Jpnn
JAKARTA -
Strategi lain akan ditempuh pemerintah untuk menekan konsumsi BBM
subsidi. Yakni dengan memperketat kuota BBM hingga per kabupaten/kota.
"Ini penting untuk melindungi masyarakat di wilayah Indonesia timur," ujar Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Andy Noorsaman Sommeng, Jumat (6/4).
Menurutnya, selama ini distribusi BBM subsidi memang cenderung memprioritaskan wilayah Indonesia bagian barat. Akibatnya, kasus kelangkaan BBM subsidi kerap terjadi di Indonesia bagian timur seperti NTT, Maluku, maupun Papua.
"Karena itu, nanti kami akan perhatikan betul distribusi BBM di wilayah timur, dengan maksud untuk mendorong perekonomian di sana," katanya.
Selain itu, lanjut Andy, untuk meredam lonjakan konsumsi BBM, BPH Migas juga akan memperketat alokasi BBM subsidi per sektor pengguna, misalnya rumah tangga, transportasi umum, nelayan, pertanian, perikanan, serta usaha mikro. "Kelompok itulah yang nanti jadi prioritas," ucapnya.
Sementara dari Kementerian ESDM, Dirjen Migas Evita H. Legowo mengatakan, saat ini berbagai skema pengaturan BBM subsidi memang terus digodog, baik yang menggunakan smart card, aturan untuk kendaraan dinas, maupun perubahan warna pelat mobil. "Kami terus berkoordinasi dengan berbagai pihak agar aturan yang nanti dikeluarkan benar-benar tepat," ujarnya.
Evita menyebut, dari berbagai skema pengaturan yang tengah dibahas, skema yang paling mungkin diterapkan dalam waktu dekat adalah pelarangan kendaraan dinas pemerintah mengonsumsi BBM subsidi. "Kalau untuk skema yang lain, mungkin butuh waktu. Tapi kalau untuk mobil dinas, bisa dilakukan dalam waktu dekat," jelasnya. (owi)
"Ini penting untuk melindungi masyarakat di wilayah Indonesia timur," ujar Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Andy Noorsaman Sommeng, Jumat (6/4).
Menurutnya, selama ini distribusi BBM subsidi memang cenderung memprioritaskan wilayah Indonesia bagian barat. Akibatnya, kasus kelangkaan BBM subsidi kerap terjadi di Indonesia bagian timur seperti NTT, Maluku, maupun Papua.
"Karena itu, nanti kami akan perhatikan betul distribusi BBM di wilayah timur, dengan maksud untuk mendorong perekonomian di sana," katanya.
Selain itu, lanjut Andy, untuk meredam lonjakan konsumsi BBM, BPH Migas juga akan memperketat alokasi BBM subsidi per sektor pengguna, misalnya rumah tangga, transportasi umum, nelayan, pertanian, perikanan, serta usaha mikro. "Kelompok itulah yang nanti jadi prioritas," ucapnya.
Sementara dari Kementerian ESDM, Dirjen Migas Evita H. Legowo mengatakan, saat ini berbagai skema pengaturan BBM subsidi memang terus digodog, baik yang menggunakan smart card, aturan untuk kendaraan dinas, maupun perubahan warna pelat mobil. "Kami terus berkoordinasi dengan berbagai pihak agar aturan yang nanti dikeluarkan benar-benar tepat," ujarnya.
Evita menyebut, dari berbagai skema pengaturan yang tengah dibahas, skema yang paling mungkin diterapkan dalam waktu dekat adalah pelarangan kendaraan dinas pemerintah mengonsumsi BBM subsidi. "Kalau untuk skema yang lain, mungkin butuh waktu. Tapi kalau untuk mobil dinas, bisa dilakukan dalam waktu dekat," jelasnya. (owi)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar