BIMA-Kasus bentrok massa dan aparat di Pelabuhan Sape direspons khusus Kapolri Jenderal Timur Pradopo. Kapolri yang langsung turun gunung mengunjungi sejumlah tempat, termasuk Pelabuhan Sape dan menemui warga Lambu.
Kegiatan ini dilakukan setelah Timur melakukan sejumlah pertemuan dengan petingi kepolisian, kepala daerah, tokoh masyarakat dan tokoh agama di wilayah ini. Usai melakukan pertemuan dengan tokoh masayarakat Lambu, Bupati Bima, Wali Kota Bima dan sejumlah elemen di Kota dan Kabupaten Bima Senin malam di Home Stay Mutmainah, kemarin Timur Pradopo berkunjung ke Kecamatan Sape dan Lambu.
Didampingi Kabareskrim, Kapolda NTB, Kapolres Bima Kota, serta sejumlah perwira tinggi Polri, rombongan Kapolri tiba di Sape sekitar pukul 24.30 Wita. Kunjungan pertama dilakukan di Pelabuhan Sape, lokasi terjadinya insiden berdarah pada Sabtu sebelumnya.
Kapolri menurut Kapolres Bima Kota AKBP Kumbul KS SIK melakukan dialog dengan sejumlah warga yang ada di sekitar Pelabuhan Sape. Kunjungan berikutnya, ke Kecamatan Lambu yang masih diblokir warga.
Kemarin memang aksi blokir jalan oleh warga masih berlangsung. Jalan-jalan utama diblokir dengan batu termasuk merobohkan kayu untuk menutupi jalan. Untuk memudahkan kapolri masuk wilayah tersebut, Kapolres Kumbul KS bersama Kapolsek Lambu Iptu M Kosim terlebih dahulu membersihkan jalan dari blokir warga agar mobil kapolri dapat masuk.
Karena begitu banyak palang yang dibuat warga, kapolri dan rombongan hanya bisa tembus sampai ke Desa Soro. ‘’Jarak blokir jalan dilakukan warga 25 meter. Kalau mau dibuka semua, bisa sampai pagi. Untungnya, warga ikut membantu membuka blokir,’’ katanya.
Dikatakan, kapolri sebenarnya ingin menembus hingga ke Desa Sumi. Karena diperbatasan Sumi, warga menggunakan pohon kayu untuk memalang jalan. Perjalanan hanya sampai di Desa Soro. ‘’Untuk membuka palang dari pohon yang ditumbangkan melintang di jalan, diperlukan mesin pemotong kayu,’’ katanya.
Dalam kesempatan kunjungan itu, kapolri melakukan dialog dengan sejumlah warga setempat. ‘’Kapolri ingin membangun kemitraan antara polri dengan masyarakat. Dengan harapan, agar daerah kondusif, jauh dari kecemasan. Dan warga dapat kembali beraktivitas seperti biasa,’’ harapnya.
Kondusifitas daerah merupakan tanggung jawab bersama Polri dan masyarakat. Polri dalam kapasitas sebagai mitra masyarakat, merupakan pengayom dan pelindung mesyarakat. Bukan lawan ataupun musuh bagi masyarakat.
Sementara itu, pantauan Lombok Post (Grup JPNN), blokir jalan yang sempat dibersihkan polisi agar Mobil yang ditumpangi kapolri bisa masuk ke sejumlah desa, setelah kunjungan kapolri, jalan kembali diblokir dengan batu dan kayu.
Wilayah tersebut masih tertutup untuk orang luar. Warga masih melakukan blokade jalan sebagai antisipasi. Bahkan Lombok Post yang berhasil masuk ke Kecamatan Lambu hingga ke Desa Rato, jalan masih diblokade warga. Praktis hanya kendaraan roda dua yang bisa lewat, itupun harus melalui pemeriksaan oleh warga yang berjaga-jaga.
Kabid Humas Polda NTB AKBP Sukarman Husein mengatakan, jalan yang sebelumnya diblokade warga belum bisa dilalui. Warga masih menghadang badan jalan dengan bebatuan dan batangan kayu. ‘’Masih diblokir, tapi itu tidak membuat aktivitas lumpuh,’’ katanya dihubungi via telepon, kemarin sore.
Menurutnya, aktivitas di Sape sudah normal, meski beberapa jalan diblokade. Aksi pemblokiran jalan itu hanya melumpuhkan trasportasi di kawasan Lambu saja. ‘’Dampaknya tidak sampai ke Sape,’’ ujarnya.
Untuk membuka jalan itu, pihaknya sudah bernegosiasi dengan warga. Hanya saja, warga masih bersikeras untuk tidak membuka akses jalannya. ‘’Sudah sepi, warga sudah pulang ke rumah masing-masing. Tidak ada lagi aksi,’’ jelasnya.
Kendati sudah normal, pasukan yang diterjunkan masih berjaga di Sape dan Lambu. ‘’Pasukan belum ditarik. Mereka masih ditempatkan di beberapa lokasi,’’ akunya.
Keberadaan pasukan itu dibantah oleh Sukarman sebagai upaya untuk mencari warga yang melakukan aksi pemblokiran di Pelabuhan Sape. ‘’Tidak benar kalau polisi itu mencari warga di tiap kampung dan desa. Polisi yang ditempatkan itu bertugas untuk menjaga saja,’’ katanya.
Ia juga mengaku, kalau kapolri sudah menggelar pertemuan dengan masyarakat di Lambu dan Sape. Pertemuan itu untuk menyerap aspirasi dan akar persoalan sehingga warga menduduki Pelabuhan Sape. ‘’Kapolri bicara langsung dengan masyarakat,’’ ujarnya.
Dalam pembubaran warga yang menduduki, apakah warga menyerang polisi atau memberikan perlawanan? Ia menjelaskan, polisi mengambil tindakan itu karena warga telah menghambat akses kebutuhan warga yang banyak. Transportasi ke NTT terhambat gara-gara aksi pemblokiran pelabuhan. ‘’Aksinya berdampak luas bagi warga, banyak yang tidak makan dan minum,’’ tandasnya.
Menurutnya, dalam pembubaran itu warga memberikan perlawanan dengan tetap bertahan di pelabuhan, padahal polisi sudah melakukan pendekatan agar warga tidak menduduki pelabuhan tersebut. ‘’Mereka demo, tapi bawa senjata tajam. Itu sama halnya dengan melawan,’’ katanya. .(gun/cr-mis/feb)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar