Bandarlampung (ANTARA News) - Gubernur Lampung Sjachroedin ZP meminta polisi mengusut pembuat video pembantaian massal dengan korban 30 orang tewas di Kabupaten Mesuji.

"Kasus penyebaran video pembantaian itu menghebohkan, sehingga kondisi Lampung dinilai tidak aman," kata gubernur di sela refleksi akhir tahun 2011 di Bandarlampung, Kamis.

Ia menyebutkan pembuat dan penyebar video itu harus dicari dan dimintai pertanggunjawabannya, karena telah merusak citra Lampung.

Menurut dia, kondisi Lampung saat ini cukup kondusif, dan tidak ada gejolak berlebihan, meskipun terdapat sejumlah konflik seperti kasus di Mesuji.

Ia menegaskan kasus pembantaian massal dalam video tersebut bukan terjadi di Mesuji, Lampung, tetapi di daerah lain. "Oleh karena itu, pembuat dan penyebar video itu harus diusut polisi," katanya.

Gubernur Lampung mengakui telah terjadi konflik masalah agraria antara petani dan pengguna lahan di Mesuji yang mengakibatkan dua orang meninggal dunia, bukan 30 orang.

Namun demikian, menurut dia, korban jiwa tidak sebanyak yang diberitakan selama ini. "Korban jiwa akibat konflik lahan itu dua orang tewas, dan sejumlah warga luka-luka," katanya.

Sjachroedin mengatakan konflik lahan itu seharusnya bisa diselesaikan di tingkat kabupaten setempat, asalkan pemerintah daerah, DPRD, Polresta, Kodim, Badan Pertanahan Nasional (BPN), warga dan pengelola perkebunan duduk bersama menyelesaikan masalah tersebut.

Sementara itu, Tim Gabungan Pencari Fakta Kasus Mesuji pada Rabu (21/12) sore mengunjungi seorang korban konflik Mesuji yang sedang dirawat di Rumah Sakit Imanuel, Bandarlampung.

Tim itu kemudian melakukan pertemuan tertutup dengan tim dokter rumah sakit setempat.

Menurut ketua tim Denny Indrayana, pihaknya akan mengumpulkan semua keterangan terkait kasus Mesuji, seperti mengunjungi korban yang dirawat di RS Imanuel dan RSUD Menggala di Kabupaten Tulangbawang.

Selain itu, kata dia, pihaknya juga akan mengunjungi semua desa yang warganya terlibat kasus Mesuji, baik yang berada di wilayah Provinsi Lampung maupun Sumsel.

"Kami akan kumpulkan semua informasi dengan melakukan kunjungan ke semua lokasi yang terkait. Oleh karena itu, kami belum bisa memastikan berapa lama waktu kunjungan ini," katanya.