Jokowi Persilakan DPRD Gunakan Hak Interpelasi Soal KJS

VIVAnews - Kisruh program Kartu Jakarta Sehat (KJS) membuat anggota DPRD DKI berencana menggunakan hak interpelasi. Terkait hal itu, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mempersilakan para anggota dewan untuk menggunakan haknya. 

Ia mengatakan tak khawatir, karena telah mempersiapkan jawaban.

"Biasa saja, orang interpelasi, ditanya kok, ya nanti dijelaskan," ujar Jokowi saat ditemui di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin 27 Mei 2013.

Jokowi menilai, saat ini penerapan KJS sudah sesuai dengan yang diharapkan. Bahkan, 16 rumah sakit swasta yang dikabarkan mundur sebagai pelaksana KJS, menyatakan dukungannya terhadap program andalan Jokowi sejak kampanye Pilkada DKI 2012 ini.

"Akhirnya bergabung kembali. Santai aja, nanti soal mengurus izin bisa bergantian," tuturnya.

Jokowi mengatakan dirinya siap untuk berkomunikasi kepada pihak RS yang terkendala dengan kebijakan ini. Sehingga persoalan-persoalan di lapangan dapat terselesaikan.

"Kesehatan kan hak rakyat kemudian ada yang ganggu-ganggu. Ngomong lah, diajak bicara tiap menit saja kita siap tiap jam, kita buka kok, itu kan namanya tidak punya rasa sosial kemanusiaaan. Wong, dalam perang saja musuh sakit harus disembuhkan kok, ini rakyat sendiri ditinggal," ujar mantan Wali Kota Solo ini.

Terkait tuntutan sejumlah RS untuk menaikkan besaran premi dalam program KJS, menurut Jokowi saat ini masih dikalkulasi. Namun, ia menambahkan, sesungguhnya jumlah premi yang ada saat ini sudah cukup tinggi untuk bisa memberikan pelayanan kepada jutaan pasien KJS di Ibu kota.

"Nasional saja Rp15 ribu, kita sudah Rp23 ribu kok, berarti sudah tinggi. Kalau ada persoalan-persoalan kan hanya teknis lapangan jasa medisnya, khususnya pada operasi tertentu, dikomunikasikan lah, tidak usah mundur," kata Jokowi.

Delapan Anggota Dewan Mundur dari Interpelasi Jokowi

VIVAnews - Aggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Ashraf Ali, menyebutkan sebanyak delapan orang dari 32 anggota dewan yang mengajukan interpelasi terhadap Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo mengundurkan diri

"Dari 32 orang yang mengajukan interpelasi delapan orang mundur. Tetapi nama-namanya saya belum tahu," ujar Ashraf Ali, di kantor DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin 27 Mei 2013.

Menurut politisi dari Partai Golkar tersebut, di Fraksi Partai Golkar sebenarnya interpelasi itu tidak perlu, apabila masih bisa diselesaikan di level komisi di DPRD. Sebab, kata dia, interpelasi itu hanya bisa diajukan untuk yang sifatnya strategis dari kebijakan.

"Ya kalau Golkar, jadi apabila ada persoalan bisa diselesaikan di level komisi. Mengapa tidak diselesaikan di sana. Interpelasi kan diajukan untuk yang sifatnya strategis dari kebijakan itu. Hanya kalau begitu baru bisa dilaksanakan interpelasi," ucap Ashraf Ali.

Ashraf menjelaskan, interpelasi adalah hak tanya antara anggota dewan dan pihak gubernur. Kata dia, hal itu bisa disampaikan secara tertulis dan secara lisan. Gubernur bisa diwakilkan pejabat terkait sesuai dengan bidangnya.

"Ketentuan interpelasi itu sendiri, diusulkan oleh 15 anggota. Tapi juga harus lebih dari satu fraksi. Kami kan belum lihat, di rapim tidak dibuka. Tapi hak interpelasi juga itu harus diiringi argumentasi, alasan yang kuat, apakah ada persoalan-persoalan yang sifatnya strategis atau tidak," ujarnya.

Sebanyak 32 anggota dewan mengajukan interpelasi kepada Jokowi setelah 16 rumah sakit swasta mundur sebagai pelaksana program Kartu Jakarta Sehat.

Rumah sakit-rumah sakit itu keluar dari KJS disinyalir akibat kisruh tarif Indonesia Case Base Group (INA CBGS) yang diterapkan pada program kesehatan murah tersebut. Dewan menilai Jokowi tidak mengumumkan sistem INA CBGS itu sebelumnya. (sj)

Nama Priyo Disebut, Golkar Janji Tak Intervensi Kasus Alquran

VIVAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan memiliki bukti awal keterlibatan Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso, dalam kasus dugaan suap pengurusan anggaran pengadaan Alquran dan Laboratorium Komputer Madrasah Tsanawiyah (MTs) di Kementrian Agama.

Ketua DPP Partai Golkar Hadjriyanto Thohari, Senin 27 Mei 2013, mengatakan partainya belum mendapat informasi apapun terkait isu tersebut. Namun, kata dia, partai Golkar tidak akan melakukan intervensi terhadap kasus itu.

"Karena berita itu tidak disampaikan langsung oleh KPK ke DPP Partai Golkar maka Golkar berada pada posisi pasif terhadap berita tersebut dan menyerahkan proses hukum di KPK," kata Hadjriyanto di Gedung DPR.

Jika KPK memberitahu, kata Hadjriyanto, maka partainya akan melakukan klarifikasi. "Kita bersikap pasif dan menunggu berada pada posisi politik bahwa tanggung jawab bagi seorang pimpinan dalam kasus korupsi menjadi tanggung jawab individual. Tidak pernah jadi tanggung jawab partai," ujar dia.

Partai, kata Hadjriyanto, tidak pernah sekalipun memberikan instruksi kepada kader-kadernya mencari dana bagi partai baik lisan, tertulis maupun dengan body language. "Itu tanggung jawab individual," kata dia.

Yang jelas, kata dia, Golkar, terbuka dan mempersilakan kepada KPK untuk memeriksa kadernya yang tersangkut. Partai, belum pernah menghalang-halangi proses hukum, apalagi melobi-lobi kepada penegak hukum untuk jangan memproses kader-kadernya.

"Kita tunggu namanya pemanggilan itu ya dalam bentuk sebuah surat panggilan untuk diperiksa. Sampai hari ini tidak ada," kata dia. (Umi)

Kepala Daerah Diminta Jujur Soal Harta Kekayaan

INILAH.COM, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Busyro Muqoddas meminta kepala daerah untuk jujur soal kekayaan yang dimilikinya. Sebab, ketidakjujuran bisa menimbulkan kecurigaan tentang cara kepala daerah mengumpulkan harta.

"Pejabat harus jujur melaporkan kekayaannya. Itu yang penting," kata Busyro.

Pernyataan ini disampaikan Busyro guna menanggapi adanya pemberitaan tentang kepala daerah yang tidak sepenuhnya jujur menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke KPK. Misalnya baru-baru ini, Bupati Konawe Utara Aswad Sulaiman P dituding tidak jujur soal kekayaan yang dimilikinya. Penudingnya adalah Konsorsium Rakyat Konawe Utara Bersatu (KRKB).

Ketua KRKB, Yen Ayas Laturumo, mengaku menemukan rumah mewah, tiga ruko, SPBU dan 70 hektar lahan untuk kebun kelapa sawit yang diduga milik Aswad. Bahkan, KRKB juga menyebut Aswad memiliki mobil Hummer yang dibeli tak lama setelah dilantik menjadi bupati Konut.

Selain itu, Aswad juga diduga memiliki mobil KIA warna hitam pelat DT 1 UY dan mobil KIA Sportage II berplat nomor DT 11 BU.

Sementara dari data LHKPN, kenaikan harta Aswad mencapai selisih Rp 1,2 miliar. Berdasarkan LHKPN per 31 Maret 2010, Aswad memiliki kekayaan senilai Rp 2,54 miliar. Sedangkan berdasarkan LHKPN per 30 Mei 2012 , harta Aswad mencapai Rp 3,764.

Peneliti senior Indonesia Budget Center, Roy Salam menyebut ketidakjujuran seorang pejabat dalam menlaporkan harta kekayaannya dimungkinkan karena dua hal. Pertama kata dia, karena tak ingin diketahui oleh publik. Dan yang kedua adalah adanya dugaan penghasilan yang diperoleh dengan cara yang ilegal.

"Apalagi menjadi kepala daerah di daerah yang kaya sumber daya alam. Kalau ada niat untuk menutup-nutupi bisa menjadi indikasi awal ada dugaan diperoleh yang secara ilegal," kata Roy. [ton]

Mendagri Warning Kepala Daerah jaga Stabilitas

INILAH.COM, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengingatkan kepala daerah agar menjaga kestabilan daerah supaya tidak terjadi gejolak secara berlebihan terkait rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

"Saya sudah ingatkan untuk, pertama, penggunaan BBM nonsubsidi untuk pemerintah, dan orientasi anggaran sudah seperti itu, sudah ada surat. Kedua saya sudah warning kepada daerah supaya siapkan kondisi apabila terjadi kenaikan BBM jangan menimbulkan instabilitas di daerah," ujarnya di Kementrian Dalam Negeri, Senin (27/5/2013).

Dia menambahkan rencana kenaikan BBM yang tinggal menunggu pengumuman Presiden tersebut, sudah dihitung dan dipertimbangkan secara seksama.

"Karena itu didialogkan, koordinasi dengan berbagai pihak, sehingga kalau ada keputusan pemerintah ambil keputusan menaikkan BBM jangan terjadi gejolak. Karena itu pilihan sudah berdasarkan kajian sudah lama dan matang dipertimbangkan," katanya. [mvi]

Mendagri Warning Kepala Daerah jaga Stabilitas

INILAH.COM, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengingatkan kepala daerah agar menjaga kestabilan daerah supaya tidak terjadi gejolak secara berlebihan terkait rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

"Saya sudah ingatkan untuk, pertama, penggunaan BBM nonsubsidi untuk pemerintah, dan orientasi anggaran sudah seperti itu, sudah ada surat. Kedua saya sudah warning kepada daerah supaya siapkan kondisi apabila terjadi kenaikan BBM jangan menimbulkan instabilitas di daerah," ujarnya di Kementrian Dalam Negeri, Senin (27/5/2013).

Dia menambahkan rencana kenaikan BBM yang tinggal menunggu pengumuman Presiden tersebut, sudah dihitung dan dipertimbangkan secara seksama.

"Karena itu didialogkan, koordinasi dengan berbagai pihak, sehingga kalau ada keputusan pemerintah ambil keputusan menaikkan BBM jangan terjadi gejolak. Karena itu pilihan sudah berdasarkan kajian sudah lama dan matang dipertimbangkan," katanya. [mvi]

Dilaporkan Cabuli Belasan Siswi, Guru SD di Depok Diamankan Polisi

Hendrik I Raseukiy - detikNews

 Depok - Diduga melakukan pencabulan kepada 17 siswinya, guru SD ditangkap Polresta Depok. Di hadapan polisi, pria berinisial BM itu membantah tudingan itu.

BM yang berusia 28 tahun itu menjalani serangkaian penyidikan di Unit Perlidungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Depok, Senin (27/5/2013). Kasie Humas Polresta Depok Aiptu Bagus Suwardi mengatakan, pelaku yakin tudingan padanya hanya fitnah.

"Yang melapor bukan satu dua orang, tapi belasan siswi SD," ujar Bagus Suwardi di Mapolresta Depok.

BM dilaporkan belasan siswi dan orangtua atas dugaan pelecehan seksual. Lajang ini berbuat cabul dengan berpura-pura memberikan pelajaran 'khusus'. Siswi dipanggil satu persatu, kemudian dicabuli.

BM nyaris diamuk massa di sekolah hari ini. Massa sempat mengadang mobil polisi, karena ingin menghakimi BM dulu. Tapi akhirnya BM digiring ke Mapolresta Depok.

Kepada wartawan, BM membantah semua tudingan. "Sumpah Pak, saya enggak ngelakuin apa-apa," ucapnya dengan mata berkaca-kaca saat digiring ke ruang penyidik Unit PPA Polresta Depok.

Pilgub Jateng, SBY: Selamat untuk Ganjar dan Terimakasih untuk Bibit

Mega Putra Ratya - detikNews


Jakarta - Pasangan Ganjar Pranowo dan Heru Sudjatmoko unggul dalam Pilgub Jateng berdasarkan quick count (hitung cepat). Presiden SBY pun tidak lupa untuk mengucapkan selamat kepada pasangan yang diusung PDIP tersebut.

Ucapan tersebut disampaikan SBY melalui akun twitternya @SBYudhoyono.

"Saya ucapkan selamat kepada Pak Ganjar Pranowo yang memenangkan pemilihan Gubernur Jawa Tengah. Semoga sukses dalam memimpin Jawa Tengah. *SBY*" ujar SBY seperti dikutip dari akun twitternya @SBYudhoyono, Senin(27/5/2013). SBY berkicau disela-sela perjalanannya menuju Swedia.

SBY juga berterima kasih kepada pasangan incumbent Bibit Waluyo yang telah memimpin Jawa Tengah selama ini."Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Bibit Waluyo yang telah memimpin Jawa Tengah selama ini. Banyak prestasi dan hasil yang Pak Bibit capai.*SBY*" imbuhnya.

Selain terkait Pilgub Jateng, SBY juga mengucapkan selamat atas kemenangan Made Mangku Pastika dalam Pilgub Bali. "Saya ucapkan selamat kepada Pak Made Mangku Pastika yang terpilih kembali sebagai Gubernur Bali. Tingkatkan prestasi dan sukses selalu. *SBY*" ungkapnya.

Kasus Perbudakan Pabrik Wajan Siap Dilimpahkan ke Kejaksaan

VIVAnews - Penyidik Polres Kabupaten Tangerang masih memproses kasus perbudakan buruh pabrik wajan yang berada di Kampung Bayur Opak, Desa Lebak Wangi, Kecamatan Sepatan Timur, Tangerang.

Beberapa saksi bekas buruh pabrik tersebut juga telah diminta keterangannya untuk melengkapi berkas penyelidikan.

"Masih proses, pemeriksaan tambahan saksi sudah dilakukan. Dalam waktu dekat berkas akan dilimpahkan ke jaksa untuk diteliti," ujar Kapolres Kabupaten Tangerang, Komisaris Besar Bambang Priyo Andogo kepada VIVAnews, Minggu 26 Mei 2013.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Rikwanto menambahkan, untuk oknum anggota polisi yang diduga membekingi pemilik pabrik kuali yang sudah menjadi tersangka YI, akan diperiksa Propam Polda Metro Jaya.

Sementara oknum anggota TNI akan diserahkan ke instansinya. Menurut Rikwanto, oknum yang terlibat akan dikenakan sanksi disiplin maupun kode etik profesi. ''Sesuai dengan pemeriksaan jika ditemukan hal yang melanggar hukum maka harus diproses," kata Rikwanto.

Seperti diketahui, Jumat 3 Mei 2013 lalu polisi menggrebek pabrik milik Yuki Irawan (41) karena dia diduga menyekap para buruh dan memaksa mereka untuk bekerjsa secara tidak wajar.

Praktik perbudakan itu terkuak setelah dua buruh yang bekerja di pabrik tersebut berhasil melarikan diri. Andi Gunawan dan Junaidi kabur setelah tiga bulan dipekerjakan dengan tidak layak. Dalam kasus ini, polisi sudah menetapkan lima tersangka, mereka diantaranya Yuki Irawan, dan empat orang mandor. (umi)

Bibit: Selamat Mas Ganjar, Pimpin Jateng Jangan Main-main

VIVAnews -  Hasil hitung cepat atau quick count  Pemilihan Gubernur Jawa Tengah versi Lingkaran Survei Indonesia, Minggu 26 Mei 2013 menunjukkan pasangan Ganjar Pranowo-Heru Sudjatmoko memperoleh suara terbanyak dengan  jumlah 49,31 persen.

Disusul Bibit Waluyo-Sudjijono Sastroatmojo 30,06 persen dan Hadi Prabowo-Don Murdono 20,63 persen. Melihat hasil hitung cepat itu, calon gubernur nomor urut 2, Bibit Waluyo, mengucapkan selamat kepada Ganjar.

Usai mengucapkan selamat, Bibit berharap agar Ganjar tidak main-main jika hasil rekapitulasi KPU menempatkannya di posisi satu. "Selamat kepada Mas Ganjar kalau nanti memimpin, jangan main-main, Jawa Tengah ini pusat dan sentral," kata Bibit Waluyo.

Menurut Bibit, perolehan suaranya sedikit karena banyak warga tidak menggunakan hak pilihnya terutama di daerah pedesaan. "Orang desa kan masih lugu-lugu. Kalau tidak ada yang ngejar-ngejar ya tidak ke TPS, itulah kondisi, saya terima," kata Bibit.

Karena penghitungan manual adalah penghitungan yang sah, Bibit berharap ada mujizat dalam perhitungan manual oleh KPUD Jawa Tengah.

Menurutnya, kemenangan Ganjar-Heru merupakan hasil kerja mesin partai yaitu PDIP yang bagus karena calon dari kadernya sendiri. Sementara Bibit diusung oleh tiga partai koalisi yaitu Partai Demokrat, Partai Golkar, PAN. "Saya ada partai a, b, dan c. Tapi kan tidak bisa mem-pressure," tambahnya.

Sementara itu ketua DPP PDIP, Puan Maharani pun memberi selamat dengan mendatangi pendukung di kantor DPD PDIP Jateng. Ia mengaku datang dari Jakarta, khusus memberi ucapan selamat.

"Insya Allah pasangan Ganjar-Heru jadi Gubernur dan Wakil Gubernur Jateng. Ini kerja mesin politik dari atas hingga bawah. Ini kemenangan bersama," kata Puan. (umi)

Modus Korupsi Terus Berubah

INILAH.COM, Jakarta - Kondisi praktik korupsi di Indonesia saat ini sudah sangat meluas. Korupsi secara sistemik juga sudah masuk semua sektor di berbagai tingkatan, baik itu pusat maupun daerah.

"Korupsi juga merasuk semua lembaga negara eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Karenanya, korupsi digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (Extra Ordinary Crimes)," kata Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad, Jakarta Kamis, (9/5/2013).

Abraham menerangkan, saat ini korupsi sudah bukan lagi menjadi masalah lokal, melainkan suatu fenomena trans-nasional. Dimana kegiatan itu, mempengaruhi semua masyarakat dan ekonomi sehingga mendorong perlunya kerjasama internasional dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Koruptor, kata Doktor Hukum ini, datang dari kelas menengah keatas. Karena itu, modus korupsi yang dilakukan bervariasi dan terus mengalami evolusi alias perkembangan di setiap waktunya.

"Mulai dari yang paling sederhana seperti manipulasi atau pungli sampai kepada yang paling canggih," demikian Abraham. [gus]

Bambang: KPK Bukan Pelari Cepat Jarak Dekat

INILAH.COM, Jakarta - Jika ingin menjadi seorang pemberantas korupsi tidaklah mudah. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu perlu imajinasi dan daya juang yang tinggi. Mengingat, koruptor yang dihadapi juga bukan dari kalangan sembarangan. Mereka punya uang, punya jaringan politik dan jaringan kerja yang bagus.

Demikian diungkapkan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Widjojanto, Minggu (26/5/2013). "Perlu imajinasi tinggi jika ingin berantas korupsi," ujar Bambang.

Tak hanya imajinasi, Bambang juga menjelaskan, diperlukan sense of survival atau daya tahan dalam memberantas korupsi. Sebab, tanpa sense of survival, tidak mudah memberantas korupsi. Dengan sense of survival pula, kesulitan dalam memberangus korupsi bisa dilewati.

Dalam memberangus korupsi, KPK bukan seperti sprinter atau pelari cepat jarak dekat. Dengan tingkat kesulitan dan sistemik, kata Bambang, pemberantasan korupsi yang dilakukan diidentikkan dengan pelari marathon.

Bambang menyatakan, dengan segala kewenangan yang dimiliki KPK juga tak sembarangan menindak orang yang diduga korupsi. "Kami kerja dengan hati dan ikhlas. Itu penting," tandasnya. [yeh]

Pihak Istana Cek Kabar Pencurian di Rumah Putri Bung Hatta

Muhammad Taufiqqurahman - detikNews

 Jakarta - Rumah anak Bung Hatta, Gemala Rabiah Hatta, kemalingan. Pihak istana kepresiden langsung mengecek informasi soal pencurian tersebut.

"Pihak istana sempat menelepon untuk menanyakan informasi kemalingan itu," ujar Gemala kepada detikcom di rumahnya Jalan Perkutut III, Kompleks Bintaro, Tangerang Selatan, Banten, Minggu (26/5/2013).

Namun Gemala enggan memberitahukan siapa pihak istana yang menghubungiya. Termasuk kemungkinan memberi kompensasi atau semacamnya.

Terkait pencurian tersebut, Gemala mengakui wilayahnya merupakan tempat yang rawan pencurian. Beberapa bulan lalu, tetangganya juga sempat kehilangan barang .

"Tetangga saya kehilangan sepeda motornya dan ada juga yang kehilangan anjingnya," kata Gemala.

Bahkan sekitar tiga bulan yang lalu ikan mas peliharaannya juga sempat dicuri. "Jumlahnya ada sekitar 10 ekor dan hilang," ujarnya.

Pencurian ini terjadi pada Jumat (24/5) malam lalu. Sejumlah perhiasan dan surat berharga mililk Gemala dicuri. Termasuk harta peninggalan Bung Hatta. Kerugiannya diperkirakan mencapai miliaran rupiah.

Hakim Playboy Terancam Diberhentikan

 -Jpnn

JAKARTA--Mahkamah Agung (MA) akhirnya membentuk tim Majelis Kehormatan Hakim (MKH) untuk memeroses pelanggaran hakim berinisial AS. Hakim playboy yang bertugas di salah satu Pengadilan Negeri (PN) wilayah Pengadilan Tinggi (PT) Kalimantan Barat itu melakukan tindak asusila, selingkuh dengan empat perempuan.

Ketua MA, Hatta Ali, mengatakan pihaknya sudah menentukan personil untuk MKH itu. "Personilnya sudah ada lah. Tinggal berembuk (dengan Komisi Yudisial) kapan tanggal pelaksanaannya," ujarnya usai sumpah jabatan gubernur Bank Indonesia, Agus Martowardojo, di gedung MA, Jumat (24/5).

Hatta menegaskan bahwa hakim AS perlu dibawa ke MKH karena kesalahannya terbilang fatal. "Ini fatal. Kalau tidak fatal kan hanya kita kasih pembinaan saja," ucapnya.

Terlebih sebelumnya AS sudah sempat diperkisa Badan Pengawas (Bawas) MA namun tidak mau mengakui segala kesalahannya. "Ada yang diakui tentu, ada yang tidak. Yang diakui penugasannya di sana, kenal dengan ini, dan pernah kawin. Ya memang pernah kawin, kalau nggak kawin nggak selingkuh namanya," Hatta setengah bercanda.

Hakim AS disebutnya merupakan hakim kedua melakukan perselingkuhan yang diseret ke MKH. MA, kata Hatta, berjanji menindak tegas kesalahan seperti ini. "Mudah-mudahan tidak perlu menyusul lagi yang lain. Kalau ada, tetap kita ambil tindakan tegas. Pokoknya tidak ada tidak tegas sekarang ini. Gaji hakim sudah dnaikkan, minimal Rp 10 juta lho," ungkap Hatta.

Gaji minimal Rp 10 juta untuk hakim itu, kata Hatta, untuk hakim perdana di pengadilan tingkat pertama. Angka tersebut dinilainya sudah cukup tinggi sehingga diharapkan menjadi pilar perbaikan kinerja penegak hukum di pengadilan. "Ya memang kalau dibandingkan kalian semua swasta (gaji hakim Rp 10 juta) masih sedikit. Tapi bagi kami sudah besar, bagi hakim pertama," terusnya.

Memang bisa saja gaji tinggi menimbulkan efek psikis bagi hakim sehingga berani selingkuh. Tetapi, bagi Hatta, menjadi lebih percaya diri juga untuk menjewer setiap hakim nakal.

AS terancam terkena sanksi berat bahkan berakhir dengan pemecatan tidak hormat. Melihat kesalahannya, kata Hatta, butuh alasan kuat dan logis dari AS untuk menghindarkan dari ancaman hukuman berat itu. "Tergantung putusan majelis nanti. Tergantung bagaimana nanti, mereka itu kan yang di MKH diberi kesempatan membela diri. Kalau pembelaan dirinya nanti meyakinkan mungkin tidak diberhentikan. Kalau tidak meyakinkan mungkin bisa diberhentikan," paparnya.

Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat MA, Ridwan Mansyur, menambahkan, nama personil untuk MKH dari MA memang sudah ditetapkan. Hanya tinggal menunggu penandatanganan untuk peresmian dari ketua MA. "Intinya kita setuju untuk MKH karena sebelumnya sudah diperiksa Bawas," ujarnya.

Kepada Bawas, kata Ridwan, hakim AS melakukan beberapa pengakuan sehingga pembelaannya nanti bisa dilakukan dalam MKH. "Jadi hampir 70 persen ada (pengakuan seperti diberitakan). Namun kan ada forum pembelaan ini. Biasanya sih sanksinya saja yang berbeda dari rekomendasi. Soalnya kan ada pertimbangan dalam MKH," imbuhnya.

Sebelumnya Komisi Yudisial (KY) sudah menentukan nama-nama untuk menjadi anggota dari MKH dalam kasus hakim AS. Mereka adalah para komisioner terdiri atas Imam Anshori Saleh, Suparman Marzuki, Taufiqurrahman Syahuri, dan Ibrahim.

Hakim AS diduga melakukan perselingkuhan dengan empat orang perempuan. Dia dilaporkan ke KY oleh istri keduanya dan salah satu selingkuhannya. Sebelumnya hakim AS bercerai dengan istri pertamanya dan menikah lagi. Istri keduanya kemudian mendapat beasiswa ke luar negeri. Dalam kondisi itu lah AS "lincah bermanuver" sehingga bertemu dengan empat perempuan lain.

Dalam pemeriksaan yang dilakukan KY, hakim AS telah berselingkuh dengan empat orang wanita. Dua dari empat orang itu adalah karyawan pengadilan dan seorang wanita yang perkara perceraiannya ditangani oleh Hakim AS.(gen)

Dalami Century, KPK akan Padukan Keterangan Sri Mulyani & Budi Mulya

Ikhwanul Khabibi - detikNews

Jakarta - KPK telah selesai memeriksa mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait kasus Century di Amerika Serikat beberapa waktu lalu. Keterangan Sri Mulyani selanjutnya akan digabungkan dengan keterangan tersangka Budi Mulya.

"Ini akan menjadi semakin sempurna kalau didukung keterangan Budi Mulya nanti," kata Ketua KPK, Abraham Samad, di Sukabumi, Sabtu (25/5/2013).

Abraham mengatakan, apa yang disampaikan Sri Mulyani kepada penyidik merupakan keterangan baru yang belum pernah disampaikan sebelumnya. Hal tersebut dapat menjadi titik terang dalam mengungkap kasus Century.

"Kabar yang menggembirakan karena keterangan Sri Mulyani di Amerika Serikat adalah keterangan yang belum pernah disampaikan sebelumnya dan ini bsa membuka kasus century," ujar Abraham.

Sebelumnya, KPK telah memeriksa Sri Mulyani di kedutaan besar RI di Washington pada 29 April lalu. Selain Sri, KPK juga memeriksa Kepala Perwakilan BI untuk New York, Wimboh Santoso ditempat yang sama.

Dalami Century, KPK akan Padukan Keterangan Sri Mulyani & Budi Mulya

Ikhwanul Khabibi - detikNews

Jakarta - KPK telah selesai memeriksa mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait kasus Century di Amerika Serikat beberapa waktu lalu. Keterangan Sri Mulyani selanjutnya akan digabungkan dengan keterangan tersangka Budi Mulya.

"Ini akan menjadi semakin sempurna kalau didukung keterangan Budi Mulya nanti," kata Ketua KPK, Abraham Samad, di Sukabumi, Sabtu (25/5/2013).

Abraham mengatakan, apa yang disampaikan Sri Mulyani kepada penyidik merupakan keterangan baru yang belum pernah disampaikan sebelumnya. Hal tersebut dapat menjadi titik terang dalam mengungkap kasus Century.

"Kabar yang menggembirakan karena keterangan Sri Mulyani di Amerika Serikat adalah keterangan yang belum pernah disampaikan sebelumnya dan ini bsa membuka kasus century," ujar Abraham.

Sebelumnya, KPK telah memeriksa Sri Mulyani di kedutaan besar RI di Washington pada 29 April lalu. Selain Sri, KPK juga memeriksa Kepala Perwakilan BI untuk New York, Wimboh Santoso ditempat yang sama.

Keluarga: Kalau Suka Briptu Rani Nikahi Saja, Jangan Dilecehkan

VIVAnews – Briptu Rani Indahyuni Nugrahaeni, polisi wanita Polres Mojokerto Jawa Timur, dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang setelah hampir tiga bulan tidak masuk kantor. Namun pihak keluarga mengatakan, Briptu Rani bukannya sengaja mangkir dari dinas. Rani yang foto-foto tak senonohnya beredar di dunia maya itu disebut mengalami depresi karena dilecehkan oleh sang atasan.

“Kaki Briptu Rani digelitik dengan kaki oknum atasannya. Lalu saat pengukuran baju dinas Polres, oknum atasan itu langsung mengukur Briptu Rani layaknya tukang jahit, sambil memegang-megang dia,” kata Ibunda Briptu Rani, Raya Boru Situmeang, kepada VIVAnews di kediamannya di Ujung Berung, Bandung, Jumat 24 Mei 2013.

Raya mengatakan, Briptu Rani menceritakan pelecehan yang ia alami itu pada dirinya sekitar tiga bulan yang lalu. Pihak keluarga pun tak terima dengan perlakuan yang diterima Rani. “Saya tidak habis pikir kenapa oknum atasannya sampai sebegitunya. Kalau memang suka sama Rani, nikahi saja, jangan dipermainkan,” kata nenek Rani, Dermawan Nasution, yang langsung datang dari Medan begitu melihat pemberitaan seputar cucunya mencuat di media.

“Saya sedih melihat Rani. Yang dialami cucu saya itu kelewatan. Dia bukan penjahat,” ujar Dermawan. Keluarga Rani sendiri sudah melaporkan kasus dugaan pelecehan seksual ini ke Mabes Polri sepekan yang lalu. Keluarga berharap ada keadilan untuk Rani.

Ibunda Rani mengatakan, saat ini putrinya berada di rumah pamannya di Jakarta, dengan kondisi sangat buruk. “Dia takut bertemu orang lain selain keluarganya. Dia takut karena ada tekanan dari tempatnya bertugas,” kata Raya.

Selain dipegang-pegang oleh atasannya, ujar Raya, Rani juga diperintah oknum atasannya untuk menemani karaoke tamu-tamu sang atasan hingga larut malam dengan mengenakan baju bebas, bukan seragam polisi. “Masak tugas polwan menemani tamu pimpinan malam-malam?” kata Raya.

Tak bawa kabur uang

Raya juga membantah tudingan bahwa Rani membawa kabur uang kantor senilai ratusan juga rupiah. “Tidak ada uang yang dia bawa kabur. Rani juga tidak diculik. Dia sedang depresi berat, dan dalam masa penyembuhan di Jakarta,” kata dia.

Sebelumnya, Polres Mojokerjo sendiri telah mengatakan bahwa Rani sama sekali tak membawa uang operasional kantor ketika menghilang. “Briptu Rani masuk DPO bukan karena membawa uang kantor, tapi murni karena pelanggaran disiplin tidak masuk kantor selama tiga bulan,” kata Kasubag Humas Polres Mojokerto, AKP Lilik Achiril Ekawati.

Propam Polda Jawa Timur telah membentuk tim khusus untuk menyelidiki apa yang sesungguhnya terjadi dengan Briptu Rani. “Tim ini akan menguak jati diri polisi wanita itu, termasuk rekam jejaknya selama menjadi anggota polisi di Polres Mojokerto,” kata Kepala Subbidang Penerangan Masyarakat Bidang Humas Polda Jawa Timur, Ajun Komisaris Besar Pol Suhartoyo.

Tim itu juga akan menyelidiki dugaan pelecehan seksual yang menimpa Briptu Rani. “Kami masih mencari keterangan dari saksi-saksi beserta bukti-buktinya,” ujar Suhartoyo. (eh)

Curahan Hati Ibunda Maharani Suciono

VIVAnews – Maharani Suciono, mahasiswi yang sempat ditangkap KPK bersama tersangka suap daging impor Ahmad Fathanah, kini menjalani hari-harinya dengan normal. Meskipun dia harus menjadi saksi untuk Fathanah di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, namun Rani tetap kuliah seperti biasa.

Apapun, Rani terpaksa menanggung malu akibat publisitas terhadap dirinya. Ketika pintu rumahnya diketuk wartawan pun, Rani enggan disorot kamera. Rani yang membukakan pintu untuk tim tvOne langsung mempersilakan mereka menemui ibundanya, Kurniasih. Ia sendiri tak mau diwawancara dan masuk lagi ke kamar.

Ibunda Rani mengatakan sangat syok karena putrinya terseret dalam kasus suap. Simak curahan hati Kurniasih di tautan video ini.

Kurniasih meminta media tidak mengekspose putrinya secara berlebihan. Ia khawatir masa depan dan pendidikan Rani terganggu. Apalagi, menurut Kurniasih, Rani punya cita-cita menjadi jurnalis. Ia ingin cita-cita Rani terwujud kelak meskipun saat ini putrinya itu ditimpa prahara.

“Sebagai ibunya, saya sangat malu dan sedih. Tapi bagaimanapun Rani tetap anak ibu,” kata Kurniasih yang kerap memperingatkan Rani untuk berhati-hati dalam bergaul.

Abraham: Sebaiknya DM Tak Diekspose Berlebihan

VIVAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tetap berencana memeriksa DM, siswi sekolah menengah kejuruan (SMK) yang diduga terlibat kasus pencucian uang mantan Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq. Namun, pemeriksaan terhadap DM akan diperlakukan secara berbeda.

"Menurut saya, statusnya di bawah umur treatment-nya berbeda. Bisa di rumah," kata Ketua KPK, Abraham Samad, di Sukabumi, Jawa Barat, Sabtu 25 Mei 2013.

Abraham berharap, pemeriksaan terhadap DM jangan terlalu dieskpose media. Sebab, dia khawatir, hal tersebut justru berdampak pada psikologis anak yang baru lulus ini.

"Sebaiknya tidak ditampilkan wajahnya. Kami pertimbangkan berikan perlindungan penampakan di hadapan publik," ujar Abraham.

Meski begitu, Abraham Samad belum dapat memastikan apakah benar DM masih dikategorikan sebagai anak di bawah umur. Namun, menurut dia, DM masuk kategori di bawah umur. "Tapi, saya belum pastikan, itu keterangan dari orang-orang di sekitar mereka," katanya. (art)

Mendagri Diminta Berani Berhentikan Bupati Aru Teddy Tengko

Indra Subagja - detikNews

Jakarta - Mendagri Gamawan Fauzi disarankan berani mengambil tindakan memberhentikan Bupati Aru Teddy Tengko dari jabatannya. Teddy sudah divonis Mahkamah Agung (MA) 4 tahun penjara, tapi tetap terus menjabat.

"Sikap Mendagri ini menyulitkan Kejaksaan dan kepolisian mengalami kesulitan untuk melakukan eksekusi terhadap Teddy," terang aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho dalam keterangannya, Sabtu (25/5/2013).

Presiden SBY disarankan memberikan perintah kepada Mendagri untuk bersikap. Jangan sampai penegakkan hukum terganggu hanya karena urusan politik pemerintahan.

"Mendagri jangan pertahankan Teddy. Bupati Aru ini sudah divonis MA," terang Emerson.

Bila Mendagri membiarkan kasus seperti Teddy ini berlanjut, akan menjadi bumerang bagi pemerintahan. "Jangan sampai orang yang sudah divonis korupsi masih tetap memimpin wilayah, menjadi bupati," tuturnya.

Ketua MA Hatta Ali beberapa waktu lalu juga sudah meminta agar Mendagri menonaktifkan Teddy. Hatta juga menyebut karena Teddy masih aktif, jaksa kesulitan melakukan eksekusi.

Dua orang jaksa yang hendak melakukan eksekusi dengan mendatangi kantor bupati juga pernah dianiaya oleh orang yang diduga relasi Teddy.

Sekadar diketahui, kejaksaan gagal mengeksekusi Teddy di Bandara Soekarno-Hatta, pada 12 Desember 2012 silam karena dihadang oleh sekelompok orang. Bahkan pada Sabtu (18/5/2013) lalu, jaksa yang tengah memantau Teddy di Kantor Bupati, dianiaya oleh sekelompok orang tak dikenal, yang diduga sebagai pendukung Teddy.

Teddy sendiri divonis bersalah menyusul kasus korupsi APBD Aru 2006/2007 lalu oleh Mahkamah Agung (MA) tertanggal, 10 April 2012, dengan vonis 4 tahun penjara, denda Rp 500 juta disertai kewajiban mengganti kerugian negara sebesar Rp 5,3 miliar.

Samad: Opsi Terbaik, Darin akan Diperiksa di Rumahnya

Ikhwanul Habibi - detikNews

Samad Soal Kasus Luthfi: Masih Ada Bukti yang Belum Diungkap

Ikhwanul Habibi - detikNews

Jakarta - Sejumlah percakapan telepon yang dilakukan Luthfi Hasan Ishaaq terkait pengaturan impor daging, mulai diungkap jaksa KPK. Namun ternyata itu baru sebagian, masih ada bukti-bukti lain belum diungkap.

"Jelas ada (bukti lain). Rekaman yang kemarin ada di persidangan itu hanya sebagian bukti saja," ujar Ketua KPK Abraham Samad di Sukabumi, Sabtu (25/4/2013).

Bukti apa yang belum diungkap? Abraham meminta publik bersabar. Hal itu akan diungkap di persidangan di mana Luthfi menjadi terdakwa.

"Masih ada bukti yang belum diungkap. Itu akan terungkap di persidangan," kata Samad

Pada persidangan dengan terdakwa dua direktur PT Indoguna, Juard Effendi dan Arya Effendi, Luthfi Hasan dihadirkan sebagai saksi. Kala itu jaksa memutar sejumlah rekaman, yang menunjukkan adanya peranan eks presiden PKS itu pada tahap awal kasus suap impor daging ini.

Kasus suap impor daging sapi ini terkuak setelah tim KPK melakukan tangkap tangan terhadap Ahmad Fathanah, orang dekat Luthfi pada 29 Januari sekitar pukul 19.00 WIB malam. Fathanah kedapatan membawa uang Rp 1 miliar yang didapatnya pada Selasa siang dari PT Indoguna Utama, perusahaan importir daging.

Jaksa juga menunjukkan dua pembicaraan 'yang menentukan' dari telepon genggam milik Luthfi. Pertama telepon masuk dari Fathanah yang mengabarkan uang Rp 1 miliar sudah didapat. Kedua pada Selasa malam, Luthfi menelpon Ahmad Rozi untuk meminta agar sang pengacara menemui Elda Adiningrat, seorang pengusaha yang menjadi makelar, untuk menyiapkan data terkait impor daging.

"Kok Pemimpin Suruh Aparat Tembak Warga Sendiri"

INILAH.COM, Jakarta - Setelah merasa kecewa karena harus kehilangan tempat tinggal, warga komplek Srikandi RT 07 RW 03, Jatinegara Kaum, Pulo Gadung, Jakarta Timur, juga mengaku kecewa dengan pernyataan dari Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama untuk menindak tegas jika ada warga yang melawan dalam proses penggusuran.

Amran (57), salah seorang warga komplek Srikandi, mengaku terkejut dengan pernyataan dari Wagub DKI Jakarta yang terkesan sama sekali tidak memperdulikan warganya sendiri, dan tidak pantas dilontarkan oleh seorang pemimpin.

"Saya membaca berita itu, dan saya kecewa. Kita kan warganya dia, masa dia sebagai pemimpin malah nyuruh petugas tembak warganya sendiri. Jika gampang berbicara seperti itu, Ahok itu nggak pantas jadi pemimpin," katanya di lokasi penggusuran, Kamis (23/5/2013).

Dirinya mengaku kecewa dengan kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang sama sekali tidak membela warganya sendiri. Pasalnya, penolakan warga atas penggusuran terhadap ratusan bangunan di Komplek Srikandi bukanlah tidak beralasan.

"Kami sengaja nolak digusur kan ada alasannya. Masa warga disakitin petugas, seorang wakil gubernur malah ngomong gitu," keluhnya saat ditemui INILAH.COM.

Hingga hari ini aksi pembongkaran terhadap bangunan rumah tinggal warga di area Komplek Srikandi masih terus berlangsung. Dua unit alat berat dan ratusan petugas Satpol PP pun masih terus melakukan penjagaan di lokasi penggusuran.

Sebelumnya, aparat kepolisian dan petugas Satpol PP melakukan eksekusi terhadap warga Komplek Srikandi. Sempat terjadi kericuhan saat petugas menerobos masuk barikade warga yang berusaha menolak upaya penggusuran. Karena kalah jumlah, akhirnya warga berhasil dipukul mundur setelah polisi melontarkan gas air mata ke arah warga.

Menanggapi bentrokan yang terjadi, Ahok mengatakan akan menyelidiki siapa yang memulai bentrokan apakah petugas ataukah warga. Sementara menanggapi kecaman beberapa pihak mengenai keterlibatan Satpol PP dalam penggusuran di Kampung Srikandi, Pulogadung, Jakarta Timur, Rabu (23/5/2013) kemarin.

Ia mengakui setiap tugas yang diberikan ke Satpol PP, ia selalu berpesan agar penertiban dilakukan sesuai prosedur. Meski demikian, dirinya juga mempersilahkan aparatnya membela diri ketiga ada serangan.

"Saya bilang pada petugas, kalau ada yang cabut parang saat penggusuran lahan pemda, tembak. Kami akan siapkan dokumen video yang jadi alat bukti kalau petugas terancam. Saya nggak mau petugas mati konyol saat bertugas," tegasnya.

Menurunya, selama ini jika ada bentrokan antara warga dan Satpol PP, maka petugaslah yang dianggap bersalah. Bahkan, tidak jarang petugas dilapangan dituding melanggar HAM.

"Seringkali aparat yang jadi korban, kasihan posisinya. Kalo masyarakat yang melempar kita, itu dianggap tidak melanggar HAM? Kalau kami balas melempar, dibilang melanggar HAM," katanya.[bay]

Jokowi-Ahok Tak Usah Panik Hadapi Hak Interpelasi

INILAH.COM, Jakarta - Pengamat politik mengatakan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Wagub Basuki Tjahaja Purnama, tak perlu panik dalam menanggapi hak interpelasi yang digalang oleh anggota DPRD DKI Jakarta, terkait permasalahan yang terjadi didalam program Kartu Jakarta Sehat.

"Jokowi dan Ahok, serta partai pendukung mereka tak perlu panik atau menunjukan kepanikan terkait hak interpelasi. Itukan hanya hak untuk bertanya, dan jika disebut sebagai upaya pemakzulan itu jauh sekali. Sebab ada beberapa tahapan yang panjang untuk sampai ke proses pemakzulan," ujar pengamat politik Ibukota dari Metropolitan Cabin, Amir Hamzah di Jakarta, Jumat (24/5/2013).

Amir menjelaskan, sesuai Peraturan Pemerintah (PP) no 16 tahun 2010 tentang penyusunan Tata Tertib DPRD yang mengatur tentang Pelaksanaan Tugas DPRD, dan tertuang dalam psl 11 - 13, menyebutkan ada beberapa proses terkait hak legislatif untuk sampai kepada upaya pemakzulan.

Ia mejelaskan hak meminta pertanggungjawaban pejabat, melalui tiga tahapan. Pertama adalah hak interpelasi dengan meminta jawaban pejabat terkait kebijakan tertentu. Jika jawaban tak memuaskan maka legislatif bisa menggunakan hak angket.

"Dalam hak angket ini merupakan proses penyelidikan. Disini DPRD bisa meminta polisi untuk memanggil pejabat yang bersangkutan, jika blm bisa diterima, maka naik menjadi pemakzulan," jelas Amir.

Jadi, menurut Amir, dari hak interpelasi untuk bisa lanjut ke pemakzulan itu melalui proses yang panjang. "Ada upaya penggulingan seperti yang dianggap Jokowi-Ahok adalah sikap yang berlebihan, dan cenderung membuat opini pihak yang terdzolimi. Jadi santai saja menanggapinya," tegasnya.

Seperti diketahui, upaya pengajuan hak interpelasi yang dilakukan beberapa anggota dewan terkait rusuhnya program Kartu Jakarta Sehat (KJS) ditanggapi Jokowi maupun Ahok sinis. Mereka menganggap upaya tersebut sebagai upaya penggulingan atau pemakzulan terhadap kepemimpinannya.[bay]

164 Pasangan Nikah Siri Dapat Buku Nikah dari KUA

INILAH.COM, Jakarta - Sebanyak 164 pasangan nikah siri di Jakarta Timur hari ini mengikuti pernikahan massal untuk mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) DKI Jakarta. Banyak pasangan yang ikut pernikahan massal itu dari kalangan lanjut usia.

Pasangan nikah yang rata-rata telah berusia uzur itu mengikuti program isbat nikah yang digelar di Muhammad Sanusi Center (MSC) di kawasan Kampung Tengah, Kramatjati, Jakarta Timur yang dihadiri oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki T. Purnama.

Masing-masing pasangan secara bergiliran dinikahkan dalam sebuah ruangan oleh hakim serta dua saksi. Dan setiap pasangan yang dinikahkan ditanyakan oleh hakim, terkait status mereka sebelumnya. Setelah semua prosedur selesai, kemudian kerema mendapatkan buku nikah yang diterbitkan oleh KUA DKI Jakarta.

Koordinator Panitia Nikah Massal, Farid menjelaskan ada ratusan pasangan yang dinikahkan secara resmi. Mulai dari usia 18-55 tahun yang belum memiliki buku nikah. "Semua pasangan yang dinikahkan kebanyakan sudah nikah siri, jadi nggak ada buku nikah. Hari ini mereka semua sudah dapat buku nikah secara resmi," katanya.[bay]