Jakarta (ANTARA News) - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi belanja negara hingga Maret 2011 mencapai Rp208 triliun atau 16,6 persen dari target Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) senilai Rp1.229,6 triliun.

"Jumlah tersebut menunjukkan ada peningkatan sebesar Rp51,1 triliun dari realisasi belanja tahun lalu," ujar Wakil Menteri Keuangan, Anny Ratnawati, dalam jumpa pers perkembangan ekonomi dan realisasi APBN di Jakarta, Kamis.

Ia mengemukakan, tahun lalu pada periode yang sama, realisasi belanja negara hanya mencapai Rp156,9 triliun atau 13,9 persen dari target Rp1.126,1 triliun.

Sedangkan, menurut dia, belanja pemerintah pusat mencapai Rp115,4 triliun atau 13,8 persen dari target sebesar Rp836,6 triliun dibanding tahun lalu mencapai Rp75,2 triliun atau 9,6 persen dari target Rp781,5 triliun.

"Ini menunjukkan realisasi APBN lebih baik dibandingkan periode yang sama 2010," ujarnya.

Sementara itu, pendapatan negara dan hibah mencapai Rp213,8 triliun atau 19,3 persen dari target Rp1.104,9 triliun dibanding tahun lalu sebesar Rp175 triliun atau 17,6 persen dari target Rp992,4 triliun.

Penerimaan perpajakan menyumbang pendapatan terbesar hingga Rp170,3 triliun atau 20 persen dari target Rp850,3 triliun dibanding periode 2010 sebesar Rp145,7 triliun atau 19,6 persen dari target Rp743,3 triliun.

"Dengan demikian ada surplus anggaran sebesar Rp40,2 triliun dibanding Rp48,7 triliun pada 2010," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Perbendaharaan Kemenkeu, Agus Suprijanto, menyatakan bahwa walaupun realisasi belanja negara pada triwulan I lebih baik dibanding 2010, namun kinerja belanja modal Kementerian Lembaga masih sedikit di bawah realisasi periode lalu.

Ia menjelaskan, realisasi penyerapan belanja modal untuk 10 Kementerian Lembaga dengan pagu anggaran hanya mencapai 3,5 persen atau sekitar Rp3,9 triliun dari total pagu sebesar Rp111,6 triliun.

Secara keseluruhan target belanja modal Kementerian Lembaga APBN ditargetkan Rp135,8 triliun. Ke-10 K/L tersebut antara lain Kementerian Pertanian, Kementerian ESDM, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Kesehatan, Polri, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pertahanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Agama dan Kementerian Perumahan Rakyat.

"Ada beberapa kendala dari rendahnya realiasi antara terkait proses pelaksanaan tender, penyesuaian terhadap Perpres nomor 54 serta ijin kontrak multiyears yang terkendala pembebasan tanah," ujarnya.

Ia mengatakan, Kementerian Keuangan akan terus mendorong 10 K/L tersebut untuk mempercepat realisasi penyerapan.
"Kita terus melakukan monitoring bulanan untuk 10 K/L dan berdiskusi apa kendala dalam proses di lapangan sehingga menjadi tahu kemauan masing-masing K/L, karena memang mereka sudah memproses dan termin proyek. Mudah-mudahan dalam Triwulan II realisasi dapat lebih baik," ujar Agus.
(T.S034*A039)