Novi Christiastuti Adiputri - detikNews
Jakarta - Satgas Intelijen Kejaksaan Agung (Kejagung) berhasil mengamankan seorang jaksa gadungan yang diduga melakukan penipuan. Jaksa gadungan tersebut berhasil menipu warga sebesar Rp 25 juta.
"Pengamanan dilakukan karena yang bersangkutan telah melakukan penipuan dengan mengaku sebagai jaksa maupun karyawan Kejagung," ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Noor Rachmad kepada wartawan di Jakarta, Rabu (25/1/2012).
Diterangkan Noor, jaksa gadungan yang ditangkap tersebut bernama Hery Sunardi. Dia ditangkap di kediamannya di Jl Damai IV Cipete Utara, Jakarta Selatan, pada Rabu (25/1), sekitar pukul 12.30 WIB.
Dalam beraksi, pria kelahiran Klaten pada 16 Agustus 1959 ini mengenakan seragam dan atribut jaksa dengan pangkat bintang satu. Hery mengaku merupakan jaksa golongan IVC pada bagian intelijen di Kejagung yang bisa membantu seseorang menjadi pegawai di lingkungan Mahkamah Agung (MA).
"Yang jelas dia pakai seragam bintang satu. Dia pakai atribut Kejaksaan, tapi dia bukan jaksa, bukan pegawai Kejaksaan," tuturnya.
"Jadi dia ngaku sebagai jaksa intelijen yang bisa memasukkan pegawai di MA," imbuh Noor.
Aksi nekat Hery terbongkar saat sang korban yang merupakan ibu-ibu melapor ke Polres Jakarta Pusat. Ibu tersebut merasa heran karena permintaannya tak kunjung terwujud dan dia mengecek langsung ke Kejaksaan dan ditemukan bahwa Hery bukanlah jaksa yang sebenarnya.
"Ada orang minta tolong ke dia, ngasih uang Rp 25 juta, ternyata dia palsu bukan jaksa, akhirnya dia (korban-red) melapor ke Polres Jakpus," ucapnya.
Saat dilaporkan, Hery telah berhasil membawa lari uang tersebut. Pria yang diketahui bekerja serabutan ini akhirnya berhasil ditangkap setelah pihak Kepolisian berkoordinasi dengan Kejagung untuk meminta izin pemeriksaan.
"Dari lokasi pengamanan (kediaman Hery-red) didapatkan 2 buah pigura foto yang bersangkutan dengan memakai PDH (Pakaian Dinas Harian) Kejaksaan, 1 buah topi PDU (Pakaian Dinas Upacara), 1 buah topi lapangan, 1 baju seragam tanpa tanda pangkat," jelasnya.
Usai diamankan, Hery langsung diserahkan kepada Polres Jakarta Pusat,yang menangani perkara ini. Sang jaksa gadungan ini dijerat pasal 378 KUHP tentang penipuan. Kasus ini sepenuhnya ditangani oleh Polres Jakpus karena locus delicti atau tempat kejadian perkara berada di wilayah Jakarta Pusat.
(nvc/rdf)
Kamis, 26 Januari 2012
Dharnawati: Saya Korban Calo Anggaran
VIVAnews - Terdakwa kasus suap pencairan dana percepatan pembangunan infrastruktur daerah (DPPID) kawasan transmigrasi Dharnawati, menilai dirinya merupakan korban para calo dan mafia anggaran.
"Saya dihadapkan dengan mafia anggaran yang mengatasnamakan kementerian dan mengaku staf khusus. Saya yang orang desa ini tak kuasa menghadapi mereka," kata Dharnawati saat membacakan pledoi di Pengadilan Tipikor, Jakarta. Rabu malam, 25 Januari 2012.
Dharnawati yang sepanjang pembacaan pledoi tak henti-hentinya menangis, mengaku apa yang dilakukannya selama ini adalah untuk memperjuangkan kemajuan tanah Papua tempatnya merintis usaha.
"Tapi saat saya ingin membangun Papua, saya dihadapkan dengan kelompok calo proyek yang barbar," ujarnya.
Kelompok calo dan mafia anggaran yang dimaksud Dharnawati adalah Sindu Malik Pribadi dan Iskandar Prasojo alias Acos.
"Siapapun yang melihat akan tunduk dan membungkuk hormat. Mereka memaksa untuk membayar komitmen fee 10 persen dan mengancam akan mencoret daerah yang dialokasikan," terangnya.
Dalam pledoi setebal 19 halaman itu, Dharnawati kembali membantah telah memberikan uang tersebut kepada Menakertrans Muhaimin Iskandar, maupun Dirjen Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi, Djamaluddin Malik, melalui Nyoman Suisnaya dan Daong Irbarelawan.
"Saya tak pernah berurusan dengan Abdul Muhaimin Iskandar dan Djamaluddin malik, baik sebagai pribadi maupun sebegai menteri dan Dirjen," katanya.
Sejak ditangkap dan ditahan KPK pada 25 Agustus 2011 lalu, Dharnawati merasa mendapat perlakuan tak adil dari KPK. Ia pun mengaku untuk kehidupan sehari-hari masih mengandalkan belas kasihan orang lain.
"Rekening saya diblokir. Anak saya yang sakit karena kecelakaan dan tak bisa bangung terpaksa hanya dirawat di rumah karena tak ada biaya," katanya lagi.
Seperti diketahui, sebelumnya Dharnawati dituntut dengan hukuman empat tahun penjara dengan denda Rp250 juta subsidair enam bulan kurungan. Jaksa menganggap Dharnawati telah terbukti memberikan hadiah berupa uang dalam kardus durian senilai Rp1,5 miliar kepada Sesditjen P2KT, I Nyoman Suisnayaan dan Dadong Irbarelawan.
"Saya dihadapkan dengan mafia anggaran yang mengatasnamakan kementerian dan mengaku staf khusus. Saya yang orang desa ini tak kuasa menghadapi mereka," kata Dharnawati saat membacakan pledoi di Pengadilan Tipikor, Jakarta. Rabu malam, 25 Januari 2012.
Dharnawati yang sepanjang pembacaan pledoi tak henti-hentinya menangis, mengaku apa yang dilakukannya selama ini adalah untuk memperjuangkan kemajuan tanah Papua tempatnya merintis usaha.
"Tapi saat saya ingin membangun Papua, saya dihadapkan dengan kelompok calo proyek yang barbar," ujarnya.
Kelompok calo dan mafia anggaran yang dimaksud Dharnawati adalah Sindu Malik Pribadi dan Iskandar Prasojo alias Acos.
"Siapapun yang melihat akan tunduk dan membungkuk hormat. Mereka memaksa untuk membayar komitmen fee 10 persen dan mengancam akan mencoret daerah yang dialokasikan," terangnya.
Dalam pledoi setebal 19 halaman itu, Dharnawati kembali membantah telah memberikan uang tersebut kepada Menakertrans Muhaimin Iskandar, maupun Dirjen Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi, Djamaluddin Malik, melalui Nyoman Suisnaya dan Daong Irbarelawan.
"Saya tak pernah berurusan dengan Abdul Muhaimin Iskandar dan Djamaluddin malik, baik sebagai pribadi maupun sebegai menteri dan Dirjen," katanya.
Sejak ditangkap dan ditahan KPK pada 25 Agustus 2011 lalu, Dharnawati merasa mendapat perlakuan tak adil dari KPK. Ia pun mengaku untuk kehidupan sehari-hari masih mengandalkan belas kasihan orang lain.
"Rekening saya diblokir. Anak saya yang sakit karena kecelakaan dan tak bisa bangung terpaksa hanya dirawat di rumah karena tak ada biaya," katanya lagi.
Seperti diketahui, sebelumnya Dharnawati dituntut dengan hukuman empat tahun penjara dengan denda Rp250 juta subsidair enam bulan kurungan. Jaksa menganggap Dharnawati telah terbukti memberikan hadiah berupa uang dalam kardus durian senilai Rp1,5 miliar kepada Sesditjen P2KT, I Nyoman Suisnayaan dan Dadong Irbarelawan.
Kominfo akan klarifikasi ke Kejagung soal IM2
Jakarta (ANTARA News) - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) akan melakukan klarifikasi ke Kejaksaan Agung terkait dugaan kasus korupsi penyalahgunaan frekuensi yang dituduhkan kepada PT Indosat Mega Media (IM2).
"Persoalan Indosat dan IM2 tidak bertentangan dengan undang-undang, semuanya legal. Karenanya kami akan segera melakukan klarifikasi ke Kejagung," kata Menkominfo Tiffatul Sembiring, saat Rapat Kerja antara Kominfo dengan Komisi I DPR RI terkait penyelenggaraan TV digital dan tata kelola frekuensi, di Jakarta, Rabu.
Hal ini diungkapkan Tiffatul saat menanggapi pertanyaan anggota Komisi I DPR RI Evita Nursanti yang mempertanyakan persoalan IM2 yang sedang ditangani Kejagung.
Evita mempertanyakan Persoalan Indosat dan IM2 yang oleh Kejagung dinyatakan ilegal sementara pihak BRTI legal.
Sebelumnya, Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) menilai bahwa Indosat Mega Media (IM2) tidak melanggar UU Telekomunikasi No. 36/1999 terkait kasus penggunaan frekuensi 3G Indosat, induk usahanya karena sesuai regulasi, setiap penyelenggara telekomunikasi bisa memanfaatkan sendiri jaringan atau frekuensinya, dan bisa juga disewakan kepada orang lain.
"Sebagai penyelenggara jasa (IM2) boleh menyewa jaringan dari penyelenggara jaringan (Indosat). Itu semua tertulis di dalam UU 36/1999, PP 52/2000, PPB 53/2000, sama di KM 21/2001," kata anggota BRTI Heru Sutadi.
Senada hal itu, anggota Komisi I dari Fraksi Demokrat Roy Suryo, menyatakan dukungannya atas langkah klarifikasi Kominfo ke Kejagung. Menurutnya, bila diperlukan Kominfo bisa mendatangkan saksi ahli untuk menjelaskan persoalan yang tengah melanda salah satu operator terbesar di tanah air tersebut.
"Kami mendukung langkah Kominfo. Sebenarnya perlu diketahui, track record Denny (LSM KTI) ini tidak jelas. Saya menyarankan agar pak menteri membawa saksi ahli ke Kejagung," kata Roy Suryo.
Seperti diketahui, Indosat bersama anak perusahaannya, Indosat Mega Media (IM2), tengah tersandung kasus hukum atas dugaan penyalahgunaan jaringan bergerak seluler frekuensi 2,1 GHz/3G.
IM2 dianggap bersalah oleh Kejaksaan Agung karena tidak pernah mengikuti seleksi pelelangan pita jaringan bergerak seluler IM2-2000 pada pita frekuensi 2,1 GHz, namun telah menyelenggarakan jaringan itu melalui kerja sama yang dibuat antara IM2 dengan Indosat.
"Persoalan Indosat dan IM2 tidak bertentangan dengan undang-undang, semuanya legal. Karenanya kami akan segera melakukan klarifikasi ke Kejagung," kata Menkominfo Tiffatul Sembiring, saat Rapat Kerja antara Kominfo dengan Komisi I DPR RI terkait penyelenggaraan TV digital dan tata kelola frekuensi, di Jakarta, Rabu.
Hal ini diungkapkan Tiffatul saat menanggapi pertanyaan anggota Komisi I DPR RI Evita Nursanti yang mempertanyakan persoalan IM2 yang sedang ditangani Kejagung.
Evita mempertanyakan Persoalan Indosat dan IM2 yang oleh Kejagung dinyatakan ilegal sementara pihak BRTI legal.
Sebelumnya, Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) menilai bahwa Indosat Mega Media (IM2) tidak melanggar UU Telekomunikasi No. 36/1999 terkait kasus penggunaan frekuensi 3G Indosat, induk usahanya karena sesuai regulasi, setiap penyelenggara telekomunikasi bisa memanfaatkan sendiri jaringan atau frekuensinya, dan bisa juga disewakan kepada orang lain.
"Sebagai penyelenggara jasa (IM2) boleh menyewa jaringan dari penyelenggara jaringan (Indosat). Itu semua tertulis di dalam UU 36/1999, PP 52/2000, PPB 53/2000, sama di KM 21/2001," kata anggota BRTI Heru Sutadi.
Senada hal itu, anggota Komisi I dari Fraksi Demokrat Roy Suryo, menyatakan dukungannya atas langkah klarifikasi Kominfo ke Kejagung. Menurutnya, bila diperlukan Kominfo bisa mendatangkan saksi ahli untuk menjelaskan persoalan yang tengah melanda salah satu operator terbesar di tanah air tersebut.
"Kami mendukung langkah Kominfo. Sebenarnya perlu diketahui, track record Denny (LSM KTI) ini tidak jelas. Saya menyarankan agar pak menteri membawa saksi ahli ke Kejagung," kata Roy Suryo.
Seperti diketahui, Indosat bersama anak perusahaannya, Indosat Mega Media (IM2), tengah tersandung kasus hukum atas dugaan penyalahgunaan jaringan bergerak seluler frekuensi 2,1 GHz/3G.
IM2 dianggap bersalah oleh Kejaksaan Agung karena tidak pernah mengikuti seleksi pelelangan pita jaringan bergerak seluler IM2-2000 pada pita frekuensi 2,1 GHz, namun telah menyelenggarakan jaringan itu melalui kerja sama yang dibuat antara IM2 dengan Indosat.
Menkumham: notaris berperan membantu terciptanya kepastian hukum
Jakarta (ANTARA News) - Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin mengemukakan, notaris berperan membantu menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat karena berada dalam ranah pencegahan terjadinya masalah hukum melalui akta otentik yang dibuatnya sebagai alat bukti paling sempurna di pengadilan.
Amir Syamsuddin pada Kongres Ikatan Notaris Indonesia (INI) XXI dan Pembekalan dan Penyegaran Pengetahuan Anggota Ikatan Notaris Indonesia, di Yogyakarta, Rabu, mengingatkan kepada notaris agar senantiasa berhati-hati menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pejabat umum, karena sudah saatnya notaris mengedepankan wacana pelayanan kepada masyarakat yang semakin membutuhkan pelayanan prima di segala aspek kehidupan.
Amir Syamsuddin menegaskan, dalam berbagai hubungan bisnis, baik di bidang perbankan, pertanahan, maupun kegiatan sosial lainnya, kebutuhan pembuktian tertulis berupa akta otentik semakin meningkat seiring dengan perkembangan tuntutan kebutuhan masyarakat yang memerlukan kepastian hukum.
"Melalui akta otentik yang dibuat oleh notaris dapat ditentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum dan sekaligus diharapkan terhindar dari sengketa.Oleh karena itu Pemerintah mengajak INI untuk meningkatkan etika dan moralitas Notaris dalam memberikan pelayanan prima sesuai dengan tuntutan masyarakat," katanya
Notaris sebagai profesi mulia, melaksanakan tugas jabatan tidaklah semata-mata untuk kepentingan pribadi, melainkan juga untuk kepentingan masyarakat, serta mempunyai kewajiban untuk menjamin kebenaran akta-akta yang dibuatnya, karena itu seorang notaris dituntut bertindak jujur dan adil bagi semua pihak, katanya.
Menkumham itu juga mengingatkan, dalam upaya meningkatkan kembali martabat dan kedaulatan bangsa sejalan dengan tuntutan reformasi, perubahan akan dititikberatkan pada masalah moral, karena dinilai martabat bangsa sangat ditentukan oleh moral manusia.
Oleh karena itu dalam melaksanakan kebijakan pengangkatan notaris, selain didasarkan pada ketentuan hukum, juga didasarkan pada perilaku atau moral dari calon notaris.
"Disinilah peranan Ikatan Notaris Indonesia sangat menentukan, mulai dari perumusan, pelaksanaan dan pengawasan etika Notaris," ujarnya.
Untuk menyempurnakan kebijakan mengenai kenoktarisan, Kementerian Hukum dan HAM menetapkan tiga asas utama.
"Asas transparansi, yaitu setiap permohonan yang diajukan oleh pemohon dapat diketahui sejauh mana proses penyelesaiannya, dan dapat mengetahui didaerah atau kota mana saja yang masih tersedia atau tidak tersedia formasi untuk pengangkatan notaris, kemudian Asas kepastian waktu, dimana Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum melakukan terobosan dengan menetapkan jangka waktu pemrosesan dan penerbitan surat keputusan pengangkatan dipersingkat menjadi 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak berkas permohonan diterima secara lengkap, dan Asas keadilan, dimana setiap permohonan yang diterima diproses dengan sistem First In First Out (FIFO), tidak ada diskriminasi dalam pelayanan," jelasnya.
(T.M011/A011)
Amir Syamsuddin pada Kongres Ikatan Notaris Indonesia (INI) XXI dan Pembekalan dan Penyegaran Pengetahuan Anggota Ikatan Notaris Indonesia, di Yogyakarta, Rabu, mengingatkan kepada notaris agar senantiasa berhati-hati menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pejabat umum, karena sudah saatnya notaris mengedepankan wacana pelayanan kepada masyarakat yang semakin membutuhkan pelayanan prima di segala aspek kehidupan.
Amir Syamsuddin menegaskan, dalam berbagai hubungan bisnis, baik di bidang perbankan, pertanahan, maupun kegiatan sosial lainnya, kebutuhan pembuktian tertulis berupa akta otentik semakin meningkat seiring dengan perkembangan tuntutan kebutuhan masyarakat yang memerlukan kepastian hukum.
"Melalui akta otentik yang dibuat oleh notaris dapat ditentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum dan sekaligus diharapkan terhindar dari sengketa.Oleh karena itu Pemerintah mengajak INI untuk meningkatkan etika dan moralitas Notaris dalam memberikan pelayanan prima sesuai dengan tuntutan masyarakat," katanya
Notaris sebagai profesi mulia, melaksanakan tugas jabatan tidaklah semata-mata untuk kepentingan pribadi, melainkan juga untuk kepentingan masyarakat, serta mempunyai kewajiban untuk menjamin kebenaran akta-akta yang dibuatnya, karena itu seorang notaris dituntut bertindak jujur dan adil bagi semua pihak, katanya.
Menkumham itu juga mengingatkan, dalam upaya meningkatkan kembali martabat dan kedaulatan bangsa sejalan dengan tuntutan reformasi, perubahan akan dititikberatkan pada masalah moral, karena dinilai martabat bangsa sangat ditentukan oleh moral manusia.
Oleh karena itu dalam melaksanakan kebijakan pengangkatan notaris, selain didasarkan pada ketentuan hukum, juga didasarkan pada perilaku atau moral dari calon notaris.
"Disinilah peranan Ikatan Notaris Indonesia sangat menentukan, mulai dari perumusan, pelaksanaan dan pengawasan etika Notaris," ujarnya.
Untuk menyempurnakan kebijakan mengenai kenoktarisan, Kementerian Hukum dan HAM menetapkan tiga asas utama.
"Asas transparansi, yaitu setiap permohonan yang diajukan oleh pemohon dapat diketahui sejauh mana proses penyelesaiannya, dan dapat mengetahui didaerah atau kota mana saja yang masih tersedia atau tidak tersedia formasi untuk pengangkatan notaris, kemudian Asas kepastian waktu, dimana Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum melakukan terobosan dengan menetapkan jangka waktu pemrosesan dan penerbitan surat keputusan pengangkatan dipersingkat menjadi 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak berkas permohonan diterima secara lengkap, dan Asas keadilan, dimana setiap permohonan yang diterima diproses dengan sistem First In First Out (FIFO), tidak ada diskriminasi dalam pelayanan," jelasnya.
(T.M011/A011)
Pembelian bensin dibatasi mulai hari ini
Gorontalo (ANTARA News) - Pembelian bensin di semua SPBU mulai besok akan dilakukan pembatasan untuk mengatasi antrian panjang.
Demikian hasil pertemuan Pemprov Gorontalo bersama Pertamina, pengusaha SPBU, Polda, Kodim, Kejati, dan Pengadilan Tinggi Rabu malam.
"Untuk mobil pribadi pembelian bensin maksimal 20 liter, angkutan umum maksimal 25 liter, sepeda motor dan bentor maksimal 5 liter," ujar Wakil Gubernur, Idris Rahim menyimpulkan hasil pertemuan tersebut.
Selain itu, kendaraan dinas di Pemprov, Pemkot/Pemkab, BUMN, BUMD, dan kendaraan operasional yang berplat hitam harus menggunakan pertamax dan dilarang menggunakan BBM jenis bensin.
"Sedangkan harga penjualan bensin eceran dibatasi maksimal Rp5500," lanjutnya.
Dijelaskan, antrian bensin di SPBU yang melanda Gorontalo sejak dua minggu ini terjadi bukan karena pasokan yaang berkurang, tetapi lebih pada sistem di lapangan.
"Karena pasokan dari Pertamina masih stabil 274 KL, kalau di lapangan tidak benahi, berapapun pasokannya akan tetap terjadi antrian," ujarnya.
Direncanakan, mulai besok aparat TNI, Polisi, dan Satpol PP akan bersama-sama melakukan penjagaan di setiap SPBU hingga keadaan stabil.
Rusli Habibie dan Idris Rahim bersama-sama pimpinan Pertamina, pengusaha SPBU, Kapolda, dan Dandim juga akan mengunjungi SPBU-SPBU untuk mengawasi secara langsung pelaksanaan kesepakatan tersebut.
"Sebenarnya sejak Juli 2011 sudah ada edaran dari Plt Sekda Provinsi tentang pembatasan tersebut, bahkan sudah dibentuk Satgas untuk mengatasi antrian, namun belum berjalan maksimal," ujar Rusli Habibie.
Rusli berharap kali ini aksi yang akan dilakukan dapat mengembalikan ke kondisi normal dalam waktu seminggu.
"Jika sudah normal, masyarakat bisa membeli bensin sesuai kebutuhan," tegasnya. (ANT)
Demikian hasil pertemuan Pemprov Gorontalo bersama Pertamina, pengusaha SPBU, Polda, Kodim, Kejati, dan Pengadilan Tinggi Rabu malam.
"Untuk mobil pribadi pembelian bensin maksimal 20 liter, angkutan umum maksimal 25 liter, sepeda motor dan bentor maksimal 5 liter," ujar Wakil Gubernur, Idris Rahim menyimpulkan hasil pertemuan tersebut.
Selain itu, kendaraan dinas di Pemprov, Pemkot/Pemkab, BUMN, BUMD, dan kendaraan operasional yang berplat hitam harus menggunakan pertamax dan dilarang menggunakan BBM jenis bensin.
"Sedangkan harga penjualan bensin eceran dibatasi maksimal Rp5500," lanjutnya.
Dijelaskan, antrian bensin di SPBU yang melanda Gorontalo sejak dua minggu ini terjadi bukan karena pasokan yaang berkurang, tetapi lebih pada sistem di lapangan.
"Karena pasokan dari Pertamina masih stabil 274 KL, kalau di lapangan tidak benahi, berapapun pasokannya akan tetap terjadi antrian," ujarnya.
Direncanakan, mulai besok aparat TNI, Polisi, dan Satpol PP akan bersama-sama melakukan penjagaan di setiap SPBU hingga keadaan stabil.
Rusli Habibie dan Idris Rahim bersama-sama pimpinan Pertamina, pengusaha SPBU, Kapolda, dan Dandim juga akan mengunjungi SPBU-SPBU untuk mengawasi secara langsung pelaksanaan kesepakatan tersebut.
"Sebenarnya sejak Juli 2011 sudah ada edaran dari Plt Sekda Provinsi tentang pembatasan tersebut, bahkan sudah dibentuk Satgas untuk mengatasi antrian, namun belum berjalan maksimal," ujar Rusli Habibie.
Rusli berharap kali ini aksi yang akan dilakukan dapat mengembalikan ke kondisi normal dalam waktu seminggu.
"Jika sudah normal, masyarakat bisa membeli bensin sesuai kebutuhan," tegasnya. (ANT)
Rabu, 25 Januari 2012
LPSK Akan Terus Lindungi Rosa
INILAH.COM, Jakarta - Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Abdul Haris Semendawai menegaskan bahwa lembaganya akan terus melindungi terpidana kasus wisma atlet Mindo Rosalina Manulang, sehingga mau memberikan keterangan.
Demikian dikatakan oleh Semendawai usai bertemu pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di gedung KPK, Rabu (25/1/2012).
"Untuk keamanan Mindo sudah seperti diketahui bersama proses pemberian perlindungan yang bersangkutan terus berlanjut, dari KPK sendiri mengirim surat, kita juga melakukan penanganan. perlindungan terhadap yang bersangkutan. Semoga yang bersangkutan tidak mengalami hambatan lagi dalam kesaksian dan tidak mendapatkan intervensi," katanya.
Perlindungan untuk Rosa, kata Semendawai, diberikan agar mantan anak buah perusahaan milik Muhammad Nazaruddin itu mau terbuka memberikan keterangan, tanpa merasa tertekan terutama dalam berbagai kasus yang akan disidik oleh KPK yang berhubungan dengan Rosa.
"Dengan demikian kita juga berharap yang dia sebagai saksi kunci dapat memberikan informasi untuk membongkar kasus-kasus tersebut," ujar Semendawai.
Sebelumnya Rosa meminta perlindungan LPSK karena mengaku diancam oleh pihak M. Nazaruddin. Rosa mengaku didatangi oleh orang suruhan Nazaruddin agar dirinya mau menandatangani pembatalan berita acara pemeriksaan yang menyudutkan Nazaruddin. [mvi]
Demikian dikatakan oleh Semendawai usai bertemu pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di gedung KPK, Rabu (25/1/2012).
"Untuk keamanan Mindo sudah seperti diketahui bersama proses pemberian perlindungan yang bersangkutan terus berlanjut, dari KPK sendiri mengirim surat, kita juga melakukan penanganan. perlindungan terhadap yang bersangkutan. Semoga yang bersangkutan tidak mengalami hambatan lagi dalam kesaksian dan tidak mendapatkan intervensi," katanya.
Perlindungan untuk Rosa, kata Semendawai, diberikan agar mantan anak buah perusahaan milik Muhammad Nazaruddin itu mau terbuka memberikan keterangan, tanpa merasa tertekan terutama dalam berbagai kasus yang akan disidik oleh KPK yang berhubungan dengan Rosa.
"Dengan demikian kita juga berharap yang dia sebagai saksi kunci dapat memberikan informasi untuk membongkar kasus-kasus tersebut," ujar Semendawai.
Sebelumnya Rosa meminta perlindungan LPSK karena mengaku diancam oleh pihak M. Nazaruddin. Rosa mengaku didatangi oleh orang suruhan Nazaruddin agar dirinya mau menandatangani pembatalan berita acara pemeriksaan yang menyudutkan Nazaruddin. [mvi]
SBY Maklumi Rakyat Marah
Jpnn
JAKARTA—Meski sejak awal pemerintahan telah menyatakan perang terhadap korupsi, tetap saja banyak kasus-kasus korupsi yang terjadi. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun dapat memahami, bila rakyat akhirnya kecewa dan marah. SBY pun mengaku siap mendengarkan segala kritikan.
‘’Saya terus menyimak evaluasi pada akhir tahun 2011. Termasuk evaluasi yang muncul awal tahun, tentang kemarahan, ketidaksabaran dan kritik masyarakat menyangkut, ‘kok masih saja ada korupsi?’. Saya menerima kritik dan bisa memahami kemarahan rakyat,’’ kata SBY.
Hal tersebut disampaikan SBY ketika membuka dialog dengan penggiat antikorupsi di Istana Negara, Rabu (25/1). Turut mendampingi Ketua KPK Abraham Samad, Mensesneg Sudi Silalahi, Ketua PPATK Muhammad Yusuf, Kapolri Jenderal Timur Pradopo dan Jaksa Agung Basrief Arief.
SBY mengatakan seluruh jajarannya siap menerima kritikan dan masukan. Terutama dalam hal pemberantasan korupsi dan penegakan hukum. Kritikan dan masukan dari semua kalangan, diharapkan mampu membantu kerja pemerintah.
SBY pun mengaku selama ini sering mengikuti perkembangan dan diskusi yang terjadi di masyarakat. Meski kerap menerima kritikan keras kepada pemerintah, menurut SBY hal tersebut wajar di dalam negara demokrasi.
‘’Dalam berbagai forum talkshow, sering suaranya amat keras, kalimatnya begitu galak. Itu sah-sah saja dalam kehidupan demokrasi,’’ tegas SBY.(afz/jpnn)
‘’Saya terus menyimak evaluasi pada akhir tahun 2011. Termasuk evaluasi yang muncul awal tahun, tentang kemarahan, ketidaksabaran dan kritik masyarakat menyangkut, ‘kok masih saja ada korupsi?’. Saya menerima kritik dan bisa memahami kemarahan rakyat,’’ kata SBY.
Hal tersebut disampaikan SBY ketika membuka dialog dengan penggiat antikorupsi di Istana Negara, Rabu (25/1). Turut mendampingi Ketua KPK Abraham Samad, Mensesneg Sudi Silalahi, Ketua PPATK Muhammad Yusuf, Kapolri Jenderal Timur Pradopo dan Jaksa Agung Basrief Arief.
SBY mengatakan seluruh jajarannya siap menerima kritikan dan masukan. Terutama dalam hal pemberantasan korupsi dan penegakan hukum. Kritikan dan masukan dari semua kalangan, diharapkan mampu membantu kerja pemerintah.
SBY pun mengaku selama ini sering mengikuti perkembangan dan diskusi yang terjadi di masyarakat. Meski kerap menerima kritikan keras kepada pemerintah, menurut SBY hal tersebut wajar di dalam negara demokrasi.
‘’Dalam berbagai forum talkshow, sering suaranya amat keras, kalimatnya begitu galak. Itu sah-sah saja dalam kehidupan demokrasi,’’ tegas SBY.(afz/jpnn)
Jokowi Penuhi Undangan DPR
RMOL. Komisi VI DPR menggelar pertemuan dengan Kementerian BUMN, Kementrerian Perindustrian, Asosiasi Industri Otomotif Nasional, Walikota Solo Joko Widodo, dan beberapa siswa SMK perakit mobil.
Anggota Komisi VI, Hendrawan Supratikno, kepada wartawan sebelum rapat dimulai, menjelaskan bahwa Indonesia masih sangat minim dalam pengadaan mesin bermotor dan tetap bergantung kepada negara asing.
"Disertasi saya waktu di Belanda, tentang otomotif, 82 persen suku cadang di Indonesia masih disuplai luar negeri," paparnya di ruangan komisi VI (Rabu, 25/1).
Dia juga mendukung penuh perakitan mobil nasional. Hal itu tidak cuma terkait kepentingan bisnis, tapi juga menyangkut harga diri bangsa.
Sementara Joko Widodo yang memenuhi undangan DPR ke Senayan datang berjas hitam dan dasi merah. Dia mengaku ke wartawan akan mengenakan mobil rakitan siswa SMK sebagai mobil dinas mulai pekan depan.
"Minggu depan baru saya pakai," ujarnya tersenyum.[ald]
Anggota Komisi VI, Hendrawan Supratikno, kepada wartawan sebelum rapat dimulai, menjelaskan bahwa Indonesia masih sangat minim dalam pengadaan mesin bermotor dan tetap bergantung kepada negara asing.
"Disertasi saya waktu di Belanda, tentang otomotif, 82 persen suku cadang di Indonesia masih disuplai luar negeri," paparnya di ruangan komisi VI (Rabu, 25/1).
Dia juga mendukung penuh perakitan mobil nasional. Hal itu tidak cuma terkait kepentingan bisnis, tapi juga menyangkut harga diri bangsa.
Sementara Joko Widodo yang memenuhi undangan DPR ke Senayan datang berjas hitam dan dasi merah. Dia mengaku ke wartawan akan mengenakan mobil rakitan siswa SMK sebagai mobil dinas mulai pekan depan.
"Minggu depan baru saya pakai," ujarnya tersenyum.[ald]
Kala SBY Bercanda Soal 2014 dengan Aktivis Antikorupsi
Laurencius Simanjuntak - detikNews
Jakarta - Suasana pertemuan sejumlah aktivis antikorupsi dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara tiba-tiba menjadi riuh. Guyonan SBY tentang Pilpres 2014 disambut gelak tawa para aktivis antikorupsi.
"Di sini masih banyak yang kosong. Di 2014 masih bisa diisi. Masih banyak tempat. Jangan khawatir," kata SBY tersenyum sambil menunjuk pilar-pilar yang memajang foto-foto seluruh Presiden RI di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta, Rabu (25/1/2012).
Guyonan SBY itu memecah suasana di dalam ruangan. Salah satu aktivis antikorupsi, Teten Masduki, tampak tertawa terbahak-bahak mendengar guyonan SBY tersebut.
Sebelumnya SBY sempat memberikan kata pengantar di hadapan aktivis antikorupsi dan para wartawan. Usai memberikan kata pengantar, SBY yang mengenakan baju safari ini langsung melontarkan kata-kata canda itu. Setelah itu, SBY dan aktivis antikorupsi melanjutkan pertemuan secara tertutup.
SBY melakukan dialog dengan puluhan aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat dari sejumlah daerah. Mereka antara lain Danang Widyoko dari ICW, Yuna Farhan dari Seknas Fitra dan Teten Masduki dari TII. Ketua KPK, Abraham Samad, juga hadir.
Jakarta - Suasana pertemuan sejumlah aktivis antikorupsi dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara tiba-tiba menjadi riuh. Guyonan SBY tentang Pilpres 2014 disambut gelak tawa para aktivis antikorupsi.
"Di sini masih banyak yang kosong. Di 2014 masih bisa diisi. Masih banyak tempat. Jangan khawatir," kata SBY tersenyum sambil menunjuk pilar-pilar yang memajang foto-foto seluruh Presiden RI di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta, Rabu (25/1/2012).
Guyonan SBY itu memecah suasana di dalam ruangan. Salah satu aktivis antikorupsi, Teten Masduki, tampak tertawa terbahak-bahak mendengar guyonan SBY tersebut.
Sebelumnya SBY sempat memberikan kata pengantar di hadapan aktivis antikorupsi dan para wartawan. Usai memberikan kata pengantar, SBY yang mengenakan baju safari ini langsung melontarkan kata-kata canda itu. Setelah itu, SBY dan aktivis antikorupsi melanjutkan pertemuan secara tertutup.
SBY melakukan dialog dengan puluhan aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat dari sejumlah daerah. Mereka antara lain Danang Widyoko dari ICW, Yuna Farhan dari Seknas Fitra dan Teten Masduki dari TII. Ketua KPK, Abraham Samad, juga hadir.
Pemerintah diminta lindungi nelayan yang terdampar
Banda Aceh (ANTARA News) - Pemerintah Pusat diminta meningkatkan perlindungan kepada nelayan yang terdampar di negara tetangga saat menangkap ikan.
"Pemerintah harus memberikan perhatian serius terhadap nelayan Aceh khususnya dan Indonesia umumnya yang ditangkap aparat keamanan negara tetangga saat mereka terdampar di negara itu," kata Ketua Pusat Studi Hukum Adat Laot dan Kebijakan Perikanan, Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Banda Aceh, M Adli Abdullah di Banda Aceh, Selasa.
Menurut dia, perhatian yang diberikan oleh pemerintah terhadap nelayan belum maksimal dan kehidupan mereka masih berada di bawah garis kemiskinan.
Dijelaskannya, penanganan nelayan yang terdampar di negara tetangga sering dilakukan pemerintah setelah adanya laporan dari berbagai pihak.
"Pemerintah harus membuat petunjuk teknis terhadap tata cara menangani nelayan terdampar, sehingga mereka tidak berlama-lama berada dalam penjara negara tetangga," katanya.
Karena itu, peran pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap nelayan sangat dibutuhkan dalam upaya peningkatan kesejahteraan nelayan.
Ia menambahkan, Pemerintah Pusat agar melakukan hubungan bilateral terkait kawasan penangkapan ikan di kawasan tradisional yang diakui oleh dunia internasional.
"Dunia internasional mengakui adanya kawasan penangkapan ikan tradisional yang dilakukan oleh para nelayan di tiap-tiap negara, namun kawasan tersebut harus disepakati oleh kedua negara bersangkutan," katanya.
Pihaknya berharap pemerintah dapat memanfaatkan kawasan tersebut sebagai salah satu upaya meningkatkan pendapatan nelayan dan juga memberikan perlindungan terhadap pemasaran ikan nelayan.
"Kami yakin dengan adanya peran serta pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan yang didukung dengan kebijakan akan mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi nelayan," demikian Adli. (IFL*BDA1/Z002)
"Pemerintah harus memberikan perhatian serius terhadap nelayan Aceh khususnya dan Indonesia umumnya yang ditangkap aparat keamanan negara tetangga saat mereka terdampar di negara itu," kata Ketua Pusat Studi Hukum Adat Laot dan Kebijakan Perikanan, Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Banda Aceh, M Adli Abdullah di Banda Aceh, Selasa.
Menurut dia, perhatian yang diberikan oleh pemerintah terhadap nelayan belum maksimal dan kehidupan mereka masih berada di bawah garis kemiskinan.
Dijelaskannya, penanganan nelayan yang terdampar di negara tetangga sering dilakukan pemerintah setelah adanya laporan dari berbagai pihak.
"Pemerintah harus membuat petunjuk teknis terhadap tata cara menangani nelayan terdampar, sehingga mereka tidak berlama-lama berada dalam penjara negara tetangga," katanya.
Karena itu, peran pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap nelayan sangat dibutuhkan dalam upaya peningkatan kesejahteraan nelayan.
Ia menambahkan, Pemerintah Pusat agar melakukan hubungan bilateral terkait kawasan penangkapan ikan di kawasan tradisional yang diakui oleh dunia internasional.
"Dunia internasional mengakui adanya kawasan penangkapan ikan tradisional yang dilakukan oleh para nelayan di tiap-tiap negara, namun kawasan tersebut harus disepakati oleh kedua negara bersangkutan," katanya.
Pihaknya berharap pemerintah dapat memanfaatkan kawasan tersebut sebagai salah satu upaya meningkatkan pendapatan nelayan dan juga memberikan perlindungan terhadap pemasaran ikan nelayan.
"Kami yakin dengan adanya peran serta pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan yang didukung dengan kebijakan akan mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi nelayan," demikian Adli. (IFL*BDA1/Z002)
KSAD: Rencana pembelian tank Leopard belum putus
Jakarta (ANTARA News) - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo, menegaskan bahwa rencana pembelian 100 tank Leopard dari Kerajaan Belanda belum putus, dan TNI masih menjajaki pembelian tank dari negara lain.
"Sebetulnya tidak secara spesifik soal Leopard. Tapi banyak macam lainnya. Tank Leopard hanya salah satunya saja," kata Pramono Edhie dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR RI, di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa.
Pramono Edhie menambahkan, saat ini banyak negara yang menawarkan produk tanknya kepada TNI.
"Kita dapat informasi dari Belanda, Jerman, Prancis, Korea Selatan, dan Inggris
Kami sudah ke Jerman sebagai pembuat Leopard," kata Pramono Edhie.
Bahkan, lanjut dia, Kerajaan Belanda kemungkinan akan menindaklanjuti untuk menjual tanknya pada Indonesia.
"Mereka secara resmi mengundang tim kita. Tim dari Jerman juga datang. Kita akan membandingkan, apakah akan membeli dari Jerman atau Kerajaan Belanda," kata adik kandung Ani Yudhoyono itu.
Ia juga mengaku salah dalam memberikan informasi terkait dengan rencana pembelian tersebut.
"Mungkin saya salah, belum menginformasikan, tapi memang pembelian itu belum putus," pungkas pramono Edhie.
"Sebetulnya tidak secara spesifik soal Leopard. Tapi banyak macam lainnya. Tank Leopard hanya salah satunya saja," kata Pramono Edhie dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR RI, di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa.
Pramono Edhie menambahkan, saat ini banyak negara yang menawarkan produk tanknya kepada TNI.
"Kita dapat informasi dari Belanda, Jerman, Prancis, Korea Selatan, dan Inggris
Kami sudah ke Jerman sebagai pembuat Leopard," kata Pramono Edhie.
Bahkan, lanjut dia, Kerajaan Belanda kemungkinan akan menindaklanjuti untuk menjual tanknya pada Indonesia.
"Mereka secara resmi mengundang tim kita. Tim dari Jerman juga datang. Kita akan membandingkan, apakah akan membeli dari Jerman atau Kerajaan Belanda," kata adik kandung Ani Yudhoyono itu.
Ia juga mengaku salah dalam memberikan informasi terkait dengan rencana pembelian tersebut.
"Mungkin saya salah, belum menginformasikan, tapi memang pembelian itu belum putus," pungkas pramono Edhie.
TNI AD akan tingkatkan kemampuan intelijen
Jakarta (ANTARA News) - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo mengatakan TNI AD akan meningkatkan kemampuan intelijennya guna mengantisipasi ancaman terorisme.
"Kia berkeinginan meningkatkan kemampuan satuan intelijen dalam rangka pemantauan, khususnya terorisme di daerah," kata Pramono Edhie di sela Rapat Pimpinan TNI Angkatan Darat Tahun 2012 di Jakarta, Rabu.
KSAD mengatakan rencana peningkatan kemampuan personel TNI AD itu juga meliputi komando kewilayahan yang dimulai dari tingkat babinsa hingga Komando Daerah Militer (Kodam).
"Akan ada latihan khusus tingkat brigade, yang diikuti tiga batalyon beserta satuan pendukung dan latihan antar kecabangan Angkatan Darat," kata Pramono Edhie.
Terkait potensi ancaman yang seringkali muncul di wilayah perbatasan Indonesia, Pramono Edhie mengatakan penggelaran operasi satuan Angkatan Darat sudah menjangkau berbagai titik rawan perbatasan.
"Kalau di Papua kita ada empat batalyon, Kalimantan dua batalyon, juga satu batalyon masing-masing dekat perbatasan Timor Leste dan wilayah rawan konflik di Ambon," kata adik kandung Ani Yudhoyono itu.
Menurut Pramono Edhie semua itu dilakukan dalam rangka menjaga kedaulatan sambil meningkatkan kewaspadaan semua rakyat Indonesia yang ada di perbatasan.
"Saya bisa pastikan nasionalisme rakyat yang tinggal di perbatasan itu sangat tinggi, kedaulatan tetap milik kita," kata Pramono Edhie.
"Kalau soal ancaman, pada prinsipnya kita masih berprinsip bahwa negara tetangga itu masih kawan, sehingga upaya penyelesaian konflik secara damai tetap diutamakan," tegasnya.
Wilayah komando TNI Angkatan Darat saat ini terbagi menjadi 19 Komando Deaerah Militer (Kodam) yang tersebar mulai wilayah paling Barat, Kodam Iskandar Muda, hingga Kodam XVII/Cendrawasih di Papua.
(P012)
"Kia berkeinginan meningkatkan kemampuan satuan intelijen dalam rangka pemantauan, khususnya terorisme di daerah," kata Pramono Edhie di sela Rapat Pimpinan TNI Angkatan Darat Tahun 2012 di Jakarta, Rabu.
KSAD mengatakan rencana peningkatan kemampuan personel TNI AD itu juga meliputi komando kewilayahan yang dimulai dari tingkat babinsa hingga Komando Daerah Militer (Kodam).
"Akan ada latihan khusus tingkat brigade, yang diikuti tiga batalyon beserta satuan pendukung dan latihan antar kecabangan Angkatan Darat," kata Pramono Edhie.
Terkait potensi ancaman yang seringkali muncul di wilayah perbatasan Indonesia, Pramono Edhie mengatakan penggelaran operasi satuan Angkatan Darat sudah menjangkau berbagai titik rawan perbatasan.
"Kalau di Papua kita ada empat batalyon, Kalimantan dua batalyon, juga satu batalyon masing-masing dekat perbatasan Timor Leste dan wilayah rawan konflik di Ambon," kata adik kandung Ani Yudhoyono itu.
Menurut Pramono Edhie semua itu dilakukan dalam rangka menjaga kedaulatan sambil meningkatkan kewaspadaan semua rakyat Indonesia yang ada di perbatasan.
"Saya bisa pastikan nasionalisme rakyat yang tinggal di perbatasan itu sangat tinggi, kedaulatan tetap milik kita," kata Pramono Edhie.
"Kalau soal ancaman, pada prinsipnya kita masih berprinsip bahwa negara tetangga itu masih kawan, sehingga upaya penyelesaian konflik secara damai tetap diutamakan," tegasnya.
Wilayah komando TNI Angkatan Darat saat ini terbagi menjadi 19 Komando Deaerah Militer (Kodam) yang tersebar mulai wilayah paling Barat, Kodam Iskandar Muda, hingga Kodam XVII/Cendrawasih di Papua.
(P012)
Selasa, 24 Januari 2012
Berbagai Cara Kurangi Subsidi BBM
VIVAnews - Tahun 2011 subsidi harga BBM untuk transportasi dan LPG adalah Rp165 triliun dan subsidi untuk listrik --yang sebagian besar diakibatkan oleh BBM-- Rp66 triliun, sehingga totalnya Rp231 triliun. Padahal pendapatan pemerintah dari migas hanya Rp272 triliun.
Lebih baik subsidi harga BBM tersebut digunakan untuk membuat orang-orang miskin menjadi lebih sejahtera, perdesaan dan daerah lebih maju, infrastuktur lebih baik, dan kemampuan nasional meningkat sehingga kita bisa lebih mandiri. Produksi migas dan tambang, pertanian, pesawat, mobil, kapal, kereta api, senjata nasional meningkat, dan Indonesia lebih cepat menjadi negara maju yang terpandang.
Jangan membandingkan Indonesia dengan Nigeria. Cadangan minyak terbukti Nigeria 36 miliar barel dan Indonesia 3,7 miliar barel. Produksi minyak Nigeria 2,6 juta barel per hari sedang Indonesia 0,9 juta barel per hari. Penduduk Nigeria 136 juta dan Indonesia 241 juta, sehingga konsumsi minyak Nigeria diperkirakan 0,65 juta barel per hari dan Indonesia 1,3 juta barel per hari.
Jadi, kalau penduduk Nigeria protes harga BBM dinaikkan maka wajar saja, karena Nigeria kaya minyak. Hanya negara yang kaya minyak seperti Saudi dan Venezuela, BBMnya murah sekali.
Produksi minyak Indonesia 2011 adalah 902 ribu barel per hari, ekspornya 361 ribu barel per hari dan Impor minyak 272 ribu barel per hari dan BBM 499 ribu barel per hari. Mengimpor minyak dan BBM 771 ribu barel per hari menunjukkan bahwa kita tidak kaya minyak. Padahal minyak adalah energi yang paling mahal. Orang yang tidak kaya tetapi memakai barang mahal pasti hidupnya susah.
Negara-negara Amerika Latin yang anti Neolib seperti Brasil, Argentina, dan Chili BBM-nya tidak disubsidi, akibatnya Bahan Bakar Nabati (BBN) dan Industri Nasional seperti mobil, pesawat, senjata, dan pertanian berkembang.
Bahkan Brasil sekarang menjadi negara idola selain Rusia, India, Cina, dan Korea (BRICK). Brasil bahkan sudah menguasai teknologi migas lepas pantai. Cadangan dan produksi minyaknya meningkat pesat. Petrobras adalah perusahaan migas terpandang di dunia.
Di India maupun Cina, dan bahkan Vietnam tidak ada subsidi BBM. Tetapi transportasi umum disubsidi sehingga nyaman dan industri nasionalnya meningkat pesat.
Cara kurangi subsidi
Ada tiga jalan mengurangi subsidi bahan bakar minyak itu.
Pertama, naikkan harga Premium untuk mobil pribadi tiap tahun, sebagai contoh 1 April 2012 menjadi Rp6.000 per liter, 2013 menjadi Rp7.000 per liter, dan 2014 menjadi Harga Pasar (sekirtar Rp8.000 per liter).
Kedua, naikkan harga Premium untuk mobil pribadi secara otomatis 5 persen tiap bulan. Akibatnya dalam 18 bulan harga menjadi Rp8.100 per liter. Hal ini pernah diberlakukan di Inggris untuk penyesuaian harga listrik.
Ketiga, naikkan harga Premium 1 April 2012 menjadi harga pasar (sekarang Rp8.200 per liter) untuk Jakarta dulu lalu disusul daerah-daerah lainnya sampai akhir 2014.
Harga Premium terdiri dari biaya premium + alpha + pajak. Saat ini biaya premium (US$110 per barel) atau Rp6.500 per liter dan margin Rp700 per liter, dan pajak 15 persen Rp1.000 per liter, maka harga premium adalah Rp8.200 per liter.
Apabila 1 April 2012 ini alpha (biaya distribusi + margin) dan pajak ditanggung pemerintah, maka harga Premium adalah Rp6.500 per liter. Lalu, pada 1 April 2013 bisa hanya pajak yang ditanggung pemerintah, sehingga harga Premium Rp7.200 per liter. Selanjutnya, pada 1 April 2014 dikenakan pajak, maka harga Premium Rp8.200 per liter (tergantung harga minyak dan kurs dolar).
Catatan untuk semua opsi di atas adalah mulai 1 April 2012 (bahkan sebaiknya mulai hari ini), transportasi umum harus diperbaiki, dan kendaraan umum agar beralih ke BBG. Kendaraan pribadi dapat memakai BBM tidak bersubsidi atau BBG.
Widjajono Partowidagdo, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Profesor perminyakan di Institut Teknologi Bandung.
Lebih baik subsidi harga BBM tersebut digunakan untuk membuat orang-orang miskin menjadi lebih sejahtera, perdesaan dan daerah lebih maju, infrastuktur lebih baik, dan kemampuan nasional meningkat sehingga kita bisa lebih mandiri. Produksi migas dan tambang, pertanian, pesawat, mobil, kapal, kereta api, senjata nasional meningkat, dan Indonesia lebih cepat menjadi negara maju yang terpandang.
Jangan membandingkan Indonesia dengan Nigeria. Cadangan minyak terbukti Nigeria 36 miliar barel dan Indonesia 3,7 miliar barel. Produksi minyak Nigeria 2,6 juta barel per hari sedang Indonesia 0,9 juta barel per hari. Penduduk Nigeria 136 juta dan Indonesia 241 juta, sehingga konsumsi minyak Nigeria diperkirakan 0,65 juta barel per hari dan Indonesia 1,3 juta barel per hari.
Jadi, kalau penduduk Nigeria protes harga BBM dinaikkan maka wajar saja, karena Nigeria kaya minyak. Hanya negara yang kaya minyak seperti Saudi dan Venezuela, BBMnya murah sekali.
Produksi minyak Indonesia 2011 adalah 902 ribu barel per hari, ekspornya 361 ribu barel per hari dan Impor minyak 272 ribu barel per hari dan BBM 499 ribu barel per hari. Mengimpor minyak dan BBM 771 ribu barel per hari menunjukkan bahwa kita tidak kaya minyak. Padahal minyak adalah energi yang paling mahal. Orang yang tidak kaya tetapi memakai barang mahal pasti hidupnya susah.
Negara-negara Amerika Latin yang anti Neolib seperti Brasil, Argentina, dan Chili BBM-nya tidak disubsidi, akibatnya Bahan Bakar Nabati (BBN) dan Industri Nasional seperti mobil, pesawat, senjata, dan pertanian berkembang.
Bahkan Brasil sekarang menjadi negara idola selain Rusia, India, Cina, dan Korea (BRICK). Brasil bahkan sudah menguasai teknologi migas lepas pantai. Cadangan dan produksi minyaknya meningkat pesat. Petrobras adalah perusahaan migas terpandang di dunia.
Di India maupun Cina, dan bahkan Vietnam tidak ada subsidi BBM. Tetapi transportasi umum disubsidi sehingga nyaman dan industri nasionalnya meningkat pesat.
Cara kurangi subsidi
Ada tiga jalan mengurangi subsidi bahan bakar minyak itu.
Pertama, naikkan harga Premium untuk mobil pribadi tiap tahun, sebagai contoh 1 April 2012 menjadi Rp6.000 per liter, 2013 menjadi Rp7.000 per liter, dan 2014 menjadi Harga Pasar (sekirtar Rp8.000 per liter).
Kedua, naikkan harga Premium untuk mobil pribadi secara otomatis 5 persen tiap bulan. Akibatnya dalam 18 bulan harga menjadi Rp8.100 per liter. Hal ini pernah diberlakukan di Inggris untuk penyesuaian harga listrik.
Ketiga, naikkan harga Premium 1 April 2012 menjadi harga pasar (sekarang Rp8.200 per liter) untuk Jakarta dulu lalu disusul daerah-daerah lainnya sampai akhir 2014.
Harga Premium terdiri dari biaya premium + alpha + pajak. Saat ini biaya premium (US$110 per barel) atau Rp6.500 per liter dan margin Rp700 per liter, dan pajak 15 persen Rp1.000 per liter, maka harga premium adalah Rp8.200 per liter.
Apabila 1 April 2012 ini alpha (biaya distribusi + margin) dan pajak ditanggung pemerintah, maka harga Premium adalah Rp6.500 per liter. Lalu, pada 1 April 2013 bisa hanya pajak yang ditanggung pemerintah, sehingga harga Premium Rp7.200 per liter. Selanjutnya, pada 1 April 2014 dikenakan pajak, maka harga Premium Rp8.200 per liter (tergantung harga minyak dan kurs dolar).
Catatan untuk semua opsi di atas adalah mulai 1 April 2012 (bahkan sebaiknya mulai hari ini), transportasi umum harus diperbaiki, dan kendaraan umum agar beralih ke BBG. Kendaraan pribadi dapat memakai BBM tidak bersubsidi atau BBG.
Widjajono Partowidagdo, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Profesor perminyakan di Institut Teknologi Bandung.
Boediono: Kalau Mau Kaya Jangan Masuk PNS
VIVAnews- Wakil Presiden Indonesia, Boediono mengatakan kepada para kepala daerah agar mengutamakan tata kelola pemerintahan yang baik supaya pembangunan bisa berhasil. Setiap kepala daerah dan pegawai negeri sipil (PNS) harus memiliki niat melayani publik.
Menurut Boediono, sukses atau tidaknya pembangunan suatu negara ditentukan oleh kualitas tata kelola pemerintahan. Sementara kesejahteraan suatu wilayah tergantung pada kualitas efektivitas birokrasi.
"Tata kelola pemerintahan harus dilandasi pembangunan, jangan asal rekrut orang ke pemerintahan hanya karena gaji, tapi ada niat untuk public service," katanya dalam Rapat Kerja Pemerintahan Tahun 2012 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis, 19 Januari 2012.
Mindset melayani publik, lanjutnya, sudah dilaksanakan di negara Singapura. Bodiono lalu mengutip kalimat mantan PM Singapura Lee Kuan Yew .”Kalau mau kaya jangan masuk ke pemerintahan, itu pilihan dari pejabat negara yang baik,” kata Boediono menirukan ucapan Yew.
Karenanya di masa moratorium satu tahun ini, ia ingin penataan PNS di daerah dan pusat dilakukan. Berdasarkan laporan yang masuk, ia belum menerima laporan dari berbagai instansi pemerintah yang telah melakukan penataan PNS.
Mantan Gubernur BI itu ingin agar setiap instansi, baik pusat maupun daerah menghitung berapa kebutuhan PNS yang pas sehingga bisa menata kembali penerimaan dan rekruitmen yang sesuai dengan kebutuhan.
Menurutnya, saat ini Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tengah menyusun langkah-langkah selanjutnya yang harus diikuti seluruh instansi setelah moratorium PNS saat ini. (umi)
Menurut Boediono, sukses atau tidaknya pembangunan suatu negara ditentukan oleh kualitas tata kelola pemerintahan. Sementara kesejahteraan suatu wilayah tergantung pada kualitas efektivitas birokrasi.
"Tata kelola pemerintahan harus dilandasi pembangunan, jangan asal rekrut orang ke pemerintahan hanya karena gaji, tapi ada niat untuk public service," katanya dalam Rapat Kerja Pemerintahan Tahun 2012 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis, 19 Januari 2012.
Mindset melayani publik, lanjutnya, sudah dilaksanakan di negara Singapura. Bodiono lalu mengutip kalimat mantan PM Singapura Lee Kuan Yew .”Kalau mau kaya jangan masuk ke pemerintahan, itu pilihan dari pejabat negara yang baik,” kata Boediono menirukan ucapan Yew.
Karenanya di masa moratorium satu tahun ini, ia ingin penataan PNS di daerah dan pusat dilakukan. Berdasarkan laporan yang masuk, ia belum menerima laporan dari berbagai instansi pemerintah yang telah melakukan penataan PNS.
Mantan Gubernur BI itu ingin agar setiap instansi, baik pusat maupun daerah menghitung berapa kebutuhan PNS yang pas sehingga bisa menata kembali penerimaan dan rekruitmen yang sesuai dengan kebutuhan.
Menurutnya, saat ini Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tengah menyusun langkah-langkah selanjutnya yang harus diikuti seluruh instansi setelah moratorium PNS saat ini. (umi)
Wapres Minta Mekanisme Anggaran Diperbaiki
VIVAnews – Wakil Presiden Boediono meminta Sekretaris Jenderal di seluruh kementerian dan lembaga pemerintah untuk mengawasi implementasi dari program dan kebijakan pemerintah, termasuk dalam pengendalian anggaran.
“Kadangkala kita lepas saja. Begitu anggaran keluar, kita serahkan pada proyek dan (tinggal) tunggu akhir tahun nanti laporannya bagaimana,” kata Boediono dalam pertemuan jajaran sekretaris jenderal kementerian dan pejabat setingkat di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa 24 Januari 2012.
“Maka ini waktunya kita revitalisasi pengendalian implementasi secara lebih cermat, sehingga akhirnya mendapat hasil optimal,” ujar Boediono. Melalui pengendalian anggaran, sekjen dan sesmen (sekretaris menteri) turut mendukung keberhasilan program pemerintah yang ditetapkan demi meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pemerintah.
Boediono mengingatkan, Sekjen berperan penting dalam menyukseskan kebijakan pemerintah. “Saudara sekalian merupakan tangan kanan menteri dan pimpinan lembaga. Kalau kita ingin 2012 menjadi tahun kinerja dan prestasi, maka kuncinya adalah yaitu implementasi,” tegas Boediono.
Untuk itu, Boediono juga meminta masyarakat untuk turut mengawasi implementasi program pemerintah. “Menggandeng masyarakat untuk lebih aktif ikut mengawal implementasi dari program kebijakan pemerintah yang sudah ditetapkan ini penting,” kata dia.
Boediono bahkan meminta masyarakat dilibatkan dalam perumusan kebijakan pemerintah. “Gandeng masyarakat untuk berpartisipasi sejak perumusan kebijakan itu sendiri. Di negara demokrasi selalu ada public hearing, tidak diputuskan dalam kamar tertutup oleh sekelompok orang saja. Selalu ada upaya untuk mendapatkan masukan masyarakat,” imbuhnya.
Pada akhirnya, kata Boediono, tolak ukur keberhasilan kinerja pemerintah terletak pada kepuasan masyarakat. “Tolok ukurnya adalah masyarakat. Ini fakta dalam demokrasi. Tak bisa kita hanya di dalam ruang kerja kita, tertutup, dan menyatakan kita puas. Kepuasan harus datang dari masyarakat,” ujarnya.
“Kadangkala kita lepas saja. Begitu anggaran keluar, kita serahkan pada proyek dan (tinggal) tunggu akhir tahun nanti laporannya bagaimana,” kata Boediono dalam pertemuan jajaran sekretaris jenderal kementerian dan pejabat setingkat di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa 24 Januari 2012.
“Maka ini waktunya kita revitalisasi pengendalian implementasi secara lebih cermat, sehingga akhirnya mendapat hasil optimal,” ujar Boediono. Melalui pengendalian anggaran, sekjen dan sesmen (sekretaris menteri) turut mendukung keberhasilan program pemerintah yang ditetapkan demi meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pemerintah.
Boediono mengingatkan, Sekjen berperan penting dalam menyukseskan kebijakan pemerintah. “Saudara sekalian merupakan tangan kanan menteri dan pimpinan lembaga. Kalau kita ingin 2012 menjadi tahun kinerja dan prestasi, maka kuncinya adalah yaitu implementasi,” tegas Boediono.
Untuk itu, Boediono juga meminta masyarakat untuk turut mengawasi implementasi program pemerintah. “Menggandeng masyarakat untuk lebih aktif ikut mengawal implementasi dari program kebijakan pemerintah yang sudah ditetapkan ini penting,” kata dia.
Boediono bahkan meminta masyarakat dilibatkan dalam perumusan kebijakan pemerintah. “Gandeng masyarakat untuk berpartisipasi sejak perumusan kebijakan itu sendiri. Di negara demokrasi selalu ada public hearing, tidak diputuskan dalam kamar tertutup oleh sekelompok orang saja. Selalu ada upaya untuk mendapatkan masukan masyarakat,” imbuhnya.
Pada akhirnya, kata Boediono, tolak ukur keberhasilan kinerja pemerintah terletak pada kepuasan masyarakat. “Tolok ukurnya adalah masyarakat. Ini fakta dalam demokrasi. Tak bisa kita hanya di dalam ruang kerja kita, tertutup, dan menyatakan kita puas. Kepuasan harus datang dari masyarakat,” ujarnya.
Dinas PU: 106 Jalan Rusak Diperbaiki
RMOL. Untuk mengantisipasi jalan rusak dan menghindari kecelakaan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memperbaiki 106 jalan lokal yang rusak di empat wilayah Ibukota. Perbaikan jalan lokal dilakukan dengan betonisasi, ditargetkan rampung Juni 2012. Anggaran sebesar Rp 88,64 miliar sudah dipersiapkan Pemprov DKI Jakarta.
Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) DKI Jakarta Ery Basworo. Anggaran perbaikan jalan, kata Ery, dibagi dalam beberapa bagian. Untuk 71 jalan rusak, diperbaiki dengan menggunakan anggaran sebesar Rp 48,95 miliar.
Seperti di Jakarta Barat ada 13 jalan lokal rusak dengan anggaran perbaikan senilai Rp 33,05 miliar. Di Jakarta Selatan, terdapat 11 jalan lokal yang rusak dan berlubang dengan anggaran perbaikan Rp 3,38 miliar. Serta di Jakarta Timur, tercatat ada 11 jalan lokal rusak dengan anggaran perbaikan Rp 3,24 miliar.
Akibat kerusakan jalan yang cukup parah, Ery mengungkapkan, perbaikan dilakukan dengan cara betonisasi atau rigid. Sehingga, kondisi jalan lokal menjadi baik dan tahan lama.
Untuk empat wilayah tersebut, perbaikan 106 jalan rusak dibagi menjadi beberapa paket pengerjaan yang saat ini sudah mulai dikerjakan.
Untuk jalan rusak di Jakarta Timur, seperti dijelaskan Ery, ditangani jalan-jalan yang bersifat cekung, diatasi dengan betonisasi. Sedangkan di Jakarta Pusat, sebagian besar perbaikan jalan rusak sudah dilaksanakan dengan pelapisan ulang dengan aspal di 87 ruas jalan di 8 kecamatan.
Pada beberapa perbaikan jalan yang dilakukan Dinas PU, Ery mengatakan, pihaknya berkoordinasi dengan Polisi Lalulintas dan Dinas Perhubungan, agar tidak mengganggu lalu lintas.
Sedangkan untuk memperbaiki jalan nasional di wilayah DKI Jakarta, Kementerian Pekerjaan Umum (Kemenpu) telah mengalokasikan anggaran perbaikan jalan nasional sepanjang 12,922 kilometer sebesar Rp 120,5 miliar. Anggaran tersebut diambil dari APBN 2012.
Hal itu dikatakan Kepala Bidang Perencanaan dan Pengawasan Teknik Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional IV Kementerian PU Didik Rudjito.
Dalam perbaikan jalan, Didik menjelaskan, ada lima paket pengerjaan dan satu paket pengerjaan flyover Rawa Buaya yang akan dimulai pada awal Maret 2012. “Ditargetkan keenam paket ini rampung sebelum akhir tahun anggaran 2012,” katanya. [Harian Rakyat Merdeka]
Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) DKI Jakarta Ery Basworo. Anggaran perbaikan jalan, kata Ery, dibagi dalam beberapa bagian. Untuk 71 jalan rusak, diperbaiki dengan menggunakan anggaran sebesar Rp 48,95 miliar.
Seperti di Jakarta Barat ada 13 jalan lokal rusak dengan anggaran perbaikan senilai Rp 33,05 miliar. Di Jakarta Selatan, terdapat 11 jalan lokal yang rusak dan berlubang dengan anggaran perbaikan Rp 3,38 miliar. Serta di Jakarta Timur, tercatat ada 11 jalan lokal rusak dengan anggaran perbaikan Rp 3,24 miliar.
Akibat kerusakan jalan yang cukup parah, Ery mengungkapkan, perbaikan dilakukan dengan cara betonisasi atau rigid. Sehingga, kondisi jalan lokal menjadi baik dan tahan lama.
Untuk empat wilayah tersebut, perbaikan 106 jalan rusak dibagi menjadi beberapa paket pengerjaan yang saat ini sudah mulai dikerjakan.
Untuk jalan rusak di Jakarta Timur, seperti dijelaskan Ery, ditangani jalan-jalan yang bersifat cekung, diatasi dengan betonisasi. Sedangkan di Jakarta Pusat, sebagian besar perbaikan jalan rusak sudah dilaksanakan dengan pelapisan ulang dengan aspal di 87 ruas jalan di 8 kecamatan.
Pada beberapa perbaikan jalan yang dilakukan Dinas PU, Ery mengatakan, pihaknya berkoordinasi dengan Polisi Lalulintas dan Dinas Perhubungan, agar tidak mengganggu lalu lintas.
Sedangkan untuk memperbaiki jalan nasional di wilayah DKI Jakarta, Kementerian Pekerjaan Umum (Kemenpu) telah mengalokasikan anggaran perbaikan jalan nasional sepanjang 12,922 kilometer sebesar Rp 120,5 miliar. Anggaran tersebut diambil dari APBN 2012.
Hal itu dikatakan Kepala Bidang Perencanaan dan Pengawasan Teknik Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional IV Kementerian PU Didik Rudjito.
Dalam perbaikan jalan, Didik menjelaskan, ada lima paket pengerjaan dan satu paket pengerjaan flyover Rawa Buaya yang akan dimulai pada awal Maret 2012. “Ditargetkan keenam paket ini rampung sebelum akhir tahun anggaran 2012,” katanya. [Harian Rakyat Merdeka]
Ulama Aceh serukan pemerintah tutup salon kecantikan
Banda Aceh (ANTARA News) - Kalangan ulama di Aceh meminta pemerintah untuk menutup rumah kecantikan (salon) yang telah menyimpang dalam pelaksanaan Syariat Islam khususnya di Kota Banda Aceh.
"Kami menyerukan pemerintah untuk menutup salon-salon khususnya di Kota Banda Aceh, karena sudah terindikasi sebagian hanya berkedok sebagai rumah kecantikan," kata Sekjen Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA) Tgk Faisal Aly di Banda Aceh, Senin malam.
Hal itu disampaikan menanggapi adanya laporan yang menyebutkan ada pengusaha salon di Kota Banda Aceh terlibat dalam perdagangan manusia (human trafficking).
Bahkan, kata dia menambahkan, keberadaan sebagian besar rumah kecantikan telah melanggar penerapan Syariat Islam secara kaffah (menyeluruh) di Kota Banda Aceh.
Artinya, usaha itu hanya berkedok salon tapi ternyata dijadikan sebagai tempat berbuat maksiat (mesum). Bahkan, telah dilaporkan salah satu salon di Kota Banda Aceh menjadikan wanita belasan tahun sebagai budak nafsu (pekerja seks komersial), katanya menjelaskan.
"Jadi, lebih banyak mudharatnya daripada manfaat adanya salon-salon tersebut, tidak hanya sebagai lokasi maksiat tapi juga telah meracuni anak-anak untuk berbuat jahat," kata Faisal.
Terkait dengan keterlibatan pemilik salon dalam kasus perdagangan manusia yakni dua anak tersebut dijadikan sebagai wanita penghibur (PSK), ia meminta aparat kepolisian untuk mengungkap jaringan, terutama indikasi adanya dalang di Kota Banda Aceh itu.
"Kami minta aparat kepolisian untuk menelusuri tokoh intelektual dibalik perdagangan anak yang telah dipekerjakan di salon di Kota Banda Aceh tersebut," kata dia menambahkan.
Bahkan, ia meminta para pelaku yang terlibat dalam kasus perdagangan manusia itu untuk dihukum rajam.
"Pelaku itu sudah tidak berperikemanusian dengan menjual anak-anak dibawah umur untuk dijadikan pemuas nafsu. Kelakuan tersangka itu pantas dihukum rajam sampai mati," kata Faisal Aly. (A042/Z002)
"Kami menyerukan pemerintah untuk menutup salon-salon khususnya di Kota Banda Aceh, karena sudah terindikasi sebagian hanya berkedok sebagai rumah kecantikan," kata Sekjen Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA) Tgk Faisal Aly di Banda Aceh, Senin malam.
Hal itu disampaikan menanggapi adanya laporan yang menyebutkan ada pengusaha salon di Kota Banda Aceh terlibat dalam perdagangan manusia (human trafficking).
Bahkan, kata dia menambahkan, keberadaan sebagian besar rumah kecantikan telah melanggar penerapan Syariat Islam secara kaffah (menyeluruh) di Kota Banda Aceh.
Artinya, usaha itu hanya berkedok salon tapi ternyata dijadikan sebagai tempat berbuat maksiat (mesum). Bahkan, telah dilaporkan salah satu salon di Kota Banda Aceh menjadikan wanita belasan tahun sebagai budak nafsu (pekerja seks komersial), katanya menjelaskan.
"Jadi, lebih banyak mudharatnya daripada manfaat adanya salon-salon tersebut, tidak hanya sebagai lokasi maksiat tapi juga telah meracuni anak-anak untuk berbuat jahat," kata Faisal.
Terkait dengan keterlibatan pemilik salon dalam kasus perdagangan manusia yakni dua anak tersebut dijadikan sebagai wanita penghibur (PSK), ia meminta aparat kepolisian untuk mengungkap jaringan, terutama indikasi adanya dalang di Kota Banda Aceh itu.
"Kami minta aparat kepolisian untuk menelusuri tokoh intelektual dibalik perdagangan anak yang telah dipekerjakan di salon di Kota Banda Aceh tersebut," kata dia menambahkan.
Bahkan, ia meminta para pelaku yang terlibat dalam kasus perdagangan manusia itu untuk dihukum rajam.
"Pelaku itu sudah tidak berperikemanusian dengan menjual anak-anak dibawah umur untuk dijadikan pemuas nafsu. Kelakuan tersangka itu pantas dihukum rajam sampai mati," kata Faisal Aly. (A042/Z002)
Presiden: pemberantasan korupsi jangan terkesan menjebak
Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta pihak yang berwenang dalam memberantas korupsi tidak terkesan menjebak dan membiarkan
"Jangan terkesan dijebak dan dibiarkan," kata Yudhoyono dalam rapat kerja pemerintah 2012 di JI-Expo, Jakarta, Kamis sore.
Yudhoyono mengatakan, ada kemungkinan pejabat pemerintah pusat dan daerah ragu-ragu dalam membuat kebijakan karena khawatir tindakan tersebut masuk kategori korupsi.
Dia meminta para penegak hukum yang mengetahui tentang delik korupsi untuk memberikan pendampingan dan konsultasi terhadap pejabat yang ragu itu."Jangan dibiarkan, itu tidak baik," katanya.
Presiden juga meminta semua pihak untuk menghentikan korupsi dan kolusi di sektor pajak dan perencanaan APBD atau APBN."Baru merencanakan saja sudah korupsi, apalagi nanti pelaksanaannya," katanya.
Selain itu, Yudhoyono meminta segala bentuk penggelembungan anggaran di semua instansi diberantas. Dia juga meminta aparat untuk menghilangkan berbagai pungutan liar."Marilah kita berhenti dari korupsi," katanya.
(F008)
"Jangan terkesan dijebak dan dibiarkan," kata Yudhoyono dalam rapat kerja pemerintah 2012 di JI-Expo, Jakarta, Kamis sore.
Yudhoyono mengatakan, ada kemungkinan pejabat pemerintah pusat dan daerah ragu-ragu dalam membuat kebijakan karena khawatir tindakan tersebut masuk kategori korupsi.
Dia meminta para penegak hukum yang mengetahui tentang delik korupsi untuk memberikan pendampingan dan konsultasi terhadap pejabat yang ragu itu."Jangan dibiarkan, itu tidak baik," katanya.
Presiden juga meminta semua pihak untuk menghentikan korupsi dan kolusi di sektor pajak dan perencanaan APBD atau APBN."Baru merencanakan saja sudah korupsi, apalagi nanti pelaksanaannya," katanya.
Selain itu, Yudhoyono meminta segala bentuk penggelembungan anggaran di semua instansi diberantas. Dia juga meminta aparat untuk menghilangkan berbagai pungutan liar."Marilah kita berhenti dari korupsi," katanya.
(F008)
Polda Sulselbar tolak SP3 kasus dugaan korupsi
Makassar (ANTARA News) - Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Selatan dan Barat menolak mengeluarkan Surat Pemberitahuan Pemberhentian Penyelidikan (SP3) terkait kasus dugaan korupsi dana tunjangan perumahan DPRD Kota Pare-Pare pada 2004 lalu.
"Polisi tetap meneruskan kasus ini dengan melakukan pemeriksaan dan penyelidikan hingga ke pengadilan sehingga ada kejelasan hukum," kata Kabid Humas Polda Sulselbar Kombes Pol Chevy Ahmad Sopari di Makassar, Senin.
Terkait dengan dugaan korupsi senilai Rp300 juta itu, Chevy menegaskan, pihaknya tidak akan mengeluarkan SP3, meskipun saat ini masih menunggu izin dari Presiden Republik Indonesia dalam rangka pemeriksaan yang melibatkan Plt Wali Kota Pare-pare, Sjamsu Alam.
"Kita masih menunggu izin dari Presiden untuk kelanjutan pemeriksaan terkait dugaan korupsi tunjangan perumahan DPRD Pare-Pare itu," tegasnya.
Lebih jauh ia mengatakan, saat ini pihaknya hanya memeriksa Sjamsu Alam sebagai pengendali anggaran yang saat itu menjabat Wali Kota Pare-Pare untuk sekedar melengkapi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang sebelumnya diminta Kejaksaan Negeri Pare-Pare.
"Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan terhadap 23 anggota DPRD Pare-Pare yang diduga terlibat dalam kasus ini," ungkapnya.
Namun, lanjut perwira polisi ini yang pernah menjabat di bagian Polantas, penyidik telah menyerahkan hasil pemeriksaan sebanyak empat kali ke Kejari Pare-Pare tetapi ditolak dengan alasan belum lengkap.
"Alasannya penyidik menyerahkan berkas hanya 23 saja sementara yang dibutuhkan Kejari lebih dari 22 berkas," sebutnya.
Sebelumnya, kasus dugaan korupsi terebut telah mendapat sorotan dari berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk ditindaklanjuti, belum lagi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) ditengarai merugikan negara pada proyek tersebut.
Bahkan salah satu LSM Benteng Ampera menilai Kejari Pare-Pare tidak serius menangani kasus dugaan korupsi dana tunjangan perumahan DPRD itu dengan berbagai alasan. (DF/F003)
"Polisi tetap meneruskan kasus ini dengan melakukan pemeriksaan dan penyelidikan hingga ke pengadilan sehingga ada kejelasan hukum," kata Kabid Humas Polda Sulselbar Kombes Pol Chevy Ahmad Sopari di Makassar, Senin.
Terkait dengan dugaan korupsi senilai Rp300 juta itu, Chevy menegaskan, pihaknya tidak akan mengeluarkan SP3, meskipun saat ini masih menunggu izin dari Presiden Republik Indonesia dalam rangka pemeriksaan yang melibatkan Plt Wali Kota Pare-pare, Sjamsu Alam.
"Kita masih menunggu izin dari Presiden untuk kelanjutan pemeriksaan terkait dugaan korupsi tunjangan perumahan DPRD Pare-Pare itu," tegasnya.
Lebih jauh ia mengatakan, saat ini pihaknya hanya memeriksa Sjamsu Alam sebagai pengendali anggaran yang saat itu menjabat Wali Kota Pare-Pare untuk sekedar melengkapi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang sebelumnya diminta Kejaksaan Negeri Pare-Pare.
"Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan terhadap 23 anggota DPRD Pare-Pare yang diduga terlibat dalam kasus ini," ungkapnya.
Namun, lanjut perwira polisi ini yang pernah menjabat di bagian Polantas, penyidik telah menyerahkan hasil pemeriksaan sebanyak empat kali ke Kejari Pare-Pare tetapi ditolak dengan alasan belum lengkap.
"Alasannya penyidik menyerahkan berkas hanya 23 saja sementara yang dibutuhkan Kejari lebih dari 22 berkas," sebutnya.
Sebelumnya, kasus dugaan korupsi terebut telah mendapat sorotan dari berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk ditindaklanjuti, belum lagi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) ditengarai merugikan negara pada proyek tersebut.
Bahkan salah satu LSM Benteng Ampera menilai Kejari Pare-Pare tidak serius menangani kasus dugaan korupsi dana tunjangan perumahan DPRD itu dengan berbagai alasan. (DF/F003)
Jelang Gelar Perkara Bahas Calon Tersangka, KPK Periksa Nunun
Fajar Pratama - detikNews
Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa tersangka cek pelawat Nunun Nurbaetie. Pemanggilan Nunun ini, hanya satu hari sebelum pimpinan bersama tim KPK membahas calon tersangka baru.
"Iya diperiksa sebagai tersangka," jawab Nunun sebelum memasuki kantor KPK pukul 09.27 WIB, Selasa (24/1/2012).
Nunun mengenakan baju warna coklat. Dia memakai kerudung dengan warna sama bermotif bunga-bunga.
Mantan Wakapolri Adang Daradjatun ini tidak banyak berbicara mengenai pemeriksaan yang akan dijalaninya hari ini. Dia mengaku masih sakit.
"Maaf ya saya masih sakit," tutur Nunun.
Pada Rabu (25/1) besok, KPK akan menggelar ekspos atau gelar perkara kasus cek pelawat. Pada gelar perkara itu akan diputuskan apakah layak ada tersangka baru atau tidak.
"Hari Rabu ada gelar perkara kasus cek pelawat. Saya tidak bilang bakal ada tersangka baru. Yang ada gelar perkara, antara pimpinan dan tim satgas," tutur Jubir KPK Johan Budi pekan lalu.
Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa tersangka cek pelawat Nunun Nurbaetie. Pemanggilan Nunun ini, hanya satu hari sebelum pimpinan bersama tim KPK membahas calon tersangka baru.
"Iya diperiksa sebagai tersangka," jawab Nunun sebelum memasuki kantor KPK pukul 09.27 WIB, Selasa (24/1/2012).
Nunun mengenakan baju warna coklat. Dia memakai kerudung dengan warna sama bermotif bunga-bunga.
Mantan Wakapolri Adang Daradjatun ini tidak banyak berbicara mengenai pemeriksaan yang akan dijalaninya hari ini. Dia mengaku masih sakit.
"Maaf ya saya masih sakit," tutur Nunun.
Pada Rabu (25/1) besok, KPK akan menggelar ekspos atau gelar perkara kasus cek pelawat. Pada gelar perkara itu akan diputuskan apakah layak ada tersangka baru atau tidak.
"Hari Rabu ada gelar perkara kasus cek pelawat. Saya tidak bilang bakal ada tersangka baru. Yang ada gelar perkara, antara pimpinan dan tim satgas," tutur Jubir KPK Johan Budi pekan lalu.
Pemprov Riau akan Cek Penerimaan Tenaga Honorer di Dishub Darat
Chaidir Anwar Tanjung - detikNews
Pekanbaru - Pemprov Riau akan segera melakukan kroscek adanya kabar Dinas Perhubungan (Dushub) Darat menerima tenaga honorer. Sesuai ketentuan, jajaran lingkup Pemprov Riau tidak dibenarkan menerima lagi tenaga honor.
Demikian disampaikan Kepala Biro Humas Pemprov Riau, Chairul Riski kepada detikcom, Selasa (24/1/2012) di Pekanbaru. Menurut Riski, jika benar adanya penerimaan tenaga honor di Dishub Riau, hal tersebut harus dibatalkan.
Mengingat, jajaran Pemprov Riau sudah lebih dua tahun terakhir tidak membenarkan perekrutan tenaga honor.
"Kalau benar Dishub Riau merekrut tenaga honor, ini jelas menyalahi aturan yang ada. Apalagi kalau sempat mereka yang direkrut mesti bayar kepada oknum Dishub, ini jelas sekali tidak dibenarkan," kata Riski.
Menurut Riski, Pemprov Riau akan segera berkoordinasi dengan Badan Kepegawain Daerah terkiat dugaan penerimaan tenaga honor di Dishub Riau tersebut. Pihaknya akan mempertanyakan dari mana SK pengangkatan tenaga honor tersebut.
"Jika benar Dishub Riau merekrut tenaga honor sampai lebih 20 orang, ini harus segera dianulir. Sebab, SK pengangkatan mereka sampai saat ini tidak ada laporan kami terima. Makanya kita akan cek juga ke badan kepegawaian," ungkap Riski.
Menurut Riski, pihak Pemprov Riau memang menerima sejumlah informasi terkait penerimaan tenaga honor tersebut. Penerimaan ini bisa berjalan lancar, karena adanya permainan oknum di Dishub Riau.
"Makanya kita akan segera klarfikasi masalah ini. Kalau benar ada rekrutmen, kita pastikan, pengangkatan itu akan kita batalkan. Walau di antara mereka sudah ada yang bekerja lebih dari setahun, tetap saja dibatalkan. Karena rekrutmen tersebut, sudah menyalahi aturan. Kan timbul pertanyaan, kalau Pemprov Riau sendiri telah menyebut ada dana untuk tenaga honorer, mengapa Dishub bisa menerima secara diam-diam. Dari mana dana mereka untuk menggajinya," kata Riski.
Pekanbaru - Pemprov Riau akan segera melakukan kroscek adanya kabar Dinas Perhubungan (Dushub) Darat menerima tenaga honorer. Sesuai ketentuan, jajaran lingkup Pemprov Riau tidak dibenarkan menerima lagi tenaga honor.
Demikian disampaikan Kepala Biro Humas Pemprov Riau, Chairul Riski kepada detikcom, Selasa (24/1/2012) di Pekanbaru. Menurut Riski, jika benar adanya penerimaan tenaga honor di Dishub Riau, hal tersebut harus dibatalkan.
Mengingat, jajaran Pemprov Riau sudah lebih dua tahun terakhir tidak membenarkan perekrutan tenaga honor.
"Kalau benar Dishub Riau merekrut tenaga honor, ini jelas menyalahi aturan yang ada. Apalagi kalau sempat mereka yang direkrut mesti bayar kepada oknum Dishub, ini jelas sekali tidak dibenarkan," kata Riski.
Menurut Riski, Pemprov Riau akan segera berkoordinasi dengan Badan Kepegawain Daerah terkiat dugaan penerimaan tenaga honor di Dishub Riau tersebut. Pihaknya akan mempertanyakan dari mana SK pengangkatan tenaga honor tersebut.
"Jika benar Dishub Riau merekrut tenaga honor sampai lebih 20 orang, ini harus segera dianulir. Sebab, SK pengangkatan mereka sampai saat ini tidak ada laporan kami terima. Makanya kita akan cek juga ke badan kepegawaian," ungkap Riski.
Menurut Riski, pihak Pemprov Riau memang menerima sejumlah informasi terkait penerimaan tenaga honor tersebut. Penerimaan ini bisa berjalan lancar, karena adanya permainan oknum di Dishub Riau.
"Makanya kita akan segera klarfikasi masalah ini. Kalau benar ada rekrutmen, kita pastikan, pengangkatan itu akan kita batalkan. Walau di antara mereka sudah ada yang bekerja lebih dari setahun, tetap saja dibatalkan. Karena rekrutmen tersebut, sudah menyalahi aturan. Kan timbul pertanyaan, kalau Pemprov Riau sendiri telah menyebut ada dana untuk tenaga honorer, mengapa Dishub bisa menerima secara diam-diam. Dari mana dana mereka untuk menggajinya," kata Riski.
Pemerintah Harus Sediakan Jalur Pedestrian yang Aman
Moksa Hutasoit - detikNews
Jakarta - Pemerintah didesak supaya bisa segera menyediakan jalur pedestrian yang aman. Hal ini dinilai bisa mencegah kecelakaan seperti yang terjadi di kawasan Tugu Tani, Jakarta.
"Harus ada pedestrian yang aman untuk pejalan kaki," kata Pengamat Perkotaan Universitas Trisakti, Yayat Supriyatna, kepada detikcom, Senin (23/1/212).
Contoh jalur pedestrian yang baik adalah soal lebarnya. Yayat menilai, hanya di sejumlah kawasan saja yang jalur pedestriannya sudah lebar.
"Salah satunya di kawasan Thamrin," lanjutnya lagi.
Selain itu, di sisi paling luar jalur pedestrian, hendaknya dipasang tiang-tiang atau pot bunga. Menurut Yayat, median itu akan menjadi tameng terlebih dahulu kendaraan yang nyelonong ke dalam jalur ini.
"Jadi pejalan kaki tidak langsung berhadapan dengan kendaraan," ujarnya.
Pot atau tiang-tiang ini juga dapat mengurangi keinginan sepeda motor yang hendak memotong jalan melalui pedestrian. Selain itu, pemerintah juga didesak supaya membersihkan seluruh pedagang kaki lima yang ada di pedestrian. Hal lain yang bisa dilakukan untuk meminimalisir kecelakaan dengan melakukan razia rutin.
Razia ini bukan hanya soal kelengkapan surat administrasi. Namun soal kesiapan fisik dari si pengendara. Harus ada sanksi jika pengendara tertangkap tengah mengemudikan kendaraannya dalam keadaan setengah sadar.
"Nanti bakal jadi penyadaran bagi pengendara, jika mereka harus dalam kondisi sadar membawa kendaraan. Jika tidak, harus ditilang," tandasnya.
(mok/feb)
Jakarta - Pemerintah didesak supaya bisa segera menyediakan jalur pedestrian yang aman. Hal ini dinilai bisa mencegah kecelakaan seperti yang terjadi di kawasan Tugu Tani, Jakarta.
"Harus ada pedestrian yang aman untuk pejalan kaki," kata Pengamat Perkotaan Universitas Trisakti, Yayat Supriyatna, kepada detikcom, Senin (23/1/212).
Contoh jalur pedestrian yang baik adalah soal lebarnya. Yayat menilai, hanya di sejumlah kawasan saja yang jalur pedestriannya sudah lebar.
"Salah satunya di kawasan Thamrin," lanjutnya lagi.
Selain itu, di sisi paling luar jalur pedestrian, hendaknya dipasang tiang-tiang atau pot bunga. Menurut Yayat, median itu akan menjadi tameng terlebih dahulu kendaraan yang nyelonong ke dalam jalur ini.
"Jadi pejalan kaki tidak langsung berhadapan dengan kendaraan," ujarnya.
Pot atau tiang-tiang ini juga dapat mengurangi keinginan sepeda motor yang hendak memotong jalan melalui pedestrian. Selain itu, pemerintah juga didesak supaya membersihkan seluruh pedagang kaki lima yang ada di pedestrian. Hal lain yang bisa dilakukan untuk meminimalisir kecelakaan dengan melakukan razia rutin.
Razia ini bukan hanya soal kelengkapan surat administrasi. Namun soal kesiapan fisik dari si pengendara. Harus ada sanksi jika pengendara tertangkap tengah mengemudikan kendaraannya dalam keadaan setengah sadar.
"Nanti bakal jadi penyadaran bagi pengendara, jika mereka harus dalam kondisi sadar membawa kendaraan. Jika tidak, harus ditilang," tandasnya.
(mok/feb)
4 Mantan Direktur Perum Peruri Ditahan
VIVAnews - Kejaksaan Agung menahan empat mantan pejabat Perum Peruri. Pehanan ini terkait dugaan penyelewengan dana operasional dari kas Perum Peruri.
“Kasus terjadi pada 2005 lalu,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, di Jakarta, Selasa 23 November 2010.
Masing-masing tersangka ditahan di rumah tahanan Kejaksaan Agung hingga 20 hari ke depan.
Keempat tersangka adalah M Kusnan (mantan direktur utama), Marlan Arief (mantan direktur logistik), Suparman (mantan direktur pemasaran), dan Abu Bakar Baay (mantan direktur produksi). Mereka ditahan atas surat perintah direktur penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus yang dikeluarkan 23 November 2010.
Kasus dugaan penyelewengan dana operasional dari kas Perum Peruri ini diperkirakan berlangsung pada 2002-2007. Penyelewengan dilakukan sebagai biaya dalam pembukuan perusahaan yang ditarik atas nama direktur keuangan, yang diketahui telah meninggal dunia.
Akibat perbuatan tersebut negara diduga dirugikan sebesar Rp11,3 miliar. Keempat tersangka dijerat pasal 2 dan pasal 3 Jo pasal 18 Undan-undang 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi Jo pasal 55 KUHP Jo pasal 64 KUHP. (hs)
“Kasus terjadi pada 2005 lalu,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, di Jakarta, Selasa 23 November 2010.
Masing-masing tersangka ditahan di rumah tahanan Kejaksaan Agung hingga 20 hari ke depan.
Keempat tersangka adalah M Kusnan (mantan direktur utama), Marlan Arief (mantan direktur logistik), Suparman (mantan direktur pemasaran), dan Abu Bakar Baay (mantan direktur produksi). Mereka ditahan atas surat perintah direktur penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus yang dikeluarkan 23 November 2010.
Kasus dugaan penyelewengan dana operasional dari kas Perum Peruri ini diperkirakan berlangsung pada 2002-2007. Penyelewengan dilakukan sebagai biaya dalam pembukuan perusahaan yang ditarik atas nama direktur keuangan, yang diketahui telah meninggal dunia.
Akibat perbuatan tersebut negara diduga dirugikan sebesar Rp11,3 miliar. Keempat tersangka dijerat pasal 2 dan pasal 3 Jo pasal 18 Undan-undang 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi Jo pasal 55 KUHP Jo pasal 64 KUHP. (hs)
Senayan Kecam Rencana Penghapusan KRL Ekonomi
VIVAnews - Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat yang membidangi perhubungan, Yudi Widiana Adia, menolak rencana penghapusan Kereta Rel Listrik Ekonomi yang melayani Jakarta dan sekitarnya. Menurut politikus Partai Keadilan Sejahtera itu, belum pernah ada pembahasan itu dengan DPR.
Seharusnya, kata Yudi, PT Kereta Api malah menambah rangkaian kereta ekonomi, bukan hanya menertibkan penumpang yang naik ke atas atap kereta. Yudi mengaku kaget dengan pernyataan Kepala Daerah Operasi I PT KAI yang akan menghapus KRL ekonomi dan secara diam-diam mengurangi jumlah rangkaian KRL ekonomi.
“KRL tua dan sering mogok itu sebaiknya diremajakan, ganti dengan yang masih laik jalan," kata Yudi. "Jangan hapus KRL ekonomi, bahkan seharusnya ditambah jumlahnya agar tersedia gerbong yang cukup. Lihat saja faktanya dilapangan, masih banyak kok rakyat kita yang membutuhkan," katanya kepada VIVAnews, Minggu 22 Januari 2012.
Lebih lanjut Yudi mengatakan, rencana penghapusan KRL ekonomi sama sekali belum pernah dibahas di DPR. PT KAI dan Kementerian Perhubungan tidak bisa memutuskan begitu saja tanpa meminta persetujuan rakyat melalui wakilnya di DPR. Di negara maju sekalipun, transportasi publik itu menjadi bagian dari tanggungjawab pemerintah melayani rakyatnya.
Untuk itu lanjut Yudi, dirinya mengusulkan agar Komisi V DPR segera memanggil pihak PT KAI dan Kemenhub untuk meminta penjelasan. Yudi mengaku tidak setuju dihapuskannya KRL ekonomi mengingat masih banyak rakyat yang membutuhkannya. Sementara soal biaya operasional, itu masih menjadi bagian tanggungjawab pemerintah untuk menyubisidinya.
“Bukankah pemerintah berencana menghapus BBM subsidi, lantas mengapa subsidi itu tidak dialihkan saja untuk memenuhi kebutuhan rakyat terhadap angkutan publik yang nyaman dan aman namun terjangkau?” Yudi bertanya.
Jika sampai dihapuskan, Yudi menyatakan pemerintah sudah melanggar amanat UU tentang penyelenggaraan transportasi publik yang aman, nyaman, dan terjangkau untuk rakyat. Untuk itu Yudi mendesak pemerintah mengoptimalkan empat Undang-undang Transportasi. Hal ini guna meningkatkan pelayanan transportasi publik untuk arus mudik tahun ini.
Sampai saat ini, menurutnya, pelaksanaan empat paket Undang-undang transportasi yaitu UU No.23/2007 tentang Perkeretaapian, UU No. 17/2008 tentang Pelayaran, UU No. 1/2009 tentang Penerbangan dan UU No.22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) masih jalan di tempat.
"Berbagai amanat keempat UU tersebut seperti pembuatan peraturan turunan, pembentukan badan dan amanat untuk audit belum dilaksanakan," katanya. (umi)
Seharusnya, kata Yudi, PT Kereta Api malah menambah rangkaian kereta ekonomi, bukan hanya menertibkan penumpang yang naik ke atas atap kereta. Yudi mengaku kaget dengan pernyataan Kepala Daerah Operasi I PT KAI yang akan menghapus KRL ekonomi dan secara diam-diam mengurangi jumlah rangkaian KRL ekonomi.
“KRL tua dan sering mogok itu sebaiknya diremajakan, ganti dengan yang masih laik jalan," kata Yudi. "Jangan hapus KRL ekonomi, bahkan seharusnya ditambah jumlahnya agar tersedia gerbong yang cukup. Lihat saja faktanya dilapangan, masih banyak kok rakyat kita yang membutuhkan," katanya kepada VIVAnews, Minggu 22 Januari 2012.
Lebih lanjut Yudi mengatakan, rencana penghapusan KRL ekonomi sama sekali belum pernah dibahas di DPR. PT KAI dan Kementerian Perhubungan tidak bisa memutuskan begitu saja tanpa meminta persetujuan rakyat melalui wakilnya di DPR. Di negara maju sekalipun, transportasi publik itu menjadi bagian dari tanggungjawab pemerintah melayani rakyatnya.
Untuk itu lanjut Yudi, dirinya mengusulkan agar Komisi V DPR segera memanggil pihak PT KAI dan Kemenhub untuk meminta penjelasan. Yudi mengaku tidak setuju dihapuskannya KRL ekonomi mengingat masih banyak rakyat yang membutuhkannya. Sementara soal biaya operasional, itu masih menjadi bagian tanggungjawab pemerintah untuk menyubisidinya.
“Bukankah pemerintah berencana menghapus BBM subsidi, lantas mengapa subsidi itu tidak dialihkan saja untuk memenuhi kebutuhan rakyat terhadap angkutan publik yang nyaman dan aman namun terjangkau?” Yudi bertanya.
Jika sampai dihapuskan, Yudi menyatakan pemerintah sudah melanggar amanat UU tentang penyelenggaraan transportasi publik yang aman, nyaman, dan terjangkau untuk rakyat. Untuk itu Yudi mendesak pemerintah mengoptimalkan empat Undang-undang Transportasi. Hal ini guna meningkatkan pelayanan transportasi publik untuk arus mudik tahun ini.
Sampai saat ini, menurutnya, pelaksanaan empat paket Undang-undang transportasi yaitu UU No.23/2007 tentang Perkeretaapian, UU No. 17/2008 tentang Pelayaran, UU No. 1/2009 tentang Penerbangan dan UU No.22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) masih jalan di tempat.
"Berbagai amanat keempat UU tersebut seperti pembuatan peraturan turunan, pembentukan badan dan amanat untuk audit belum dilaksanakan," katanya. (umi)
Pelaku Pemerkosa PNS Dipecat dari Satpol PP
VIVAnews - Pelaku pembunuhan dan pemerkosaan seorang pegawai negeri sipil (PNS) di Sulawesi Utara, Wns, dipecat sebagai secara tidak hormat dari kesatuannya, Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa Selatan. Wns diduga membunuh dan memperkosa L, dan meninggalkannya di Pantai Malalayang, kota Manado, dalam keadaan tanpa busana.
“Wns sudah dipecat dengan tidak hormat. Saya sudah memerintahkan bagian tata usaha untuk melakukan pemecatan kepada Wns," kata Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa Selatan, Nofriet Ransulangi, kepada VIVAnews, Selasa 24 Januari 2012.
Menurut Nofriet, peristiwa pembunuhan itu sangat berpengaruh pada nama baik Satuan Polisi Pamong Praja. "Anggota seperti ini harus dipecat. Ini memalukan Polisi Pamong Praja," ucapnya.
Nofriet mengaku tidak menyangka kejadian itu bisa dilakukan oleh tenaga kontrak yang sudah bekerja di Pol PP selama enam tahun itu. Karena selama ini Wns dikenal pendiam. "Serta loyal menjalankan tugasnya sebagai anggota saya,” ujar Nofriet.
Terkait kasus itu, kepolisian menjaga ketat rumah keluarga Wns, di Desa Kinalawiran, Tompaso Baru, setelah dilempari batu oleh orang tidak dikenal. Pantauan VIVAnews, rumah milik orang tua tersangka mengalami kerusakan seperti pecahan kaca jendela depan rumah dan barang elektronik di dalam rumah.
Kapolres Minahasa Selatan, AKBP Sumirto, mengatakan belum diketahui pelaku penyerangan. "Peristiwa pelemparan batu di rumah itu terjadi sejak Sabtu, 21 Januari 2012, sekitar pukul 20.05 WITA. Rumah itu dilempari dengan batu yang berukuran sedang," kata dia kepada VIVAnews, Selasa 24 Januari 2012.
"Pelaku sementara dalam penyelidikan dan akan ditindak tegas," ucap Sumirto. "Diimbau agar masyarakat juga tidak bertindak sewenang-wenang, dan serahkan saja kepada kepolisian. Jangan bertindak sepihak."
Saat ini, rumah yang dihuni oleh keluarga tersangka Wns dalam keadaan kosong. Sumirto juga menjelaskan, sebelas batu yang digunakan untuk penyerangan juga diamankan untuk dijadikan barang bukti penyelidikan. (art)
“Wns sudah dipecat dengan tidak hormat. Saya sudah memerintahkan bagian tata usaha untuk melakukan pemecatan kepada Wns," kata Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa Selatan, Nofriet Ransulangi, kepada VIVAnews, Selasa 24 Januari 2012.
Menurut Nofriet, peristiwa pembunuhan itu sangat berpengaruh pada nama baik Satuan Polisi Pamong Praja. "Anggota seperti ini harus dipecat. Ini memalukan Polisi Pamong Praja," ucapnya.
Nofriet mengaku tidak menyangka kejadian itu bisa dilakukan oleh tenaga kontrak yang sudah bekerja di Pol PP selama enam tahun itu. Karena selama ini Wns dikenal pendiam. "Serta loyal menjalankan tugasnya sebagai anggota saya,” ujar Nofriet.
Terkait kasus itu, kepolisian menjaga ketat rumah keluarga Wns, di Desa Kinalawiran, Tompaso Baru, setelah dilempari batu oleh orang tidak dikenal. Pantauan VIVAnews, rumah milik orang tua tersangka mengalami kerusakan seperti pecahan kaca jendela depan rumah dan barang elektronik di dalam rumah.
Kapolres Minahasa Selatan, AKBP Sumirto, mengatakan belum diketahui pelaku penyerangan. "Peristiwa pelemparan batu di rumah itu terjadi sejak Sabtu, 21 Januari 2012, sekitar pukul 20.05 WITA. Rumah itu dilempari dengan batu yang berukuran sedang," kata dia kepada VIVAnews, Selasa 24 Januari 2012.
"Pelaku sementara dalam penyelidikan dan akan ditindak tegas," ucap Sumirto. "Diimbau agar masyarakat juga tidak bertindak sewenang-wenang, dan serahkan saja kepada kepolisian. Jangan bertindak sepihak."
Saat ini, rumah yang dihuni oleh keluarga tersangka Wns dalam keadaan kosong. Sumirto juga menjelaskan, sebelas batu yang digunakan untuk penyerangan juga diamankan untuk dijadikan barang bukti penyelidikan. (art)
Langganan:
Postingan (Atom)