Helti Marini Sipayung
Bengkulu (ANTARA News) - Rhoma Irama menegaskan bahwa niatnya maju sebagai calon presiden dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sangat serius, dan tidak main-main, sekalipun masih menunggu hasil pemilihan umum legislatif pada 9 April 2014.
"Niat saya menjadi calon presiden sangat serius, tidak main-main," ujarnya kepada wartawan di Kota Bengkulu, Senin.
Rhoma Irama dijadwalkan akan berkampanye untuk pemenangan PKB di perbatasan Kabupaten Lebong dan Bengkulu Utara pada Selasa (1/4).
Kampanye pemenangan PKB, menurut dia, menjadi fokusnya saat ini karena hasil pemilu legislatif turut menentukan pencapresannya melalui partai berlambang peta Indonesia di bola dunia dikelilingi sembilan bintang itu.
"Saya serius dan berjuang memenangkan PKB karena niat saya tidak main-main untuk menjadi capres," ujarnya lagi.
Rhoma juga optimis bahwa PKB akan mendukungnya sebagai calon presiden, meski keputusan tersebut masih menunggu hasil peroleh suara pada pemilu legislatif.
Seperti yang sering dijelaskan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, ia menyatakan, komitmen dan dukungan partai sudah cukup tinggi terhadap dirinya.
Ia juga berupaya merebut dukungan dan simpati masyarakat di seluruh Tanah Air, termasuk Provinsi Bengkulu.
Penyanyi berjulukkan Raja Dangdut itu mengatakan, ada dua hal yang mendasarinya maju menjadi calon pemimpin Indonesia, yakni dukungan dari partai kemudian dukungan dari rakyat.
"Sambutan masyarakat dari berbagai kalangan juga sangat positif. Saat saya berkeliling ke daerah. Ini menambah semangat," katanya.
Terkait calon presiden, Rhoma belum bersedia menjelaskan kriteria yang diinginkannya karena merupakan kewenangan partai.
Sebelumnya, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar saat kunjungan kerja ke Bengkulu pekan lalu mengatakan bahwa keputusan tentang capres dari partainya masih menunggu hasil pemilu legislatif.
"Masih menunggu hasil pemilu legislatif dan hasil survei elektabilitas serta restu dari para ulama," katanya.
Senin, 31 Maret 2014
Polda Metro Tilang Puluhan Massa Kampanye Hari Ini
Oleh: Ahmad Farhan Faris
INILAHCOM, Jakarta - Direktorat Lalulintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya telah menindak puluhan kendaraan bermotor saat kampanye terbuka yang digelar pada hari Minggu, (30/3/2014).
Kasubdit Pembinaan dan Penegakkan Hukum Ditlantas Polda Metro Jaya, Ajun Komisaris Besar Hindarsono mengatakan, ada sebanyak 81 kendaraan yang ditilang siang tadi ketika kampanye terbuka. Menurutnya, yang terbanyak dari Partai Hanura.
"Hanura ada 28 lokasi di GOR Ciracas Jalan Raya Bogor, kemudian PDI Perjuangan ada 22 lokasi," kata Hindarsono di Jakarta.
Ia menjelaskan, untuk massa dari PDI Perjuangan itu ada 22 lokasi penindakan dimana 19 lokasi di Jalan Raya Plumpang, 2 di wilayah Paku Haji Tangerang dan 1 di kawasan Grogol, Jakarta Barat.
"Di samping itu, untuk massa kampanye Demokrat ada 21 lokasi yakni di Jalan Ahmad Yani dan 16 di Jakarta Selatan. Sementara untuk PKB ada 7 lokasi di Jalan Raya Bogor, dan Partai Nasdem ada 3 di Jalan Raya Bogor," ujarnya.
Hindarsono melanjutkan, dari penindakan ini sebanyak 81 kendaraan yang ditilang. Selain itu, ada SIM yang disita sebanyak 23, STNK ada 54 dan kendaraan roda dua yang ditahan ada 4.[ris]
INILAHCOM, Jakarta - Direktorat Lalulintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya telah menindak puluhan kendaraan bermotor saat kampanye terbuka yang digelar pada hari Minggu, (30/3/2014).
Kasubdit Pembinaan dan Penegakkan Hukum Ditlantas Polda Metro Jaya, Ajun Komisaris Besar Hindarsono mengatakan, ada sebanyak 81 kendaraan yang ditilang siang tadi ketika kampanye terbuka. Menurutnya, yang terbanyak dari Partai Hanura.
"Hanura ada 28 lokasi di GOR Ciracas Jalan Raya Bogor, kemudian PDI Perjuangan ada 22 lokasi," kata Hindarsono di Jakarta.
Ia menjelaskan, untuk massa dari PDI Perjuangan itu ada 22 lokasi penindakan dimana 19 lokasi di Jalan Raya Plumpang, 2 di wilayah Paku Haji Tangerang dan 1 di kawasan Grogol, Jakarta Barat.
"Di samping itu, untuk massa kampanye Demokrat ada 21 lokasi yakni di Jalan Ahmad Yani dan 16 di Jakarta Selatan. Sementara untuk PKB ada 7 lokasi di Jalan Raya Bogor, dan Partai Nasdem ada 3 di Jalan Raya Bogor," ujarnya.
Hindarsono melanjutkan, dari penindakan ini sebanyak 81 kendaraan yang ditilang. Selain itu, ada SIM yang disita sebanyak 23, STNK ada 54 dan kendaraan roda dua yang ditahan ada 4.[ris]
INES Klaim Elektabilitas Prabowo Lewati Jokowi
Oleh: Ajat M Fajar
INILAHCOM, Jakarta - Jelang pemilihan anggota legislatif (pileg) lembaga survei Indonesia Network Election Survey (INES) mengeluarkan hasil surveinya terkait elektabilitas Capres 2014.
Hasil survei INES ini elektabilitas Prabowo Subianto berada di posisi teratas dengan perolehan 35,2%. Elektabilitas Prabowo melewati perolehan Capres PDI Perjuangan Joko Widodo (Jokowi) dengan perolehan 16,2%.
"Prabowo Subianto memiliki tingkat top of mind yang paling tinggi di kalangan masyarakat, yaitu sebesar 35,2%, disusul Megawati sebesar 17,1%, dam Joko Widodo sebesar 16,2%," ujar Direktur Eksekutif INES Irwan Suhanto, di Jakata (31/3/2014).
Menurut dia, tingginya elektabilitas Prabowo tidak lepas dari citra Partai Gerindra yang masih bersih tanpa ada kadernya yang terseret korupsi.
Irwan mengatakan adapun capres-capres lainnya seperti Wiranto, Pramono Edhi Wibowo, Aburizal Bakrie (Ical) dan tokoh-tokoh lainnya hanya memiliki prosentase yang lebih kecil di bawah 10%.
Dia menjelaskan minat publik memilih Prabowo dilatarbelakangi oleh penilaian terhadap figurnya. Sebab publik menilai Prabowo memiliki strong leadership, jujur dan bersih, berkomitmen memenuhi janji.
Selain itu sosok Prabowo dinilai mampu memberantas korupsi, mampu mengatasi permasalahan ekonomi, mampu mensejahterakan rakyat, dan mampu menjaga stabilitas keamanan dan pertahanan nasional yang selama ini dilihat sangat lemah.
Irwan mengatakan tingkat keterpilihan Prabowo juga didasari atas harapan yang besar yakni Prabowo bisa mengembalikan martabat bangsa Indonesia.
"Hal ini dapat juga diartikan bahwa rakyat Indonesia sebenarnya memiliki rasa nasionalisme yang tinggi, meskipun ekonomi tidak terlalu baik. Jika martabat bangsa dihina, rakyat Indonesia juga tidak terima," ungkapnya.
Penilaian ini disebabkan atas kerinduan publik terhadap kebesaran Indonesia pada era kepemimpinan Soekarno dan Soeharto. Dua masa itu Indonesia cukup terpandang di dunia internasional.
"Sosok Prabowo saat ini dianggap masyarakat memiliki kesamaan dalam menjaga martabat Indonesia," tambahnya.
Dalam survei INES juga menyebut jika tingkat elektabilitas Partai Gerindra berada di posisi teratas seperti capresnya.
Partai Gerindra memiliki eletabilitas paling tinggi sebesar 25,1%, disusul PDIP sebesar 21,1%, kemudian Golkar 18,9%, Partai Demokrat berhasil naik menjadi 7,2%, kemudian Hanura 7,2%.
Sedangkan partai yang berbasis Islam yang lolos electoral threshold yaitu PKS dan PPP masing-masing mencapai 4,7% dan 3,6%. Partai NasDem sebagai partai debutan baru berhasil lolos dengan 4,1%.
Hasil survei yang dilakukan selama periode 14-21 April 2014 dengan jumlah responden sebesar 6.588 orang yang diambil dari seluruh Indonesia.
Teknik pengambilan data dilakukan dengan wawancara melalui kuesioner. Tingkat kepercayaan hasil survei ini sebesar 95% dengan margin of error sebesar +/- 1,21%.[yeh]
INILAHCOM, Jakarta - Jelang pemilihan anggota legislatif (pileg) lembaga survei Indonesia Network Election Survey (INES) mengeluarkan hasil surveinya terkait elektabilitas Capres 2014.
Hasil survei INES ini elektabilitas Prabowo Subianto berada di posisi teratas dengan perolehan 35,2%. Elektabilitas Prabowo melewati perolehan Capres PDI Perjuangan Joko Widodo (Jokowi) dengan perolehan 16,2%.
"Prabowo Subianto memiliki tingkat top of mind yang paling tinggi di kalangan masyarakat, yaitu sebesar 35,2%, disusul Megawati sebesar 17,1%, dam Joko Widodo sebesar 16,2%," ujar Direktur Eksekutif INES Irwan Suhanto, di Jakata (31/3/2014).
Menurut dia, tingginya elektabilitas Prabowo tidak lepas dari citra Partai Gerindra yang masih bersih tanpa ada kadernya yang terseret korupsi.
Irwan mengatakan adapun capres-capres lainnya seperti Wiranto, Pramono Edhi Wibowo, Aburizal Bakrie (Ical) dan tokoh-tokoh lainnya hanya memiliki prosentase yang lebih kecil di bawah 10%.
Dia menjelaskan minat publik memilih Prabowo dilatarbelakangi oleh penilaian terhadap figurnya. Sebab publik menilai Prabowo memiliki strong leadership, jujur dan bersih, berkomitmen memenuhi janji.
Selain itu sosok Prabowo dinilai mampu memberantas korupsi, mampu mengatasi permasalahan ekonomi, mampu mensejahterakan rakyat, dan mampu menjaga stabilitas keamanan dan pertahanan nasional yang selama ini dilihat sangat lemah.
Irwan mengatakan tingkat keterpilihan Prabowo juga didasari atas harapan yang besar yakni Prabowo bisa mengembalikan martabat bangsa Indonesia.
"Hal ini dapat juga diartikan bahwa rakyat Indonesia sebenarnya memiliki rasa nasionalisme yang tinggi, meskipun ekonomi tidak terlalu baik. Jika martabat bangsa dihina, rakyat Indonesia juga tidak terima," ungkapnya.
Penilaian ini disebabkan atas kerinduan publik terhadap kebesaran Indonesia pada era kepemimpinan Soekarno dan Soeharto. Dua masa itu Indonesia cukup terpandang di dunia internasional.
"Sosok Prabowo saat ini dianggap masyarakat memiliki kesamaan dalam menjaga martabat Indonesia," tambahnya.
Dalam survei INES juga menyebut jika tingkat elektabilitas Partai Gerindra berada di posisi teratas seperti capresnya.
Partai Gerindra memiliki eletabilitas paling tinggi sebesar 25,1%, disusul PDIP sebesar 21,1%, kemudian Golkar 18,9%, Partai Demokrat berhasil naik menjadi 7,2%, kemudian Hanura 7,2%.
Sedangkan partai yang berbasis Islam yang lolos electoral threshold yaitu PKS dan PPP masing-masing mencapai 4,7% dan 3,6%. Partai NasDem sebagai partai debutan baru berhasil lolos dengan 4,1%.
Hasil survei yang dilakukan selama periode 14-21 April 2014 dengan jumlah responden sebesar 6.588 orang yang diambil dari seluruh Indonesia.
Teknik pengambilan data dilakukan dengan wawancara melalui kuesioner. Tingkat kepercayaan hasil survei ini sebesar 95% dengan margin of error sebesar +/- 1,21%.[yeh]
DPC PKB se-Jatim Deklarasi Dukung Pasangan Capres Mahfud MD-Muhaimin
Rois Jajeli - detikNews
Surabaya - DPC PKB se Jawa Timur mendeklarasikan dukungan terhadap pasangan calon presiden-calon wakil presiden (capres-cawapres) Mahfud MD-Muhaimin Iskandar. Mereka menilai, pasangan ini bisa diterima semua kalangan.
"Deklarasi ini sudah klimaks, karena didukung mulai dari masyarakat bawah, akademisi, abang becak hingga masyarakat kelas menengah sampai atas, mendukung Pak Mahfud MD sebagai capres poros tengah," ujar juru bicara DPC PKB se Jawa Timur, Adib Makarim saat jumpa pers di kantor DPW PKB Jatim, Jalan Ketintang Madya, Surabaya, Senin (31/3/2014).
Adib yang juga Ketua DPC PKB Kabupaten Tulungagung menegaskan, keputusan dukungan terhadap pasangan capres-cawapres bukan dari pilihan 38 Ketua DPC se Jatim. Tapi berdasarkan suara dari masyarakat.
"Kami sudah sering melakukan pertemuan untuk menampung aspirasi masyarakat. Dan rapat terakhir pada 27 Maret 2014, sepakat memutuskan mendeklarasikan Pak Mahfud MD sebagai capres dan Ketua Umum (DPP PKB) sebagai cawapres," terangnya.
Alasan mendukung Mahfud MD sebagai capres ketimbang Rhoma Irama, karena Mahfud adalah sosok yang lengkap dan pernah berkecimpung di legislatif, yudikatif dan eksekutif.
"Pak Mahfud pernah sebagai anggota DPR RI. Pak Mahfud pernah sebagai Menteri Pertahanan. Dan pernah sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Pak Mahfud juga akademisi, jadi Pak Mahfud sosok yang lengkap," terangnya sambil menambahkan, pihaknya menilai pasangan capres-cawapres tidak ada dikotomi NU dengan NU atau NU dengan lainnya.
"Tapi Pak Mahfud ini sudah diakui semua kalangan. Kami juga menghargai (Rhoma Irama) sebagai sosok capres yang mumpuni. Tapi seluruh DPC menampung aspirasi masyarakat bawah, bahwa Pak Mahfud mewakili figur yang lengkap, integritasnya teruji, bersih dan supremasi hukum tanpa pandang bulu. Ide-idenya juga sederhana dan merakyat," paparnya
Ketika disinggung mengenai kemungkinan Mahfud MD digandeng capres dari Gerindra, Prabowo, kata Adib, DPC menyerahkan sepenuhnya ke DPP PKB. Atau digandeng capres dari partai lainnya. Kata Adib, DPC menyerahkan sepenuhnya ke DPP.
"Kita serahkan ke DPP. Karena keputusan ada di DPP. DPC hanya menyampaikan dukungan dan aspirasi masyarakat," jelasnya.
Sementara itu, Sekretaris DPW PKB Jatim Thoriqul Haq yang menemui DPC PKB se Jatim mengaku, akan menerima aspirasi dukungan capres-cawapres Mahfud MD-Muhaimin Iskandar.
"Kami tidak menduga dukungan ini. Tapi pada prinsipnya, kami pasti akan meneruskan suara yang diaspirasikan sahabat-sahabat DPC," tandas Thoriq
Surabaya - DPC PKB se Jawa Timur mendeklarasikan dukungan terhadap pasangan calon presiden-calon wakil presiden (capres-cawapres) Mahfud MD-Muhaimin Iskandar. Mereka menilai, pasangan ini bisa diterima semua kalangan.
"Deklarasi ini sudah klimaks, karena didukung mulai dari masyarakat bawah, akademisi, abang becak hingga masyarakat kelas menengah sampai atas, mendukung Pak Mahfud MD sebagai capres poros tengah," ujar juru bicara DPC PKB se Jawa Timur, Adib Makarim saat jumpa pers di kantor DPW PKB Jatim, Jalan Ketintang Madya, Surabaya, Senin (31/3/2014).
Adib yang juga Ketua DPC PKB Kabupaten Tulungagung menegaskan, keputusan dukungan terhadap pasangan capres-cawapres bukan dari pilihan 38 Ketua DPC se Jatim. Tapi berdasarkan suara dari masyarakat.
"Kami sudah sering melakukan pertemuan untuk menampung aspirasi masyarakat. Dan rapat terakhir pada 27 Maret 2014, sepakat memutuskan mendeklarasikan Pak Mahfud MD sebagai capres dan Ketua Umum (DPP PKB) sebagai cawapres," terangnya.
Alasan mendukung Mahfud MD sebagai capres ketimbang Rhoma Irama, karena Mahfud adalah sosok yang lengkap dan pernah berkecimpung di legislatif, yudikatif dan eksekutif.
"Pak Mahfud pernah sebagai anggota DPR RI. Pak Mahfud pernah sebagai Menteri Pertahanan. Dan pernah sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Pak Mahfud juga akademisi, jadi Pak Mahfud sosok yang lengkap," terangnya sambil menambahkan, pihaknya menilai pasangan capres-cawapres tidak ada dikotomi NU dengan NU atau NU dengan lainnya.
"Tapi Pak Mahfud ini sudah diakui semua kalangan. Kami juga menghargai (Rhoma Irama) sebagai sosok capres yang mumpuni. Tapi seluruh DPC menampung aspirasi masyarakat bawah, bahwa Pak Mahfud mewakili figur yang lengkap, integritasnya teruji, bersih dan supremasi hukum tanpa pandang bulu. Ide-idenya juga sederhana dan merakyat," paparnya
Ketika disinggung mengenai kemungkinan Mahfud MD digandeng capres dari Gerindra, Prabowo, kata Adib, DPC menyerahkan sepenuhnya ke DPP PKB. Atau digandeng capres dari partai lainnya. Kata Adib, DPC menyerahkan sepenuhnya ke DPP.
"Kita serahkan ke DPP. Karena keputusan ada di DPP. DPC hanya menyampaikan dukungan dan aspirasi masyarakat," jelasnya.
Sementara itu, Sekretaris DPW PKB Jatim Thoriqul Haq yang menemui DPC PKB se Jatim mengaku, akan menerima aspirasi dukungan capres-cawapres Mahfud MD-Muhaimin Iskandar.
"Kami tidak menduga dukungan ini. Tapi pada prinsipnya, kami pasti akan meneruskan suara yang diaspirasikan sahabat-sahabat DPC," tandas Thoriq
Bantah Soal Capres Boneka, Mega: Jokowi Punya Prinsip dan Keyakinan
Moksa Hutasoit - detikNews
Manado - Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, membantah anggapan Joko Widodo sebagai capres boneka. Jokowi memiliki sikap dan pendirian teguh dalam setiap memimpin.
"Tidak mungkin, karena saya tahu dia (Jokowi) orangnya punya prinsip, keyakinan," kata Mega saat berkampanye di Lapangan KONI Sario Manado, Sulawesi Utara, Senin (31/3/2014).
Selama Jokowi memimpin Solo dan DKI Jakarta, Mega mengamati betul sepak terjang pria 54 kg yang mengawali karier sebagai pengusaha mebel itu. Mega berkeyakinan, sosok Jokowi adalah figur yang sangat dibutuhkan oleh rakyat Indonesia.
"Dia tahu bagaimana menyejahterahkan rakyatnya," lanjut Mega.
"Dan saya tidak sembarangan memilih seseorang jadi capres yang tidak sejahterahkan rakyat!" tutup Mega yang langsung disambut pekik semangat oleh ribuan kader yang hadir.
Cuaca di langit Manado selama kampanye PDIP terus berubah-ubah. Terkadang panas, mendung dan gerimis. Namun hal itu tidak menyurutkan semangat kader untuk serius mendengar petuah Mega. Begitu Mega mengakhiri pidatonya, hujan pun langsung turun agak lebat.
Sementara itu, kegiatan Jokowi hari ini adalah 'blusukan' ke Ngawi, Jatim. Dia berkunjung ke pasar dan ke rumah bupati setempat.
Manado - Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, membantah anggapan Joko Widodo sebagai capres boneka. Jokowi memiliki sikap dan pendirian teguh dalam setiap memimpin.
"Tidak mungkin, karena saya tahu dia (Jokowi) orangnya punya prinsip, keyakinan," kata Mega saat berkampanye di Lapangan KONI Sario Manado, Sulawesi Utara, Senin (31/3/2014).
Selama Jokowi memimpin Solo dan DKI Jakarta, Mega mengamati betul sepak terjang pria 54 kg yang mengawali karier sebagai pengusaha mebel itu. Mega berkeyakinan, sosok Jokowi adalah figur yang sangat dibutuhkan oleh rakyat Indonesia.
"Dia tahu bagaimana menyejahterahkan rakyatnya," lanjut Mega.
"Dan saya tidak sembarangan memilih seseorang jadi capres yang tidak sejahterahkan rakyat!" tutup Mega yang langsung disambut pekik semangat oleh ribuan kader yang hadir.
Cuaca di langit Manado selama kampanye PDIP terus berubah-ubah. Terkadang panas, mendung dan gerimis. Namun hal itu tidak menyurutkan semangat kader untuk serius mendengar petuah Mega. Begitu Mega mengakhiri pidatonya, hujan pun langsung turun agak lebat.
Sementara itu, kegiatan Jokowi hari ini adalah 'blusukan' ke Ngawi, Jatim. Dia berkunjung ke pasar dan ke rumah bupati setempat.
Pencarian MH370: Pesawat Australia Melihat Petunjuk Paling Menjanjikan
ABC Australia - detikNews
Jakarta - Perdana Menteri Australia Tony Abbott mengatakan, ia tidak menentukan batas waktu berapa lama operasi pencarian pesawat Malaysian Airlines MH370 akan berlangsung. Sementara itu, sebuah pesawat Orion Australia telah mengidentifikasi beberapa obyek berwarna oranye di Samudra Hindia yang dilukiskan sebagai "petunjuk paling menjanjikan".
Kru pesawat melihat benda-benda itu, masing-masing ukurannya lebih dari dua meter, di area seluas lima mil laut di dalam zona pencarian.
Australian Maritime Safety Authority (AMSA) mengatakan, cuaca kemarin di daerah itu "cukup baik" dengan jarak pandang dilaporkan lebih dari 10 kilometer. Flight Lieutenant Russell Adams mengatakan, ia berharap menemukan lebih banyak obyek lagi jika kondisi cuaca terus baik.
Dikatakannya, benda-benda itu kini akan diteliti apakah berkaitan dengan pesawat yang hilang.
Sementara itu, Perdana Menteri Tony Abbott menegaskan kembali komitmennya untuk meneruskan operasi pencarian pesawat MH370, yang dikatakannya semakin gencar. Seribu personil kini menyisir Samudra Hindia, mencari kepingan-kepingan pesawat.
Sebuah kapal AL Australia telah diperlengkapi dengan dua alat yang berbeda untuk membantu mencari perekam data penerbangan dari pesawat MH370, sementara seorang kapten AL AS mengatakan, mencari kepingan-kepingan di permukaan laut masih merupakan langkah pertama yang terpenting.
AS telah memberi alat-alat tersebut untuk kapal Ocean Shield.
Badan ilmu pengetahuan nasional Australia, CSIRO, mendukung AMSA dalam pencarian itu dan telah membentuk sebuah satuan tugas pakar laut untuk membantu membuat model Samudra Hindia selatan.
Jakarta - Perdana Menteri Australia Tony Abbott mengatakan, ia tidak menentukan batas waktu berapa lama operasi pencarian pesawat Malaysian Airlines MH370 akan berlangsung. Sementara itu, sebuah pesawat Orion Australia telah mengidentifikasi beberapa obyek berwarna oranye di Samudra Hindia yang dilukiskan sebagai "petunjuk paling menjanjikan".
Kru pesawat melihat benda-benda itu, masing-masing ukurannya lebih dari dua meter, di area seluas lima mil laut di dalam zona pencarian.
Australian Maritime Safety Authority (AMSA) mengatakan, cuaca kemarin di daerah itu "cukup baik" dengan jarak pandang dilaporkan lebih dari 10 kilometer. Flight Lieutenant Russell Adams mengatakan, ia berharap menemukan lebih banyak obyek lagi jika kondisi cuaca terus baik.
Dikatakannya, benda-benda itu kini akan diteliti apakah berkaitan dengan pesawat yang hilang.
Sementara itu, Perdana Menteri Tony Abbott menegaskan kembali komitmennya untuk meneruskan operasi pencarian pesawat MH370, yang dikatakannya semakin gencar. Seribu personil kini menyisir Samudra Hindia, mencari kepingan-kepingan pesawat.
Sebuah kapal AL Australia telah diperlengkapi dengan dua alat yang berbeda untuk membantu mencari perekam data penerbangan dari pesawat MH370, sementara seorang kapten AL AS mengatakan, mencari kepingan-kepingan di permukaan laut masih merupakan langkah pertama yang terpenting.
AS telah memberi alat-alat tersebut untuk kapal Ocean Shield.
Badan ilmu pengetahuan nasional Australia, CSIRO, mendukung AMSA dalam pencarian itu dan telah membentuk sebuah satuan tugas pakar laut untuk membantu membuat model Samudra Hindia selatan.
ARB: Ingin Sejahtera, Pilih Nomor Lima
VIVAnews - Ketua Umum dan calon presiden Aburizal Bakrie terus mengimbau agar masyarakat menggunakan hak pilihmereka pada pemilu legislatif 9 April nanti. Rakyat, kata ARB, harus ikut serta menentukan nasib bangsa.
"Tanggal 9 April nanti kita akan menentukan nasib Indonesia ke depan. Maka kita semua harus hadir di TPS," kata ARB dalam orasinya di kampanye terbuka Partai Golkar di Lapangan Mangkalaya, Sukabumi, Jawa Barat.
ARB juga berpesan, saat memilih nanti, masyarakat perlu mempertimbangkan untuk memilih Partai Golkar. Sebab, hanya Golkar yang punya pengalaman memerintah dan mensejahterakan rakyat.
"Kami pernah berkuasa 32 tahun dan belum ada partai lain yang punya pengalaman seperti kita," ujarnya.
"Jadi, pilih nomor berapa untuk sejahtera?" tanya ARB kepada massa, yang langsung dijawab kompak, "Lima!".
Golkar, lanjut ARB, ingin membuat Indonesia lebih maju dan lebih sejahtera. Karena itu, jika ingin Indonesia maju ke depan, harus memilih Partai Golkar.
"Mau sejahtera? Mau Indonesia maju? Pilih nomor 5 pada tanggal 9 April," kata ARB.
Istri ARB, Tatty Aburizal Bakrie yang mendampingi suaminya kampanye juga mengingatkan rakyat agar memilih Golkar agar sejahtera. "Ulah hilap nyak itu kesejahteraan rakyat," katanya.
Caleg Partai Golkar Dewi Asmara mengatakan, rakyat pedesaan yang selama ini belum sejahtera akan disejahterakan. Sebab, partainya ingin membangun Indonesia dari desa.
"Sejak dulu Golkar berjuang untuk itu. Kita juga perjuangkan sampai lahir UU Desa. Melahirkan kesejahteraan masyarakat desa," ungkapnya.
Dewi juga mengatakan Partai Golkar sudah teruji. Partainya juga berpengalaman mensejahterakan rakyat. "Dengan Partai Golkar, rakyat senang, rakyat sejahtera," teriaknya. (art)
"Tanggal 9 April nanti kita akan menentukan nasib Indonesia ke depan. Maka kita semua harus hadir di TPS," kata ARB dalam orasinya di kampanye terbuka Partai Golkar di Lapangan Mangkalaya, Sukabumi, Jawa Barat.
ARB juga berpesan, saat memilih nanti, masyarakat perlu mempertimbangkan untuk memilih Partai Golkar. Sebab, hanya Golkar yang punya pengalaman memerintah dan mensejahterakan rakyat.
"Kami pernah berkuasa 32 tahun dan belum ada partai lain yang punya pengalaman seperti kita," ujarnya.
"Jadi, pilih nomor berapa untuk sejahtera?" tanya ARB kepada massa, yang langsung dijawab kompak, "Lima!".
Golkar, lanjut ARB, ingin membuat Indonesia lebih maju dan lebih sejahtera. Karena itu, jika ingin Indonesia maju ke depan, harus memilih Partai Golkar.
"Mau sejahtera? Mau Indonesia maju? Pilih nomor 5 pada tanggal 9 April," kata ARB.
Istri ARB, Tatty Aburizal Bakrie yang mendampingi suaminya kampanye juga mengingatkan rakyat agar memilih Golkar agar sejahtera. "Ulah hilap nyak itu kesejahteraan rakyat," katanya.
Caleg Partai Golkar Dewi Asmara mengatakan, rakyat pedesaan yang selama ini belum sejahtera akan disejahterakan. Sebab, partainya ingin membangun Indonesia dari desa.
"Sejak dulu Golkar berjuang untuk itu. Kita juga perjuangkan sampai lahir UU Desa. Melahirkan kesejahteraan masyarakat desa," ungkapnya.
Dewi juga mengatakan Partai Golkar sudah teruji. Partainya juga berpengalaman mensejahterakan rakyat. "Dengan Partai Golkar, rakyat senang, rakyat sejahtera," teriaknya. (art)
Tak Perlu Gaduh, Bela TKI/WNI Yang Terancam Hukuman Mati di Luar Negeri
Oleh : Desk Informasi
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengemukakan, upaya pembebasan TKI/WNI yang terancam hukuman mati di luar negeri tidak mungkin dijelaskan secara terbuka. Hal ini untuk menjaga hubungan dengan pemimpin negara setempat, juga menghindari protes dari masyarakatnya karena umumnya TKI yang dijatuhi vonis mati tersebut dinyatakan terbukti bersalah oleh pengadilan setempat, dan juga telah diakui sendiri oleh TKI.
Saat bertemu dengan 4 (empat) keluarga Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang tersangkut masalah hukum di Arab Saudi, yaitu Satinah, Tuti Tursilawati, Karni binti Medi, dan Siti Zaenab, di Hotel Gumaya, Semarang, Jateng, Minggu (30/3) pagi, Presiden SBY mengemukakan, mereka (pemerintah dimana WNI mengalami kasus) tidak ingin rakyatnya gundah, marah, atau memprotes (permintaan pengampunan dari Indonesia). Sama seperti negara lain yang meminta pembebasan warga negaranya yang dihukum mati di Indonesia, rakyat kita juga akan marah.
"Bayangkan kalau ada orang Arab membunuh anak Indonesia umur 4 tahun, terus saya bebaskan dari hukuman mati dengan memberikan grasi. Saya kira saya tidak bisa bertahan sebagai Presiden," jelas SBY dalam pertemuan dengan sejumlah wartawan Semarang, seusai bertemu dengan 4 (empat) keluarga TKI yang tersangkut masalah hukum di Arab Saudi itu.
Kepala Negara mengingatkan, pembebasan seseorang dari hukuman mati, bahkan pengurangan hukuman sekalipun, adalah isu yang sangat sensitif. Pemimpin negara manapun akan berhati-hati melakukannya, begitu juga Indonesia.
"Banyak kepala negara meminta pembebasan dari hukuman mati warga negaranya yang terlibat kejahatan di Indonesia. Tapi saya tidak begitu saja membebaskannya," ujar Kepala Negara.
Presiden menjelaskan, dalam kasus TKI yang mengalami masalah hukum di luar negeri, umumnya pengadilan setempat memberikan vonis hukuman mati karena terbukti melakukan tindak kriminal, seperti kasus pembunuhan terhadap anak berusia 4 tahun inilah yang dihadapi TKI Karni binti Medi, atau tinak pidana terkait narkoba.
"Jadi keliru ini, (kalau disebutkan) orang baik-baik dizalimi, SBY diam saja, pemerintah diam saja. Mereka melakukan tindak kriminal, dibuktikan dalam pengadilan dan mereka sudah mengaku," jelas Presiden SBY.
Namun demikian, tetap Presiden secara moral wajib mengusahakan pembebasan dari hukuman mati. "Diminta atau tidak diminta keluarga, ditekan atau tidak oleh sebagian publik kita, saya harus melakukannya karena itu tanggung jawab moral saya," SBY menegaskan.
Presiden kemudian menceritakan sejumlah kasus yang dialami WNI di Tiongkok. Cukup banyak WNI yang dapat dibebaskan dengan pesan dari pemerintah Tiongkok agar Indonesia diam. Tidak gaduh dan menyebabkan kemarahan dari masyarakat Tiongkok.
"Oleh karena itu saya tidak bisa ngomong ini di luar, nanti kok SBY tidak membela warganya. Habis-habisan saya laksanakan, tapi saya hemat bicara supaya tidak melukai masyarakat, rakyat, dan pemerintah negara yang ingin melakukan pembebasan dari hukuman mati maupun pengampunan lainnya," ujar Presiden SBY.
Menurut Kepala Negara, ia tidak hanya menulis surat, tetapi juga berbicara langsung melalui telepon atau melakukan pertemuan dengan pemimpin negara yan bersangkutan. “Itu yang saya lakukan sebagai Presiden. Tidak diminta pun oleh keluarga, tidak ditekan pun oleh siapapun, itu saya lakukan terus-menerus, tidak pernah berhenti," tegas SBY.
Presiden lantas menjelaskan hasil yang dilakukan pemerintah dalam membebaskan warga Indonesia yang terancam hukuman mati di luar negeri. “Selama ini sudah ada 176 WNI yang dibebaskan dari hukuman mati. Namun, masih ada 246 orang lagi yang harus dimohonkan pengampunan dan pemaafannya. Dari 176 orang itu, rata-rata tersandung kasus pembunuhan dan narkoba,” tukasnya.
Pahlawan Kesiangan
Secara terpisah Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam di Jakarta, Minggu (30/3) siang, menyebutkan adanya “pahlawan kesiangan” dan “dermawan kesiangan” yang turut meramaikan info "bursa pasar tebus" TKI yang terancam hukuman mati di luar negeri, padahal pemerintah sudah menyelamatkan 176 TKI terhukum mati.
Contoh kampanye "pahlawan kesiangan" itu, lanjut Seskab, yaitu yang dilakukan tokoh-tokoh parpol dan calon anggota legislatif (Caleg) yang seolah-olah membela Satinah dengan suara lantang, “Kalau pemerintah minta saya tebus; potong gaji,Komis I pakai dana APBN", dan sebagainya. Selain itu, juga ada Ketua partai politik (Parpol) yang seperti pahlawan kesiangan mau menebus diyat Satinah, padahal sudah 176 TKI terhukum mati yang dibebaskan pemerintah
Akibatnya, lanjut Seskab, keluarga korban yang dibunuh Satinah menaikkan lagi nilai diyat. Jika biasanya, nilai diyat hanya 1-2 juta riyal, kini naik menjadi 4-5 juta riyal. Bahkan dalam kasus Satinah, keluarga korban sempat menuntut diyat 15 juta riyal.
“Diyat cenderung terus naik yang dituntut keluarga korban terbunuh oleh TKI terhukum mati, karena tahu pemerintah RI dan "dermawan kesiangan" akan menebusnya,” ujar Dipo.
Padahal yang sesungguhnya terjadi, sebagaimana dijelaskan oleh Presiden SBY, upaya pembebasan TKI/WNI yang terancam hukuman mati di luar negeri itu tidak bisa dilakukan secara terbuka, harus hati-hati agar tidak menimbulkan kegaduhan di pemerintahan negara yang sedang kita lobi untuk membebaskan TKI/WNI di luar negeri. Sebab, kalau gaduh rakyat setempat akan memprotes pemerintahannya, yang tentu bisa berujung kegagalan dalam membebaskan TKI/WNI dari ancaman hukuman mati di negara tersebut. (ES)
Presiden: 176 WNI terbebaskan dari hukuman mati
Pewarta: Zuhdiar Laeis
Semarang (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyebutkan saat ini sudah ada sebanyak 176 warga negara Indonesia, termasuk tenaga kerja Indonesia (TKI) yang terbebaskan dari hukuman mati di negara lain.
"Selama ini, sudah berhasil kita bebaskan dari hukuman mati sebanyak 176 orang. Itu bukan angka yang kecil, mengingat tidak mudahnya memberikan ampunan pada satu orang saja," kata SBY di Semarang, Minggu.
Hal tersebut diungkapkan Presiden di sela pertemuan dengan perwakilan keluarga dari empat TKI yang terancam hukuman pancung di Arab Saudi. Pertemuan itu berlangsung di Hotel Gumaya Semarang.
Empat TKI tersebut, yakni Satinah asal Kabupaten Semarang, Tuti Tursilawati asal Majalengka, Jawa Barat, Siti Zaenab asal Bangkalan Madura, dan Karni asal Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.
"Sebanyak 176 WNI yang berhasil dibebaskan dari hukuman mati itu rata-rata terlibat kasus pembunuhan dan narkoba," kata Presiden.
Meski demikian, ia mengakui masih ada 246 WNI lagi yang masih terancam hukuman mati di negara lain dan sampai sekarang ini Pemerintah RI terus memohonkan pemaafan dan pengampunan dari hukuman.
"Inilah tugas berat yang kami emban, tapi ikhlas semua demi rakyat Indonesia," katanya.
Untuk kasus Satinah, ia mengatakan sudah menulis surat lagi kepada Raja Arab Saudi untuk memohonkan pengampunan bagi Satinah dan tim juga sudah berangkat ke Arab Saudi.
Sebetulnya, kata Presiden, Satinah akan dijatuhi hukuman mati pada 2011 lalu, tetapi tiga kali surat yang dikirimkan Pemerintah RI berhasil menunda pelaksanaan eksekusi selama tiga tahun ini.
"Masih kami upayakan lagi agar betul-betul dilakukan pengampunan. Perundingan diat (ganti rugi kematian) sedang kami lakukan. Alhamdulillah dari sebelumnya hukuman mati mutlak berubah menjadi qishas," katanya.
Dengan berubahnya menjadi "qishas", Presiden mengatakan apabila ada kesesuaian tentang "diat" bisa dibebaskan dari hukuman mati.
Perihal Siti Zaenab, kata Presiden, terjadi pada tahun 1999 ketika era pemerintahan Presiden Abdurahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri dan saat itu sudah dimintakan pengampunan.
"Namun, belum dibebaskan dari hukuman mati. Menunggu salah satu putra almarhum akil baligh, menunggu pernyataan mau memaafkan atau tidak. Sampai sekarang memang belum memaafkan secara resmi," katanya.
Demikian pula dengan permasalahan yang menimpa Tuti Tursilawati dan Karni, SBY mengatakan pemerintah melakukan hal yang sama, yakni memohonkan ampunan dan pembebasan dari hukuman mati.
"Sebab, wajib hukumnya bagi saya, sebagai pemimpin warga negara ini, menyangkut warga negara kita. Apa pun kesalahannya, saya memohon dibebaskan dari hukuman mati," kata SBY.
Semarang (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyebutkan saat ini sudah ada sebanyak 176 warga negara Indonesia, termasuk tenaga kerja Indonesia (TKI) yang terbebaskan dari hukuman mati di negara lain.
"Selama ini, sudah berhasil kita bebaskan dari hukuman mati sebanyak 176 orang. Itu bukan angka yang kecil, mengingat tidak mudahnya memberikan ampunan pada satu orang saja," kata SBY di Semarang, Minggu.
Hal tersebut diungkapkan Presiden di sela pertemuan dengan perwakilan keluarga dari empat TKI yang terancam hukuman pancung di Arab Saudi. Pertemuan itu berlangsung di Hotel Gumaya Semarang.
Empat TKI tersebut, yakni Satinah asal Kabupaten Semarang, Tuti Tursilawati asal Majalengka, Jawa Barat, Siti Zaenab asal Bangkalan Madura, dan Karni asal Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.
"Sebanyak 176 WNI yang berhasil dibebaskan dari hukuman mati itu rata-rata terlibat kasus pembunuhan dan narkoba," kata Presiden.
Meski demikian, ia mengakui masih ada 246 WNI lagi yang masih terancam hukuman mati di negara lain dan sampai sekarang ini Pemerintah RI terus memohonkan pemaafan dan pengampunan dari hukuman.
"Inilah tugas berat yang kami emban, tapi ikhlas semua demi rakyat Indonesia," katanya.
Untuk kasus Satinah, ia mengatakan sudah menulis surat lagi kepada Raja Arab Saudi untuk memohonkan pengampunan bagi Satinah dan tim juga sudah berangkat ke Arab Saudi.
Sebetulnya, kata Presiden, Satinah akan dijatuhi hukuman mati pada 2011 lalu, tetapi tiga kali surat yang dikirimkan Pemerintah RI berhasil menunda pelaksanaan eksekusi selama tiga tahun ini.
"Masih kami upayakan lagi agar betul-betul dilakukan pengampunan. Perundingan diat (ganti rugi kematian) sedang kami lakukan. Alhamdulillah dari sebelumnya hukuman mati mutlak berubah menjadi qishas," katanya.
Dengan berubahnya menjadi "qishas", Presiden mengatakan apabila ada kesesuaian tentang "diat" bisa dibebaskan dari hukuman mati.
Perihal Siti Zaenab, kata Presiden, terjadi pada tahun 1999 ketika era pemerintahan Presiden Abdurahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri dan saat itu sudah dimintakan pengampunan.
"Namun, belum dibebaskan dari hukuman mati. Menunggu salah satu putra almarhum akil baligh, menunggu pernyataan mau memaafkan atau tidak. Sampai sekarang memang belum memaafkan secara resmi," katanya.
Demikian pula dengan permasalahan yang menimpa Tuti Tursilawati dan Karni, SBY mengatakan pemerintah melakukan hal yang sama, yakni memohonkan ampunan dan pembebasan dari hukuman mati.
"Sebab, wajib hukumnya bagi saya, sebagai pemimpin warga negara ini, menyangkut warga negara kita. Apa pun kesalahannya, saya memohon dibebaskan dari hukuman mati," kata SBY.
Nachrowi Minta Demokrat Tak Jelekkan Partai Lain
Oleh: Wahyu Praditya Purnomo
INILAHCOM, Jakarta - Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta Nachrowi Ramli meminta kader dan simpatisannya melakukan kampanye tanpa menjelek-jelekkan partai lain.
Kampanye Partai Demokrat, Minggu (30/3/2014) digelar di Lapangan Blok S, Jakarta Selatan.
Dalam kampanye kali ini, Demokrat lebih memilih menggelar orasi politik dihadapan massa pendukungnya. Orasi politik sendiri di sampaikan langsung oleh ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta, Nachrowi Ramli.
Dihadapan kader dan calon legislatif (Caleg) Nachrowi Ramli menegaskan, Partai Demokrat harus menang di Jakarta, tanpa menjelek-jelekan partai lain.
Menurutnya akan lebih terhormat jika menang dengan santun.
"Partai Demokrat musti menang, dan juara. Percaya bahwa Tuhan akan berada dipihak yang benar, walau pun kita difitnah oleh orang lain. Tuhan tidak tidur, mudah-mudahan di Jakarta Partai Demokrat akan juara," kata Nachrowi.
Selain Nachrowi, Partai Demokrat menghadirkan juru kampanye lainnya, seperti Wakil Ketua MPR Melani Ls dan Ketua DPC Selatan Agung Haryono. [gus]
INILAHCOM, Jakarta - Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta Nachrowi Ramli meminta kader dan simpatisannya melakukan kampanye tanpa menjelek-jelekkan partai lain.
Kampanye Partai Demokrat, Minggu (30/3/2014) digelar di Lapangan Blok S, Jakarta Selatan.
Dalam kampanye kali ini, Demokrat lebih memilih menggelar orasi politik dihadapan massa pendukungnya. Orasi politik sendiri di sampaikan langsung oleh ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta, Nachrowi Ramli.
Dihadapan kader dan calon legislatif (Caleg) Nachrowi Ramli menegaskan, Partai Demokrat harus menang di Jakarta, tanpa menjelek-jelekan partai lain.
Menurutnya akan lebih terhormat jika menang dengan santun.
"Partai Demokrat musti menang, dan juara. Percaya bahwa Tuhan akan berada dipihak yang benar, walau pun kita difitnah oleh orang lain. Tuhan tidak tidur, mudah-mudahan di Jakarta Partai Demokrat akan juara," kata Nachrowi.
Selain Nachrowi, Partai Demokrat menghadirkan juru kampanye lainnya, seperti Wakil Ketua MPR Melani Ls dan Ketua DPC Selatan Agung Haryono. [gus]
Demokrat andalkan slogan "memberi bukti, bukan janji"
Bekasi (ANTARA News) - Partai Demokrat Kota Bekasi, Jawa Barat, mengandalkan slogan "Memberi Bukti, Bukan Janji" kepada ratusan massa kampanye di lapangan parkir Gelanggang Olahraga setempat, Minggu.
"Sepuluh tahun Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memimpin, banyak perbaikan yang telah terjadi pada negeri ini. Ini adalah bukti, bukan janji," ujar Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Bekasi, Andi Zabidi usai berorasi.
Slogan yang menjadi andalan Partai Demokrat saat berlaga di Pemilu Legislatif 2014 itu terus-menerus diserukan di hadapan simpatisannya demi meraih dukungan suara.
Slogan itu, kata dia, diyakini mampu memberikan motivasi di kalangan simpatisan untuk mengubah Indonesia menjadi lebih baik lagi melalui kemenangan Demokrat.
"Tidak hanya di Indonesia, di Kota Bekasi pun berbagai kemajuan yang telah berhasil dicapai merupakan buah dari keberadaan kader-kader Demokrat yang menduduki 14 kursi di DPRD Kota Bekasi," katanya.
Andi yang juga menjabat sebagai Ketua DPRD Kota Bekasi itu meyakini bisa kembali menjadi pemenang dan mempertahankan kursi-kursi tersebut.
"Semua keberhasilan Kota Bekasi merupakan hasil kerja Demokrat juga. Mulai dari terlaksananya kebijakan pendidikan gratis 12 tahun, berdirinya stadion bertaraf internasional, dan lainnya. Itu semua bukti perjuangan kami menyuarakan aspirasi masyarakat," katanya.
Sementara itu, kegiatan kampanye terbuka Demokrat tersebut terpantau meriah dengan diiringi penampilan sejumlah artis dangdut.
Sekitar 500 kader dan simpatisan nampak antusias mengikuti jalannya kampanye yang berlangsung selama lebih kurang dua jam itu.(*)
"Sepuluh tahun Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memimpin, banyak perbaikan yang telah terjadi pada negeri ini. Ini adalah bukti, bukan janji," ujar Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Bekasi, Andi Zabidi usai berorasi.
Slogan yang menjadi andalan Partai Demokrat saat berlaga di Pemilu Legislatif 2014 itu terus-menerus diserukan di hadapan simpatisannya demi meraih dukungan suara.
Slogan itu, kata dia, diyakini mampu memberikan motivasi di kalangan simpatisan untuk mengubah Indonesia menjadi lebih baik lagi melalui kemenangan Demokrat.
"Tidak hanya di Indonesia, di Kota Bekasi pun berbagai kemajuan yang telah berhasil dicapai merupakan buah dari keberadaan kader-kader Demokrat yang menduduki 14 kursi di DPRD Kota Bekasi," katanya.
Andi yang juga menjabat sebagai Ketua DPRD Kota Bekasi itu meyakini bisa kembali menjadi pemenang dan mempertahankan kursi-kursi tersebut.
"Semua keberhasilan Kota Bekasi merupakan hasil kerja Demokrat juga. Mulai dari terlaksananya kebijakan pendidikan gratis 12 tahun, berdirinya stadion bertaraf internasional, dan lainnya. Itu semua bukti perjuangan kami menyuarakan aspirasi masyarakat," katanya.
Sementara itu, kegiatan kampanye terbuka Demokrat tersebut terpantau meriah dengan diiringi penampilan sejumlah artis dangdut.
Sekitar 500 kader dan simpatisan nampak antusias mengikuti jalannya kampanye yang berlangsung selama lebih kurang dua jam itu.(*)
Kecewa Jokowi, Pro-Mega Boikot Kampanye PDIP
TEMPO.CO, Malang--Koordinator PDI Perjuangan Pro-Megawati Soekarnoputri (Promeg) Jawa Timur, Bido Swasono menolak berkampanye untuk partai berlambang banteng bermoncong putih itu. Bido mengaku memilih diam setelah PDIP menetapkan Joko Widodo sebagai calon Presiden. "Saya tidak turun sama sekali. Sejak awal, saya mendukung Mbak Mega sebagai presiden," kata Bido kepada Tempo, Ahad, 30 Maret 2014.
Menurutnya, ribuan Promeg menyatakan golput alias tak memilih. Bahkan, selama kampanye pemilihan legislatif, mereka tak ikut bergerak. Promeg, kata Bido, mengkhawatirkan Jokowi akan disetir oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab bila kelak menjadi presiden. Apalagi, katanya, persoalan bangsa sangat pelik dan Jokowi belum punya pengalaman memimpin.
Menurut Bido, masalah yang dihadapi Indonesia meliputi pengangguran, krisis pangan, korupsi, utang menumpuk dan kekayaan alam yang dikeruk perusahaan asing. Jokowi, kata Bido, dianggap tak memiliki kemampuan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. "Ini bahaya sekali. Bagaimana Jokowi akan menyelesaikan masalah ini," katanya.
Bido mengungkapkan bahwa sejak sepuluh bulan lalu beredar fotocopy surat pemecatan dirinya dari PDIP. Anehnya, kata Bido, ia belum menerima surat pemecatan serta alasan dirinya dipecat dari partai yang pernah mengantarnya menjadi anggota DPRD Kota Malang periode 2004-2009 itu. "Sejumlah kawan mengajak saya kembali berkiprah di PDIP serta melupakan surat pemecatan itu," katanya.
Sekretaris PDIP Kota Malang Prijatmoko Oetomo tak bisa dihubungi untuk dimintai konfirnasi pemecatan Bido. Ia mengabaikan panggilan Tempo dan tak membalas pesan pendek untuk dimintai wawancara.
EKO WIDIANTO
Mewahnya Rumah Pejabat Dishub Tersangka Korupsi
Laporan Wartawan Warta Kota, Feryanto Hadi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Rumah Drajat Adiyaksa di Jalan Kav Hankam Blok M2 Nomor 3, Kelurahan Joglo, Jakarta Barat, terlihat cukup mewah. Pada Jumat (28/3/2014) malam, rumah itu dalam keadaan sepi dengan gerbang tinggi berwarna hitam yang terkunci rapat.
Dari depan jalan, rumah tersebut tampak berdiri megah di belakang empat ruko yang juga milik Drajat. Menurut keterangan warga setempat, dua dari empat ruko itu digunakan oleh keluarga Drajat untuk membuka usaha, satu usaha isi ulang air mineral dan sebuah salon kecantikan yang dikelola istri Drajat, Wiwik.
"Kalau yang dua lagi disewakan ke orang lain," kata lelaki tetangga Drajat yang enggan disebut namanya.
Dikatakan orang tadi, baru-baru ini Drajat juga membeli lahan dan bangunan yang berada persis di samping rumahnya. Lahan itu berukuran cukup luas, dengan satu ruko yang berdiri di atasnya.
Terkait keberadaan Drajat, ia bilang pada Kamis kemarin Drajat dan istrinya baru saja berpamitan untuk pergi umrah. "Kalau anaknya sih ada empat, yang paling tua sudah kuliah. Tapi nggak tahu pada di rumah atau tidak sekarang," katanya.
Di mata para tetangga, Drajat kerap dipanggil dengan sebutan Pak Haji. "Dia orangnya baik, suka menegur dan dermawan. Dia juga punya panti asuhan, anak-anak asuhnya suka datang ke sini. Tapi saya nggak tahu di mana panti asuhannya," katanya.
Proyek Monorel di Jakarta Mandeg, Apa Kata Sutiyoso?
VIVAnews – Banyak kendala dalam moda transportasi umum di Jakarta, membuat mantan Gubernur DKI Jakarta periode 1997-2007, Sutiyoso, ikut angkat bicara.
Bahkan, ditetapkannya dua pegawai negeri sipil berinisial DA dan ST sebagai tersangka oleh Kejaksaaan Agung (Kejagung), menurut Sutiyoso, hal itu seharusnya tidak menghalangi proyek transportasi di Jakarta jadi berhenti.
“Saya ikut menyesal terjadi seperti itu, segeralah diselesaikan dan dilanjutkan proyeknya, yang salah disingkirkan dikasih hukuman, tapi proyek itu tak boleh terhenti,” kata Sutiyoso saat ditemui wartawan di markas PKPI, Jakarta, Sabtu 29 Maret 2014.
Mantan Wakil Komandan Jenderal Kopassus ini juga kecewa sejumlah rencana tentang kendaraan masal yang telah dicetusnya mangkir. Padahal, jelas Sutiyoso, dia juga menandatangani perjanjian bersama Wakil Presiden Budiono yang kala itu masih menjabat sebagai menteri keuangan di Jepang.
“Memang pembangunan fisiknya saat ini pas Jokowi, tapi itu saya penggagas sebenarnya, saya inginkan itu satu paket,” ungkap Sutiyoso.
Lebih lanjut Sutiyoso mengatakan, moda transportasi yang digagasnya semua terintegrasi, di antaranya di bawah kota Jakarta terdapat MRT, di dasar ada busway dengan 15 koridor, dan di atas monorel.
Lalu, tambah dia, adanya juga green line yang dapat menghubungkan sentra ekonomi dan perkantoran, dan blue line yang menghubungkan Tangerang-Bekasi, termasuk water widedari banjir kanal barat dan timur.
“Artinya itu bisa dilakukan dalam satu tiket, bisa masuk sana gosok sini, sehingga bisa jadi produktif dan efektif. Jadi saya yang menggagas, saya membuat surveinya, saya memungkasinya dan pasti harus dilanjutkan,” katanya.
Sutiyoso juga menyayangkan, saat dirinya selesai menjabat dari kursi jabatan sebagai orang nomor satu di Jakarta, proyek yang diusungkan mandeg. Bahkan, Sutiyoso sempat merasa berbunga-bunga karena pasangan Jokowi-Ahok akan melanjutkannya. Namun lagi-lagi terhenti.
“Saya juga belum tanya dan belum ketemu. Karena saya tidak pernah diajak konsultasi dan bertanya,” ujarnya. (eh)
Bahkan, ditetapkannya dua pegawai negeri sipil berinisial DA dan ST sebagai tersangka oleh Kejaksaaan Agung (Kejagung), menurut Sutiyoso, hal itu seharusnya tidak menghalangi proyek transportasi di Jakarta jadi berhenti.
“Saya ikut menyesal terjadi seperti itu, segeralah diselesaikan dan dilanjutkan proyeknya, yang salah disingkirkan dikasih hukuman, tapi proyek itu tak boleh terhenti,” kata Sutiyoso saat ditemui wartawan di markas PKPI, Jakarta, Sabtu 29 Maret 2014.
Mantan Wakil Komandan Jenderal Kopassus ini juga kecewa sejumlah rencana tentang kendaraan masal yang telah dicetusnya mangkir. Padahal, jelas Sutiyoso, dia juga menandatangani perjanjian bersama Wakil Presiden Budiono yang kala itu masih menjabat sebagai menteri keuangan di Jepang.
“Memang pembangunan fisiknya saat ini pas Jokowi, tapi itu saya penggagas sebenarnya, saya inginkan itu satu paket,” ungkap Sutiyoso.
Lebih lanjut Sutiyoso mengatakan, moda transportasi yang digagasnya semua terintegrasi, di antaranya di bawah kota Jakarta terdapat MRT, di dasar ada busway dengan 15 koridor, dan di atas monorel.
Lalu, tambah dia, adanya juga green line yang dapat menghubungkan sentra ekonomi dan perkantoran, dan blue line yang menghubungkan Tangerang-Bekasi, termasuk water widedari banjir kanal barat dan timur.
“Artinya itu bisa dilakukan dalam satu tiket, bisa masuk sana gosok sini, sehingga bisa jadi produktif dan efektif. Jadi saya yang menggagas, saya membuat surveinya, saya memungkasinya dan pasti harus dilanjutkan,” katanya.
Sutiyoso juga menyayangkan, saat dirinya selesai menjabat dari kursi jabatan sebagai orang nomor satu di Jakarta, proyek yang diusungkan mandeg. Bahkan, Sutiyoso sempat merasa berbunga-bunga karena pasangan Jokowi-Ahok akan melanjutkannya. Namun lagi-lagi terhenti.
“Saya juga belum tanya dan belum ketemu. Karena saya tidak pernah diajak konsultasi dan bertanya,” ujarnya. (eh)
Kampanye di Babel, Puan Bawa Nostalgia Masa Pengasingan Bung Karno
Moksa Hutasoit - detikNews
Jakarta - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memiliki hubungan dekat dengan kawasan Bangka Belitung. Di kawasan ini, Soekarno pernah menjalani masa pengasingan.
Hal ini disampaikan oleh Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Puan Maharani dalam rilisnya, Minggu (30/3/2014). Puan mengatakan itu saat berorasi di lapangan Pangkalpinang, Bangka.
Dalam orasinya, Puan mengatakan warga Bangka Belitung pasti ingat dengan perjuangan Bung Karno dalam mempertahankan kemerdekaan di tempat pengasingan. Pengasingan ini terpaksa dijalani Bung Karno pada 5 Februari 1949 silam karena bencinya Belanda terhadap presiden pertama Indonesia itu yang begitu gigih melawan penjajah.
Dengan dasar itulah, Puan berharap dukungan dari warga Babel. Dukungan itu bisa dituangkan dalam Pemilu Legislatif 9 April mendatang.
"Kita berkumpul di sini untuk menyatukan keyakinan masyarakat Bangka Belitung sebagai keluarga besar PDIP untuk memenangkan perjuangan selama ini di pemilu mendatang guna mensejahterakan
rakyat Indonesia khususnya Bangka Belitung," kata Puan Maharani.
Puan yakin, keberhasilan PDIP bakal berimbas positif terhadap kemajuan Babel. Sumber daya alam dan keindahan alam Babel bakal tetap dijaga.
"Jika PDIP menang dan memiliki presiden dan wakil presiden pada Pemilu Presiden 2014, tentu perkembangan Babel semakin meningkat yang dikenal di seluruh dunia," tegasnya.
"Babel merupakan daerah yang tidak terlalu besar, kaya akan sumber daya alam, memiliki pulau dan pantai yang indah dan ini
merupakan salah satu kebanggaan dan harus dijaga, diperjuangkan melalui peningkatan sumber daya manusia, sumber daya alam dan pariwisatanya agar bisa dikenal di seluruh dunia," tutupnya.
Jakarta - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memiliki hubungan dekat dengan kawasan Bangka Belitung. Di kawasan ini, Soekarno pernah menjalani masa pengasingan.
Hal ini disampaikan oleh Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Puan Maharani dalam rilisnya, Minggu (30/3/2014). Puan mengatakan itu saat berorasi di lapangan Pangkalpinang, Bangka.
Dalam orasinya, Puan mengatakan warga Bangka Belitung pasti ingat dengan perjuangan Bung Karno dalam mempertahankan kemerdekaan di tempat pengasingan. Pengasingan ini terpaksa dijalani Bung Karno pada 5 Februari 1949 silam karena bencinya Belanda terhadap presiden pertama Indonesia itu yang begitu gigih melawan penjajah.
Dengan dasar itulah, Puan berharap dukungan dari warga Babel. Dukungan itu bisa dituangkan dalam Pemilu Legislatif 9 April mendatang.
"Kita berkumpul di sini untuk menyatukan keyakinan masyarakat Bangka Belitung sebagai keluarga besar PDIP untuk memenangkan perjuangan selama ini di pemilu mendatang guna mensejahterakan
rakyat Indonesia khususnya Bangka Belitung," kata Puan Maharani.
Puan yakin, keberhasilan PDIP bakal berimbas positif terhadap kemajuan Babel. Sumber daya alam dan keindahan alam Babel bakal tetap dijaga.
"Jika PDIP menang dan memiliki presiden dan wakil presiden pada Pemilu Presiden 2014, tentu perkembangan Babel semakin meningkat yang dikenal di seluruh dunia," tegasnya.
"Babel merupakan daerah yang tidak terlalu besar, kaya akan sumber daya alam, memiliki pulau dan pantai yang indah dan ini
merupakan salah satu kebanggaan dan harus dijaga, diperjuangkan melalui peningkatan sumber daya manusia, sumber daya alam dan pariwisatanya agar bisa dikenal di seluruh dunia," tutupnya.
Minggu, 30 Maret 2014
Presiden SBY Akui Ada 246 WNI Terancam Hukuman Mati
VIVAnews - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, menyebutkan saat ini ada 176 warga negara Indonesia, termasuk tenaga kerja Indonesia (TKI) yang terbebaskan dari hukuman mati di negara lain.
"Selama ini, sudah berhasil kami bebaskan dari hukuman mati sebanyak 176 orang. Itu bukan angka yang kecil, mengingat tidak mudahnya memberikan ampunan pada satu orang saja," kata SBY di Semarang, Minggu 30 maret 2014.
Pernyataan itu diungkapkan Presiden SBY di sela pertemuan dengan perwakilan keluarga dari empat TKI yang terancam hukuman pancung di Arab Saudi. Pertemuan itu berlangsung di Hotel Gumaya Semarang.
Empat TKI tersebut, yakni Satinah asal Kabupaten Semarang, Tuti Tursilawati asal Majalengka, Jawa Barat, Siti Zaenab asal Bangkalan Madura dan Karni asal Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.
"Sebanyak 176 WNI yang berhasil dibebaskan dari hukuman mati itu rata-rata terlibat kasus pembunuhan dan narkoba," kata Presiden SBY.
Meski demikian, Presiden mengakui masih ada 246 WNI lagi yang masih terancam hukuman mati di negara lain dan sampai sekarang ini pemerintah RI terus memohonkan pemaafan dan pengampunan dari hukuman.
"Inilah tugas berat yang kami emban, tetapi ikhlas semua demi rakyat Indonesia," katanya.
Sementara untuk kasus Satinah, SBY mengatakan sudah menulis surat lagi kepada Raja Arab Saudi untuk memohonkan pengampunan bagi Satinah dan telah mengirim tim berangkat ke Arab Saudi.
Sebetulnya, kata Presiden, Satinah akan dijatuhi hukuman mati pada tahun 2011. tetapi, tiga kali surat yang dikirimkan Pemerintah RI berhasil menunda pelaksanaan eksekusi selama tiga tahun ini.
Sementara Siti Zaenab menurut Presiden, perbuatan pidananya terjadi pada tahun 1999 saat pemerintahan Presiden Abdurahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri, saat itu sudah dimintakan pengampunan.
"Namun, belum dibebaskan dari hukuman mati. Menunggu salah satu putra almarhum akil balig, menunggu pernyataan mau memaafkan atau tidak. Sampai sekarang memang belum memaafkan secara resmi," katanya.
Demikian pula dengan permasalahan yang menimpa Tuti Tursilawati dan Karni, SBY mengatakan bahwa Pemerintah melakukan hal yang sama, yakni memohonkan ampunan dan pembebasan dari hukuman mati.
"Sebab, wajib hukumnya bagi saya, sebagai pemimpin warga negara ini, menyangkut warga negara kita. Apa pun kesalahannya, saya memohon dibebaskan dari hukuman mati," kata SBY.
"Selama ini, sudah berhasil kami bebaskan dari hukuman mati sebanyak 176 orang. Itu bukan angka yang kecil, mengingat tidak mudahnya memberikan ampunan pada satu orang saja," kata SBY di Semarang, Minggu 30 maret 2014.
Pernyataan itu diungkapkan Presiden SBY di sela pertemuan dengan perwakilan keluarga dari empat TKI yang terancam hukuman pancung di Arab Saudi. Pertemuan itu berlangsung di Hotel Gumaya Semarang.
Empat TKI tersebut, yakni Satinah asal Kabupaten Semarang, Tuti Tursilawati asal Majalengka, Jawa Barat, Siti Zaenab asal Bangkalan Madura dan Karni asal Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.
"Sebanyak 176 WNI yang berhasil dibebaskan dari hukuman mati itu rata-rata terlibat kasus pembunuhan dan narkoba," kata Presiden SBY.
Meski demikian, Presiden mengakui masih ada 246 WNI lagi yang masih terancam hukuman mati di negara lain dan sampai sekarang ini pemerintah RI terus memohonkan pemaafan dan pengampunan dari hukuman.
"Inilah tugas berat yang kami emban, tetapi ikhlas semua demi rakyat Indonesia," katanya.
Sementara untuk kasus Satinah, SBY mengatakan sudah menulis surat lagi kepada Raja Arab Saudi untuk memohonkan pengampunan bagi Satinah dan telah mengirim tim berangkat ke Arab Saudi.
Sebetulnya, kata Presiden, Satinah akan dijatuhi hukuman mati pada tahun 2011. tetapi, tiga kali surat yang dikirimkan Pemerintah RI berhasil menunda pelaksanaan eksekusi selama tiga tahun ini.
Sementara Siti Zaenab menurut Presiden, perbuatan pidananya terjadi pada tahun 1999 saat pemerintahan Presiden Abdurahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri, saat itu sudah dimintakan pengampunan.
"Namun, belum dibebaskan dari hukuman mati. Menunggu salah satu putra almarhum akil balig, menunggu pernyataan mau memaafkan atau tidak. Sampai sekarang memang belum memaafkan secara resmi," katanya.
Demikian pula dengan permasalahan yang menimpa Tuti Tursilawati dan Karni, SBY mengatakan bahwa Pemerintah melakukan hal yang sama, yakni memohonkan ampunan dan pembebasan dari hukuman mati.
"Sebab, wajib hukumnya bagi saya, sebagai pemimpin warga negara ini, menyangkut warga negara kita. Apa pun kesalahannya, saya memohon dibebaskan dari hukuman mati," kata SBY.
Warga difabel minta agar TPS bersahabat
Bambang Dwi Marwoto
Solo (ANTARA News) - Warga difabel di Kota Surakarta melakukan aksi damai di acara Car Free Day Solo, Minggu, meminta agar tempat pemungutan suara ramah dan bersahabat saat pencoblosan Pemilihan Umum calon anggota DPR RI, DPD, dan DPRD 2014.
Warga difabel yang merasa memiliki hak suara dalam Pemilu mendatang minta dibantu dan diberi kemudahan saat melakukan pencoblosan di setiap tempat pemungutan suara (TPS) yang ada.
Warga difabel tersebut, dalam acara Car Free Day di Jalan Slamet Riyadi Solo tepatnya di depan Taman Sriwedari juga menggelar spanduk yang isinya, "TPS Harus Ramah Difabel".
Menurut Markus Sukarno (65) seorang warga Keratonan Serengan Solo yang harus memakai kursi roda, mengatakan, ia masuk daftar pemilih tetap ikut di TPS 7 Keratonan yang sudah diberi fasilitas untuk warga difabel.
Namun, kata dia, banyak warga difabel di Kota Solo yang mengeluh karena mereka tidak dibantu saat melakukan pencoblosan seperti pada Pemilu 2009.
"Saya mencontohkan seperti luas bilik pencoblosan pintunya lebar minimal sekitar 50 sentimeter sehingga kursi roda bisa masuk," kata Markus.
Selain itu, warga tuna netra juga harus dibantu saat proses pendaftaran di TPS hingga masuk ke bilik untuk pencoblosan.
Menurut dia, warga difabel pada Pemilu 2009 banyak yang tidak menggunakan haknya, karena di TPS mereka tidak ada yang membantu.
"Kami berharap TPS Pemilu tahun ini, harus ramah dengan difabel," kata Markus.
Terkait hal tersebut, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta, Agus Sulistiyo, menjelaskan jumlah DPT Kota Surakarta khusus warga difabel tidak ada angka pasti. Namun, kata dia, berdasarkan hasil keterangan dari beberapa lembaga yang mendampingi warga difabel jumlahnya sekitar 500 hingga 1.500 suara.
"Kami melalui relawan demokrasi juga telah melakukan sosialisasi terhadap warga difabel. Mereka tentunya akan dibantu oleh pendamping atau petugas TPS hingga pencoblosan," kata Agus.
Solo (ANTARA News) - Warga difabel di Kota Surakarta melakukan aksi damai di acara Car Free Day Solo, Minggu, meminta agar tempat pemungutan suara ramah dan bersahabat saat pencoblosan Pemilihan Umum calon anggota DPR RI, DPD, dan DPRD 2014.
Warga difabel yang merasa memiliki hak suara dalam Pemilu mendatang minta dibantu dan diberi kemudahan saat melakukan pencoblosan di setiap tempat pemungutan suara (TPS) yang ada.
Warga difabel tersebut, dalam acara Car Free Day di Jalan Slamet Riyadi Solo tepatnya di depan Taman Sriwedari juga menggelar spanduk yang isinya, "TPS Harus Ramah Difabel".
Menurut Markus Sukarno (65) seorang warga Keratonan Serengan Solo yang harus memakai kursi roda, mengatakan, ia masuk daftar pemilih tetap ikut di TPS 7 Keratonan yang sudah diberi fasilitas untuk warga difabel.
Namun, kata dia, banyak warga difabel di Kota Solo yang mengeluh karena mereka tidak dibantu saat melakukan pencoblosan seperti pada Pemilu 2009.
"Saya mencontohkan seperti luas bilik pencoblosan pintunya lebar minimal sekitar 50 sentimeter sehingga kursi roda bisa masuk," kata Markus.
Selain itu, warga tuna netra juga harus dibantu saat proses pendaftaran di TPS hingga masuk ke bilik untuk pencoblosan.
Menurut dia, warga difabel pada Pemilu 2009 banyak yang tidak menggunakan haknya, karena di TPS mereka tidak ada yang membantu.
"Kami berharap TPS Pemilu tahun ini, harus ramah dengan difabel," kata Markus.
Terkait hal tersebut, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta, Agus Sulistiyo, menjelaskan jumlah DPT Kota Surakarta khusus warga difabel tidak ada angka pasti. Namun, kata dia, berdasarkan hasil keterangan dari beberapa lembaga yang mendampingi warga difabel jumlahnya sekitar 500 hingga 1.500 suara.
"Kami melalui relawan demokrasi juga telah melakukan sosialisasi terhadap warga difabel. Mereka tentunya akan dibantu oleh pendamping atau petugas TPS hingga pencoblosan," kata Agus.
Langganan:
Postingan (Atom)