Din Minta Akhiri Polemik BBM Subsidi Haram

"Tak ada fatwa haram dari MUI tentang orang kaya yang membeli BBM bersubsidi."

VIVAnews - Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Din Syamsuddin, meminta agar kontroversi larangan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi bagi orang kaya dan keterkaitannya dengan fatwa haram Majelis Ulama Indonesia (MUI) segera diakhiri.

"Saya harap kontroversi ini segera selesai. Karena tidak ada keputusan atau fatwa haram dari MUI tentang orang kaya yang membeli BBM bersubsidi," kata Din, saat ditemui di sela kunjungannya di Surabaya, Jawa Timur, 2 Juli 2011.

Menurut Din, persoalan itu hanya pendapat pribadi seorang ulama. Din kemudian berharap agar ulama berhati-hati mengeluarkan fatwa.

"Soal itu harus dikaji lebih komprehensif lagi. Dan, di tubuh MUI sendiri belum ada pembahasan tentang persoalan itu. Jadi tidak perlu dilanjutkan karena hanya pendapat pribadi, bukan fatwa MUI," tegas pria kelahiran NTB tersebut.

Menurut Din, untuk menjustifikasi kenaikan harga BBM, pemerintah tidak perlu mengerahkan kiai atau pemuka agama. Din berpendapat, polemik yang muncul adalah bukti kalau pemerintah tidak mampu menyediakan bahan bakar murah bagi rakyatnya.

"Itu yang harus segera dibenahi," ucap  Din. Terkait itu, sikap Muhammadiyah mendesak pemerintah untuk segera merevisi UU Migas yang dinilai terlalu liberal dan berpihak ke asing dengan menjualnya ke pihak asing.

"Akibatnya, justru BBM mahal di negeri yang sangat kaya raya ini," papar dia. Dari pandangan agama, katanya, persoalan haram atau tidaknya BBM bersubsidi lebih diserahkan kepada pembeli dan masuk dalam ranah jual beli sesuai kemampuan.

"Masak orang beli premium dianggap berdosa. Dari pandangan agama ini termasuk konsep jual beli dan bebas untuk memilih, meski dia orang kaya atau bukan," tutur Din.

Harusnya, menurut Din, pemerintah memperbanyak produksi premium, bukan malah mengharamkan orang yang membeli. (ren)