Yogyakarta (ANTARA News) - Para koruptor di Indonesia tidak perlu dan tidak layak diberi remisi atau pengurangan hukuman, kata Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Busyro Muqqodas di Yogyakarta.
Diminta komentarnya tentang pemberian remisi koruptor, usai khutbah shalat Idul Fitri 1432 H di Alun-alun Selatan, Yogyakarta, Selasa, ia menegaskan bagi koruptor yang telah merugikan negara dan membuat sengsra rakyat miskin di negeri ini jelas tidak perlu diberikan remisi atau pengurangan hukuman.
"Mestinya mereka disamakan dengan hukuman para teroris yang tidak pernah diberikan remisi, sebab koruptor justru akan merasa senang jika memperoleh remisi," katanya.
Undang-undang tentang pemberian remisi harus diubah agar para koruptor di negeri ini tidak memperoleh remisi atau pengurangan hukuman. "Yang harus dilakukan adalah mengubah dulu Undang-undang tentang pemberian remisi," katanya.
Blog ini merupakan kumpulan berita dari berbagai media elektronik, terutama yang berkaitan dengan langkah-langkah nyata dari seseorang/lembaga dalam rangka menegakan kebenaran, dan semoga blog ini akan berguna bagi pembaca.
BERBUAT BENAR ADALAH KEHARUSAN, BERBUAT TIDAK BENAR ADALAH KETIDAK HARUSAN
Selasa, 30 Agustus 2011
KPK: koruptor tidak perlu diberi remisi
Yogyakarta (ANTARA News) - Para koruptor di Indonesia tidak perlu dan tidak layak diberi remisi atau pengurangan hukuman, kata Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Busyro Muqqodas di Yogyakarta.
Diminta komentarnya tentang pemberian remisi koruptor, usai khutbah shalat Idul Fitri 1432 H di Alun-alun Selatan, Yogyakarta, Selasa, ia menegaskan bagi koruptor yang telah merugikan negara dan membuat sengsra rakyat miskin di negeri ini jelas tidak perlu diberikan remisi atau pengurangan hukuman.
"Mestinya mereka disamakan dengan hukuman para teroris yang tidak pernah diberikan remisi, sebab koruptor justru akan merasa senang jika memperoleh remisi," katanya.
Undang-undang tentang pemberian remisi harus diubah agar para koruptor di negeri ini tidak memperoleh remisi atau pengurangan hukuman. "Yang harus dilakukan adalah mengubah dulu Undang-undang tentang pemberian remisi," katanya.
Diminta komentarnya tentang pemberian remisi koruptor, usai khutbah shalat Idul Fitri 1432 H di Alun-alun Selatan, Yogyakarta, Selasa, ia menegaskan bagi koruptor yang telah merugikan negara dan membuat sengsra rakyat miskin di negeri ini jelas tidak perlu diberikan remisi atau pengurangan hukuman.
"Mestinya mereka disamakan dengan hukuman para teroris yang tidak pernah diberikan remisi, sebab koruptor justru akan merasa senang jika memperoleh remisi," katanya.
Undang-undang tentang pemberian remisi harus diubah agar para koruptor di negeri ini tidak memperoleh remisi atau pengurangan hukuman. "Yang harus dilakukan adalah mengubah dulu Undang-undang tentang pemberian remisi," katanya.
DPR segera selesaikan RUU Peradilan Bagi Prajurit
Jakarta (ANTARA News) - Komisi I DPR RI segera menyelesaikan RUU Peradilan Bagi Prajurit.
Menurut Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq, kasus pembajakan Kereta Api Eksekutif Gajayana yang dilakukan oleh oknum TNI adalah pelanggaran pidana murni dan harus diberikan sanksi melalui peradilan umum, bukan peradilan militer TNI.
"Jika benar dilakukan oknum TNI, menunjukkan pentingnya dituntaskan RUU Peradilan bagi Prajurit TNI (saya hindari istilah RUU Peradilan Militer)," kata Mahfudz, Jakarta, Minggu.
Menurut politisi PKS itu, kasus ini menunjukkan bahwa oknum prajurit TNI bisa saja terlibat kasus kriminal dan bersifat pidana murni. Hal itu juga berlaku bagi aparat atau oknum dari Kepolisian.
"Sehingga proses hukumnya dilakukan lewat peradilan sipil. Ini akan menegaskan esensi dari hukum yaitu keadilan. Sebagaimana oknum aparat polisi terlibat tindak kriminal dan bersifat pidana murni, maka juga diproses dengan cara yang sama," kata Mahfudz.
Ia juga meminta pihak Kepolisian dengan bekerjasama dengan pihak TNI agar mengusut tuntas apakah pelakunya benar oknum TNI. Dan kasus ini harus diproses hukum.
"Bagi saya kasus ini yang dalam pandangan KUHP adalah tindakan kriminal dan bersifat pidana," kata Mahfudz.
Menurut Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq, kasus pembajakan Kereta Api Eksekutif Gajayana yang dilakukan oleh oknum TNI adalah pelanggaran pidana murni dan harus diberikan sanksi melalui peradilan umum, bukan peradilan militer TNI.
"Jika benar dilakukan oknum TNI, menunjukkan pentingnya dituntaskan RUU Peradilan bagi Prajurit TNI (saya hindari istilah RUU Peradilan Militer)," kata Mahfudz, Jakarta, Minggu.
Menurut politisi PKS itu, kasus ini menunjukkan bahwa oknum prajurit TNI bisa saja terlibat kasus kriminal dan bersifat pidana murni. Hal itu juga berlaku bagi aparat atau oknum dari Kepolisian.
"Sehingga proses hukumnya dilakukan lewat peradilan sipil. Ini akan menegaskan esensi dari hukum yaitu keadilan. Sebagaimana oknum aparat polisi terlibat tindak kriminal dan bersifat pidana murni, maka juga diproses dengan cara yang sama," kata Mahfudz.
Ia juga meminta pihak Kepolisian dengan bekerjasama dengan pihak TNI agar mengusut tuntas apakah pelakunya benar oknum TNI. Dan kasus ini harus diproses hukum.
"Bagi saya kasus ini yang dalam pandangan KUHP adalah tindakan kriminal dan bersifat pidana," kata Mahfudz.
DPR segera selesaikan RUU Peradilan Bagi Prajurit
Jakarta (ANTARA News) - Komisi I DPR RI segera menyelesaikan RUU Peradilan Bagi Prajurit.
Menurut Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq, kasus pembajakan Kereta Api Eksekutif Gajayana yang dilakukan oleh oknum TNI adalah pelanggaran pidana murni dan harus diberikan sanksi melalui peradilan umum, bukan peradilan militer TNI.
"Jika benar dilakukan oknum TNI, menunjukkan pentingnya dituntaskan RUU Peradilan bagi Prajurit TNI (saya hindari istilah RUU Peradilan Militer)," kata Mahfudz, Jakarta, Minggu.
Menurut politisi PKS itu, kasus ini menunjukkan bahwa oknum prajurit TNI bisa saja terlibat kasus kriminal dan bersifat pidana murni. Hal itu juga berlaku bagi aparat atau oknum dari Kepolisian.
"Sehingga proses hukumnya dilakukan lewat peradilan sipil. Ini akan menegaskan esensi dari hukum yaitu keadilan. Sebagaimana oknum aparat polisi terlibat tindak kriminal dan bersifat pidana murni, maka juga diproses dengan cara yang sama," kata Mahfudz.
Ia juga meminta pihak Kepolisian dengan bekerjasama dengan pihak TNI agar mengusut tuntas apakah pelakunya benar oknum TNI. Dan kasus ini harus diproses hukum.
"Bagi saya kasus ini yang dalam pandangan KUHP adalah tindakan kriminal dan bersifat pidana," kata Mahfudz.
Menurut Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq, kasus pembajakan Kereta Api Eksekutif Gajayana yang dilakukan oleh oknum TNI adalah pelanggaran pidana murni dan harus diberikan sanksi melalui peradilan umum, bukan peradilan militer TNI.
"Jika benar dilakukan oknum TNI, menunjukkan pentingnya dituntaskan RUU Peradilan bagi Prajurit TNI (saya hindari istilah RUU Peradilan Militer)," kata Mahfudz, Jakarta, Minggu.
Menurut politisi PKS itu, kasus ini menunjukkan bahwa oknum prajurit TNI bisa saja terlibat kasus kriminal dan bersifat pidana murni. Hal itu juga berlaku bagi aparat atau oknum dari Kepolisian.
"Sehingga proses hukumnya dilakukan lewat peradilan sipil. Ini akan menegaskan esensi dari hukum yaitu keadilan. Sebagaimana oknum aparat polisi terlibat tindak kriminal dan bersifat pidana murni, maka juga diproses dengan cara yang sama," kata Mahfudz.
Ia juga meminta pihak Kepolisian dengan bekerjasama dengan pihak TNI agar mengusut tuntas apakah pelakunya benar oknum TNI. Dan kasus ini harus diproses hukum.
"Bagi saya kasus ini yang dalam pandangan KUHP adalah tindakan kriminal dan bersifat pidana," kata Mahfudz.
Senin, 29 Agustus 2011
1 Syawal pada Rabu, 31 Agustus 2011
Jakarta (ANTARA News) - Sidang itsbat yang menghimpun laporan hasil rukyat dari seluruh Indonesia, di Kementerian Agama, Jakarta, Senin malam, menetapkan 1 Syawal 1432 Hijriah jatuh pada Rabu, 31 Agustus nanti.
Sidang dipimpin Menteri Agama Suryadharma Ali dan dihadiri peneliti senior LAPAN Thomas Jamaluddin, Ketua Majelis Ulama Indonesia Ma'ruf Amin, sejumlah pemimpin organisasi massa Islam dan perwakilan negara-negara sahabat di Indonesia.
Amin mengatakan, fatwa MUI 2004 menyebutkan soal ini sebagai gabungan metode hisab dan rukyah.
"Dengan ketentuan, bila hilal di atas ufuk tapi belum rukyah jelas maka harus disempurnakan. Hilal harus bisa diamati secara ilmu, logis, dan berdasarkan kebiasaan," katanya.
Iman menambahkan, di atas itu semua yang harus dikedepankan adalah ukhuwah Islamiyah.
Sidang itsbat di Jakarta ini bersamaan dengan sidang serupa di Malaysia, Singapura dan Brunei Darussalam.
Setelah mendengar pendapat dari banyak pakar, Suryadharma Ali mempersilakan menyimpulkan bahwa "1 Syawal jatuh pada hari Rabu, 31 Agustus 2011".
Pendapat Ali itu disambut seluruh hadirin secara aklamasi.
Sebelumnya, wakil organisasi massa Islam, Muhammadiyah "meminta ijin" untuk melaksanakan shalat Ied 1 Shawal 1431 Hijriah, Selasa besok (30/8). (*)
Sidang dipimpin Menteri Agama Suryadharma Ali dan dihadiri peneliti senior LAPAN Thomas Jamaluddin, Ketua Majelis Ulama Indonesia Ma'ruf Amin, sejumlah pemimpin organisasi massa Islam dan perwakilan negara-negara sahabat di Indonesia.
Amin mengatakan, fatwa MUI 2004 menyebutkan soal ini sebagai gabungan metode hisab dan rukyah.
"Dengan ketentuan, bila hilal di atas ufuk tapi belum rukyah jelas maka harus disempurnakan. Hilal harus bisa diamati secara ilmu, logis, dan berdasarkan kebiasaan," katanya.
Iman menambahkan, di atas itu semua yang harus dikedepankan adalah ukhuwah Islamiyah.
Sidang itsbat di Jakarta ini bersamaan dengan sidang serupa di Malaysia, Singapura dan Brunei Darussalam.
Setelah mendengar pendapat dari banyak pakar, Suryadharma Ali mempersilakan menyimpulkan bahwa "1 Syawal jatuh pada hari Rabu, 31 Agustus 2011".
Pendapat Ali itu disambut seluruh hadirin secara aklamasi.
Sebelumnya, wakil organisasi massa Islam, Muhammadiyah "meminta ijin" untuk melaksanakan shalat Ied 1 Shawal 1431 Hijriah, Selasa besok (30/8). (*)
1 Syawal pada Rabu, 31 Agustus 2011
Jakarta (ANTARA News) - Sidang itsbat yang menghimpun laporan hasil rukyat dari seluruh Indonesia, di Kementerian Agama, Jakarta, Senin malam, menetapkan 1 Syawal 1432 Hijriah jatuh pada Rabu, 31 Agustus nanti.
Sidang dipimpin Menteri Agama Suryadharma Ali dan dihadiri peneliti senior LAPAN Thomas Jamaluddin, Ketua Majelis Ulama Indonesia Ma'ruf Amin, sejumlah pemimpin organisasi massa Islam dan perwakilan negara-negara sahabat di Indonesia.
Amin mengatakan, fatwa MUI 2004 menyebutkan soal ini sebagai gabungan metode hisab dan rukyah.
"Dengan ketentuan, bila hilal di atas ufuk tapi belum rukyah jelas maka harus disempurnakan. Hilal harus bisa diamati secara ilmu, logis, dan berdasarkan kebiasaan," katanya.
Iman menambahkan, di atas itu semua yang harus dikedepankan adalah ukhuwah Islamiyah.
Sidang itsbat di Jakarta ini bersamaan dengan sidang serupa di Malaysia, Singapura dan Brunei Darussalam.
Setelah mendengar pendapat dari banyak pakar, Suryadharma Ali mempersilakan menyimpulkan bahwa "1 Syawal jatuh pada hari Rabu, 31 Agustus 2011".
Pendapat Ali itu disambut seluruh hadirin secara aklamasi.
Sebelumnya, wakil organisasi massa Islam, Muhammadiyah "meminta ijin" untuk melaksanakan shalat Ied 1 Shawal 1431 Hijriah, Selasa besok (30/8). (*)
Sidang dipimpin Menteri Agama Suryadharma Ali dan dihadiri peneliti senior LAPAN Thomas Jamaluddin, Ketua Majelis Ulama Indonesia Ma'ruf Amin, sejumlah pemimpin organisasi massa Islam dan perwakilan negara-negara sahabat di Indonesia.
Amin mengatakan, fatwa MUI 2004 menyebutkan soal ini sebagai gabungan metode hisab dan rukyah.
"Dengan ketentuan, bila hilal di atas ufuk tapi belum rukyah jelas maka harus disempurnakan. Hilal harus bisa diamati secara ilmu, logis, dan berdasarkan kebiasaan," katanya.
Iman menambahkan, di atas itu semua yang harus dikedepankan adalah ukhuwah Islamiyah.
Sidang itsbat di Jakarta ini bersamaan dengan sidang serupa di Malaysia, Singapura dan Brunei Darussalam.
Setelah mendengar pendapat dari banyak pakar, Suryadharma Ali mempersilakan menyimpulkan bahwa "1 Syawal jatuh pada hari Rabu, 31 Agustus 2011".
Pendapat Ali itu disambut seluruh hadirin secara aklamasi.
Sebelumnya, wakil organisasi massa Islam, Muhammadiyah "meminta ijin" untuk melaksanakan shalat Ied 1 Shawal 1431 Hijriah, Selasa besok (30/8). (*)
Jakarta mulai lengang
Jakarta (ANTARA News) - Menjelang hari Idul Fitri 1432 Hijriyah yang akan diputuskan dalam sidang Isbat oleh Kementerian Agama Senin sore ini, ibukota mulai lengang.
Pantauan ANTARA di sejumlah lokasi, Senin sore. arus lalu lintas di kawasan Jalan Jagakarsa, TB Simatupang, Warung Buncit, Mampang hingga HR Rasuna Said Jakarta Selatan sangat lengang dibandingkan Jumat sore pekan lalu yang sangat sibuk.
Jumlah penumpang bus TransJakarta yang berangkat dari Ragunan menuju Dukuh Atas pun menurun.
Situasi serupa terlihat di sepanjang Jalan Sudirman-Thamrin. Meski jumlah kendaraan yang melintas lebih banyak dibandingkan di sepanjang Warung Buncit dan Mampang, volume kendaraan juga menurun drastis dibandingkan hari- hari lainnya.
Sabtu pekan lalu diyakini sebagai puncak arus mudik dari Jakarta.
Sebagian warga Jakarta yang memutuskan tidak pulang ke kampung halaman atau menunda kepulangannya setelah lebaran, terlihat di sejumlah pusat perbelanjaan antara lain di Sarinah.
Mereka membeli barang elektronik, pakaian dan kebutuhan lain untuk lebaran.
Sejumlah pasar swalayan di kawasan Bintaro Sektor IX Tangerang Selatan menunjukkan aktivitas serupa. Warga berbelanja makanan dan lebaran nanti. Ini sudah sudah tampak sejak Jumat pekan lalu.
Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah menetapkan Lebaran jatuh pada Selasa esok, sementara sidang isbat oleh Kementeria Agama dan ormas-ormas Islam serta tokoh Islam akan menentukan apakah keputusan Muhammadiyah itu juga berlaku untuk non-Muhammadiyah.(*)
Pantauan ANTARA di sejumlah lokasi, Senin sore. arus lalu lintas di kawasan Jalan Jagakarsa, TB Simatupang, Warung Buncit, Mampang hingga HR Rasuna Said Jakarta Selatan sangat lengang dibandingkan Jumat sore pekan lalu yang sangat sibuk.
Jumlah penumpang bus TransJakarta yang berangkat dari Ragunan menuju Dukuh Atas pun menurun.
Situasi serupa terlihat di sepanjang Jalan Sudirman-Thamrin. Meski jumlah kendaraan yang melintas lebih banyak dibandingkan di sepanjang Warung Buncit dan Mampang, volume kendaraan juga menurun drastis dibandingkan hari- hari lainnya.
Sabtu pekan lalu diyakini sebagai puncak arus mudik dari Jakarta.
Sebagian warga Jakarta yang memutuskan tidak pulang ke kampung halaman atau menunda kepulangannya setelah lebaran, terlihat di sejumlah pusat perbelanjaan antara lain di Sarinah.
Mereka membeli barang elektronik, pakaian dan kebutuhan lain untuk lebaran.
Sejumlah pasar swalayan di kawasan Bintaro Sektor IX Tangerang Selatan menunjukkan aktivitas serupa. Warga berbelanja makanan dan lebaran nanti. Ini sudah sudah tampak sejak Jumat pekan lalu.
Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah menetapkan Lebaran jatuh pada Selasa esok, sementara sidang isbat oleh Kementeria Agama dan ormas-ormas Islam serta tokoh Islam akan menentukan apakah keputusan Muhammadiyah itu juga berlaku untuk non-Muhammadiyah.(*)
TNI kerahkan Hercules untuk bantu mudik
Banjarbaru (ANTARA News) - Pesawat Hercules yang disiapkan Markas Besar TNI Angkatan Udara untuk membantu pemudik anggota TNI/Polri ternyata membantu juga pemudik masyarakat umum.
Salah seorang pemudik, Suroto, mengatakan, dia tidak kebagian tiket pesawat komersial karena harganya mahal sehingga memilih mudik dengan Hercules.
Pemudik tujuan Solo itu mengaku sangat terbantu karena dapat merayakan Idul Fitri 1432 Hijriah bersama keluarga di kampung halaman.
Komandan Lanud Sjamsudin Noor Letkol Penerbang Mokh Mukhson mengatakan, Hercules sebenarnya disiapkan untuk mengangkut anggota TNI/Polri yang ingin mudik merayakan lebaran.
"Namun, jika ada masyarakat umum yang ingin ikut mudik juga dibolehkan sepanjang tempat duduk di pesawat masih tersedia," ujarnya.
Hercules yang disiapkan Mabes AURI memulai penerbangan dari pangkalan udara di Malang dan menyinggahi beberapa bandara di Indonesia untuk menjemput pemudik.
"Penumpang yang diutamakan adalah anggota TNI/Polri, terutama yang bertugas di daerah perbatasan," ujarnya.
Dikatakan, rute pesawat sudah diatur sebelumnya sehingga penumpang harus mengikuti setiap rute sebelum tiba di bandara tujuan.
Selama rute penerbangan, bandara Sjamsudin Noor, Banjar Baru sudah dua kali disinggahi Hercules.(*)
Salah seorang pemudik, Suroto, mengatakan, dia tidak kebagian tiket pesawat komersial karena harganya mahal sehingga memilih mudik dengan Hercules.
Pemudik tujuan Solo itu mengaku sangat terbantu karena dapat merayakan Idul Fitri 1432 Hijriah bersama keluarga di kampung halaman.
Komandan Lanud Sjamsudin Noor Letkol Penerbang Mokh Mukhson mengatakan, Hercules sebenarnya disiapkan untuk mengangkut anggota TNI/Polri yang ingin mudik merayakan lebaran.
"Namun, jika ada masyarakat umum yang ingin ikut mudik juga dibolehkan sepanjang tempat duduk di pesawat masih tersedia," ujarnya.
Hercules yang disiapkan Mabes AURI memulai penerbangan dari pangkalan udara di Malang dan menyinggahi beberapa bandara di Indonesia untuk menjemput pemudik.
"Penumpang yang diutamakan adalah anggota TNI/Polri, terutama yang bertugas di daerah perbatasan," ujarnya.
Dikatakan, rute pesawat sudah diatur sebelumnya sehingga penumpang harus mengikuti setiap rute sebelum tiba di bandara tujuan.
Selama rute penerbangan, bandara Sjamsudin Noor, Banjar Baru sudah dua kali disinggahi Hercules.(*)
TNI kerahkan Hercules untuk bantu mudik
Banjarbaru (ANTARA News) - Pesawat Hercules yang disiapkan Markas Besar TNI Angkatan Udara untuk membantu pemudik anggota TNI/Polri ternyata membantu juga pemudik masyarakat umum.
Salah seorang pemudik, Suroto, mengatakan, dia tidak kebagian tiket pesawat komersial karena harganya mahal sehingga memilih mudik dengan Hercules.
Pemudik tujuan Solo itu mengaku sangat terbantu karena dapat merayakan Idul Fitri 1432 Hijriah bersama keluarga di kampung halaman.
Komandan Lanud Sjamsudin Noor Letkol Penerbang Mokh Mukhson mengatakan, Hercules sebenarnya disiapkan untuk mengangkut anggota TNI/Polri yang ingin mudik merayakan lebaran.
"Namun, jika ada masyarakat umum yang ingin ikut mudik juga dibolehkan sepanjang tempat duduk di pesawat masih tersedia," ujarnya.
Hercules yang disiapkan Mabes AURI memulai penerbangan dari pangkalan udara di Malang dan menyinggahi beberapa bandara di Indonesia untuk menjemput pemudik.
"Penumpang yang diutamakan adalah anggota TNI/Polri, terutama yang bertugas di daerah perbatasan," ujarnya.
Dikatakan, rute pesawat sudah diatur sebelumnya sehingga penumpang harus mengikuti setiap rute sebelum tiba di bandara tujuan.
Selama rute penerbangan, bandara Sjamsudin Noor, Banjar Baru sudah dua kali disinggahi Hercules.(*)
Salah seorang pemudik, Suroto, mengatakan, dia tidak kebagian tiket pesawat komersial karena harganya mahal sehingga memilih mudik dengan Hercules.
Pemudik tujuan Solo itu mengaku sangat terbantu karena dapat merayakan Idul Fitri 1432 Hijriah bersama keluarga di kampung halaman.
Komandan Lanud Sjamsudin Noor Letkol Penerbang Mokh Mukhson mengatakan, Hercules sebenarnya disiapkan untuk mengangkut anggota TNI/Polri yang ingin mudik merayakan lebaran.
"Namun, jika ada masyarakat umum yang ingin ikut mudik juga dibolehkan sepanjang tempat duduk di pesawat masih tersedia," ujarnya.
Hercules yang disiapkan Mabes AURI memulai penerbangan dari pangkalan udara di Malang dan menyinggahi beberapa bandara di Indonesia untuk menjemput pemudik.
"Penumpang yang diutamakan adalah anggota TNI/Polri, terutama yang bertugas di daerah perbatasan," ujarnya.
Dikatakan, rute pesawat sudah diatur sebelumnya sehingga penumpang harus mengikuti setiap rute sebelum tiba di bandara tujuan.
Selama rute penerbangan, bandara Sjamsudin Noor, Banjar Baru sudah dua kali disinggahi Hercules.(*)
TNI kerahkan Hercules untuk bantu mudik
Banjarbaru (ANTARA News) - Pesawat Hercules yang disiapkan Markas Besar TNI Angkatan Udara untuk membantu pemudik anggota TNI/Polri ternyata membantu juga pemudik masyarakat umum.
Salah seorang pemudik, Suroto, mengatakan, dia tidak kebagian tiket pesawat komersial karena harganya mahal sehingga memilih mudik dengan Hercules.
Pemudik tujuan Solo itu mengaku sangat terbantu karena dapat merayakan Idul Fitri 1432 Hijriah bersama keluarga di kampung halaman.
Komandan Lanud Sjamsudin Noor Letkol Penerbang Mokh Mukhson mengatakan, Hercules sebenarnya disiapkan untuk mengangkut anggota TNI/Polri yang ingin mudik merayakan lebaran.
"Namun, jika ada masyarakat umum yang ingin ikut mudik juga dibolehkan sepanjang tempat duduk di pesawat masih tersedia," ujarnya.
Hercules yang disiapkan Mabes AURI memulai penerbangan dari pangkalan udara di Malang dan menyinggahi beberapa bandara di Indonesia untuk menjemput pemudik.
"Penumpang yang diutamakan adalah anggota TNI/Polri, terutama yang bertugas di daerah perbatasan," ujarnya.
Dikatakan, rute pesawat sudah diatur sebelumnya sehingga penumpang harus mengikuti setiap rute sebelum tiba di bandara tujuan.
Selama rute penerbangan, bandara Sjamsudin Noor, Banjar Baru sudah dua kali disinggahi Hercules.(*)
Salah seorang pemudik, Suroto, mengatakan, dia tidak kebagian tiket pesawat komersial karena harganya mahal sehingga memilih mudik dengan Hercules.
Pemudik tujuan Solo itu mengaku sangat terbantu karena dapat merayakan Idul Fitri 1432 Hijriah bersama keluarga di kampung halaman.
Komandan Lanud Sjamsudin Noor Letkol Penerbang Mokh Mukhson mengatakan, Hercules sebenarnya disiapkan untuk mengangkut anggota TNI/Polri yang ingin mudik merayakan lebaran.
"Namun, jika ada masyarakat umum yang ingin ikut mudik juga dibolehkan sepanjang tempat duduk di pesawat masih tersedia," ujarnya.
Hercules yang disiapkan Mabes AURI memulai penerbangan dari pangkalan udara di Malang dan menyinggahi beberapa bandara di Indonesia untuk menjemput pemudik.
"Penumpang yang diutamakan adalah anggota TNI/Polri, terutama yang bertugas di daerah perbatasan," ujarnya.
Dikatakan, rute pesawat sudah diatur sebelumnya sehingga penumpang harus mengikuti setiap rute sebelum tiba di bandara tujuan.
Selama rute penerbangan, bandara Sjamsudin Noor, Banjar Baru sudah dua kali disinggahi Hercules.(*)
TNI kerahkan Hercules untuk bantu mudik
Banjarbaru (ANTARA News) - Pesawat Hercules yang disiapkan Markas Besar TNI Angkatan Udara untuk membantu pemudik anggota TNI/Polri ternyata membantu juga pemudik masyarakat umum.
Salah seorang pemudik, Suroto, mengatakan, dia tidak kebagian tiket pesawat komersial karena harganya mahal sehingga memilih mudik dengan Hercules.
Pemudik tujuan Solo itu mengaku sangat terbantu karena dapat merayakan Idul Fitri 1432 Hijriah bersama keluarga di kampung halaman.
Komandan Lanud Sjamsudin Noor Letkol Penerbang Mokh Mukhson mengatakan, Hercules sebenarnya disiapkan untuk mengangkut anggota TNI/Polri yang ingin mudik merayakan lebaran.
"Namun, jika ada masyarakat umum yang ingin ikut mudik juga dibolehkan sepanjang tempat duduk di pesawat masih tersedia," ujarnya.
Hercules yang disiapkan Mabes AURI memulai penerbangan dari pangkalan udara di Malang dan menyinggahi beberapa bandara di Indonesia untuk menjemput pemudik.
"Penumpang yang diutamakan adalah anggota TNI/Polri, terutama yang bertugas di daerah perbatasan," ujarnya.
Dikatakan, rute pesawat sudah diatur sebelumnya sehingga penumpang harus mengikuti setiap rute sebelum tiba di bandara tujuan.
Selama rute penerbangan, bandara Sjamsudin Noor, Banjar Baru sudah dua kali disinggahi Hercules.(*)
Salah seorang pemudik, Suroto, mengatakan, dia tidak kebagian tiket pesawat komersial karena harganya mahal sehingga memilih mudik dengan Hercules.
Pemudik tujuan Solo itu mengaku sangat terbantu karena dapat merayakan Idul Fitri 1432 Hijriah bersama keluarga di kampung halaman.
Komandan Lanud Sjamsudin Noor Letkol Penerbang Mokh Mukhson mengatakan, Hercules sebenarnya disiapkan untuk mengangkut anggota TNI/Polri yang ingin mudik merayakan lebaran.
"Namun, jika ada masyarakat umum yang ingin ikut mudik juga dibolehkan sepanjang tempat duduk di pesawat masih tersedia," ujarnya.
Hercules yang disiapkan Mabes AURI memulai penerbangan dari pangkalan udara di Malang dan menyinggahi beberapa bandara di Indonesia untuk menjemput pemudik.
"Penumpang yang diutamakan adalah anggota TNI/Polri, terutama yang bertugas di daerah perbatasan," ujarnya.
Dikatakan, rute pesawat sudah diatur sebelumnya sehingga penumpang harus mengikuti setiap rute sebelum tiba di bandara tujuan.
Selama rute penerbangan, bandara Sjamsudin Noor, Banjar Baru sudah dua kali disinggahi Hercules.(*)
Sabtu, 27 Agustus 2011
"Kalau Proyek Medco Swasta Murni, Saya Tutup"
VIVAnews –Suasana masih tegang. Selasa 23 Agustus 2011, dua jenazah itu dimakamkan. Mereka mati tertembak dalam kerusuhan antara warga dengan polisi. Tak ada pejabat yang berani ikut acara pemakaman itu. Sebab amarah warga belum tentu ikut terkubur.
Tapi pria ini nekat masuk. Dia menelepon tokoh di desa itu. Minta ijin datang. Warga memberi lampu hijau, tapi syaratnya: jangan membawa barisan pengawal, ajudan juga tidak boleh.
Sebagai Bupati Morowali, ke mana pergi Anwar Hafid memang selalu ditempel pengawal. Memasuki Desa Kolo Bawah, yang tengah dirundung duka dan amarah itu, sudah tentu berbahaya. Tapi Anwar menyanggupi. Dia berangkat sendirian, tanpa iring-iringan pengawal. Usai pemakanan dia menghimpun warga. Menyampaikan rasa duka mendalam. Mohon maaf. Lalu pamit.
Konflik di Morowali itu adalah contoh bagaimana raksasa bermodal berkelahi dengan masyarakat lokal berebut lahan. Tak sulit mencari contoh lain konflik seperti ini. Masuk saja mesin pencari Google, lalu ketik: konflik warga dengan perusahaan tambang. Indeksnya berlembar-lembar.
Di Wolowaru kisruh itu sudah bertahun. “ Protes hampir setiap tahun. Demo terus. Kami selaku pemerintah, berusaha memfasilitasi,” kata Anwar Hafid. Posisi Pak Bupati ini memang terjepit di tengah. Antara investasi pengusaha dan rakyat yang butuh makan.
Rig minyak di Tiaka itu adalah milik Medco dan Pertamina. Pertamina adalah perusahaan negara dan Medco milik pengusaha minyak Arifin Panigoro, mantan politisi PDI Perjuangan. Sebelum jadi ladang minyak, Tiaka adalah karang dangkal, tempat nelayan mencari ikan. Begitu jadi rig minyak, warga minta “diperhatikan.”
Soal “diperhatikan” itulah yang jadi ganjalan bertahun-tahun dan meledak Senin 22 Agustus 2011 itu. Warga protes, mengamuk, situasi mendidih, lalu peluru bicara.
Kapolri menegaskan bahwa penembakan dilakukan sebab warga menyandera polisi. Kapolres Morowali, Ajun Komisaris Besar (AKBP), Suhirman, membenarkan penjelasan Kapolri. Dua orang warga, katanya, hendak menembak mengunakan senjata yang dirampas dari polisi. Tapi warga membantah menyandera. Polisi, kata mereka, membabi buta menembak.
Mana yang benar, kasus ini sedang ditelusuri. Kontras mendesak kasus ini diusut tuntas. Komnas HAM hendak mengirim orang ke sana. Dan Anwar Hafid terus berupaya. Mendamaikan kedua pihak.
Menjadi Bupati semenjak 23 Desember 2007, Anwar diusung oleh Partai Bulan Bintang, Partai Damai Sejahtera dan Partai Buruh. Dia berhasil menekuk dua pesaing berat yang diusung Golkar dan PDI Perjuangan. Berikut petikan wawancara VIVAnews.com dengan Anwar, Jumat 26 Agustus 2011. Wawancara dilakukan via sambungan telepon dari Jakarta ke Morowali.
Bagaimana kondisi terakhir di Morowali?
Alhamdulillah kondisi sekarang relatif kondusif. Dua hari lalu ada pertemuan dengan masyarakat. Saya yang memimpin langsung pertemuan itu. Dalam pertemuan itu warga menyampaikan sejumlah tuntutan. Alhamdulillah perusahaan bersedia dialog.
Apa saja tuntutan dari masyarakat?
Mereka minta perusahaan memberikan kompensasi atau pemberdayaan masyarakat yang fokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat. Karena sebelum perusahaan itu masuk, Pulau Tiaka itu menjadi semacam red -- karang dalam ukuran luas, di mana rakyat mencari ikan.
Saat Medco dan Pertamina masuk karang itu disulap menjadi pulau . Saya tidak tahu persis dengan cara apa pulau itu dibikin. Kemungkinan ditimbun.
Dengan menjadikannya rig minyak dan menyulapnya menjadi pulau, otomatis warga yang semuanya nelayan kesulitan mencari nafkah. Apalagi dilarang perusahaan masuk ke situ.
Saat perusahaan masuk tahun 2006 lalu, apakah ada kesepakatan dengan masyarakat setempat?
Kesepakatan itu ada. Masyarakat berharap diberdayakan karena tempat mereka mencari ikan dipakai perusahaan. Yang disepakati adalah pemberdayaan ekonomi. Dan setiap program pemberdayaan itu ada. Tapi masyarakat belum puas.
Masyarakat mau pemberdayaan itu datang dalam bentuk lain. Seperti misalnya usaha Keramba atau pertanian rumput laut. Sebab mereka ini tinggal di pinggir partai.
Selama ini, apa saja yang dilakukan perusahaan?
Sebetulnya program mereka ada. Tapi kalau boleh jujur, program itu tidak berhasil. Mengapa? Pertama karena dananya kecil. Kedua, pengawasan. Sebab yang namanya pemberdayaan tidak boleh dilepas. Harus ada pendampingan. Tidak boleh seperti pemadam kebakaran.
Setiap tahun ada bantuan untuk desa-desa di sekitar perusahaan itu. Satu desa Rp250 juta. Tentu saja tidak cukup karena masyarakat banyak. Model pemberian itu juga kurang pas.
Di samping itu, jujur saja saya sampaikan bahwa transparansi uang itu juga tidak jelas. Masyarakat kami pekerja keras. Walaupun miskin dan susah, mereka bekerja keras menyekolahkan anak-anak. Dan banyak anak-anak mereka yang kuliah di Jawa, di UGM dan lain-lain. Anak-anak itulah yang menyadari pentingnya transparansi dalam perusahaan ini.
Karena turun-temurun itu wilayah mereka, mereka menuntut perusahaan membuka data berapa barel kandungan minyak di sana dan berapa yang sudah dihasilkan. Kalau selama ini terus-teruskan dijawab bahwa cuma sedikit hasilnya, mereka akan bertanya, apa sebabnya sedikit.
Masyarakat di sini melihat tanda-tanda yang sangat sederhana soal beroperasinya perusahaan. Api menyala terus sepanjang tahun. Itu artinya perusahaan itu terus berproduksi.
Ada tudingan aksi kemarin didalangi LSM atau pihak luar.Menurut Anda?
Tidak benar. Mereka anak-anak dari warga di situ. Mereka hidup, lahir di situ, belajar di luar, anak-anak mahasiswa. Kebetulan mereka sedang pulang.
Apakah protes kerap dilakukan atau hanya terjadi beberapa hari belakangan saja?
Protes hampir setiap tahun ada. Demo terus. Kami selaku pemerintah, berusaha menfasilitasi. Bahkan menambah dana community development. Karena dana yang diberikan perusahaan itu kecil, sementara rakyat beranggapan bahwa minyaknya banyak dan harganya mahal. Dana itu kami tambah, agar masyarakat puas dan tidak terjadi keributan.
Berapa sebenarnya dana yang diberikan perusahaan, apakah seperti yang Anda sampaikan Rp250 juta tiap desa per tahun?
Rp1 miliar dibagi untuk empat desa. Bentuknya semua program, bukan cash. Awalnya masyarakat meminta uang, namun saya yang tidak setuju.
Apakah perusahaan berkomunikasi dengan Pemda, baik sebelum maupun pasca kerusuhan?
Perusahaan terkesan tertutup, Pemda maklumi, karena ini terkait negara. Namun, masyarakat, terutama anak-anak mereka yang mahasiswa, ingin trasnparan, buka berapa produksi pertahun.
Komunikasi dengan Pemda, sebelum bentrok, sama sekali tak ada. Selesai itu (pasca rusuh), saya yang pergi ke Kabupaten Banggai. Inilah yang dikeluhkan Pemda Morowali. Pusat kegiatan perusahaan ini di Luwuk, kantor mereka di Banggai. Komunikasi menjadi sulit.
Apakah ada kontribusi perusahaan terhadap pendapatan Pemda?
Ada. Namun, dengan alasan bahwa mereka sedang melakukan eksploitasi maupun eksplorasi, perusahaan selalu menginformasikan bahwa mereka belum BEP (break even point). Pernah Pemda dibayar Rp10miliar. Tapi belakangan mereka bilang itu kelebihan bayar. Akhirnya, pada tahun 2008, 2009, 2010, Pemda tidak mendapat apa-apa.
Apa yang diharapkan Pemda dari perusahaan?
Kemarin kami sudah bicara dengan perusahaan. Kami minta beberapa hal. Di antaranya adalah bahwa manajemen harus transparan. Rakyat yang minta. Jangankan perusahaan, pemerintah saja diminta transparan. Kami juga minta supaya ada program, yang bisa mengalihkan masyarakat. Agar mereka tidak lagi pergi ke Tiaka.
Kalau perusahaan hanya berpatok pada hasil, mereka tak akan pernah memberdayakan masyarakat. Dengan Rp1 miliar untuk empat desa, dengan jumlah masyarakat yang banyak, bagaimana memberdayakan mereka? Jangan pikir berapa untung ruginya tapi pikir pemberdayaan masyarakat yang dulu cari hidup di situ. . Kalau tidak dilakukan, peristiwa kemarin bisa kembali terjadi.
Soal peristiwa rusuh kemarin, sebagai bupati, apakah Anda tahu pergerakan warga Sabtu lalu?
Awalnya tidak ada pemberitahuan. Baik kepada Pemda maupun kepada kepolisian. Tapi sebenarnya mereka pergi ke Tiaka untuk bertemu dengan manajemen minta dialog. Tetapi karena di perusahaan itu hanya orang lapangan semua, dialog itu tidak mungkin, karena orang-orang lapangan itu tidak bersedia juga.
Warga pun anarkis, merusak beberapa fasilitas, menyandera speedboat perusahaan dan dibawa ke kampung.
Sampai di kampung mereka sampaikan kepada Pemda. Saat itu kepada camat, karena saya ada tugas di Jakarta. Pak Camat lantas berkomunikasi dengan perusahaan untuk mediasi. Masyarakat menunggu sampai malam, jawaban perusahaan saat itu adalah bahwa tidak ada dialog. Bahwa pengrusakan di hari pertama sudah dilaporkan ke aparat.
Masyarakat yang menunggu sampai malam diberi jawaban seperti itu. Karena masyarakat tak sabar, saya berusaha memberi jaminan. Namun, rakyat menolak. Kata mereka, “Pak Bupati nggak usah. Tak bisa jamin ini barang,.” Mereka tak percaya saya bisa menjamin bisa mendatangkan pimpinan perusahaan.
Lalu, hari Senin, dengan segala kekuatan masyarakat kembali ke Tiaka. Sangat anarkis. Aparat sudah di sana. Mereka menggunakan molotov – bom ikan – karena mereka masyarakat nelayan. Masyarakat juga mengancam aparat dengan parang. Bentrok tak terelakkan.
Kabarnya ada warga Anda yang ditahan?
Yang ditahan 17 orang. Kabar mereka Alhamdulillah baik. Kami sudah memberangkatkan 20 orang tua mereka ke Palu, menjenguk.
Anda berada di antara kepentingan perusahaan dan masyarakat. Bagaimana Anda berusaha bertahan di posisi tengah itu.
Saya menfasilitasi sampai ada titik terang. Saya berharap perusahaan tetap jalan, tak boleh di-stop, tidak boleh dihalangi. Tapi saya juga minta perusahaan agar peduli, mengganti pulau , seperti yang sudah disepakati.
Kami juga minta penegakan hukum tetap jalan. Mereka yang anarkis harus diproses. Sesuatu yang melanggar hukum, juga tak bisa dibiarkan. Kalau dibiarkan, masyarakat akan terus-menerus berperilaku seperti itu. Tapi kami juga minta kasus penembakan harus diusut tuntas.
Saat ini masyarakat tak mau bertemu aparat, juga pihak perusahaan. Saat bertemu dengan mereka, saya pergi sendirian. Masyarakat ijinkan saya masuk desa, dengan syarat tak boleh dikawal siapapun, termasuk ajudan.
Sebenarnya, ada berapa desa yang mengajukan tuntutan dan berdemo?
Hanya satu desa dari empat desa yang jadi wilayah Ring I. Desa Kolo Bawah. Warga desa yang demo itu adalah desa yang tak ada pencaharian lain selain melaut. Tiga desa lain masih ada sawah dan berpeluang buka sawah.
Desa Kolo Bawah luasnya hanya 10 hektar. Tidak besar. Mereka masyarakat nelayan, Suku Bajo, Mereka hidup di atas laut, sebagian besar rumah didirikan dengan tiang di atas laut. Saat safari Ramadan, saya sampaikan pada desa-desa lain bahwa apa yang dituntut Desa Kolo Bawah harus dimaklumi, dan desa lain tak boleh ikut-ikutan karena masih punya sawah, kebun. Kasihan mereka.
Namun, meski menderita begitu, kebanyakan anak-anak mereka sekolah tinggi, jadi mahasiswa. Mereka sebenarnya masyarakat yang nrimo, tapi kalau ada anak-anaknya jadi berani.
Setelah insiden yang menyebabkan dua warga tewas, bagaimana kondisi Desa Kolo Bawah?
Relatif kondusif. Kemarin saat pemakaman, aparat menyarankan saya tak boleh ke perkuburan. Saya komunikasi dengan warga, mereka membolehkan, asal saya tak dikawal. Usai mengurus penguburan, masyarakat kumpul dan saya bicara di situ.
Nanti sore akan diberikan santunan lebaran oleh perusahaan. Saya bilang pada mereka, rakyat harus diobati hatinya, mumpung mau lebaran, perusahaan berempati kan? Katakanlah sebagai zakat. Alhamdulillah perusahan siap memberi.
Intinya, kalau perusahaan mengganti Pulau Tiaka dengan program pemberdayaan, insya Allah aman. Sebab masyarakat bergerak bukan karena politik, tapi murni kebutuhan perut.
Harapan Anda dari konflik yang ada?
Mudah-mudahan semua orang transparan, terutama perusahaan,. Ke Pemda saja terlalu birokratis. Karena, ada tiga – JOB, Pertamina, dan BP Migas. Medco sebagai operator. Kalau didesak, mereka mengatakan mereka bukan regulator, yang regulator BP Migas. Tapi mau ketemu BP Migas susah sekali di Pusat. Mereka saling lempar.
Kami usulkan ada perwakilan untuk dialog. Tapi datang ke Pemda saja tidak ada. Humasnya tidak berfungsi, saya akui kalau itu. Bagi Pemda, karena itu aset negara, diminta tidak di minta kami lindungi. Kalau swasta murni, sudah saya tutup.
Sepanjang dipenuhi permintaan masyarakat, selesai masalah. Alhamdulillah, perusahaan sepakat, selesai lebaran akan ada dialog.
Tapi pria ini nekat masuk. Dia menelepon tokoh di desa itu. Minta ijin datang. Warga memberi lampu hijau, tapi syaratnya: jangan membawa barisan pengawal, ajudan juga tidak boleh.
Sebagai Bupati Morowali, ke mana pergi Anwar Hafid memang selalu ditempel pengawal. Memasuki Desa Kolo Bawah, yang tengah dirundung duka dan amarah itu, sudah tentu berbahaya. Tapi Anwar menyanggupi. Dia berangkat sendirian, tanpa iring-iringan pengawal. Usai pemakanan dia menghimpun warga. Menyampaikan rasa duka mendalam. Mohon maaf. Lalu pamit.
Konflik di Morowali itu adalah contoh bagaimana raksasa bermodal berkelahi dengan masyarakat lokal berebut lahan. Tak sulit mencari contoh lain konflik seperti ini. Masuk saja mesin pencari Google, lalu ketik: konflik warga dengan perusahaan tambang. Indeksnya berlembar-lembar.
Di Wolowaru kisruh itu sudah bertahun. “ Protes hampir setiap tahun. Demo terus. Kami selaku pemerintah, berusaha memfasilitasi,” kata Anwar Hafid. Posisi Pak Bupati ini memang terjepit di tengah. Antara investasi pengusaha dan rakyat yang butuh makan.
Rig minyak di Tiaka itu adalah milik Medco dan Pertamina. Pertamina adalah perusahaan negara dan Medco milik pengusaha minyak Arifin Panigoro, mantan politisi PDI Perjuangan. Sebelum jadi ladang minyak, Tiaka adalah karang dangkal, tempat nelayan mencari ikan. Begitu jadi rig minyak, warga minta “diperhatikan.”
Soal “diperhatikan” itulah yang jadi ganjalan bertahun-tahun dan meledak Senin 22 Agustus 2011 itu. Warga protes, mengamuk, situasi mendidih, lalu peluru bicara.
Kapolri menegaskan bahwa penembakan dilakukan sebab warga menyandera polisi. Kapolres Morowali, Ajun Komisaris Besar (AKBP), Suhirman, membenarkan penjelasan Kapolri. Dua orang warga, katanya, hendak menembak mengunakan senjata yang dirampas dari polisi. Tapi warga membantah menyandera. Polisi, kata mereka, membabi buta menembak.
Mana yang benar, kasus ini sedang ditelusuri. Kontras mendesak kasus ini diusut tuntas. Komnas HAM hendak mengirim orang ke sana. Dan Anwar Hafid terus berupaya. Mendamaikan kedua pihak.
Menjadi Bupati semenjak 23 Desember 2007, Anwar diusung oleh Partai Bulan Bintang, Partai Damai Sejahtera dan Partai Buruh. Dia berhasil menekuk dua pesaing berat yang diusung Golkar dan PDI Perjuangan. Berikut petikan wawancara VIVAnews.com dengan Anwar, Jumat 26 Agustus 2011. Wawancara dilakukan via sambungan telepon dari Jakarta ke Morowali.
Bagaimana kondisi terakhir di Morowali?
Alhamdulillah kondisi sekarang relatif kondusif. Dua hari lalu ada pertemuan dengan masyarakat. Saya yang memimpin langsung pertemuan itu. Dalam pertemuan itu warga menyampaikan sejumlah tuntutan. Alhamdulillah perusahaan bersedia dialog.
Apa saja tuntutan dari masyarakat?
Mereka minta perusahaan memberikan kompensasi atau pemberdayaan masyarakat yang fokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat. Karena sebelum perusahaan itu masuk, Pulau Tiaka itu menjadi semacam red -- karang dalam ukuran luas, di mana rakyat mencari ikan.
Saat Medco dan Pertamina masuk karang itu disulap menjadi pulau . Saya tidak tahu persis dengan cara apa pulau itu dibikin. Kemungkinan ditimbun.
Dengan menjadikannya rig minyak dan menyulapnya menjadi pulau, otomatis warga yang semuanya nelayan kesulitan mencari nafkah. Apalagi dilarang perusahaan masuk ke situ.
Saat perusahaan masuk tahun 2006 lalu, apakah ada kesepakatan dengan masyarakat setempat?
Kesepakatan itu ada. Masyarakat berharap diberdayakan karena tempat mereka mencari ikan dipakai perusahaan. Yang disepakati adalah pemberdayaan ekonomi. Dan setiap program pemberdayaan itu ada. Tapi masyarakat belum puas.
Masyarakat mau pemberdayaan itu datang dalam bentuk lain. Seperti misalnya usaha Keramba atau pertanian rumput laut. Sebab mereka ini tinggal di pinggir partai.
Selama ini, apa saja yang dilakukan perusahaan?
Sebetulnya program mereka ada. Tapi kalau boleh jujur, program itu tidak berhasil. Mengapa? Pertama karena dananya kecil. Kedua, pengawasan. Sebab yang namanya pemberdayaan tidak boleh dilepas. Harus ada pendampingan. Tidak boleh seperti pemadam kebakaran.
Setiap tahun ada bantuan untuk desa-desa di sekitar perusahaan itu. Satu desa Rp250 juta. Tentu saja tidak cukup karena masyarakat banyak. Model pemberian itu juga kurang pas.
Di samping itu, jujur saja saya sampaikan bahwa transparansi uang itu juga tidak jelas. Masyarakat kami pekerja keras. Walaupun miskin dan susah, mereka bekerja keras menyekolahkan anak-anak. Dan banyak anak-anak mereka yang kuliah di Jawa, di UGM dan lain-lain. Anak-anak itulah yang menyadari pentingnya transparansi dalam perusahaan ini.
Karena turun-temurun itu wilayah mereka, mereka menuntut perusahaan membuka data berapa barel kandungan minyak di sana dan berapa yang sudah dihasilkan. Kalau selama ini terus-teruskan dijawab bahwa cuma sedikit hasilnya, mereka akan bertanya, apa sebabnya sedikit.
Masyarakat di sini melihat tanda-tanda yang sangat sederhana soal beroperasinya perusahaan. Api menyala terus sepanjang tahun. Itu artinya perusahaan itu terus berproduksi.
Ada tudingan aksi kemarin didalangi LSM atau pihak luar.Menurut Anda?
Tidak benar. Mereka anak-anak dari warga di situ. Mereka hidup, lahir di situ, belajar di luar, anak-anak mahasiswa. Kebetulan mereka sedang pulang.
Apakah protes kerap dilakukan atau hanya terjadi beberapa hari belakangan saja?
Protes hampir setiap tahun ada. Demo terus. Kami selaku pemerintah, berusaha menfasilitasi. Bahkan menambah dana community development. Karena dana yang diberikan perusahaan itu kecil, sementara rakyat beranggapan bahwa minyaknya banyak dan harganya mahal. Dana itu kami tambah, agar masyarakat puas dan tidak terjadi keributan.
Berapa sebenarnya dana yang diberikan perusahaan, apakah seperti yang Anda sampaikan Rp250 juta tiap desa per tahun?
Rp1 miliar dibagi untuk empat desa. Bentuknya semua program, bukan cash. Awalnya masyarakat meminta uang, namun saya yang tidak setuju.
Apakah perusahaan berkomunikasi dengan Pemda, baik sebelum maupun pasca kerusuhan?
Perusahaan terkesan tertutup, Pemda maklumi, karena ini terkait negara. Namun, masyarakat, terutama anak-anak mereka yang mahasiswa, ingin trasnparan, buka berapa produksi pertahun.
Komunikasi dengan Pemda, sebelum bentrok, sama sekali tak ada. Selesai itu (pasca rusuh), saya yang pergi ke Kabupaten Banggai. Inilah yang dikeluhkan Pemda Morowali. Pusat kegiatan perusahaan ini di Luwuk, kantor mereka di Banggai. Komunikasi menjadi sulit.
Apakah ada kontribusi perusahaan terhadap pendapatan Pemda?
Ada. Namun, dengan alasan bahwa mereka sedang melakukan eksploitasi maupun eksplorasi, perusahaan selalu menginformasikan bahwa mereka belum BEP (break even point). Pernah Pemda dibayar Rp10miliar. Tapi belakangan mereka bilang itu kelebihan bayar. Akhirnya, pada tahun 2008, 2009, 2010, Pemda tidak mendapat apa-apa.
Apa yang diharapkan Pemda dari perusahaan?
Kemarin kami sudah bicara dengan perusahaan. Kami minta beberapa hal. Di antaranya adalah bahwa manajemen harus transparan. Rakyat yang minta. Jangankan perusahaan, pemerintah saja diminta transparan. Kami juga minta supaya ada program, yang bisa mengalihkan masyarakat. Agar mereka tidak lagi pergi ke Tiaka.
Kalau perusahaan hanya berpatok pada hasil, mereka tak akan pernah memberdayakan masyarakat. Dengan Rp1 miliar untuk empat desa, dengan jumlah masyarakat yang banyak, bagaimana memberdayakan mereka? Jangan pikir berapa untung ruginya tapi pikir pemberdayaan masyarakat yang dulu cari hidup di situ. . Kalau tidak dilakukan, peristiwa kemarin bisa kembali terjadi.
Soal peristiwa rusuh kemarin, sebagai bupati, apakah Anda tahu pergerakan warga Sabtu lalu?
Awalnya tidak ada pemberitahuan. Baik kepada Pemda maupun kepada kepolisian. Tapi sebenarnya mereka pergi ke Tiaka untuk bertemu dengan manajemen minta dialog. Tetapi karena di perusahaan itu hanya orang lapangan semua, dialog itu tidak mungkin, karena orang-orang lapangan itu tidak bersedia juga.
Warga pun anarkis, merusak beberapa fasilitas, menyandera speedboat perusahaan dan dibawa ke kampung.
Sampai di kampung mereka sampaikan kepada Pemda. Saat itu kepada camat, karena saya ada tugas di Jakarta. Pak Camat lantas berkomunikasi dengan perusahaan untuk mediasi. Masyarakat menunggu sampai malam, jawaban perusahaan saat itu adalah bahwa tidak ada dialog. Bahwa pengrusakan di hari pertama sudah dilaporkan ke aparat.
Masyarakat yang menunggu sampai malam diberi jawaban seperti itu. Karena masyarakat tak sabar, saya berusaha memberi jaminan. Namun, rakyat menolak. Kata mereka, “Pak Bupati nggak usah. Tak bisa jamin ini barang,.” Mereka tak percaya saya bisa menjamin bisa mendatangkan pimpinan perusahaan.
Lalu, hari Senin, dengan segala kekuatan masyarakat kembali ke Tiaka. Sangat anarkis. Aparat sudah di sana. Mereka menggunakan molotov – bom ikan – karena mereka masyarakat nelayan. Masyarakat juga mengancam aparat dengan parang. Bentrok tak terelakkan.
Kabarnya ada warga Anda yang ditahan?
Yang ditahan 17 orang. Kabar mereka Alhamdulillah baik. Kami sudah memberangkatkan 20 orang tua mereka ke Palu, menjenguk.
Anda berada di antara kepentingan perusahaan dan masyarakat. Bagaimana Anda berusaha bertahan di posisi tengah itu.
Saya menfasilitasi sampai ada titik terang. Saya berharap perusahaan tetap jalan, tak boleh di-stop, tidak boleh dihalangi. Tapi saya juga minta perusahaan agar peduli, mengganti pulau , seperti yang sudah disepakati.
Kami juga minta penegakan hukum tetap jalan. Mereka yang anarkis harus diproses. Sesuatu yang melanggar hukum, juga tak bisa dibiarkan. Kalau dibiarkan, masyarakat akan terus-menerus berperilaku seperti itu. Tapi kami juga minta kasus penembakan harus diusut tuntas.
Saat ini masyarakat tak mau bertemu aparat, juga pihak perusahaan. Saat bertemu dengan mereka, saya pergi sendirian. Masyarakat ijinkan saya masuk desa, dengan syarat tak boleh dikawal siapapun, termasuk ajudan.
Sebenarnya, ada berapa desa yang mengajukan tuntutan dan berdemo?
Hanya satu desa dari empat desa yang jadi wilayah Ring I. Desa Kolo Bawah. Warga desa yang demo itu adalah desa yang tak ada pencaharian lain selain melaut. Tiga desa lain masih ada sawah dan berpeluang buka sawah.
Desa Kolo Bawah luasnya hanya 10 hektar. Tidak besar. Mereka masyarakat nelayan, Suku Bajo, Mereka hidup di atas laut, sebagian besar rumah didirikan dengan tiang di atas laut. Saat safari Ramadan, saya sampaikan pada desa-desa lain bahwa apa yang dituntut Desa Kolo Bawah harus dimaklumi, dan desa lain tak boleh ikut-ikutan karena masih punya sawah, kebun. Kasihan mereka.
Namun, meski menderita begitu, kebanyakan anak-anak mereka sekolah tinggi, jadi mahasiswa. Mereka sebenarnya masyarakat yang nrimo, tapi kalau ada anak-anaknya jadi berani.
Setelah insiden yang menyebabkan dua warga tewas, bagaimana kondisi Desa Kolo Bawah?
Relatif kondusif. Kemarin saat pemakaman, aparat menyarankan saya tak boleh ke perkuburan. Saya komunikasi dengan warga, mereka membolehkan, asal saya tak dikawal. Usai mengurus penguburan, masyarakat kumpul dan saya bicara di situ.
Nanti sore akan diberikan santunan lebaran oleh perusahaan. Saya bilang pada mereka, rakyat harus diobati hatinya, mumpung mau lebaran, perusahaan berempati kan? Katakanlah sebagai zakat. Alhamdulillah perusahan siap memberi.
Intinya, kalau perusahaan mengganti Pulau Tiaka dengan program pemberdayaan, insya Allah aman. Sebab masyarakat bergerak bukan karena politik, tapi murni kebutuhan perut.
Harapan Anda dari konflik yang ada?
Mudah-mudahan semua orang transparan, terutama perusahaan,. Ke Pemda saja terlalu birokratis. Karena, ada tiga – JOB, Pertamina, dan BP Migas. Medco sebagai operator. Kalau didesak, mereka mengatakan mereka bukan regulator, yang regulator BP Migas. Tapi mau ketemu BP Migas susah sekali di Pusat. Mereka saling lempar.
Kami usulkan ada perwakilan untuk dialog. Tapi datang ke Pemda saja tidak ada. Humasnya tidak berfungsi, saya akui kalau itu. Bagi Pemda, karena itu aset negara, diminta tidak di minta kami lindungi. Kalau swasta murni, sudah saya tutup.
Sepanjang dipenuhi permintaan masyarakat, selesai masalah. Alhamdulillah, perusahaan sepakat, selesai lebaran akan ada dialog.
TNI AL: Senjata Pembajak Gajayana Hanya Mainan Airsoft Gun
Ramadhian Fadillah - detikNews
Jakarta - Sepucuk senjata api disita dari para pembajak kereta api Gajayana Lebaran rute Malang-Gambir. Namun keterangan berbeda diberikan oleh TNI AL soal senjata para pembajak yang sudah diamankan aparat tersebut.
"Itu bukan senjata organik. Itu airsoft gun. Bukan senjata betulan," ujar Kadispen TNI AL Laksamana Pertama Untung Suropati saat dihubungi detikcom, Sabtu (27/8/2011).
Sekilas, menurut Untung, senjata airsoft gun memang mirip dengan senjata organik. Tapi jika diteliti lebih seksama maka akan diketahui perbedaannya.
"(airsoft gun) Itu banyak dijual di mal-mal," kata Untung.
Salah satu pelaku pembajakan diketahui anggota Marinir bernama Sertu Darso. Untung tidak mengetahui apakah Darso pernah melakukan tindakan indisipliner. Tetapi bagaimana dengan pelanggaran pidana?
"Untuk perbuatan yang melanggar pidana saya kira baru sekali ini," tuturnya.
TNI AL sedang menyelidiki motif Darso sampai nekat membajak kereta tersebut. Termasuk memastikan dugaan penggunaan narkoba.
"Karena kalau orang dalam keadaan sadar tidak mungkin melakukan aksi nekat seperti ini. Apalagi tindakan ini yang jelas-jelas melanggar sapta marga. Akan kita cek kenapa," tutup Untung.
Jakarta - Sepucuk senjata api disita dari para pembajak kereta api Gajayana Lebaran rute Malang-Gambir. Namun keterangan berbeda diberikan oleh TNI AL soal senjata para pembajak yang sudah diamankan aparat tersebut.
"Itu bukan senjata organik. Itu airsoft gun. Bukan senjata betulan," ujar Kadispen TNI AL Laksamana Pertama Untung Suropati saat dihubungi detikcom, Sabtu (27/8/2011).
Sekilas, menurut Untung, senjata airsoft gun memang mirip dengan senjata organik. Tapi jika diteliti lebih seksama maka akan diketahui perbedaannya.
"(airsoft gun) Itu banyak dijual di mal-mal," kata Untung.
Salah satu pelaku pembajakan diketahui anggota Marinir bernama Sertu Darso. Untung tidak mengetahui apakah Darso pernah melakukan tindakan indisipliner. Tetapi bagaimana dengan pelanggaran pidana?
"Untuk perbuatan yang melanggar pidana saya kira baru sekali ini," tuturnya.
TNI AL sedang menyelidiki motif Darso sampai nekat membajak kereta tersebut. Termasuk memastikan dugaan penggunaan narkoba.
"Karena kalau orang dalam keadaan sadar tidak mungkin melakukan aksi nekat seperti ini. Apalagi tindakan ini yang jelas-jelas melanggar sapta marga. Akan kita cek kenapa," tutup Untung.
TNI/Polri Selidiki Pembajak Kereta Gajayana
VIVAnews - Komado Garnisun Tetap I/ Jakarta belum dapat memastikan pembajak Kereta Api Gajayana merupakan anggota TNI. Namun, bila ternyata benar, pembajak akan segera ditindak sesuai "hukum yang berlaku."
"Kami akan berkoordinasi kepada Polda Metro Jaya, untuk memastikan pelaku yang mengaku oknum TNI, apakah dari unsur AL, AU dan AD," kata Kepala Staf Garnisun Jaya, Brigjen TNI B Hermanto, tak lama setelah pihak keamanan membekuk pembajak kereta di Stasiun Senen Jakarta, Sabtu 27 Agustus 2011.
Menurut Hermanto, pihaknya belum memperoleh informasi dari Polda Metro Jaya. mengenai identitas pelaku.
Namun, dia menegaskan, jika dari hasil pemeriksaan oknum tersebut terbukti dari TNI, pihaknya akan mengusut sesuai aturan hukum yang berlaku. "Kalau hasilnya nanti itu memang benar militer, kita serahkan sanksi dengan hukum yang berlaku," ujarnya.
Sebelumnya, dua orang mengaku oknum aparat ketika diperiksa petugas kepolisian, saat melakukan penyanderaan Masinis Lokomotif Kereta Api Gajayana rute Malang - Jakarta, ketika berada di stasiun Telagasari, Cirebon.
Aksi mereka berakhir di Stasiun Senen, karena berhasil disergap petugas Kepolisian dari unsur Brigade Mobil dibantu aparat TNI. (ren)
Jakarta - Tiga orang terlibat dalam pembajakan Kereta Eksekutif Gajayana Lebaran rute Malang-Gambir. Dua orang sudah ditangkap, salah satunya adalah oknum Marinir berpangkat Sersan Satu (Sertu).
"Kami akan berkoordinasi kepada Polda Metro Jaya, untuk memastikan pelaku yang mengaku oknum TNI, apakah dari unsur AL, AU dan AD," kata Kepala Staf Garnisun Jaya, Brigjen TNI B Hermanto, tak lama setelah pihak keamanan membekuk pembajak kereta di Stasiun Senen Jakarta, Sabtu 27 Agustus 2011.
Menurut Hermanto, pihaknya belum memperoleh informasi dari Polda Metro Jaya. mengenai identitas pelaku.
Namun, dia menegaskan, jika dari hasil pemeriksaan oknum tersebut terbukti dari TNI, pihaknya akan mengusut sesuai aturan hukum yang berlaku. "Kalau hasilnya nanti itu memang benar militer, kita serahkan sanksi dengan hukum yang berlaku," ujarnya.
Sebelumnya, dua orang mengaku oknum aparat ketika diperiksa petugas kepolisian, saat melakukan penyanderaan Masinis Lokomotif Kereta Api Gajayana rute Malang - Jakarta, ketika berada di stasiun Telagasari, Cirebon.
Aksi mereka berakhir di Stasiun Senen, karena berhasil disergap petugas Kepolisian dari unsur Brigade Mobil dibantu aparat TNI. (ren)
Satu Pembajak KA Gajayana Adalah Oknum Marinir Berpangkat Sertu
Ramadhian Fadillah - detikNews
Jakarta - Tiga orang terlibat dalam pembajakan Kereta Eksekutif Gajayana Lebaran rute Malang-Gambir. Dua orang sudah ditangkap, salah satunya adalah oknum Marinir berpangkat Sersan Satu (Sertu).
"Benar yang melakukan aksi pembajakan tadi pagi anggota TNI AL, namanya sertu Darso anggota Yon Marinir Pertahanan Pangkalan Lantamal III Jakarta," tutur Kadispen TNI AL Laksamana Pertama Untung Suropati saat dihubungi detikcom, Sabtu (27/8/2011).
Saat ini Sertu Darso sedang menjalani pemeriksaan di POM AL Lantamal III Jakarta. Belum diketahui motif Darso mengalihkan kereta ke Stasiun Senen dari yang seharusnya ke Gambir.
"Pengakuannya masih simpang siur. Masih plin plan. Mungkin karena panik atau apa. Masih perlu didalami," kata Untung.
Bagaimana dengan keterangan Wakapolda Brigjen Suhardi Alius, "Ingin bertemu komandannya, tapi tidak jelas?"
"Saya baru dengar itu baru Anda, tapi wajar bagi seorang prajurit jika ada masalah pasti melapor ke komandannya. Itu hal yang wajar," terangnya.
2.000 Karyawan Carrefour Desak Cabut Sanksi
INILAH.COM, JAKARTA - Ribuan karyawan Carrefour yang tergabung dalam Serikat Pekerja Carrefour Indonesia (SPCI), menggelar unjuk rasa di depan pusat perbelanjaan Carrefour, Lebak Bulus, Jakarta Selatan.
Tuntutan mereka meminta pihak Carrefour untuk mempekerjakan kembali para pekerja yang dikenakan sanksi oleh manajemen kepada karyawannya.
"Hari ini kita dengan jumlah 2.000 orang pekerja Carrefour mendatangi Carrefour Lebak Bulus untuk menyampaikan tuntutan kami mengenai Perjanjian Kerja Bersama," ujar anggota SPCI di depan Carrefour Lebak Bulus, Imam Setiawan, Jakarta, Sabtu (27/8/2011).
Dalam aksinya, mereka menuntut agar PT Carrefour Indonesia mencabut segala bentuk sanksi, baik Surat Peringatan (SP) maupun skorsing. “Kalau sampai pihak manajemen tidak mengabulkan tuntutan kita, maka kita tidak akan berhenti," ujarnya.
Bahkan, sambung Imam, pihak perusahaan juga telah memberikan sanksi secara brutal, yaitu dengan mengeluarkan surat peringatan dan skorsing atas pemakaian pita, walaupun pemakaian pita telah dicantumkan dalam pemberitahuan mengenai mogok kerja tersebut.
"Ternyata pemakaian pita hitam itu dipandang negatif oleh perusahaan dan dikenai sanksi. Dalam satu hari bisa dikenai SP1, SP2, SP3 oleh perusahaan," lanjutnya.
Dalam orasinya, Imam juga mengatakan bahwa SPCI telah menunjukkan niat baik untuk menunda satu hari mogok kerja dari yang telah dijadwalkan sebelumnya.
"Kami menuntut perusahaan untuk mencabut sanksi secara nasional karena sanksi yang dijatuhkan merupakan tindakan membabi buta dan merupakan intimidasi kepada pekerja. Menuntut perusahaan untuk menyelenggarakan perundingan PKB tanpa adanya intimidasi dan sanksi. Posisi SPCI sebagai serikat buruh adalah untuk membina hubungan industrial yang adil dan harmonis dengan memeperhatikan kepentingan pekerja," tandasnya. [win]
Tuntutan mereka meminta pihak Carrefour untuk mempekerjakan kembali para pekerja yang dikenakan sanksi oleh manajemen kepada karyawannya.
"Hari ini kita dengan jumlah 2.000 orang pekerja Carrefour mendatangi Carrefour Lebak Bulus untuk menyampaikan tuntutan kami mengenai Perjanjian Kerja Bersama," ujar anggota SPCI di depan Carrefour Lebak Bulus, Imam Setiawan, Jakarta, Sabtu (27/8/2011).
Dalam aksinya, mereka menuntut agar PT Carrefour Indonesia mencabut segala bentuk sanksi, baik Surat Peringatan (SP) maupun skorsing. “Kalau sampai pihak manajemen tidak mengabulkan tuntutan kita, maka kita tidak akan berhenti," ujarnya.
Bahkan, sambung Imam, pihak perusahaan juga telah memberikan sanksi secara brutal, yaitu dengan mengeluarkan surat peringatan dan skorsing atas pemakaian pita, walaupun pemakaian pita telah dicantumkan dalam pemberitahuan mengenai mogok kerja tersebut.
"Ternyata pemakaian pita hitam itu dipandang negatif oleh perusahaan dan dikenai sanksi. Dalam satu hari bisa dikenai SP1, SP2, SP3 oleh perusahaan," lanjutnya.
Dalam orasinya, Imam juga mengatakan bahwa SPCI telah menunjukkan niat baik untuk menunda satu hari mogok kerja dari yang telah dijadwalkan sebelumnya.
"Kami menuntut perusahaan untuk mencabut sanksi secara nasional karena sanksi yang dijatuhkan merupakan tindakan membabi buta dan merupakan intimidasi kepada pekerja. Menuntut perusahaan untuk menyelenggarakan perundingan PKB tanpa adanya intimidasi dan sanksi. Posisi SPCI sebagai serikat buruh adalah untuk membina hubungan industrial yang adil dan harmonis dengan memeperhatikan kepentingan pekerja," tandasnya. [win]
Pembajakan : KA Gajayana 1 dari 2 Pelaku yang Ditangkap Mengaku Oknum TNI
E Mei Amelia R - detikNews
Jakarta - Polisi berhasil mengamankan dua dari tiga pelaku yang melakukan pembajakan KA Gajayana dari arah Malang menuju Jakarta. Kepada petugas, salah satu pelaku yang ditangkap mengaku sebagai oknum TNI.
"Satu sipil dan satunya ngaku oknum TNI," terang Wakapolda Metro Jaya Brigjen Suhardi Alius, saat ditemui di Stasiun Senen, Jakarta, Sabtu (27/8/2011).
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Biro Operasi Polda Metro Jaya, Kombes Sujarno, mengatakan dua pelaku yang diamankan bernama Sugiyanto yang merupakan masyarakat sipil dan Darso yang mengaku oknum TNI. Saat ini keduanya diamankan secara terpisah.
"Yang sipil di Polda Metro Jaya, sedangkan yang mengaku oknum TNI diamankan di Garnisun," tambah Sujarno.
Saat melancarkan aksinya, pelaku menggunakan satu pucuk senjata api dan pisau. Menurut cerita Masinis KA, Jodi, dirinya sempat diancam pelaku dengan kedua benda tersebut.
"Masinis diancam, pokoknya harus mengikuti kemauannya. Dia diancam dengan senjata api dan pisau," tambah Suhardi.
Pembajak KA Gajayana, naik ketika kereta berhenti di Stasiun Trisi, Indramayu. Untungnya tidak ada korban dalam insiden pembajakan tersebut karena kondisi KA dalam keadaan sepi penumpang.
Penangkapan pelaku bertepatan dengan kunjungan Gubernur DKI Fauzi Bowo ke Stasiun Kereta Senen. Namun, saat penangkapan berlangsung, Foke dan rombongan tengah berada di ruang Kepala Stasiun Senen.
Jakarta - Polisi berhasil mengamankan dua dari tiga pelaku yang melakukan pembajakan KA Gajayana dari arah Malang menuju Jakarta. Kepada petugas, salah satu pelaku yang ditangkap mengaku sebagai oknum TNI.
"Satu sipil dan satunya ngaku oknum TNI," terang Wakapolda Metro Jaya Brigjen Suhardi Alius, saat ditemui di Stasiun Senen, Jakarta, Sabtu (27/8/2011).
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Biro Operasi Polda Metro Jaya, Kombes Sujarno, mengatakan dua pelaku yang diamankan bernama Sugiyanto yang merupakan masyarakat sipil dan Darso yang mengaku oknum TNI. Saat ini keduanya diamankan secara terpisah.
"Yang sipil di Polda Metro Jaya, sedangkan yang mengaku oknum TNI diamankan di Garnisun," tambah Sujarno.
Saat melancarkan aksinya, pelaku menggunakan satu pucuk senjata api dan pisau. Menurut cerita Masinis KA, Jodi, dirinya sempat diancam pelaku dengan kedua benda tersebut.
"Masinis diancam, pokoknya harus mengikuti kemauannya. Dia diancam dengan senjata api dan pisau," tambah Suhardi.
Pembajak KA Gajayana, naik ketika kereta berhenti di Stasiun Trisi, Indramayu. Untungnya tidak ada korban dalam insiden pembajakan tersebut karena kondisi KA dalam keadaan sepi penumpang.
Penangkapan pelaku bertepatan dengan kunjungan Gubernur DKI Fauzi Bowo ke Stasiun Kereta Senen. Namun, saat penangkapan berlangsung, Foke dan rombongan tengah berada di ruang Kepala Stasiun Senen.
Polisi Tangkap Pembajak Kereta Gajayana
E Mei Amelia R - detikNews
Jakarta - Kereta Api Gajayana yang datang dari arah Malang menuju Jakarta tiba-tiba saja dimasuki penumpang gelap saat berhenti di Stasiun Trisi. Penumpang gelap berjumlah tiga orang itu lantas membajak kereta dengan cara meminta masinis menjalankan kereta ke arah yang mereka mau.
"Kurang lebih 2,5 jam lalu ada terjadi sesuatu di Stasiun Trisi, atau 6 stasiun setelah Stasiun Cirebon," terang Wakapolda Metro Jaya Brigjen Suhardi Alius, saat ditemui di Stasiun Senen, Jakarta, Sabtu (27/8/2011).
Suhardi menjelaskan, tiga orang itu langsung masuk ke dalam lokomotif masinis. Mereka juga minta dipertemukan dengan kepala masinis.
"Ya katakan mungkin minta untuk diarakan ketemu sama komandannya. Jadi tanda petik kereta diarahkan untuk ikut kemauannya," katanya.
Tiga orang itu lantas meminta masinis mengikuti rute seperti keinginan mereka. Alhasil kereta yang harusnya lewat Stasiun Jatinegara menuju Stasiun Gambir jadi beralih menuju Senen.
"Meskipun demikian kereta tetap berjalan ke arah Jakarta. Dalam keadaan seperti masinis pun segera memberi sinyal kepada stasiun di Jakarta dan mina semua dibuka tidak ada berhenti-berhenti," jelas jenderal bintang satu ini.
Mendapat laporan seperti itu semua stasiun di Jakarta langsung tanggap. Kereta yang dinaiki tiga penumpang gelap tersebut melintasi Stasiun Senen dan di situ langsung dilakukan penyergapan terhadap tiga orang tersebut.
"Karena kondisinya dibajak, kita lakukan penyergapan di sini. Begitu masuk Senen kita sergap, sekarang kita amankan," katanya
Saat itu kereta dijalankan oleh masinis bernama Jodi. Untungnya saat itu kereta juga sepi penumpang.
"Memang sepi, arah Jakarta memang sepi. Tidak dirasakan penumpang, karena tidak ada orang di lokomotif penumpang. Terakhir penumpang turun di Malang," ungkap Suhardi.
Jakarta - Kereta Api Gajayana yang datang dari arah Malang menuju Jakarta tiba-tiba saja dimasuki penumpang gelap saat berhenti di Stasiun Trisi. Penumpang gelap berjumlah tiga orang itu lantas membajak kereta dengan cara meminta masinis menjalankan kereta ke arah yang mereka mau.
"Kurang lebih 2,5 jam lalu ada terjadi sesuatu di Stasiun Trisi, atau 6 stasiun setelah Stasiun Cirebon," terang Wakapolda Metro Jaya Brigjen Suhardi Alius, saat ditemui di Stasiun Senen, Jakarta, Sabtu (27/8/2011).
Suhardi menjelaskan, tiga orang itu langsung masuk ke dalam lokomotif masinis. Mereka juga minta dipertemukan dengan kepala masinis.
"Ya katakan mungkin minta untuk diarakan ketemu sama komandannya. Jadi tanda petik kereta diarahkan untuk ikut kemauannya," katanya.
Tiga orang itu lantas meminta masinis mengikuti rute seperti keinginan mereka. Alhasil kereta yang harusnya lewat Stasiun Jatinegara menuju Stasiun Gambir jadi beralih menuju Senen.
"Meskipun demikian kereta tetap berjalan ke arah Jakarta. Dalam keadaan seperti masinis pun segera memberi sinyal kepada stasiun di Jakarta dan mina semua dibuka tidak ada berhenti-berhenti," jelas jenderal bintang satu ini.
Mendapat laporan seperti itu semua stasiun di Jakarta langsung tanggap. Kereta yang dinaiki tiga penumpang gelap tersebut melintasi Stasiun Senen dan di situ langsung dilakukan penyergapan terhadap tiga orang tersebut.
"Karena kondisinya dibajak, kita lakukan penyergapan di sini. Begitu masuk Senen kita sergap, sekarang kita amankan," katanya
Saat itu kereta dijalankan oleh masinis bernama Jodi. Untungnya saat itu kereta juga sepi penumpang.
"Memang sepi, arah Jakarta memang sepi. Tidak dirasakan penumpang, karena tidak ada orang di lokomotif penumpang. Terakhir penumpang turun di Malang," ungkap Suhardi.
Wakapolda: Letusan Senpi di Senen untuk Amankan Pembajak
E Mei Amelia R - detikNews
Jakarta - Ribuan penumpang kereta di Stasiun Senen, Jakarta Pusat geger ketika mendengar bunyi letusan senjata api. Polisi mengkonfirmasi jika letusan berasal dari senjata milik polisi untuk mengamankan pelaku pembajakan kereta.
"Memang ada tembakan, tembakan dari kepolisian untuk mengamankan tersangka," kata Wakapolda Metro Jaya Brigjen Suhardi Alius kepada wartawan di Stasiun Senen, Jakarta Pusat, Sabtu (26/8/2011).
Pantauan detikcom di lokasi sekitar pukul 10.00 WIB, bunyi letusan senjata api terdengar sebanyak dua kali. Tembakan berasal dari senjata laras panjang milik anggota Satuan Pelopor.
Akibat bunyi letusan senjata api ini, ribuan penumpang yang sudah naik di atas Kereta Tawang Jaya (Senen-Semarang) melongokkan kepalanya ke luar jendela. Beberapa di antaranya turun dari atas kereta.
"Ada apa ya..?" tanya seorang penumpang.
Berselang beberapa menit kemudian setelah bunyi letusan senjata api, sejumlah polisi menangkap dua pria. Dua pria itu ditangkap dari atas kereta Gajayana tujuan Malang-Jakarta.
Peristiwa pembajakan ini bertepatan dengan kunjungan Gubernur DKI Fauzi Bowo ke Stasiun Kereta Senen. Namun, saat penangkapan berlangsung, Foke dan rombongan tengah berada di ruang Kepala Stasiun Senen.
Wakapolda yang turut hadir saat itu, mengkonfirmasi penangkapan dua pelaku. Keduanya diduga melakukan aksi pembajakan kereta Gajayana.
"Pembajakan tanda kutip ya. Ada 3 orang yang masuk ke lokomotif masinis kemudian ya katakan mungkin minta untuk diarahkan ketemu sama komandannya. Jadi tanda petik kereta diarahkan untuk ikut kemauannya, kemudian kereta berjalan ke arah Jakarta, masinis memberi sinyal kepada Jakarta bahwa kondisi dalam keadaan seperti itu, minta semua dibuka, tidak ada berhenti-berhenti," jelas Suhardi.
Jakarta - Ribuan penumpang kereta di Stasiun Senen, Jakarta Pusat geger ketika mendengar bunyi letusan senjata api. Polisi mengkonfirmasi jika letusan berasal dari senjata milik polisi untuk mengamankan pelaku pembajakan kereta.
"Memang ada tembakan, tembakan dari kepolisian untuk mengamankan tersangka," kata Wakapolda Metro Jaya Brigjen Suhardi Alius kepada wartawan di Stasiun Senen, Jakarta Pusat, Sabtu (26/8/2011).
Pantauan detikcom di lokasi sekitar pukul 10.00 WIB, bunyi letusan senjata api terdengar sebanyak dua kali. Tembakan berasal dari senjata laras panjang milik anggota Satuan Pelopor.
Akibat bunyi letusan senjata api ini, ribuan penumpang yang sudah naik di atas Kereta Tawang Jaya (Senen-Semarang) melongokkan kepalanya ke luar jendela. Beberapa di antaranya turun dari atas kereta.
"Ada apa ya..?" tanya seorang penumpang.
Berselang beberapa menit kemudian setelah bunyi letusan senjata api, sejumlah polisi menangkap dua pria. Dua pria itu ditangkap dari atas kereta Gajayana tujuan Malang-Jakarta.
Peristiwa pembajakan ini bertepatan dengan kunjungan Gubernur DKI Fauzi Bowo ke Stasiun Kereta Senen. Namun, saat penangkapan berlangsung, Foke dan rombongan tengah berada di ruang Kepala Stasiun Senen.
Wakapolda yang turut hadir saat itu, mengkonfirmasi penangkapan dua pelaku. Keduanya diduga melakukan aksi pembajakan kereta Gajayana.
"Pembajakan tanda kutip ya. Ada 3 orang yang masuk ke lokomotif masinis kemudian ya katakan mungkin minta untuk diarahkan ketemu sama komandannya. Jadi tanda petik kereta diarahkan untuk ikut kemauannya, kemudian kereta berjalan ke arah Jakarta, masinis memberi sinyal kepada Jakarta bahwa kondisi dalam keadaan seperti itu, minta semua dibuka, tidak ada berhenti-berhenti," jelas Suhardi.
Kronologi Pembajakan Kereta Gajayana Lebaran Versi PT KAI
E Mei Amelia R - detikNews
Jakarta - Kereta Gajayana Lebaran tujuan Malang-Jakarta mengalami insiden pembajakan pada Sabtu (27/8) pagi. Kereta bernomor PLB 7101A itu dibajak oleh seorang pria yang mengaku sebagai oknum TNI.
Kepala Humas PT KAI Sugeng Priyono di Stasiun Senen mengatakan, Gajayana berangkat dari Malang pada Jumat (26/8) sekitar pukul 17.30 WIB. Selama. Perjalanan dari Malang hingga Cirebon, kereta aman dan sempat berhenti di Stasiun Cirebon pada Sabtu (27/8) sekitar pukul 06.21 WIB.
Kereta dibajak penumpang gelap mulai dari Stasiun Telagasari, 1 jam setelah Stasiun Cirebon. Berikut kronologi drama pembajakan Gajayana berdasar keterangan Sugeng.
06.54 WIB
KA Gajayana Lebaran tertahan di sinyal masuk Stasiun Jatibarang
07.09 WIB
Di Stasiun Telagasari, ada beberapa orang menghadang di rel kereta, satu orang naik ke lokomotif KA Gajayana Lebaran. Sehingga masinis mengurangi kecepatan.
Di Stasiun Telagasari, masinis beri info untuk berhenti di Stasiun Haurgeulis untuk menurunkan penumpang gelap itu.
07.28-07.30 WIB
Masinis sempat melihat penumpang itu turun dan masinis kembali melanjutkan perjalanan. Masinis menginformasikan kepada pengendali operasi KA Cirebon bahwa penumpang di lokomotif sudah diturunkan di Stasiun Haurgeulis.
08.12 WIB
Masinis Gajaya melakukan penyesuaian frekuensi radio lokomotif ke pengendali operasi KA Daerah Operasi (Daops) 3 Cirebon. Masinis meminta kepada pengendali Daops 3 Cirebon agar perjalanan KA Gajayana Lebaran diberikan aspek hijau-hijau atau perjalanan langsung sampai Stasiun Gambir tanpa berhenti.
08.14 WIB
KA Gajayana Lebaran lewat Stasiun Cikampek. Pada saat cek in di pengendali Daops I, sekitar Cikampek, masinis meminta pengendali aspek hijau-hijau kembali.
08.16-09.00 WIB
Karena ada kecurigaan (meminta aspek hijau-hijau) ini, pengendali KA Daops I mencoba memanggil masinis melalui radio lokomotif. Namun, masinis tidak merespon panggilan sehingga petugas Pusat Kendali (PK) di Stasiun Bekasi berinisiatif melakukan BLB (Berhenti Luar Biasa) dengan memberi sinyal merah, namun gagal.
Semestinya aspek sinyal merah ini tidak dihiraukan, Gajayana tidak berhenti dan langsung melanjutkan perjalanan.
09.08
PK timur Daops I mendapatkan kontak dari masinis KA Gajayana Lebaran dengan suara pelan. Masinis menginformasikan dirinya disandera dan mohon dilangsungkan sampai Stasiun Gambir.
09.10 WIB
KA Gajayana Lebaran coba dihentikan di Stasiun Jatinegara, namun gagal sehingga diarahkan ke Stasiun Pasar Senen. Saat itu, para pengendali sudah mencurigai ada emergency maka disiapkan jalur kereta itu.
Rencananya, Gajayana akan dimasukkan ke Gambir tapi saat itu peta jalan di Jatinegara-Gambir ada rangkaian kereta yang sedang berjalan, sehingga kereta tidak dimasukkan ke Gambir. Sementara di Jatinegara juga sudah disiapkan pengamanan.
09.12 WIB
Setelah dimasukkan ke senen, kondektur KA Gajayana menerima telepon dari pegawai Purwokerto agar memasukkan kereta ke Stasiun Senen dan melakukan penarikan rem darurat dari dalam rangkaian.
09.35 WIB
KA Gajayana Lebaran masuk jalur 4 dengan ditarik rem darurat yang dilakukan teknisi KA. Petugas Brimob yang sudah siaga di jalur 4 kemudian melakukan penangkapan terhadap pelaku.
Jakarta - Kereta Gajayana Lebaran tujuan Malang-Jakarta mengalami insiden pembajakan pada Sabtu (27/8) pagi. Kereta bernomor PLB 7101A itu dibajak oleh seorang pria yang mengaku sebagai oknum TNI.
Kepala Humas PT KAI Sugeng Priyono di Stasiun Senen mengatakan, Gajayana berangkat dari Malang pada Jumat (26/8) sekitar pukul 17.30 WIB. Selama. Perjalanan dari Malang hingga Cirebon, kereta aman dan sempat berhenti di Stasiun Cirebon pada Sabtu (27/8) sekitar pukul 06.21 WIB.
Kereta dibajak penumpang gelap mulai dari Stasiun Telagasari, 1 jam setelah Stasiun Cirebon. Berikut kronologi drama pembajakan Gajayana berdasar keterangan Sugeng.
06.54 WIB
KA Gajayana Lebaran tertahan di sinyal masuk Stasiun Jatibarang
07.09 WIB
Di Stasiun Telagasari, ada beberapa orang menghadang di rel kereta, satu orang naik ke lokomotif KA Gajayana Lebaran. Sehingga masinis mengurangi kecepatan.
Di Stasiun Telagasari, masinis beri info untuk berhenti di Stasiun Haurgeulis untuk menurunkan penumpang gelap itu.
07.28-07.30 WIB
Masinis sempat melihat penumpang itu turun dan masinis kembali melanjutkan perjalanan. Masinis menginformasikan kepada pengendali operasi KA Cirebon bahwa penumpang di lokomotif sudah diturunkan di Stasiun Haurgeulis.
08.12 WIB
Masinis Gajaya melakukan penyesuaian frekuensi radio lokomotif ke pengendali operasi KA Daerah Operasi (Daops) 3 Cirebon. Masinis meminta kepada pengendali Daops 3 Cirebon agar perjalanan KA Gajayana Lebaran diberikan aspek hijau-hijau atau perjalanan langsung sampai Stasiun Gambir tanpa berhenti.
08.14 WIB
KA Gajayana Lebaran lewat Stasiun Cikampek. Pada saat cek in di pengendali Daops I, sekitar Cikampek, masinis meminta pengendali aspek hijau-hijau kembali.
08.16-09.00 WIB
Karena ada kecurigaan (meminta aspek hijau-hijau) ini, pengendali KA Daops I mencoba memanggil masinis melalui radio lokomotif. Namun, masinis tidak merespon panggilan sehingga petugas Pusat Kendali (PK) di Stasiun Bekasi berinisiatif melakukan BLB (Berhenti Luar Biasa) dengan memberi sinyal merah, namun gagal.
Semestinya aspek sinyal merah ini tidak dihiraukan, Gajayana tidak berhenti dan langsung melanjutkan perjalanan.
09.08
PK timur Daops I mendapatkan kontak dari masinis KA Gajayana Lebaran dengan suara pelan. Masinis menginformasikan dirinya disandera dan mohon dilangsungkan sampai Stasiun Gambir.
09.10 WIB
KA Gajayana Lebaran coba dihentikan di Stasiun Jatinegara, namun gagal sehingga diarahkan ke Stasiun Pasar Senen. Saat itu, para pengendali sudah mencurigai ada emergency maka disiapkan jalur kereta itu.
Rencananya, Gajayana akan dimasukkan ke Gambir tapi saat itu peta jalan di Jatinegara-Gambir ada rangkaian kereta yang sedang berjalan, sehingga kereta tidak dimasukkan ke Gambir. Sementara di Jatinegara juga sudah disiapkan pengamanan.
09.12 WIB
Setelah dimasukkan ke senen, kondektur KA Gajayana menerima telepon dari pegawai Purwokerto agar memasukkan kereta ke Stasiun Senen dan melakukan penarikan rem darurat dari dalam rangkaian.
09.35 WIB
KA Gajayana Lebaran masuk jalur 4 dengan ditarik rem darurat yang dilakukan teknisi KA. Petugas Brimob yang sudah siaga di jalur 4 kemudian melakukan penangkapan terhadap pelaku.
Penembakan di Stasiun Senen, dua orang ditangkap
Jakarta (ANTARA News) - Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya dan Garnisun menangkap dua orang yang diduga terlibat dalam insiden penembakan di Stasiun Senen, Jakarta, Sabtu.
"Sekarang satu orang sudah diamankan di Polda Metro Jaya dan satu orang lainnya diamankan Garnisun," kata Kepala Biro Operasi Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Sujarno kepada ANTARA, Sabtu.
Sujarno belum bisa menyebutkan identitas dan inisial kedua orang yang ditahan TNI dan Polda Metro Jaya itu.
"Saat ini masih diperiksa intensif untuk mengungkap motifnya," ujar Sujarno.
Dia tidak menjelaskan kemungkinan keterlibatan oknum TNI dan polisi dalam peristiwa tersebut.
Sujarno menyatakan insiden suara letusan di luar Stasiun Senen itu terjadi saat Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo dan Waki Kepala Polda, Brijen Pol. Suhardi Alius mengunjungi stasiun itu. (*)
Ribuan pemudik terhambat di Pelabuhan Pontianak
Pontianak (ANTARA News) - Ribuan pemudik memadati Terminal Penumpang Pelabuhan Pontianak, Sabtu siang, menunggu kedatangan KM Bukit Raya dan Mabuhay Nusantara yang terlambat tiba karena alur Sungai Kapuas surut.
Menurut Sekretaris Posko Lebaran Provinsi Kalbar Tahun 2011, B Edi Siswono, kapal diperkirakan terlambat empat jam karena harus menunggu air sungai pasang.
"Seharusnya KM Bukit Raya berangkat jam 10.30 WIB, tapi diperkirakan masuk dan berangkat jam 14.00 WIB. Sedangkan Mabuhay Nusantara seharusnya berangkat jam 11.00," kata dia.
KM Bukit Raya tujuan Surabaya sedangkan Mabuhay Nusantara ke Semarang.
Edi Siswono mengatakan, untuk angkutan laut, puncak arus mudik dari Pontianak pada H-3 sementara darat dan udara pada H-2 dan H-1.
Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kalbar, Ruslizan Arief disela inspeksi mendadak kesiapan angkutan Lebaran Tahun 2011 mengatakan, secara umum tidak ada masalah hingga H-3 Lebaran.
"Kecuali keterlambatan di angkutan laut karena faktor alam, yakni air surut sehingga kapal tidak dapat masuk ke pelabuhan," kata dia.
Terminal Bis Antarkota Dalam Provinsi Batu Layang Pontianak Utara, juga tidak terlihat kenaikan jumlah penumpang.
Ia memperkirakan kondisi itu karena semakin banyak alternatif angkutan yang dapat digunakan pemudik.
"Selain angkutan umum, sepeda motor, angkutan khusus dan pribadi menjadi alternatif para pemudik sehingga tidak terpusat hanya di bis saja," kata Ruslizan Arief.
Jumlah pemudik di Kalbar tahun ini diperkirakan naik 10 persen sampai 15 persen dibanding tahun lalu.
Ia menambahkan, untuk angkutan udara, terdapat 31 kali penerbangan dari Bandara Supadio Pontianak ke berbagai tujuan seperti Jakarta, Batam, Jogjakarta, Surabaya, Ketapang, Sintang dan Putussibau.
"Sekarang juga ada tambahan satu maskapai yang menerbangi rute Pontianak ke Jakarta, yakni Trigana," katanya.
Adanya operator penerbangan baru di rute Pontianak - Jakarta membuat belum ada maskapai yang meminta jadwal tambahan.
Menurut Sekretaris Posko Lebaran Provinsi Kalbar Tahun 2011, B Edi Siswono, kapal diperkirakan terlambat empat jam karena harus menunggu air sungai pasang.
"Seharusnya KM Bukit Raya berangkat jam 10.30 WIB, tapi diperkirakan masuk dan berangkat jam 14.00 WIB. Sedangkan Mabuhay Nusantara seharusnya berangkat jam 11.00," kata dia.
KM Bukit Raya tujuan Surabaya sedangkan Mabuhay Nusantara ke Semarang.
Edi Siswono mengatakan, untuk angkutan laut, puncak arus mudik dari Pontianak pada H-3 sementara darat dan udara pada H-2 dan H-1.
Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kalbar, Ruslizan Arief disela inspeksi mendadak kesiapan angkutan Lebaran Tahun 2011 mengatakan, secara umum tidak ada masalah hingga H-3 Lebaran.
"Kecuali keterlambatan di angkutan laut karena faktor alam, yakni air surut sehingga kapal tidak dapat masuk ke pelabuhan," kata dia.
Terminal Bis Antarkota Dalam Provinsi Batu Layang Pontianak Utara, juga tidak terlihat kenaikan jumlah penumpang.
Ia memperkirakan kondisi itu karena semakin banyak alternatif angkutan yang dapat digunakan pemudik.
"Selain angkutan umum, sepeda motor, angkutan khusus dan pribadi menjadi alternatif para pemudik sehingga tidak terpusat hanya di bis saja," kata Ruslizan Arief.
Jumlah pemudik di Kalbar tahun ini diperkirakan naik 10 persen sampai 15 persen dibanding tahun lalu.
Ia menambahkan, untuk angkutan udara, terdapat 31 kali penerbangan dari Bandara Supadio Pontianak ke berbagai tujuan seperti Jakarta, Batam, Jogjakarta, Surabaya, Ketapang, Sintang dan Putussibau.
"Sekarang juga ada tambahan satu maskapai yang menerbangi rute Pontianak ke Jakarta, yakni Trigana," katanya.
Adanya operator penerbangan baru di rute Pontianak - Jakarta membuat belum ada maskapai yang meminta jadwal tambahan.
Ribuan pemudik terhambat di Pelabuhan Pontianak
Pontianak (ANTARA News) - Ribuan pemudik memadati Terminal Penumpang Pelabuhan Pontianak, Sabtu siang, menunggu kedatangan KM Bukit Raya dan Mabuhay Nusantara yang terlambat tiba karena alur Sungai Kapuas surut.
Menurut Sekretaris Posko Lebaran Provinsi Kalbar Tahun 2011, B Edi Siswono, kapal diperkirakan terlambat empat jam karena harus menunggu air sungai pasang.
"Seharusnya KM Bukit Raya berangkat jam 10.30 WIB, tapi diperkirakan masuk dan berangkat jam 14.00 WIB. Sedangkan Mabuhay Nusantara seharusnya berangkat jam 11.00," kata dia.
KM Bukit Raya tujuan Surabaya sedangkan Mabuhay Nusantara ke Semarang.
Edi Siswono mengatakan, untuk angkutan laut, puncak arus mudik dari Pontianak pada H-3 sementara darat dan udara pada H-2 dan H-1.
Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kalbar, Ruslizan Arief disela inspeksi mendadak kesiapan angkutan Lebaran Tahun 2011 mengatakan, secara umum tidak ada masalah hingga H-3 Lebaran.
"Kecuali keterlambatan di angkutan laut karena faktor alam, yakni air surut sehingga kapal tidak dapat masuk ke pelabuhan," kata dia.
Terminal Bis Antarkota Dalam Provinsi Batu Layang Pontianak Utara, juga tidak terlihat kenaikan jumlah penumpang.
Ia memperkirakan kondisi itu karena semakin banyak alternatif angkutan yang dapat digunakan pemudik.
"Selain angkutan umum, sepeda motor, angkutan khusus dan pribadi menjadi alternatif para pemudik sehingga tidak terpusat hanya di bis saja," kata Ruslizan Arief.
Jumlah pemudik di Kalbar tahun ini diperkirakan naik 10 persen sampai 15 persen dibanding tahun lalu.
Ia menambahkan, untuk angkutan udara, terdapat 31 kali penerbangan dari Bandara Supadio Pontianak ke berbagai tujuan seperti Jakarta, Batam, Jogjakarta, Surabaya, Ketapang, Sintang dan Putussibau.
"Sekarang juga ada tambahan satu maskapai yang menerbangi rute Pontianak ke Jakarta, yakni Trigana," katanya.
Adanya operator penerbangan baru di rute Pontianak - Jakarta membuat belum ada maskapai yang meminta jadwal tambahan.
Menurut Sekretaris Posko Lebaran Provinsi Kalbar Tahun 2011, B Edi Siswono, kapal diperkirakan terlambat empat jam karena harus menunggu air sungai pasang.
"Seharusnya KM Bukit Raya berangkat jam 10.30 WIB, tapi diperkirakan masuk dan berangkat jam 14.00 WIB. Sedangkan Mabuhay Nusantara seharusnya berangkat jam 11.00," kata dia.
KM Bukit Raya tujuan Surabaya sedangkan Mabuhay Nusantara ke Semarang.
Edi Siswono mengatakan, untuk angkutan laut, puncak arus mudik dari Pontianak pada H-3 sementara darat dan udara pada H-2 dan H-1.
Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kalbar, Ruslizan Arief disela inspeksi mendadak kesiapan angkutan Lebaran Tahun 2011 mengatakan, secara umum tidak ada masalah hingga H-3 Lebaran.
"Kecuali keterlambatan di angkutan laut karena faktor alam, yakni air surut sehingga kapal tidak dapat masuk ke pelabuhan," kata dia.
Terminal Bis Antarkota Dalam Provinsi Batu Layang Pontianak Utara, juga tidak terlihat kenaikan jumlah penumpang.
Ia memperkirakan kondisi itu karena semakin banyak alternatif angkutan yang dapat digunakan pemudik.
"Selain angkutan umum, sepeda motor, angkutan khusus dan pribadi menjadi alternatif para pemudik sehingga tidak terpusat hanya di bis saja," kata Ruslizan Arief.
Jumlah pemudik di Kalbar tahun ini diperkirakan naik 10 persen sampai 15 persen dibanding tahun lalu.
Ia menambahkan, untuk angkutan udara, terdapat 31 kali penerbangan dari Bandara Supadio Pontianak ke berbagai tujuan seperti Jakarta, Batam, Jogjakarta, Surabaya, Ketapang, Sintang dan Putussibau.
"Sekarang juga ada tambahan satu maskapai yang menerbangi rute Pontianak ke Jakarta, yakni Trigana," katanya.
Adanya operator penerbangan baru di rute Pontianak - Jakarta membuat belum ada maskapai yang meminta jadwal tambahan.
Lalu lintas Pantura padat merayap
Karawang (ANTARA News) - Arus lalu lintas di jalur Pantura padat merayap pada Sabtu atau H-3 Lebaran, dan kepadatan di jalur itu terjadi sejak Jumat kemarin (26/8).
Kepadatan terjadi mulai selepas gerbang Tol Cikampek, Cikopo, Kabupaten Purwakarta. Kepadatan kendaraan memanjang hingga simpang Jomin, Kecamatan Kotabaru, Karawang.
Kondisi yang sama juga terjadi selepas simpang Jomin hingga ke jalur Pantura. Begitu juga sepanjang jalur Pantura wilayah Karawang hingga Kabupaten Subang, kondisi arus lalu lintas padat merayap.
Akibat arus lalu lintas jalur Pantura yang padat merayap, sejumlah kendaraan roda empat yang terjebak macet menggunakan bahu jalan "berjibaku" dengan pemudik sepeda motor.
Pemudik bersepeda motor sendiri, selain menggunakan bahu jalan, juga terpaksa melintasi "jalan tikus" untuk menghindari kepadatan yang terjadi di sepanjang jalur Pantura wilayah Karawang tersebut.
"Selepas gerbang Tol Cikampek, saya sudah terjebak macet. Padahal di sebuah pertigaan (Pertigaan Mutiara) sudah dialihkan ke Pasar Cikampek," kata Jono, salah seorang pemudik menggunakan mobil pribadi, tujuan Purwokerto, di Karawang, Sabtu.
Dikatakannya, kepadatan kendaraan tersebut cukup melelahkan, karena kecepatan kendaraan tidak sampai melebihi 20 kilometer per jam selama arus lalu lintas menuju jalur Pantura itu padat merayap.
Kondisi arus lalu lintas yang padat merayap itu sendiri sudah berlangsung sejak Jumat (26/8) malam dan hingga Sabtu siang, kondisi arus lalu lintas jalur Pantura itu masih sama, padat merayap.
Kepadatan terjadi mulai selepas gerbang Tol Cikampek, Cikopo, Kabupaten Purwakarta. Kepadatan kendaraan memanjang hingga simpang Jomin, Kecamatan Kotabaru, Karawang.
Kondisi yang sama juga terjadi selepas simpang Jomin hingga ke jalur Pantura. Begitu juga sepanjang jalur Pantura wilayah Karawang hingga Kabupaten Subang, kondisi arus lalu lintas padat merayap.
Akibat arus lalu lintas jalur Pantura yang padat merayap, sejumlah kendaraan roda empat yang terjebak macet menggunakan bahu jalan "berjibaku" dengan pemudik sepeda motor.
Pemudik bersepeda motor sendiri, selain menggunakan bahu jalan, juga terpaksa melintasi "jalan tikus" untuk menghindari kepadatan yang terjadi di sepanjang jalur Pantura wilayah Karawang tersebut.
"Selepas gerbang Tol Cikampek, saya sudah terjebak macet. Padahal di sebuah pertigaan (Pertigaan Mutiara) sudah dialihkan ke Pasar Cikampek," kata Jono, salah seorang pemudik menggunakan mobil pribadi, tujuan Purwokerto, di Karawang, Sabtu.
Dikatakannya, kepadatan kendaraan tersebut cukup melelahkan, karena kecepatan kendaraan tidak sampai melebihi 20 kilometer per jam selama arus lalu lintas menuju jalur Pantura itu padat merayap.
Kondisi arus lalu lintas yang padat merayap itu sendiri sudah berlangsung sejak Jumat (26/8) malam dan hingga Sabtu siang, kondisi arus lalu lintas jalur Pantura itu masih sama, padat merayap.
Kapal feri turunkan 937 pemudik motor
Bakauheni, Lampung (ANTARA News) - Kapal feri Windu Karsa Pratama (WKP) menurunkan sebanyak 937 pemudik bersepeda motor di Dermaga Plengesengan Pelabuhan Bakauheni, Lampung, Sabtu pagi.
"Sesuai catatan, kapal ini tadi hanya mengangkut sebanyak 937 sepeda motor," kata petugas kapal Windu Karsa Pratama, Heri, di sela-sela memandu turunnya para penumpang mudik sepeda motor itu.
Dia menjelaskan, ketika berlayar dari pelabuhan Merak Provinsi Banten pada Sabtu pukul 02.00 WIB, kapal itu mengangkut penumpang mudik khusus menggunakan sepeda motor sebanyak 937 unit, namun baru tiba di Pelabuhan Bakauheni sekitar pukul 06.00 WIB.
"Sepeda motornya saja ada 937 unit, kalau jumlah penumpangnya rata-rata dikalikan dua atau dua kali lipat, karena umumnya berboncengan dan ada beberapa yang membawa anak kecil," kata Heri.
Petugas kapal Windu Karsa Pratama itu juga menjelaskan bahwa sandarnya kapal itu pada Sabtu pagi molor dari jadwal yang normal, karena harus menunggu giliran selesainya bongkar-muat di Pelabuhan Bakauheni sehingga harus berhenti di tengah laut.
"Normalnya perjalanan kapal feri rute Merak- Bakauheni sekitar dua jam, namun kali ini sekitar empat jam karena harus menunggu giliran bongkar-muat di Bakauheni," katanya.
Heri menambahkan meski saat berlayar dari Merak ke Bakauheni kapal Windu Karsa hanya mengangkut pemudik khusus sepeda motor, namun saat kembali dari Bakauheni menuju Merak mengangkut campuran, baik penumpang pejalan kaki, bus, sepeda motor, maupun sejumlah truk khusus yang mengangkut sembako.
Sementara itu, hasil pemantauan di lapangan menunjukkan, turunnya hampir 1.000 unit sepeda motor para pemudik dari kapal Windu Karsa itu menarik perhatian, terutama para calon penumpang yang akan naik kapal.
Hal itu juga menarik perhatian wartawan media cetak, elektronik, serta media online yang meliput kegiatan pelayanan angkutan arus mudik menjelang Idul Fitri 1432 H itu.
Sesuai catatan, waktu bongkar sepeda motor itu memakan waktu sekitar 20 hingga 25 menit, dan mereka harus antre menuju pintu keluar, setelah mereka keluar baik dari lantai bawah maupun lantai dua kapal tersebut.
Banyaknya sepeda motor yang keluar menuntut pengawasan ekstra dari para petugas kapal untuk memandu mereka agar bisa keluar secara tertib, dan terhindar dari hal-hal yang bisa membahayakan keselamatan mereka.
Bahkan hambatan sempat terjadi ketika ada beberapa sepeda motor yang mendadak mogok/mati mesin saat melintasi pintu keluar kapal, maka beberapa petugas harus membantu mendorongnya keluar kapal agar tidak menghalangi pemudik lain di belakangnya yang akan keluar.
Meski para pemudik itu nampak lelah setelah pelayaran selama empat jam di kapal, mereka terlihat tetap semangat dan saling berebut keluar kapal lalu memacu kecepatan kendaraannya setibanya di daratan untuk meneruskan perjalanan ke tempat tujuan masing-masing.
Suasana perjalanan pemudik sepeda motor di Jalan Lintas Sumatera Bakauheni menuju Kota Bandarlampung berjalan cukup lancar, meski pada tahun ini tidak ada pengawalan khusus dari aparat kepolisian kepada mereka seperti halnya tahun-tahun lalu.
"Sesuai catatan, kapal ini tadi hanya mengangkut sebanyak 937 sepeda motor," kata petugas kapal Windu Karsa Pratama, Heri, di sela-sela memandu turunnya para penumpang mudik sepeda motor itu.
Dia menjelaskan, ketika berlayar dari pelabuhan Merak Provinsi Banten pada Sabtu pukul 02.00 WIB, kapal itu mengangkut penumpang mudik khusus menggunakan sepeda motor sebanyak 937 unit, namun baru tiba di Pelabuhan Bakauheni sekitar pukul 06.00 WIB.
"Sepeda motornya saja ada 937 unit, kalau jumlah penumpangnya rata-rata dikalikan dua atau dua kali lipat, karena umumnya berboncengan dan ada beberapa yang membawa anak kecil," kata Heri.
Petugas kapal Windu Karsa Pratama itu juga menjelaskan bahwa sandarnya kapal itu pada Sabtu pagi molor dari jadwal yang normal, karena harus menunggu giliran selesainya bongkar-muat di Pelabuhan Bakauheni sehingga harus berhenti di tengah laut.
"Normalnya perjalanan kapal feri rute Merak- Bakauheni sekitar dua jam, namun kali ini sekitar empat jam karena harus menunggu giliran bongkar-muat di Bakauheni," katanya.
Heri menambahkan meski saat berlayar dari Merak ke Bakauheni kapal Windu Karsa hanya mengangkut pemudik khusus sepeda motor, namun saat kembali dari Bakauheni menuju Merak mengangkut campuran, baik penumpang pejalan kaki, bus, sepeda motor, maupun sejumlah truk khusus yang mengangkut sembako.
Sementara itu, hasil pemantauan di lapangan menunjukkan, turunnya hampir 1.000 unit sepeda motor para pemudik dari kapal Windu Karsa itu menarik perhatian, terutama para calon penumpang yang akan naik kapal.
Hal itu juga menarik perhatian wartawan media cetak, elektronik, serta media online yang meliput kegiatan pelayanan angkutan arus mudik menjelang Idul Fitri 1432 H itu.
Sesuai catatan, waktu bongkar sepeda motor itu memakan waktu sekitar 20 hingga 25 menit, dan mereka harus antre menuju pintu keluar, setelah mereka keluar baik dari lantai bawah maupun lantai dua kapal tersebut.
Banyaknya sepeda motor yang keluar menuntut pengawasan ekstra dari para petugas kapal untuk memandu mereka agar bisa keluar secara tertib, dan terhindar dari hal-hal yang bisa membahayakan keselamatan mereka.
Bahkan hambatan sempat terjadi ketika ada beberapa sepeda motor yang mendadak mogok/mati mesin saat melintasi pintu keluar kapal, maka beberapa petugas harus membantu mendorongnya keluar kapal agar tidak menghalangi pemudik lain di belakangnya yang akan keluar.
Meski para pemudik itu nampak lelah setelah pelayaran selama empat jam di kapal, mereka terlihat tetap semangat dan saling berebut keluar kapal lalu memacu kecepatan kendaraannya setibanya di daratan untuk meneruskan perjalanan ke tempat tujuan masing-masing.
Suasana perjalanan pemudik sepeda motor di Jalan Lintas Sumatera Bakauheni menuju Kota Bandarlampung berjalan cukup lancar, meski pada tahun ini tidak ada pengawalan khusus dari aparat kepolisian kepada mereka seperti halnya tahun-tahun lalu.
Panglima TNI dan Kapolri pantau arus mudik
Jakarta (ANTARA News) - Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono dan Kepala Polri Jenderal Pol Timur Pradopo dengan menggunakan helikopter pada Sabtu memantau arus mudik Lebaran 2011 di beberapa titik.
Bertolak menggunakan helikopter dari Markas Polda Metro Jaya, kedua pejabat negara itu menuju jalur penyeberangan Merak (Provinsi Banten)-Bakahueni (Provinsi Lampung).
"Sementara ini pemantauan dilakukan di jalur penyeberangan Merak-Bakahueni," kata juru bicara TNI Laksamana Muda TNI Iskandar Sitompul.
Sebelumnya, Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono mengatakan TNI membantu Polri dalam pengamanan arus mudik Lebaran 2011.
"Kami sudah berkoordinasi dan personel kami juga sudah disebar ke beberapa titik," katanya.
Bahkan, lanjut dia, TNI mengerahkan lima kapal perangnya untuk mendukung pemudik menuju kampung halamannya dengan aman dan selamat.
"TNI membantu mengerahkan lima kapal untuk mendukung arus mudik, sekaligus mengurangi angka kecelakaan lalu lintas terutama pada pemudik kendaraan roda dua," ujar Agus.
Pemantauan udara juga akan dilakukan Menteri Perhubungan Freddy Numberi didampingi Kepala Basarnas Daryatmo di sepanjang jalur Pantura dan Nagreg, Bandung.
Keduanya akan terbang menggunakan helikopter BO-105 miliki Basarnas.
Sabtu hingga Minggu (28/8) diperkirakan sebagai puncak arus mudik Lebaran 2011 yang terbagi melalui jalur pantai utara Jawa, lintas selatan Jawa, dan penyeberangan Merak-Bakauheni.
Pemerintah menyatakan, secara umum, jumlah pemudik pada 2011 diprakirakan meningkat 3,95 persen, dari 14,8 juta orang pada 2010 menjadi 15,4 juta orang pada 2011.
Pemudik yang menggunakan angkutan umum darat meningkat 3,69 persen, dari 5,4 juta orang pada 2010 menjadi 5,6 juta orang pada 2011.
Jumlah penumpang kereta api menurun 5,32 persen, dari 3 juta orang pada 2010 menjadi 2,9 juta orang pada 2011.
Para pemudik yang menggunakan kereta diperkirakan beralih menggunakan pesawat udara.
Pemudik yang menggunakan pesawat udara melonjak 15 persen, dari 2,1 juta orang pada 2010 menjadi 2,4 juta orang pada 2011.
Sementara itu, pemudik yang menggunakan sepeda motor juga meningkat 7,42 persen, dari 2,3 juta orang pada 2010 menjadi 2,47 juta orang pada 2011.
Sedangkan pemudik yang menggunakan mobil pribadi meningkat 6,08 persen, dari 1,54 orang pada 2010 menjadi 1,63 juta orang pada 2011.
Bertolak menggunakan helikopter dari Markas Polda Metro Jaya, kedua pejabat negara itu menuju jalur penyeberangan Merak (Provinsi Banten)-Bakahueni (Provinsi Lampung).
"Sementara ini pemantauan dilakukan di jalur penyeberangan Merak-Bakahueni," kata juru bicara TNI Laksamana Muda TNI Iskandar Sitompul.
Sebelumnya, Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono mengatakan TNI membantu Polri dalam pengamanan arus mudik Lebaran 2011.
"Kami sudah berkoordinasi dan personel kami juga sudah disebar ke beberapa titik," katanya.
Bahkan, lanjut dia, TNI mengerahkan lima kapal perangnya untuk mendukung pemudik menuju kampung halamannya dengan aman dan selamat.
"TNI membantu mengerahkan lima kapal untuk mendukung arus mudik, sekaligus mengurangi angka kecelakaan lalu lintas terutama pada pemudik kendaraan roda dua," ujar Agus.
Pemantauan udara juga akan dilakukan Menteri Perhubungan Freddy Numberi didampingi Kepala Basarnas Daryatmo di sepanjang jalur Pantura dan Nagreg, Bandung.
Keduanya akan terbang menggunakan helikopter BO-105 miliki Basarnas.
Sabtu hingga Minggu (28/8) diperkirakan sebagai puncak arus mudik Lebaran 2011 yang terbagi melalui jalur pantai utara Jawa, lintas selatan Jawa, dan penyeberangan Merak-Bakauheni.
Pemerintah menyatakan, secara umum, jumlah pemudik pada 2011 diprakirakan meningkat 3,95 persen, dari 14,8 juta orang pada 2010 menjadi 15,4 juta orang pada 2011.
Pemudik yang menggunakan angkutan umum darat meningkat 3,69 persen, dari 5,4 juta orang pada 2010 menjadi 5,6 juta orang pada 2011.
Jumlah penumpang kereta api menurun 5,32 persen, dari 3 juta orang pada 2010 menjadi 2,9 juta orang pada 2011.
Para pemudik yang menggunakan kereta diperkirakan beralih menggunakan pesawat udara.
Pemudik yang menggunakan pesawat udara melonjak 15 persen, dari 2,1 juta orang pada 2010 menjadi 2,4 juta orang pada 2011.
Sementara itu, pemudik yang menggunakan sepeda motor juga meningkat 7,42 persen, dari 2,3 juta orang pada 2010 menjadi 2,47 juta orang pada 2011.
Sedangkan pemudik yang menggunakan mobil pribadi meningkat 6,08 persen, dari 1,54 orang pada 2010 menjadi 1,63 juta orang pada 2011.
Awas teroris menyeberang dari Bakauheni
Bakauheni (ANTARA News) - Kapolri Jenderal Timur Pradopo meminta anak buahnya memantau teroris yang melintas di Pelabuhan Bakauheni.
"Pantau teroris yang melintas atau menyeberang dari Lampung melalui Pelabuhan Bakauheni," katanya di Bakauheni, Lampung, ketika memantau pelabuhan itu, Sabtu.
Didampingi Panglima TNI Jenderal Agus Suhartono, dia meminta bawahnhya tidak mengabaikan teroris.
Timur juga meminta Kapolda Lampung untuk berkoordinasi dengan Polda terdekat untuk menjaga keselamatan pemudik sampai mereka merasa aman dan nyaman selama perjalanan pulang kampung mereka.(*)
Kendaraan di Kanci Pejagan Padat Merayap
VIVAnews - Ruas jalur tol Kanci-Pajagan di Kabupaten Cirebon sepanjang 35 kilometer (KM)---yang menghubungkan Jawa Barat dan Jawa Tengah---hingga saat ini masih dipadati kendaraan pemudik yang melaju.
"Sejak semalam, kendaraan hanya bisa merayap karena arus lalulintas cukup padat," kata Petugas Pintu Tol Kanci-Pejagan, Topan saat dihubungi VIVAnews.com, Sabtu 27 Agustus 2011.
Topan menuturkan, kepadatan kendaraan yang menuju Brebes tersebut terjadi di KM 256 hingga KM 267. "Jadi, kepadatan terjadi 10 KM dari pintu keluar tol," ujarnya.
Dia mengaku bahwa penyebab kemacetan di ruas tol yang dibangun PT Bakrie Tol Road akibat adanya penyempitan jalan dan pertemuan dengan pintu perlintasan kereta api lintas utara Tegal-Cirebon.
Sementara itu, Topan mengatakan bahwa kepadatan kendaraan di jalur tol Kanci Pejagan hingga saat ini didominasi kendaraan pribadi pemudik.
"Sejak semalam, kendaraan hanya bisa merayap karena arus lalulintas cukup padat," kata Petugas Pintu Tol Kanci-Pejagan, Topan saat dihubungi VIVAnews.com, Sabtu 27 Agustus 2011.
Topan menuturkan, kepadatan kendaraan yang menuju Brebes tersebut terjadi di KM 256 hingga KM 267. "Jadi, kepadatan terjadi 10 KM dari pintu keluar tol," ujarnya.
Dia mengaku bahwa penyebab kemacetan di ruas tol yang dibangun PT Bakrie Tol Road akibat adanya penyempitan jalan dan pertemuan dengan pintu perlintasan kereta api lintas utara Tegal-Cirebon.
Sementara itu, Topan mengatakan bahwa kepadatan kendaraan di jalur tol Kanci Pejagan hingga saat ini didominasi kendaraan pribadi pemudik.
Tol Cikampek Pagi Ini Kembali Lancar
VIVAnews - Arus kendaraan menuju arah Pantura melalui jalan tol Cikampek kembali lancar saat ini, dari sebelumnya sempat mengalami kemacetan.
"Saat ini, berdasarkan laporan dan pantauan petugas, jalan tol Cikampek lancar dan tidak terjadi kemacetan untuk kendaraan yang menuju Pantura maupun arah sebaliknya," kata Kepala Pos Pengamanan Cikampek, AKP Wahyudin saat dihubungi VIVAnews.com di Jakarta, Sabtu 27 Agustus 2011.
Sebelumnya, kemacetan sempat terjadi di ruas yang selalu menjadi langganan pemudik menuju Pantura. "Jam enam tadi kendaraan harus antre agar bisa mencapai pintu keluar," ujar petugas di Gerbang Tol Cikampek, Fatimah.
Kemacetan tersebut, kata dia, akibat ribuan kendaraan pribadi yang berebut ruas jalan dengan bus umum, sehingga menyebabkan kemacetan. "Tapi, saat ini sudah lengang, tidak macet lagi," ujar Fatimah.
Sementara itu, berdasarkan kamera CCTV Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, saat ini terlihat arus kendaraan yang melintas di tol Cikampek menuju Pantura padat merayap tapi tidak terjadi kemacetan.
"Saat ini, berdasarkan laporan dan pantauan petugas, jalan tol Cikampek lancar dan tidak terjadi kemacetan untuk kendaraan yang menuju Pantura maupun arah sebaliknya," kata Kepala Pos Pengamanan Cikampek, AKP Wahyudin saat dihubungi VIVAnews.com di Jakarta, Sabtu 27 Agustus 2011.
Sebelumnya, kemacetan sempat terjadi di ruas yang selalu menjadi langganan pemudik menuju Pantura. "Jam enam tadi kendaraan harus antre agar bisa mencapai pintu keluar," ujar petugas di Gerbang Tol Cikampek, Fatimah.
Kemacetan tersebut, kata dia, akibat ribuan kendaraan pribadi yang berebut ruas jalan dengan bus umum, sehingga menyebabkan kemacetan. "Tapi, saat ini sudah lengang, tidak macet lagi," ujar Fatimah.
Sementara itu, berdasarkan kamera CCTV Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, saat ini terlihat arus kendaraan yang melintas di tol Cikampek menuju Pantura padat merayap tapi tidak terjadi kemacetan.
Jumat, 26 Agustus 2011
Kaligis: Nazaruddin Hanya Punya Ipod di Sel
Fajar Pratama - detikNews
Jakarta - Mabes Polri membenarkan adanya penemuan Handphone (HP) yang ditengarai BlackBerry (BB) dari tangan Nazaruddin. Namun menurut kuasa hukum Nazaruddin, kliennya hanya memiliki ipod untuk kepentingan hiburan.
"Saya baru tau dari Anda mengenai itu. Setahu saya selama ini hanya dia hanya pegang Ipod, itu untuk baca-baca berita," tutur kuasa hukum Nazaruddin, OC Kaligis ketika dihubungi detikcom, Jumat (26/8/2011).
Namun Kaligis sendiri memiliki pandangan yang permisif. Menurutnya, fenomena seorang tahanan memegang alat komunikasi seperti handphone adalah hal yang lumrah di negeri ini.
"Dia kan tahanan korupsi, bukan teroris. Lihat saja banyak sekali tahanan yang memegang handphone. Pak Nazaruddin ini anggota dewan yang coba dimatikan," terang Kaligis.
Pengacara senior ini juga tidak mengetahui bagaimana kliennya bisa mendapatkan handphone. "Ya jangan tanya sayalah. Saya tidak tahu," tuturnya.
Mabes Polri membenarkan adanya penemuan Handphone (HP) yang ditengarai BlackBerry (BB) dari tangan Nazaruddin. BB tersebut saat ini disita dan diserahkan kepada KPK.
"Jadi HP, yang menemukan petugas Lapas. Kemudian diserahkan ke KPK," ujar Kadiv Humas Polri Irjen Pol Anton Bachrul Alam di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Jaksel, Jumat (26/8/2011).
Anton mengatakan pihak rutan telah menyerahkan kasus ini kepada KPK. Termasuk mengusut siapa yang menyelundupkan HP itu kepada Nazaruddin. "Nanti diusut bagaimana caranya Nazaruddin dapat itu (HP)," imbuhnya.
Jakarta - Mabes Polri membenarkan adanya penemuan Handphone (HP) yang ditengarai BlackBerry (BB) dari tangan Nazaruddin. Namun menurut kuasa hukum Nazaruddin, kliennya hanya memiliki ipod untuk kepentingan hiburan.
"Saya baru tau dari Anda mengenai itu. Setahu saya selama ini hanya dia hanya pegang Ipod, itu untuk baca-baca berita," tutur kuasa hukum Nazaruddin, OC Kaligis ketika dihubungi detikcom, Jumat (26/8/2011).
Namun Kaligis sendiri memiliki pandangan yang permisif. Menurutnya, fenomena seorang tahanan memegang alat komunikasi seperti handphone adalah hal yang lumrah di negeri ini.
"Dia kan tahanan korupsi, bukan teroris. Lihat saja banyak sekali tahanan yang memegang handphone. Pak Nazaruddin ini anggota dewan yang coba dimatikan," terang Kaligis.
Pengacara senior ini juga tidak mengetahui bagaimana kliennya bisa mendapatkan handphone. "Ya jangan tanya sayalah. Saya tidak tahu," tuturnya.
Mabes Polri membenarkan adanya penemuan Handphone (HP) yang ditengarai BlackBerry (BB) dari tangan Nazaruddin. BB tersebut saat ini disita dan diserahkan kepada KPK.
"Jadi HP, yang menemukan petugas Lapas. Kemudian diserahkan ke KPK," ujar Kadiv Humas Polri Irjen Pol Anton Bachrul Alam di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Jaksel, Jumat (26/8/2011).
Anton mengatakan pihak rutan telah menyerahkan kasus ini kepada KPK. Termasuk mengusut siapa yang menyelundupkan HP itu kepada Nazaruddin. "Nanti diusut bagaimana caranya Nazaruddin dapat itu (HP)," imbuhnya.
Anak Buah Diciduk KPK, Ini Komentar Muhaimin
VIVAnews - Dua anak buah Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar, ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi. Mereka diduga telah menerima suap Rp1,5 miliar dari seorang pengusaha.
Dua anak buah Muhaimin itu adalah I Nyoman Suwisma (Sesditjen Pembinaan dan Pembangunan Kawasan Transmigrasi) dan Dadong Irbarelawan (Kabag Perencanaan dan Evaluasi). Mereka diduga menerima suap dari seorang pengusaha bernama, Dharnawati.
Suap diduga terkait dengan pencairan dana Percepatan Pembangunan Infrasturktur Daerah (PPID) bidang transmigrasi di 19 Kabupaten tahun 2011. Dengan total nilai Rp500 miliar yang merupakan anggaran dari APBN-P tahun 2011.
Muhaimin prihatin atas kasus yang menjerat dua anak buahnya itu. Namun, Muhaimin menyatakan dukungan penuh kepada KPK untuk dapat mengungkap kasus tersebut.
"Kami dukung KPK untuk mengungkap. Pada dasarnya saya pribadi prihatin bersedih, dan kecewa dengan apa yang terjadi. Sehingga kami akan mendukung KPK melakukan langkah-langkah pengusutan," kata Muhaimin di Jakarta, Jumat 26 Agustus 2011.
Muhaimin berharap program yang akan dijalankan kementeriannya nanti dapat diawasi. "Karena ini sifatnya suap, maka program yang akan jalan harus diawasi total supaya tidak terpengaruh suap ini," ujar Muhaimin yang juga adalah Ketua Umum PKB itu.
Muhaimin pun tidak dapat menutupi kekecewaannya atar kasus yang menjerat dua anak buahnya itu. "Sangat kecewa," ujarnya.
Seperti diketahui, KPK pada Kamis malam 25 Agustus 2011 menangkap tangan tiga orang yang diduga melakukan serah terima uang sebesar Rp1,5 miliar. Uang itu diduga diberikan terkait pencairan dana Percepatan Pembangunan Infrasturktur Daerah (PPID) bidang transmigrasi di 19 Kabupaten tahun 2011. Dengan total nilai Rp500 miliar yang merupakan anggaran dari APBN-P tahun 2011.
Dharnawati ditangkap di kawasan Otista, Jakarta Timur. Sedangkan I Nyoman Suwisma ditangkap di gedung A lantai 2
Kemenakertrans, Jalan Kalibata, Jakarta Selatan. Serta, Dadong Irbarelawan ditangkap di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Banten.
Usai ditangkap ketiganya langsung menjalani proses pemeriksaan di gedung Kemenakertrans, Kalibata, Jakarta Timur. Dan sekitar jam 21.30 WIB tiba di gedung KPK, Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan.
Dilanjutkan Johan bahwa DI ditangkap di Bandara bukan dalam posisi untuk melarikan diri. Melainkan, yang bersangkutan memang sedang berniat pergi ke suatu daerah. (sj)
Dua anak buah Muhaimin itu adalah I Nyoman Suwisma (Sesditjen Pembinaan dan Pembangunan Kawasan Transmigrasi) dan Dadong Irbarelawan (Kabag Perencanaan dan Evaluasi). Mereka diduga menerima suap dari seorang pengusaha bernama, Dharnawati.
Suap diduga terkait dengan pencairan dana Percepatan Pembangunan Infrasturktur Daerah (PPID) bidang transmigrasi di 19 Kabupaten tahun 2011. Dengan total nilai Rp500 miliar yang merupakan anggaran dari APBN-P tahun 2011.
Muhaimin prihatin atas kasus yang menjerat dua anak buahnya itu. Namun, Muhaimin menyatakan dukungan penuh kepada KPK untuk dapat mengungkap kasus tersebut.
"Kami dukung KPK untuk mengungkap. Pada dasarnya saya pribadi prihatin bersedih, dan kecewa dengan apa yang terjadi. Sehingga kami akan mendukung KPK melakukan langkah-langkah pengusutan," kata Muhaimin di Jakarta, Jumat 26 Agustus 2011.
Muhaimin berharap program yang akan dijalankan kementeriannya nanti dapat diawasi. "Karena ini sifatnya suap, maka program yang akan jalan harus diawasi total supaya tidak terpengaruh suap ini," ujar Muhaimin yang juga adalah Ketua Umum PKB itu.
Muhaimin pun tidak dapat menutupi kekecewaannya atar kasus yang menjerat dua anak buahnya itu. "Sangat kecewa," ujarnya.
Seperti diketahui, KPK pada Kamis malam 25 Agustus 2011 menangkap tangan tiga orang yang diduga melakukan serah terima uang sebesar Rp1,5 miliar. Uang itu diduga diberikan terkait pencairan dana Percepatan Pembangunan Infrasturktur Daerah (PPID) bidang transmigrasi di 19 Kabupaten tahun 2011. Dengan total nilai Rp500 miliar yang merupakan anggaran dari APBN-P tahun 2011.
Dharnawati ditangkap di kawasan Otista, Jakarta Timur. Sedangkan I Nyoman Suwisma ditangkap di gedung A lantai 2
Kemenakertrans, Jalan Kalibata, Jakarta Selatan. Serta, Dadong Irbarelawan ditangkap di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Banten.
Usai ditangkap ketiganya langsung menjalani proses pemeriksaan di gedung Kemenakertrans, Kalibata, Jakarta Timur. Dan sekitar jam 21.30 WIB tiba di gedung KPK, Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan.
Dilanjutkan Johan bahwa DI ditangkap di Bandara bukan dalam posisi untuk melarikan diri. Melainkan, yang bersangkutan memang sedang berniat pergi ke suatu daerah. (sj)
Muhaimin Perketat Pengawasan Kemenakertrans
NILAH.COM, Jakarta - Pascapenangkapan dua pejabat Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) kemarin (25/8/2011), Menakertrans Muhaimin Iskandar memperketat fungsi pengawasan.
"Setelah ini pak Menteri akan melakukan pengetatan pengawasan Direktorat," kata Humas Kemenakertrans Suhartono kepada INILAH.COM, Jumat (26/8/2011).
Muhaimin berharap kasus suap yang terjadi di Kemenakertras tak terulang lagi kedepan. "Pak Menteri berharap ini untuk yang terakhir. Apa yang terjadi saat ini bisa menjadi sejarah, pengalaman ke depan agar tidak terulang kembali," ujarnya.
Menurutnya, Kemenakertrans menyerahkan sepenuhnya proses hukumnya kepada KPK. "Kita hargai proses hukumnya, kita mengikuti saja proses hukumnya dan kita mendorong untuk proses hukumnya diusut tuntas," paparnya
Pada Kamis (25/8/2011), KPK menangkap tangan dua pejabat Kemenakertrans dan satu orang pengusaha yang diduga menjadi broker dalam proyek itu.
Kedua pejabat instansi yang dipimpin Menteri Muhaimin Iskandar itu yaitu Sekretaris Direktorat Jenderal (Sesditjen) Pembinaan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (P2KT) Kemenakertrans, I Nyoman Suisnaya dan Kepala Bagian (Kabag) Program, Evaluasi dan Pelaporan di Ditjen P2KT, Dadong Irbarelawan. Sedangkan pengusaha yang tertangkap saat menyerahkan uang itu adalah Darnawati. [mvi]
"Setelah ini pak Menteri akan melakukan pengetatan pengawasan Direktorat," kata Humas Kemenakertrans Suhartono kepada INILAH.COM, Jumat (26/8/2011).
Muhaimin berharap kasus suap yang terjadi di Kemenakertras tak terulang lagi kedepan. "Pak Menteri berharap ini untuk yang terakhir. Apa yang terjadi saat ini bisa menjadi sejarah, pengalaman ke depan agar tidak terulang kembali," ujarnya.
Menurutnya, Kemenakertrans menyerahkan sepenuhnya proses hukumnya kepada KPK. "Kita hargai proses hukumnya, kita mengikuti saja proses hukumnya dan kita mendorong untuk proses hukumnya diusut tuntas," paparnya
Pada Kamis (25/8/2011), KPK menangkap tangan dua pejabat Kemenakertrans dan satu orang pengusaha yang diduga menjadi broker dalam proyek itu.
Kedua pejabat instansi yang dipimpin Menteri Muhaimin Iskandar itu yaitu Sekretaris Direktorat Jenderal (Sesditjen) Pembinaan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (P2KT) Kemenakertrans, I Nyoman Suisnaya dan Kepala Bagian (Kabag) Program, Evaluasi dan Pelaporan di Ditjen P2KT, Dadong Irbarelawan. Sedangkan pengusaha yang tertangkap saat menyerahkan uang itu adalah Darnawati. [mvi]
Polri Serahkan Mashuri ke Kejari Jakpus
INILAH.COM, Jakarta - Tersangka surat palsu Mahkamah Konstitusi (MK) Mashuri Hasan diserahkan ke Kejari Jakarta Pusat hari ini (26/8/2011).
Pantauan INILAH.COM, selain membawa Mashuri ke Kejari Jakpus, penyidik Mabes Polri juga menyerahkan sejumlah barang bukti yang dibawa menggunakan satu buah mobil, Daihatsu Xenia berwarna krem metalik.
Adapun barang bukti yang dibawa oleh penyidik adalah satu unit komputer, mesin fax, printer, dan beberapa surat-surat.
Sementara Mashuri yang tiba di Kajari Jakpus pukul 08.00 dibawa dengan satu buah mobil Daihatsu Terios. Mashuri tampak mengenakan kemeja batik berwarna coklat, celana jeans berwarna biru, dan dikawal oleh empat penyidik Mabes Polri.
Saat ini proses penyerahan berkas dan tersangka Mashuri Hasan masih berlangsung.
Seperti diberitakan, Mashuri ditangkap di Bandung, Jawa Barat, atas tuduhan pemalsuan surat MK, pada 30 Juni 2011. Ia disangkakan membuat surat palsu MK Nomor 112/MK.PAN/VIII/2009 tertanggal 14 Agustus 2009, surat yang sempat dipakai KPU untuk memenangkan caleg Partai Hanura, Dewi Yasin Limpo, berhak mendapat kursi DPR di Dapil Sulsel I. [win]
Pejabat Pengadilan Agama Dompu tak bernyawa di rumah kosnya
Dompu, NTB (ANTARA News) - Sukisman (40), petugas juru sita keliling Pengadilan Dompu, warga Desa Risa Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, ditemukan tewas di rumah kosnya di Lingkungan Doro To'I Kelurahan Doro Tangga Dompu, Jum'at.
Sukisman ditemukan dalam keadaan telungkup dan sudah tidak bernyawa. Arsyad pemilik kos yang juga teman kerja korban, curiga karena korban yang biasanya bangun lebih dulu untuk makan saur, pagi itu tidak.
"Bahkan saat saya gedor kamarnya untuk sholat subuh, juga tidak ada sahutan. Saya berpikir mungkin dia sedang enak istirahat karena malamnya mengeluh agak tidak badan," kata Arsyad.
Korban sempat mengeluh sakit perut sejak sebelum buka puasa. Bahkan korban seusai sholat taraweh sempat membeli obat mag di salah satu warung belakang rumah kosnya.
Kecurigaan Arsyad bertambah, saat sepuklang dari kantor, kondisi kamar korban masih tidak berubah. Arsyad meminta tolong tetangganya untuk mengintip kamar korban.
"Korban terlihat tidur telungkup dengan posisi badannya di dalam kamar sementara kepalanya berada di luar kamarnya," katanya.
Untuk memastikan kejadian tersebut, Arsyad melaporkan kejadian tersebut ke Polres Dompu. Anggota Polres Dompu yang turun ke lokasi lantas mendobrak pintu rumah kos korban. (*)
Sukisman ditemukan dalam keadaan telungkup dan sudah tidak bernyawa. Arsyad pemilik kos yang juga teman kerja korban, curiga karena korban yang biasanya bangun lebih dulu untuk makan saur, pagi itu tidak.
"Bahkan saat saya gedor kamarnya untuk sholat subuh, juga tidak ada sahutan. Saya berpikir mungkin dia sedang enak istirahat karena malamnya mengeluh agak tidak badan," kata Arsyad.
Korban sempat mengeluh sakit perut sejak sebelum buka puasa. Bahkan korban seusai sholat taraweh sempat membeli obat mag di salah satu warung belakang rumah kosnya.
Kecurigaan Arsyad bertambah, saat sepuklang dari kantor, kondisi kamar korban masih tidak berubah. Arsyad meminta tolong tetangganya untuk mengintip kamar korban.
"Korban terlihat tidur telungkup dengan posisi badannya di dalam kamar sementara kepalanya berada di luar kamarnya," katanya.
Untuk memastikan kejadian tersebut, Arsyad melaporkan kejadian tersebut ke Polres Dompu. Anggota Polres Dompu yang turun ke lokasi lantas mendobrak pintu rumah kos korban. (*)
Panglima TNI : tidak ada negosiasi dengan separatis
Jakarta (ANTARA News) - Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono menyatakan, pihaknya tidak akan melakukan negosiasi dengan setiap gerakan separatis, termasuk Organisasi Papua Merdeka (OPM).
"Tidak ada, tidak ada dalam bentuk apapun," katanya kepada ANTARA, usai berbuka puasa bersama dengan Komisi I DPR di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta, Kamis.
Ia juga menegaskan, meski begitu TNI tidak akan gegabah menyikapi situasi di Papua meski situasi keamanan di wilayah itu cenderung naik turun dan kini kembali menghangat.
"TNI berupaya menjaga dan memelihara keamanan di Papua sebaik mungkin dengan tetap berkoordinasi dengan aparat kepolisian dan pemerintah daerah setempat. Namun, tidak ada negosiasi dengan OPM atau gerakan separatis lainnya," katanya.
Agus menambahkan, TNI juga tidak berupaya untuk mengembalikan kekuatan militer berada di Papua. "Tidak, kita tidak melakukan itu, tidak ada penambahan kekuatan ke Papua, baik dari Jakarta maupun dari luar daerah, semuanya adalah satuan kewilayahan setempat termasuk dalam kegiatan bakti sosial di Puncak Jaya," tuturnya.
Bakti sosial itu pun bukan upaya TNI untuk bernegosiasi atau mengembalikan kekuatan penuh TNI di Papua. "Bakti sosial itu yang meminta masyarakat setempat. Kita membangun sekolah, rumah sakit, jalan dan lainnya itu kan bermanfaat bagi masyarakat," katanya.
Panglima TNI menegaskan, penambahan kekuatan hanya dilakukan untuk pengamanan di perbatasan Papua-Papua Nugini. "Itu BKO untuk pengamanan perbatasan bukan upaya untuk ke situasi darurat militer," katanya.
Sepanjang medio 2011 penyerangan terhadap TNI oleh kelompok sipil bersenjata terus terjadi termasuk penembakan terhadap helikopter milik TNI di wilayah Puncak Jaya.
Tak hanya itu, pengibaran bendera Bintang Kejora juga masih kerap terjadi, termasuk saat peringatan HUT ke-66 RI di Abepura, Jayapura.
"Namun menghadapi itu semua kita ingatkan jajaran kita untuk tetap sabar dan berhati-hati, kita serahkan semuanya kepada jalur hukum. Itu yang kita lakukan," kata Panglima TNI.
Tentang dugaan penyelundupan senjata dari luar melalui perbatasan RI-Papua Nugini yang digunakan OPM, Agus mengatakan, "hingga detik ini kami belum menemukan senjata yang diselundupkan, kami masih menduga keras senjata-senjata yang digunakan merupakan rampasan dari TNI,".
(T.R018/M026)
"Tidak ada, tidak ada dalam bentuk apapun," katanya kepada ANTARA, usai berbuka puasa bersama dengan Komisi I DPR di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta, Kamis.
Ia juga menegaskan, meski begitu TNI tidak akan gegabah menyikapi situasi di Papua meski situasi keamanan di wilayah itu cenderung naik turun dan kini kembali menghangat.
"TNI berupaya menjaga dan memelihara keamanan di Papua sebaik mungkin dengan tetap berkoordinasi dengan aparat kepolisian dan pemerintah daerah setempat. Namun, tidak ada negosiasi dengan OPM atau gerakan separatis lainnya," katanya.
Agus menambahkan, TNI juga tidak berupaya untuk mengembalikan kekuatan militer berada di Papua. "Tidak, kita tidak melakukan itu, tidak ada penambahan kekuatan ke Papua, baik dari Jakarta maupun dari luar daerah, semuanya adalah satuan kewilayahan setempat termasuk dalam kegiatan bakti sosial di Puncak Jaya," tuturnya.
Bakti sosial itu pun bukan upaya TNI untuk bernegosiasi atau mengembalikan kekuatan penuh TNI di Papua. "Bakti sosial itu yang meminta masyarakat setempat. Kita membangun sekolah, rumah sakit, jalan dan lainnya itu kan bermanfaat bagi masyarakat," katanya.
Panglima TNI menegaskan, penambahan kekuatan hanya dilakukan untuk pengamanan di perbatasan Papua-Papua Nugini. "Itu BKO untuk pengamanan perbatasan bukan upaya untuk ke situasi darurat militer," katanya.
Sepanjang medio 2011 penyerangan terhadap TNI oleh kelompok sipil bersenjata terus terjadi termasuk penembakan terhadap helikopter milik TNI di wilayah Puncak Jaya.
Tak hanya itu, pengibaran bendera Bintang Kejora juga masih kerap terjadi, termasuk saat peringatan HUT ke-66 RI di Abepura, Jayapura.
"Namun menghadapi itu semua kita ingatkan jajaran kita untuk tetap sabar dan berhati-hati, kita serahkan semuanya kepada jalur hukum. Itu yang kita lakukan," kata Panglima TNI.
Tentang dugaan penyelundupan senjata dari luar melalui perbatasan RI-Papua Nugini yang digunakan OPM, Agus mengatakan, "hingga detik ini kami belum menemukan senjata yang diselundupkan, kami masih menduga keras senjata-senjata yang digunakan merupakan rampasan dari TNI,".
(T.R018/M026)
PBNU: jadikan Idul Fitri momentum rekonsiliasi
Jakarta (ANTARA News) - Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj menyatakan, Hari Raya Idul Fitri sebaiknya dijadikan momentum untuk rekonsiliasi nasional sekaligus meneguhkan semangat kebangsaan.
Di Jakarta, Kamis, Said Aqil mengimbau para elit yang belakangan terlibat perselisihan agar bisa saling bermaafan, melupakan semua kesalahan dan kembali bersama-sama membangun bangsa.
"Intinya semua harus bisa memaknai Idul Fitri dengan semangat saling memaafkan," katanya.
Jika memang dianggap perlu, menurut Said Aqil, sebaiknya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tak segan mendatangi sesama elit politik, saling memaafkan dan melupakan perselisihan yang selama ini muncul.
Demikian juga, apabila Presiden bertindak sebagai tuan rumah diharapkan menghargai siapapun yang datang.
"Presiden jika nantinya menjadi tuan rumah dalam silaturahmi, tetap wajib menghargai tamunya, apapun latar belakang tamu tersebut," katanya.
Dikatakannya, Idul Fitri adalah kesempatan untuk bersenang-senang, dalam arti sewajarnya, tidak berlebihan.
"Itu boleh karena kita patut bangga berhasil menahan hawa nafsu selama sebulan. Tapi hal penting yang tidak boleh ditinggalkan adalah silaturahim, saling bermaafan," katanya.
Sementara untuk silaturahmi, seluruh warga negara yang beragama Islam disarankan dapat melakukannya.
Pejabat juga harus bisa menerima silaturahmi rakyatnya, dengan mengedepankan sikap gembira.
"Itu ada haditsnya. Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, wajib baginya senang dalam menerima kedatangan tamu di rumahnya," kata Said Aqi
Di Jakarta, Kamis, Said Aqil mengimbau para elit yang belakangan terlibat perselisihan agar bisa saling bermaafan, melupakan semua kesalahan dan kembali bersama-sama membangun bangsa.
"Intinya semua harus bisa memaknai Idul Fitri dengan semangat saling memaafkan," katanya.
Jika memang dianggap perlu, menurut Said Aqil, sebaiknya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tak segan mendatangi sesama elit politik, saling memaafkan dan melupakan perselisihan yang selama ini muncul.
Demikian juga, apabila Presiden bertindak sebagai tuan rumah diharapkan menghargai siapapun yang datang.
"Presiden jika nantinya menjadi tuan rumah dalam silaturahmi, tetap wajib menghargai tamunya, apapun latar belakang tamu tersebut," katanya.
Dikatakannya, Idul Fitri adalah kesempatan untuk bersenang-senang, dalam arti sewajarnya, tidak berlebihan.
"Itu boleh karena kita patut bangga berhasil menahan hawa nafsu selama sebulan. Tapi hal penting yang tidak boleh ditinggalkan adalah silaturahim, saling bermaafan," katanya.
Sementara untuk silaturahmi, seluruh warga negara yang beragama Islam disarankan dapat melakukannya.
Pejabat juga harus bisa menerima silaturahmi rakyatnya, dengan mengedepankan sikap gembira.
"Itu ada haditsnya. Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, wajib baginya senang dalam menerima kedatangan tamu di rumahnya," kata Said Aqi
Anas: Jangan Bubarkan Banggar DPR Karena Isu
VIVAnews - Partai Demokrat tidak serta-merta menyetujui usul PDI Perjuangan membubarkan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat.
Bagi Demokrat, bila Badan Anggaran dianggap sudah tidak berguna, silakan dibubarkan. Tetapi, jangan membubarkannya semata-mata hanya karena isu tertentu.
"Bila tidak ada gunanya atau malah menimbulkan masalah, itu tidak apa-apa dan tidak masalah dibubarkan," kata Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, usai menjenguk penyanyi senior Utha Likumahuwa di Kompleks Villa Mutiara, Jalan Zamrud II, Blok B Nomor 10, Bintaro, Tangerang Selatan, Kamis 25 Agustus 2011.
Anas beranalogi, jangan terus-terus membakar rumah bila ingin memberantas tikusnya. "Kalau ada yang melanggar hukum, proses saja secara hukum. Masak setiap hari rumah harus dibakar," jelas Anas yang didampingi Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Ramadhan Pohan, dan anggota DPR dari Fraksi Demokrat, Tere.
Anas sepakat bila semua pihak mencari jalan keluar atas permasalahan yang ada di Badan Anggaran DPR. "Dievaluasi secara obyektif," jelas Anas.
Anas menggarisbawahi, yang terpenting baginya adalah politik anggaran di Indonesia itu dapat bermanfaat bagi pembangunan nasional.
Bagi Demokrat, bila Badan Anggaran dianggap sudah tidak berguna, silakan dibubarkan. Tetapi, jangan membubarkannya semata-mata hanya karena isu tertentu.
"Bila tidak ada gunanya atau malah menimbulkan masalah, itu tidak apa-apa dan tidak masalah dibubarkan," kata Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, usai menjenguk penyanyi senior Utha Likumahuwa di Kompleks Villa Mutiara, Jalan Zamrud II, Blok B Nomor 10, Bintaro, Tangerang Selatan, Kamis 25 Agustus 2011.
Anas beranalogi, jangan terus-terus membakar rumah bila ingin memberantas tikusnya. "Kalau ada yang melanggar hukum, proses saja secara hukum. Masak setiap hari rumah harus dibakar," jelas Anas yang didampingi Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Ramadhan Pohan, dan anggota DPR dari Fraksi Demokrat, Tere.
Anas sepakat bila semua pihak mencari jalan keluar atas permasalahan yang ada di Badan Anggaran DPR. "Dievaluasi secara obyektif," jelas Anas.
Anas menggarisbawahi, yang terpenting baginya adalah politik anggaran di Indonesia itu dapat bermanfaat bagi pembangunan nasional.
Muhaimin Dukung KPK Tuntaskan Kasus Dua Pejabat Kemenakertrans
Elvan Dany Sutrisno - detikNews
Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap dua pejabat Kemenkertrans dan seorang pengusaha. Menakertrans Muhaimin Iskandar mendorong KPK mengusut hingga tuntas kasus apa pun yang menyangkut dua pejabat itu.
"Kita akan mendukung KPK untuk melakukan tindakan hukum seterusnya. Saya mendukung KPK mengusut ini semuanya hingga tuntas," tutur Muhaimin kepada detikcom, Jumat (26/8/2011).
Hal ini disampaikan Muhaimin menanggapi penangkapan dua pejabat Kemenakertrans, I Nyoman Suisanaya dan Dadong Irbarelawan, oleh KPK pada Kamis (25/8) siang kemarin.
Muhaimin berkomitmen menertibkan internal kementeriannya. "Lalu kita awasi semua program infrastruktur supaya tidak terjadi penyelewengan. Saya mendukung KPK mengusut ini semuanya hingga tuntas," jelasnya.
I Nyoman Suisanaya dan Dadong Irbarelawan, beserta seorang perempuan pengusaha yang juga ditangkap, Dharnawati, akan segera ditetapkan sebagai tersangka.
I Nyoman Suisanaya adalah sekretaris Ditjen Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi (P2KT) Kemenakertrans dan Dadong Irbarelawan adalah kabag perencanaan dan evaluasi yang tak lain adalah bawahan Nyoman.
KPK menangkap 3 orang tersebut di tempat yang terpisah dengan barang bukti uang tunai Rp 1,5 miliar. Uang yang dibungkus kardus bekas durian tersebut diduga sebagai imbalan pencairan anggaran dalam APBN-P 2011 untuk pembangunan infrastruktur daerah transmigrasi di Manokwari, Papua Barat.
Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap dua pejabat Kemenkertrans dan seorang pengusaha. Menakertrans Muhaimin Iskandar mendorong KPK mengusut hingga tuntas kasus apa pun yang menyangkut dua pejabat itu.
"Kita akan mendukung KPK untuk melakukan tindakan hukum seterusnya. Saya mendukung KPK mengusut ini semuanya hingga tuntas," tutur Muhaimin kepada detikcom, Jumat (26/8/2011).
Hal ini disampaikan Muhaimin menanggapi penangkapan dua pejabat Kemenakertrans, I Nyoman Suisanaya dan Dadong Irbarelawan, oleh KPK pada Kamis (25/8) siang kemarin.
Muhaimin berkomitmen menertibkan internal kementeriannya. "Lalu kita awasi semua program infrastruktur supaya tidak terjadi penyelewengan. Saya mendukung KPK mengusut ini semuanya hingga tuntas," jelasnya.
I Nyoman Suisanaya dan Dadong Irbarelawan, beserta seorang perempuan pengusaha yang juga ditangkap, Dharnawati, akan segera ditetapkan sebagai tersangka.
I Nyoman Suisanaya adalah sekretaris Ditjen Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi (P2KT) Kemenakertrans dan Dadong Irbarelawan adalah kabag perencanaan dan evaluasi yang tak lain adalah bawahan Nyoman.
KPK menangkap 3 orang tersebut di tempat yang terpisah dengan barang bukti uang tunai Rp 1,5 miliar. Uang yang dibungkus kardus bekas durian tersebut diduga sebagai imbalan pencairan anggaran dalam APBN-P 2011 untuk pembangunan infrastruktur daerah transmigrasi di Manokwari, Papua Barat.
Diperbudak Kapal Korea, ABK Indonesia Pulang
VIVAnews -- Tujuh awak kapal asal Indonesia yang mogok kerja menuntut pembayaran upah, meninggalkan Auckland, Selandia Baru, tanpa uang sepeser pun. Selama dua tahun bekerja di kapal pemancingan ikan milik Korea, mereka mengaku diperlakukan tak pantas.
Imigrasi Selandia Baru memberi pilihan pada awak Shin Ji -- kapal berusia 34 tahun -- itu dua pilihan: meninggalkan negara itu atau dideportasi.
Seorang perempuan yang peduli dengan nasib para kru, terlihat emosional melihat keberangkatan mereka untuk pulang ke Indonesia. "Mereka tak punya uang sepeser pun, bahkan untuk membayar utang mereka. Bayangkan, kerja seperti itu selama dua tahun dan tidak mendapat apa-apa," kata perempuan yang tak mau disebut namanya itu, seperti dimuat stuff.co.nz, Jumat 26 Agustus 2011.
Kepulangan para ABK menyusul kepulangan 32 kru Indonesia yang bekerja di kapal boat, Oyang 75 di Lyttelyon. Mereka memilih hengkang karena memprotes kekerasan fisik yang mereka alami.
Mereka, baik ABK Kapal Shin Ji dan Oyang awalnya mengaku takut pulang, ngeri menghadapi agen yang merekrut mereka atas nama perusahaan Korea, Oyang Corporation. Namun, mereka akhirnya kembali dengan bantuan pihak Federasi Transportasi Internasional.
Pemulangan para ABK dari Selandia Baru dilakukan meski ada permintaan dari Labour and Green Parties yang meminta mereka tetap tinggal, untuk kepentingan membantu penyelidikan kementerian terkait kasus mirip perbudakan yang menimpa sekitar 2.000 pria Asia yang dipekerjakan di kapal carter asing. Menyusul sejumlah studi yang dilakukan University of Auckland Business School, yang menemukan adanya kondisi tak manusiawi dan kekerasan di sana.
Kapal Shin Ji yang telah berkarat -- tempat para ABK bekerja -- memiliki reputasi buruk. Kali pertama ABK, Hendra (30) dan enam rekannya tiba dua tahun lalu, mereka syok melihat kapal itu. "Kapal itu sangat tua, kami selalu berpikir, suatu saat pasti akan tenggelam," kata dia.
Tak hanya dibayar kecil, mereka juga diperintahkan mengerjakan yang bukan tugasnya. Misalnya, memijat kapten kapal asal Korea yang bertubuh besar. Alih-alih terima kasih, Kapten itu justru bersikap kasar, menyebut mereka 'binatang' atau 'setan'. "Saya tidak takut padanya, tapi dia kapten. Dia punya kekuasaan dan kami harus menurut. Namun, akhirnya kami menyadari telah diperbudak.
Dia menambahkan, salah satu kru kapal tewas di tangki belut tahun lalu. Saat tiba di pelabuhan, polisi Selandia Baru hanya mengambil keterangan singkat, dan tak ada apapun yang dilakukan.
Mereka mengaku dipaksa kerja 16 jam sehari, bahkan salah satu dari mereka harus bekerja 30 jam tanpa henti. Para ABK itu menunjukkan bekas luka di tubuhnya, yang mereka sebut karena kelelahan.
Mereka dilarang berhenti, meski sedang sakit. "Meski dibayar uang banyak, kami dipaksa terus bekerja. Ini seperti perbudakan modern," lanjut Hendra. Setelah melarikan diri dari kapal, para kru tinggal di sebuah motel. Namun mereka akhirnya kehabisan uang dan makanan, sehingga harus minta bantuan. (eh)
Imigrasi Selandia Baru memberi pilihan pada awak Shin Ji -- kapal berusia 34 tahun -- itu dua pilihan: meninggalkan negara itu atau dideportasi.
Seorang perempuan yang peduli dengan nasib para kru, terlihat emosional melihat keberangkatan mereka untuk pulang ke Indonesia. "Mereka tak punya uang sepeser pun, bahkan untuk membayar utang mereka. Bayangkan, kerja seperti itu selama dua tahun dan tidak mendapat apa-apa," kata perempuan yang tak mau disebut namanya itu, seperti dimuat stuff.co.nz, Jumat 26 Agustus 2011.
Kepulangan para ABK menyusul kepulangan 32 kru Indonesia yang bekerja di kapal boat, Oyang 75 di Lyttelyon. Mereka memilih hengkang karena memprotes kekerasan fisik yang mereka alami.
Mereka, baik ABK Kapal Shin Ji dan Oyang awalnya mengaku takut pulang, ngeri menghadapi agen yang merekrut mereka atas nama perusahaan Korea, Oyang Corporation. Namun, mereka akhirnya kembali dengan bantuan pihak Federasi Transportasi Internasional.
Pemulangan para ABK dari Selandia Baru dilakukan meski ada permintaan dari Labour and Green Parties yang meminta mereka tetap tinggal, untuk kepentingan membantu penyelidikan kementerian terkait kasus mirip perbudakan yang menimpa sekitar 2.000 pria Asia yang dipekerjakan di kapal carter asing. Menyusul sejumlah studi yang dilakukan University of Auckland Business School, yang menemukan adanya kondisi tak manusiawi dan kekerasan di sana.
Kapal Shin Ji yang telah berkarat -- tempat para ABK bekerja -- memiliki reputasi buruk. Kali pertama ABK, Hendra (30) dan enam rekannya tiba dua tahun lalu, mereka syok melihat kapal itu. "Kapal itu sangat tua, kami selalu berpikir, suatu saat pasti akan tenggelam," kata dia.
Tak hanya dibayar kecil, mereka juga diperintahkan mengerjakan yang bukan tugasnya. Misalnya, memijat kapten kapal asal Korea yang bertubuh besar. Alih-alih terima kasih, Kapten itu justru bersikap kasar, menyebut mereka 'binatang' atau 'setan'. "Saya tidak takut padanya, tapi dia kapten. Dia punya kekuasaan dan kami harus menurut. Namun, akhirnya kami menyadari telah diperbudak.
Dia menambahkan, salah satu kru kapal tewas di tangki belut tahun lalu. Saat tiba di pelabuhan, polisi Selandia Baru hanya mengambil keterangan singkat, dan tak ada apapun yang dilakukan.
Mereka mengaku dipaksa kerja 16 jam sehari, bahkan salah satu dari mereka harus bekerja 30 jam tanpa henti. Para ABK itu menunjukkan bekas luka di tubuhnya, yang mereka sebut karena kelelahan.
Mereka dilarang berhenti, meski sedang sakit. "Meski dibayar uang banyak, kami dipaksa terus bekerja. Ini seperti perbudakan modern," lanjut Hendra. Setelah melarikan diri dari kapal, para kru tinggal di sebuah motel. Namun mereka akhirnya kehabisan uang dan makanan, sehingga harus minta bantuan. (eh)
Divonis Bebas, Cicit Soeharto Harus Rehab
VIVAnews - Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta selatan menjatuhkan vonis satu tahun masa rehabilitasi narkotika kepada cicit mantan Presiden Soeharto, Putri Aryanti Haryowibowo. Dia harus menjalani perawatan di Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) Cibubur, Jakarta Timur.
"Terdakwa terbukti telah menyalahgunakan narkotika untuk kepentingan diri sendiri dan dijatuhkan hukuman 1 tahun untuk menjalani rehabilitasi," kata Hakim Ketua Maman M. Ambari, saat membacakan putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis, 25 Agustus 2011.
Majelis menilai, Putri melanggar Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Putri juga terbukti mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,4 gram berdasarkan hasil uji laboratorium dan dalam pemeriksaan kepolisian.
Dalam pertimbangannya, hal-hal yang memberatkan yakni Putri telah bertentangan dengan program pemerintah memberantas narkotika dan merusak generasi muda. Sedangkan hal yang meringankan, usia Putri yang tergolong muda dan masih memiliki masa depan serta mengakui perbuatannya.
"Terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa telah menjalani konsultasi narkoba di klinik BNN pada 7 Oktober 2010 sampai 8 Desember 2010," katanya.
Putusan ini lebih ringan dibanding tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) yang menginginkan Putri dihukum pidana satu tahun penjara. Usai mendengar putusan tersebut, tim JPU menyatakan pikir-pikir.
Sebelumnya, Putri tertangkap bersama Gaus Notonegoro dan Eddie Setiono di kamar 826 hotel Maharani, bulan Maret 2011. Di kamar itu ditemukan plastik berisi sabu seberat 0,88 gram dan satu set peralatan untuk mengkonsumsi sabu. Berdasarkan hasil pemeriksaan urin, Putri tergolong sebagai pecandu narkotika.
Kemudian tim jaksa penuntut umum (JPU) Trimo menuntut hukuman 1 tahun potong tahanan penjara dan biaya perkara Rp2 ribu, dijatuhkan kepada Putri Aryanti Haryowibowo.
Menurut JPU, Putri terbukti menggunakan narkoba untuk diri sendiri. Untuk itu Putri terbukti melanggar Pasal 127 ayat 1 huruf a, sesuai dakwaan subsider. (eh)
"Terdakwa terbukti telah menyalahgunakan narkotika untuk kepentingan diri sendiri dan dijatuhkan hukuman 1 tahun untuk menjalani rehabilitasi," kata Hakim Ketua Maman M. Ambari, saat membacakan putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis, 25 Agustus 2011.
Majelis menilai, Putri melanggar Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Putri juga terbukti mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,4 gram berdasarkan hasil uji laboratorium dan dalam pemeriksaan kepolisian.
Dalam pertimbangannya, hal-hal yang memberatkan yakni Putri telah bertentangan dengan program pemerintah memberantas narkotika dan merusak generasi muda. Sedangkan hal yang meringankan, usia Putri yang tergolong muda dan masih memiliki masa depan serta mengakui perbuatannya.
"Terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa telah menjalani konsultasi narkoba di klinik BNN pada 7 Oktober 2010 sampai 8 Desember 2010," katanya.
Putusan ini lebih ringan dibanding tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) yang menginginkan Putri dihukum pidana satu tahun penjara. Usai mendengar putusan tersebut, tim JPU menyatakan pikir-pikir.
Sebelumnya, Putri tertangkap bersama Gaus Notonegoro dan Eddie Setiono di kamar 826 hotel Maharani, bulan Maret 2011. Di kamar itu ditemukan plastik berisi sabu seberat 0,88 gram dan satu set peralatan untuk mengkonsumsi sabu. Berdasarkan hasil pemeriksaan urin, Putri tergolong sebagai pecandu narkotika.
Kemudian tim jaksa penuntut umum (JPU) Trimo menuntut hukuman 1 tahun potong tahanan penjara dan biaya perkara Rp2 ribu, dijatuhkan kepada Putri Aryanti Haryowibowo.
Menurut JPU, Putri terbukti menggunakan narkoba untuk diri sendiri. Untuk itu Putri terbukti melanggar Pasal 127 ayat 1 huruf a, sesuai dakwaan subsider. (eh)
Divonis Bebas, Cicit Soeharto Harus Rehab
VIVAnews - Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta selatan menjatuhkan vonis satu tahun masa rehabilitasi narkotika kepada cicit mantan Presiden Soeharto, Putri Aryanti Haryowibowo. Dia harus menjalani perawatan di Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) Cibubur, Jakarta Timur.
"Terdakwa terbukti telah menyalahgunakan narkotika untuk kepentingan diri sendiri dan dijatuhkan hukuman 1 tahun untuk menjalani rehabilitasi," kata Hakim Ketua Maman M. Ambari, saat membacakan putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis, 25 Agustus 2011.
Majelis menilai, Putri melanggar Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Putri juga terbukti mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,4 gram berdasarkan hasil uji laboratorium dan dalam pemeriksaan kepolisian.
Dalam pertimbangannya, hal-hal yang memberatkan yakni Putri telah bertentangan dengan program pemerintah memberantas narkotika dan merusak generasi muda. Sedangkan hal yang meringankan, usia Putri yang tergolong muda dan masih memiliki masa depan serta mengakui perbuatannya.
"Terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa telah menjalani konsultasi narkoba di klinik BNN pada 7 Oktober 2010 sampai 8 Desember 2010," katanya.
Putusan ini lebih ringan dibanding tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) yang menginginkan Putri dihukum pidana satu tahun penjara. Usai mendengar putusan tersebut, tim JPU menyatakan pikir-pikir.
Sebelumnya, Putri tertangkap bersama Gaus Notonegoro dan Eddie Setiono di kamar 826 hotel Maharani, bulan Maret 2011. Di kamar itu ditemukan plastik berisi sabu seberat 0,88 gram dan satu set peralatan untuk mengkonsumsi sabu. Berdasarkan hasil pemeriksaan urin, Putri tergolong sebagai pecandu narkotika.
Kemudian tim jaksa penuntut umum (JPU) Trimo menuntut hukuman 1 tahun potong tahanan penjara dan biaya perkara Rp2 ribu, dijatuhkan kepada Putri Aryanti Haryowibowo.
Menurut JPU, Putri terbukti menggunakan narkoba untuk diri sendiri. Untuk itu Putri terbukti melanggar Pasal 127 ayat 1 huruf a, sesuai dakwaan subsider. (eh)
"Terdakwa terbukti telah menyalahgunakan narkotika untuk kepentingan diri sendiri dan dijatuhkan hukuman 1 tahun untuk menjalani rehabilitasi," kata Hakim Ketua Maman M. Ambari, saat membacakan putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis, 25 Agustus 2011.
Majelis menilai, Putri melanggar Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Putri juga terbukti mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,4 gram berdasarkan hasil uji laboratorium dan dalam pemeriksaan kepolisian.
Dalam pertimbangannya, hal-hal yang memberatkan yakni Putri telah bertentangan dengan program pemerintah memberantas narkotika dan merusak generasi muda. Sedangkan hal yang meringankan, usia Putri yang tergolong muda dan masih memiliki masa depan serta mengakui perbuatannya.
"Terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa telah menjalani konsultasi narkoba di klinik BNN pada 7 Oktober 2010 sampai 8 Desember 2010," katanya.
Putusan ini lebih ringan dibanding tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) yang menginginkan Putri dihukum pidana satu tahun penjara. Usai mendengar putusan tersebut, tim JPU menyatakan pikir-pikir.
Sebelumnya, Putri tertangkap bersama Gaus Notonegoro dan Eddie Setiono di kamar 826 hotel Maharani, bulan Maret 2011. Di kamar itu ditemukan plastik berisi sabu seberat 0,88 gram dan satu set peralatan untuk mengkonsumsi sabu. Berdasarkan hasil pemeriksaan urin, Putri tergolong sebagai pecandu narkotika.
Kemudian tim jaksa penuntut umum (JPU) Trimo menuntut hukuman 1 tahun potong tahanan penjara dan biaya perkara Rp2 ribu, dijatuhkan kepada Putri Aryanti Haryowibowo.
Menurut JPU, Putri terbukti menggunakan narkoba untuk diri sendiri. Untuk itu Putri terbukti melanggar Pasal 127 ayat 1 huruf a, sesuai dakwaan subsider. (eh)
PN Tangerang Dijaga Preman
VIVAnews - Sidang lanjutan Rusman Umar, terdakwa kasus narkoba yang merupakan mertua Wakil Walikota Tangerang, Arief R Wismansyah, berlangsung tertutup di PN Tangerang, Kamis 25 Agustus 2011. Bahkan, sidang yang seharus terbuka untuk umum ini jaga oleh puluhan preman.
Berdasarkan pantauan VIVAnews, puluhan preman itu berjaga di sekitar ruang sidang. Tidak hanya itu, mereka juga melarang para wartawan yang hendak meliput jalannya sidang."Jangan ada yang masuk ya," kata orang berbadan kekar.
Bahkan seorang wartawan televisi nasional yang mencoba mengambil gambar terdakwa Rusman saat keluar dari ruang sidang, sempat ditegur untuk tidak meneruskan kegiatan peliputan."Sudah mas jangan direkam," cetus salah satu pria.
Kondisi yang tidak kondusif membuat puluhan wartawan hanya bisa melihat ruang sidang Rusman Umar dari kejauhan. Tampak di depan pintu ruang sidang sudah dipenuhi oleh puluhan preman. Tulisan di depan ruang sidang juga dibalik oleh mereka menjadi "Tertutup".
Syamsul Bachri Harahap, Ketua Majlis Hakim yang menyidangkan kasus Rusman Umar, membantah dirinya memerintahkan agar sidang kasus narkoba itu berlangsung tertutup. "Justru saya minta supaya pintu sidang dibuka saja. Wartawan silahkan meliput dan ambil gambarnya," jelasnya.
Menurut Syamsul, pihaknya juga tidak mempercepat proses sidang kasus Rusman Umar. "Kami percepat pemeriksaan saksinya, karena saksi semua petugas Polisi yang dapat tugas pengamanan lebaran. Jadi jadwal sidang disesuaikan dengan mereka," ucapnya.
Sidang selanjutnya akan digelar pada 12 September mendatang, dengan agenda pemeriksaan keterangan ahli dan saksi yang meringankan. "Pihak kuasa hukum akan memanggil dokter RSKO (Rumah Sakit Ketergantungan Obat) Fatmawati, yang membuat surat keterangan pemeriksaan Rusman," kata Syamsul.
Rusman Umar ditahan di LP Pemuda sebagai tahanan titipan dari pengadilan. Sedangkan istrinya, Ayu Wulandira ditahan di LP Wanita Tangerang. Keduanya tertangkap tangan karena menyimpan ganja seberat 3,4 gram pada 5 Juli 2011 di sebuah rumah di Kampung Kedaung RT 003 RW 02, Kelurahan Kedaung Wetan, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang.
Berdasarkan pantauan VIVAnews, puluhan preman itu berjaga di sekitar ruang sidang. Tidak hanya itu, mereka juga melarang para wartawan yang hendak meliput jalannya sidang."Jangan ada yang masuk ya," kata orang berbadan kekar.
Bahkan seorang wartawan televisi nasional yang mencoba mengambil gambar terdakwa Rusman saat keluar dari ruang sidang, sempat ditegur untuk tidak meneruskan kegiatan peliputan."Sudah mas jangan direkam," cetus salah satu pria.
Kondisi yang tidak kondusif membuat puluhan wartawan hanya bisa melihat ruang sidang Rusman Umar dari kejauhan. Tampak di depan pintu ruang sidang sudah dipenuhi oleh puluhan preman. Tulisan di depan ruang sidang juga dibalik oleh mereka menjadi "Tertutup".
Syamsul Bachri Harahap, Ketua Majlis Hakim yang menyidangkan kasus Rusman Umar, membantah dirinya memerintahkan agar sidang kasus narkoba itu berlangsung tertutup. "Justru saya minta supaya pintu sidang dibuka saja. Wartawan silahkan meliput dan ambil gambarnya," jelasnya.
Menurut Syamsul, pihaknya juga tidak mempercepat proses sidang kasus Rusman Umar. "Kami percepat pemeriksaan saksinya, karena saksi semua petugas Polisi yang dapat tugas pengamanan lebaran. Jadi jadwal sidang disesuaikan dengan mereka," ucapnya.
Sidang selanjutnya akan digelar pada 12 September mendatang, dengan agenda pemeriksaan keterangan ahli dan saksi yang meringankan. "Pihak kuasa hukum akan memanggil dokter RSKO (Rumah Sakit Ketergantungan Obat) Fatmawati, yang membuat surat keterangan pemeriksaan Rusman," kata Syamsul.
Rusman Umar ditahan di LP Pemuda sebagai tahanan titipan dari pengadilan. Sedangkan istrinya, Ayu Wulandira ditahan di LP Wanita Tangerang. Keduanya tertangkap tangan karena menyimpan ganja seberat 3,4 gram pada 5 Juli 2011 di sebuah rumah di Kampung Kedaung RT 003 RW 02, Kelurahan Kedaung Wetan, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang.
Kanker, Ketua F-Gerindra Absen 2 Tahun di DPR
VIVAnews - Ketua Fraksi Partai Gerindra, Wijono Harjanto, sudah lama tidak hadir di rapat-rapat DPR RI. Sekretaris Fraksi Gerindra, Edhie Prabowo, mengungkapkan alasan kenapa ketua fraksinya itu sering absen.
"Sejak pelantikan, Beliau pernah ikut dua kali rapat di Dewan. Sampai akhirnya beliau sakit kritis, parah. Sampai-sampai Beliau harus terapi berkali-kali dan sebagainya. Sakit, benar-benar sakit," ujar Edhie saat dihubungi VIVAnews, Kamis, 25 Agustus 2011.
Edhie menegaskan ketidakhadiran Wijono bukan karena malas atau lalai menjalankan tugas sebagai wakil rakyat, tapi karena izin berobat. "Jelas pemberitaan di beberapa media yang menyatakan bahwa Beliau (Wijono) hampir dua tahun tak pernah hadir di DPR itu tidak benar," kata Edhie.
"Beliau hadir juga, tapi ada izin. Bahwa Beliau sering tidak masuk, itu betul. Tapi bukan karena Beliau ke mana-mana, karena sakit. Terapi kan butuh waktu," tambah Edhie.
Pimpinan partai tidak mempermasalahkan hal ini, begitu juga dengan para anggota fraksi. "Masalah pergantian dan sebagainya, DPP sampai saat ini belum ada perintah apapun dan saya pikir kami menganggap Beliau masih sebagai tokoh. Kami menganggap Beliau sebagai pimpinan fraksi," kata Edhie. "Kami masih jalan."
Menurut Edhie, meski sakit Wijono tetap bisa menjalankan tugasnya sebagai ketua fraksi. Koordnasi DPP Gerindra dengan fraksinya di DPR tetap bisa berjalan karena sistem kepemimpinan fraksi yang kolegial. "Ada ketua fraksi, tiga wakil ketua fraksi, sekertaris fraksi," kata Edhie.
Soal apakah sudah ada teguran dari Badan Kehormatan DPR, Edhie mengatakan belum mengetahinya.
Sekjen DPP Gerindra, Ahmad Muzani, menyampaikan hal senada. Muzani menjelaskan Wijono kerap tidak hadir di DPR karena harus menjalani pengobatan atas penyakit kanker getah bening yang dideritanya.
"Dia memang sakit kanker getah bening. Jadi sering menjalani terapi kemo. Dua minggu lalu dia menjalani perawatan intensif di Guang Zhou, China," ujar Muzani. (kd)
"Sejak pelantikan, Beliau pernah ikut dua kali rapat di Dewan. Sampai akhirnya beliau sakit kritis, parah. Sampai-sampai Beliau harus terapi berkali-kali dan sebagainya. Sakit, benar-benar sakit," ujar Edhie saat dihubungi VIVAnews, Kamis, 25 Agustus 2011.
Edhie menegaskan ketidakhadiran Wijono bukan karena malas atau lalai menjalankan tugas sebagai wakil rakyat, tapi karena izin berobat. "Jelas pemberitaan di beberapa media yang menyatakan bahwa Beliau (Wijono) hampir dua tahun tak pernah hadir di DPR itu tidak benar," kata Edhie.
"Beliau hadir juga, tapi ada izin. Bahwa Beliau sering tidak masuk, itu betul. Tapi bukan karena Beliau ke mana-mana, karena sakit. Terapi kan butuh waktu," tambah Edhie.
Pimpinan partai tidak mempermasalahkan hal ini, begitu juga dengan para anggota fraksi. "Masalah pergantian dan sebagainya, DPP sampai saat ini belum ada perintah apapun dan saya pikir kami menganggap Beliau masih sebagai tokoh. Kami menganggap Beliau sebagai pimpinan fraksi," kata Edhie. "Kami masih jalan."
Menurut Edhie, meski sakit Wijono tetap bisa menjalankan tugasnya sebagai ketua fraksi. Koordnasi DPP Gerindra dengan fraksinya di DPR tetap bisa berjalan karena sistem kepemimpinan fraksi yang kolegial. "Ada ketua fraksi, tiga wakil ketua fraksi, sekertaris fraksi," kata Edhie.
Soal apakah sudah ada teguran dari Badan Kehormatan DPR, Edhie mengatakan belum mengetahinya.
Sekjen DPP Gerindra, Ahmad Muzani, menyampaikan hal senada. Muzani menjelaskan Wijono kerap tidak hadir di DPR karena harus menjalani pengobatan atas penyakit kanker getah bening yang dideritanya.
"Dia memang sakit kanker getah bening. Jadi sering menjalani terapi kemo. Dua minggu lalu dia menjalani perawatan intensif di Guang Zhou, China," ujar Muzani. (kd)
PAN Jagokan Bambang Widjoyanto Jadi Ketua KPK
VIVAnews - Delapan nama calon pemimpin KPK sudah masuk ke DPR, dan segera dikerucutkan menjadi empat nama. Namun, Partai Amanat Nasional tidak perlu berlama-lama dalam menentukan siapa yang akan dipilih. Sosok Bambang Widjoyanto dinilai pantas untuk memimpin lembaga ini.
"Untuk pimpinan KPK, kita mendukung Bambang Widjoyanto dari berbagai macam persyaratan, beliau memenuhi syarat, berani bersih, visioner," kata Ketua DPP PAN, Bima Arya Sugiarto saat ditemui di Rumah PAN, Jl Warung Buncit, Jakarta, Kamis 25 Agustus 2011.
Menurut Bima Arya, meski belum final secara institusional, tetapi dia memastikan bahwa seluruh kader partai yang didirikan tokoh reformasi Amien Rais ini akan mendorong Bambang.
Lebih lanjut, kata dia, jika Bambang terpilih, maka akan ada sebuah angin segar untuk upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Selain itu, adanya keoptimisan penuntasan kasus Wisma Atlet yang melibatkan mantan petinggi Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin.
"Harus yakin, kalau dari awal tidak yakin gimana?. Justru dukungan dan keyakinan kita ini yang membuat KPK semakin kuat dan tidak memiliki beban kedepannya," ujarnya mengakhiri perbincangan. (sj)
"Untuk pimpinan KPK, kita mendukung Bambang Widjoyanto dari berbagai macam persyaratan, beliau memenuhi syarat, berani bersih, visioner," kata Ketua DPP PAN, Bima Arya Sugiarto saat ditemui di Rumah PAN, Jl Warung Buncit, Jakarta, Kamis 25 Agustus 2011.
Menurut Bima Arya, meski belum final secara institusional, tetapi dia memastikan bahwa seluruh kader partai yang didirikan tokoh reformasi Amien Rais ini akan mendorong Bambang.
Lebih lanjut, kata dia, jika Bambang terpilih, maka akan ada sebuah angin segar untuk upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Selain itu, adanya keoptimisan penuntasan kasus Wisma Atlet yang melibatkan mantan petinggi Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin.
"Harus yakin, kalau dari awal tidak yakin gimana?. Justru dukungan dan keyakinan kita ini yang membuat KPK semakin kuat dan tidak memiliki beban kedepannya," ujarnya mengakhiri perbincangan. (sj)
PPP Optimis Raup 12 Juta Suara di Pemilu 2014
VIVAnews - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) optimis bakal meraup 12 juta suara di pemilu 2014 mendatang. Target itu lebih tinggi jika dibanding perolehan suara di pemilu 2009 lalu, yakni sebanyak 5,67 juta suara.
"Target itu sesuai dengan kondisi partai saat ini, karena banyak kader
yang telah memutuskan kembali ke PPP sebagai rumah besar umat Islam," kata Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) M Romahurmuziy, saat menghadiri acara Buka Puasa Bersama Kader PPP di Surabaya Kamis, 25 Agustus 2011.
Menurutnya, umat Islam di Indonesia mulai sadar akan keberadaan partai yang benar-benar bernafas Islam. "Kalau dilihat secara kultur, para pengurus partai serta para kiai mulai kembali ke PPP. Jelas itu menjadi kekuatan tersendiri untuk mendongkrak perolehan suara untuk PPP," lanjutnya.
Ia menegaskan PPP akan selalu membuka diri kepada siapapun
yang sebelumnya berselancar di parpol lain. Dengan kembalinya sejumlah tokoh ke PPP, dirinya merasa yakin dapat mengulang kejayaan partai di masa lalu yang berhasil mendapat 27 kursi di DPR-RI.
"Kalau tidak bisa semua, minimal separuh dari jumlah itu harus
kita dapat. Apalagi sekarang banyak kiai yang notabene pengurus
pesantren resmi kembali ke PPP," ungkapnya.
Lebih lanjut, kata dia, Provinsi Jatim merupakan salah satu wilayah pendulang suara terbanyak parta PPP. Sebab, dari sekian banyak ponpes yang tersebar di Indonesia, 18 ribu lebih berada di Jatim.
"Target itu sesuai dengan kondisi partai saat ini, karena banyak kader
yang telah memutuskan kembali ke PPP sebagai rumah besar umat Islam," kata Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) M Romahurmuziy, saat menghadiri acara Buka Puasa Bersama Kader PPP di Surabaya Kamis, 25 Agustus 2011.
Menurutnya, umat Islam di Indonesia mulai sadar akan keberadaan partai yang benar-benar bernafas Islam. "Kalau dilihat secara kultur, para pengurus partai serta para kiai mulai kembali ke PPP. Jelas itu menjadi kekuatan tersendiri untuk mendongkrak perolehan suara untuk PPP," lanjutnya.
Ia menegaskan PPP akan selalu membuka diri kepada siapapun
yang sebelumnya berselancar di parpol lain. Dengan kembalinya sejumlah tokoh ke PPP, dirinya merasa yakin dapat mengulang kejayaan partai di masa lalu yang berhasil mendapat 27 kursi di DPR-RI.
"Kalau tidak bisa semua, minimal separuh dari jumlah itu harus
kita dapat. Apalagi sekarang banyak kiai yang notabene pengurus
pesantren resmi kembali ke PPP," ungkapnya.
Lebih lanjut, kata dia, Provinsi Jatim merupakan salah satu wilayah pendulang suara terbanyak parta PPP. Sebab, dari sekian banyak ponpes yang tersebar di Indonesia, 18 ribu lebih berada di Jatim.
Disuap Rp1 Miliar, Kapolsek Cicendo Dicopot
VIVAnews - Kepala Kepolisian Sektor Cicendo, Bandung, Jawa Barat, Komisaris Polisi Brusel, ditangkap rekan sejawatnya. Dia diduga telah menerima suap Rp1 miliar dari tersangka kasus narkoba.
Kepolisian Resort Kota Besar Bandung menyatakan telah menyerahkan kasus tersebut kepada Kepolisian Daerah Jawa Barat. Polisi menduga Kompol Brusel menerima suap setelah melepaskan tersangka kasus narkoba berinisial A yang kedapatan membawa shabu seberat empat gram. Tersangka narkoba itu ditangkap oleh petugas bea dan cukai di Bandara Husein Sastranegara Bandung beberapa waktu lalu.
"Kami telah menyerahkan kasus yang melibatkan Kapolsek Cicendo Coblong, Kompol Brusell ke Polda Jabar. Silahkan tanya ke Kabid Humas Polda Jabar," ujar Kapolrestabes Bandung Kombes Pol Widodo Prihastopo di Mapolrestabes Bandung, Rabu 24 Agustus 2011 malam.
Widodo mengaku telah mengambil tindakan tegas kepada anak buahnya itu. Ia mengklaim telah menindak terkait pelanggaran kode etik. "Yang bersangkutan telah disidang kode etik yang dipimpin langsung oleh Wakapolrestabes (red-AKBP Rhinto Prastowo), kategorinya penyalahgunaan wewenang," katanya.
Widodo mengharapkan kejadian serupa tidak terulang kepada anak buahnya yang lain. Ia pun menghimbau kepada kapolsek-kapolsek yang lain untuk turun memantau dinamika di wilayahnya masing-masing "Jangan di kantor saja, kapolsek-kapolsek harus mau turun ke lapangan untuk memantau dinamika masyarakat di wilayahnya masing-masing," katanya.
Selain itu, Widodo pun mengingatkan kepada anak buahnya tugas pokok sebagai petugas kepolisian, yakni Pemelihara, Penegak Hukum, Pelindung juga Pengayom Masyarakat. "Apapun inovasi dan improvisasinya tapi outputnya harus mengacu hal-hal tersebut," bebernya.
Sementara itu Kabid Humas Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Agus Riyanto, menjelaskan, pihaknya telah menetapkan Kapolsek Cicendo sebagai tersangka. Dia dijerat dengan Pasal 419 jo 52 KUHP dengan ancaman lima tahun. Selain itu, pihaknya juga tengah memeriksa tujuh orang saksi yang terkait kasus tersebut.
Selain itu tersangka juga terancam Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PDTH). Namun, pemecatan tersebut akan diberlakukan jika keduanya divonis lebih dari tiga bulan. "Sanksi bisa macam-macam, kalau kasusnya umum dan hukumannya diatas tiga bulan dapat dilakukan kode etik yang maksimal sanksinya sesuai pasal 17, yakni PTDH," bebernya.
Sebelumnya kedua tersangka diduga menerima suap senilai Rp1 miliar dengan melepas tersangka warga Negara Malaysia berinisial A, pembawa shabu seberat empat gram yang ditangkap oleh petugas bea dan cukai di Bandara Husein Sastranegara Bandung beberapa waktu lalu. (eh)
Kepolisian Resort Kota Besar Bandung menyatakan telah menyerahkan kasus tersebut kepada Kepolisian Daerah Jawa Barat. Polisi menduga Kompol Brusel menerima suap setelah melepaskan tersangka kasus narkoba berinisial A yang kedapatan membawa shabu seberat empat gram. Tersangka narkoba itu ditangkap oleh petugas bea dan cukai di Bandara Husein Sastranegara Bandung beberapa waktu lalu.
"Kami telah menyerahkan kasus yang melibatkan Kapolsek Cicendo Coblong, Kompol Brusell ke Polda Jabar. Silahkan tanya ke Kabid Humas Polda Jabar," ujar Kapolrestabes Bandung Kombes Pol Widodo Prihastopo di Mapolrestabes Bandung, Rabu 24 Agustus 2011 malam.
Widodo mengaku telah mengambil tindakan tegas kepada anak buahnya itu. Ia mengklaim telah menindak terkait pelanggaran kode etik. "Yang bersangkutan telah disidang kode etik yang dipimpin langsung oleh Wakapolrestabes (red-AKBP Rhinto Prastowo), kategorinya penyalahgunaan wewenang," katanya.
Widodo mengharapkan kejadian serupa tidak terulang kepada anak buahnya yang lain. Ia pun menghimbau kepada kapolsek-kapolsek yang lain untuk turun memantau dinamika di wilayahnya masing-masing "Jangan di kantor saja, kapolsek-kapolsek harus mau turun ke lapangan untuk memantau dinamika masyarakat di wilayahnya masing-masing," katanya.
Selain itu, Widodo pun mengingatkan kepada anak buahnya tugas pokok sebagai petugas kepolisian, yakni Pemelihara, Penegak Hukum, Pelindung juga Pengayom Masyarakat. "Apapun inovasi dan improvisasinya tapi outputnya harus mengacu hal-hal tersebut," bebernya.
Sementara itu Kabid Humas Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Agus Riyanto, menjelaskan, pihaknya telah menetapkan Kapolsek Cicendo sebagai tersangka. Dia dijerat dengan Pasal 419 jo 52 KUHP dengan ancaman lima tahun. Selain itu, pihaknya juga tengah memeriksa tujuh orang saksi yang terkait kasus tersebut.
Selain itu tersangka juga terancam Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PDTH). Namun, pemecatan tersebut akan diberlakukan jika keduanya divonis lebih dari tiga bulan. "Sanksi bisa macam-macam, kalau kasusnya umum dan hukumannya diatas tiga bulan dapat dilakukan kode etik yang maksimal sanksinya sesuai pasal 17, yakni PTDH," bebernya.
Sebelumnya kedua tersangka diduga menerima suap senilai Rp1 miliar dengan melepas tersangka warga Negara Malaysia berinisial A, pembawa shabu seberat empat gram yang ditangkap oleh petugas bea dan cukai di Bandara Husein Sastranegara Bandung beberapa waktu lalu. (eh)
Aksi Mogok Ribuan Karyawan Carrefour Batal Dilakukan Hari Ini
Andri Haryanto - detikNews
Jakarta - Rencana aksi mogok yang akan dilakukan ribuan karyawan Carrefour batal digelar hari ini, menyusul tuntutan pihak Serikat Pekerja Carrefour Indonesia (SPCI) yang menginginkan 50-an karyawan dicabut dari sanksi skorsing oleh perusahaan. SPCI mengancam tetap akan melakukan aksi mogok bila perusahaan tidak memenuhi tuntutan mereka.
"Bila perusahaan tetap tidak mencabut skorsing kepada 50-an karyawan kami tetap akan melakukan aksi mogok tanggal 27 Agustus 2011," kata Ketua Umum SPCI Imam Setiawan saat dihubungi wartawan, Kamis (25/8) malam.
Penundaan aksi yang akan dilakukan karyawan Carrefour se-Jabodetabek tersebut diputuskan setelah pihaknya menggelar pertemuan dengan perwakilan perusahaan, semalam. Dalam pertemuan tersebut pihak perusahaan setuju untuk membahas Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang dijadwalkan 14 September 2011.
"Tapi kami meminta dulu perusahaan mencabut skorsing yang diterima para karyawan," tegas Imam.
Pencabutan tersebut, jelasnya, adalah untuk memberikan hak suara kepada para karyawan untuk maju dalam perundingan pembuatan PKB seperti yang dituntut pihak SPCI.
"Kalau tidak dicabut, siapa yang akan ikut dalam pertemuan nanti?" ujar Imam.
Dia mencatat, sebanyak 200-an karyawan terkena sanksi oleh perusahaannya, dan 50-an karyawan dantaranya terkena skorsing. Semua karyawan bekerja di wilayah Carrefour di Jabodetabek.
Sanksi tersebut diberikan atas aksi pemasangan pita hitam di atribut karyawan menyusul penolakan pihak manajemen terhadap tuntutan pembentukan PKB.
Sebelumnya, Head of Public Affairs PT Carrefour Indonesia Satria Hamid Ahmadi, sangat menyayangkan rencana aksi mogok massal itu. Menurut dia, seharusnya ancaman itu tidak perlu ada mengingat sampai detik ini pihak manajemen terus mencari solusi terhadap masalah yang mereka keluhkan.
"Seharusnya tidak perlu ada ancaman demo itu, karena sesungguhnya apa yang mereka keluhkan itu sedang kita bicarakan secara intens di internal. Seharusnya alangkah lebih baik jika kita duduk bareng dan mencari solusi yang baik dengan cara musyawarah dan mufakat," terang Satria saat dihubungi detikcom.
Satria membantah apa yang menjadi tuntutan karyawan selama ini tidak ditanggapi. Hanya saja terkait rencana ini, menurut dia, manajemen akan melihat dulu apakah ini murni keinginan karyawan atau ada yang mendalangi.
"Kita akan lihat dulu apakah ini murni dari serikat pekerja kita atau ada mempengaruhi dari luar yang coba merusak iklim kerja di Carrefour," tambahnya.
Terkait adanya keluhan dari karyawan yang meminta Perjanjian Kerja Antar Waktu dihapuskan, menurut Satria, itu pada awal mereka bekerja sudah diterangkan bagaimana sistem kerja di perusahaan retail.
"Pada awal bekerja mereka sudah diberi tahu bahwa sistem kerja di retail itu ada sistem kerjanya shift. Dan sesuai UU, kalau pembicaraan bilateral tidak bisa menyelesaikan masalah ini, maka bukan tidak mungkin ada mediasi dibantu oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja dan itu memang diperbolehkan," katanya.
Jakarta - Rencana aksi mogok yang akan dilakukan ribuan karyawan Carrefour batal digelar hari ini, menyusul tuntutan pihak Serikat Pekerja Carrefour Indonesia (SPCI) yang menginginkan 50-an karyawan dicabut dari sanksi skorsing oleh perusahaan. SPCI mengancam tetap akan melakukan aksi mogok bila perusahaan tidak memenuhi tuntutan mereka.
"Bila perusahaan tetap tidak mencabut skorsing kepada 50-an karyawan kami tetap akan melakukan aksi mogok tanggal 27 Agustus 2011," kata Ketua Umum SPCI Imam Setiawan saat dihubungi wartawan, Kamis (25/8) malam.
Penundaan aksi yang akan dilakukan karyawan Carrefour se-Jabodetabek tersebut diputuskan setelah pihaknya menggelar pertemuan dengan perwakilan perusahaan, semalam. Dalam pertemuan tersebut pihak perusahaan setuju untuk membahas Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang dijadwalkan 14 September 2011.
"Tapi kami meminta dulu perusahaan mencabut skorsing yang diterima para karyawan," tegas Imam.
Pencabutan tersebut, jelasnya, adalah untuk memberikan hak suara kepada para karyawan untuk maju dalam perundingan pembuatan PKB seperti yang dituntut pihak SPCI.
"Kalau tidak dicabut, siapa yang akan ikut dalam pertemuan nanti?" ujar Imam.
Dia mencatat, sebanyak 200-an karyawan terkena sanksi oleh perusahaannya, dan 50-an karyawan dantaranya terkena skorsing. Semua karyawan bekerja di wilayah Carrefour di Jabodetabek.
Sanksi tersebut diberikan atas aksi pemasangan pita hitam di atribut karyawan menyusul penolakan pihak manajemen terhadap tuntutan pembentukan PKB.
Sebelumnya, Head of Public Affairs PT Carrefour Indonesia Satria Hamid Ahmadi, sangat menyayangkan rencana aksi mogok massal itu. Menurut dia, seharusnya ancaman itu tidak perlu ada mengingat sampai detik ini pihak manajemen terus mencari solusi terhadap masalah yang mereka keluhkan.
"Seharusnya tidak perlu ada ancaman demo itu, karena sesungguhnya apa yang mereka keluhkan itu sedang kita bicarakan secara intens di internal. Seharusnya alangkah lebih baik jika kita duduk bareng dan mencari solusi yang baik dengan cara musyawarah dan mufakat," terang Satria saat dihubungi detikcom.
Satria membantah apa yang menjadi tuntutan karyawan selama ini tidak ditanggapi. Hanya saja terkait rencana ini, menurut dia, manajemen akan melihat dulu apakah ini murni keinginan karyawan atau ada yang mendalangi.
"Kita akan lihat dulu apakah ini murni dari serikat pekerja kita atau ada mempengaruhi dari luar yang coba merusak iklim kerja di Carrefour," tambahnya.
Terkait adanya keluhan dari karyawan yang meminta Perjanjian Kerja Antar Waktu dihapuskan, menurut Satria, itu pada awal mereka bekerja sudah diterangkan bagaimana sistem kerja di perusahaan retail.
"Pada awal bekerja mereka sudah diberi tahu bahwa sistem kerja di retail itu ada sistem kerjanya shift. Dan sesuai UU, kalau pembicaraan bilateral tidak bisa menyelesaikan masalah ini, maka bukan tidak mungkin ada mediasi dibantu oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja dan itu memang diperbolehkan," katanya.
Bantah Pelecehan, Garuda Sampaikan Testimoni Calon Pramugari di Korsel
Laurencius Simanjuntak - detikNews
Jakarta - Garuda Indonesia menegaskan dugaan pelecehan terhadap calon pramugari maskapai tersebut di Korea Selatan tidak benar adanya. Mengutip media lokal setempat, Garuda menyampaikan kesaksian para calon pramugrari.
“Kami merasa malu dan tidak nyaman karena adanya pemberitaan bahwa calon pramugari Korea yang menjalani proses seleksi untuk menjadi awak kabin Garuda harus melepas pakaian, dan dokter menyentuh payudara kami dalam proses pemeriksaan kesehatan yang dilaksanakan," kata salah seorang pramugari seperti dikutip media chosun.com, sebagaimana rilis Garuda, Kamis (25/8/2011).
VP Corporate Communication Garuda, Pujobroto, mengatakan, sejumlah media lokal Korea hari Rabu (24/8) telah melakukan wawancara dengan sepuluh calon pramugari Korea seusai mengikuti proses seleksi tahap akhir untuk menjadi pramugari, di kantor Garuda di Seoul, Korsel.
“Kami tidak bodoh, dan apabila dokter betul-betul melakukan hal tersebut, apakah kami akan diam saja dan tidak akan melakukan keberatan-keberatan?” kesaksian pramugari di media berhuruf kanji itu lagi.
Pujobroto memastikan, seluruh calon pramugari yang menjalani pemeriksaan kesehatan tetap menggunakan bra dan pakaian gaun pemeriksaan kesehatan. "Dan dokter hanya memeriksa dada bagian atas pada saat melakukan proses pemeriksaan," ujarnya.
Pujobroto juga memastikan, proses pemeriksaan kesehatan terhadap calon pramugari dilakukan oleh dokter sesuai standar profesi, dan terikat sumpah dokter. "Di samping itu pada saat melakukan pemeriksaan, dokter juga didampingi staf lokal wanita berwarga negara Korea, yang membantu menyampaikan penjelasan berkaitan dengan pemeriksaan kesehatan yang dilaksanakan," jelasnya.
Jakarta - Garuda Indonesia menegaskan dugaan pelecehan terhadap calon pramugari maskapai tersebut di Korea Selatan tidak benar adanya. Mengutip media lokal setempat, Garuda menyampaikan kesaksian para calon pramugrari.
“Kami merasa malu dan tidak nyaman karena adanya pemberitaan bahwa calon pramugari Korea yang menjalani proses seleksi untuk menjadi awak kabin Garuda harus melepas pakaian, dan dokter menyentuh payudara kami dalam proses pemeriksaan kesehatan yang dilaksanakan," kata salah seorang pramugari seperti dikutip media chosun.com, sebagaimana rilis Garuda, Kamis (25/8/2011).
VP Corporate Communication Garuda, Pujobroto, mengatakan, sejumlah media lokal Korea hari Rabu (24/8) telah melakukan wawancara dengan sepuluh calon pramugari Korea seusai mengikuti proses seleksi tahap akhir untuk menjadi pramugari, di kantor Garuda di Seoul, Korsel.
“Kami tidak bodoh, dan apabila dokter betul-betul melakukan hal tersebut, apakah kami akan diam saja dan tidak akan melakukan keberatan-keberatan?” kesaksian pramugari di media berhuruf kanji itu lagi.
Pujobroto memastikan, seluruh calon pramugari yang menjalani pemeriksaan kesehatan tetap menggunakan bra dan pakaian gaun pemeriksaan kesehatan. "Dan dokter hanya memeriksa dada bagian atas pada saat melakukan proses pemeriksaan," ujarnya.
Pujobroto juga memastikan, proses pemeriksaan kesehatan terhadap calon pramugari dilakukan oleh dokter sesuai standar profesi, dan terikat sumpah dokter. "Di samping itu pada saat melakukan pemeriksaan, dokter juga didampingi staf lokal wanita berwarga negara Korea, yang membantu menyampaikan penjelasan berkaitan dengan pemeriksaan kesehatan yang dilaksanakan," jelasnya.
Calon Pramugari Korsel: Tes Garuda Tak Cabul
VIVAnews -- Pengakuan terbaru sejumlah perempuan Korea Selatan yang mengikuti tes calon pramugari Garuda Indonesia, muncul di sejumlah media di Negeri Ginseng.
Seperti dilaporkan Chosun.com, salah satu calon pramugari membantah pemberitaan yang melaporkan metode perekrutan pramugari yang dinilai cabul. "Kami merasa malu dan tidak nyaman karena adanya pemberitaan bahwa calon pramugari Korea yang menjalani proses seleksi untuk menjadi awak kabin Garuda harus melepas pakaian, dan -- maaf --dokter menyentuh payudara kami dalam proses pemeriksaan kesehatan yang dilaksanakan," kata salah satu calon, seperti disampaikan dalam rilis Garuda Indonesia.
Dia menambahkan, para calon tentu saja tak akan rela menjadi obyek pelecehan seksual. "Kami tidak bodoh, dan apabila dokter betul-betul melakukan hal tersebut, apakah kami akan diam saja dan tidak akan melakukan keberatan – keberatan ?," kata perempuan yang namanya tak disebutkan itu.
Dia menceritakan, seluruh calon pramugari yang menjalani pemeriksaan kesehatan tetap menggunakan bra dan sejenis gaun. Dalam pemeriksaan kesehatan, dan dokter hanya memeriksa dada bagian atas.
Sebelumnya, sejumlah media memberitakan skandal rekrutmen Garuda Indonesia. Korea Times misalnya, memberitakan pengakuan calon pramugrari bahwa mereka diminta melepas pakaian, kecuali pakaian dalam mereka pakai, dan berbaring di atas meja. Lalu, seorang dokter Indonesia berusia setengah baya datang ke ruang pemeriksaan -- menyentuh dada dan bagian lain untuk memastikan para calon tidak memiliki implan payudara dan benda-benda artifisial lain di tubuhnya.
"Seperti penjelasan Garuda sebelumnya, bahwa kejadian pemberitaan yang diduga kurang pantas tersebut adalah tidak benar," kata VP Coorporate Communications Garuda Indonesia, Pujobroto dalam rilis yang diterima VIVAnews Kamis malam.
Dia menambahkan, proses pemeriksaan kesehatan terhadap calon pramugari dari Korea yang akan bertugas di Garuda dilakukan oleh dokter sesuai standar profesi, dan terikat sumpah dokter. "Di samping itu pada saat melakukan pemeriksaan, dokter juga didampingi staf lokal wanita berwarga Negara Korea, yang membantu menyampaikan penjelasan berkaitan dengan pemeriksaan kesehatan yang dilaksanakan."
Proses seleksi pramugari Korea tersebut telah dilaksanakan Garuda mulai tanggal 27 Juli 2011, dan lima peserta diantaranya tidak berhasil lulus untuk mengikuti tahapan seleksi selanjutnya. (eh)
Seperti dilaporkan Chosun.com, salah satu calon pramugari membantah pemberitaan yang melaporkan metode perekrutan pramugari yang dinilai cabul. "Kami merasa malu dan tidak nyaman karena adanya pemberitaan bahwa calon pramugari Korea yang menjalani proses seleksi untuk menjadi awak kabin Garuda harus melepas pakaian, dan -- maaf --dokter menyentuh payudara kami dalam proses pemeriksaan kesehatan yang dilaksanakan," kata salah satu calon, seperti disampaikan dalam rilis Garuda Indonesia.
Dia menambahkan, para calon tentu saja tak akan rela menjadi obyek pelecehan seksual. "Kami tidak bodoh, dan apabila dokter betul-betul melakukan hal tersebut, apakah kami akan diam saja dan tidak akan melakukan keberatan – keberatan ?," kata perempuan yang namanya tak disebutkan itu.
Dia menceritakan, seluruh calon pramugari yang menjalani pemeriksaan kesehatan tetap menggunakan bra dan sejenis gaun. Dalam pemeriksaan kesehatan, dan dokter hanya memeriksa dada bagian atas.
Sebelumnya, sejumlah media memberitakan skandal rekrutmen Garuda Indonesia. Korea Times misalnya, memberitakan pengakuan calon pramugrari bahwa mereka diminta melepas pakaian, kecuali pakaian dalam mereka pakai, dan berbaring di atas meja. Lalu, seorang dokter Indonesia berusia setengah baya datang ke ruang pemeriksaan -- menyentuh dada dan bagian lain untuk memastikan para calon tidak memiliki implan payudara dan benda-benda artifisial lain di tubuhnya.
"Seperti penjelasan Garuda sebelumnya, bahwa kejadian pemberitaan yang diduga kurang pantas tersebut adalah tidak benar," kata VP Coorporate Communications Garuda Indonesia, Pujobroto dalam rilis yang diterima VIVAnews Kamis malam.
Dia menambahkan, proses pemeriksaan kesehatan terhadap calon pramugari dari Korea yang akan bertugas di Garuda dilakukan oleh dokter sesuai standar profesi, dan terikat sumpah dokter. "Di samping itu pada saat melakukan pemeriksaan, dokter juga didampingi staf lokal wanita berwarga Negara Korea, yang membantu menyampaikan penjelasan berkaitan dengan pemeriksaan kesehatan yang dilaksanakan."
Proses seleksi pramugari Korea tersebut telah dilaksanakan Garuda mulai tanggal 27 Juli 2011, dan lima peserta diantaranya tidak berhasil lulus untuk mengikuti tahapan seleksi selanjutnya. (eh)
Langganan:
Postingan (Atom)