Konflik Lahan di Pulau Padang, DPR Minta Masyarakat Tidak Terprovokasi

Chaidir Anwar Tanjung - detikNews

Pekanbaru - Anggota DPR RI asal Riau turun ke Kabupaten Meranti, Riau untuk meninjau konflik lahan. Wakil rakyat ini berpesan masyarakat jangan terprovokasi adanya penolakan Hutan Tanaman Industri (HTI), PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP).

"Masyarakat jangan mau diprovokasi pihak-pihak tertentu yang mau mengadu domba hanya persoalan kehadiaran PT RAPP di Kecamatan Pulau Padang Kabupaten Meranti. Sumber alam yang luar biasa, namun selama ini sumber daya manusia dan tingkat kehidupan ekonominya harus diakui memang masih rendah. Sehingga kondisi ini sangat mudah untuk dihasut dan diprovokasi oleh pihak-pihak tertentu," kata Ketua Forum Komunikasi Anggota DPR RI asal Riau Wan Abu Bakar, Senin (26/12/2011) usai menyerap aspirasi masyarakat Kabupaten Meranti.

Saat menyerap aspirasi, masyarakat Pulau Padang menyampaikan uneg-unegnya. Bahwa mereka selama ini didatangi kelompok tertentu yang membawa rekaman video tentang konflik lahan. Dimana video yang dipertontonkan ke masyarakat itu merupakan bentuk kekejaman yang diklaim dilakukan perusahaan dan aparat.

Bentuk video kekerasan disertai pembakaran rumah dan pembunuhan ini, sengaja dipertontonkan sekelompok orang untuk membuat warga cemas. Bentuk provokasi inilah diharapkan sekelompok orang tertentu itu untuk menolak kehadiran PT RAPP yang akan membuka HTI di Pulau Padang.

Mendengarkan penyampaian masyarakat ini, membuat anggota dua anggota DPR RI asal Riau, Wan Abu Bakar dan Nuriah, Sutan Soekarnotomo anggota Komisi VII tercengang. Kondisi ini dimanfaatkan sebagian kecil menolak HTI PT RAPP dan meminta Menhut untuk mencabutnya.

“Masyarakat jangan mau terpecah belah dengan adanya provokatif," kata Wan mantan Gubernur Riau itu.

Wan mengingatkan kepada PT RAPP menanamkan investasinya di Pulau Padang, untuk mengakomodir segala bentuk perjanjian. "Perjanjian dengan masyarakat harus ditegaskan dan harus direalisasikan," kata Wan.

Sementara itu, tokoh masyarakat setempat, M Tahir, mengatakan, pihaknya tidak keberatan dengan keberadaan HTI RAPP di Pulau Padang. Selain membuka lapangan pekerjaan, keberadaan RAPP juga akan berdampak positif terhadap pembangunan infrastruktur jalan di daerahnya.

"Kami meminta kepada RAPP untuk membangun jalan sepanjang 12 kilometer di Desa Tanjung Padang. Itu bagian dari isi sembilan kesepakatan antara masyarakat Desa Tanjung Padang dengan RAPP," jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, sekelompok kecil masyarakat melakukan aksi protes atas izin HTI dari Menhut untuk PT RAPP di Jakarta. Mereka melakukan aksi jahit mulut.