VIVAnews - Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Tjahjo Kumolo, menyatakan DPR tidak bisa didikte oleh pemerintah terkait pemilihan pimpinan KPK mendatang. Tjahjo menghargai upaya pansel memberikan ranking atau peringkat terhadap para calon, namun DPR adalah lembaga politik yang keputusannya berdasarkan pertimbangan politik.
"DPR jangan didikte oleh pemerintah. Kami menghargai pemerintah dengan panselnya yang sudah memilih calon yang terbaik di antara yang baik. Tapi DPR punya keputusan yang sifatnya politik, karena ini lembaga politik. Keputusan yang sifatnya politik pun tidak bisa lepas juga dari jumlah delapan nama ini," ujar Tjahjo di DPR RI, Jakarta, Selasa 23 Agustus 2011.
PDIP pada dasarnya setuju dengan delapan nama yang diajukan oleh Pansel. Namun, menurut Tjahjo, Pansel mestinya mengirimkan sepuluh nama calon untuk diuji di DPR.
Oleh karena itu, menurut Tjahjo, sebaiknya delapan nama calon pimpinan KPK yang sudah masuk ke DPR itu jangan ditindaklanjuti dulu sebelum pemerintah atau pansel melengkapinya menjadi sepululuh. "PDIP belum menginginkan delapan nama ini dibahas dulu. Kalau delapan nama ini dibahas, berarti DPR sudah melanggar undang-undang," kata Tjahjo.
Sebab, menurut aturannya dalam UU KPK, Pansel harus mengirimkan sepuluh nama kepada DPR untuk diuji dan akhirnya bisa dipilih lima orang menjadi pimpinan KPK. "Persyaratannya kan sepuluh. Undang-undang KPK itu, harus mengirim sepuluh nama," kata Tjahjo.
"Ini penting jangan sampai yang diputuskan oleh DPR atas masukan yang salah dari pemerintah, kemudian yang disalahkan nanti DPR," kata Tjahjo. Oleh karena itu, Tjahjo mengharapkan agar komisi III bisa membahas persoalan hanya delapan nama yang diajukan ini terlebih dahulu sebelum melakukan proses fit and proper test calon pimpinan KPK.
"Komisi III harusnya rapat dulu, mengagendakan dulu bahas apakah ini bertentangan dengan mekanisme atau tidak," kata Tjahjo. (eh)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar