TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Komisi Informasi Pusat (KIP) membentuk Gugus Tugas bersama untuk mengawasi dan menindaklanjuti potensi pelanggaran dalam penggunaan dana bantuan sosial (bansos) dan dana kampanye pada Pileg dan Pilpres 2014.
Kesepakatan ini tercapai dalam pertemuan pimpinan komisi-komisi tersebut di kantor KPK, Jakarta, Rabu (27/3/2014).
"Kami sepakati KPK, KPU, Bawaslu, PPATK dan KIP (Komisi Informasi Pusat) membentuk gugus tugas yang akan berkoordinasi secara intens untuk menghadapi persoalan di lapangan," kata Wakil Ketua KPK, Adnan Pandu Praja, dalam konferensi pers usai pertemuan.
Menurut Pandu, KIP diperlukan peran sertanya dalam gugus tugas ini karena memiliki peran penting untuk mendorong parpol, calon legislatif, dan calon anggota DPD RI lebih transparan dalam pelaporan pemasukan dan penggunaan dana kampanyenya. "Karena hanya KIP yang bisa mempunyai kewenangan agar parpol terbuka dana kampanye," ujar Pandu.
Menurut komisioner Bawaslu, Nasrullah, tujuan pokok pembentukan gugus tugas ini adalah mewujudkan pemilu bersih dan berintegritas.
Dari hasil kerja gugus tugas ini, diharapkan kualitas dan hasil Pemilu 2014 nanti bisa berbeda dibandingkan pemilu-pemilu sebelumnya.
Di antara fokus kerja gugus tugas ini, yakni mengawasi dana bansos, dana kampanye dan hal-hal lain yang bisa menjadii praktek kecurangan dalam pemilu.
"Dan juga tentang apa saja yang kira-kira bisa memberi praktik kecurangan pemilu. (Pola kerja/red) mana saja yang menjadi otoritas penyelenggara pemilu, KPK, dan lainnya, semua di-share kalau keinginan kelima institusi," kata Nasrullah.
Ia meminta seluruh partai politik dan calon anggota legislatif dapat berperan aktif dalam rangka mewujudkan pemilu bersih dan berintegritas. "Karena keinginan kami masyarakat keseluruhan tentunya terpilihlah pemimpin yang bersih dan berintegritas," ucapnya.
Kepala Biro Hukum KPU RI Nur Syarifah menyatakan, komisinya akan terus mendorong para peserta pemilu, baik parpol, calon anggota legislatif, dan DPD, dapat menjaga rambu-rambu pemilu yang berintegritas. "Harapannya dengan gugus tugas ini maka harapan kita menuju pemilu berintegritas melahirkan pimpinan nasional yang semakin baik bisa segera terwujud," kata Syarifah.
Sementara itu, Direktur Pemeriksaan dan Riset PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan, pihaknya akan mengintensifkan pengawasan atas semua transaksi pihak-pihak yang ikut proses Pemilu tahun 2014. "Kami punya beberapa hasil riset dan temuan sudah kami share ke KPU, Bawaslu dan KPK," ujar Ivan.
PPATK berharap calon-calon yang terpilih dalam Pemilu 2014 adalah orang yang memang benar-benar bersih. "Prinsip dasarnya kita ingin bahwa calon-calon yang ikut dan yang terpilih nanti benar-benar calon bersih, amanah dan benar-benar membawa negeri ini ke arah yang kita inginkan bersama," tegasnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar