Ketua Umum PAN Hatta Rajasa: Syarat Koalisi, Jangan Transaksional

VIVAnews - Hajatan Pemilihan Legislatif 2014 pada 9 April tinggal menghitung hari. Masa kampanye partai politik pun sudah dimulai sejak 16 Maret, dan berakhir 5 April mendatang.

Partai politik peserta pemilu berlomba-lomba menarik simpati masyarakat.  Dari kampanye terbuka hingga strategi meraih basis pemilih melalui media sosial. 

Sebagai salah satu peserta Pemilu 2014, Partai Amanat Nasional (PAN) juga mengusung strategi khusus. Tak ingin bercitra ria, PAN lebih memilih melakukan program kerja nyata. Melalui "Maju Bersama PAN", partai berlambang Matahari Biru itu di antaranya membidik program kewirausahaan.

Dalam kesempatan wawancara dengan wartawan VIVAnews,usai jam kerja kantor di Kementerian Perekonomian, pada pertengahan Maret 2014, Ketua Umum PAN, Hatta Rajasa, membeberkan strategi partainya untuk meraih kursi legislatif.

Hatta yang juga menjabat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu pun menjawab soal kesiapannya untuk maju sebagai calon presiden. Berikut petikannya:

Jelang Pemilihan Legislatif, sebagai ketua umum, apa kegiatan Anda sehari-hari?

Harus saya akui, waktu saya banyak dicurahkan untuk negara melalui kantor Kementerian Perekonomian, dan kawan-kawan sudah tahu. Bahkan, saat saya ditanya soal politik pun dalam jam kerja, tidak pernah saya jawab. Jadi, praktis saya bekerja untuk partai pada malam Minggu dan malam hari. Nah, karena saya yakin bahwa rakyat itu menilai, apakah seorang pemimpin partai politik yang notabene menjadi pejabat publik ini lebih menomorsatukan kepentingan partainya atau masyarakat, saya tak ingin bercitra ria. Tapi, murni dari hati saya yang paling dalam ingin berkontribusi besar mementingkan masyarakat.

Salah satu yang mendorong elektabilitas, menurut survei, adalah ketokohan pemimpin partainya. Pendapat Anda?

Ya, masyarakat, menurut saya, akhirnya memberikan penilaian. Sebagai ketua umum, saya justru lebih mengambil peran untuk lebih mementingkan masyarakat. Ini mungkin juga memberikan pengaruh bagi pemilih, ini yang nomor satu. Kedua, saya juga melakukan kerja-kerja nyata. Saya sampaikan kepada kawan-kawan di PAN, jangan suka berjanji ria, jangan suka berpolitik citra ria, tapi melakukan kerja nyata.

Nah, itu yang dilakukan PAN, melalui program-program MaPAN (Maju Bersama PAN), itu program kewirausahaan. Membantu petani, nelayan, sampai memperbaiki rumah ibadah. Program-program itu yang kami lakukan, lalu membantu masyarakat yang terkena musibah, kerja nyata. Barangkali itu yang dinilai masyarakat.

Persiapan PAN dalam menghadapi Pemilu 2014?

Strategi kami door to door kampanye. Saya banyak terbantu oleh caleg-caleg PAN yang bekerja keras. Jadi, strateginya begitu. Kami memiliki program yang disebut delapan agenda reformasi, kami sebut gelombang kedua, politik kesejahteraan.

Saya meminta caleg PAN fokus pada kerja nyata. Kami juga selalu menyampaikan bahwa kemajuan ekonomi saat ini, PAN ada andilnya. Itu klaim kami. Walaupun orang mengatakan banyak sekali yang belum maju. Ya, itulah sebabnya ke depan kami ingin perbaiki dengan program perubahan berkelanjutan.

Target perolehan suara PAN?

Saya punya target tidak muluk-muluk, sekitar 60-70 kursi. Kalau lebih saya syukuri, tapi saya orang yang realistis, tidak mau gembar-gembor. PAN itu sekitar 7 persen dapatnya, sekarang kalau saya menginginkan 10 persen itu hal yang wajar. Tapi, kalau saya katakan menginginkan 15-20 persen, itu tidak realistis.

Kendala untuk mencapai target itu?

Ya, namanya tantangan selalu ada. Parpol mana yang tidak menghadapi tantangan. Tantangan klasik misalnya dana dan waktu. Itu semua problem yang dihadapi, tapi semuanya bisa diatasi. Karena, saya yakin, walaupun dana penting, tapi bukan segala-galanya.

Jika dibanding Pemilu 2009, apakah kendala yang dihadapi saat ini sudah bisa teratasi?

Sebagian besar bisa diatasi. Misalnya, kalau dahulu pelatihan saksi saja tidak dilakukan. Kemudian, program-program persiapan pencalegan tidak disiapkan, dan atribut-atribut tidak terkoordinasi dengan baik. Sekarang, sebagian besar sudah bisa teratasi, walaupun tidak semua. Saksi PAN saat ini juga dipilih berdasarkan domisilinya. Selain menjadi pemilih, sekaligus bisa menjaring pemilih di daerah tempat tinggalnya. Itu wajib dan pada pemilu sebelumnya tidak dilakukan.

Apa kriteria caleg PAN agar lolos seleksi?

Kami punya program delapan langkah PAN. Semua ada di sini dan kami melakukan pelatihan kepada semua caleg. Jangan salah, mereka menguasai Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Caleg PAN juga dipilih melalui psikotes, jadi betul-betul tersortir dengan baik. Meskipun caleg artis, ya kelasnya seperti Desy Ratnasari dan Anang. Selain ekonomi, kami juga punya delapan agenda reformasi dan perubahan struktural. Di bidang pendidikan, sosial, dan sebagainya, jadi well prepare. Caleg PAN kalau di atas panggung tidak ngawur lagi, tapi fokus pada program.

Bagaimana Anda melihat kinerja Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilu?

Saya tetap berprasangka baik bahwa KPU bekerja keras untuk lebih baik dibanding penyelenggaraan pemilu sebelumnya. Saya melihat orang-orangnya juga cukup kredibel. Kalau di sana-sini ada kelemahan, saya menganggap itu bukan faktor kesengajaan, tapi manusiawi. Karena, toh kekurangannya tidak banyak dan yang dihadapi itu pekerjaan besar. Hanya pesan saya, dalam membuat kebijakan-kebijakan pemilu, tidak menimbulkan multitafsir, harus betul-betul tegas dan tidak menimbulkan kegalauan. Misalnya, orang boleh beriklan, di sisi lain ketika beriklan dilaporkan ke Bawaslu, karena ada multitafsir itu.

Soal pembatasan kampanye terbuka, bagaimana Anda menyikapinya?

Itu mungkin untuk menghindari benturan, kemudian lebih tertib. Nggak apa-apa juga, sepanjang itu berlaku sama di setiap partai.

Menurut  Anda, seberapa besar pengaruh media sosial untuk kepentingan kampanye?

Kami pakai itu. Menurut saya, media sosial memiliki andil yang sangat besar. Misalnya, saya aktif di Twitter, kemudian, meskipun tidak besar, tapi website kami tidak jelek kemasannya. Kami juga punya berita PAN yang bisa diakses kapan saja dan kegiatan PAN selalu publisheddi Youtube.

Untuk kampanye melalui media, menurut Anda, mana yang memberikan kontribusi paling besar?

Kalau saya melihat, pertama itu iklan televisi. Kemudian, tiga besar media online. Mengapa, karena bisa setiap saat muncul di televisi. Tapi, yang masuk dan diunggah masyarakat, internet dan televisi berimbang. Meskipun penetrasinya ke otak orang, iklan itu lebih besar.

Ada kecenderungan ketua partai menjadi capres atau cawapres, Anda sendiri bagaimaa?

Kalau saya berpandangan tidak harus ketua partai menjadi capres. Walaupun lazimnya, seorang ketua umum menjadi capres. Sangat tergantung seberapa besar dapat dukungan dan seberapa besar juga partainya itu memiliki tiket untuk mengusung ketuanya.

Anda siap jadi capres?

Saya harus siap dalam keadaan apa pun. Sama ketika saya memutuskan untuk menjadi ketua umum partai. Secara sadar pun, saya menegaskan komitmen kepada diri sendiri harus siap dalam kondisi apa pun dan untuk jadi apa pun. Kalau bisa berkoalisi it's ok. Tapi, menurut saya, tidak pas kalau sudah mencanangkan sebagai capres, sementara pileg pun belum. Nanti, kalau belum dapat tiket bagaimana? Kalau sudah dapat boarding pass, tapi cuacanya buruk bagaimana?

Syarat koalisi dengan PAN seperti apa?

Tentu sudah ada persiapan. Bagi kami, syaratnya simpel. Sepanjang kami sama-sama mendahulukan kepentingan bangsa dan negara, selesai urusannya. Jangan transaksional. Sudah, itu saja, tidak muluk-muluk.

Sudah ada rencana untuk berkoalisi dengan partai politik tertentu?

Yang jelas, kami sudah banyak berkomunikasi.

Kabar yang santer saat ini dengan Prabowo (Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto)?

Belum. Nanti semuanya akan jelas setelah pileg, segala kemungkinan bisa saja terjadi.

Soal dana saksi pemilu yang sempat jadi polemik, bagaimana pendapat Anda?

Bawaslu kan menolak. Tapi, menurut saya, parpol itu jangan dibebani dengan hal-hal yang bukan menjadi kewajibannya. Tapi, kalau itu menjadi kewajiban parpol, jangan sekali-kali menggunakan dana negara. Persoalannya, tolong Bawaslu, pemerintah dalam hal ini menteri dalam negeri dan KPU merumuskan. Saksi itu kewajiban siapa sih sebenarnya? Menyampaikan Form C1 dan menjaga suara dengan baik itu kewajiban siapa sih sebenarnya? Rumuskan itu. Saya tidak mau masuk pada persoalan uang siapa, harus ada dasar hukumnya, jelaskan.

Kalau itu merupakan kewajiban penyelenggara pemilu untuk melaksanakannya, karena pelaksanaan pemilu harus dijaga, harus ada saksi yang menandatangani berita acara. Kalau itu diputuskan kewajiban parpol, maka parpol harus membiayai. Tapi, kalau nggak ada biaya, berarti tidak ada saksi. Kalau parpol nggak ada uang semua, berarti tidak ada saksi. Kalau nikah, nggak sah lho, kalau nggak ada saksi. (umi)