INILAH.COM, Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai usulan agar Badan Anggaran (Banggar) DPR dibubarkan dinilai kurang tepat.
"Bila Banggar dibubarkan dengan alasan adanya mafia anggaran saya kira kurang pas, persoalannya bukan pada institusi, namun pada orang atau SDM yang menjabat," ujar anggota Komisi III Fraksi PKS Aboe Bakar Al-Habsy, saat dihubungi INILAH.COM, Rabu (24/8/2011).
Menurutnya, jika logika demikian yang digunakan, dapat merusak bangsa ini. Sebab, menganggap suatu institusi harus dibubarkan hanya karena oknum tertentu. "Nanti ada usulan pembubaran Polri karena adanya mafia hukum, ini kan tidak tepat," katanya.
Lebih lanjut, hak budgeting anggota DPR tetap harus melekat pada setiap anggota DPR. "Namun bila kita mengevaluasi berdasarkan konstitusi saya kira lebih tepat. Budgeting adalah hak yang melekat pada setiap anggota," katanya.
Usulan agar Badan Anggaran (Banggar) DPR dibubarkan digulirkan oleh anggota DPR. Salah satunya dari Tjahjo Kumolo dari Fraksi PDI Perjuangan. Tjahjo mengusulkan agar fungsi budgeting juga dikembalikan ke masing-masing komisi. [bar]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar