INILAH.COM, Pulamg Pisau -Tersangka kasus dugaan penyimpangan anggaran bantuan sosial dari Kementerian Pertanian yang ditangani Kejaksaan Negeri Pulang Pisau kemungkinan akan bertambah.
Setelah melakukan pengembangan, penyidik menemukan data baru yang mengarah pada tersangka baru dalam kasus tersebut.
Sebelumnya Kejaksaan Negeri Kabupaten Pulang Pisau telah menetapkan dua tersangka yaitu Limson dan Topan. Mereka diduga mengorupsi dana bantuan pencetakan sawah di Desa Kanamit, Kecamatan Maliku, tahun anggaran 2010.
Dalam temuan pihak kejari, sebelumnya diduga ada penggunaan dana yang dilakukan secara fiktif oleh kedua tersangka sehingga negara dirugikan mencapai Rp140 juta.
Bahkan saat ini dari hasil pengembangan kasus, ternyata masalah penggunaan dana fiktif tersebut tidak hanya dari perluasan lahan saja, tetapi dugaan penyimpangan terjadi juga pada proyek tata air mikro dan jalan usaha tani.
Bantuan dari APBN diduga digunakan secara fiktif dan bervariasi olehbeberapa ketua kelompok tani. “Kemungkinan besar tersangka akan bertambah dengan membengkaknya kerugian negara yang terjadi di Desa Kanamit dan Mantaren,” Kata Kepala Seksi Pidana Khusus, H Heddy Senjaya SH kepada Media Kalimantan.
Dari proses penyidikan tersebut, Heddy mengatakan para tersangka lain akan diungkap sehabis lebaran. “Kita baru memeriksa beberapa kelompok tani dan kita tetap fokus dengan kerugian negara yang membengkak,” katanya.
Dia mengatakan pihaknya akan melakukan sistem jemput bola dengan cek lapangan di tiga kecamatan yakni Kahayan Kuala, Sebangau Kuala dan Pandih Batu.
Kepala Seksi Intel Kejari Pulang Pisau Richard Sinaga mengatakan, masalah tersebut mencuat setelah ada pengembangan investigasi kasus Desa Kanamit.
“Dari masalah Kanamit ini terungkap beberapa kegiatan di beberapa desa yang terkait dengan bantuan tersebut,” terangnya.
Dari informasi yang diperoleh, dana itu ditenggarai tidak sampai kepetani, melainkan dibagi cuma-cuma oleh ketua kelompok. [mor]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar