VIVAnews - Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Widjajono Partowidagdo meminta agar seluruh perusahaan tambang, khususnya tambang emas, melakukan pemberdayaan untuk masyarakat sekitar atau community development.
Pendapat Widjajono ini menanggapi konflik antara PT Sumber Mineral Nusantara (SMN) dengan masyarakat Bima, Nusa Tenggara Barat. "Apalagi emas ini dampak lingkungan dan sosialnya lumayan tinggi, seperti kasus Buyat saja," katanya saat ditemui di ruang kerjanya, Jakarta, Selasa 27 Desember 2011.
Menurut dia, ketika ditemukan tambang emas di suatu wilayah, maka masyarakat harus diberdayakan dengan cara dijadikan tenaga kerja. Dengan cara begitu, maka masyarakat sekitar tambang tidak hanya terkena dampak negatif tambang emas, seperti penggunaan air raksa untuk mengolah emas.
Dengan memberdayakan warga sekitar, lanjutnya, maka dapat mengontrol penambang-penambang liar.
Mengenai permasalahan izin lahan tambang yang terjadi saat ini, menurut Widjajono, hal itu terjadi karena adanya desentralisasi di mana kewenangan pemerintah pusat dalam penerbitan izin diberikan kepada kepala daerah, sehingga terjadi tumpang tindih perizinan.
"Dahulu kebebasan diberikan kepada Pemda, karena kami pikir pemerintah daerah telah tahu, kenyataannya timbul masalah baru," katanya.
Untuk itu, Kementerian Energi siap melakukan pemdampingan dan memberikan pengetahuan yang benar kepada Pemerintah Daerah terkait tambang. Kementerian ESDM juga bertekad untuk membenahi izin usaha pertambangan (IUP) bermasalah agar ada kejelasan penyelesaian izin tersebut. (umi)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar