Presiden SBY: 2012 Politik Menghangat, Jangan ada Kegaduhan Politik yang Berlebihan

RMOL. Presiden SBY sadar betul eskalasi politik di tahun 2012 akan semakin meninggi.

"Tahun 2012 sudah akan mendekati pemilu 2014. Suhu politik makin menghangat," ucap SBY saat konfrensi pers di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta (Sabtu, 31/12).

Meski demikian, SBY mengimbau agar para politisi tetap menjaga stabilitas politik nasional. Kompetisi politik yang melebihi kepatutan sehingga membuat keadaan tidak tenteram masyarakat harus dicegah. Jangan ada kegaduhan politik yang berlebihan.

"Demokrasi tidak boleh dilakukan dengan konflik dan perpecahan politik berlebihan" kata SBY.

Selain itu, Presiden SBY meminta semua aparat negara di semua jajaran, mulai dari Menteri, Gubernur, Walikota, Bupati sampai Kelurahan agar meningkatkan pencapaian kerja untuk rakyat pada tahun 2012 nanti.

"Tingkatkan capaian pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat kita," demikian SBY. [dem]

Pergantian Tahun, Warga Diminta Waspada

 Jpnn

KENDARI - Pada perayaan pergantian tahun 2012, semua satuan kerja (Satker) di Polres Kendari dioptimalkan kinerjanya. Tak hanya pengamanan langsung di beberapa titik rawan yang menjadi prioritas, namun upaya preventif melalui penyuluhan yang dilakukan oleh Satuan Pembinaan Masyarakat (Binmas) dilaksanakan mulai pukul 14.00 wita hingga pukul 21.00 wita.

Kasat Binmas Polres Kendari, AKP Yusuf Mars mengatakan, tim dari Binmas melaksanakan penyuluhan, imbauan, dan peringatan kepada masyarakat. Mereka turun langsung ke jalan-jalan dengan menggunakan mobil penerangan.

"Selain memberikan penerangan secara mobile sepanjang jalan, kami juga mendatangi tempat-tempat keramaian seperti pusat perbelanjaan,  Mall-Mall, pasar, tempat wisata dan tempat-tempat keramaian lainnya," ungkap Yusuf Mars.

Penyuluhan yang dilakukan untuk mengingatkan masyarakat agar tetap waspada dalam menjalankan aktivitas di akhir tahun. Warga Metro Kendari sejak pagi pada hari Sabtu, telah disibutkan dengan rencana-rencana menyambut detik-detik terakhir pergantian tahun. Mereka berbelanja untuk kebutuhan perayaan tahun baru dan menyurvei lokasi-lokasi yang akan dijadikan tempat yang tepat sebagai momentum pergantian tahun.

"Kami harus tetap mengingatkan agar mengantisipasi segala tindak kejahatan yang berpotensi muncul. Warga yang menggunakan kendaraan ke tempat-tempat keramaian agar tetap memarkir kendaraan dengan aman, menggunakan kunci ganda dan memperhatikan barang bawaan. Selain itu, kami mengimbau kepada masyarakat agar tetap menjaga keamanan dan ketertiban," imbaunya. (aka)

Eks napi Makassar pesta pergantian tahun

Makassar (ANTARA News) - Solidaritas Eks Nara Pidana Indonesia (Seni) Cabang Makassar menggelar pesta pergantian tahun 2011 ke 2012 dengan peresmian Pos Siskamling Kecamatan Manggala, Kota Makassar.

Peresmian Pos Siskamling di Jalan Toddopuli X, Kelurahan Borong, ini bakal dihadiri seluruh anggota Seni Cabang Makassar yang diperkirakan mencapai 500 orang.

Panitia peresmian menyiapkan tenda yang dilengkapi sekitar 100 kursi plastik dan menu makan malam, serta hiburan elekton.

Panitia juga mengundang Wakil Wali kota Makassar, Supomo Guntur untuk meresmikan Pos Kamling sederhana yang terbuat dari kayu dengan anggaran pembangunan sekitar Rp5 juta.

Koordinator Satgas Seni Pimpinan Anak Cabang Manggala, Faisal, mengatakan, keberadaan Siskamling nantinya untuk mencegah tindak kriminal di Kota Makassar, khususnya di Kelurahan Borong.

"Seni juga bertujuan untuk mengurangi tingkat pengangguran, memberikan lapangan kerja kepada anggotanya. Kita lihat kemampuannya setelah itu diberikan modal," ucapnya.

Faisal mengemukakan, pihaknya melatih kembali eks nara pidana yang sudah melalui pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.

Suasana menjelang pergantian tahun di Makassar tidak sesemarak seperti satu tahun sebelumnya. Sampai pukul 21.00 WITA jalan-jalan besar di Makassar masih seperti malam-malam biasanya.

Yang paling menarik adalah, ratusan pedagang jagung, terompet, kembang api membajiri sisi kiri dan kanan Jalan AP Pettarani yang panjangnya lima kilo meter.

Penjual jagung di jalan nasional ini menumpuk di depan Kantor KPU Sulsel, KNPI Makassar, LKBN ANTARA Sulsel, Dinas Prasarana Umum Sulsel, dan sekitar SPBU Karwisi.

Sementara, penjual terompot menumpuk depan Kantor Bulog, BPK, PT Soroako Jaya Motor, pertigaan masuk Jalan Abubakar Lambogo. (ANT-099)

Remaja masjid jaga gereja di Ambon

Ambon (ANTARA News) - Anggota Badan Komunikasi Pemuda (BKP) Remaja Masjid (Remas) Indonesia Cabang Ambon, berinisiatif menjaga keamanan proses ibadah Akhir Tahun 2011, di empat gereja di pusat kota tersebut, Sabtu.

Lebih dari 60 anggota Remas turut serta menjaga kelancaran proses kebaktian Akhir Tahun 2011 yang dilaksanakan umat Kristiani di Gereja Maranatha di Jalan Pattimura, Silo di Jalan AM SAngadji, Hok Kim Tong dan Philadelpia di Jalan Anthony Reebok.

Dengan mengenakan, kopiah dan baju koko, para pemuda dari berbagai kelompok Remas di sejumlah kawasan di Ambon itu terlihat berjaga-jaga di pintu pagar depan dan belakang keempat gereja tersebut, sejak pukul 16.00 WIT.

"Ini inisiatif kami sendiri. Kami merasa terpanggil untuk melakukan ini," kata Ketua BKP Remas Indonesia cabang Ambon Zulkifli Lestaluhu, kepada pers di Ambon.

Ia mengatakan, selain sebagai bagian dari kepedulian terhadap sesama, aksi menjaga keamanan dan kelancaran proses ibadah akhir tahun untuk menunjukkan betapa kuat hubungan persahabatan dan kekerabatan antar "orang basudara" di Maluku.

Tak hanya ibadah akhir tahun, BKP Remas Ambon juga menjaga keamanan ibadah Jelang Natal dan Natal 2011 di Ambon. Aksi tersebut sudah mulai dilakukan sejak tahun 2010.

Lestaluhu menjelaskan, untuk mengkoordinir kelompok-kelompok Remas di kota Ambon agar turut berpartisipasi dalam penjagaan keamanan ibadah di gereja, dirinya hanya memberikan informasi berupa pesan pendek via telepon genggam, dan langsung direspon oleh anggotanya.

"Karena bukan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda, mengkoordinir kelompok-kelompok Remas tidaklah sulit. Begitu menerima pesan pendek dari saya, besoknya mereka sudah bermunculan di gereja dan melaporkan diri kepada pengurusnya. Jumlah anggota kami yang tersebar tidak sama, ada yang mencapai 20 orang di satu gereja," ujarnya.

Ahmad Laitupa, Koordinator Lapangan (Korlip) Penjagaan Gereja Maranatha, mengatakan, sejauh ini ia dan ketiga belas teman lainnya yang berjaga-jaga di Gereja Maranatha tidak mengalami masalah apapun.

"Kami akan berjaga-jaga sampai ibadah selesai sekitar pukul 21.00 WIT. Kalau ada perintah lanjutan, maka kami akan berjaga-jaga hingga pukul 24.00 WIT. Kami senang bisa ikut berpartisipasi menjaga keamanan ibadah saudara-saudara kami yang beragama Kristen," katanya. (KR-IVA)

Kembang Api Papua Meriah Sambut 2012

inilah.com/Dok

INILAH.COM, Jakarta - Provinsi Papua dan seluruh wilayah Indonesia bagian Timur telah memasuki tahun 2012. Masyarakat Papua semarak menyambut tahun 2012 yang disambut dengan gemuruh kembang api dan gerimis hujan.

Gubernur Papua Barnabas Suebu dalam tayangan Metro Tv mengucapkan selamat tahun baru 2012, dan mengharapkan masyarakat Papua selalu menjaga perdamaian dan bersatu untuk Republik Indonesia.

Suara letupan dan pancaran kembang api terus memeriahkan malam pergantian tahun baru di Papua, dan hiburan kesenian adat Papua juga diselenggarakan seperti nyanyian dan tarian. [lal]

Harapan Presiden SBY di Tahun 2012

IVAnews - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengucapkan selamat tahun baru kepada seluruh masyarakat. SBY pun berharap  tahun 2012 akan membawa berkah bagi Indonesia.

"Dengan rasa syukur dan suka cita mari kita berdoa semoga bangsa kita senantiasa mendapat bimbingan sehingga kita bisa melakukan satu yang lebih baik," kata Presiden SBY di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta, Sabtu 31 Desember 2011.

SBY berharap bangsa Indonesia makin rukun dan bersatu terus membangun menjadi bangsa yang makin maju adil dan sejahtera. "Saya secara khusus mengajak masyarakat untuk memperkokoh persaudaraan dan kerukunan sebagai bangsa dan jangan membiarkan terjadinya kekerasan dan di masyarakat. Kita harus menjaga terjadinya aksi kekerasan atas nama apapun, baik nama agama, suku, dan etnik," ujarnya.

SBY meminta pada 2012, tindakan main hakim sendiri juga dapat dicegah. Selain itu, hukum juga harus dijaga. "Termasuk mencegah korupsi," ujarnya.

Di bidang ekonomi, SBY mengajak agar masyarakat terus bekerja keras menjaga perekonomian di tengah kondisi krisis global saat ini. "Termasuk menjaga kebutuhan pangan dalam negeri dan kerja keras untuk menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan," ujarnya.

Di bidang politik, SBY menilai pada 2012 suhu politik akan semakin hangat. SBY mengajak para elit politik untuk menjaga stabilitas nasional dan menjaga agar tidak membuat kegaduhan politik. "Demokrasi itu tidak harus gaduh. Saya melihat rakyat tidak mau ada kegaduhan politik yang berlebihan," ujarnya.

"Saya mengajak pemerintah untuk membuat tahun depan sebagai tahun peningkatan dan menciptakan kesejahteraan masyarakat kita. Apa yang belum kita raih di tahun 2011, mari kita tingkatkan. Dan kita harus persiapkan apa yang belum kita persiapkan sasaran di tahun 2012," ujarnya.

5 Momen Politik Penting di Tahun 2011

Suci Dian Firani - detikNews

Jakarta - Tahun 2011 akan segera berlalu. Namun beberapa peristiwa politik penting masih layak disimak. Di antaranya tentang pencapresan Aburizal Bakrie, hingga reshuffle kabinet.

Berikut lima momen menting politik di Tanah Air berdasarkan catatan detikcom, Sabtu (31/12/2011):

1. Pencapresan Aburizal Bakrie dan Hatta Rajasa

Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie dicalonkan oleh partai berlambang beringin itu melalui Rapimnas Golkar pada 26 Oktober lalu di Hotel Mercure, Ancol. Kala itu meski belum dilakukan pembahasan, Ical, begitu ia akrab disapa langsung diusung menjadi capres dari Partai Golkar.

Nanum, Ical belum sepenuhnya resmi diusung Golkar untuk capres 2014 mendatang. Partai Golkar baru akan mengumumkan secara resmi pencalonan Ical pada Rapimnas 2012.

Selain Ical, Ketua Umum Partai Amanat nasional (PAN) juga resmi diusung sebagai capres pada Rakernas PAN pada 10-11 Desember 2011 di PRJ Kemayoran. Hatta didukung penuh oleh setiap konstituennya di DPD seluruh Indonesia.

Namun, ternyata Hatta masih malu-malu menyatakan kesiapannya menjadi Capres. Mantan Mensesneg ini selalu menjawab diplomatis saja saat ditanya kesanggupannya bertarung di 2014.

2. Reshuffle Kabinet

Presiden SBY resmi mengumumkan hasil reshuffle pada 18 Oktober 2011 di Istana Negara. Ada beberapa wajah baru yang hadir, di antaranya Amir Syamsuddin, Gita Wirjawan, Cicip Sutarjo, Dahlan Iskan, dan Djan faridz. Selain mengganti beberapa menteri, SBY juga menambah 13 orang untuk mengisi jabatan sebagai wakil menteri.

Perombakan kabinet ini sempat membuat Fadel Muhammad yang kala itu menjabat menjadi Menteri Kelautan dan Perikananan tidak terima dengan hasil reshuffle. Ia mempertanyakan pergantian posisinya diganti oleh koleganya di Partai Golkar, Cicip Sutarjo.

Dalam reshuffle kabinet ini, SBY juga mengurangi jumlah menteri dari PD dan PKS. Pengurangan jumlah menteri ini sempat mencuatkan isu PKS akan keluar dari koalisi. Namun hingga kini, ancaman tersebut tidak terbukti.

3. Pengumuman Hasil Verifikasi Parpol

Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin telah mengumumkan hasil verifikasi partai politik yang memperoleh status badan hukum. Dari 14 partai yang mendaftar, hanya Partai Nasional Demokrat (NasDem) yang lolos verifikasi.

13 Partai yang tidak lolos adalah Partai Demokrasi Pancasila, Partai Independen, Partai Indonesia Rakyat Bangkit, Partai Karya Republik (PAKAR), Partai Kekuatan Rakyat Indonesia, Partai Kemakmuran Bangsa Nusantara (PKBN), Partai Nasional Republik, Partai Penganut Thariqot Islam Negara Islam Indonesia, Partai Persatuan Nasional (PPN), Partai Republik Perjuangan, Partai Republik Satu, Partai Satria Piningit, Partai Serikat Rakyat Independen (SRI).

Partai SRI dan PKBN tidak terima dengan hasil keputusan yang diumumkan oleh Menkum HAM ini. Partai SRI yang mengusung Sri Mulyani sebagai capres ini menilai mereka sengaja dijegal untuk kepentingan politik semata, bukan persoalan admintrasi. Sementara PKBN menilai dasar Kemenkum HAM mengumumkan tidak lolosnya PKBN tidak jelas.

4. Bergabungnya Hari Tanoesudibjo dengan NasDem

Secara mengejutkan, Pemilik grup media MNC Hary Tanoesudibjo memberanikan diri untuk terjun ke dunia politik. Hary Tanoe, begitu ia akrab disapa bergabung dengan Partai Nasional Demokrat (NasDem) sebagai ketua Dewan Pakar.

Namun, bergabungnya Hary Tanoe ke dalam partai bentukan Surya Paloh ini bukan dianggap sebagai ancaman oleh partai Golkar dan PDIP. Bahkan, ketua umum Golkar Aburizal Bakrie menganggap Hari Tanoe tidak ada apa-apanya. "Keciiiiil," kata Ical sambil menjetikkan jari telunjuknya di sela-sela rapat Fraksi Golkar di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (12/10).

Senada dengan Ical, Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo pun menganggap bergabungnya Hari Tanoe adalah hal yang biasa. "Saya kira bagus, dan tidak ada ancaman buat kita. Kita ingin membangun pers mendidik, bebas dan netral," ujar Tjahjo Kumolo kepada wartawan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (13/10/2011).

5. SBY Tak Calonkan Ani Yudhoyono di Pilpres 2014

Nama Ibu Negara, Ani Yudhoyono sempat santer diberitakan akan diusung sebagai capres dari Partai Demokrat. Namun, Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat (PD) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) secara tegas mengatakan bahwa Ibu Ani tidak akan maju sebagai Capres 2014.

"100 Persen tidak ada niat dan rencana untuk itu," kata SBY dalam pidato 'Sarasehan Partai Demokrat' di PRJ Kemayoran, Jakpus, Kamis (15/12) lalu.

Hingga kini, partai berlambang bintang mercy ini masih enggan membuka siapa capres di pemilu 2014 mendatang. Ditemui berbagai kesempatan, PD berdalih masih akan fokus untuk terus berkarya.

Haryono Umar Siap Terapkan Ilmu di KPK di Kemendikbud

Fajar Pratama - detikNews

Jakarta - Wakil Ketua KPK Periode 2007-2011 Haryono Umar ditunjuk menjadi Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Haryono yang juga pernah duduk di BPKP ini, akan memulai kerjanya pada awal tahun baru 2012.

"Iya. Saya akan memulai kerja saya pada hari Senin 2 Januari 2011," kata Haryono ketika dihubungi melalui telepon selulernya, Jumat (30/12/2011).

Haryono mengakui, dia menerima posisi itu tidak lepas dari alasan pemberantasan korupsi. Pengalamannya selama empat tahun di KPK akan ia terapkan di Kementerian pimpinan M Nuh itu.

"Pengalaman saya di KPK akan saya terapkan. Apalagi modul pemberantasan korupsi antara Kemendikbud dan KPK sudah selesai tahun ini," tutur Haryono.

Haryo juga menyorot soal maraknya dugaan tindakan korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan pegawai negeri sipil (PNS). Jika ia mengendus indikasi tindak pidana itu, maka ia tidak akan segan untuk membawanya ke ranah pidana.

"Nanti pasti akan kita koordinasikan dengan lembaga penegak hukum seperti KPK," kata Haryono.

Ketua MA: Vonis Bebas Bisa Karena Hakim Bodoh

VIVAnews -- Ketua Mahkamah Agung, Harifin Andi Tumpa menegaskan, bahwa tidak ada yang salah dari putusan bebas yang diberikan seorang hakim kepada terdakwa korupsi.

"Putusan bebas terutama dalam perkara Tipikor secara teknis tidak ada yang salah. Pada praktik dan teorinya tidak ada salahnya memutus bebas suatu perkara korupsi," ujar Harifin di Gedung MA, Jakarta, Jumat, 30 Desember 2011.

Menurutnya, yang menjadi persoalan, sorotan, serta menimbulkan pertanyaan masyarakat yakni, adanya pengaruh-pengaruh yang membuat hakim tersebut memutus bebas perkara korupsi.

"Bisa saja hakim yang memimpin persidangan tidak cakap atau bodoh sehingga ceroboh dalam membuat keputusan. Oleh karena itu hakim yang memeriksa suatu perkara hanya bisa diperiksa melalui proses upaya hukum," jelasnya.

Selain itu yang harus diperhatikan adalah alasan hakim membebaskan terdakwa korupsi. Apakah berdasarkan pembuktian yang lemah atau kebodohan hakim.

"Yang harus diperhatikan adalah hal-hal yang mempengaruhi keputusan hakim. Apakah karena ada indikasi korupsi atau kebodohan hakim. Kalau karena ada kebodohan maka akan kami awasi karir hakim tersebut selanjutnya," tegasnya.

Sejumlah putusan bebas yang dijatuhkan hakim atas kasus dugaan korupsi menjadi perhatian  publik.

Di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Bandar Lampung misalnya. Dalam dua hari, dua Bupati Lampung yang menjadi terdakwa korupsi dana kas Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, divonis bebas. Senin, 17 Oktober 2011, Bupati nonaktif Lampung Timur, Satono, divonis bebas dari tuduhan korupsi dana kas APBD Lampung Timur senilai Rp119 miliar.

Hanya selisih sehari, pada Rabu 19 Oktober 2011, giliran mantan Bupati Lampung Tengah, Andi Ahmad Sampurna Jaya, yang divonis bebas.

Juga Pengadilan Tipikor Bandung, Selasa 11 Oktober 2011 , memutus bebas terdakwa Walikota Bekasi nonaktif, Mochtar Mohammad. Itu adalah untuk pertama kalinya dalam sejarah, dakwaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dimentahkan. (eh)

BPK akui belum bisa simpulkan secara bulat

Jakarta (ANTARA News) - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengakui belum bisa menyimpulkan secara bulat aliran dana mencurigakan dari Bank Century kepada nasabah lembaga maupun perorangan.

"Dari hasil audit investigasi lanjutan atas kasus Bank Century yang dilakukan BPK, menemukan adanya 13 temuan transaksi mencurigakan serta dua informasi lainnya," kata Ketua BPK Hadi Purnomo pada diskusi di Kantor BPK, Jakarta, Kamis.

Pada kesempatan tersebut, Wakil Ketua BPK, Hasan Bisri menjelaskan, 13 temuan transaksi mencurigakan tersebut meliputi, transaksi penjualan surat-surat berharga US treasury strips (SSB UTS) namun dananya digelapkan oleh pemilik Bank Century yakni HAW dan RAR, yang menjadi temuan nomor satu hingga tiga.

Penjualan SSB UTS maupun SSB yang sudah jatuh tempo, menurut Hasan, seluruhnya sebanyak 200,25 juta dolar sehingga merugikan Bank Century dan membebani pemberian modal sementara (PMS) dari Lembaga Penjamin Simpanan (PMS).

Menurut dia, BPK juga menemukan pencairan kredit kepada 11 debitur tidak diberikan sesuai dengan tujuan pemberian kredit serta terjadi kredit macet sehingga merugikan Bank Century dan membebani PMS.

Demikian juga hasil penjualan kredit oleh PT NS sebesar Rp58,231 miliar dan Rp9,55 miliar tidak disetorkan ke Bank Century tapi digunakan oleh pemilik bank.

BPK juga juga menemukan, pemilik Bank Century, DT, yang mengalami kerugian valas yang dikelolanya sebesar 18 juta dolar AS, menarik dana deposito milik nasabah berinisial BS. Bank Century kemudian mengganti dana BS melalui dana PMS.

Menurut dia, BPK juga menemukan aliran dana dari PT CBI kepada pejabat Bank Indonesia berinisial BM sebesar satu miliar rupiah yang diduga akan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.

BPK juga menemukan penambahan rekening PT ADI di bank Century sebesar Rp23 miliar padahal tidak ada ada aliran dana masuk ke Bank Century.

BPK juga menemukan adanya "cash back" kepada oknum pejabat BUMN, BUMD, dan yayasan yang memiliki rekening di Bank Century.

Aliran dana dari Bank Century ke PT ADI dan nasabah PT ADI sebesar Rp465 miliar tanpa ada aliran dana masuk.

Demikian juga aliran dana dari Bank Century kepada AR dinilai tidak wajar karena tidak ada transaksi yang mendasarinya.

Hasan Bisri menambahkan, selain 13 temuan tersebut, BPK juga mencantumkan dua informasi lainnya terkait aliran dana dari Bank Century.

Informasi tersebut, kata dia, adalah aliran dana dari deposan terbesar Bank Sentury, yakni SS dan SL, melalui PT IMA dan PR SMS kepada PT MNP sebesar Rp100 miliar.

"Namun BPK belum menemukan hubungan antara aliran dana tersebut dengan kasus Bank Century," katanya.

Ia menambahkan, BPK juga menemukan transaksi penukaran valas dan pemindahbukuan dari dari HEW ke SKS, yakni istri HEW, sebesar 125.000 dolar AS, pada periode Januari hingga Nopember 2011

Padahal berdasarkan keterangan pegawai Bank Century, menurut dia, HEW atau SKS, tidak pernah menyerahkan valas untuk dipertukarkan.

"Pada kasus ini juga BPK belum dapat menyimpulkan hubungan transaksi tersebut dengan kasus Bank Century," katanya.

Menurut Hadi Purnomo, terhadap dua informasi lainnya yang ditemukan BPK, belum menemukannya hubungannya dengan kasus Bank Century.

Karena itu, kata dia, BPK belum bisa menyimpulkan secara bulat aliran dana mencurigakan dari Bank Century.
(T.R024/Z002)

KPK Tak Akan Konfrontir Nunun dengan Miranda

INILAH.COM, Jakarta- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan, tidak akan mengkonfrontir Nunun Nurbaetie dengan pihak-pihak yang disebutkan selama pemeriksaan oleh penyidik KPK.

Termasuk dengan Miranda Swaray Goeltom yang disebutnya minta diperkenalkan dengan anggota dewan 1999-2004 lalu.

Menurut Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK, Priharsa Nugraha, konfrontasi atau memeriksa secara bersamaan untuk mendapatkan kebenaran antara tersangka dengan saksi tidak lazim dilakukan dalam proses penyidikan di KPK.

“Itu (konfrontir) terjadinya pas pemeriksaan di pengadilan. Jadi di penyidikan antara tersangka dengan saksi nggak kita konfrontir,” ujar Priharsa ketika dihubungi INILAH.COM, Jumat (30/12/2011).

Menurut dia, jika diperlukan klarifikasi terhadap saksi yang disebut tersangka, maka akan dilakukan pemeriksaan sendiri dan terpisah.

Seperti diketahui, kepada penyidik tersangka kasus dugaan suap cek pelawat dalam pemilihan DGS BI 2004 silam, Nunun Nurbaetie sudah mau memberikan keterangan terkait perkara tersebut. Nunun menjelaskan, keterlibatan Miranda Swaray Goeltom yang saat itu terpilih menjadi Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia dalam perkara tersebut.

Tak hanya itu, seperti yang disampaikan Kuasa Hukumnya, Mulyaharja, Nunun kepada penyidik sudah menjelaskan terkait dirinyalah yang memperkenalkan Miranda dengan empat anggota dewan saat itu kepada Miranda atas permintaan Miranda sendiri.

Empat anggota dewan itu disebut-sebut adalah Udju Djuhaeri, Hamka Yandhu, Endin AJ Soefihara dan Paskah Suzeta yang saat itu sebagai anggota Komisi IX DPR RI yang melakukan pemilihan DGS BI 2004.(ndr)

Terima Audit Century, KPK Tak Mau Diburu-buru

INILAH.COM, Jakarta- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah menerima laporan hasil audit forensik Bank Century dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Namun KPK menolak diburu-buru untuk menindaklanjuti temuan BPK tersebut.

“Sudahlah, kita jangan dianukan, diburu-buru,” tandas Wakil Ketua KPK Bidang Penindakan sekaligus Pencegahan, Zulkarnaen ketika ditanyakan apakah KPK akan segera memanggil nama-nama yang disebut dalam audit untuk dimintai klarifikasinya, melalui sambungan telepon dengan iINILAH.COM, Kamis (29/12/2011) malam.

Sebaliknya, lanjut Zulkarnaen, pihaknya meminta waktu untuk melakukan pendalaman dan pengkajian terlebih dahulu terhadap hasil audit tersebut, sebelum akhirnya memutuskan untuk melakukan langkah hukum selanjutnya guna pengembangan kasus Century itu sendiri yang kini masih dalam penyelidikan oleh KPK.

“Kita kan perlu dalami dulu,” singkatnya.

Ketua KPK, Abraham Samad mengakui pihaknya sudah menerima laporan audit BPK terkait bailout Bank Century senilai Rp6,7 tiliun tersebut. Abraham menegaskan, kasus itu akan terus diselidiki KPK untuk mencari bukti-bukti hingga cukup untuk ditingkatkan ke penyidikan . "Akan kita dalami, yang jelas kita tidak akan mempetieskan (kasus Century)," tegasnya saat dihubungi, Kamis (29/12/2011).

Seperti sudah diberitakan audit BPK setidaknya menemukan 13 fakta baru terkait aliran dana Bank Century. Temuan juga menyebutkan inisial nama-nama penerima aliran dana tersebut seperti diantaranya HEW dan ZEM.(ndr)

Warning Bagi Mafia Hukum, Keberadaan Satgas PMH Masih Dibutuhkan

Anes Saputra - detikNews

Jakarta - Satgas Pemberantasan Mafia Hukum (Satgas PMH) diibaratkan triger mekanisme dalam pemberantasan mafia hukum. Guna membongkar praktik mafia tersebut, satgas dinilai tidak harus berhenti hari ini.

"Satgas ini sangat penting untuk diperpanjang. Setidaknya ini warning terhadap mafia untuk tidak melakukan praktik mafianya," kata Koordinator Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI), Jamil Mubarok, kepada detikcom, Kamis (29/12/2011).

Bahkan, kata Jamil, infrastrukturnya perlu diperkuat. Mulai dari sumber daya manusia, penambahan fasilitas kerja, dan penunjang kerja. "Tentang kewenangan biar presiden yang mengatur," lanjutnya.

Menurut Jamil, soal posisi satgas di bawah presiden atau bukan, tidak perlu diperdebatkan. Yang jelas keberadaannya merupakan alternatif untuk mendorong pemberantasan mafia hukum. Karena saat ini kejaksaan, kepolisian masih belum bisa lepas dari praktik mafia hukum.

"Ini menjadi bagian dari pemerintah," tuturnya.

Jamil melihat, tidak ada alasan kuat untuk tidak memperpanjang masa tugas satgas PMH. Selama ini dukungan masyarakat mengalir pada satuan yang dibentuk Presiden SBY itu.

"Terbukti dari banyaknya laporan masyarakat ke satgas," tandasnya.

Tokoh yang Menggemparkan Indonesia 2011

VIVAnews -- Sejumlah nama mendominasi pemberitaan media massa di Indonesia di tahun 2011. Masyarakat tentu tak akan lupa Muhammad Nazaruddin, eks Bendahara Partai Demokrat yang kasusnya membuat heboh, dibumbui drama pelarian, dan "nyanyian" yang membuat merah kuping banyak orang.
Ada politisi yang kepergok melihat video mesum, juga kisah tentang polisi yang jadi selebritis, Norman Kamaru yang diwarnai konflik yang berujung pada pemecatan. Lalu, di penghujung tahun, kita dikagetkan dengan aksi bakar diri mahasiswa Universitas Bung Karno, Sondang Hutagalung di depan Istana Negara.
Berikut daftar nama orang yang menggegerkan Indonesia:
Arifinto


Jumat 8 April 2011, di tengah debat panas dalam sidang paripurna yang membahas gedung baru DPR, muncul pemberitaan yang lebih heboh. Tak ada kaitan dengan rencana gedung mahal para wakil rakyat.

Seorang anggota DPR tertangkap kamera wartawan sedang melihat ke arah komputer tablet yang menayangkan video mesum.

Belakangan, Arifinto, anggota DPR dari Fraksi PKS mengaku sebagai orang yang ada dalam foto tersebut. Namun, ia membantah saat itu sedang menonton video berkategori XXX saat sidang berlangsung.

Ia berdalih tak sengaja. Link video mesum itu didapat dari surat elektronik dari nama yang tidak dikenal. Karena penasaran, ia akhirnya membukanya. Kenapa pengirimnya tidak dikenal tapi surat itu masih dibuka? "Ya itu kan biasa Mas. Banyak sekali email yang masuk," kata anggota DPR dari daerah pemilihan Jawa Barat VII ini.

Skandal Arifinto juga menjadi perhatian dunia. Situs berita Australia, The West Australian menempatkannya dalam daftar tujuh nama tokoh dunia yang terjerat skandal seks di tahun ini.


Muhammad Nazaruddin


Muhammad Nazaruddin mulai disebut-sebut dalam kasus suap Wisma Atlet SEA Games XXVI pada April 2011. Sejak itu, nama eks Bendahara Partai Demokrat itu mendominasi pemberitaan soal hukum.

Kasus Nazar menjadi menarik gara-gara aksi pelariannya ke sejumlah negara. Menggunakan paspor kerabatnya, ia lari ke Singapura pada 23 Mei 2011. Dia lalu Vietnam, Kamboja, Spanyol, Dominika, sebelum akhirnya tertangkap di kota wisata Cartagena, Kolombia, Minggu malam waktu setempat, 7 Agustus 2011.

Namun, yang paling membuat heboh adalah "nyanyiannya". Nazar menyebut sejumlah nama, pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, anggota DPR, juga koleganya di Partai Demokrat.

Sebelum tertangkap di Kolombia, Nazaruddin bernyanyi bahwa sejumlah petinggi Partai Demokrat menerima aliran dana yang berasal dari kasus Kemenpora, termasuk Anas Urbaningrum dan Angelina Sondakh. Baik Anas maupun Angelina sudah membantahnya.

Tak hanya Demokrat, Nazaruddin juga menembak sejumlah petinggi KPK yang dia sebut pernah bertemu dengannya, mulai dari Ketua Busyro Muqoddas, Chandra M Hamzah, M Jasin, dan Haryono Umar. Tudingan juga dialamatkan ke pejabat KPK lainnya yang kemudian memaksa KPK membentuk Komite Etik  Komite Etik untuk mengusut hal tersebut.

Nunun Nurbaetie


Seperti halnya Nazaruddin, tersangka dalam kasus suap pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia 2004 ini pada Mei 2011, Nunun Nurbaetie juga memilih kabur ke luar negeri.

Awalnya, ke Singapura dengan alasan mengobati penyakit lupanya. Istri mantan Wakapolri, Adang Daradjatun itu akhirnya ditangkap Interpol dari Polisi Kerajaan Thailand pada Rabu 7 Desember di Bangkok. Pada Sabtu 10 Desember, Nunun dibawa kembali ke Jakarta dan kemudian ditahan di Rutan Pondok Bambu.

Nunun dianggap saksi penting dalam kasus dugaan suap saat Miranda Goeltom terpilih menjadi Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia. Miranda sendiri sudah berkali-kali membantah dalam kasus ini.

Dalam kasus ini, sudah lebih 30 anggota DPR dibekuk dan masuk bui. Termasuk mantan menteri yang juga politisi Golkar, Paskah Suzetta, dan Panda Nababan dari PDI Perjuangan.

Norman Kamaru


Awal April 2011, Indonesia dihebohkan dengan kemunculan video "Polisi Gorontalo Menggila", rekaman 30 detik yang memperlihatkan seorang anggota polisi sedang menyanyikan lagu India, "Chaiyya Chaiyya" dengan cara lypsinc alias gerak bibir dengan menyesuaikan lirik lagu.

Pemapilan Briptu Norman Kamaru, yang kini mantan polisi, sempat dipermasalahkan institusinya, Polri, namun berubah sikap dan membuatnya sebagai kampanye untuk melembutkan citra polisi yang sangar-- akibat tekanan masyarakat luas.

Namun, Norman kemudian dihadapkan pada dilema: karir sebagai polisi atau masa depan sebagai artis. Ia lebih condong pada yang ke dua. Berkali-kali Norman terlibat konflik dengan institusinya, gara-gara tak masuk kerja demi syuting atau show.

Setelah surat kemunduran dirinya ditepis atasannya, lalu elalui sidang kode etik di Polda Gorontalo, Selasa 6 Desember 2011, Norman Kamaru resmi dipecat sebagai anggota Brimob. Ia juga tak dibolehkan memakai atribut Polri dan harus menanggalkan embel-embel "Briptu" dalam namanya.

Mirip dengan kehebohannya saat videonya meledak di YouTube, pemecatan tidak hormat Norman tak hanya jadi konsumsi dalam negeri, tapi jadi pemberitaan dunia.

Malinda Dee


Maret 2011, Indonesia dihebohkan dengan kasus penggelapan dana miliaran rupiah milik nasabah bank yang diduga dilakukan Malinda Dee alias Inong Melinda.

Tak hanya menyeret nama bank sekelas Citibank, kasus ini menjadi menarik karena dibumbui gaya hidup perempuan 47 tahun itu yang mewah.

Selain dandanan yang "wah", ia punya koleksi mobil mewah: Hammer H3, satu unit mobil Ferrari Scuderia, satu unit mobil Ferrari California, dan satu unit mobil Mercedes Benz. Juga sejumlah apartemen mahal, meski dibelinya secara kredit.

Uang diduga hasil kejahatannya juga digunakan untuk membiayai hidup suami sirinya, Andhika Gumilang -- seorang artis muda yang dari sisi umur pantas jadi anaknya. Andhika juga menjadi terdakwa dalam kasus yang sama.

Saat dipenjara, Malinda sempat menjalani operasi akibat radang payudara yang ia derita. Waktu itu, kontroversi pun mencuat soal siapa yang bertanggung jawab membiayai operasinya itu.

Ruyati


Pedang algojo Arab Saudi mengakhiri hidup Ruyati Binti Satubi, tenaga kerja wanita asal Indonesia, pada 18 Juni 2001. Yang membuat geger, eksekusi dilakukan tanpa pemberitahuan pada negara dan pihak keluarga.

Efek dari pemancungan itu luar biasa, pemerintah dituding tak peduli, demo dilakukan silih berganti.

Namun, hilangnya nyawa Ruyati tak sia-sia. Pemerintah berhasil menyelamatkan TKW Darsem. Menanggapi eksekusi pancung Ruyati, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono langsung mengeluarkan enam keputusan. Salah satunya, membentuk satgas khusus penanganan dan pembelaan WNI yang terancam hukuman mati.

Sondang Hutagalung


Aksi mengejutkan terjadi di depan Istana Negara, Rabu 7 Desember 2011. Sambil berlari, seorang pria tiba-tiba menyiram tubuhnya dengan bensin dan menyulut api.

Sosok itu lantas tergeletak dengan luka bakar parah, hingga 90 persen. Belakangan diketahui, pelaku bakar diri adalah Sondang Hutagalung (22), mahasiswa Universitas Bung Karno. Tiga hari kemudia, pada Sabtu 10 Desember 2011 petang, ia dinyatakan meninggal dunia.

Sejumlah spekulasi soal mengapa Sondang bakar diri merebak. Para aktivis menyatakan, apa yang dilakukannya bukan karena stres. Sondang tidak gila.
Apalagi Sondang dikenal aktif mengikuti aksi demonstrasi korban pelanggaran HAM. Aksinya mengingatkan pada peristiwa yang terjadi 11 Juni 1963. Kala itu, seorang biksu aliran Mahayana asal Vietman, Thich Quang Duc membakar diri di tengah persimpangan padat di Kota Saigon -- sekarang Ho Chin Minh City.
Angelina Sondakh


Semua orang ikut berduka ketika perempuan ini kehilangan suaminya, Adjie Massaid, Sabtu 5 Februari 2011.

Namun, hanya sekitar dua bulan berlalu, cobaan kembali mendatangi Angelina Sondakh. Angie -- nama akrabnya -- dikait-kaitkan dengan kasus suap Wisma Atlet SEA Games. Namanya juga kerap disebut dalam sidang perkara tersebut. Oleh dua terdakwa: Nazaruddin dan Mindo Rosalina Manulang.

Di tengah kasus hukum yang menyeretnya, kisah kasih Angie juga jadi perhatian publik. Sempat digosipkan dekat dengan Mudji Massaid, adik dari mendiang suaminya, belakangan politisi Demokrat itu dikabarkan menjalin kasih dengan seorang penyidik KPK, Kompol Raden BS.

Jerman Siap Bantu Kuak Misteri Piramida Garut

VIVAnews --Gunung Sadahurip atau Gunung Putri di Garut, Jawa Barat kini menjadi pusat perhatian. Sebab, diyakini, bukit itu tak hanya sekedar onggokan tanah, namun menyimpan sebuah rahasia besar: sebuah piramida.

Menurut perkiraan, besar dan usianya melampaui Piramida Giza di Mesir. Tingginya diduga mencapai 200 meter, usianya sekira 10.000 tahun. Benar atau tidaknya klaim tersebut, masih menunggu pembuktian melalui proses eskavasi.

Terkait eskavasi, anggota Tim Katastropik Purba yang ikut menemukan gunung piramida, Iwan Sumule mengatakan, sejumlah peneliti dan lembaga asing telah menawarkan bantuan. Berupa tenaga peneliti, juga dana.

"Kami sudah dikontak, mereka akan memberi bantuan dana dan ajukan kerjasama penelitian, bahkan sudah dirancang juga oleh sebuah yayasan Jerman," ujar Iwan dalam perbincangan dengan VIVAnews.com, Kamis 29 Desember 2011.

Pihak yang sudah mengajukan tawaran kerjasama, adalah sebuah lembaga peneliti Jerman, Deutsche Orient-Gesellscaaft (DOG) dan peneliti, Prof. Bonatz, juga dari Jerman. 

Sebelumnya, masuk daftar peneliti yang tertarik dengan piramida Garut adalah Stephen Oppenheimer, ahli genetika dan struktur DNA manusia dari Oxford University, Inggris. Ia adlah penulis buku "Eden in The East", yang mengungkapkan bahwa peradaban yang ada sesungguhnya berasal dari Timur, khususnya Asia Tenggara.

Alasan ketertarikan itu, kata Iwan, karena mereka pernah menulis buku atau studi tentang piramida. Sekaligus membuktikan hipotesa soal peradaban maju yang konon berada di nusantara. “Titiknya di daerah Sunda, mereka sudah memprediksi dalam bukunya, dia (Oppenheimer) sudah memprediksi,” tambahnya.

Untuk memperlancar proses eskavasi, pihaknya akan mengadakan pertemuan khusus dengan Oppenheimer pada bulan Febuari 2012 di Bali bersamaan dengan pertemuan peneliti budaya seluruh dunia. Dalam pertemuan itu, akan dibicarakan berbagai hal untuk memperlancar eskavasi. "Kami bicarakan teknis eskavasi nanti bagaimana juga berbagi data terkait dengan piramida. Dia juga sudah meneliti piramida di daerah Timur Tengah," lanjut Iwan.

Tunggu pembuktiannya
Meski menimbulkan harap dan menerbitkan rasa penasaran, sejumlah pihak mempertanyakan klaim piramida di nusantara. Apalagi, Indonesia tak mengenal adanya piramida.

Menanggapi berbagai pro kontra itu, Iwan meminta pihak yang menyangsikan untuk menunggu hasil penelitian. "Kita buktikan saja dengan tahapan ilmiah, metode ilmiah. Itu sudah kita lakukan," kata dia.

Ketertarikan peneliti asing, dia menambahkan, juga memperkuat klaim tersebut. "Peneliti asing pasti sudah mempelajarinya, tidak mungkin mereka antusias terus tidak meyakini hal ini," jelasnya. "Masa orang luar yang malah percaya, kita sendiri nggak percaya."

Ia melanjutkan, masyarakat saat ini juga antusias untuk menunggu kebenaran soal peradaban yang tersimpan dalam piramida tersebut. "Saat ini masyarakat sekitar memang mengeramatkannya. Untuk itu penelitian ini bisa menjawab (rasa penasaran)," dia menambahkan.

Iwan berharap bila ternyata benar terdapat piramida di balik gunung tersebut,  ini akan berdampak positif bagi masyarakat sekitar. "Bisa positif untuk sosial budaya dan ekonomi

Janji Jenderal Pramono Edhie Wibowo ke Marinir

Situbondo (ANTARA News) - "Tiada kata yang dapat aku ungkapkan, kecuali aku mendapatkan kebanggaan hari ini dari marinir. Aku berjanji pada diriku sendiri, akan kujunjung tinggi kehormatan korps Marinir," ucap Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo.

Itulah cara Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) tersebut mengungkapkan kebahagian dan kebanggaannya menjadi warga kehormatan Korps Marinir TNI Angkatan Laut (AL) di Situbondo, Jawa Timur, Kamis.

Ia menerapkan cara berbeda dibanding perwira tinggi lainnya, Kepala Kepolisian Negara RI (Kapolri) Jenderal Pol. Timur Pradopo dan Kepala Staf TNI Angkatan Udara (AU) Marsekal TNI Imam Sufaat, yang juga menjadi warga kehormatan Korps Marinir TNI AL.

Tatkala Timur Pradopo dan Imam Sufaat memberikan pidato sambutan secara biasa, maka Pramono Edhie yang mantan Komandan Jenderak Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI AD menyampaikan ungkapan hatinya untuk Korps Marinir secara lebih puitis.

Bahkan, putera mantan Komandan Jenderal Resimen Komando Pasukan Angkatan Darat (RKPAD, kini Kopassus) Sarwo Edhi Wibowo (25 Juli 1927 - 9 November 1989) itu menegaskan bahwa kehormatannya dari Korps Marinir akan dibawa sampai akhir hayat.

Ketika pria kelahiran Magelang, Jawa Tengah, pada 5 Mei 1955 tersebut mengakhiri sumpah janjinya dengan teriakan kata, "marinir", para prajurit korps baret ungu yang hadir dalam acara itu pun menyahutnya menggunakan kata khas yang sama.

Mantan Panglima Komando Cadangan Strategis TNI AD (Kostrad) itu agaknya tidak puas hanya berteriak sekali. Ia mengulanginya hingga tiga kali. Prajurit marinir pun tampak bertambah semangat, dan suara bertambah lantang menggema saat memberi sautan.

"Nah, marinir harus begitu," kata Pramono, yang juga adik kandung Ibu Negara Hj. Ani Susilo Bambang Yudhoyono.

Pramono Edhie Wibowo menambah jumlah warga kehormatan korps marinir dari TNI AD. Perwira tinggi lain dari TNI AD yang juga mendapatkan baret ungu adalah Jenderal Besar (Pur) AH Nasution (3 Desember 1918 – 6 September 2000), Jenderal (Pur) LB Mordani (2 Oktober 1932 - 29 Agustus 2004), Jenderal (Pur) Try Sutrisno, Jenderal (Pur) Feisal Tanjung, dan Jenderal (Pur) Djoko Santoso.

Saat ini sudah ada 29 orang yang diangkat menjadi warga kehormatan korps marinir. Selain warga negara Indonesia, warga kehormatan marinirdiberikan untuk tokoh luar negeri, yakni Sultan Brunei Darussalam Sultan Hasanal Bolkiah, serta dua jenderal dari Amerika Serikat (AS), CC Krulak dan James T. Conway.
(T.M026/A035)

9 Fungsionaris Demokrat akan datangi KPK

Jakarta (ANTARA News)  -  Sebanyak sembilan fungsionaris DPP Partai Demokrat akan mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Jumat (30/12).  Kedatangan mereka ke KPK akan menemui Ketua KPK Abraham Samad untuk mendorong agar Kasus Century segera dituntaskan.

Sembilan Fungsionaris DPP Partai Demokrat tersebut yakni Jemmy Setiawan (Departemen Hukum dan HAM), Boyke Novrizon (Angkatan Muda Demokrat), Ahmad Rizal (Departemen Industri), Tommy Lubis (Departemen Perdagangan), Japrak Haes (Depatemen Kehutanan), Oka Wijaya (Departemen Hukum dan HAM), Rudi Rungkap (Departemen Perdagangan), Ben Tanur (Departemen Hukum dan HAM) dan Ahwan Yuliyanto (Depatemen Kerohanian).

"Ya kita akan datang ke KPK Jumat pagi pukul 10:00 WIB. Kami tegaskan bahawa DPP Demokrat tidak mau tersandera oleh kasus Century. Kita dorong KPK membongkar skandal Century ini," ujar juru bicara Japrak Haes kepada pers, di Jakarta. Kamis malam.

Dia mengatakan, kasus Century harus segera diselesaikan secara hukum,  jangan diselesaikan secara politik.

"Kasus Century sudah masuk ke ranah hukum, sehingga kasus ini jangan di tarik lagi ke ranah politik. Karena, kalau ditarik kepolitik implikasinya tidak baik," katanya.(*)

Jimly menaruh harapan pada KPK baru

Jakarta (ANTARA News) - Pakar Hukum Tatanegara Jimly Asshiddiqie menaruh harapan pada pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru untuk menunjukkan kinerja yang baik dalam pemberantasan korupsi.

"Pimpinan KPK yang baru memiliki rekam jejak dan komitmen yang baik dalam upaya pemberantasan korupsi," kata Jimly Asshiddiqie pada dialog "Perspektif Hukum dan Politik 2012" di Wisma ANTARA, Jakarta, Kamis malam.

Menurut dia, meskipun pimpinan KPK memiliki komitmen yang kuat dalam pemberantasan korupsi tapi tidak bisa hanya mengandalkan KPK.

Pimpinan dan penyidik KPK, kata dia, jumlahnya terbatas sedangkan kasus korupsi yang harus ditangani jumlahnya sangat banyak dan tersebar di seluruh Indonesia.

"KPK adalah lembaga hilir dalam pemberantasan korupsi yang tidak seimbang dengan jumlah kasus korupsi yang ada," katanya.

Menurut dia, pemberantasan korupsi tidak bisa hanya mengandalkan KPK yang lebih banyak melakukan penindakan, tapi harus dari hulu yakni pencegahan.

Pencegahan korupsi di hulu yakni dari pejabat negara yang menjalankan tugas dan kewenangannya secara baik, bersih, dan transparan, guna memberikan contoh kepada bawahannya.

Jimly mengusulkan agar, presiden maupun menteri kabinet, bisa memberikan contoh yang baik kepada bawahannya sekaligus menegaskan jika terbukti melakukan korupsi maka akan dipecat dan dana yang dikrupsinya dikembalikan ke negara.

"Saya kira, lebih banyak pejabat yang takut dipecat dan dananya dikembalikan ke negara daripada dipenjara beberapa tahun kemudian menikmati dana hasil korupsinya," katanya.

Sementara itu, Pengamat politik dari Universitas Airlangga, Airlangga Pribadi menilai, pemberantasan korupsi sangat tergantung pada kemauan politik, karena penegakan hukum sering tersandera pada kepentingan politik.

Karena itu, Airlangga mendukung adanya desakan dari elemen masyarakat sebagai unsur penyeimbang dalam pemberantasan korupsi dan penegakan hukum.

Penyerapan belanja sampai akhir tahun 90 persen

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Keuangan Agus Martowardojo memperkirakan penyerapan belanja pemerintah pusat hingga akhir tahun akan mencapai kisaran 90 persen dari total keseluruhan belanja pada APBN Perubahan 2011 yang besarnya Rp908,2 triliun.

"Kita perkirakan ada di kisaran 90 persen dan ini dalam lima tahun terakhir seperti itu. Ini harus diperbaiki dan kita lihat agak lebih memprihatinkan adalah belanja modal yang lebih rendah dibandingkan tahun lalu," ujarnya di Jakarta, Senin.

Menkeu menjelaskan, salah satu kendala utama penyerapan anggaran lambat adalah karena unit perencanaan serta pelaksana dalam pengadaan barang dan jasa tidak berkoordinasi dengan baik, karena rencana anggaran belanja tidak tersusun dengan rapi.

"Banyak sekali penyusunan anggaran dan yang melakukan perencanaan tidak membuat TOR atau RAB yang baik sehingga pada saat disetujui kalau mau diadakan pengadaan atau tender menjadi sulit dan nanti menjadi tertunda, bahkan kalau sudah satu kali lelang dan lelangnya gagal itu sudah habis waktu," ujarnya.

Selain itu, lanjut Menkeu, penyerapan anggaran belanja pemerintah terkesan lambat karena kontraktor proyek belum melakukan penagihan atas hasil kerja kepada Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan.

"Kontraktor atau vendor bekerja, tetapi banyak yang belum melakukan penagihan atas hasil kerjanya jadi belum kelihatan di Perbendaharaan sudah dicairkan," ujarnya.

Kementerian keuangan mencatat ada beberapa faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran belanja terutama dalam Kementerian Lembaga pada 2011, yaitu adanya kehati-hatian terkait tata kelola pemerintahan, adanya berbagai upaya peningkatan efisiensi, serta pengadaan barang dan jasa yang sudah dilaksanakan namun pembayaran per termin belum dilakukan.

"Kendala dalam pengadaan barang dan jasa karena adanya pejabat pengadaan yang belum memiliki sertifikasi serta peralihan sistem pengadaan dari Perpres 80 menjadi Keppres 54 yang perlu diintensifkan sosialisasinya," ujar Menkeu.

Permasalahan lainnya adalah adanya kendala teknis di lapangan seperti pengadaan lahan, bencana alam, kebijakan penghematan anggaran serta adanya anggaran yang masih terblokir.

Saat ini, realisasi belanja pemerintah pusat per 1 Desember 2011 mencapai 74,5 persen atau Rp676,7 triliun dari pagu sebesar Rp908,2 triliun.

Sedangkan realisasi belanja Kementerian Lembaga baru mencapai 66,3 persen atau Rp305,9 triliun dari pagu sebesar Rp461,5 triliun yang terdiri atas belanja pegawai mencapai 91,1 persen atau Rp166,7 triliun dari pagu Rp182,9 triliun, belanja barang 63 persen atau Rp90 triliun dari pagu Rp142,8 triliun dan belanja modal mencapai 51,3 persen atau Rp72,3 triliun dari pagu Rp141 triliun.

Sementara belanja subsidi energi mencapai 91,3 persen atau Rp178,3 triliun dari pagu sebesar Rp195,3 triliun. Kementerian Keuangan mengharapkan penyerapan anggaran belanja pemerintah pusat pada akhir tahun sebesar 98,2 persen atau sebesar Rp891,7 triliun.

Menkeu : PMK kawasan berikat amankan penerimaan negara

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Keuangan, Agus Martowardojo, mengatakan penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 147/PMK.04/2011 tentang kawasan berikat bertujuan menertibkan kawasan pabean dan mengamankan penerimaan negara.

"Intinya kita melihat dari sisi fiskal yaitu untuk mengamankan penerimaan negara," ujarnya seusai rapat koordinasi di Jakarta, Kamis.

Menkeu menjelaskan saat ini terdapat 2.033 kawasan serta gudang berikat di Indonesia dan kondisi tersebut sangat berpotensi menyebabkan pemasok barang-barang impor tidak melakukan kewajiban dalam membayar bea masuk serta pajak dalam rangka impor yaitu PPN dan PPh pasal 22.

Menurut dia, saat ini kawasan berikat tersebut banyak yang tidak lagi berorientasi kepada ekspor, bahkan menjual kepada industri domestik antara 25 persen-30 persen dari total produksi. Padahal, kawasan ini seharusnya melakukan kegiatan pengolahan produk untuk ekspor.

"Kalau sudah masuk terus kemudian menjual ke dalam negeri, kasihan dong sama yang di luar kawasan berikat yang selama ini kalau memasukkan barang ke Indonesia di pelabuhan harus masuk bea masuk dan harus langsung bayar pajak PPn maupun PPh 22," katanya.

Menkeu mengatakan peraturan yang akan efektif berlaku pada 1 Januari 2012 ini akan menertibkan kawasan berikat yang tidak berada dalam wilayah pelabuhan serta mewajibkan kawasan berikat memiliki lahan seluas satu hektare agar pengawasan barang impor dapat lebih diperketat.

"Kalau jumlahnya lebih kecil (kurang dari satu hektar), dalam waktu tiga tahun kita minta supaya masuk ke kawasan industri supaya bisa dijaga. Best practice, kawasan berikat itu harusnya di pelabuhan," ujarnya.

Menurut dia, upaya penyelundupan tersebut harus diminimalisir untuk melindungi pasar dalam negeri. Selain itu, barang impor yang masuk ke Indonesia harus membayar bea dan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

"Tujuannya adalah untuk mengarah kembali kepada khitahnya yaitu pada ekspor. Tetapi juga untuk menjaga dan mengamankan posisi kompetitif industri dalam negeri. Yang berikutnya adalah meyakinkan barang yang masuk itu membayar bea masuk dan pajak," ujar Menkeu.

Menkeu mengatakan seharusnya tidak ada lagi perdebatan mengenai penerbitan peraturan ini karena pemerintah sudah melakukan konsultasi publik di kota-kota besar sejak dua tahun lalu.

"Kami dari Kemenkeu mengeluarkan aturan PMK 147 ini tidak mendadak, karena dari 2 tahun yang lalu itu sudah dibicarakan," katanya.

Moratorium CPNS Diperpanjang Hingga 2013

JAKARTA--Ini kabar buruk bagi yang bercita-cita menjadi PNS. Pemerintah akan memperpanjang masa penghentian sementara alias moratorium penerimaan CPNS hingga 2013. Semula, sesuai Surat Keputusan Bersama (SKB)  yang diteken mendagri, menpan-RB, dan menkeu pada 24 Agustus 2011, moratorium CPNS berlaku hingga Desember 2012.

Deputi SDM Bidang Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) Ramli Naibaho menjelaskan, jika ada daerah yang kekurangan PNS, maka bisa diambilkan dari daerah lain yang kelebihan pegawai dengan mekanisme mutasi antardaerah.

"Kalau daerah yang kelebihan pegawai masih bisa memutasi pegawai ke daerah yang kurang, otomatis tidak perlu ada penerimaan CPNS lagi kan?" ujar Ramli Naibaho yang ditemui usai workshop bertema reformasi birokrasi di Kantor Kemenpan-RB, Jakarta, Selasa (20/12).

Ramli memastikan moatorium CPNS akan diperpanjang hingga 2013 bila dari hasil analisis jabatan kebutuhan pegawai secara nasional sudah mencukupi. Jika secara nasional sudah mencukupi, maka kebijakan distribusi pegawai antarderah yang akan dilakukan. Dengan kata lain, tak perlu merekrut CPNS yang baru.

Meski demikian, dalam masa pemberlakuan moratorium  tidak ada larangan bagi instansi pusat dan daerah untuk menerima pegawai khusus untuk jabatan tertentu serta mendesak. Sebut saja dokter, guru mata pelajaran tertentu, navigasi, pertambangan, dan lainnya. Namun, tambah Ramli, harus tetap berdasarkan laporan Anjab.

"Mengapa harus ada Anjab dan pemetaan jabatan/beban kerja, biar kita bisa tahu kalau instansinya benar-benar kekurangan pegawai. Kalau kelebihan buat apa buka penerimaan lagi. Bila kurang harus melihat lagi posisi belanja pegawainya. Di atas 50 persen tidak bisa menerima pegawai lagi," tandasnya.

Data Kemenpan-RB menyebutkan, sebanyak 297 daerah belanja pegawainya di APBD-nya sudah di atas 50 persen. Kalau dipaksakan tetap menerima pegawai, kata Ramli, akan terjadi kebangkrutan.

"Sebenarnya sudah banyak daerah yang bangkrut karena tersita belanja pegawai. Tapi karena pemerintah, meski sudah megap-megap, tetap disuntikkan dana. Nah ini yang kita ubah agar PNS tidak lagi menjadi beban negara tapi justru memberikan income bagi negara maupun daerah," ujarnya.

Kemenpan-RB di bawah kepemimpinan Azwar Abubakar memang konsisten dengan upaya memperkteta persyaratan penerimaan CPNS. Selain harus melakukan penataan organisasi, setiap instansi harus mengajukan usulan kebutuhan yang dilengkapi analisis jabatan dan beban kerja. Selain itu harus ada juga peta jabatan dan beban kerja.

Tak cukup sampai di situ, bila semuanya sudah terpenuhi, Kemenpan-RB akan meminta pertimbangan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan dibahas bersama tim khusus reformasi birokrasi. Yang inti pembahasannya adalah mempertimbangkan apakah instansi bersangkutan bisa mendapatkan kuota atau tidak.

"Kalau tim ragu dan tidak percaya dengan data tersebut, maka tim akan turun ke lapangan untuk melakukan verifikasi," ucap Ramli. (esy/jpnn)

KPK Kantongi Bukti Aktor Intelektual Nunun

 Jpnn
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nampaknya sudah menemukan titik terang dalam pengembangan kasus suap cek perjalanan dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (DGS BI) Miranda Goeltom. Bahkan, Ketua KPK Abraham Samad menegaskan penyelesaian kasus ini tidak hanya berhenti pada Nunun Nurbaeti. Sebab, pihaknya sudah mengantongi bukti-bukti tentang keterlibatan pihak lain di balik sosok istri mantan Wakapolri Adang Daradjatun itu.

"Penyidik sudah memiliki bukti-bukti bagus yang bisa mengungkap siapa aktor intlektual di balik pemenangan itu," kata Abraham disela-sela acara tes urine di gedung KPK kemarin (28/12). Pria asal Makasar itu menegaskan bahwa pihaknya tidak hanya menindak sampai pada Nunun saja. Sebab, dengan bukti tersebut semakin menguatkan masih ada pihak-pihak lain yang ikut terlibat dan berkepentingan dalam pemilihan Miranda itu. 

Abraham pun berjanji akan mengungkap tuntas kasus tersebut sampai ke akarnya, dimana kasus tersebut sudah memenjarakan puluhan politisi yang menjadi anggota DPR periode 1999-2004.

Meski begitu Abraham menerangkan, pihaknya akan menguraikan perlahan-lahan dengan cukup hati-hati untuk menuntaskan kasus tersebut. Pria yang sebelumnya dikenal sebagai aktivis antikorupsi asal Makasar itu menegaskan, meski sudah mengantongi bukti-bukti baru, pihaknya tidak akan gegabah untuk segera menetapkan tersangka baru.

Saat ditanya tentang apa saja bukti-bukti baru yang kini sudah dikantongi KPK untuk menjerat intelektual dibalik Nunun, Abraham pun menolak. Menurutnya, KPK tidak mungkin akan membuka proses penyidikan yang dilakukannya.

Tak hanya itu, Abraham juga tidak menyebut secara gamblang siapa pihak yang berada dibalik Nunun dan kini sedang diincar oleh KPK. Yang jelas, menurutnya, pihaknya akan memanggil dan memeriksa saksi-saksi untuk menguatkan hal tersebut. Apakah Miranda dan Bank Artha Graha yang merupakan aktor di balik Nunun? Abraham pun enggan menerangkannya, "Tidak mungkin kami ungkap sekarang siapa orangnya karena masih pengembangan. Kalau kita ungkapkan bisa jadi kacau," tuturnya.

Seorang sumber di KPK mengatakan bahwa sebenarnya penyidik begitu berhati-hati dalam mengungkap kasus tersebut. "Jangan anggap remeh Nunun,. Harus dilihat siapa yang ada dibelakangnya," kata sumber tersebut.

Sumber tersebut memberikan salah satu contoh bahwa Nunun sebenarnya masih begitu "kuat" meskipun sudah menjadi tahanan KPK. Salah satu buktinya adalah para Jumat (23/12) lalu dia dibawa ke rumah sakit oleh penyidik KPK yang menjemputnya di Rutan Klas I Khusus Wanita Pondok Bambu dan memindahkannya ke RS Abdi Waluyo. Padahal pimpinan KPK tidak mengetahui adanya permohonan Nunun tersebut.

Peristiwa itu membuat pimpinan KPK sangat marah dan langsung menginstruksikan agar Nunun segera dikembalikan ke Rutan Pondok Bambu. Peristiwa tersebut memang diakui sendiri oleh Abraham. Dia mengaku mengambil tindakan tegas kepada para penyidik yang telah membantarkannya dan menginstruksikan agar Nunun segera dikembalikan ke rutan. "Tidak ada kata lain, Nunun harus diperiksa di KPK sehingga para penyidik tidak bisa bermain-main dengan Nunun," kata Abraham dengan nada tegas.

Selain Nunun adalah istri mantan suami orang nomor dua di kepolisian, beberapa pihak memang menjadi pelindung Nunun. Menurut sumber tersebut beberapa pihak yang menjadi perhatian penyidik KPK sendiri adalah keterlibatan Miranda Goeltom dan Bank Artha Graha.

Seperti yang diketahui sebelemunya pihak Nunun sendiri berkali-kali menyebutkan bahwa aktor intelektual yang dibalik penyuapan itu adalah Miranda sendiri. Bahkan saat diperiksa Selasa (27/12) lalu kepada penyidik Nunun mengakui bahwa dirinya mengenal akrab sosok Miranda. Bahkan dia menceritakan bahwa Miranda beberapa kali berkunjung ke rumahnya.

Bukti perkenalan Nunun dan Miranda pernah dibeberkan Adang melalui sebuah foto. Dimana dalam foto tersebut tampak Nunun, Miranda dan Adang berada dalam satu frame dengan ekspresi yang tersenyum. "Pokoknya kalau Nunun menerangkan semuanya dengan jujur, penyidik akan mudah menguraikan keterlibatan Miranda," katanya.

Sebenarnya, dalam persidangan di Pengadilan Tipikor dengan terdakwa para politisi pun terungkap jelas bahwa sebenarnya Miranda begitu bernafsu dalam memenangkan posisi bergengsi sebagai Deputi Gubernur Senior BI. Saat dihadirkan sebagai saksi pun Miranda mengakui bahwa dirinya menggelar pertemuan dengan beberapa politisi sebelum fit and proper test di berbagai tempat. Nah, dalam pertemuan itu, Miranda lah yang membereskan semua biaya pertemuan. Seperti suguhan makan, minuman sewa tempat perlengkapan dan lainnya.

Keterlibatan Bank Artha Graha memang menjadi perhatian khusus KPK. Pasalnya, di dalam persidangan sebelumnya terungkap bahwa penerbit cek pelawat yang kemudian dibagi-bagikan kepada para politisi adalah Bank International Indonesia (BII) atas permintaan Bank Artha Graha.

Bank Artha Graha mengeluarkan uang Rp 24 miliar atas permintaan Budi Santoso, Direktur Keuangan PT First Mujur Plantation and Industry. Budi memerintahkan Artha Graha membeli cek pelawat di Bank Internasional Indonesia pada 8 Juni 2004. Nah yang mengambil 480 lembar cek perjalanan dari Bank BII adalah Suparno yang merupakan pegawai Bank Artha Graha.

Tak seberapa lama, cek itu jatuh ke tangan Nunun dan diserahkan ke Ari Malangjudo yang merupakan rekan bisnis Nunun. Dia lantas memberikan jatah untuk politikus PDIP itu ke Dudhie Makmun Murod dan untuk jatah politiskus PPP Ari menyerahkannya ke Endin Soefihara.

Namun pengacara Artha Graha Otto Hasibuan dalam beberapa kesempatan membantah bahwa kliennya terlibat dalam kasus tersebut. Menurutnya, itu adalah transaksi perbankan biasa. "Banyak orang yang membeli dari bank dan mau digunakan untuk apa bukan urusan Bank Artha Graha," katanya. (kuh)

M Jasin Merasa Tidak Pernah Cemarkan Nama Panda

INILAH.COM, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) M Yasin mengaku belum mendengar jika dia telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Panda Nababan.
"Saya malah belum dengar. Ya kita taat pada hukum, harus ditinjau (pula) waktu penyampaian tidak menyebutkan nama seseorang pun kecuali inisial," ucap Wakil Ketua KPK M Yasin di Gedung KPK, Jl Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (14/11/2011).
Jasin mengatakan dirinya tidak pernah melakukan pencemaran nama baik seperti yang dituduhkan oleh Panda Nababan, namun demikian ia mempersilahkan jika Panda Nababan tetap membuat laporan polisi. Ia juga mengatakan menyerahkan proses hukum tersebut pada biro hukum KPK,
"Silahkan saja, di KPK ada biro hukum yang akan membela pimpinan apabila ada kasus hukum. Yang jelas klarifikasi saya tidak ada satu namapun kecuali inisial, apabila disitu ada pencemaran nama baik, nah itu nanti terserah pembelaan kuasa hukum,"tandasnya.
Yasin mengakui bahwa dirinya pernah mengungkapkan seputar orang-orang yang diduga terlibat dalam kasus pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Miranda Goeltom. Pemberitaan dimuat di Harian Suara Merdeka Semarang. "Kan jelas disitu, jadi sumbernya bukan saya saja. Kalau (ucapan) dari saja kan jelas penyebutannya itu inisial,"imbuh Yasin.
Sebelumnya kuasa hukum Panda Nababan, Juniver Girsang, di Mabes Polri mengungkapkan bahwa penanganan kasus tentang pencemaran nama baik terasa aneh. Pasalnya pelaporan kliennya ke Polres Jakarta Pusat tiba-tiba dilimpakan ke Mabes Polri tanpa alasan yang jelas. Padahal penyidikan sudah berjalan di Polres Jakarta Pusat.
"Saya harapkan, harus bisa memproses ini secara serius dan tidak melihat calon tersangkanya Pak Jasin. Karena kita hanya memfokuskan pada personal, bukan institusi KPK," kata Juniver.[bay]

Komnas HAM temui bupati Bima

Bima, NTB (ANTARA News) - Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Rabu, menemui Bupati Bima Ferry Zulkarnain, menyusul insiden di Pelabuhan Sape yang merenggut korban jiwa dan luka-luka.

"Komnas HAM meminta Bupati Bima untuk mengkonsultasikan SK 188/2010 dengan Kementerian ESDM. SK inilah yang memicu unjuk rasa warga selama ini hingga terjadi insiden di Sape," kata Ridha Saleh, anggota Komnas HAM usai bertemu Bupati Bima.

Ia menilai ada sinyal baik bahwa Bupati Bima akan mencabut SK 188/2010 jika pemerintah pusat ikut memberikan jaminan.

"Ada itikad baik dari bupati jika ada jaminan. Kita akan bantu mengkomunikasikannya dengan Menteri ESDM," katanya.

Anggota Komnas HAM melakukan pertemuan tertutup dengan Bupati Bima beserta jajarannya di ruang rapat kantor pemerintah kabupaten.

Bupati Bima Ferry Zulkarnaen usai pertemuan mengatakan, kedatangan anggota Komnas HAM tersebut ingin meminta penjelasan terkait terbitnya SK 188/2010 tentang izin usaha pertambangan kepada PT Sumber Mineral Nusantara (SMN).

"Di hadapan anggota Komnas HAM itu saya jelaskan, dalam Undang-Undang Nomor 4/2010 tentang Minerba, yang boleh membatalkan SK tersebut atau SK itu batal jika perusahaan terlibat pidana, mengingkari perjanjian dan pailit," katanya.

Ditanya soal keterangan anggota Komnas HAM yang menyatakan bupati memberi sinyal akan mencabut SK tersebut, Ferry mengatakan Komnas HAM hanya menyarankan untuk mengkonsultasikannya dengan pemerintah pusat.
(ANT-232)

Presiden persingkat kunjungan di Cilacap

Cilacap (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mempersingkat kunjungan kerja di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, menjadi satu hari dari semula yang direncanakan selama dua hari.

Kepala Negara direncanakan kembali ke Jakarta dari Stasiun Cilacap pada Rabu malam pukul 21.00 WIB dan tiba di Stasiun Gambir pada Kamis dini hari.

Presiden yang didampingi beberapa menteri Kabinet Indonesia Bersatu II antara lain Menko Perekonomian Hatta Radjasa, Meneg BUMN Dahlan Iskan, dan Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi berada di Cilacap untuk meresmikan dimulainya pembangunan Resid Fluid Catalytic Cracking (RFCC) di Unit IV kilang minyak Pertamina.

Presiden tanpa didampingi Ibu Negara Ani Yudhoyono yang masih dirawat di RSPAD karena sakit.

Menurut Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha tim dokter kepresidenan telah merekomendasikan agar Ani Yudhoyono istirahat selama dua sampai tiga hari meski kondisi kesehatannya berangsur pulih.

Namun, kata Julian, kondisi kesehatan Ani Yudhoyono bukan alasan Presiden mempersingkat kunjungan di Cilacap tanpa menginap.

"Karena memang tidak ada acara lagi di sini," ujarnya.

Selama perjalanan dari Jakarta ke Cilacap sekitar enam jam pada Rabu pagi, rangkaian Kereta Luar Biasa yang ditumpangi Presiden sempat berhenti di Stasiun Cirebon dan Purwokerto.

Presiden pun menyapa masyarakat dan pegawai Kereta Api Indonesia yang bertugas di dua stasiun tersebut.

Walhi laporkan PT BBDM ke Polda Sultra

Kendari (ANTARA News) - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sulawesi Tenggara, Rabu, melaporkan PT Bumi Buton Delta Megah (BBDM) ke Polda setempat.

Direktur Walhi Sultra, Hartono, di Kendari Rabu mengatakan, pihaknya melaporkan aktivitas PT Bumi Buton Delta Megah kepada polisi terkait tindak pidana pelayaran yang dilakukan perusahaan tambang tersebut.

"Hari ini, kami telah melaporkan PT Bumi Buton Delta Megah di Polda Sultra dengan indikasi tindak pidana pelayaran yang dicurigai tidak memiliki izin dari Menteri Perhubungan dalam melakukan aktivitas pertambangan selama ini," kata Hartono.

Ia mengatakan, berdasarkan investigasi yang dilakukan Walhi terhadap aktivitas perusahaan tambang tersebut, ternyata mereka belum mengantongi izin operasi atau penggunaan pelabuhan pelayaran.

"Kami sudah melakukan interviu dari pihak-pihak terkait serta mengumpulkan data-data yang menguatkan bahwa perusahaan itu telah melanggar tindak pidana pelayaran," katanya.

Menurutnya, laporan tersebut juga berdasarkan identifikasi yang telah dilakukan oleh Walhi Sultra kepada PT Bumi Buton Delta Megah selama ini telah melakukan pengapalan kurang lebih empat kali sejak tahun 2009.

"Kesalahan mereka hanya satu, yakni tidak mengantongi izin pelayaran dari pihak Kementrian Perhubungan karena mereka belum memiliki izin penggunaan pelabuhan," katanya.

Hartono menjelaskan, sebelumnya pihaknya telah melakukan investigasi ke lapangan sejak tanggal tiga sampai lima Desember 2011 dan memang kenyataan yang ditemukan belum memiliki izin pelayaran sehingga pihaknya meminta pertanggungjawaban dari pihak PT Bumi Buton Delta Megah.

"Laporan yang kami disampaikan diterima langsung oleh Direskrim Polda Sultra, Kombes Pol Nur Falah, untuk segera ditindak lanjuti. Kami juga meminta kepada pihak Polda Sultra untuk melakukan pemeriksaan terhadap beberapa pihak terkait, antara lain, mantan Bupati Buton, Kadis Perhubungan Kabupaten Buton dan Kadis Perhubungan Sultra," pungkasnya.

Menkumham akui minimnya kondisi lapas dan rutan

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Amir Syamsuddin mengakui beberapa kekurangan dari kondisi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) maupun Rumah Tahanan (Rutan) di Indonesia yang mayoritas over capasity.

Menkumham di Jakarta, Kamis, mengatakan berlebihnya jumlah warga binaan di Lapas maupun Rutan membawa dampak lain terhadap kondisi di dalamnya, termasuk masalah HAM.

"Yang seharusnya tidak demikian, ini karena keterbatasan ruang. Anak-anak pun ada yang dicampur dengan tahanan wanita," katanya.

Menurut dia, atas inisiatif dari Menkumham terdahulu juga yakni Patrialis Akbar, sudah ada beberapa Lapas-lapas atau Rutan-rutan baru, dan jumlah tersebut di masa datang akan bertambah, sehingga keberadaan warga binaan tebih terorganisir dengan baik.

Sejauh ini, lanjutnya, Lapas dan Rutan yang pernah terjadi kasus telah ia datangi, dan tempat-tempat itu lah yang segera dilakukan pembenahan.

Jika Menkumham menyampaikan terima kasih atas kritik dan masukan dari wartawan, Wakil Menkumham Denny Indrayana yang megatakan bahwa Kemkumham sudah mulai membenahi Lapas dan Rutan. Dan mengklaim ada perubahan atau perbaikan dari kondisi Lapas dan Rutan yang ada di tanah air yang mayoritas melebihi kapasitas.

Kerjasama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) menjadi satu hal penting mengingat ancaman terhadap peredaran narkoba di Lapas lebih merugikan bangsa.

Ia menyebutkan angka kematian akibat narkotika dalam satu jam mencapai 50 orang. Karena itu, lanjutnya, pemerintah saat ini fokus memerangi narkotika di Lapas dan Rutan ketimbang penyebaran terorisme di Lapas dan Rutan di tanah air.

ARX tangguhkan operasi tambang di Bima

Sidney (ANTARA News) - Sebuah perusahaan pembangan emas asal Australian, Rabu, telah menghentikan sementara proyeknya di Bima, Nusa Tenggara Barat, menyusul bentrok berdarah yang merenggut dua warga sipil pada 24 Desember lalu ketika warga memblokade jalan ke Pelabuhan Sape di Sumbawa.

Arc Exploration Limited (ARX) yang memiliki izin pengusaahan tambah untuk lahan seluas 250 km persegi di Pulau Sumbawa itu, mengakui bahwa para demonstran menginginkan hak eksplorasi mereka dicabut.

"Perusahaan telah menunda kegiatan eksplorasi pada proyek Bima sampai situasi terkendali," demikian pernyataan tertulis perusahaan itu seperti dikutip AFP.

Direktur Pelaksana John Carlile mengatakan perusahaan menyesalkan atas hilangnya korban jiwa dan terluka karena peristiwa 24 Desember itu.

"Aktivitas ARX dan stafnya tidak ada kaitannya dengan Pelabuhan Sape, dan tuduhan yang menyebutkan ARX terlibat dalam peristiwa Sabtu itu di Sape adalah tidak benar," katanya.

ARX mengatakan belum membangun tambang emas dan kegiatan perusahaan itu di Bima masih berada di tahap awal.  (*)

Iptu Kosim "luluhkan hati" warga Lambu Bima

Bima, NTB (ANTARA News) - Iptu Mochammad Kosim (39)  meluluhkan hati warga Lambu pascainsiden di Pelabuhan Sape, Kabupaten Bima, Sabtu (24/12).

Warga Lambu pada Rabu (28/12) membuka blokade jalan di lintas Lambu-Sape setelah Iptu Kosim terus mendekati masyarakat dengan persuasif dan mencoba mengetuk hati mereka untuk menyingkirkan penghalang jalan agar bisa dilalui kendaraan dan aktivitas ekonomi kembali normal.

Iptu Kosim yang menjabat Kapolsek Lambu mendatangi warga seorang diri, tanpa didampingi anggota yang lain. Ucapan warga yang muncul saat itu, "Masyarakat hanya mau menerima (Iptu) Kosim, tidak bersedia bertemu dengan anggota polisi yang lain".

Abdul Syahid, tokoh masyarakat Desa Soro, Lambu, mengatakan warga akhirnya bersedia membuka blokade jalan tanpa tekanan.

"Kapolsek (Iptu Kosim.) menjaminkan dirinya tidak akan ada `sweeping`, apalagi penangkapan. Warga dengan sukarela membuka blokade jalan itu," katanya.

Iptu Kosim memang diterima baik oleh masyarakat Lambu meski dia bukan penduduk asli daerah itu. Dia lahir di Mojokerto, Jatim, 24 Juli 1972. Kosim masuk polisi melalui jalur Secaba pada 1995.

Polisi yang beristri Nurhidayah dan memiliki dua anak, M Nur Zidan Alfarisi (12) dan M Agim Bayu Satria (8) ini kepada ANTARA mengisahkan suasana pascainsiden Sape yang menyebabkan warga memblokade jalan.

"Saya harus bolak-balik menemui warga, mengajak dialog dan melakukan pendekatan persuasif," ujarnya.

Terus terang, kata Iptu Kosim, "Saya dan warga di Kecamatan Lambu ibarat satu keluarga".

"Bahka saat terjadi perusakan markas Polres dan asrama anggota, rumah saya yang berada di samping Mapolres tidak dirusak warga," katanya.

Keinginan kuat untuk mendekati warga, kata Iptu Kosim, "Selain saya yakin tidak akan terjadi apa-apa, juga saya mengemban amanah menjalankan perintah Kapolri Jenderal Polisi Timur Pradopo yang telah melakukan pertemuan dengan tokoh masyarakat di daerah ini".

Iptu Kosim dan atasannya Kapolres Bima Kota AKBP Kumbul KS saat itu ditugaskan untuk membujuk warga agar mau membuka blokade jalan.

"Saya punya keyakinan, warga akan bersedia membuka blokade jalan jika dijelaskan dengan hati. Itulah yang saya pakai untuk mendekati warga," katanya.

Ia mengatakan, "Saat perundingan dengan warga Desa Sumi dan Rato, saya pergi sendirian. Saya berdialog dengan warga, sendirian".

Iptu Kosim sebelum terjadi aksi perusakan, menerima pesan singkat dari beberapa tokoh masyarakat di Kecamatan Lambu. Isinya agar dia bersama anggotanya segera meninggalkan Lambu.

"Namun saya yakin warga Lambu masih sayang pada saya, sehingga dengan modal keyakinan, saat saya diperintahkan untuk mendekati warga, saya jalani dengan tulus," ujarnya.
(ANT-232)

Polisi Bentrok dengan Warga, Ketua DPR: Jangan Langsung Salahkan Kapolri

Jakarta - Bentrokan berdarah di Bima yang menewaskan dua orang warga dan tragedi Mesuji menjadi catatan kelam kepolisian. Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo pun di desak mundur oleh masyarakat dan politikus.

Namun, menurut Ketua DPR RI Marzuki Alie, masyarakat janganlah langsung menyalahkan Kapolri.

"Kita tidak boleh menjustifikasi bahwa itu kesalahan Kapolri," ujar Marzuki kepada wartawan, Rabu (28/12/2011) malam.

Menurutnya, hampir setiap daerah mempunyai kasus agraria yang sama dan berbagai masalah yang belum terungkap ke permukaan. Kasus agraria akan tetap ada selama tidak direformasi.

"Kasus-kasus ini sudah lama terjadi dan kebetulan saja meledaknya sekarang. Bisa saja di beberapa tahun yang akan datang masalahnya akan muncul lagi kalau tidak dilakukan reformasi agraria," ujar politikus Partai Demokrat ini.

Tidak adanya reformasi agraria menyebabkan munculnya pemilikan tanah yang berlebihan oleh satu perusahaan tertentu.

"Sinar Mas Grup itu berada di suatu kabupaten itu hampir satu juta hektar. Itu keterlaluan secara terbuka. Ini seharusnya dievaluasi kembali, jangan sampai keadilan itu tidak dipertimbangkan sehingga memberikan hak-hak seperti itu," tandasnya.

Tahun Baru, Ketua DPR RI Ajak Masyarakat Instropeksi Diri

Restika Ayu Prasasty - detikNews

Jakarta - Tahun 2011 tinggal beberapa hari lagi, tahun baru 2012 datang menjelang. Di tahun baru, semua orang membuat resolusi agar menjadi pribadi yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Ketua DPR RI, Marzuki Alie mengajak masyarakat agar instropeksi diri.

"Pergantian tahun baru seharusnya diimplementasikan dalam bentuk evaluasi diri," tutur Marzuki kepada wartawan sesudah acara Orasi Kebudayaan di Grand Sahid Jaya Hotel Jakarta, Rabu (28/12/2011) malam.

Menurut Marzuki tahun baru sebaiknya digunakan untuk melihat ke masa-masa setahun yang lalu.

"Kalau ada kekurangan wajib dilakukan penyempurnaan, kalau ada kesalahan tidak kita wajib untuk bertobat memperbaiki diri ke depan agar tidak melakukan kesalahan yang sama," kata Marzuki yang mengenakan batik coklat.

Ia pun menghimbau kepada seluruh masyarakat, baik anggota dewan maupun masyarakat, agar di malam tahun baru nanti tidak berhura-hura dan menghambur-hamburkan uang.

"Jangan pesta pora dan melakukan hal-hal yang tidak produktif serta memberikan contoh-contoh kehidupan yang tidak sederhana," tandas politikus dari Partai Demokrat ini.

Nunun Akui Dekat dengan Miranda dan Bantu Lobi Anggota DPR

Rachmadin Ismail - detikNews

Jakarta - Sedikit demi sedikit dugaan keterlibatan Miranda S Goeltom dalam kasus suap pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia mulai dikuak Nunun Nurbaetie. Sebelum pemilihan, Miranda pernah meminta Nunun agar dikenalkan pada anggota DPR.

Pengacara Nunun, Ina Rachman, menjelaskan, permintaan itu langsung disetujui oleh kliennya karena faktor kedekatan. Penjelasan ini sudah disampaikan pada penyidik KPK saat pemeriksaan Selasa (27/12) lalu.

"Ibu kenal baik MG, makanya ketika MG minta dikenalkan kepada angggota DPR ibu mau, kata MG dalam rangka pencalonan dia sebagai DGS BI," beber Ina lewat pesan singkat kepada detikcom, Rabu (28/12/2011) malam.

Sayangnya Ina enggan menjelaskan lebih jauh soal proses perkenalan itu. Termasuk apakah ada peran Nunun dalam pertemuan Miranda dengan Fraksi PDI Perjuangan di ruang Bimasena, Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan.

"Ibu hanya sebatas mengenalkan MG ke anggota DPR aja," sambungnya.

Dalam beberapa kesempatan persidangan, Miranda sudah membantah ada uang suap. Dia hanya mengaku mengundang anggota DPR bertemu untuk menyampaikan visi dan misi sekaligus meluruskan pandangan Dewan tentang dirinya.

Pengacara Nazar Kantongi Flashdisk Aliran Hambalang

JAKARTA - Anggota Tim Penasihat Hukum M Nazaruddin, Junimart Girsang, mengaku memiliki bukti yang memperkuat tudingan mantan bendahara Umum Partai Demokrat itu tentang pihak-pihak yang semestinya sudah bisa menjadi tersangka korupsi. Junimart mengklaim bukti yang dikantonginya itu tak terbantahkan lagi.

"Saya punya flashdisk dari Pak Nazar. Isinya tentang aliran-aliran uang itu ke mana saja," kata Junimart saat ditemui usai menghadiri paparan Catatan Akhir Tahun Bidang Hukum, HAM dan Perundang-udangan PDIP di Jakarta, Rabu (28/12).

Junimart menegaskan, tudingan Nazaruddin tentang nama-nama yang ikut kecipratan uang bukanlah omong kosong. "Terutama dari kasus Hambalang. Itu nyata," ucapnya.

Junimart memang tak merinci jumlah uang dan penerima aliran uang dari proyek Hambalang. "Nama-namanya seperti yang sudah sering disebut Pak Nazar. Jumlahnya yang pasti 'M' (miliaran rupiah,red)," tegasnya.

Karenanya, kata Junimart, seharusnya kasus Hambalang yang kini masih diselidiki KPK sudah naik ke tahap penyidikan dan diikuti penetapan tersangka. Meski demikian Junimart belum bersedia membeber bukti-bukti itu karena belum ada izin dari Nazaruddin.

"Nanti kalau ada izin dari Pak Nazar saya beberkan. Atau paling tidak nanti dibeberkan di persidangan," pungkasnya.

Seperti diketahui, Nazaruddin dalam beberapa kali skesempatan menyebut aliran dana dari proyek pembangunan sport center di Hambalang, Bogor mengalir ke petinggi Partai Demokrat. Uang dari proyek yang dikerjakan PT Adhikarya, seperti dituturkan Nazar, digunakan untuk pemenangan salah satu kandidat pada kongres Partai Demokrat di Bandung tahun lalu.(ara/jpnn)

Kamis, Korupsi Proyek PLTS Kemenakertrans Rosa Akui Nazar Hanya Pinjam Bendera

 Jpnn

JAKARTA - Persidangan kasus korupsi proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Kemenakertrans, Timas Ginting, kembali digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (28/12) malam. Pada persidangan itu terungkap bahwa M Nazaruddin menggunakan perusahaan lain untuk mendapatkan proyek solar home system (SHS) yang nilai kontraknya Rp 8,93 miliar.

Saksi yang dihadirkan pada persidangan itu antara lain anak buah M Nazaruddin di Permai Grup maupun PT Anugrah Nusantara seperti Mindo Rosalina Manulang, Oktarina Furi ataupun Yulianis. Ketiganya mennguatkan tuduhan jaksa KPK bahwa Nazaruddin hanya pinjam bendera saja untuk menggasak uang negara.

Oktarina Furi saat dicecar majelis hakim, mengakui bahwa PT Anugerah memegang keuangan PT Alfindo. Oktarina juga mengaku pernah mengeluarkan uang untuk PT Sundaya Indonesia yang mejadi subkontraktor proyek PLTS dari PT Alfindo. "Memang yang pegang rekening untuk PL Alfindo itu Anugerah Grup," kata Oktarina.

Saksi lainnya, Yulianis, juga mengakui bahwa PT Alfindo memang dipinjam benderanya oleh Nazaruddin untuk mendapat kontrak proyek PLTS. "Apa hubungan antara PT Anugrah dengan PT Alfindo?" tanya Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK, Dwi Aries. "Pinjam bendera," kata Yulianis.

Dalam proyek itu, kata Yulianis, setiap pengeluaran terkait proyek PLTS pasti sepengetahuan NAzaruddin. "Pak Nazar paraf setiap pengeluaran," ucap mantan Direktur Keuangan PT Anugrah Nusantara itu.

Sedangkan Mindo Rosa Manulang saat bersaksi mengatakan bahwa dirinya pernah bertemu dengan Dirut PT Alfindo, Arifin Ahmad guna membicarakan proses tender proyek PLTS. Pada pertemuan itu, kata Rosa, Arifin tak banyak bicara.

Rosa pun tak menampik jika PT Alfindo memang dipinjam benderanya saja untuk ikut proses lelang. "Memasukkan penawaran atas nama Alfindo. Dokumen sudah kami siapkan," ucapnya.

Lantas mengapa PT Sundaya dilibatkan? "Karena barangnya dari mereka (Sundaya,red) dan pemasangannya teknisinya dari mereka juga," ucap Rosa.

Namun perempuan yang dijatuhi hukuman 2,5 tahun terkait suap proyek Wisma Atlet SEA Games itu membantah pernah memberi uang Rp 20 juta ke Timas Ginting. "Tidak pernah," tegasnya.

Hanya saja dari pengakuan Yulianis di persidangan itu, Rosa memang pernah mengajukan permintaan untuk mencatat pengeluaran Rp 20 juta pada 31 Desember 2008 untuk diserahkan ke Timas Ginting.

Atas kesaksian di persidangan itu, Timas merasa keberatan jika dalam proyek PLTS itu PT Alfindo disebut dimanfaatkan benderanya saja, sementara pelaksananya adalah PT Anugrah Nusantara. "Karena saya tanda tangan (kontrak) dengan PT Alfindo. Setahu saya saksi Rosa dari Alfindo, bukan Anugrah," kilah Timas.

Mantan Kasubbag Tata Usaha Direktorat Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan (PSPK) Transmigrasi di Kemenakertrans itu juga membantah pernah menerima uang dari Rosa. "Saya juga tidak pernah terima uang dari beliau (Rosa,red)," tegasnya.

Seperti diketahui, sebelumya Timas didakwa korupsi proyek SHS yang didanai dengan APBN 2008 untuk Kemenakertrans. Dari proyek senilai Rp 8,93 miliar itu, KPK menemukan adanya  kerugian negara sebesar Rp 2,79 miliar yang menjadi keuntungan bagi Nazaruddin dan istrinya, Neneg Sri Wahyuni. (ara/jpnn)

Ical: Bisa Saja HEW Tidak Salah

INILAH.COM, Jakarta - Hasil audit forensik Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait kasus skandal Bank Century dinilai masih perlu dikaji ulang.

Partai Golkar mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntaskan skandal yang merugikan keuangan negara sebesar Rp6,7 triliun itu.

Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie menegaskan, temuan DPR harus menjadi tolak ukur aparat penegak hukum khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menuntaskan kasus bailout Century.

"Bank Century harus kita bongkar sampai ke akar-akarnya. Apa yang dikatakan DPR harus ditindaklanjuti," ujar Ical dalam Bincang Santai Akhir Tahun 2011 bertajuk, "Refleksi Perjuangan Partai Golkar Dalam Menata Masa Depan Indonesia", di DPP Partai Golkar, Jakarta, Selasa (27/12/2011).

Menurutnya, hasil audit forensik BPK perlu dikaji ulang. Munculnya inisial HEW dalam temuan audit BPK terkait kasus bank Century membuat banyak spekulasi yang berkembang tentang inisial tersebut.

Untuk itu, pimpinan KPK baru diminta tak gentar jika benar inisial HEW ini merupakan salah satu bagian dari lingkaran kekuasaan.

"Kalau memang tidak puas, kita akan minta BPK untuk audit baru. Kita hormati hasil audit BPK, apa pun hasilnya harus kita terima. Oleh karenanya, KPK harus proaktif dalam mengusut kasus ini," tegas ARB.

Dijelaskannya, inisial yang ditemukan BPK harus diungkapkan kebenarannya. Inisial HEW, lanjut ARB, harus dibuktikan sejauh mana keterlibatan orang dekat Presiden SBY itu.

"Menyelesaikan itu (HEW, red) tidak harus orang ini salah, tapi penyelesaian itu bisa saja menemukan orang itu tidak salah," ucapnya. [mah]

Kemenkum dan HAM Tindak 455 Pegawai 'Nakal'

INILAH.COM, Jakarta - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum dan HAM), menindak setidaknya 455 pegawainya selama tahun 2011. Mereka merupakan pegawai dari berbagai daerah se-Indonesia karena melakukan tindakan indisipliner.
Menkumham, Amir Syamsuddin, dalam Refleksi Akhir Tahun di kantornya, Jl Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (28/12/2011), mengungkapkan, tindakan tegas yang diambil merupakan langkah kongkrit bagi proses penegakan hukum di kementerian yang dipimpinnya.
Sanksi yang dikenakan, imbuhnya, satu pegawai dengan pegawai lainnya berbeda-beda. Yakni sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan PP Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS.
"167 pegawai dijatuhi hukuman ringan, 147 pegawai dikenai hukuman sedang dan sisanya (141) mendapat hukuman tingkat berat," tegas Menteri Amir.
Dijelaskan lebih jauh, sanksi berat yang diberlakukan terhadap pegawainya merujuk pada PP Nomor 53 Tahun 2010, bisa dilakukan dengan penurunan pangkat setingkat lebih rendah minimal 6 bulan dan maksimal setahun, pembebasan dari jabatan sekurang-kurangnya selama setahun, pemberhentian dengan tidak hormat tidak atas permintaan sendiri dan pemberhentian tidak hormat sebagai PNS.(ndr)

KPK Nilai Pelaksanaan Perhubungan Darat Lemah

INILAH.COM, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dalam sistem penyelenggaraan perhubungan darat. Hasil kajian yang dilaksanakan pada Juni hingga Desember 2011, KPK mencatat adanya kelemahan sistem penyelenggaraan pada regulasi dan tata laksana.
Dalam rilisnya di Gedung KPK, Rabu (28/12/2011), lembaga ad hoc pimpinan Abraham Samad ini mencatat setidaknya 6 temuan kelemahan pada regulasi dan 13 temuan kelemahan pada hal tata laksana.
Kajian pada penyelenggaraan perhubungan darat tersebut pada pelaksanaannya berfokus pada 3 sub sistem, yakni kelaikan jalan angkutan barang, pengawasan angkutan barang di jalan dan penyeberangan angkutan jalan. Dimana kajiannya dilakukan melalui studi literatur dan kajian lapangan secara langsung.
Dijelaskan lebih jauh, kajian terhadap penyelenggaraan perhubungan darat dilakukan mengingat strategisnya sektor transportasi dan perhubungan dalam perkembangan ekonomi negara, sehingga mengharuskan penyelenggaraan perhubungan darat yang efektif, efisien dan bebas pungutan liar.
Selain itu juga amanat Pasal 14 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Atas temuan-temuan itu, KPK meminta Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Darat, Dirjen Perhubungan Laut, Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan dan Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry melakukan perbaikan.
Diharapkan dengan melakukan upaya perbaikan sistem regulasi dan tata laksana, nantinya dapat meningkatkan efisiensi proses angkutan barang, terutama dari segi biaya dan waktu. (ndr)

Denny Bawa 2 Rekomendasi Mesuji untuk Presiden

INILAH.COM, Jakarta - Ketua Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Kasus Aksi Kekerasan Mesuji, Denny Indrayana, menyatakan tim sudah memperoleh temuan awal hasil investigasi tim yang turun ke lapangan.
Namun pihaknya tidak bisa menyampaikan ke publik, karena tim terikat kode etik yang. "Kami belum bisa menyampaikan seperti yang teman-teman bilang apakah sudah ada kesimpulan awal," terang Denny yang juga Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkum dan HAM) dalam Refleksi Akhir Tahun 2011 Kemenkum dan HAM, di kantornya, Jl Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (28/12/2011).
Saat menjawab pertanyaan wartawan, Denny mengungkapkan berdasarkan temuan di lapangan pihaknya telah menyiapkan dua rekomendasi yang akan diberikan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai bentuk pertanggungjawaban TGPF.
Rekomendasi pertama, katanya, yakni berkaitan dengan fakta hukum di Desa Sri Tanjung, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji, Lampung dan Desa Sodong, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Kemudian menyangkut fakta hukum tiga perusahaan yang diduga terlibat yakni PT Barat Selatan Makmur Investindo (BSMI), PT Silva Inhutani dan PT Sumber Wangi Alam (SWA).
Adapun rekomendasi kedua, yakni menyangkut kebijakan lahan, agraria dan perkebunan. Apa isi rekomendasi yang akan diberikan kepada Presiden, Denny enggan membeberkan lebih jauh. (ndr)

Alasan Daftar Anggaran Diserahkan Lebih Cepat

Menteri Keuangan Agus Martowardojo menyatakan, pembagian Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2012 diserahkan lebih cepat agar pelaksanaan anggaran dapat dimulai tepat waktu. "Fase pelaksanaan angaran ditandai penyerahan DIPA," kata Agus di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 20 Desember 2011.

Selasa ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyerahkan DIPA tahun anggaran 2012 kepada pimpinan Kementerian/ Lembaga (K/L), dan 33 Gubernur di Istana Negara, Jakarta.

Agus mengungkapkan, APBN 2012 disusun dengan memperhatikan ekonomi makro dan prospek ke depan yang disepakati antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat, yaitu pertumbuhan ekonomi 6,7 persen, inflasi 5,3 persen, nilai tukar rupiah Rp8.800 per dolar AS, dan tingkat bunga perbendaharaan 6 persen. Dengan asumsi tersebut, belanja negara pada tahun depan ditetapkan Rp1.435 trilun, termasuk alokasi transfer daerah sebesar Rp470 triliun.

Menurut Agus, alokasi itu dibiayai dari penerimaan dalam negeri Rp1.310 trilun dan hibah Rp825 miliar. Sedangkan defisit anggaran sebesar Rp124 triliun ditutup dengan pembiayaan dalam negeri. "Kami telah mengantisipasi dinamikan global melalui instrumen fiskal yang telah disiapkan," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Agus melaporkan, penyerapan angaran 2011 belum berjalan optimal karena terdapat hambatan bersifat struktural dan institusional. Menurut dia, hingga 30 November, realisasi K/ L bila digabungkan baru Rp644,5 triliun atau 71 persen dari pagu anggaran.

Menurut dia, penyerapan anggaran senantiasa cenderung rendah pada awal tahun, kemudian menumpuk di akhir tahun. "Pola ini terus berulang setiap tahun," katanya. "Pola realisasi anggaran ini tidak menggembiarakan," katanya. Menurut Agus, hal itu tak seharusnya terjadi, mengingat anggaran tahun ini telah diterapkan dengan basis kinerja, sehingga K/ L harus fokus terhadap target masing-masing.

Rendahnya serapan anggaran, menurut dia, karena lemahanya perencanaan program dan kegiatan, lemahnya antar unit perencana dan unit pelaksana kegiatan,  lemahnya pengadaan barang dan jasa, serta lemahnya pelaksanaan kegiatan. "Dalam pelaksanaan kegiatan sering kali terlambat menunjuk pejabat bendahara," katanya.

Jawaban Pemodal Australia dari Rusuh Bima

VIVAnews - Perusahaan tambang asal Australia, Arc Exploration Limited, menyatakan telah menghentikan kegiatan eksplorasi di Proyek Bima, Nusa Tenggara Barat, hingga situasi teratasi. Arc merupakan pemilik mayoritas PT Sumber Mineral Nusantara, perusahaan yang didemo masyarakat Bima beberapa waktu lalu.

Dalam keterangan resmi dari Australia, Arc menyatakan bahwa demonstrasi anti pertambangan telah terjadi di daerah Bima, di mana perusahaan itu beroperasi. "Para demonstran telah menentang pertambangan dan menuntut pencabutan izin eksplorasi," kata kata Sekretaris Perusahaan Arc, Andrew J Cooke, Rabu 28 Desember 2011.

Perusahaan telah berkonsultansi intensif dengan Pemerintah Daerah mengenai kegiatan penambangan dan eksplorasi tahap awal. Konsultasi ini telah dimulai sejak April 2011. "Tidak ada tambang emas sedang dibangun," katanya.

Pekan lalu, para demonstran memblokade pelabuhan Sape, yang menghubungkan Nusa Tenggara Barat dengan Nusa Tenggara Timur. Pada Sabtu 24 Desember 2011, polisi membuka kembali pelabuhan itu, dan terjadi bentrok dengan demonstran. Akibatnya dua orang meninggal. (art)