Indah Mutiara Kami - detikNews
Jakarta - Nama Abdullah Azwar Anas memang masih jarang terdengar di publik. Ia tak begitu populer bila dibandingkan dengan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau Wali Kota Bandung Ridwan Kamil.
Namun siapa sangka, kebijakan-kebijakan Bupati Banyuwangi ini sangat berani dan konkret, mulai dari melarang pembangunan mal hingga memberlakukan syarat IPK 3,5 bagi PNS.
Hal tersebut ia paparkan saat menjadi salah satu pembicara di seminar "Reformis Hibrida Reformis Horizontal" di Djakarta Theatre, Jakpus, Sabtu (1/2/2014).
Dalam acara tersebut, dia satu panggung dengan Dino Patti Djalal, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, Gubernur Nusa Tenggara Barat Zainul Majdi, Wali Kota Terpilih Makassar Ramdhan Pomanto, dan Wali Kota Terpilih Bogor Bima Arya.
Tak silau dengan nama-nama besar tersebut, Anas dengan percaya diri menceritakan beberapa program yang telah ia terapkan di Banyuwangi selama lebih 3 tahun masa jabatannya.
"Di Banyuwangi, tidak ada Alfamart dan Indomart. Saya tidak izinkan ada mal di tengah kota. Baru di Kecamatan Genteng, saya izinkan bangun mal," kata Anas.
Pelarangan pembangunan mal di tengah kota ia terapkan untuk menghindari macet. Dengan memindahkan pusat bisnis di Kecamatan Genteng, kawasan tersebut menjadi lebih hidup.
"Selanjutnya mau kita coba agar mal hanya buka sampai jam 7 malam. Kita mau contoh seperti di luar negeri," kata pria berusia 40 tahun ini.
Salah satu kebijakannya yang juga menarik perhatian ada pemberlakuan syarat IPK minimal bagi calon PNS. Anas mengaku, kini PNS di Banyuwangi banyak yang berasal dari universitas ternama mulai Universitas Brawijaya hingga ITB.
"Waktu saya mulai menjabat, itu Banyuwangi sudah punya 2.000 PNS. Saya melihat itu butuh vitamin. Lalu saya terapkan syarat IPK, untuk swasta 3,5 kalau negeri 3. Hasilnya, banyak lulusan terbaik kembali ke Banyuwangi jadi PNS, sekarang jumlahnya ada 160 orang. Mereka bangga karena berarti mereka jadi PNS tuh gak nyogok," kata pria yang pernah menjadi anggota DPR periode 2004-2009 ini.
Program Anas lainnya yang sederhana namun efektif adalah pelarangan buah impor di kalangan pemerintah. Bahkan sampai menjenguk PNS yang sakit pun, buahnya harus yang lokal.
"Sejak saya menjabat, tidak boleh ada buah impor. Kita pakai jeruk lokal misalnya. Impactnya, ekspor buah ekspor kami cukup besar, contohnya manggis kita ekspor ke Jepang. Kalau semua Pemda memberlakukan ini, impor dari Cina tidak akan ada yang masuk ke kita," ujarnya sambil disambut tepuk tangan meriah hadirin.
Anas juga mendorong pendaftaran hak intelektual dari kerajinan lokal Banyuwangi, pengembangan ekowisata, asuransi bagi tukang sapu, hingga program bayi lahir langsung dapat akta.
Program-program ini awalnya tentu mendapat banyak pertentangan, namun Anas punya kunci pemecahannya.
"Solusinya di sosialisasi. Seperti kebijakan IPK 3,5 itu banyak penolakan dari mahasiswa. Tapi mereka kita janjikan ada tenaga harian lepas. Saya takut PNS kesannya jadi buangan saja. Dengan IPK itu, PNS jadi gengsi tersendiri," kata Anas.
Melihat prestasinya, bukan tak mungkin bila Anas kemudian dilirik parpol lain untuk kemudian memimpin di tingkat yang lebih tinggi bahkan hingga jadi presiden. Namun ia masih ingin mengabdikan diri di Banyuwangi.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar