JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini tengah menindaklanjuti laporan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tentang dugaan gratifikasi uang Rp 10 Juta dalam seleksi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Mesuji, Lampung. Laporan itu sudah disampaikan kepada pimpinan KPK.
Juru bicara KPK, Johan Budi SP mengatakan, laporan dugaan gratifikasi dalam seleksi panitia pengawas Pemilukada (Panwaslu) Mesuji sudah di meja para pimpinan KPK. “Sudah disampaikan kepada pimpinan KPK untuk diberi penilaian apakah uang itu dapat diterima atau dikembalikan ke Negara,” katanya kepada JPNN, Selasa (12/4).
Menurut Johan, laporan tersebut sudah disampaikan kepada lima orang pimpinan KPK (Ketua dan wakilnya) beberapa waktu lalu, namun Johan mengaku lupa kapan pastinya laporan tersebut di serahkan kepada pimpinan KPK.
Disinggung apakah KPK akan meminta keterangan tambahan dari pelapor maupun terlapor, Johan mengatakan sampai saat ini penyidik belum berencana ke arah sana. “Untuk sementara, KPK belum akan meminta klarifikasi tambahan terkait laporan ini,” tuturnya.
Meskipun begitu, johan mengaku tidak menutup kemungkinan akan meminta keterangan kepada pihak pelapor maupun terlapor bila natinya dari hasil telaah lebih lanjut ditemukan indikasi dugaan suap.
Diketahui, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melaporkan dugaan gratifikasi berupa uang Rp 10 juta ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Uang tersebut diterima oleh oleh dua anggota Panitia Seleksi (Pansel) Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) kabupaten Mesuji, Yakni Ediie bachtiar Siagian dan Purwanto.
Uang dugaan sogok itu diterima oleh Ediie bachtiar. Menurutnya, yang memberi uang tersebut adalah ketua KPU Mesuji, Mulyadin di parkiran Hotel Marcopolo, Bandar Lampung saat dia menggelar uji kelayakan dan kepatutan calon Panwaslu pada 18 Maret lalu. (kyd/jpnn)
Juru bicara KPK, Johan Budi SP mengatakan, laporan dugaan gratifikasi dalam seleksi panitia pengawas Pemilukada (Panwaslu) Mesuji sudah di meja para pimpinan KPK. “Sudah disampaikan kepada pimpinan KPK untuk diberi penilaian apakah uang itu dapat diterima atau dikembalikan ke Negara,” katanya kepada JPNN, Selasa (12/4).
Menurut Johan, laporan tersebut sudah disampaikan kepada lima orang pimpinan KPK (Ketua dan wakilnya) beberapa waktu lalu, namun Johan mengaku lupa kapan pastinya laporan tersebut di serahkan kepada pimpinan KPK.
Disinggung apakah KPK akan meminta keterangan tambahan dari pelapor maupun terlapor, Johan mengatakan sampai saat ini penyidik belum berencana ke arah sana. “Untuk sementara, KPK belum akan meminta klarifikasi tambahan terkait laporan ini,” tuturnya.
Meskipun begitu, johan mengaku tidak menutup kemungkinan akan meminta keterangan kepada pihak pelapor maupun terlapor bila natinya dari hasil telaah lebih lanjut ditemukan indikasi dugaan suap.
Diketahui, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melaporkan dugaan gratifikasi berupa uang Rp 10 juta ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Uang tersebut diterima oleh oleh dua anggota Panitia Seleksi (Pansel) Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) kabupaten Mesuji, Yakni Ediie bachtiar Siagian dan Purwanto.
Uang dugaan sogok itu diterima oleh Ediie bachtiar. Menurutnya, yang memberi uang tersebut adalah ketua KPU Mesuji, Mulyadin di parkiran Hotel Marcopolo, Bandar Lampung saat dia menggelar uji kelayakan dan kepatutan calon Panwaslu pada 18 Maret lalu. (kyd/jpnn)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar