Jika tidak ada aturan yang jelas, kewenangan itu bisa disalahgunakan.
VIVAnews - Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Wiranto, setuju pemberian kewenangan penangkapan kepada intelijen negara. Namun, kewenangan itu disertai aturan yang jelas.
"Boleh [diberi kewenangan menangkap], tapi harus ada ataurannya dulu," kata Wiranto di Jakarta, Rabu 6 April 2011.
Menurut mantan Panglima Tentara Nasional Indonesia itu, kewenangan penangkapan harus diperjelas terlebih dulu, misalnya kewenangan ini bisa dilakukan dalam kondisi apa. "Aturan mainnya harus jelas dulu," kata dia.
Jika tidak ada aturan yang jelas, lanjut dia, kewenangan penangkapan yang diberikan kepada intelijen bisa disalahgunakan, terutama oleh kepentingan politik tertentu. "Kalau kepentingan politik, itu sudah salah," kata dia.
Sebagaimana diketahui, pembahasan Rencana Undang-undang Intelijen di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menuai kontroversi. Terutama pemberian kewenangan penyadapan dan penangkapan kepada intelijen negara.
Sebagian besar kalangan menentang rencana pemberian kewenangan tersebut. Pasalnya, kewenangan itu mudah disalahgunakan oleh pihak penguasa.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar