Pemerintah Harus Kuatkan Budaya Guna Cegah Korupsi

INILAH.COM, Jakarta - Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) Marwan Jafar mengatakan, Indonesia harus kembali menguatkan kebudayaan untuk meningkatkan kualitas masyarakatnya.

"Gerakan kebudayaan menyangkut berbagai aspek. Dalam konteks negara ini, dimana muaranya untuk mewujudkan Indonesia yang berperadaban, tentu perlu terobosan dalam gerakan kebudayaannya," ujar Marwan dalam keterangan persnya kepada INILAH.COM, Minggu (8/4/2012).

Marwan menjelaskan, kebudayaan dalam bidang politik adalah, budaya berdemokrasi yang dibangun melalui partai politik, karena dengan adanya partai politik dimaksudkan sebagai katalisator demokratisasi. "Cara-cara deparpolisasi harus dihindari dan dihentikan, agar tidak sampai muncul pejahat demokrasi,” tegas Marwan.

Dalam bidang hukum, lanjut Marwan, masyarakat harus terus didengungkan gerakan kebudayaan melawan korupsi. Sebab korupsi tidak hanya memiskinkan negara dan menyengsarakan rakyat, tapi lebih dari itu merupakan pembusukan peradaban. Dibidang ekonomi, gerakan kebudayaannya dengan kembali meneguhkan peran profetis negara dalam aspek ekonomi dan pembangunan.

"Di sini harus ada peran negara untuk melindungi, menjaga dan bahkan melakukan intervensi terhadap praktik-praktik ekonomi yang dinilai tidak memihak rakyat. Inilah yang disebut konsep custodian role. Adapun bentuknya bisa bermacam-macam. Saya berpendapat, gagasan ekonomi kerakyatan tetap relevan sebagai sebuah gerakan budaya untuk menuju kemandirian bangsa, dengan catatan kita tidak melupakan diri sebagai bagian dari komunitas internasional," ungkapnya.

Dalam bidang pendidikan, menurut Marwan, gerakan budayanya dengan mengembalikan visi dasar pendidikan bahwa persoalan pendidikan bukan hanya transfer pengetahuan, tapi nilai-nilai kemanusiaan yang mampu membentuk karakter setiap peserta didik.

Sementara dalam bidang agama, gerakan budayanya dengan memberikan pemahaman tentang pentingnya melakukan deradikalisasi paham keagamaan. Pada titik ini, peneguhan ideologi Aswaja (Ahlussunnah Wal Jamaah) di Indonesia menjadi pilihan tepat di tengah maraknya ideologi transnasional.

"Maraknya aksi kekerasan belakangan ini yang dilakukan kelompok Islam radikal dalam menyelesaikan persoalan sesungguhnya bertentangan dengan budaya khas masyarakat kita dan ini harus segera diakhiri. Sejak dulu, masyakarat kita selalu mengutamakan jalur musyawarah, mengedepankan toleransi dan saling menghargai dalam menyelesaikan segala persoalan," tandas Marwan.

Untuk itu, Marwan mengingatkan bahwa proses transformasi nilai-nilai budaya dan peradaban terus berkembang sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Artinya, jika gerakan-gerakan budaya dalam berbagai bidang tersebut dilakukan secara bersamaan dan bersinergi dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka diharapkan mampu membawa peradaban Indonesia menjadi lebih maju.

"Saya meyakini hal tersebut, sebab semuanya bermuara untuk memperkuat mental, moral, karakter, dan spiritual generasi penerus bangsa ini. Dan cita-cita kita semua yang mendambakan kondisi Indonesia yang berperadaban semakin cepat tercapai bila ditopang juga oleh keteladanan yang nyata dari seluruh pihak," pungkasnya.[dit]

Tuntut Kesejahteraan, Hakim Kok Mau Mogok Sidang

INILAH.COM, Jakarta - Komisi III DPR tidak sepakat dengan para hakim yang berencana melakukan aksi mogok sidang menuntut peningkatan kesejahteraan.

"Dalam rangka menuntut hak-hak mereka, sangat tidak elok kalau para hakim melakukan aksi mogok," kata anggota Komisi III DPR Ahmad Basarah, di Jakarta, Senin (9/4/2012).

Dia menilai aneh jika hakim melakukan aksi mogok. Apalagi, jika rakyat tahu bahwa yang dituntut terlalu vulgar dan bersifat keduniawiaan.

"Bagaimana cara menjelaskan kepada rakyat nantinya kalau sekelompok orang dengan profesi hakim yang disebut sebaga wakil Tuhan di bumi, masih menuntut hal-hal bersifat keduniawian secara vulgar," tutur Basarah.

Anggota dari Fraksi PDI Perjuangan itu mengatakan, hakim seharusnya berupaya agar kesejahteraan mereka diperhatikan melalui jalur resmi. Dia menjamin akan memperjuangkan nasib hakim ini.

"Biarlah kami dari Komisi III yang akan memperjuangkan peningkatan kesejahteraan hakim tersebut melalui badan anggaran DPR," katanya.

Sebagaimana diberitakan INILAH.COM, Minggu (8/4/2012), para hakim pengadilan negeri berencana mogok sidang, yang semula 1 April, diundur hingga pertengahan Mei 2012. Pengunduran aksi itu guna menghindari tudingan pengalihan isu penaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

"Semula mogok sidang akan dilakukan 1 April 2012, tapi kemudian teman-teman sepakat aksi diundur sekitar pertengahan Mei 2012, yakni bertepatan dengan 101 hari masa Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali. Mogok sidang akan dilakukan hingga tuntutan para hakim diperhatikan oleh pemerintah," kata Ketua Pengadilan Negeri Ende Achmad Peten Sili, Rabu (28/3/2012) di Ende, Flores, NTT.

Para hakim saat ini sangat resah terkait minimnya penghargaan dan kesejahteraan yang mereka peroleh, terutama jika dibandingkan pegawai negeri sipil (PNS). Contoh, gaji pokok yang diperoleh hakim sekitar Rp1,9 juta. Jumlah itu dinilai lebih rendah jika dibandingkan dengan PNS yang nol tahun, sekitar Rp2 juta.

Selain itu, sejak 2008, remunerasi atau tunjangan khusus untuk hakim PN sebesar Rp4,2 juta, sampai saat ini hanya diterima 70 persen atau sekitar Rp2,9 juta. Padahal, di lingkungan BPK dan Kementerian Keuangan, remunerasi diberikan sebesar 100 persen. [yeh]

Tuntut Kesejahteraan, 4 Ribu Hakim Siap Mogok Sidang

Andi Saputra - detikNews

Jakarta Ancaman mogok sidang bukan hisapan jempol. Saat ini 4 ribu hakim di pelosok nusantara tinggal menunggu komando mogok sidang agar pemerintah memperhatikan kesejahteraan pejabat negara tersebut.

"Saya pastikan seluruh hakim dari daerah se Indonesia siap mogok sidang. Jumlahnya sekitar 4 ribuan," kata Kepala Pengadilan Negeri (PN) Ende, Nusa Tenggara Timur (NTT), Achmad Pentensili saat dihubungi detikcom, Senin (9/4/2012).

Mogok sidang ini bagian dari perjuangan hakim untuk mendapat kesejahteraan sesuai amanat UU. Dalam UU secara tegas disebutkan bahwa hakim merupakan pejabat negara, bukan PNS. "Lebih dari sekedar menuntut kesejahteraan, tetapi bagaimana negara ini menjadikan Indonesia sebagai negara hukum," ujar hakim yang pernah bertugas di Ponorogo, Jawa Timur ini.

Sebagai langkah awal, perwakilan para hakim daerah saat ini berkumpul di Jakarta. Rencananya mereka akan menyalurkan tuntutannya kepada Mahkamah Agung (MA), Komisi Yudisial (KY), Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi III DPR serta instansi terkait. Mereka juga akan 'curhat' kepada civil society untuk mendapatkan dukungan yang lebih luas.

"Saatnya hakim bersuara, setelah lama tak di anggap oleh negara. Motto kami, Mogok Sidang Yes! Sogok Sidang No!," kata penggagas aksi gerakan mogok sidang, hakim Sunoto.

Dukungan para hakim di seantero nusantara begitu menggelora. Meski tidak ikut menggeruduk Jakarta, mereka menaruh harapan sangat besar akan perubahan para hakim di Indonesia.

"Selamat berjuang rekan-rekan. Doa kami selalu menyertai langkah rekan-rekan. Semoga Allah akan memudahkan perjuangan kita. Tetap semangat dan jangan pernah ragu karena masih ada ribuan hakim yang mendukung rekan-rekan seperjuangan.Salam perjuangan," ujar seorang hakim di situs jejaring sosial.

Nunun Harap Miranda Goeltom Jujur Bersaksi

VIVAnews - Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) hari ini, Senin 9 April 2012 akan menghadirkan mantan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Miranda Swaray Goeltom sebagai saksi dalam perkara suap cek pelawat dengan terdakwa Nunun Nurbaetie Daradjatun. Nunun berharap agar Miranda jujur bersaksi.

Selain Miranda, Pengadilan Tipikor juga akan mendengar kesaksian Sekretaris Jenderal DPR Nining Indra Saleh. "Lalu Budi Rohadi, Ely, dan Ronald Haryanto," kata salah satu pengacara Nunun, Mulyaharja.
Nunun sendiri, menurut Mulyaharja, sangat berharap agar Miranda dapat memberikan keterangan sejujur-jujurnya di muka sidang nanti. "Kejujuran MSG (Miranda), berkaitan dengan kedekatan hubungan yang sangat dekat dengan Ibu NN (Nunun Nurbaetie) sebagai sahabat," kata dia.

Nunun, kata dia, juga berharap guru besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia itu bisa bercerita apa adanya soal pertemuan mereka dengan para mantan anggota DPR periode 1999-2004--di mana Miranda meminta Nunun menjadi fasilitator dalam pertemuan tersebut.

"Diminta mengakui permintaan MSG untuk diperkenalkan kepada para anggota DPR dalam rangka pemilihan," ucap Mulyaharja.
Minta dikenalkan
Miranda disebut-sebut sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas perkara ini. Motif pemberian suap cek pelawat senilai Rp24 miliar kepada puluhan mantan anggota DPR periode 1999-2004 itu dinilai terkait dengan pemilihannya sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia pada 2004 lalu.
Berdasarkan surat dakwaan Nunun yang dibacakan dalam persidangan beberapa waktu lalu, sebelum proses pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia  2004 itu dimulai, Nunun melakukan pertemuan dengan Miranda.

Dalam pertemuan tersebut, Miranda menyampaikan kepada Nunun tentang rencananya mengikuti pemilihan DGS BI 2004. Miranda yang saat itu menjabat Deputi Gubernur BI juga meminta agar diperkenalkan kepada anggota Komisi IX DPR yang dikenal Nunun. Kemudian, Nunun memberikan nomor telepon anggota DPR 1999-2004, Udju Djuhaeri, kepada Miranda.

Nunun juga memfasilitasi pertemuan Miranda dengan anggota Komisi IX 1999-2004 yaitu Endin Soefihara, Hamka Yandhu, dan Paskah Suzetta di kediamanan Nunun di Jalan Cipete Raya, Jakarta Selatan.
Dalam kasus ini, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan Miranda sebagai tersangka. Meski membantah terkait suap itu, Miranda mengaku lega dengan penetapan dirinya sebagai tersangka.

Jika Rapat dengan MA Deadlock, Hakim Mogok Sidang

Muhamad Arif - detikNews

Jakarta 30 Orang perwakilan hakim dari seluruh penjuru Indonesia menemui pimpinan Mahkamah Agung (MA) untuk meminta MA berjuang nyata meningkatkan kesejahteraan hakim. Jika jawaban pimpinan MA tidak memuaskan maka para hakim memastikan diri akan melakukan mogok sidang.

"Kami ke sini berbicara tentang kesejahteraan hakim. Kalau tidak ada titik temu antara kami dengan MA maka kami akan mogok sidang," kata hakim di PN Aceh Tamiang, Sunoto, kepada detikcom, sesaat sebelum mengikuti rapat dengan MA di gedung MA, Jalan Medan Merdeka Utara, Senin (9/4/2012).

Sunoto beserta 29 hakim datang bergelombang ke Jakarta, Minggu (8/4) dan menginap di sebuah hotel di Jalan Juanda. Para perwakilan hakim dari berbagai penjuru nusantara ini menggunakan uang patungan para hakim yang ditransfer ke Sunoto hingga terkumpul lebih dari Rp 60 juta. Dari 30 hakim tersebut, 2 di antaranya hakim perempuan.

"Saya dari Aceh. Ada yang dari Kalimantan, Jambi dan Lampung, " ujar Sunoto.

Pertemuan perwakilan mereka dengan pimpinan MA terus dipantau oleh para hakim di daerah yang tidak bisa ikut hadir di MA. Seperti diakui oleh hakim Pengadilan Negeri (PN)) Larantuka, Nusa Tenggara Timur (NTT), Rahmat Dahlan. Dia mengaku tidak bisa datang ke Jakarta karena biaya perjalanan sangat mahal.

"Saya idem dengan perjuangan kawan-kawan. Termasuk juga yang melakukan audiensi ke lembaga di Jakarta," kata Rahmat yang juga humas PN Larantuka ini.

Rahmat menjadi calon hakim pada 2005 dengan penempatan di Parepare, Sulawesi Selatan. Lalu pada 2008 dia diangkat menjadi hakim di Larantuka. Dengan masa kerja 0 tahun, dia hanya mengantongi gaji Rp 1.950.000 dengan tunjangan jabatan Rp 650 ribu. Remunerasi 70 persen dari gaji pokok dia terima per 3 bulan.

"Di sini untuk satu kali makan secara sederhana Rp 25 ribu," kata Rahmat menceritakan biaya hidup di Larantuka.

Membeli buku adalah mimpi karena di kabupaten tersebut tidak ada toko buku. Dengan kesejahteraan ala kadarnya, dia harus mengetatkan ikat pinggang. Untuk menyiasati biaya hidup, para istri hakim harus kreatif memutar otak guna membuat dapur tetap mengepul.

"Istri ada yang jualan kain. Beli di Sulawesi lalu dijual di sini. Kalau lagi ramai ikan, ya jualan ikan. Pokoknya mendapat tambahan penghasilan yang halal," ujar pria yang beristri PNS Gorontalo ini.

Nono Ingatkan Foke Tak Manfaatkan Birokrasi untuk Pilkada DKI

Ferdinan - detikNews

 Jakarta Bakal calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Nono Sampono yang berpasangan dengan Alex Noerdin, mengingatkan Fauzi Bowo agar tidak memanfaatkan birokrasi dalam pencalonannya di Pilkada.

"Harus diwaspadai pemanfaatan birokrasi. Incumbent tidak boleh memanfaatkan posisinya untuk berpihak pada kampanye pencalonan," kata Nono saat dihubungi detikcom, Minggu (8/4/2012).

Menurut Nono, penggunaan jaringan birokrasi untuk memuluskan langkah pencalonan merupakan pelanggaran berat. Pasalnya KPU DKI telah memberi imbauan kepada enam calon termasuk incumbent agar mengikuti ketentuan yang diatur dalam pencalonan.

"Jadi masyarakat dan pers harus ikut terlibat mengawasi dan melakukan kontrol. Kalau ada seperti itu (memanfaatkan birokrasi) harus dinyatakan sebagai bentuk pelanggaran," pungkasnya.

Kecurigaan Nono bukan tanpa alasan. Dia mengaku pernah mengikuti acara Maulid Nabi di Condet, Jakarta Timur, di mana sambutan birokrat setempat secara tak langsung mengampanyekan Foke.

"Kalau Foke bicara sendiri sah-sah saja sebagai sosialiasi," ungkapnya.

Pilkada Aceh Digelar Serentak Hari Ini

Ray Jordan - detikNews

Jakarta Setelah sempat tertunda selama dua kali, akhirnya warga Aceh akan menggunakan hak pilihnya untuk memilih gubernur dan wakil gubernurnya dalam Pilkada Aceh. Pilkada yang akan berlangsung hari ini Senin 9 April 2012, digelar serentak di 17 kawasan Aceh.

"Iya, hari ini digelar pilkada Aceh," ujar anggota KPU Daerah Aceh Dahliah Umar, saat berbincang dengan detikcom, Senin (9/4/2012).

Selain memilih cagub-cawagub, warga di 17 daerah Aceh juga memilih walikota-wakil walikota atau bupati-wakil bupati. Pada awalnya, pilkada di provinsi paling barat di Indonesia ini dijadwalkan digelar pada 24 Desember 2011. Kemudian jadwal diundur menjadi 16 Februari 2012. Jadwal tersebut diundur lagi menjadi 9 April 2012. Penundaan ini, selain karena adanya gugatan ke Mahkamah Konstitusi, juga karena kandidat masih dalam proses verifikasi serta sebagian daerah belum memiliki panitia pelaksana untuk pengadaan logistik.

"Semoga Pilkada Aceh kali ini dapat berjalan dengan lancar tertib dan aman. Dan semua calon siap menerima hasilnya. Karena banyak masalah sebelumnya, jadi jadwalnya harus terundur. Harusnya tahun kemarin, tapi karena ada beberapa kendala, jadinya tahun ini," jelas Dahliah.

Sebanyak 3.245.464 warga diharapkan berpartisipasi dalam Pilkada kali ini. Mereka akan memilih satu diantara 5 pasang cagub-cawagub Aceh.

"Ada 5 pasangan untuk calon Gubernur dan wakil gubernur. 3 dari partai dan 2 dari independen," terangnya.

Ke-5 pasang kandidat sesuai nomor urut adalah Tgk H Ahmad Tajuddin AB-H Teuku Suriansyah (perseorangan), Irwandi Yusuf-Muhyan Yunan (perseorangan), H Darni M Daud MA-Tgk Ahmad Fauzi (perseorangan), H Muhammad Nazar-Nova Iriansyah (Demokrat, PPP, Partai SIRA), dan H Zaini Abdullah-Muzakir Manaf (Partai Aceh).

Warga di 17 daerah juga memilih walikota-wakil walikota atau bupati-wakil bupati. Tiap daerah rata-rata mempunyai 5-13 pasang kandidat. Keselurahan kandidat di 17 daerah tersebut mencapai 137 pasang. Sebagian besar diantaranya berangkat dari jalur perseorangan.

Sebanyak 9.786 Tempat Pemungutan Suara (TPS) disiapkan. Pemungutan suara dijadwalkan dimulai pada pukul 08.00 hingga 14.00. Berdasarkan data di Komisi Independen Pemilihan (KIP), dalam Pileg 2009 lalu tingkat partisipasi pemilih di Aceh mencapai 76 persen. Sedangkan dalam Pilpres di tahun yang sama, tingkat partisipasi pemilih di Aceh mencapai 74 persen.

Menjelang pilkada, sejumlah aksi teror muncul. Dalam catatan detikcom, Minggu (18/3/2012), mobil Ketua tim sukses (timses) Hasballah-Marwi dibakar di Dusun Indra Tanjung Desa Bintah, Kecamatan Madat, Kabupaten Aceh Timur, Aceh. Kemudian, Jumat (23/3), timses Irwandi-Muhyan diserang sekelompok orang di depan posko timses Irwandi-Muhyan di kawasan Jalan Medan - Banda Aceh, Desa Meunasah dayah, Kecamatan Lhokseukon, Aceh. Pada saat itu, sekitar 12 orang timses tersebut sedang memasang spanduk.

Teror terakhir terjadi Senin (2/4) lalu. Posko Partai Aceh (PA) di Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, dibakar orang tak dikenal (OTK). Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Untuk mengantisipasi gangguan keamanan, sebanyak 7.930 anggota Polri dan 1.749 anggota TNI dikerahkan pada hari pemungutan suara. Sebelum itu, pada 19 Maret lalu, Polri menerjunkan 1.728 personel Brimob. Sementara, bagian Reserse Intelijen dan Labfor tiba di Aceh 24 Maret.

Pelibatan Dirjen PAS Dalam Sidak Lapas Harus Diawasi Ketat

Mega Putra Ratya - detikNews

Jakarta Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin kembali mengaktifkan MoU bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) terkait pemberantasan narkoba di Lapas dan Rutan dengan melibatkan Dirjen PAS. Pelibatan Dirjen PAS dalam sidak memberantas narkotika di di Lapas dan Rutan harus diawasi ketat.

"Tentu harus diawasi, Menkum HAM harus terus mengawasi. Kalau ditemukan sejumlah bukti atau keterangan mendukung baik langsung maupun tidak langsung, Dirjen Pas menutup mata atau dia tahu ada peredaran narkoba, maka dia harus ditegur dan dikenakan sanksi kode etik PNS," ujar peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Ronald Rofiandri kepada detikcom, Senin (9/4/2012)

Ronald mengatakan secara otoritas dan kewenangan, pelibatan Dirjen PAS dalam memberantas narkoba di Lapas dan Rutan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Namun hal itu juga harus diiringi dengan sikap integritas dan ketegasan yang tinggi.

"Disini butuh aspek integritas, benar menindak jika ada sipir yang terlibat sehingga ada penanganan yang tegas. Katakanlah sanksi teguran atau yang lebih serius pemecatan. Kita pertanyakan apakah Dirjen PAS cukup mampu?" jelasnya.

Menurut Ronald, peredaran narkoba di Lapas dan Rutan bukan ada baru-baru ini saat Denny Indrayana terpilih menjadi Wamenkum HAM. Namun selama ini dengan dibawah pengawasan Dirjen PAS, peredaran narkoba tersebut masih saja terus terjadi.

"Harus ada evaluasi yang lebih terukur supaya kita lihat ada pergerakan bisa ditekan. Misalnya dalam setahun ini sejumlah lapas di sidak, pengurangan modus peredaran narkoba di Lapas, jumlah sipir terlibat harus berkurang. Kalau sudah diterapkan tapi tidak tercapai, ini jadi kritik ke Dirjen PAS," paparnya.

Ronald juga mencermati soal kapasitas Lapas atau Rutan yang tidak sesuai dengan jumlah napi. Selain itu perbandingan jumlah petugas dan napi yang tidak seimbang membuat permasalah di Lapas dan Rutan sulit diselesaikan.

"Harus juga diperhatikan soal jumlah sipir, rationya jadi penting. Bukan hanya narkoba, justru napi bandar narkoba tidak kalah banyak. Bagaiamana model pembinaan napi, menutup peluang peredaran narkoba, petugas harus ada tindakan tegas pengawasan bukan hanya kepada napi, tapi juga kepada sipir," ungkapnya.

Komnas HAM: Pemberantasan Narkoba Harus Didukung, Tapi Jangan Salahgunakan Wewenang

RMOL. Komnas HAM telah selesai berkunjung ke Pekanbaru, Riau dan membawa informasi yang valid terkait dugaan penamparan yang dilakukan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana kepada sipir Lapas Pekanbaru saat hendak melakukan penangkapan pada aktor peredaran narkoba di balik penjara itu.

"Kita sudah bertemu pihak Kanwil Kumham, Kepala Lapas, korban dan saksi-saksi. Menurut Kanwil, tidak ada masalah secara prosedur. Tapi dalam konteks kekerasan harus dibedakan," ujar Wakil Ketua Komnas HAM, Ridha Saleh, kepada wartawan lewat hubungan telepon, Sabtu (7/4).

Dia tegaskan, Komnas HAM sangat mendukung operasi pemberantasan narkoba yang dilakukan BNN, tapi sebagai pejabat negara Wakil Menteri tidak boleh menyalahgunakan wewenang.

"Di sana kita sudah lakukan rekonstruksi. Ada beberapa adegan dari menggedor pintu sampai adanya tindak kekerasan. Dari hasil rekonstruksi itu, Wamen melakukan kekerasan dengan menempeleng petugas Lapas disusul asisten prbadinya melakukan tendangan kepada dua korban," papar Ridha.

Tidak cukup rekonstruksi di Pekanbaru, pihaknya akan segera meminta keterangan dari Denny Indrayana untuk menjernihkan permasalahan.

"Yang perlu saya tekankan, semua pihak mendukung kerjas keras BNN terhadap mafia peredaran narkoba. Tapi ada satu hal, ada peristiwa yang berbeda dilakukan Wamen karena tindakan Wamen bisa mengganggu upaya keras ini," ujar dia.

"Soal apakah ada pelanggaran HAM kita akan kaji dan pelajari. Tapi sementara ini memang ada tindakan kekerasan, kita akan panggil Wamen minggu depan. Surat belum dilayangkan," tambah Ridha.[ald]

KNPI Apresiasi Kerja Sama Kemenkumham dan BNN Berantas Narkoba Dilanjutkan

RMOL. Kolaborasi Kementerian Hukum dan HAM bersama Badan Narkotika Nasional memberantas narkoba, khususnya di lembaga-lembaga pemasyarakatan terbukti efektif. Pemberantasan narkoba dengan metode silent operation cukup berhasil menangkapi geng narkoba di penjara.
Penilaian itu disampaikan Wakil Sekjend DPP KNPI Bidang Penanggulangan Narkoba, Alfrisco,  kepada Rakyat Merdeka Online petang ini (Sabtu, 7/4).
Karena itu, KNPI mengapresiasi Menteri Hukum dan HAM dan BNN yang berkomitmen melanjutkan kerja sama memberantas narkoba. Menurutnya, pemberantasan narkoba di Lapas harus tetap dilakukan dengan cara yang sangat rahasia.
"Pemberantasan narkoba di Lapas harus terus dilakukan dengan cara yang sangat rahasia, kedap, dan dengan cara-cara yang tegas. Termasuk menangkap dan memberhentikan oknum petugas dan pejabat Lapas yang memfasilitasi transaksi narkoba," ujar pria yang akab disapa Deddy ini.
Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin sempat membekukan kerja sama pihaknya dengan BNN setelah  insiden dugaan pemukulan oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana terhadap seorang sipir pada saat melakukan inspeksi mendadak Denny bersama BNN pada Senin lalu di Lapas Pekanbaru.
Kemarin, Menteri Amir memastikan, pihaknya dan BNN akan segera mengaktifkan kembali kerja sama pemberantasan narkoba di dalam lapas. Pekan depan kerjasama itu sudah bisa dilakukan kembali. "Sedang dirumuskan oleh tim kedua belah pihak," kata Amir. [zul]

Copot Kepala Lapas yang Tak Mendukung Pemberantasan Narkoba

RMOL. Ancaman 30 ribu sipir se-Indonesia, yang akan mempolisikan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana disesalkan. Ancaman itu keluar karena inspeksi mendadak Denny bersama BNN pada Senin lalu di Lembaga Pemasyarakatan  Pekanbaru diduga diwarnai aksi pemukulan oleh Denny terhadap salah seorang sipir.
Wakil Sekjend DPP KNPI Bidang Penanggulangan Narkoba, Alfrisco,  mengungkapkan, ancaman seperti itu tidak perlu dikeluarkan oleh para sipir. Karena mereka adalah abdi negara yang harusnya ikut menyukseskan pemberantasan narkoba di lapas-lapas.
"Para sipir jangan sampai ikut serta dalam melindungi para pengedar narkoba. Karena mereka digaji oleh rakyat untuk membantu menyukseskan program-program yang dijalankan oleh pemerintah," ungkapnya kepada Rakyat Merdeka Online petang ini (Sabtu, 7/4).
Untuk itu, pria yang akrab disapa Deddy ini meminta Menteri Hukum dan HAM segera mengevaluasi pimpinan lapas yang tidak sejalan dengan tekad pemerintah memberantas narkoba. Langkah selanjutnya, dipilih pimpinan lapas yang kredibel dan punya integritas yang baik agar pemberantasan narkoba dapat berjalan dengan baik.
"Saya kira Menkumham dan jajarannya punya niat untuk pembrantasan narkoba di lapas-lapas, terutama Wamenkumham Deny Indrayana yang punya komitmen yang jelas," imbih Deddy.
Namun, Deddy juga mengingatkan, perlawanan atas pemberantasan narkoba yang dijalankan pemerintah pasti ada. Tapi, pemerintah diminta tidak gentar.
"Kami dari KNPI akan mendukung penuh langkah-langkah kongret dalam pemberantasan narkoba yang dijalankan pemerintah. Dan saya yakin, masyarakat juga akan mendukung. Karena narkoba merupakan musuh masyarakat Indonesia," demikian Deddy. [zul]

Terbukti Memukul Sipir, Prof. Denny Indrayana akan Diperiksa Komnas HAM Hari Kamis

RMOL. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) ngebut menyelesaikan dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana kepada seorang sipir di LP Pekanbaru, Riau saat melakukan inspeksi mendadak Senin dini hari lalu.
Senin, Komnas HAM akan melayangkan surat panggilan pemeriksaan untuk Denny. Kemungkinan Denny akan dimintai keterangan pada hari Kamis.  "Senin akan kita kirimkan suratnya. Biasanya, tiga hari setelah itu baru ada permintaan keterangan. Berarti sekitar Kamis," ujar  Wakil Ketua Komnas HAM Ridha Saleh kepada Rakyat Merdeka Online (Sabtu, 7/4).
Namun, Komnas HAM tetap memberikan kelonggaran. Jika hingga Kamis masih sibuk, Denny bisa minta pengunduran jadwal. Setelah itu, Komnas HAM akan menjadwal ulang sesuai waktu luang yang dimiliki gurubesar UGM Jogjakarta tersebut.
Ridha memastikan, dalam pemeriksaan nanti pihaknya tidak akan memberikan keistimewaan khusus pada Denny. Prosedur pemeriksaan dilakukan sama seperti terhadap masyarakat biasa. Denny juga harus mau datang ke kantor Komnas HAM saat diperiksa, bukan pihak Komnas HAM yang datang ke Denny.
Dari hasil rekonstruksi yang dilakukan Komnas HAM Kamis lalu, kata Ridha, terlihat jelas Denny dan ajudannya melakukan pemukulan terhadap dua orang sipir. Denny menampar satu sipir, sementara ajudannya menendang dua sipir.
Dari rekonstruksi itu, lanjutnya, sipir juga tidak melanggar aturan. Sipir memang terlambat membukakan pintu sekitar lima menit. Tapi, itu prosedur kerja yang harus dipatuhi sipir.
"Tapi, kita tidak bisa menyimpulkan langsung. Kita harus minta dulu klarifikasi dari Wamen. Nanti dia menyampaikan kronologisnya seperti apa," terang Ridha. [zul]

Wamen ESDM Dorong Premix Dijual Lagi

 Jpnn

JAKARTA - Wacana untuk merilis kembali produk premix memang belum final. Di tengah beragam kontroversi, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Widjajono Partowidagdo kukuh dengan gagasannya itu.

Menurutnya, premix menjadi salah satu opsi terbaik untuk menyikapi penggunaan BBM dalam jangka pendek."Isu yang berkembang itu salah. Premix ini sebenarnya untuk pengguna mobil yang tidak mewah," ucapnya di Surabaya Kamis (5/4).

Soal harga, Widjajono beranggapan usulan masuk akal. "Simpel saja, harga setengah liter pertamax dan harga setengah liter premium jika ditambahkan jadinya Rp 7.200," paparnya.

Selama ini sebenarnya banyak pengguna kendaraan yang sudah mempraktekkan cara tersebut. Mereka memilih untuk mencampur premium dan pertamax untuk mendapatkan hasil yang baik.

"Daripada repot untuk mengisi premium separo dan pertamax separo, lebih baik langsung dijual. Kualitasnya pun bagus. RON-nya kan 90," tegasnya.

Terkait dengan usulan tersebut, Widjajono mengaku tidak perlu paying hukum. Meski begitu, menyarankan untuk tetap memberlakukan aturan yang baku dalam penggunaan BBM.

"Untuk menghindari penyelewengan memang perlu diberikan koridor. Jadi untuk mobil hebat tetap harus pakai pertamax. Tapi, untuk mobil-mobil jelek bisa pakai premix," ujarnya. (adn/ca)

Pertamina: Campur Saja Premium - Pertamax

 Jpnn
JAKARTA - Tingginya harga Pertamax membuat banyak pemilik kendaraan yang selama ini mengonsumsi BBM nonsubsidi tersebut, mulai pindah ke Premium yang jauh lebih murah. Jika hal ini terus berlanjut, maka kuota BBM subsidi dipastikan bakal jebol.

Vice President Komunikasi PT Pertamina Mochamad Harun mengatakan, Pertamina tidak bisa berbuat banyak menyikapi banyaknya kendaraan yang beralih dari Pertamax ke Premium. "Karena itu, saran kami, campur saja Premium dan Pertamax," ujarnya di Kantor Pertamina kemarin.

Menurut Harun, saat ini Pertamina memang harus realistis. Sebab, berbagai himbauan melalui iklan maupun spanduk agar masyarakat kaya tidak mengonsumsi BBM subsidi, ternyata tidak efektif. "Jadi, daripada mobilnya hanya diisi Premium, lebih baik dicampur juga dengan Pertamax," katanya.

Harun mengakui, usulan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Widjajono Partowidagdo terkait BBM jenis Premix dengan RON 90 seharga Rp 7.200 per liter, memang bisa menjadi solusi. "Tapi, itu kan tetap butuh subsidi, jadi keputusannya bukan di Pertamina," ucapnya.

Karena itu, cara sederhana yang bisa ditempuh untuk mengurangi lonjakan konsumsi Premium adalah dengan cara masyarakat pembeli BBM langsung membeli Premium dan Pertamax. "Hasilnya, kualitas BBM nya lebih bagus dari Premium, tapi harganya di bawah Pertamax," ujarnya.

Sebagai gambaran, jika seseorang membeli Premium seharga Rp 4.500 per liter sebanyak 20 liter, maka nilainya Rp 90 ribu. Jika orang tersebut membeli Pertamax sehanra Rp 10.200 per liter sebanyak 20 liter, maka nilainya Rp 204 ribu. Jika orang tersebut membeli Premium 10 liter dan Pertamax 10 liter, maka nilainya Rp 147 ribu. Nilai tersebut hampir sama dengan harga 20 liter Premix, yakni Rp 144 ribu.

Harun menyebut, selain mobil-mobil mewah yang mengonsumsi Premium, sebenarnya ada kendaraan industry yang jauh lebih rakus mengonsumsi BBM subsidi. "Diantaranya adalah truk-truk milik perusahaan tambang maupun perkebunan. Ini juga luar biasa dampaknya (terhadap lonjakan konsumsi BBM subsidi)," katanya.

Menurut dia, Pertamina sebenarnya sudah menyediakan BBM nonsubsidi dalam jumlah yang cukup di SPBU yang ada di jalur-jalur lalu lintas truk perusahaan tambang maupun pertambangan. Tapi, nyatanya masih banyak truk yang membeli BBM subsidi. "Karena itu, media seharunya tidak hanya menampilkan gambar mobil-mobil mewah membeli BBM subsidi, tapi juga truk-truk itu," ucapnya.

Sementara itu, Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan, pemerintah masih memiliki cadangan risiko energi Rp 23 triliun dalam APBNP 2012. Cadangan yang semula dialokasikan untuk tambahan subsidi listrik tersebut, bisa digunakan juga untuk tambahan subsidi BBM.

Agus mengatakan, jika penyediaan gas ke PLN bisa terealisasi, subsidi listrik bisa lebih dihemat. "Kalau efisiensi (PLN) itu terbentuk, tentu cadangan energi menjadi tidak perlu terpakai dan itu bisa dipakai untuk BBM bersubsidi," kata Menkeu.

Agus menambahkan, pemerintah juga berkomitmen memotong anggaran yang tidak penting. "Kita harus mewujudkan komitmen pemotongan anggaran dan optimalisasi penerimaan negara. Kalau mau dipotong itu berdasarkan prioritas, dan prioritas itu yang bisa menstimulus ekonomi," katanya. Sebagaimana diketahui, tertundanya kenaikan harga BBM membuat pemerintah harus menganggarkan subsidi ekstra senilai Rp 4-5 triliun sebulan. (owi/sof)

Tekan Kuota BBM Hingga Kabupaten/Kota

 Jpnn

JAKARTA - Strategi lain akan ditempuh pemerintah untuk menekan konsumsi BBM subsidi. Yakni dengan memperketat kuota BBM hingga per kabupaten/kota.

"Ini penting untuk melindungi masyarakat di wilayah Indonesia timur," ujar Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Andy Noorsaman Sommeng, Jumat (6/4).
     
Menurutnya, selama ini distribusi BBM subsidi memang cenderung memprioritaskan wilayah Indonesia bagian barat. Akibatnya, kasus kelangkaan BBM subsidi kerap terjadi di Indonesia bagian timur seperti NTT, Maluku, maupun Papua.

"Karena itu, nanti kami akan perhatikan betul distribusi BBM di wilayah timur, dengan maksud untuk mendorong perekonomian di sana," katanya.
   
Selain itu, lanjut Andy, untuk meredam lonjakan konsumsi BBM, BPH Migas juga akan memperketat alokasi BBM subsidi per sektor pengguna, misalnya rumah tangga, transportasi umum, nelayan, pertanian, perikanan, serta usaha mikro. "Kelompok itulah yang nanti jadi prioritas," ucapnya.
   
Sementara dari Kementerian ESDM, Dirjen Migas Evita H. Legowo mengatakan, saat ini berbagai skema pengaturan BBM subsidi memang terus digodog, baik yang menggunakan smart card, aturan untuk kendaraan dinas, maupun perubahan warna pelat mobil. "Kami terus berkoordinasi dengan berbagai pihak agar aturan yang nanti dikeluarkan benar-benar tepat," ujarnya.
   
Evita menyebut, dari berbagai skema pengaturan yang tengah dibahas, skema yang paling mungkin diterapkan dalam waktu dekat adalah pelarangan kendaraan dinas pemerintah mengonsumsi BBM subsidi. "Kalau untuk skema yang lain, mungkin butuh waktu. Tapi kalau untuk mobil dinas, bisa dilakukan dalam waktu dekat," jelasnya. (owi)

Pemerintah Siapkan Mobil Pelat Biru

 Jpnn
JAKARTA - Maraknya mobil mewah yang menenggak BBM subsidi membuat pemerintah terus memutar otak. Beragam cara disiapkan untuk mencegah mobil-mobil milik orang kaya itu agar tidak terus-terusan menyedot subsidi.

Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Andy Noorsaman Sommeng mengatakan, pemerintah memang berencana untuk melarang mobil mewah atau kelas atas untuk mengkonsumsi BBM subsidi. Namun, belum ada skema sederhana bagaimana mengenali mobil apa saja yang masuk kategori tersebut. "Nah, sekarang kami sudah menemukan caranya, nanti (mobil mewah itu) diberi pelat dengan warna berbeda," ujarnya saat dihubungi Jawa Pos kemarin (6/4).

Andy menyebut, saat ini sudah ada tiga warna pelat kendaraan, yakni pelat hitam untuk kendaraan pribadi, pelat merah untuk kendaraan instansi pemerintah, dan pelat kuning untuk kendaraan umum. "Untuk mobil kelas atas ini, nanti diberi pelat yang warnanya beda, misalnya warna biru. Jadi, kalau di SPBU, mobil-mobil dengan pelat ini tidak boleh membeli BBM subsidi," katanya.

Lalu, apa kategori mobil kelas atas yang akan diberi pelat dengan warna berbeda tersebut? Andy mengatakan, saat ini hal itu sedang digodog oleh tim internal pemerintah. Kriterianya berdasakan kapasitas mesin atau cc, serta tahun keluaran mobil. "Yang jelas, kalau cc nya besar atau keluaran baru, pasti masuk kategori ini. Tapi, batasan pastinya masih dimatangkan," ucapnya.

Andy mengakui, cara pembedaan warna pelat kendaraan ini memang bukan satu-satunya solusi. Sebab, masih memungkinkan adanya kecurangan dari pemilik mobil untuk mengubah warna pelat kendaraan. Karena itu, system ini akan melengkapi skema smart card yang nanti khusus diberikan untuk kendaraan umum dan mobil pribadi cc kecil atau keluaran lama. "Pembedaan warna pelat ini untuk mempermudah identifikasi," ujarnya.

Menurut Andy, saat ini pemerintah di bawah koordinasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah menyusun payung hukum untuk melarang mobil-mobil dengan kriteria tertentu mengkonsumsi BBM subsidi. "Selain mobil instansi pemerintah, mobil-mobil mewah itu nanti juga akan dilarang," katanya.

Andy mengatakan, sebelum Peraturan Menteri (Permen) ESDM tersebut selesai, saat ini BPH Migas selaku otoritas yang mengawasi BBM subsidi akan bekerjasama untuk memperketat distribusi. "Yang jadi concern utama kami adalah maraknya penimbunan BBM subsidi," ucapnya.

Pasalnya, lanjut dia, konsumsi BBM subsidi terus merangkak naik. Mahalnya harga Pertamax menjadi salah satu pemicu pemilik kendaraan menyerbu Premium. Selain itu, adanya rencana kenaikan harga BBM per 1 April lalu, membuat banyak orang selama Maret menimbun BBM subsidi, baik oleh perusahaan, maupun pribadi dengan memenuhi tanki kendaraan. "Karena itu, Maret lalu konsumsi BBM subsidi sangat tinggi. Saya tidak ingat angka pastinya, tapi yang jelas lebih tinggi dari Februari," ujarnya.

Sebagai gambaran, sepanjang Februari 2011, konsumsi BBM subsidi mencapai 3,41 juta kiloliter (kl). Rinciannya, konsumsi Premium sebesar 2,12 juta kl, Solar 1,18 juta kl, dan Kerosene (minyak tanah) 103,16 ribu kl. Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, konsumsi Februari turun dibandingkan Januari, yakni Premium 2,22 juta kl, Solar 1,20 juta kl, dan Kerosene 106,31 ribu kl.

Andy menyebut, dengan tingkat konsumsi BBM subsidi yang melonjak pada Maret, maka sepanjang periode Januari " Maret 2012 ini, total konsumsi BBM subsidi sudah menembus angka 10 juta kl. "Kalau dilepas (tanpa pembatasan, Red), maka sampai akhir tahun bisa 48 juta kl. Jadi, kuota dalam APBNP 2012 yang hanya 40 juta kl itu bisa habis di Bulan September," jelasnya. (owi)

AS Harus Buka Akses Rokok

 Jpnn

JAKARTA - Peluang rokok keretek lokal untuk mengakses pasar internasional kian tinggi. Itu seiring dengan keputusan World Trade Organization (WTO) melalui laporan Appellate Body (AB) yang memenangkan gugatan Indonesia atas regulasi Amerika Serikat (AS) pada 4 April. Sebelum ini, AS melarang produk keretek asal Indonesia masuk ke sana.
 
Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi menerangkan, pihaknya menyambut baik keputusan WTO tersebut. Akan tetapi, Bayu mengakui masih belum bisa memastikan kapan pengusaha rokok keretek bisa segera mengekspor komoditasnya. "Karena harus tunggu AS dahulu. Meski sudah ada keputusan, kapan pembukaan pintu impor tetap bergantung pada AS," jelasnya.
 
Dirjen Kerja Sama Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Iman Pambagyo menambahkan, pemerintah Indonesia siap mengimplementasikan keputusan AB itu bersama pemerintah AS. Kesiapan tersebut didasarkan pada rekomendasi AB agar pemerintah AS menyusun kebijakan yang sesuai dengan ketentuan WTO, khususnya technical barrier to trade (TBT) agreement. "Untuk itu, kami bersedia bekerja sama dengan pemerintah AS," katanya.
 
Iman mengatakan, keamanan akses pasar menjadi faktor penting bagi rokok keretek Indonesia. Juga mencegah pemberlakuan aturan serupa oleh negara-negara anggota WTO lain, khususnya negara tujuan ekspor utama untuk rokok keretek Indonesia.

"Jadi, bukan untuk mendorong ekspor produk rokok ke AS saja. Akan tetapi, dengan ini, semua negara harus menghormati. Diharapkan kebijakan AS tidak diikuti negara lain," tegas dia.
 
Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI) Ismanu Soemiran mengatakan, pihaknya berharap AS segera merealisasikan pembukaan pintu impor rokok keretek dari Indonesia. Pasalnya, AS merupakan pasar besar yang masih bisa tumbuh secara signifikan.
 
"Market share rokok keretek Indonesia memang masih kecil, hanya 1,5 persen di antara total produksi rokok AS. Akan tetapi, potensi untuk tumbuh masih besar. Karena rokok keretek Indonesia berkualitas," terang Ismanu kepada Jawa Pos.
 
Menurut dia, jika AS bisa segera membuka pintu impor, Indonesia bisa dengan cepat memulihkan pangsa pasar yang selama ini nihil karena kasus penutupan pintu impor tersebut. "Membangun pasar itu tidak gampang. Apalagi, selama dua tahun terakhir secara berturut-turut ekspor kita ke AS nol. Jadi, sangat berat. Bergantung percepatan masing-masing industri," jelasnya.

Dia menyebutkan, pada 2007, volume ekspor rokok keretek Indonesia ke AS mencapai 30 ton. Angka ekspor tersebut turun drastis pada 2009 hingga hanya 10 ton.
 
Sebagai catatan, berdasar laporan Appellate Body, AS dinilai melanggar ketentuan WTO. Selain itu, kebijakan yang diterapkan AS dianggap sebagai bentuk diskriminasi dagang. Dengan demikian, Indonesia dinyatakan menang, baik di tingkat panel maupun banding.

Berdasar ketentuan Dispute Settlement Understanding (DSU), keputusan Appellate Body akan diadopsi oleh Dispute Settlement Body (DSB) atau Badan Penyelesaian Sengketa WTO setelah 30 hari dikeluarkannya laporan AB, yaitu pada awal Mei 2012. (res/gal/c6/kim)

Tiga Lembaga Asing Pantau Pilkada Aceh

VIVAnews - Tiga lembaga pemantau asing akan memantau tahapan pelaksanaan pilkada Aceh, yang akan berlangsung pada Senin 9 April mendatang. Ketiga lembaga itu adalah Asian Network for Free Election (Anfrel), Kedutaan Uni Eropa, dan Kedutaan Amerika.

Anggota Komisioner Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, Yarwin Adidharma mengatakan, sebelumnya ada empat pemantau asing yang mendaftarkan diri ke KIP Aceh untuk melakukan pemantuan tahapan pilkada Aceh. Salah satunya mengundurkan diri.

“International Republican Institute (IRI) mundur dari rencana pemantauan karena pada tanggal 9 April nanti mereka juga punya kegiatan di daerah lain,” kata Yarwin, Sabtu 7 April 2012.

Yarwin menyebutkan selain tiga pemantau asing, ada sekitar 15 lembaga lokal dan nasional yang juga memantau pelaksanaan pilkada Aceh dan diakreditasi KIP Aceh. Mereka melakukan pemantauan mulai dari tahap pendaftaran sampai pada tahap hari pemilihan.

“Tiga lembaga pemantau malah sudah menyerahkan hasil pemantuan mereka yaitu Aceh Future, Forum LSM Aceh, dan Aceh Institute. Mereka memberikan pemantauan pra kampanye kemarin, mereka menyebutkan terjadi kekerasan dan sebagainya,” ujarnya.

Yarwin berharap para pemantau itu juga dapat bersikap netral dan maksimal. Kepada masyarakat, KIP Aceh berharap dapat mengawasi kerja para pemantau agar tidak ada pemantau yang bekerja untuk memenangkan kandidat tertentu.

“Jangan sampai mereka jadi tim sukses. Tolong dilaporkan ke KIP Aceh agar kami segera batalkan akreditasinya. Dan kami umumkan, lembaga itu tidak layak jadi pemantau,” katanya.

Sementara itu Ketua KIP Aceh, Abdul Salam poroh mengatakan, semua tahapan pilkada Aceh telah selesai dan tinggal hari pencoblosan. Saat ini KIP telah siap untuk melaksanakan pemungutan suara Pilkada Aceh.

“Mengenai penunjang logisitik sudah selasai seluruhnya.  Logistik sudah berada di posisi yang sangat dekat dengan TPS. Sampai saat ini tidak ada masalah."

Dia juga mengimbau masyarakat untuk menggunakan hak pilih mereka dengan baik pada Senin pekan depan. Dia yakin partisipasi masyarakat untuk mengunakan hak pilihnya dalam Pilkada juga masih tinggi.

“Pemilu legislatif partisipasi masyarakat untuk datang ke TPS itu angkanya 76 persen. Demikian juga pada Pemilu Presiden, itu 74 persen. Jadi ini hasil yang sangat signifikan,” katanya. (adi)

Masyarakat diminta menyiapkan diri jika BBM naik

Jakarta (ANTARA News) – Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Siti Fadilah Supari meminta masyarakat agar menyiapkan diri atas dampak jika terjadi terjadi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubdi di Indonesia.

Mantan Menteri Kesehatan tersebut mengemukakan hal itu dalam rapat akbar Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) se-Jabodetabek, di Tugu Proklamasi, Jakarta, Jumat petang (6/4).

Siaran Pers Humas DKR yang diterima, Sabtu, menyebutkan, masyarakat Indonesia berharap agar harga minyak dunia tidak naik, karena kalau harga minyak dunia naik maka harga BBM juga akan naik.

Oleh karena itu, rakyat harus mempersiapkan diri untuk mengantisipasi kemungkinan kenaikan harga BBM akibat kenaikan harga minyak dunia.

"Harga BBM tidak akan naik sekarang, tetapi akan naik di waktu yang akan datang," kata Siti Fadilah Supari.

Oleh karena itu,  menurut anggota Wantimpres bidang kesejahteraan rakyat itu, yang terpenting saat ini adalah mempersiapkan masyarakat lapisan bawah mengantisipasi bila harga BBM naik.

"Siapkan RT/RW dan kelurahan dan desa siaga agar masyarakat meningkatkan kegotong royongan antar sesamanya. Awasi program pemerintah untuk masyarakat miskin benar-benar dilaksanakan. Jangan takut memprotes pemerintah daerah bila program pemerintah untuk rakyat miskin tidak berjalan baik," katanya dalam instruksi nasional pada relawan dan kader DKR seluruh Indonesia.

Siti Fadilah menjelaskan bahwa situasi dunia saat ini sedang dalam ayunan gelombang perubahan yang mendasar. Budaya dominasi yang sudah mulai terbukti tidak membawa kemaslahatan umat di dunia dan mulai tersingkirkan. Pergeseran ini tidak sederhana karena getarannya menggoyang negara-negara pengikutnya termasuk Indonesia.

"Indonesia mengalami goncangan-goncangan politik, sosial dan ekonomi yang membingungkan karena  memang selama berpuluh tahun ini Indonesia tergantung dengan kekuatan luar, sehingga tidak cukup kuat menghadapi perubahan dunia yang terjadi," ujarnya.

Menurut dia, rakyat bertanya-tanya mengapa Indonesia yang kaya minyak dan sumber daya alam lainnya, bisa terguncang karena kenaikan harga minyak dunia. Yang jelas, kata Siti Fadilah, bila harga BBM naik, rakyat akan merasakan kepedihan yang tidak pernah dibayangkan oleh kaum elite.

"Meskipun pemerintah berjanji memberikan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) selama 9 bulan. Tetap saja rakyat yang  sudah miskin akan menjadi semakin miskin," katanya.

Dalam kesempatan yang sama Ketua DKR Jabodetabek, Agung Nugroho menegaskan bahwa kebijakan menaikkan harga BBM yang sudah diputuskan oleh Sidang Paripurna DPR dan nantinya akan dilaksanakan oleh pemerintah setelah kenaikan harga minyak dunia.

"Oleh karena itu, tidak ada pilihan lain bagi rakyat selain bersatu, mempersiapkan barisannya membela dan memperjuangkan kepentingannya sendiri," katanya.

Sampai hari ini Dewan Kesehatan Rakyat beranggotakan 22.000 orang relawan yang tersebar di RT, RW, kelurahan, dan desa-desa siaga se-Indonesia untuk membela pembebasan biaya kesehatan rakyat miskin dan hampir miskin di rumah-rumah sakit di seluruh Indonesia.(*)

Staf Khusus : Presiden prioritaskan rakyat bukan koalisi

Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono lebih memprioritaskan kelangsungan program pembangunan dan kesejahteraan rakyat daripada polemik mengenai formasi koalisi pascakeputusan PKS untuk berseberangan dengan koalisi, kata Heru Lelono.

Staf Khusus Presiden Bidang Informasi itu di Jakarta, Jumat, mengatakan hal tersebut disampaikan menanggapi pihak yang mengatakan konsentrasi Presiden Yudhoyono tersedot urusan koalisi daripada untuk pemerintahan/rakyat.

"Hari-hari ini, bahkan sejak Sabtu malam sesaat setelah APBNP 2012 diundangkan DPR, SBY langsung merapatkan kabinetnya," katanya.

Ia mengatakan bahwa pemerintah segera melakukan konsolidasi sehubungan APBNP 2012 yang telah diputuskan, agar program pembangunan bisa terus dilakukan secara tepat.

"Hampir setiap hari dilakukan rapat terbatas, yang memutuskan satu-satu sektor pembangunan," katanya.

Oleh karena itu, menurut Heru, urusan yang terkait kelanjutan keberadaan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di koalisi bukan merupakan prioritas Presiden saat ini.

"Urusan PKS bukan prioritas SBY hari ini. Pertanyaan tentang sikap PKS seharusnya harus dijawab PKS sendiri," katanya.

Presiden, kata dia, sedang berkonsentrasi pada pelaksanaan program pembangunan bagi kesejahteraan rakyat pascakeputusan DPR menolak usulan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi pada 1 April.

"Urusan PKS jadi konsentrasi belakangan, mungkin 0,5 persen. Itupun sekedar untuk pendidikan politik bangsa di masa depan. Kesejahteraan rakyat jauh lebih penting daripada urusan politik sesaat," katanya.

Ketidakhadiran perwakilan PKS dalam rapat Sekretariat Gabungan Koalisi di kediaman Presiden Yudhoyono, Puri Cikeas, Selasa malam (3/4) memicu sejumlah spekulasi mengenai status partai tersebut di Setgab koalisi dan status para menteri PKS dalam kabinet Indonesia Bersatu II.

Massa mengamuk akibat gerobak PKL ditabrak tramtib

Denpasar (ANTARA News) - Massa sempat mengamuk akibat gerobak pedagang kaki lima (PKL) di Lapangan Puputan Badung, Denpasar, ditabrak mobil patroli Ketenteraman dan Ketertiban Satuan Polisi Pamong Praja hingga terbakar, Sabtu malam.

"Jangan mentang-mentang orang kecil diperlakukan seenaknya," kata seorang pria berbaju hitam sambil melempari dua orang petugas berseragam Satpol PP Pemkot Denpasar dengan botol bekas air mineral.

Beberapa orang yang saat itu menghabiskan akhir pekan di Lapangan Puputan Badung juga memaki-maki petugas Satpol PP. Padahal, dua orang petugas Satpol PP itu bukan pelaku yang menabrakkan mobil patrolinya ke arah gerobak jagung bakar.

Amuk massa tidak sampai berlanjut karena datang petugas Satuan Lalu Lintas Polrestabes Denpasar ke tempat kejadian perkara (TKP). Saat itu api masih membara di tengah Jalan Udayana. Beberapa orang berusaha memadamkannya dengan air mineral.

Menurut keterangan beberapa saksi mata, petugas Tramtib sengaja menabrakkan mobil patrolinya ke arah penjual jagung bakar di trotoar Puputan Badung atau di seberang Makodam IX/Udayana sekitar pukul 21.45 Wita.

"Pada saat kejadian, saya persis berada di belakang rombong (gerobak) jagung bakar," kata Joko Ari yang saat itu sedang bermalam Minggu di Puputan Badung bersama tiga orang temannya dari Jawa.

Gerobak langsung dilalap api begitu terguling. Apalagi, lampu petromaks di gerobak itu menumpahkan minyak tanah sehingga api pun dengan cepat menjalar ke seluruh bagian gerobak dan menghanguskan seluruh isinya.

Penjual jagung bakar selamat dalam musibah itu karena langsung kabur begitu gerobaknya terguling dan terbakar. Demikian pula dengan mobil patroli langsung tancap gas agar tidak menjadi sasaran amuk massa.

Mengetahui kejadian itu, beberapa orang yang bermalam Minggu di Lapangan Puputan Badung langsung berhamburan mendatangi TKP. Hal itu mengakibatkan lalu lintas di Jalan Udayana macet total.

Massa kembali berteriak-teriak mencemooh petugas PMK Pemkot Denpasar yang datang ke lokasi kejadian setelah api berhasil dipadamkan oleh beberapa orang dengan air mineral.

Ajudan: Sebagai Muslim, Saya Berani Sumpah Pak Denny Tidak Memukul

Indra Subagja - detikNews

 Jakarta Wamen Denny Indrayana dituding memukul sipir penjara Darso Sihombing saat melakukan penggerebekan narkoba bersama BNN di LP Pekanbaru. Benarkah tudingan itu? Denny sudah membantahnya. Ajudan Denny, yang bernama Kusno bahkan berani sumpah tudingan itu tidak benar.

"Saya muslim, saya habis salat Jumat. Saya berani bersumpah Pak Denny tidak memukul," jelas Kusno saat berbincang dengan detikcom, Jumat (6/4/2012).

Kusno menjelaskan, bosnya itu hanya marah kepada para sipir. Berbeda dengan LP yang lain, sipir di LP Pekanbaru, Riau ini terkesan melambatkan membuka pintu.

"Itu baru 5-6 menit baru dibukakan. Di LP lain tidak ada seperti itu. Pak Denny itu marah sama sipir, kenapa membuka lama sekali. Narkoba itu kan berkait dengan barang bukti, bagaimana kalau barang buktinya dihilangkan," jelasnya.

Kusno heran, kalau kemudian muncul tudingan adanya penamparan dalam penggerebekan Senin (2/4) dini hari itu. "Sama sekali tidak ada pemukulan," jelas Kusno.

Pada Kamis (5/4), Komnas HAM sudah melakukan rekonstruksi di LP Pekanbaru. Wakil Ketua Komnas HAM Ridha Saleh yang turun ke lapangan langsung bahkan menyebut adanya dugaan kekerasan. Komnas HAM pun akan memanggil Denny dan ajudannya, serta BNN untuk dimintai keterangan.

Dik, Jangan Dik,' Kisah Polisi Dalam Kepungan Massa Jl Diponegoro

E Mei Amelia R - detikNews

Jakarta Kamis (29/3) malam lalu, suasana di depan kampus UPI-YAI, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat tampak mencekam. Ratusan mahasiswa melakukan aksi bakar ban dalam demo menolak kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) itu.

Saat itu, aksi unjuk rasa berubah menjadi liar tidak terkendali. Para pendemo tidak hanya membakar ban, namun Pospol yang terletak di antara kampus UKI dan UPI-YAI juga ikut dirusak massa yang mengamuk. Setelah merusak Pospol dengan batu, massa juga membakar motor milik anggota Polsek Senen yang diparkir di Pospol tersebut.

Massa juga memblokade Jalan Diponegoro mulai dari depan kantor LBH Jakarta hingga ke arah Salemba. Massa juga melakukan sweeping terhadap pengendara yang melintas. Bahkan, massa juga mengeroyok Kapolsek Senen Kompol Iman Zebua yang saat itu bertugas di lokasi. Kompol Iman pingsan dan dilarikan ke UGD RSCM setelah dihajar massa.

Ratusan aparat polisi dari Polres Jakarta Pusat tidak dapat menahan amukan massa yang sudah brutal itu. Untuk mengendalikan massa yang sudah brutal itu, Kepolisian Daerah Metro Jaya mengirimkan pasukan tambahan.

Termasuk salah satunya tim dari Subdit Resmob Polda Metro Jaya diperintahkan untuk ikut mengendalikan massa. Kepala Subdit Resmob Polda Metro Jaya, AKBP Herry Heryawan saat itu memimpin langsung 7 anggotanya.

"Setelah menerima informasi Kapolsek Senen dikeroyok, saya bersama anggota saya menuju ke TKP sekitar pukul 20.15 WIB," kata Herry.

Saat itu, Herry dan 7 anggotanya berangkat beriringan dari Mapolda Metro Jaya dengan menggunakan tiga unit mobil. Herry saat itu menumpang mobil Kijang LX tahun 2001 yang bertanda khusus, tulisan 'RESMOB' pada body samping kiri-kanan dan belakangnya.

"Saat itu, mobil Resmob yang saya dan dua anggota saya tumpangi berada paling depan, untuk membuka jalan karena saat itu jalanan macet," katanya.

Dalam situasi seperti itu, petugas memang harus cepat berada di lokasi. Untuk membuka jalur, Herry menyalakan rotator dan sirine pun menyalak. Melalui pengeras suara, anggotanya menghalau pengendara untuk meminggirkan kendaraannya.

"Sesampainya di lokasi, di depan LBH ternyata jalanan sudah terblokir," ujarnya.

Saat itu, mobil Resmob yang ditumpangi Herry dan anggotanya terhalang Kopaja. Saat itu pula, puluhan orang berlarian ke arah mobil Resmob yang ditumpangi Herry dan dua anak buahnya.

"Kami saat itu tidak mengira kalau massa akan memburu kami. Tetapi rupanya mereka semakin mendekati mobil kami," katanya.

Karena jumlah anggota yang sedikit tidak seimbang dengan massa yang banyak, Herry kemudian memutuskan untuk memerintahkan anggotanya yang berada dalam dua unit mobil di belakangnya agar putar balik, menghindar massa. Dua mobil yang ditumpangi anggotanya berhasil memutar balik kendaraannya. Namun nahas, mobil Resmob yang ditumpangi Herry dan dua anak buahnya tidak sempat memutar balik karena terhadang Kopaja.

Massa yang beringas merusak mobil Resmob yang sedang ditumpangi Herry dan dua anggotanya itu. Massa kemudian mengguncang-guncangkan mobil Resmob tersebut. Di tengah situasi seperti itu, Herry mencoba menenangkan massa untuk tidak berbuat anarki.

"Saya sudah bilang ke mereka, Dik jangan Dik. Kita ke sini untuk memberikan pengamanan. Kita bukan musuh kalian," ujarnya kala itu.

Namun massa tidak mempedulikan imbauan Herry kala itu. Massa terus menghancurkan mobil Resmob. Dalam situasi seperti itu, Herry pun memerintahkan dua anak buahnya yang ikut bersamanya untuk turun dari mobil. Herry saat itu sempat tergencet, hampir tidak dapat meloloskan diri dari amukan massa.

Dengan sekuat tenaga, Herry mencoba mendorong pintu mobil yang sudag dikepung massa. Ia kemudian menyelamatkan diri bersama dua anggotanya, menuju ke Mteropole yang letaknya berjarak sekitar 10 meter dari lokasi kejadian. Massa kemudian mengejar Herry dan anak buahnya.

"Kami dikeroyok oleh mahasiswa. Kami bergumul dengan tangan kosong," katanya.

Mobil Dibakar

Setelah berhasil meloloskan diri dari amukan, massa kemudian membakar mobil Resmob. Seketika, Jalan Diponegoro berubah mencekam. Api memerah keluar dari mobil Resmob. Herry saat itu hanya bisa menatap mobil dinas anggota yang hanya satu-satunya itu.

Beberapa saat setelah aksi pembakaran mobil Resmob, petugas gabungan dari Polda Metro Jaya datang ke lokasi membubarkan massa. Menjelang Jumat (30/3) dini hari, massa baru terkendali. Pasca kejadian itu, petugas kemudian melakukan sweeping ke kantor LBH Jakarta.

"Kami mendapat informasi kalau massa bersembunyi ke kantor LBH Jakarta," ujar Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya AKBP Nico Afinta.

Petugas kemudian menggeledah tiap lantai kantor LBH. Di lantai satu, petugas menemukan ratusan tas milik mahasiswa. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan spanduk, bendera bergambar lambang Nazi, tiga bilah bambu, pecahan kaca, pecahan bemper mobil, batu dan dua buah ketapel.

Di lokasi, petugas juga mengamankan 53 mahasiswa yang saat itu bersembunyi di lantai 2 kantor LBH. Kepala Subdit Keamanan Negara (Kamneg) Polda Metro Jaya, AKBP Daniel Bolly Tifaona menyatakan, seluruhnya ditetapkan sebagai tersangka karena telah melakukan perusakan, pembakaran dan pengeroyokan.

Daniel mengatakan, kelimapuluh tiga mahasiswa tersebut dijerat dengan pasal 187 KUHP tentang pembakaran jo 170 KUHP tentang pengeroyokan terhadap orang dan benda jo pasal 164 KUHP tentang pemufakatan melakukan kejahatan.

"Mereka telah melakukan perusakan terhadap benda seperti mobil Resmob, motor dan pembakaran pospol," kata Bolly.

Bolly melanjutkan pihaknya memiliki bukti kuat bahwa para pelaku melakukan aksi anarki di lokasi saat melakukan aksi demo menolak kenaikan harga BBM di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat pada Kamis (28/3) sore lalu.

"Ada bukti, kita tidak akan menahan kalau tidak ada alat bukti dong," ujarnya.

Salah satu alat bukti yang dimiliki polisi yakni sebuah rekaman video saat aksi tersebut terjadi. "Salah satunya itu (rekaman video)," imbuhnya.

Menkopolhukam: TNI Bersiaga di Istana Tak Perlu Izin DPR

ferdinan - detikNews

Jakarta Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Djoko Suyanto menegaskan pemerintah tidak perlu meminta pertimbangan ke DPR untuk menyiagakan aparat TNI di Istana Merdeka, Jakarta. Djoko memastikan tidak ada pelanggaran UU yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini.

"(Minta pertimbangan DPR) itu kalau perang. Ada yang namanya operasi selain perang antara lain menanggulangi bencana alam, anti terror, dan membantu Polri dalam menjaga keamanan negara. Itu bunyi UUD, UU dan Peraturan Pemerintah," kata Djoko Suyanto di Jakarta, Jumat (23/3/2012) malam.

Djoko memastikan pemerintah tidak bertindak melanggar aturan dengan menyiagakan TNI. "TNI sekarang sudah sangat tahu batasannya, aturannya. Mereka bertindak pada waktu diperlukan," sambungnya.

Dia menambahkan tudingan penyiagaan TNI di obyek vital telah melanggar Undang-Undang, tidak tepat. Alasannya aparat TNI juga ditugaskan membantu Polri untuk kegiatan pengamanan.

"Soal pelibatan TNI tidak ada yang dilanggar. TNI sesuai UUD, UU dan PP diwajibkan membantu Polri dalam mengatasi ancaman terhadap pertahanan dan keamanan negara," terangnya.

Sebelumnya Wakil Ketua Komisi Pertahanan DPR Tubagus Hasanuddin mengatakan pemerintah seharusnya lebih dulu meminta pertimbangan DPR sebelum mengerahkan aparat TNI.

Tubagus menjelaskan, aparat TNI memang dapat disiagakan dalam 14 macam tugas operasi militer selain perang seperti diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU TNI. "Salah satunya adalah membantu Kepolisian. Tapi dalam ayat (3) tertera jelas, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara," ujarnya kepada detikcom, Jumat (23/3/2012).

Menurut politikus PDI Perjuangan ini, tafsiran mengenai keputusan politik negara diartikan sebagai sebagai permintaan Presiden meminta pertimbangan dari DPR. Tafsiran ini merujuk pada keterangan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Assjidiqie.

"Keputusan politik negara pada dasarnya merupakan permintaan presiden untuk mendapatkan persetujuan dari DPR dalam mengerahkan TNI untuk operasi militer selain perang," terangnya.

Proses permintaan pertimbangan ke DPR ini, lanjut Tubagus bisa digelar dalam rapat dengar pendapat. "Tapi sampai saat ini Presiden SBY dan DPR belum pernah membuat keputusan politik untuk masalah ini," imbuhnya.

Ekspedisi Khatulistiwa 2012: TNI & Mahasiswa Menyisir Hutan Kalimantan

Ray Jordan - detikNews

Jakarta Tentara Nasional Indonesia (TNI) bersama mahasiswa dan peneliti akan menyisir hutan di sepanjang perbatasan Indonesia dan Malaysia di Pulau Kalimantan. Kegiatan ini diberi nama Ekspedisi Khatulistiwa 2012.

Kegiatan ini rencananya akan digelar mulai 5 April hingga 15 Juli mendatang. Sebelum berangkat, semua anggota tim telah diberi pelatihan selama 11 hari sejak tanggal 20 Maret 2012.

Peserta latihan ekspedisi ini berjumlah 558 orang yang terdiri dari Kopassus 212 orang, Kostrad 45 orang, Raider 96 orang, Marinil TNI AL 39 orang, Paskhas TNI AU 50 orang, Dittopad 10 orang, Penerbad 8 orang, Disjarahad 11 orang, Dispenad 1 orang, Pusjarah TNI 1 orang, Mahasiswa 34 orang, Maahasiswi 14 orang, Menwa 8 orang, Wanadri 3 orang dan wartawan 2 orang.

Namun untuk keseluruhan Tim Ekspedisi ini, nantinya akan dikuti sebanyak 1.300 peserta.

Kepala Staff Angkatan Darat (KASAD) Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo mengatakan, sangat senang sekali dengan adanya kegiatan ini. Apalagi kegiataan ini merupakan ajang untuk mengungkap hal-hal baru di bumi Bornoe dan bertujuan untuk mengenal Indonesia lebih dalam lagi.

"Banyak hal yang sebetulnya belum terungkap oleh kita. Dengan adanya ekspedisi ini, saya berharap agar semua terungkap. Karena, bagaimana kita katakan cinta tanah air kalau kita tidak mengenal dengan dalam. Itu prinsipnya," ujar Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo usai memimpin upacara pelepasan Tim Ekspedisi Khatulistiwa 2012 di Lapangan Pusdik Kopassus, Situ Lembang, Jawa Barat, Minggu (1/4/2012).

Sementara itu, Perwira Penerangan Eksepdisi Khatulistiwa, Mayor Hendrik, menjelaskan, Ekspedisi Khatulistiwa 2012 ini akan menjelajah wilayah perbatasan sepanjang 2.004 Kilometer.

"Kegiatan jelajah perbatasan akan dilakukan oleh tim khusus sepanjang 2.004 Km, mulai dari Tanjung Datu Provinsi Kalimantan Barat hingga Pulau Sebatik di Provinsi Kalimantan Timur," ujar Mayor Hendrik usai pelaksanaan upacara pelepasan tim ekspedisi oleh Kepala Staff Angkatan Darat (KSAD)

Kemudian, lanjut Hendrik, akan ada tim jelajah rawa, laut, sungai dan pantai (Ralasuntai) yaang dimulai dari Pontianak, Provinsi Kalilmantan Barat hingga Nunukan, Kalimantan Timur.

Selain itu, akan dilaksanakn juga kegiatan penelitian. "Kegiatan ini meliputi kehutanan, flora, fauna, geologi dan potensi bencana dan perbatasan serta kegiatan komunikasi sosial meliputi karya bhakti, bhakti sosial, penghijauan dan ceramah kebangsaan," jelasnya.