Muqowam: Stop Setoran Pilkada ke Petinggi DPP

Menurutnya, DPW dan DPC harus memiliki kewenangan penuh untuk menentukan calon gubernur.

VIVAnews – Muktamar Partai Persatuan Pembangunan yang mengagendakan pemilihan Ketua Umum PPP tinggal menghitung hari. Persaingan antarkandidat ketua umum salah satu partai tertua di tanah air itu semakin memanas. Masing-masing calon mencoba meyakinkan pengurus dan kader PPP, bahwa mereka adalah yang terbaik. Janji-janji pun mulai ditebarkan.

Salah satu kandidat ketua umum, Ketua Dewan Pengurus Pusat PPP Akhmad Muqowam, berjanji untuk memperbesar kewenangan Dewan Pimpinan Cabang PPP bila terpilih nanti. Hal itu merupakan bagian dari komitmennya untuk melakukan desentralisasi di tubuh PPP, guna melakukan penataan dan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat di daerah.

Muqowam menyatakan, DPP PPP di bawah kepemimpinannya tidak akan ikut campur dalam urusan-urusan yang diputuskan oleh Dewan Pimpinan Wilayah atau DPC. DPP justru akan mendukung kebijakan-kebijakan yang mereka keluarkan. Pendelegasian kewenangan dari DPP ke DPW dan DPC, menurut Muqowam, adalah mutlak dilakukan.

Imbas dari pendelegasian wewenang semacam itu, kata Muqowam, DPW dan DPC akan memiliki kewenangan penuh untuk mengurusi rumah tangganya sendiri. DPW juga akan memiliki kewenangan penuh dalam menentukan calon anggota DPRD Provinsi dan calon gubernur/wakil gubernur yang akan diusung partai dalam Pemilihan Kepala Daerah.

DPC pun memiliki kewenangan penuh untuk menentukan calon anggota DPRD Kabupaten dan Kota, dan untuk menentukan calon bupati dan wakil bupati, atau calon walikota dan wakil walikota. “Jadi, DPW dan DPC memiliki kewenangan penuh soal pencalegan dan pencalonan pilkada. DPP akan mendukungnya. DPP tidak boleh cawe-cawe, apalagi menyusahkan DPW dan DPC, untuk urusan pilkada,” Muqowam menegaskan kepada VIVAnews, Selasa, 28 Juni 2011.

DPP pun, kata Muqowam, akan memberikan dukungan kepada DPW dan DPC dalam bentuk dana pemenangan pilkada. “Itu sebenarnya bukan dukungan, tapi tanggung jawab DPP kepada DPW dan DPC. Selama ini, tanggung jawab ini tidak dilaksanakan. Bahkan belakangan, ada oknum DPP yang meminta setoran,” kata Muqowam tanpa menyebut nama oknum yang dimaksudnya.

Praktek-praktek meminta setoran oleh oknum DPP, ujar Muqowam, adalah sesuatu yang memilukan sekaligus memalukan. Ia pun berniat menghentikan hal itu bila terpilih sebagai Ketua Umum PPP. “Ironisnya, yang menikmati setoran itu hanya DPP, bukan DPC atau DPW,” kata dia.