Bogor (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengakui kerumitan birokrasi dan korupsi menjadi pengnghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Dalam pengantar pada rapat kerja pemerintah yang dihadiri Wakil Presiden Boediono, seluruh anggota Kabinet Indonesia Bersatu II, dan Gubernur Bank Indonesia di Istana Bogor, Jumat, Presiden Yudhoyono menyebut pula persoalan infrastruktu sebagai masalah lain menghambat perkembangan ekonomi Indonesia.

"Kalau dulu yang menjadi hambatan adalah situasi keamanan, dulu begitu, terutama awal krisis dulu atau pun tahun-tahun setelah krisis. Tetapi sekarang ternyata birokrasi yang dianggap menjadi penghalang, kedua infrastuktur, dan ketiga korupsi," tuturnya.

Yudhoyono mengatakan, birokrasi tidak hanya menghambat pusat, tetapi juga menyebar di banyak daerah.

"Birokrasi ini kompleks, tetapi tidak ada alasan apa pun untuk kita tidak sungguh-sungguh melakukan perubahan-perubahan yang fundamental," tegasnya.

Presiden menilai birokrasi yang menghambat tidak cukup diatasi dengan pemberian remunerasi yang telah dilakukan pemerintah di beberapa kementerian dan instansi negara.

"Yang kita lihat output-nya, berubah atau tidak,? ujarnya.

Presiden memperingatkan aparat pemerintah yang tidak mau memperbaiki diri dan menghalang-halangi upaya reformasi birokrasi akan menghadapi risiko diberhentikan dari jabatannya.

"Kalau memang sungguh menjadi penghalang mereka-mereka yang tidak mau dan tidak berubah harus kita ikhlaskan tidak bersama-sama menjalankan tugas karena mengganggu segalanya," katanya.

Presiden optimistis apabila masalah birokrasi, korupsi, dan infrastruktur dapat diatasi maka investasi akan meningkat, lalu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi lagi.

Untuk masalah infrastruktur, Presiden mengatakan, para gubernur seluruh Indonesia telah sepakat untuk mengurangi belanja rutin guna dialihkan menjadi dana infrastruktur di daerah.(*)