INILAH.COM, Jakarta - Presiden SBY meminta masyarakat melaporkan langsung dugaan penyelewenangan anggaran negara ke kantor Presiden di Istana Negara melalui Kotak Pos 9949 dan SMS 9949.
"Pemotongan anggaran oleh tangan-tangan gelap adalah kejahatan serius. Saya menunggu laporan dan aduan bagi yang merasa dirugikan. Sampaikan langsung ke kantor saya," ujarnya saat pidato pembukaan Musyawarah Rencana Pengembangan Nasional (Musrenbangnas), di Menara Bidakara, Jakarta, Kamis (28/4/2011).
Namun, Presiden SBY meminta agar informasi tersebut bukanlah surat kaleng yang bersifat fitnah dan harus disertai bukti yang kuat.
"Tetapi jangan fitnah, karena akan kita cek laporannya. Kalau itu fitnah akan dapat ganjaran. Bila benar (terjadi korupsi), maka pelakunya dapat sanksi," ujarnya.
Presiden juga berharap kasus penyelewengan dana APBD bisa terus terus menyusut. Dengan demikian Presiden tak perlu lagi menandatangani surat permintaan dari Kejaksaan Agung dan Polri untuk memeriksa pejabat negara yang terlibat kasus korupsi.
"Saya ingin mengurangi tanda tangan saya untuk pemeriksaan pejabat pemerintah dan non pemerintah yang berhadapan dengan hukum. Syukur bila tidak ada lagi," ujarnya. [mah]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar