali ideologis di NII KW 9 sangat dipatuhi daripada wali biologis.
"Menurut pengakuan mantan NII KW 9, pemimpinnya adalah pemimpin Al-Zaytun," ujar Din Syamsuddin. Din tidak menyebut nama pimpinan Al Zaytun itu, tapi sudah bukan rahasia lagi pemimpin ponpes yang sering dikunjungi pejabat negara itu adalah Abdussalam alias Panji Gumilang.
(ndr/asy)
Jakarta - Panji Gumilang pemimpin Pondok Pesantren Al Zaytun menolak mentah-mentah dirinya dikait-kaitkan dengan Negara Islam Indonesia (NII). Dia juga heran, dari mana isu itu bisa muncul.
"Saya juga heran kenapa saya dikait-kaitkan dengan NII," kata Panji saat ditemui beberapa wartawan di Ponpes Al Zaytun, Indramayu, Jawa Barat, Jumat (29/4/2011).
Bukan hanya menolak dikait-kaitkan, Panji juga membantah memiliki hubungan dengan NII. Panji sama sekali mengaku tidak memiliki hubungan dengan NII.
"Hubungan apa? Gimana saya bisa masuk, kok seenaknya saja. Saya tidak pernah masuk ke NII, jadi bagaimana keluar masuk keluar masuk, apalagi terlibat," imbuhnya.
Cerita Panji ini berbeda tentang NII disampaikan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin. Dari pengakuan para mantan NII KW9, menurut Din, mereka menyebut pimpinan dari Pondok Pesantren Al-Zaytun, Indramayu, Jabar adalah pimpinan NII KW9. Din juga menyebut wali ideologis di NII KW 9 sangat dipatuhi daripada wali biologis.
"Menurut pengakuan mantan NII KW 9, pemimpinnya adalah pemimpin Al-Zaytun," ujar Din Syamsuddin. Din tidak menyebut nama pimpinan Al Zaytun itu, tapi sudah bukan rahasia lagi pemimpin ponpes yang sering dikunjungi pejabat negara itu adalah Abdussalam alias Panji Gumilang.
(ndr/asy)
Basmi OTB NII Butuh Dukungan Politik
INILAH.COM, Jakarta - Negara Islam Indonesia (NII) termasuk organisasi tanpa bentuk (OTB). Sejauh ini tidak pernah ada deklarasi organisasi ini. Untuk membasminya tak hanya butuh keseriusan aparat keamanan tetapi juga dukungan politis.
Bagaimanapun, NII masih bebas dari operasi pembubaran sebab dukungan politis dari lembaga legislatif terhadap upaya pemberantasan NII, terorisme dan radikalisme masih lemah.
DPR seharusnya segera merevisi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Terorisme sehingga upaya pencegahan dan pemberantasan gerakan NII, radikalisme dan terorisme dapat lebih maksimal. Bagaimanapun, butuh dukungan politis dan UU yang tegas untuk membasmi NII.
Para analis menyatakan, sebagian besar pengikut dan kader NII bergerak dalam kerangka OTB, melakukan gerakan radikalisasi. Pemerintah harus tegas untuk melarang berdirinya NII.
“Karena berupa OTB, maka operasi NII meluas dan menyebar di seantero Tanah Air. Dari Banten sampai Jatim, dan di berbagai kampus malah marak operasinya,” kata pengamat intelijen dan terorisme Dynno Chresbon.
NII ialah OTB sehingga dinas intelijen dan Polri harus mengantisipasi dengan memantau lokasi potensial, seperti kampus dan daerah tempat berkumpulnya mahasiswa. Ini karena penyebaran pengaruh NII diawali dengan diskusi sebelum akhirnya sampai ke indoktrinasi.
Di Jakarta, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Baharudin Djafar mengakui, daerah penyangga Jakarta, seperti Tangerang, Depok, Bekasi dan sebagian Jakarta Selatan, diduga menjadi lahan subur penyebaran pengaruh NII. Hal itu disebabkan warga di daerah itu relatif mudah dipengaruhi dan tidak sesibuk warga Jakarta.
Pemetaan daerah subur penyebaran NII itu berdasarkan penelitian intelijen Polda Metro Jaya. Secara spesifik kantongnya belum bisa dibuktikan. Sebab, tak ada laporan orang yang dirugikan oleh NII yang masuk ke Polda Metro Jaya tahun ini.
Komandan Korem 064/Maulana Yusuf, Banten, Kolonel (Inf) Joko Warsito di Serang, mengatakan, masalah NII adalah masalah lama. TNI memonitor data dan pergerakan mereka dan anggotanya mencapai ribuan orang. Karena kini OTB, maka tak mudah untuk melakukan penangkapan dan langkah strategis yang efektif.
Di Yogyakarta, aparat polisi menyebut terdapat 31 mahasiswa dan seorang siswa yang yang direkrut jaringan NII. Korban tersebar di 10 perguruan tinggi dan satu sekolah menengah atas. Kemungkinan perkembangan jumlah korban meningkat sebab NII adalah OTB yang bergerak masif.
Di Jatim, Kepala Polda Jawa Timur Inspektur Jenderal Untung Suharsono Radjab bertemu dengan delapan korban cuci otak yang berstatus mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang. Kasus itu terkait jaringan NII yang sulit dilacak basis dan markasnya lantaran organisasinya tanpa bentuk, OTB.
Menyadari bahwa NII berupa OTB, tepatlah sikap Mantan Wapres M Jusuf Kalla yang mendesak agar dalang NII dan jaringannya bisa diungkap dan ditangkap, serta para tersangka kasus cuci otak yang diduga dilakukan jaringan NII, harus dituntaskan.
Bagaimanapun, NII masih bebas dari operasi pembubaran sebab dukungan politis dari lembaga legislatif terhadap upaya pemberantasan NII, terorisme dan radikalisme masih lemah.
DPR seharusnya segera merevisi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Terorisme sehingga upaya pencegahan dan pemberantasan gerakan NII, radikalisme dan terorisme dapat lebih maksimal. Bagaimanapun, butuh dukungan politis dan UU yang tegas untuk membasmi NII.
Para analis menyatakan, sebagian besar pengikut dan kader NII bergerak dalam kerangka OTB, melakukan gerakan radikalisasi. Pemerintah harus tegas untuk melarang berdirinya NII.
“Karena berupa OTB, maka operasi NII meluas dan menyebar di seantero Tanah Air. Dari Banten sampai Jatim, dan di berbagai kampus malah marak operasinya,” kata pengamat intelijen dan terorisme Dynno Chresbon.
NII ialah OTB sehingga dinas intelijen dan Polri harus mengantisipasi dengan memantau lokasi potensial, seperti kampus dan daerah tempat berkumpulnya mahasiswa. Ini karena penyebaran pengaruh NII diawali dengan diskusi sebelum akhirnya sampai ke indoktrinasi.
Di Jakarta, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Baharudin Djafar mengakui, daerah penyangga Jakarta, seperti Tangerang, Depok, Bekasi dan sebagian Jakarta Selatan, diduga menjadi lahan subur penyebaran pengaruh NII. Hal itu disebabkan warga di daerah itu relatif mudah dipengaruhi dan tidak sesibuk warga Jakarta.
Pemetaan daerah subur penyebaran NII itu berdasarkan penelitian intelijen Polda Metro Jaya. Secara spesifik kantongnya belum bisa dibuktikan. Sebab, tak ada laporan orang yang dirugikan oleh NII yang masuk ke Polda Metro Jaya tahun ini.
Komandan Korem 064/Maulana Yusuf, Banten, Kolonel (Inf) Joko Warsito di Serang, mengatakan, masalah NII adalah masalah lama. TNI memonitor data dan pergerakan mereka dan anggotanya mencapai ribuan orang. Karena kini OTB, maka tak mudah untuk melakukan penangkapan dan langkah strategis yang efektif.
Di Yogyakarta, aparat polisi menyebut terdapat 31 mahasiswa dan seorang siswa yang yang direkrut jaringan NII. Korban tersebar di 10 perguruan tinggi dan satu sekolah menengah atas. Kemungkinan perkembangan jumlah korban meningkat sebab NII adalah OTB yang bergerak masif.
Di Jatim, Kepala Polda Jawa Timur Inspektur Jenderal Untung Suharsono Radjab bertemu dengan delapan korban cuci otak yang berstatus mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang. Kasus itu terkait jaringan NII yang sulit dilacak basis dan markasnya lantaran organisasinya tanpa bentuk, OTB.
Menyadari bahwa NII berupa OTB, tepatlah sikap Mantan Wapres M Jusuf Kalla yang mendesak agar dalang NII dan jaringannya bisa diungkap dan ditangkap, serta para tersangka kasus cuci otak yang diduga dilakukan jaringan NII, harus dituntaskan.
Jaksa Agung Luruskan Pemberitaan Soal Aset Gayus
Jakarta (ANTARA News) - Jaksa Agung Basrief Arief meluruskan pemberitaan bahwa pihaknya bekerjasama dengan Bank Dunia untuk mengembalikan aset Bank Century yang kini masih di Swiss, bukan aset milik Gayus Tambunan.
Hal ini diungkapkan Basrief melalui telepon kepada para wartawan yang bertugas di Istana Wakil Presiden, Jumat, meluruskan pernyataan seusai rapat penanganan mafia hukum Gayus Tambunan di Kantor Wakil Presiden, yang telah dimuat terkait aset mafia pajak.
"Jadi sudah naik ya (beritanya). Jadi kerjasama dengan Bank Dunia itu terkait dengan aset Bank Century di Swiss bukan Gayus," katanya.
Ia mengungkapkan, dalam pernyataannya sebelumnya begitupula dengan pernyataan Menko Polhukam Djoko Suyanto dimaksudkan bahwa pihaknya kini bekerjasama dengan Bank Dunia dan International Centre for Asset Recovery (ICAR) yang berbasis di Swiss untuk membantu mengembalikan aset-aset Bank Century yang kini masih ada di Swiss. Diharapkan dengan mekanisme tersebut juga dapat digunakan pada kasus-kasus lainnya, termasuk kasus Gayus bila nanti terindikasi adanya aset yang disimpan di Swiss.
"Dalam rapat sekaligus berkaitan dengan aset recovery, jadi saya melaporkan ke Wapres tadi, terkait dengan aset recovery yang ada di luar negeri yang ada di Swiss itu. Maksud saya kalau ini berhasil bisa kita gunakan juga untuk (mengambil) aset kasus gayus," katanya.
Ia menambahkan sampai saat ini belum ada indikasi adanya aset Gayus di Swiss. "Itu belum bisa saya pastikan, kalau nanti terindikasi ada (harta Gayus di Swiss), kita tinggal jalan," katanya.
Sebelumnya, dalam konferensi pers mengenai rapat penanganan kasus mafia hukum Gayus Tambunan di Kantor Wapres, Jumat, Menteri Polhukam Djoko Suyanto mengungkapkan Jaksa Agung melaporkan perkembangan terkini kasus Gayus Tambunan kepada Wakil Presiden terkait perburuan aset di Swiss.
"Jaksa Agung melaporkan terkait perburuan aset perburuan harta di swiss, bekerjasama dengan Bank Dunia dan IAACA untuk meyakinkan pihak Swiss bahwa harta yang disimpan disana adalah harta tindak pidana," katanya seusai rapat melaporkan perkembangan terakhir kasus Gayus Tambunan kepada Wakil Presiden Boediono di Jakarta, Jumat. Begitupula diungkapkan Jaksa Agung Basrief Arief.
Century
Sementara itu, terkait dengan aset Bank Century yang masih ada di Swiss hingga saat ini belum dapat diselesaikan. Hal ini menurut Basrief karena perbedaan pandangan dimana pihak perbankan di Swiss menganggap masalah perbankan bukan tindakan pidana. Untuk itu, Basrief mengatakan kerjasama dengan Bank Dunia dan ICAR tadi dibutuhkan.
"Kita sedang mencoba bekerjasama meminta bantuan baik itu melalui dengan bank dunia maupun ICAR itu. dan ini mereka lagi bekerja. jadi kalau nanti ada berhasil tentunya ini akan jadi satu bentuk kerjasama yang bisa kita tindaklanjuti yang dalam kaitan dengan mengejar aset itu," katanya.(*)
Hal ini diungkapkan Basrief melalui telepon kepada para wartawan yang bertugas di Istana Wakil Presiden, Jumat, meluruskan pernyataan seusai rapat penanganan mafia hukum Gayus Tambunan di Kantor Wakil Presiden, yang telah dimuat terkait aset mafia pajak.
"Jadi sudah naik ya (beritanya). Jadi kerjasama dengan Bank Dunia itu terkait dengan aset Bank Century di Swiss bukan Gayus," katanya.
Ia mengungkapkan, dalam pernyataannya sebelumnya begitupula dengan pernyataan Menko Polhukam Djoko Suyanto dimaksudkan bahwa pihaknya kini bekerjasama dengan Bank Dunia dan International Centre for Asset Recovery (ICAR) yang berbasis di Swiss untuk membantu mengembalikan aset-aset Bank Century yang kini masih ada di Swiss. Diharapkan dengan mekanisme tersebut juga dapat digunakan pada kasus-kasus lainnya, termasuk kasus Gayus bila nanti terindikasi adanya aset yang disimpan di Swiss.
"Dalam rapat sekaligus berkaitan dengan aset recovery, jadi saya melaporkan ke Wapres tadi, terkait dengan aset recovery yang ada di luar negeri yang ada di Swiss itu. Maksud saya kalau ini berhasil bisa kita gunakan juga untuk (mengambil) aset kasus gayus," katanya.
Ia menambahkan sampai saat ini belum ada indikasi adanya aset Gayus di Swiss. "Itu belum bisa saya pastikan, kalau nanti terindikasi ada (harta Gayus di Swiss), kita tinggal jalan," katanya.
Sebelumnya, dalam konferensi pers mengenai rapat penanganan kasus mafia hukum Gayus Tambunan di Kantor Wapres, Jumat, Menteri Polhukam Djoko Suyanto mengungkapkan Jaksa Agung melaporkan perkembangan terkini kasus Gayus Tambunan kepada Wakil Presiden terkait perburuan aset di Swiss.
"Jaksa Agung melaporkan terkait perburuan aset perburuan harta di swiss, bekerjasama dengan Bank Dunia dan IAACA untuk meyakinkan pihak Swiss bahwa harta yang disimpan disana adalah harta tindak pidana," katanya seusai rapat melaporkan perkembangan terakhir kasus Gayus Tambunan kepada Wakil Presiden Boediono di Jakarta, Jumat. Begitupula diungkapkan Jaksa Agung Basrief Arief.
Century
Sementara itu, terkait dengan aset Bank Century yang masih ada di Swiss hingga saat ini belum dapat diselesaikan. Hal ini menurut Basrief karena perbedaan pandangan dimana pihak perbankan di Swiss menganggap masalah perbankan bukan tindakan pidana. Untuk itu, Basrief mengatakan kerjasama dengan Bank Dunia dan ICAR tadi dibutuhkan.
"Kita sedang mencoba bekerjasama meminta bantuan baik itu melalui dengan bank dunia maupun ICAR itu. dan ini mereka lagi bekerja. jadi kalau nanti ada berhasil tentunya ini akan jadi satu bentuk kerjasama yang bisa kita tindaklanjuti yang dalam kaitan dengan mengejar aset itu," katanya.(*)
Langganan:
Postingan (Atom)